Jakarta (Greeners) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perlu mempercepat pembangunan septic tank komunal di pemukiman menengah dan padat. Selain untuk memastikan tidak ada masyarakat yang buang air besar (BAB) sembarangan, tinja juga tidak mencemari lingkungan yang berpotensi memicu penularan penyakit.

Baru-baru ini viral di media sosial video yang menampilkan truk tinja membuang limbah domestik di saluran air kawasan Hutan Kota Cawang, Cililitan, Jakarta Timur.

Dalam narasi unggahan video tersebut, kejadian tersebut terjadi pada Minggu (20/11) pagi sekitar pukul 07.45 WIB. Warga sempat meneriaki pembuang limbah domestik tersebut. Namun pengemudi langsung melarikan diri.

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga berpendapat, tinja atau feses yang tak dibuang pada tempatnya akan mencemari lingkungan.

“Tentu akan mencemari lingkungan dan berdampak pada kesehatan kita,” katanya kepada Greeners, Selasa (22/11).

Di Jakarta yang notabene kota metropolitan pun, lanjutnya, masih ada masyarakat yang BAB sembarangan. Misalnya di sungai, hingga di lingkungan sekitar.

“Jumlah septic tank komunal atau IPAL komunal masih terbatas, belum menjamah pemukiman kumuh sehingga perlu revitalisasi,” imbuhnya.

Revitalisasi tersebut, diikuti dengan perbaikan lingkungan dan sarana sanitasi serta mandi cuci kakus (MCK) komunal. “Kawasan seperti ini harus dibenahi,” ucapnya.

Nirwono menambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga harus memastikan dan monitoring ketepatan pengelolaan tinja. Ia menyebut pengelolaan tinja yang benar, prosesnya terbagi menjadi dua bagian.

Bagian pertama, yakni limbah cair yang perlu treatment khusus sebelum ditampung dan ada pemanfaatan untuk keperluan lain. Sementara limbah padat dikeringkan dan dapat diproses kembali menjadi pupuk tanaman. “Itu artinya tak lagi terbuang,” ujarnya.

Jerat Pembuang Tinja Sembarangan

Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemprov DKI Jakarta Asep Kuswanto menyatakan, menindaklanjuti video viral tersebut, tim Bidang Pengawasan dan Penataan Hukum (PPH) DLH DKI Jakarta langsung berkoordinasi dengan Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Timur dan Ditlantas Polda Metro Jaya.

Tim langsung mengidentifikasi pangkalan-pangkalan truk tinja swasta yang beroperasi di wilayah Jakarta Timur. Setelah berhasil mendapatkan nama identitas pengemudi, tim bidang PPH menghubungi pengemudi atas dugaan pembuangan tinja secara tak bertanggung jawab tersebut.

“Dalam Proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pengemudi berinisial E mengakui perbuatannya,” kata Asep dalam keterangannya.

Akibatnya, pelaku dapat sanksi denda sebesar Rp 5 juta dan direkomendasikan pencabutan izin pemilik usaha pembuang limbah sembarangan. Rekomendasi tersebut akan pihaknya sampaikan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta.

Sanitasi buruk meningkatkan penularan penyakit. Foto: Freepik

Pemicu Penyakit

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan kejadian luar biasa (KLB) polio menyusul temuan satu kasus polio tipe 2 di Aceh. Kasus ini sekaligus meruntuhkan status Indonesia bebas polio sejak tahun 2014 oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Penderita polio yaitu seorang anak berusia tujuh tahun yang tinggal di Kabupaten Pidie. Ia mengalami kelumpuhan pada kaki kirinya.

Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman menyatakan, polio ditularkan atau menular melalui fecal oral. Fecal mengacu pada kotoran manusia atau tinja, dan oral yaitu mulut. Virus polio keluar melalui kotoran maka akan mencemari air, tanah dan lingkungan sekitar. Ketika air tanah tersebut dimanfaatkan untuk keperluan makan minum maka akan terjadi infeksi penularan.

“Artinya satu daerah atau negara bisa terhindar dari potensi penularan polio kalau sanitasi lingkungannya baik. Tidak ada BAB sembarangan hingga mekanisme pengelolaan limbah rumah tangganya baik tak mencemari lingkungan,” kata dia.

Masalahnya, di Indonesia masih banyak daerah-daerah dengan sanitasi lingkungan yang buruk. Bahkan di perkotaan masih banyak masyarakat yang buang air besar di sungai.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Baru-baru ini muncul temuan Wash Specialist United Nations Children’s Fund (UNICEF) Indonesia, 70 % sumber air minum rumah tangga di perkotaan di Indonesia tercemar limbah tinja. Belum terbangunnya instalasi pengolahan air limbah (IPAL) secara menyeluruh jadi penyebab meningkatnya beban pencemaran.

Direktur Pengendalian Pencemaran Air Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nety Widayati mengatakan, KLHK terus mendorong pemerintah daerah memastikan peningkatan Indeks Kualitas Air (IKA).

“Jadi kondisi kualitas air sungai dicerminkan dengan IKA dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, kemudian nasional. Perbaikan kualitas air ini tentunya harus melakukan aksi-aksi salah satunya penurunan beban pencemar dari domestik,” katanya kepada Greeners, Senin (31/10).

Ia menyebut, untuk meningkatkan IKA, KLHK merevitalisasi Program Kali Bersih (Prokasih). Program ini mendorong pemda melakukan perbaikan kualitas air.

Hasil perhitungan IKA nasional tahun 2021 di 34 provinsi menunjukkan capaian 52,82. Angka ini menurun 0,71 poin dari tahun 2020 sebesar 53,53. Penurunan ini karena penambahan beban pencemaran yang lebih tinggi daripada upaya penurunan beban pencemaran.

Hanya Beberapa Kota Miliki IPAL Domestik

Sementara itu, berdasarkan hasil inventarisasi sumber pencemar KLHK lakukan pada 15 daerah aliran sungai (DAS) prioritas, menunjukan limbah domestik menjadi kontributor terbesar sumber pencemar yang masuk ke perairan.

“Hal ini karena sistem pengelolaan air limbah domestik rumah tangga belum dilakukan secara menyeluruh,” ungkapnya.

Hanya beberapa kota yang memiliki IPAL domestik skala perkotaan. Beberapa wilayah lainnya memiliki IPAL domestik skala komunal. KLHK memiliki kewenangan terkait kebijakan dalam pengaturan baku mutu dan persetujuan teknis pembuangan air limbah.

Sementara penyediaan sarana atau prasarana pengolahan air limbah domestik menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Memang belum semua masyarakat terlayani oleh sarana pengolahan air limbah domestik,” imbuhnya.
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016, ada tujuh parameter yang harus terpenuhi sebelum limbah dapat dibuang.

Parameter tersebut yakni kadar COD, BOD, pH, amonia, minyak dan lemak, total padatan terlarut, dan total coliform. “Tapi pengaturan baku mutu air limbah pada persetujuan teknis pembuangan air limbah tidak langsung dari Permen tersebut. Akan tetapi mesti mempertimbangkan daya tampung beban pencemar badan air penerima,” tutur Nety.

Limbah domestik masih tinggi. Foto: wikimedia.org

Tetapkan Baku Mutu Limbah Domestik

Terkait hal itu, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Sigit Reliantoro menyatakan, KLHK telah menerapkan baku mutu air limbah domestik.

Cakupan baku mutunya meliputi blackwater (kakus/ tinja) maupun greywater (nonkakus: mandi dan cuci). Kemudian pengaturan pengolahan air limbah untuk blackwater maupun grey water kedap air.

Selain itu, KLHK juga telah mengatur izin pengangkutan air limbah berbahaya dan tak berbahaya (KBLI 37011 dan 37012). Selain itu juga treatment dan pembuangan air limbah tak berbahaya dan pembuangan air limbah berbahaya (KBLI 37021 dan 37022).

Sebelumnya ada temuan 70 % sumber air minum rumah tangga di perkotaan di Indonesia tercemar limbah tinja. Temuan ini dari studi pengukuran kualitas air minum pada sekitar 25.000 rumah tangga di 34 provinsi. Hampir 80 % rumah tangga di Indonesia yang telah memiliki toilet. Namun hanya 7 % yang limbah tinjanya yang terolah dengan baik sehingga tidak mencemari lingkungan.

Tercemarnya sumber air ini karena sanitasi yang buruk. Dampaknya, penyakit akan mudah masuk ke tubuh manusia.

Sigit mengingatkan, agar masyarakat mengkonsumsi air minum setelah dilakukan pemanasan. Produsen air minum juga harus memastikan proses air minumnya secara higienis.

“Selain itu kami mendorong upaya kesadaran masyarakat membuat septic tank sesuai persyaratan dan percepatan pembangunan IPAL domestik skala perkotaan,” tandasnya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Pasuruan (Greeners) – Belasan siswa tampak asyik bercengkrama di sebuah perpustakaan sederhana Desa Sumberdawesari, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Mereka ada yang serius membaca buku, sebagian lain memilih buku yang ada di rak dan lainnya bermain penuh keceriaan.

Sekilas tak ada yang istimewa dengan perpustakaan berwarna biru langit tersebut selain antusiasnya anak-anak belajar dan bermain meski hanya lesehan. Namun jika diperhatikan, bangunan mungil bernama “Perpustakaan Berseri” itu ternyata dibangun di atas Instalasi Pengolaan Air Limbah (IPAL) Komunal.

“IPAL ini menampung limbah rumah tangga termasuk tinja lebih dari 100 kepala keluarga di RT 4/RW 7. IPAL ini selesai dibangun pertengahan 2016,” kata salah seorang pengelola Perpustakaan Berseri, Siti Maslukha, kepada Greeners di lokasi, Selasa (01/08/2017).

Foto: greeners.co/Muhajir Arifin

Siti Maslukha mengatakan bahwa Perpustakaan Berseri awalnya berada di salah satu ruangan di Kantor Desa Semedusari. Namun karena kantor desa direnovasi, para pegiat perpustakaan desa memindahkannya ke lokasi IPAL.

“Sempat bingung mau dipindah ke mana. Renovasi kan butuh waktu lama sementara perpustakaan ini sangat dibutuhkan anak-anak. Tapi akhirnya diputuskan dibangun di IPAL ini,” terang perempuan yang juga seorang guru sekolah dasar ini.

Berbekal uang pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan swadaya warga desa, akhirnya dibangun perpustakaan berukuran 2 X 5 meter di lokasi IPAL. Bangunan perpustakaan tersebut akhirnya berdiri menghabiskan anggaran Rp10 juta.

“Perpus desa kami pernah mendapat penghargaan dari Pemkab Pasuruan sebagai Juara Harapan III lomba perpustakaan yang diadakan Dinas Perpustakaan dan Arsip. Dari uang pembinaan dan swadaya, akhirnya kami bisa dirinya Perpustakaan Berseri ini,” katanya.

Seorang pengelola perpustakaan lainnya, Sutrisno, mengungkapkan saat ini Perpustakaan Berseri memiliki sekitar 1.000 koleksi buku. Buku yang tersedia antara lain buku fiksi, pertanian, agama, ekonomi, sains dan lain sebagainya. Banyak buku yang disumbang oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Kami sempat berpikir perpustakaan akan sepi karena pindah di atas IPAL, tapi ternyata semakin ramai. Anak-anak lebih leluasa dan nyaman saat belajar dan bermain,” tutur Sutrisno.

Setiap hari perpustakaan ini didatangi belasan siswa baik SD maupun SMP bahkan SMA bahkan anak-anak TK dan PAUD. Pembaca buku bisa mencapai 20 orang saat hari libur. Pengelola tak memungut biaya bagi mereka yang membaca maupun menyewa buku.

Sutrisno menambahkan anak-anak tidak merasa jijik atau tidak nyaman meski membaca buku dan bermain di atas IPAL. Diungkapkannya, konstruksi IPAL yang sangat baik membuatnya merasa nyaman dan tak menimbulkan bau. Bahkan, sebulan sekali, bangunan perpustakaan juga dimanfaatkan sebagai Posyandu.

Amalia, salah satu siswi 5 SD yang tengah berada di perpustakaan mengungkapkan setiap hari ia membaca buku di perpustakaan di atas IPAL tersebut. Ia datang ke perpustakaan usai pulang sekolah. “Kebetulan rumah saya tak begitu jauh,” ujarnya.

Dengan adanya perpustakaan tersebut, warga setempat terdorong untuk merawat dan menjaga IPAL. Selain agar sanitasi tetap baik, anak-anak juga tetap nyaman belajar.

Penulis: MA/G12

Jakarta (Greeners) – Pencemaran berat di wilayah teluk Jakarta mayoritas bersumber dari limbah domestik rumah tangga. Bahkan, dari beberapa sebaran wilayah yang menjadi lokasi pengambilan sampling penelitian oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hanya sedikit wilayah dengan tingkat Biological Oxygen Demand (BOD) di bawah baku mutu.

Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Heru Waluyo saat ditemui oleh Greeners di ruang kerjanya mengatakan, kawasan teluk Jakarta menjadi lokasi akhir dari berbagai macam distribusi limbah yang datang dari hulu 13 sungai di Jakarta. Oleh sebab itu, tingkat pencemaran yang paling tinggi pun terakumulasi di bagian hilir yang menyambung langsung ke laut.

Heru menjelaskan bahwa sumber pencemaran dibagi menjadi dua. Pertama, Point Sources (limbah industri) yang sumbernya tetap dan kedua, Non Point Sources (limbah domestik rumah tangga) yang sumbernya bisa datang dari mana saja. Untuk non point sources ini, Heru mengakui sangat sulit untuk mendeteksinya karena titik-titik non point sources tersebar di banyak pemukiman maupun rumah tangga lainnya.

“Jadi point sources itu limbah dari sumber tetap atau satu titik seperti industri. Kalau non point sources itu tersebar seperti pemukiman, peternakan, dan lainnya, ini yang sulit kita tentukan. Nah ini juga terakumulasi dari hulu sungai yang terus terbawa ke hilir hingga akhirnya mencemari laut. Itu yang menyebabkan beban pencemaran laut di Jakarta jadi tinggi,” kata Heru, Jakarta, Selasa (15/03).

Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Heru Waluyo. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Pencemaran yang bersumber dari point sources sendiri terbagi dua, pencemaran dari limbah organik sebanyak 52.862,75 ton dan limbah anorganik sebanyak 24.446,06 ton. Sedangkan limbah non point sources, untuk organik sebesar 10.875.651,69 ton dan anorganik 9.766.670,00 ton. Tumpukan limbah ini dihitung di Jakarta Utara pada November 2015 lalu.

“Jika mau dikomparasi dengan penelitian yang sama di waktu yang sama namun lokasi yang berbeda, dibandingkan teluk Semarang dan teluk Benoa, teluk Jakarta jauh lebih parah pencemarannya,” imbuhnya.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI Jakarta, Puput TD Putra menyarankan kepada Pemerintah Provinsi DKI agar membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal di beberapa titik pemukiman di Jakarta.

Pembangunan IPAL komunal ini dimaksudkan untuk memecahkan persoalan pembuangan limbah rumah tangga, dari limbah kotoran manusia, air bekas cucian, dan air bekas mandi. Dengan adanya IPAL komunal, setidaknya bisa mengurangi beban pencemaran yang bersumber dari limbah domestik.

“Kita sudah pernah tekankan ke Pemprov dan ternyata mereka sudah melakukan pemetaan untuk membangunan IPAL komunal ini. Hanya saja, ini pekerjaan jangka panjang dan membutuhkan waktu yang cukup lama,” jelas Puput.

Terkait pencemaran di teluk Jakarta sendiri, Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta Junaedi mengakui bahwa wilayah teluk Jakarta memang sudah tercemar cukup berat. Apalagi, sampah padat dan cair yang bersumber dari 13 sungai di Jakarta bermuara di teluk Jakarta.

“Kemarin kita memang hanya melakukan penelitian terkait ikan mati saja. Tapi kalau kita bilang teluk Jakarta tidak tercemari, ya, tidak mungkin, kan? Karena sampah padat maupun cair ketika musim hujan pasti terbawa ke laut,” katanya.

Penulis: Danny Kosasih