Jakarta (Greneers) – National Energy Council on Monday (23/4) urged DKI Jakarta to be the first green city in Indonesia which underlining on renewable energy, reducing transportation and factories pollution, to waste-to-electricity technology.

“It is expected that Jakarta to start designing what’s green city and smart city,” said Rinaldi Dhalimi, member of the council during a discussion in Jakarta.

READ ALSO: Three Cities of West Java To Implement Zero Waste Cities

The Council, Dhalimi said, has encouraged the One Million Solar Panel National Movement which aims to solve energy availability in Indonesia.

The movement comprises of Solar Power Plants development, educate and advocate, facilitate the public for access on technical information, regulation and funding, accelerate solar panel power plant industry in Indonesia.

“Indonesia has abundant natural resources, such as iron sad, to establish the industry,” he said adding that alternative electricity supply, reduce fossil fuel and new employment are added values of Jakarta Solar City development.

From economic point of view, its implementation requires $1,000 per kWp and produce 1,350 kWh/kWp per year. In addition, other benefit is Rp1,467/kWh for its tariff. “The target is to install 1,000 MWp in Indonesia,” he said.

READ ALSO: KLHK Allocates 12 billion for Citarum River Waste Management

Furthermore, he said that national energy policy underlines five points to change energy development by 2050. The points are — energy plan and decentralization, subsidy reduction, regional administration development, and sustainability of the policies –.

Up to date, two out of four major tasks of the Council have been achieved. The policy is expected to be finalized by 2050. “We urge all regional to set up their energy policies to be completed by this year,” he said.

Reports by Muhammad Luthfi

Jakarta (Greneers) – Dewan Energi Nasional (DEN) berharap Jakarta bisa menjadi kota hijau atau ‘Green City’ pertama yang menjadi contoh untuk daerah lain di Indonesia. Beberapa hal pokok yang harus diperhatikan adalah memaksimumkan seluruh energi dengan energi terbarukan, mengurangi polusi udara dari transportasi dan pabrik-pabrik, dan mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat seperti energi listrik dan pupuk.

“Jakarta diharapkan mulai mendesain apa itu green city dan apa itu smart city,” jelas Rinaldi Dhalimi, anggota Dewan Energi Nasional (DEN), saat memberikan keterangan dalam Focus Group Disccussions (FGD) penyambutan kapal Greenpeace Rainbow Warrior di Pelabuhan Penumpang Nusantara, Tanjung Priok, Jakarta, Senin (23/4).

BACA JUGA: 3 Kota di Jawa Barat Ditargetkan Menjadi Zero Waste Cities di Indonesia

Rinaldi memaparkan bahwa untuk menjadikan Jakarta sebagai green city, DEN memiliki beberapa konsep salah satunya mendorong Gerakan Nasional Sejuta Surya Atap (GNSSA). Menurut Rinaldi, program ini dapat menyelesaikan masalah ketersediaan energi dengan cara menggunakan sel surya di seluruh atap bangunan yang ada di Indonesia.

Caranya, mendorong pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada bangunan perkotaan, mengedukasi dan advokasi pemanfaatan PLTS, memfasilitasi publik pada akses informasi teknis, regulasi, dan pendanaan, membantu percepatan pembangunan industri komponen PLTS dalam negeri.

“Indonesia sendiri sudah mempunyai modal dalam membangun industri sel surya di mana bahan baku dari unsur tersebut, seperti pasir besi, sangat melimpah,” kata Rinaldi.

Ia menambahkan dalam mewujudkan Jakarta Kota Surya, PLTS akan sangat bermanfaat seperti memberikan alternatif penyediaan listrik, pembangkitan langsung di pusat beban, mengurangi pembakaran bahan bakar fosil serta membuka bidang usaha baru.

Dalam bidang keekonomian, penerapannya membutuhkan investasi 1.000 USD/kWp, dan memproduksi listrik 1.350 kWh/kWp pertahun. Selain itu, manfaat lainnya tarif tenaga listrik Rp. 1.467/kWh. “Target 2025 terpasang 1.000 MWp seluruh Indonesia,” tambahnya.

BACA JUGA: Rainbow Warrior Tiba di Jakarta

Rinaldi juga mengatakan, dalam kebijakan energi nasional ada lima poin penting yang akan mengubah arah pembangunan energi sampai 2050. Poin tersebut diantaranya, energinisasi di mana perencanaan energi di lakukan setiap kondisi dan tidak lagi terpusat, pengurangan subsidi yang ada sesuai dengan daya beli masyarakat, diberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk membangun sektor energi daerah, dan kebijakan yang diterapkan secara berkelanjutan.

Sampai saat ini, ada empat tugas besar yang sedang digarap DEN dimana dua diantaranya telah selesai. Kebijakan energi nasional tersebut mempunyai prospek dan perencanaan hingga 2050. “Kami meminta seluruh daerah membuat kebijakan energi daerah yang diharapkan tahun ini akan selesai,” pungkasnya.

Penulis: Muhammad Luthfi

Jakarta (Greeners) – Jargon Smart City untuk Kota Jakarta dirasa masih terlalu berat dan jauh dari harapan. Pasalnya, masih banyak permasalahan sosial, ekonomi dan lingkungan yang harus benar-benar dibenahi oleh Ibukota ini.

Setidaknya begitulah yang disampaikan oleh pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Agus Pambagio saat ditemui oleh Greeners di acara MarkPlus Center Transportation & Logistic Power, Jakarta. Menurut Agus, kalau Jakarta benar-benar ingin menerapkan konsep Smart City, maka banyak hal yang harus dibenahi seperti lingkungan, pedestrian, akses kesehatan, ruang hijau, jalur sepeda dan lainnnya.

Agus melanjutkan, saat ini kondisi Jakarta masih sangat buruk khususnya dari segi kesehatan. Menurut Agus, Jakarta adalah kota yang akrab dengan berbagai jenis penyakit yang disebabkan oleh polusi dan sampah.

“Jakarta ini tidak pernah meneliti dengan serius pencemaran udaranya. Sekarang siapa yang mau menjamin sepuluh tahun kedepan penderita kangker tidak bertambah? Untuk sekarang saja, peningkatan 100 persen itu penderita kanker di RSCM,” jelasnya, Jakarta, Jumat (14/08).

Selain itu, kontribusi masyarakatnya juga sangat berpengaruh terhadap berjalannya konsep Smart City. Sedangkan yang sulit saat ini, tutur Agus, masyarakat Jakarta sudah terkenal dengan individu yang ‘cuek’ dan tidak peduli dan itu merubah hal tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang.

“Saya pernah kasih usul ke industri mobil. Kalau ada yang beli mobil, kasih hadiahnya jangan kaca film. Coba kasih tempat sampah saja di dalamnya. Kan simpel, tapi apa dilakukan? Ya, tidak. begitu banjir, semuanya mulai saling menyalahkan,” tambahnya.

Lebih jauh ia pun meminta agar pemerintah benar-benar tegas memberikan tindakan terhadap siapapun yang memang tidak bisa menjaga kebersihan sebagaimana mestinya. Karena katanya, Jakarta tidak akan pernah menjadi Green City atau Smart City sekalipun jika kesiapan masyarakatnya juga tidak ada.

“Jangan mimpilah jadi Smart City kalau masyarakatnya sendiri belum siap untuk menjadi smart. Jakarta nya juga belum siap. Kotanya belum siap,” tuturnya.

Di lain sisi, pendiri dan CEO GO-JEK, Nadiem Makarim juga memberikan pandangan yang sama, khususnya di bidang transportasi. Ia mengaku pernah berangan-angan andai mobil tidak diperbolehkan di Jakarta dan hanya transportasi berbasis bahan bakar gas dan listrik, sepeda motor elektrik, sepeda dan akses pejalan kaki benar-benar diberdayakan. Maka, lanjut Nadiem, dua permasalahan Jakarta akan teratasi.

“Macet dan polusi jelas akan hilang dan itu adalah faktanya,” tutup Nadiem.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Upaya dalam membangun Kota Cerdas atau Smart City sudah semakin terlihat seperti di Surabaya dan Bandung. Di Bandung, konsep kota cerdas diterapkan dengan memberikan layanan akses internet di taman-taman kota, mencanangkan kartu pintar tarif transportasi umum, dan mendirikan comment centre atau pusat penyampaian pendapat.

Pelaksana Tugas Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Imam S. Ernawi, mengatakan, konsep smart city juga terjadi di Surabaya yang berhasil membuat masyarakatnya berpartisipasi dalam mewujudkan kota cerdas. Di kota ini tercipta kesetaraan antara warga, pemerintah, swasta, dan akademisi yang akhirnya mampu menciptakan kota yang lestari.

“Konsep smart city ini kan didefiniskan lebih dari sekadar menciptakan ruangan hijau yang lebih baik, akses komunikasi yang lebih cepat, dan transportasi yang hemat energi. Namun lebih dari itu, smart city adalah kota yang cerdas secara ekonomi, lingkungan, pemerintahan, pola hidup, cerdas mobilitas kotanya, dan juga cerdas masyarakatnya,” jelas Imam kepada Greeners, Jakarta, Rabu (08/04).

Imam mengaku optimis bahwa penerapan kota cerdas tidak hanya terpaku pada faktor kepala daerah. Pasalnya, ada sekitar 112 kabupaten/kota yang sedang mengembangkan program kota hijau (green city). Menurutnya, baik Smart City, Green City, Eco City, dan lainnya hanyalah sebuah atribut untuk penyederhanaan perwujudan kota yang berkelanjutan dengan partisipasi semua pihak.

“Atribut kota cerdas atau smart city bisa diwujudkan dengan partispasi multi stakeholders, masyarakat yang cerdas dengan kesetaraan dan pendidikan yang baik, serta rencana strategis yang berkesinambungan dan terintegrasi,” katanya menjelaskan.

Senada dengan Imam, penggiat properti hijau dan pakar tata kota, Nirwono Joga menjelaskan bahwa tanpa adanya teknologi dan sumber energi yang memadai tentu akan sulit membangun sebuah kota dengan konsep kota cerdas. Oleh karena itu, konsep smart city baru bisa dikembangkan hanya di kota-kota besar di pulau Jawa ketimbang di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua.

Pria yang juga dosen arsitektur di Universitas Trisakti ini, mengatakan, di Jakarta sendiri penerapan konsep kota cerdas masih terkendala oleh kapasitas, kualitas, dan kreatifitas yang minim dari sumber daya manusia di Pemerintah Provinsi.

“Yang menjadi masalah adalah bagaimana mental dari aparat pemerintah daerah, kreatif atau tidak, sehingga mereka mampu menerapkan konsep Smart City. Selama ini yang saya lihat masih dalam pemahaman pimpinan, dalam hal ini Pak Gubernur DKI Jakarta. Nah, teman-teman di bawahnya ini masih belum bisa menjabarkan apa yang diinginkan oleh Pak Gubernur ini,” terangnya.

Lebih jauh Joga memberi contoh tentang penerapan taman online maupun sistem pemakaian yang terintegrasi melalui sebuah situs internet (website). Menurut Joga, jika para petugas di Pemda DKI Jakarta ingin kreatif, bisa saja membuat sebuah taman yang terhubung secara online dan dapat dimanfaatkan untuk bermain maupun belajar atau berdiskusi bagi anak-anak muda yang juga kreatif. Ia menyayangkan, begitu banyaknya taman di Jakarta namun tidak ada yang terkelola dengan baik dan kreatif.

“Sama halnya dengan pemakaman. Kita kan tidak tahu kapan anggota keluarga atau teman kita akan meninggal. Kalau meninggalnya tengah malam, kan tidak mungkin mencara tanah pemakaman. Nah, dengan adanya sistem terintegrasi tadi, masyarakat tinggal mencari di mana ada lahan pemakaman yang cocok hanya dengan membuka ponsel pintar mereka,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Kementrian Pekerjaan Umum Republik Indonesia sepertinya mulai serius dengan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH). Hal ini terlihat dari ditunjuknya Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak sebagai Presiden EAROPH (Eastern Regional Organization for Planning and Human Settlements) untuk periode 2014 – 2016.

Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Kementrian Pekerjaan Umum, Warjono mengatakan bahwa dibawah Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, pemerintah Indonesia telah berinisiasi untuk mempromosikan Smart Green Cities, Green Infrastructure dan program Green Building.

Dalam undang-undang tersebut, juga diamanatkan untuk mendorong pemerintah daerah dalam membangun kota yang mempunyai ruang terbuka dan efisien yang meliputi penyediaan air, sanitasi dan pembangunan gedung.

“Di Indonesia, pemerintah daerah punya peranan penting dalam mengupayakan kota yang layak hidup dan berkelanjutan,” terang Warjono, Jakarta, Senin (18/08).

Senada dengan Warjono, Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Imam Santoso Ernawi juga menjelaskan bahwa Program Kota Hijau yang telah berhasil diimplementasikan dan menjadi inisiator ada di 112 kota/kabupaten di seluruh Indonesia.

“Itu ada Solo, Yogja, Denpasar, Makassar, Jakarta, Bogor, Bandung, Palembang dan banyak lagi,” tambah Imam.

Imam juga menguraikan, untuk bisa benar-benar mewujudkan konsep Green City, ada delapan kriteria yang harus diperhatikan seperti pertama, pembangunan kota yang harus sesuai peraturan UU yang berlaku, seperti UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana (Kota hijau harus menjadi kota waspada bencana), UU 26/2007 tentang Penataan Ruang, dan UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kedua, konsep Zero Waste atau Pengolahan sampah terpadu. Lalu yang ketiga, konsep Zero Run-off atau semua air harus bisa diresapkan kembali ke dalam tanah atau biasa disebut konsep ekodrainase. Keempat, Infrastruktur Hijau dengan tersedianya jalur pejalan kaki dan jalur sepeda.

Kelima, lanjut Imam, harus ada Transportasi Hijau atau penggunaan transportasi massal, ramah lingkungan berbahan bakar terbarukan, mendorong penggunaan transportasi bukan kendaraan bermotor-berjalan kaki, bersepeda, delman/dokar/andong, becak.

“Keenam, harus ada Ruang Terbuka Hijau seluas 30% dari luas kota (RTH Publik 20%, RTH Privat 10%). Lalu ketujuh, tiap kota harus memiliki bangunan hijau dan kedelapan Partisispasi Masyarakat (Komunitas Hijau) tergolong aktif dalam mewujudkan konsep green city,” jelas Imam.

Sebagai informasi, Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto telah membuka kongres dunia EAROPH (Eastern Regional Organization for Planning and Human Settlements) ke-24, di Hotel Borobudur, Jakarta (11/08/2014) lalu. Kongres ini merupakan salah satu upaya untuk menciptakan inovasi-inovasi dan ide-ide yang realistis untuk menuju kota pintar dan berdaya tahan (Smart and Resilient Cities) melalui berbagai inovasi, perencanaan dalam mengatur sebuah kota.

Selain itu, dalam kongres ini juga diberikan 12 penghargaan kepada Walikota/Bupati yang telah berhasil menata kota dengan baik. Dua belas kepala daerah tersebut berasal dari Surabaya, Bandung, Jakarta Utara, Tanggerang Selatan, Yogyakarta, Semarang, Banyuwangi, Pekalongan, Bojonegoro, Bantaeng, Payakumbuh dan Makassar.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Potensi munculnya para ‘penghuni baru di tempat terlarang’ yang selalu menjadi permasalahan di tiap kota besar seperti Jakarta, Bandung, Medan, Makassar dan sekitarnya kian hari semakin tinggi. Para pendatang yang tidak memiliki tempat tinggal memaksa Pemerintah Provinsi setempat untuk berpikir dan bekerja lebih keras dalam menanggulangi permasalahan tersebut.

Direktur Jendral Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum Republik Indonesia (Kemen PU RI), Imam Santoso Ernawi mengungkapkan bahwa Kemen PU RI tengah merintis Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH), yang mana dalam program ini penataan ruang kota dilakukan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan atau Smart Green City Planning.

“Jika kita mampu menangani perkembangan di kota-kota kecil dan menengah secara baik, jika kita bisa menyediakan ruang terbuka hijau, pengembangan jalur sepeda dan pedestrian serta pengendalian penjalaran kawasan pinggiran, pasti smart green city planning ini akan sangat bermanfaat,” katanya melalui sambungan telepon kepada Greeners, Jakarta, Senin (18/08)

Selain itu, tambah Imam, Smart Green City Planning ini mampu dengan cermat mengatasi persoalan ledakan penduduk di kawasan perkotaan akibat urbanisasi yang tidak terencana. Dengan konsep Green City, krisis perkotaan dapat dihindari, sebagaimana yang terjadi di kota-kota besar dan metropolitan yang telah mengalami obesitas perkotaan.

Namun, bukan tidak ada kendala dalam mewujudkan Green City di Indonesia. Mantan Direktur Jenderal Penataan Ruang, Kementrian Pekerjaan Umum ini mengaku ada beberapa permasalahan yang belum terselesaikan terkait dengan implementasi konsep Kota Hijau.

Kendala tersebut antara lain, tingginya pendanaan serta terbatasnya lahan perkotaan dalam mewujudkan ruang terbuka hijau sebesar 30% dari luas kota. Selain itu, kecenderungan perilaku masyarakat yang kontraproduktif dan destruktif, serta kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya aspek lingkungan sehingga peran masyarakat dalam perwujudannya Kota Hijau masih tergolong rendah.

“Peningkatan jumlah penduduk perkotaan dari waktu ke waktu dan perkembangan kawasan perkotaan yang cenderung bersifat ekspansif serta alihfungsi kawasan pertanian subur di pinggiran kota lalu meningkatnya ketergantungan pada kendaraan bermotor juga turut menjadi kendala besar bagi terlaksananya rintisan Program Pengembangan Kota Hijau ini,” kata Imam.

(G09)