Jakarta (Greeners) – Ekspansi sektor industri aluminium di Indonesia dibutuhkan untuk mendukung agenda hilirisasi pemerintah. Namun, langkah ini diperkirakan akan memicu peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) captive hingga 9,8 gigawatt (GW).

Langkah ini dapat memperburuk lonjakan PLTU captive pada industri nikel yang menyentuh 31 GW. Bahkan, bisa mengunci pertumbuhan industri nasional pada jalur berintensitas karbon tinggi.

Laporan terbaru Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) “Indonesia’s Aluminium Downstream: Following nickel into captive coal boom” mengungkapkan, kebutuhan listrik untuk seluruh rencana proyek alumina dan aluminium akan mencapai 229 terawatt hour (TWh). Jumlah tersebut setara hampir 64% dari total kapasitas PLTU on-grid dan off-grid pada 2024.

Saat ini, sebanyak hampir 1,8 GW PLTU captive telah beroperasi untuk mendukung industri aluminium. Tak hanya itu, tambahan 8 GW diperkirakan akan dibangun. PLTU tersebut untuk mendukung 32 proyek prospektif di provinsi-provinsi kaya bauksit dan pusat-pusat industri pulau terpencil baru di luar Jawa.

Analis CREA, Katherin Hasan mengatakan bahwa ekspansi alumunium Indonesia mengikuti preseden berbahaya nikel. Menurutnya, hal ini menunjukkan kurangnya perencanaan antisipatif untuk lokasi industri baru yang akan ditempatkan di dekat potensi energi bersih, atau dirancang untuk konektivitas jaringan di masa depan.

“Jika seluruh kapasitas yang direncanakan berjalan sesuai rencana, pengolahan aluminium hilir dapat menyebabkan ledakan penggunaan batu bara industri secara mandiri,” kata Katherine dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/7).

Melemahkan Target Dekarbonisasi

Sementara itu, lonjakan pembangunan PLTU captive juga akan melemahkan target dekarbonisasi nasional. Menurut Katherine, kondisi tersebut juga mengunci pertumbuhan industri pada jalur berintensitas karbon tinggi. Bahkan, membebankan biaya lingkungan dan kesehatan kepada masyarakat.

“Pemerintah seharusnya mewajibkan proyeksi kebutuhan energi komprehensif pada tahap pengembangan awal, serta memprioritaskan integrasi dengan jaringan dan energi terbarukan captive, seperti air dan surya, bukan batu bara,” tambahnya.

Data juga menunjukkan sekitar 75% dari semua proyek alumina dan aluminium domestik merupakan dukungan investasi Tiongkok. Temuan ini bertentangan dengan narasi kedaulatan ekonomi yang pemerintah usung. Selain itu, juga menimbulkan pertanyaan terkait realitas transfer teknologi bagi tenaga kerja lokal.

Meningkat Empat Kali Lipat

Selain itu, total kapasitas produksi alumina Indonesia diproyeksikan meningkat signifikan dalam lima tahun ke depan. Kapasitasnya diperkirakan melonjak hampir empat kali lipat, dari 7 juta ton pada 2025 menjadi 32,5 juta ton pada 2030.

Kenaikan itu hampir seluruhnya didorong oleh alumina kelas peleburan (Smelter-Grade Alumina/SGA). Sebaliknya, alumina kelas kimia (Chemical-Grade Alumina/CGA) tetap stagnan di angka 300 ribu ton. Ini menunjukkan investasi masif berfokus pada produk logam primer dibanding produk bernilai tinggi.

Apabila seluruh proyek terealisasi, permintaan bahan baku domestik akan meroket dari 14 juta menjadi sekitar 65 juta ton bijih bauksit setiap tahun. Dengan skenario tersebut, cadangan bauksit terbukti Indonesia yang saat ini mencapai 1 miliar ton berisiko habis dalam waktu kurang dari 12 tahun.

Analis Industri CREA, Syahdiva Moezbar mengungkapkan, hal ini menunjukkan kenyataan di lapangan justru bertentangan dengan klaim hilirisasi aluminium untuk kedaulatan ekonomi.

“Ekspansi yang tidak terkendali justru dapat menciptakan kerentanan baru terkait keamanan sumber daya dan pasokan energi. Risiko ini diperparah oleh ketergantungan yang sangat besar pada investasi asing terutama dari Tiongkok, serta dominasi tenaga kerja kontrak,” kata Syahdiva.

Menurut Syahdiva, pemerintah harus memastikan proyek-proyek yang sedang berjalan dilakukan secara transparan. Proyek tersebut juga perlu didasarkan pada penilaian yang realistis terhadap cadangan dan pasokan bijih. Selain itu, pemerintah harus menyusun rencana energi yang terintegrasi agar industri tidak bergantung pada energi berbasis fosil.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia