Blackout Sumatra: Rentannya Sistem Kelistrikan yang Bergantung pada Energi Fosil

Jakarta (Greeners) – Sebagian wilayah Sumatra, seperti Sumatra Utara, Aceh, Sumatra Barat, dan Riau, mengalami pemadaman listrik total (blackout) sejak Jumat, 22 Mei 2026. Peristiwa ini menunjukkan kerentanan sistem kelistrikan yang masih bergantung pada energi fosil dan terpusat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat sistem ketenagalistrikan berbasis komunitas.

Blackout yang terjadi di wilayah Sumatra tersebut bukanlah yang pertama kali terjadi di Indonesia. Dalam rentang waktu 10 tahun terakhir, beberapa wilayah di Indonesia pernah mengalami pemadaman listrik total atau blackout sebelumnya.

Pemadaman pernah terjadi di wilayah Jawa (2019), Sumatra (2024), dan Bali (2025). Penyebab blackout yang terjadi di wilayah Indonesia selalu gangguan sistem transmisi.

Saat ini, penopang kelistrikan di sebagian besar wilayah Sumatra adalah pembangkit skala besar. Salah satunya pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis energi fosil. Sistem ini bergantung pada jaringan pembangkit dan transmisi yang terpusat. Menurut Trend Asia, dalam sistem seperti ini, gangguan di satu titik dapat memicu pemadaman di banyak wilayah sekaligus.

Meski PLN menyebut bahwa mereka menggunakan pembangkit hidro dan gas sepanjang tahap pemulihan, namun menurut Trend Asia gangguan skala besar tetap akan terjadi apabila sistem transmisi tersentralisasi.

Bergantung pada Energi Fosil

Juru Kampanye Renewable Energy Trend Asia, Beyrra Triasdian juga mengatakan bahwa blackout akibat gangguan cuaca di Sumatra kali ini, memperlihatkan kegagalan sistem kelistrikan yang terlalu bergantung pada infrastruktur terpusat dan energi fosil.

Menurutnya, di tengah krisis iklim yang membuat cuaca ekstrem semakin sering terjadi, model seperti ini hanya memperbesar risiko. Akibatnya, jutaan masyarakat dapat kehilangan layanan dasar.

“Situasi ini menjadi peringatan bahwa pembangunan sistem energi tidak bisa terus melalui pendekatan lama yang bertumpu pada pembangkit besar dan transmisi panjang. Pemerintah harus segera mempercepat desentralisasi energi berbasis energi terbarukan komunitas untuk membangun sistem yang lebih tangguh, adil, dan tidak mudah lumpuh saat krisis,” kata Beyrra dalam keterangan tertulisnya, Minggu (24/5).

Menurutnya, gangguan kelistrikan skala besar ini bukanlah hal yang sepele. Sebab, pemadaman ini menganggu aktivitas ekonomi, khususnya ekonomi skala kecil. Contohnya ketika pemadaman terjadi, lalu lintas akan ikut padam dan terjadinya gangguan konektivitas selular. Selain itu, aktivitas rumah tangga seperti penyimpanan ASI bagi perempuan menyusui juga terganggu.

Pulihkan Sistem Kelistrikan

Menurut Beyrra, pemerintah harus segera memulihkan seluruh sistem kelistrikan di Sumatra. Pemerintah juga perlu memberikan kompensasi yang adil bagi masyarakat terdampak blackout. Ia juga mengimbau pemerintah melakukan audit menyeluruh dan membuka hasil audit penyebab gangguan secara transparan kepada publik.

“Kejadian yang terus berulang ini juga harus menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem ketenagalistrikan nasional di tengah krisis iklim dan kerusakan lingkungan, yang semakin memperbesar risiko disrupsi serupa di masa mendatang,” tambah Beyrra.

Sementara itu, Juru Kampanye Energi Fosil Trend Asia, Novita Indri Pratiwi juga mengingatkan pemerintah. Menurutnya, peristitwa yang berulang ini seharusnya menjadi titik balik pemerintah untuk merevisi Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2025-2060. Ia juga meminta pemerintah segera mempercepat phase out energi fosil yang akan memperparah krisis iklim yang memicu krisis yang berulang.

“Peristiwa yang berulang ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi ketergantungan pada energi fosil batu bara, dan jangan mengunci kita pada solusi palsu seperti pembangkit gas,” kata Novita.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia