Jakarta (Greeners) – Sebanyak 16 warga Kampung Imsar di Lembah Grime Nawa, Kabupaten Jayapura, memotret berbagai isu yang terjadi di wilayahnya. Mereka menghasilkan 31 foto yang mereka pamerkan dalam program Photovoices untuk menyuarakan keresahan masyarakat kepada berbagai pihak.

Pameran dan diskusi foto bertajuk “Suara Kampung Imsar” ini merupakan hasil kolaborasi antara Photovoices International (PVI), Organisasi Perempuan Adat (ORPA) Suku Namblong, dan Suara Grina. Acara tersebut juga mendapatkan dukungan Pemerintah Kabupaten Jayapura.

Melalui dialog dan diskusi kritis yang difasilitasi oleh PVI dan Suara Grina, penentuan isu-isu yang diangkat dilakukan melalui diskusi bersama pemimpin kampung dan sebagian besar warga Imsar dalam pertemuan kampung. Hasilnya, enam isu utama berhasil diidentifikasi, yakni pendidikan, kesehatan, budaya, pariwisata, pertanian-perkebunan, dan kepemudaan.

Setiap isu menggambarkan permasalahan dan keresahan masyarakat Kampung Imsar. Mereka juga sekaligus menyoroti potensi dan kekuatan kampung yang bisa dikembangkan.

Isu kepemudaan, misalnya, menggambarkan peran penting kaum muda yang kreatif dan memiliki potensi besar untuk diberdayakan. Namun, ada juga yang terjebak dalam penyalahgunaan obat terlarang dan minuman keras.

Isu lain adalah minimnya fasilitas kesehatan di Kampung Imsar, serta dampak dari kondisi ini. Dalam hal ini, warga harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan. Selain itu, kasus gizi buruk pada anak juga menjadi perhatian. Foto-foto yang menampilkan anak-anak berseragam sekolah berjalan kaki sejauh 9 kilometer untuk menuju sekolah mengisahkan semangat juang mereka.

Kondisi sulit, seperti tidak adanya transportasi umum dan keterbatasan ekonomi, memaksa anak-anak ini untuk berjalan kaki pergi-pulang sekolah. Meski demikian, semangat mereka untuk terus menuntut ilmu tetap tinggi, menunjukkan tekad yang kuat untuk masa depan mereka.

Warga sedang melakukan proses pemotretan di Kampung Imsar
Sumber: Photovoices International (PVI)

Anjuran ke Pemerintah

Direktur Eksekutif Photovoices International, Tri Soekirman mengatakan bahwa kegiatan pameran dan diskusi foto ini menjadi rangkaian akhir dari Program Photovoices Kampung Imsar.

“Ini menjadi medium untuk memberi anjuran kepada para pembuat kebijakan di tingkat Kabupaten Jayapura, organisasi, dan mitra-mitra lain,” ujar Tri dalam keterangan tertulisnya.

Photovoice atau fotografi partisipatif adalah sebuah metodologi untuk melibatkan masyarakat dalam keputusan-keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Metodologi ini pertama kali dikembangkan oleh Caroline Wang dan Mary Ann Burris pada awal tahun 1990-an. Mereka menggunakannya sebagai medium untuk memperbaiki kehidupan masyarakat secara kreatif melalui fotografi.

Pemeran dan Diskusi Foto Program Photovoice “Suara Kampung Imsar”
Sumber: Photovoices International (PVI)

Dorong Kepekaan

Asisten Bidang Pemerintahan Umum, Setda Kabupaten Jayapura, Elphyna Situmorang, menyampaikan bahwa metode photovoices dan kegiatan foto yang bersuara seperti ini masih jarang ditemui.

Ia percaya bahwa penggunaan foto dan cerita dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu sekitar mereka. Hal ini juga mendorong mereka untuk lebih peka terhadap kondisi lingkungan yang ada.

Selain itu, melalui cerita, masyarakat dapat menggali lebih dalam mengenai masalah yang terjadi. Dengan demikian, mereka bisa mencari solusi terbaik untuk perubahan yang lebih baik.

“Tidak sedikit di antaranya, cerita-cerita yang selama ini belum terungkap. Diharapkan proses–proses pembangunan, baik berupa musrenbang kampung, distrik, sampai pada kabupaten, serta giat musyawarah adat, bisa menggunakan metode photovoice tersebut,” ujarnya.

Elphyna juga menekankan bahwa permasalahan-permasalahan yang terungkap melalui metode ini, sudah menjadi tanggung jawab bersama. Ini juga merupakan bagian dari tugas pemerintah untuk mengentaskannya.

Berbagi Pengetahuan

Dalam program Photovoices Kampung Imsar, penyelenggara mengajak peserta untuk mengenali, mewakili, dan memajukan diri melalui proses dialog kritis. Para peserta juga berbagi pengetahuan mengenai peran perempuan, pemuda, dan masyarakat adat di Kampung Imsar dalam menghadapi isu-isu yang mempengaruhi mereka.

Proses pembelajaran ini mencakup keterampilan teknik fotografi, wawancara dengan narasumber terkait isu yang mereka angkat. Selain itu, peserta juga belajar membuat cerita, serta cara mempresentasikan hasilnya secara terstruktur.

Program ini telah berlangsung sejak Mei 2024 dengan melibatkan beragam usia dan profesi, mencakup kelompok anak muda, perempuan, dan masyarakat adat.

Perkenalkan Tradisi

Lewat foto dan cerita, para peserta juga mendokumentasikan kembali ragam tari khas Imsar, proses remah sagu tradisional, dan pembuatan noken yang kini hampir punah karena tak lagi ada penerusnya.

Koordinator Suara Grina, Vebbry Hembring mengatakan bahwa melalui foto-foto dan cerita ini, tradisi dan budaya kami terdokumentasikan, yang sekaligus menjadi cara untuk memperkenalkan atau mengingatkannya kepada anak-anak muda.

“Kami berharap, tradisi kami tetap terpelihara, budaya kami lestari, dan anak muda tetap bangga dengan bahasa dan budayanya,” papar Vebbry.

Kampung Imsar yang berada di ketinggian 500 meter di atas permukaan laut, memiliki lahan subur dengan keanekaragaman hayati tinggi, yang menyimpan potensi pengembangan sektor perkebunan, pertanian, dan pariwisata. Vanili, umbi-umbian, kakao, dan gaharu merupakan salah satu potensi perkebunan yang diangkat.

Inovasi warga membuat teh gaharu juga mendapat apresiasi tersendiri untuk menciptakan peluang sumber mata pencaharian baru. Dengan lanskap perbukitan yang cantik, memiliki beberapa sumber mata air dan pemandian alami, serta satwa khas seperti kuskus, kakaktua, dan burung kepala udang, menurut Vebbry perlu pengelolaan pariwisata yang baik untuk membuka sektor mata pencaharian di sektor wisata dan memberdayakan kaum muda.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Kapan terakhir kali Anda mendengarkan dongeng, atau bahkan mendongeng untuk anak, ponakan, adik atau anak-anak disekitar Anda? Rasanya seiring semakin berkembangnya teknologi, semakin sulit melihat kebiasaan mendongeng dalam keseharian kita. Orang tua lebih membiarkan anaknya menonton televisi atau beragam video di internet. Lebih praktis memang disaat keterbatasan waktu yang orang tua dimiliki, namun hal itu juga yang membuat interaksi orang tua dan anak menjadi berkurang yang akhirnya juga berpengaruh pada kepribadian anak.

“Interaksi antara orang tua dengan anak itu penting, salah satunya melalui budaya bertutur. Dongeng menjadi pilihan yang bagus karena bukan hanya bertutur, ada pesan yang bisa disampaikan secara menarik kepada anak-anak,” ungkap Ardi Ferdinanto, pendiri komunitas Sanggar Kayu.

Bagi pria yang mulai mendongeng sejak tahun 2008 ini, dongeng memang bukan hanya sekadar menjadi sarana interaksi antara orang tua atau orang dewasa dengan anak-anak. Dongeng juga menjadi media untuk belajar dan menanamkan nilai-nilai positif kepada anak-anak dengan cara yang sesuai dengan dunia mereka, dunia anak-anak yang penuh dengan keceriaan.

Kecintaannya terhadap dongeng pula yang akhirnya membuat Ardi mendirikan komunitas Sanggar Kayu. Di komunitas yang awalnya menempati rumah sederhana di kawasan Kampung Melayu Kecil Jakarta Selatan ini, Ardi bukan hanya membagi ilmunya melalui dongeng, namun juga memberikan pelatihan teater dan juga seni tradisional lainnya.

Foto: greeners.co/Arief Tirtana

Latar belakangnya yang berasal dari dunia teater membuatnya cakap dan bisa dengan mudah disenangi anak-anak didaerah tersebut. Puluhan anak setiap harinya datang ke komunitas Sanggar Kayu yang kini lokasinya ikut terelokasi proyek nomalisasi kali Ciliwung.

“Sekarang memang sudah tidak di kampung Melayu lagi, sejak kena relokasi banyak anak didik saya yang sekarang tinggal di rusun Cipinang Besar dan Rusun Pulo Gebang. Sekarang saya lebih banyak berkeliling mendongeng di sekolah-sekolah dan beragam acara se-Jabodetabek dan kadang diluar kota,” ungkap Ardi.

Tampil Eksentrik

Semangat Ardi seakan tidak pernah kendur. Saat ditemui Greeners, Ardy bersama seorang rekannya begitu semangat bertutur didepan puluhan murid taman-kanak-kanak yang diundang langsung oleh pengelolah Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Rawa Buaya dalam rangka memeriahkan hari anak sedunia Desember lalu.

Diiringi rekannya yang memainkan biola, Ardi mendongengkan anak-anak yang hadir dengan cerita-cerita dongeng binatang atau fabel. “Kalau buat anak-anak TK, fabel menurut saya lebih cocok. Lewat visualisasi fabel lebih bisa menyerap ke anak-anak,” jelasnya.

Dia melanjutkan, mendidik anak-anak memang tidak bisa langsung, harus dengan santai dengan bermain-main. Misalnya saja pakaian yang dia kenakan, berwarna mencolok lengkap dengan kaos kaki bebeda warna kanan dan kirinya, belum lagi kaca mata eksentrik yang digunakannya. Kalau orang dewasa melihat penampilannya mungkin dikira tidak waras. Namun dengan cara itu dia berusaha masuk kedunia anak-anak.

“Ini trik, penawaran saya ke anak-anak. Saya harus masuk ke dunia mereka hingga mereka bisa menerima saya dan akhirnya bisa bersinergi,” ujar Ardi.

Selain itu apa yang dilakukannya tersebut juga merupakan upayanya untuk memberikan gambaran yang menarik akan sebuah dongeng. Dengan kesan santai dan main-main akan lebih mudah menyisipkan pesan-pesan moral dan contoh prilaku baik bagi anak dengan beragam karakter hewan sebagai gambarannya.

Menurutnya anak-anak sebagai generasi penerus perlu diberikan banyak pembelajaran baik, bukan hanya pendidikan melalui sekolah, namun juga pendidikan moral dan karakter yang salah satunya bisa melalui dongeng.

“Harapan saya lewat dongeng bisa ada perubahan mental dan karakter anak Indonesia, terutama yang memang harus kita tanamkan sejak dini,” tutupnya.

Penulis: AT/G39

Dapatkah mode menjadi media untuk membuat perubahan terhadap persoalan kemanusiaan? Angela Luna, seorang desainer sosial mampu menjawabnya. Melalui rancangan busana, ia mengajak industri fesyen yang seakan terputus dari persoalan kemanusiaan, seperti isu pengungsi, untuk turut menjadi agen perubahan.

“Fesyen atau industri lain dapat dengan mudah menjadi sebuah gerakan perubahan. Hal ini mungkin tidak dapat menyelesaikan krisis secara menyeluruh, namun jelas dapat menghasilkan suatu perbedaan,” kata Angela seperti dilansir dalam laman resmi www.adiff.com

Adiff merupakan startup rintisan Angela yang mengumpulkan donasi dari seluruh dunia melalui platform patungan online Kickstarter. Label fesyen ini menyediakan jaket untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi. Bukan hanya sebagai wujud pemecahan masalah, pendirian Adiff juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran global. Hal ini ditunjukkan melalui rancangan garmen yang tidak hanya sebagai penghangat tubuh, namun juga memiliki fungsi lain.

Tenda untuk dua orang ini dapat dipakai sebagai jaket. Foto: Adiff

Fungsi lain busana ini diperlihatkan pada variasi produk Adiff. Beberapa di antaranya adalah tent jacket, yaitu luaran yang dapat diubah bentuknya menjadi sebuah tenda. Atau, sleeping bag jacket yang bisa dijadikan kantong tidur. Selain itu, Adiff juga menyediakan inflatable jacket atau jaket pelampung yang dapat digunakan saat terjadi bencana banjir. Dan yang tidak kalah penting adalah child carrying jacket, yaitu luaran yang dilengkapi dengan harness yang dapat dibongkar pasang untuk menggendong anak.

Selain dibuat untuk para pengungsi, busana Adiff juga ditujukan bagi masyarakat luas. Luaran ini dapat dikenakan dalam berbagai kegiatan seperti hiking santai di hutan atau berjalan-jalan di kota. Baju yang dapat digunakan baik oleh pria maupun wanita (unisex) ini tahan lama, tahan cuaca dan disiapkan untuk dipakai di berbagai kondisi lingkungan.

Angela Luna juga merancang tas punggung yang dapat dipakai sebagai jaket. Dengan tas ini, pengungsi dapat membawa barang-barang mereka ke tempat pengungsian namun tetap terlindungi dari panas dan hujan. Foto: Adiff

Perusahaan pemula dengan kesadaran soial yang tinggi ini bertujuan untuk menyediakan busana dan pertolongan bagi pengungsi yang membutuhkan, yang dibiayai melalui pembelian yang kita lakukan. Maksudnya, sebagian hasil dari segala bentuk pembelian produk Adiff akan disumbangkan untuk memberikan produk Adiff yang benar-benar dibutuhkan oleh pengungsi.

Model bisnis yang didasari donasi ini memiliki tujuan untuk memutar uang yang dihasilkan industri mode dan menyalurkannya langsung untuk mendukung inisiatif kemanusiaan. Misinya ini dijalankan melalui produksi yang transparan, beretika dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, Adiff tidak hanya bergerak untuk menolong pengungsi, namun juga memberi pengajaran mengenai isu global itu sendiri, dengan fesyen sebagai media.

Penulis: Ayu Ratna Mutia

Hawai sedang mengalami krisis dalam usahanya mengatasi tuna wisma yang saat ini sangat banyak. Hingga akhirnya sebuah gereja di Honolulu menyediakan sebuah solusi yang terinspirasi dari sebuah perusahaan di Alaska. InterShelter adalah pembuat rumah berbentuk kubah yang dipabrikasi dari bahan fiberglass dengan bentuk seperti sebuah igloo (rumah khas orang eskimo, Red).

InterShelter adalah rumah yang relatif mudah didirikan dan dipindahkan. Penampungan mungil berbentuk bundar ini menghasilkan solusi sementara untuk mereka yang tidur di jalanan negara bagian Aloha. Sampai saat ini, Gereja First Assembly of God sudah mendirikan 12 buah igloo untuk para tuna wiswa.

Tahun 2015, Gubernur Hawai menyatakan situasi gawat berkaitan dengan orang-orang yang tidak memiliki rumah di negara tersebut. Dengan tingkat rata-rata tuna wisma tertinggi per kapita di Amerika, tentu saja data tersebut tidak cocok dengan opini bahwa Hawai adalah seperti surga. Namun, kurangnya perumahan yang disediakan negara membuat Gereja First Assembly of God mencari sendiri solusinya.

Rumah igloo untuk tunawisma di Hawai. Foto: inhabitat.com

Pihak gereja mengumpulkan donasi sebanyak $100,000 atau sekitar 1,3 milyar rupiah dari jemaahnya dan dari komunitas lain. Mereka membeli rumah kubah ini seharga $9,500 atau sebesar Rp 125 juta dengan tambahan sekitar 8 juta rupiah untuk pengiriman.

Pastur senior Klayton Ko berkata bahwa tingkat tuna wisma yang tinggi adalah sebuah situasi krisis. Walaupun solusi ini belum memiliki dampak yang besar, gereja ini memandang bahwa rumah-kubah adalah satu langkah awal untuk sebuah solusi permanen bagi masalah tuna wisma di Hawai.

Setiap rumah-kubah igloo dapat dihuni oleh empat orang dan memberi keamanan pada penghuninya dibandingkan hidup di jalanan. Rumah seluas 30 meter persegi dengan lebar 6 meter ini dibuat dengan menempalkan 21 buah panel fiberglass yang saling menutupi dan menumpuk seperti keripik kentang.

Menurut Don Kubley, CEO InterShelter, dia merancang rumah-kubah ini untuk menjadi tempat perlindungan pengungsi, tunawisma dan korban bencana alam. Seperti dikutip dari Inhabitat.com, Kubley mengatakan, “ada tiga hal yang diperlukan untuk bertahan hidup: makanan, air dan tempat perlindungan, dan kami adalah sepertiga dari formula tersebut.”

Penulis: NW/G15

Saat ini adalah era digital di mana buku sudah tersedia dalam bentuk buku elektronik atau e-book mengalahkan jumlah buku dalam bentuk fisiknya. Meski pembaca buku e-book semakin banyak, namun banyak pula orang yang lebih memilih kenyamanan membaca buku dalam bentuk aslinya.

Buku memang dihasilkan dari kertas yang berarti harus memotong pohon. Tetapi para pembaca e-book juga mempunyai jejak karbon yang cukup besar, bahkan lebih besar ratusan kali dibandingkan dengan sebuah perpustakan milik pribadi pada umumnya.

Jadi bisa dimengerti ketika beberapa perusahaan dan desainer mulai mendukung keberadaan buku cetak. Arsitek dari Spanyol, Jose Selgas dan Lucia Cano dari firma arsitektur SelgasCano, yang menciptakan Serpentine Pavilion tahun lalu, mendesain interior yang indah untuk sebuah toko buku baru di London Timur. Sebuah perwujudan dari masa keemasan buku cetak di mana para pembaca bisa datang dan tenggelam dalam dunia buku tanpa adanya gangguan dari peralatan digital, karena di tempat ini gawai dilarang penggunaannya.

Foto: SelgasCano/treehugger.com

Inspirasi untuk desain toko buku ini berasal dari sebuah karya fiksi berjudul Library of Babel karangan seorang pengarang berkebangsaan Argentina, Jorge Luis Borges. Sebuah perpustakaan umum yang besar yang terdiri dari ruang-ruang heksagonal.

Arsiteknya kemudian menerjemahkan ide ini menjadi ruang buku tak berujung dengan menggunakan rak-rak yang dibuat sendiri dan tidak beraturan serta menambahkan cermin di tempat yang strategis sehingga ruangannya terlihat jauh lebih besar. Walaupun inventorinya dibuat dan diorganisasikan menggunakan komputer, namun ruang yang dibuat di toko buku ini sama sekali tidak menggunakan tekonologi untuk memberikan penghargaan terhadap karya yang dicetak di buku-bukunya.

Foto: SelgasCano/treehugger.com

Pendiri dan pemilik perusahaan tekonologi Second Home, Rohan Silva adalah orang yang membuat proyek ini bersama Sam Aldenton. Seperti dikutip dari Treehugger.com dan dilansir Dezeen, Silva mengatakan, “kami percaya pada nilai dari buku dan literatur. Kami melihat banyak sekali dalam industri ini yang mempunyai gerakan kembali ke benda-benda yang sifatnya material, termasuk diantaranya penghargaan yang baru terhadap karya pertukangan. Hal-hal seperti ini tidak tergantikan di dunia digital dan sekarang mereka mendapatkan kehidupan yang baru.

Salah satu hal yang menyenangkan saat membeli buku dalam bentuk fisik adalah sebuah pengalaman yang tidak bisa disandingkan dengan rekomendasi algoritma. Kalau dikurasi dengan baik, sebuah toko buku adalah tempat terbaik untuk menemukan ide-ide baru.”

Penulis: NW/G15

Masalah kelaparan tidak hanya terjadi di negara miskin. Negara superior seperti Amerika juga mengalami hal yang sama. Sampah makanan adalah sebuah masalah yang cukup pelik di Amerika. Banyak limbah makanan namun di saat yang sama jutaan penduduk kekurangan makanan.

Sebuah organisasi bergerak untuk menjembatani jurang perbedaan tersebut. Transfernation menghubungkan tempat-tempat usaha atau acara yang memiliki makanan berlebih dan membawanya ke rumah-rumah penampungan atau bank makanan yang memerlukan. Mereka menggerakkan relawan melalui aplikasi SocialEffort. Berkat Transfernation, jumlah makanan yang berakhir di tong sampah menjadi berkurang dan jumlah orang kelaparan dapat ditekan.

Berawal dari perusahaan rintisan dari Manhattan, Transfernation dimulai pada tahun 2013. Saat ini organisasi kemanusiaan tersebut baru memiliki tiga orang staff dan beberapa pegawai magang. Pengumpulan dana di bulan Desember lalu diharapkan dapat memperluas layanan organisasi ini ke wilayah lain di kota New York dan pada akhirnya menuju layanan nasional.

Ilustrasi: inhabitat.com

Fakta yang mengejutkan adalah restoran di New York saja tiap tahunnya membuang setengah juta ton makanan. Samir Goel, salah satu senior di Universitas New York yang mendirikan organisasi ini, menceritakan bagaimana dia tumbuh besar di rumah yang setiap piringnya dibersihkan setiap kali makan.

“Saat saya tumbuh besar, saya makin memilih makan makanan sehat dan berkualitas. Sudah jelas bahwa kalau punya uang maka kamu mampu mendapatkan makanan yang baik . Hal ini membuat saya bertanya-tanya, bagaimana mungkin hanya yang punya uanglah yang mampu mendapatkan makanan yang baik?” ujar Samir.

Seperti yang John Oliver ceritakan secara mendetail di acara HBO awal tahun ini, begitu banyak tempat yang ragu menerima donasi makanan karena meragukan apakah makanan tersebut cukup baik atau tidak. Samir, seperti dalam berita yang dirilis di Inhabitat, menjelaskan bahwa pada awalnya hal ini cukup menyulitkanTransfernation dalam mencari mitra. Namun karena pelayanan dari Transfernation yang cepat dan segera, maka masalah ini dapat teratasi.

Bagi mereka yang tertarik mendonasikan makanan dari sebuah acara, bisa menghubungi mereka pada saat acara berlangsung atau beberapa hari sebelumnya. Para relawan akan diberitahu melalui aplikasi SocialEffort dan saat relawan menerima penugasan tersebut, makanan akan langsung dijemput dari tempat acara dan diantarkan ke tempat yang membutuhkan di hari yang sama.

Penulis: NW/G15

Jakarta (Greeners) – Masyarakat Pulau Pari melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Balai Kota Jakarta pada Selasa (22/12/2015) lalu. Aksi demonstrasi ini terkait keresahan warga yang semakin menjadi-jadi dengan adanya pengembang dari PT Bumi Pari Asih yang mengintimidasi warga. Edy Mulyono, perwakilan aksi dari masyarakat kepada Greeners mengatakan, sebelumnya warga Pulau Pari telah melakukan mediasi bersama Bupati Kepulauan Seribu, Budi Utomo, tertanggal 29 September 2015 dan Bupati telah berjanji tidak akan ada pembongkaran rumah warga.

Namun, kata Edy, yang terjadi di lapangan sangat berbeda. Menurutnya, pemerintah Kepulauan Seribu tidak peduli ketika beberapa warga dipaksa untuk melakukan pembongkaran rumah mereka dan salah satu warga juga telah menjadi tersangka karena membangun rumahnya sendiri.

“Bupati sebagai Kepala Daerah terkesan cuek pada kami. Bahkan pihak perusahaan sudah berusaha untuk melakukan pembongkaran secara paksa. Namun, upaya tersebut gagal karena warga setempat bersikeras untuk mempertahankan rumah milik mereka, sehingga tidak terjadi pembongkaran,” tuturnya, Jakarta, Selasa (22/12).

Sebagai informasi, sengketa tentang pengembangan lahan dan parisiwata di Pulau Pari sudah terjadi sejak tahun 1987. Hampir 90 persen tanah di Pulau Pari diklaim telah dikuasai oleh PT Bumi Pari Asih. Namun, menurut warga setempat, Pulau Pari sebenarnya sudah ditempati warga jauh sebelum perusaahan itu ada karena Pulau Pari pada awalnya menjadi ladang pertanian bagi penduduk yang ada di sekitaran pulau tersebut, seperti Tidung dan Lancang.

Lama-kelamaan, pulau itu dihuni secara permanen meskipun warga tidak memiliki sertifikat kepemilikan lahan. Dari 94 hektare, hanya disisakan kurang lebih 9.000 meter persegi, yang terletak di tengah pulau, untuk kepentingan non-PT yang berada di teritori RT 1. Dari timur ke barat, dari pantai pasir perawan-sebagian RT 1-RT 2-RT 3-RT 4, merupakan tanah perusahaan. Di ujung timur disisakan 10 persen dari luas pulau untuk kepentingan penelitian di bawah naungan LIPI.

Hingga kini, warga yang tinggal di tanah yang diklaim oleh perusahaan, sangat rentan dengan penggusuran karena tidak memiliki sertifikat tanah.

Secara administrasi sendiri, Pulau Pari termasuk dalam teritori Kelurahan Pari. Terdiri dari satu rukun warga dan 4 rukun tetangga. Sedangkan ketiga RW lainnya, terletak di Pulau Lancang. Dengan kata lain, Pulau Lancang dan Pulau Pari merupakan 2 pulau yang termasuk ke dalam satu wilayah administrasi, yakni Kelurahan Pari. Pulau Pari sendiri memiliki luas wilayah kurang lebih 94 hektare, dan ditinggali oleh nyaris 300 Kepala Keluarga (KK), atau sekitar 900 jiwa.

Seperti Pulau Tidung, Macan, Bidadari dan beberapa pulau lain yang ada di gugusan Kepulauan Seribu, Pari juga merupakan surga tersembunyi bagi penikmat alam. Hamparan pasir putih, air laut yang biru, dan penduduknya yang ramah menjadi nilai lebih dari Pulau Pari. Pulau ini juga menjadi lahan konservasi biota laut oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yang kantornya berada di ujung barat pulau ini.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya meminta jajaran eseleon satu maupun aparat yang berada di bawahnya untuk menggelorakan Gerakan Revolusi Mental dan meminta agar gerakan ini terus diawasi.

Pengawasan yang dimaksud, terang Menteri Siti, menyangkut tiga hal utama, yakni integritas, etos kerja dan gotong-royong yang selama ini telah di akomodir sebagai nilai-nilai strategis Gerakan Revolusi Mental. Ia juga memberikan instruksi kepada aparatur sipil negara di lingkup kementeriannya untuk mengutamakan kepentingan publik dibandingkan kepentingan pribadi.

“Semua harus mendahulukan kepentingan publik dengan tanggung jawab, jujur, ikhlas, profesional, dan kerja keras. Jangan lagi tergoda dengan sogok-menyogok, suap-menyuap,” imbaunya pada pencanangan Gerakan Revolusi Mental di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (21/12).

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam pencanangan gerakan Revolusi Mental lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (21/12). Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Menurut Menteri Siti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki pertaruhan integritas yang cukup tinggi. Di kementerian ini, segala bentuk perizinan usaha di sektor kehutanan maupun lingkungan dikeluarkan. Sehingga, segala macam godaan pasti dihadapi di hampir semua posisi.

“Tiga nilai dasar revolusi mental di lingkungan birokrasi yang tidak boleh dihilangkan, yakni etos kerja, integritas, dan gotong royong,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Siti, etos kerja dan kerja keras yang tetap profesional dan memiliki moral akan mampu memberikan ciri bagi KLHK dan meningkatkan daya saing. Untuk membenahi itu semua, KLHK masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup banyak, seperti menyiapkan infrastruktur pembangunan dan pengawasan aspek lingkungan.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Noken, tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia sejak empat Desember 2012 silam dalam Sidang Badan Pendidikan dan Kebudayaan PBB (UNESCO) di Paris, Perancis. Pengakuan ini menempatkan noken Papua ke pentas kebudayaan dunia. Selain sebagai karya seni dan artefak budaya, noken Papua juga telah merajut nilai-nilai kehidupan masyarakat Papua.

Zelly Ariane, Koordinator Gerakan Papua Itu Kita mengatakan bahwa filosofi noken mulai dari pengadaan bahan baku, kerja tangan pembuatannya, fungsi dan peruntukannya, semua itu mewakili nilai-nilai asli peradaban Papua yang sangat penting bagi kelangsungan hidup kemanusiaan di tengah arus komersialisasi kehidupan di Tanah Papua.

“Ada empat nilai filosofis tercermin dalam noken Papua. Pertama, peran perempuan sebagai pembuat dan pengguna noken jaring yang dipergunakan untuk mengasuh anak dan menangani beban rumah tangga. Kedua, unsur kerja mengolah tanah, mengambil hasil hutan dan laut yang diperankan oleh kaum laki-laki. Ketiga, penanda kekerabatan dimana noken menjadi simbol persahabatan antarwarga.

“Keempat, noken menjadi penanda perubahan sosial dimana fungsi dan peran awal noken digerus oleh komersialisasi noken dan juga Tanah Papua sendiri,” jelasnya saat dihubungi oleh Greeners, Jakarta, Jumat (04/12).

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nasional, Abetnego Tarigan, menyayangkan naiknya noken Papua ke pentas dunia ternyata tidak diiringi oleh peningkatan perlindungan hak hidup manusia dan Tanah Papua. Menurutnya ada tiga hal yang mendasari hal ini. Pertama, industrialisasi dan komersialisasi Tanah Papua yang dimotori oleh korporasi-korporasi nasional dan multinasional telah menjadi ancaman serius. Proyek agribisnis MIFEE di Tanah Marind dan Freeport di Tanah Amungsa hanyalah pucuk-pucuk gunung es yang meminggirkan Papua.

Noken. Foto: Ist.

Kedua, sejarah panjang dominasi militer dan sekuritisasi Papua tetap menjadikan Papua wilayah dengan tingkat kekerasan struktural yang tinggi. Berdirinya Kodam baru di Manokwari dan Operasi Satgas Damai Papua bentukan Badan Intelijen Nasional akan berpotensi mempertinggi iklim kontrol dan surveilans atas ruang kebebasan warga.

Sejarah kekerasan ini telah merembes ke ranah kekerasan antarwarga yang terdokumentasi dalam insiden-insiden kekerasan dalam 2 tahun terakhir. Berkas-berkas kasus pelanggaran HAM di Komnas HAM dan Kejagung tak kunjung mendapatkan keadilan.

“Ketiga, tingkat hidup orang Papua terus terekam dalam tingginya kematian ibu dan anak. Kasus-kasus kematian anak telah terekam di sejumlah tempat seperti yang tengah terjadi di Kabupaten Nduga. Belum lagi ancaman HIV dan AIDS yang telah mengancam masyarakat umum dan tidak lagi terbatas pada kalangan berisiko,” katanya.

Selanjutnya, degradasi lingkungan yang terjadi akibat pembangunan kota dan desa tanpa rencana tata ruang yang berpihak pada kepentingan warga juga telah menggerus daya dukung lingkungan. Akibatnya kota dan desa di Tanah Papua menjadi makin tidak layak huni karena tidak mampu menampung dinamika sosial antarwarga.

Akhirnya, perlindungan hak hidup manusia dan Tanah Papua tak bisa dilepaskan dari tumpang tindih kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Anehnya, selagi Pemerintah Jokowi mengedepankan pendekatan kesejahteraan, kendali kebijakan justru tidak diletakkan di bawah Kemenko Perekonomian tetapi justru di bawah Kemenko Polhukam,” katanya lagi.

Hal ini menandaskan bahwa sebenarnya Papua tetap ditangani dari perspektif keamanan. Kewenangan yang dimandatkan oleh UU Otonomi Khusus ke Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat juga tidak mampu diterjemahkan ke dalam kebijakan-kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan dan rasa keadilan di Tanah Papua.

“Dengan merayakan noken Papua setiap tanggal empat Desember, kita ditantang untuk menjahit kembali jaring-jaring kehidupan Manusia dan Tanah Papua yang terkoyak. Kepedulian dan solidaritas dibutuhkan agar kemanusiaan kita terselamatkan,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Meksiko dan Indonesia memiliki masalah yang sama, jumlah penduduk yang meledak dan ketersediaan pemukiman yang masih minim. Di Meksiko saja, jumlah penduduknya saat ini mencapai 120 juta orang, sementara jumlah rumah hanya 30 juta. Negara ini membutuhkan sekitar 9 juta rumah lagi untuk warganya yang banyak hidup di jalanan.

Untuk itulah Tatiana Bilbao membuat desain rumah yang ditujukan khusus untuk masalah ini. Sebuah rumah dengan biaya terjangkau yang bisa dibuat dengan modal $8.000. Biaya tersebut terbilang murah untuk standar hidup di Meksiko.

Seperti dilansir dalam Arch Daily yang dikutip dari inhabitat.com, pembuatan rumah dengan biaya terjangkau ini tergantung lokasi, tahapan konstruksi yang dipilih dan peraturan lokal. Fase pertama terdiri dari dua kamar tidur, satu kamar mandi, satu dapur dan ruang keluarga dengan tinggi lima meter. Bila telah selesai, fase ketiga akan menghasilkan ruang yang sama tapi dengan lima kamar tidur terpisah, namun tetap ada kemungkinan untuk mengubah ruangan sesuai dengan kebutuhan spesifik tiap keluarga.

Tatiana Bilbao menawarkan desain rumah yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan ruang bagi penghuninya. Foto: Arch Daily/inhabitat.com

Konsep rumah rancangan Tatiana sedang dipamerkan di Chicago Architecture Biennial yang mengambil tema The State of the Art of Architecture. Rumah tersebut menawarkan desain yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan keluarga yang berbeda-beda. “Permasalahan kekurangan rumah adalah salah satu isu yang paling penting dalam dunia arsitektur saat ini,” kata Tatiana.

Tatiana memutuskan untuk berkeliling Meksiko, mewawancarai penduduk dan membuat seminar kerja, berbicara pada orang-orang yang akan tinggal di rumah yang ia rancang. Tatiana kemudian memutuskan bahwa rumah yang saat ini ada dan sedang dibangun oleh pemerintah untuk warganya tidak cocok dengan kebutuhan dan tidak akan berumur panjang.

Hasil riset Tatiana tersebut menghasilkan sebuah konsep yang revolusioner. Aturan minimum pemerintah setempat untuk rumah adalah 43 meter per segi, namun untuk rumah yang ia rancang ukurannya diperluas lagi.

Tatiana Bilbao menawarkan desain rumah yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan ruang bagi penghuninya. Foto: Arch Daily/inhabitat.com

Rumah ini dibangun di sekitar pusat rumah yang terbuat dari material yang kaku (beton) dan dikelilingi oleh modul-modul yang lebih ringan dan lebih murah dan dapat dibongkar pasang. Dengan cara ini, rumah tersebut dapat diperluas lagi dalam berbagai fase jika dibutuhkan, namun tetap mempertahankan tampilan luarnya. Rumah ini juga mudah dibangun dan sanggup disesuaikan dengan anggaran, kebutuhan dan keinginan tiap keluarga.

Penulis: NW/G15

Baru saja selesai dengan kolaborasinya bersama Livia Firth dan Eco-Age beberapa waktu lalu, Marks & Spencer kembali melanjutkan program sustainable retail challenges-nya. Kali ini, M&S menggandeng organisasi PBB yang memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan anak, Unicef dan perancang busana ternama Barbara Hulanicki meluncurkan koleksi eco tote bag untuk menggalang dana untuk Unicef United Kingdom.

Untuk pertama kalinya, M&S menggunakan bahan katun yang diproses ulang untuk membuat tas yang dibuat terbatas ini. Bahan katun yang digunakan untuk pembuatan tas ini sebelumnya merupakan taplak meja linen yang digunakan di hotel dan restoran.

Peluncuran tas ini juga merupakan salah satu bagian dari progam Plan A, yakni program eco & etnical yang dicanangkan oleh M&S sejak 2007 lalu yang bertujuan untuk membantu M&S menjaga segala aktifitas produksinya dari pembuangan sampah yang berlebih. Tas ini dibuat sebagai salah satu bentuk keikutsertaan M&S dalam industri fesyen berkelanjutan dan dukungan dalam kampanye untuk melindungi anak dari bahaya. Tote bag ini juga diciptakan sebagai solusi bagi penggunaan tas plastik.

“Tas ini didesain stylish, terjangkau dan menawarkan alternatif lain dari penggunaan tas plastik,” ujar Kate Goldman selaku Director of Partnership and Philanthropy Unicef UK seperti yang dilansir dari situs resmi Unicef UK.

Peluncuran eco tote bag dari M&S ditujukan untuk membantu memperjuangkan keselamatan anak-anak. Foto: www.marksandspencer.com

Pada bagian depan tas, Barbara Hulanicki menggambar dua kepala anak-anak dan di sampingnya terdapat simbol hati berwarna biru. Ia mengungkapkan bahwa dengan desain tersebut, ia ingin merefleksikan bahwa setiap orang yang membeli tote bag tersebut turut membantu Unicef UK menjaga keselamatan anak-anak.

Tas ini dijual hanya dengan harga 4 Euro atau setara dengan 60 ribu rupiah. Setiap 1 Euro dari penjualan akan disumbangkan langsung kepada Unicef untuk membantu menolong anak-anak yang berada dalam bahaya. “Unicef UK akan dengan bangga menggunakan dana yang didapatkan lewat penjualan setiap tas tersebut untuk membantu upaya perlindungan lebih banyak anak-anak dari bahaya yang menghantui mereka di luar sana,” tambah Kate.

Unicef merupakan organisasi tingkat dunia yang fokus pada anak-anak dan membantu memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan anak.

Penulis: DR/G16

Fotografer asal India berhasil menjadi pemenang pada ajang penghargaan fotografi Atkins CIWEM 2015 Environmental Photographer of the Year. Karyanya berjudul “Watering Melon” dipilih dari 10.000 fotografer dan 60 negara.

Seperti dilansir dalam inhabitat.com, kompetisi Atkins CIWEM 2015 Environmental Photographer of the Year merupakan penghargaan khusus di bidang fotografi dan film. Atkins adalah salah satu biro konsultan besar di dunia yang bergerak di bidang desain, rekayasa, dan manajemen proyek. Mereka menyediakan wadah bagi pada fotografer untuk berbagi karya bertema sosial dan lingkungan secara internasional. Melalui kompetisi tersebut, Atkins berharap masyakarat dunia menyadari penyebab, konsekuensi, juga solusi dari perubahan iklim dan dinamika sosial yang terjadi.

“Families are living under the bridge” karya fotografer amatir Bhar Dipayan memenangi Atkins CIWEM Young Environmental Photographer of the Year 2015. Foto: Bhar Dipayan/CIWEM Environmental Photographer of the Year

Dalam fotonya, Uttam Kamati yang juga berprofesi sebagai filmmaker ini memperlihatkan pasangan suami istri yang sedang mengairi pertanian tanaman semangka di tepi sungai Teesta. Salah satu juri, Dr. David Haley, mengatakan “pemandangan dalam foto tersebut sangat memilukan dan menempel dalam ingatan. Foto tersebut berhasil memberikan kita pertanyaan. Mereka membuat kita bertanya-tanya dan ingin mengetahui lebih jauh kehidupan dalam foto tersebut.”

Sementara itu karya foto berjudul “Families Are Living Under The Bridge” terpilih sebagai foto terbaik di ajang yang sama khusus kategori lingkungan untuk fotografer muda. Bhar Dipayan, fotografer yang baru menggeluti dunia fotografi selama empat tahun, tidak mempercayai bahwa juri memilih fotonya sebagai karya terbaik.

“Search” karya Hoang Le Duy memotret seorang anak kecil yang sedang mencari barang-barang bernilai jual diantara tumpukan sampah yang terbakar. Foto: Hoang Le Duy/CIWEM Environmental Photographer of the Year

Atkins CIWEM 2015 memajang 111 foto terbaik di Royal Geographical Society di kota London. Pamerannya berakhir pada tanggal 10 Juli yang lalu. Karya-karya terbaik ini akan mengikuti tur pameran di tempat-tempat pameran di kawasan hutan nasional, dimulai di tempat pameran di hutan Grizedale, Cumbria, pada bulan September nanti dan didukung penuh oleh Komisi Kehutanan Inggris.

Penulis: NW/G15

Bandung (Greeners) – Berbagai permasalahan, baik sosial, ekonomi, lingkungan hidup, dan lainnya yang terjadi di tengah masyarakat tidak bisa dihindari. Perlu adanya rasa kepedulian yang tinggi untuk mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Diantara orang-orang yang peduli, ada Bandung Share to Care yang hadir bagi masyarakat Bandung. Komunitas ini beranggotakan mahasiswa dan pekerja di Kota Bandung.

“Anggota yang resmi tercatat sekarang ada 63 orang, itu belum termasuk dengan partisipan dari komunitas lainnya,” ungkap Egi Yuda Permana, Koordinator Bandung Share to Care saat berjumpa Greeners di Taman Balai kota Bandung, beberapa waktu lalu.

Pria yang akrab disapa Adhuy ini menjelaskan bahwa komunitas Bandung Share to Care muncul dengan rasa semangat kerelawanan, tolong menolong, dan memiliki suatu pemahaman akan pentingnya saling peduli dan berbagi. Hal itu dilatarbelakangi oleh musibah longsor akibat ledakan pipa gas di Pangalengan, Kabupaten Bandung beberapa bulan silam.

“Komunitas ini kami bentuk secara tidak sengaja saat terjadi musibah longsor di Pangalengan. Kami tergerak untuk peduli dan berbagi dengan semangat jiwa kerelawanan dan tolong-menolong,” ujarnya.

Komunitas Bandung Share to Care. Foto: dok. Bandung Share to Care

Bukan hanya tanggap pada suatu peristiwa, dari penuturan Adhuy, komunitas yang baru menginjak usia dua bulan ini, tak pernah absen mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan sosial. Komunitas ini pun selalu berupaya mengadakan kegiatan sosial, seperti membantu korban bencana alam, penggalangan dana, treatment healing dan berbagi makanan takjil di jalan raya.

“Kami juga mencoba untuk berkolaborasi dengan komunitas lain dalam melakukan penggalangan dana. Belum lama ini kami berkolaborasi dengan salah satu stasiun radio di Bandung untuk berbagi takjil di daerah Kopo,” katanya.

Melihat kejadian alam dan berbagai masalah sosial yang terjadi di Indonesia khususnya Jawa Barat, membuat Adhuy berharap semakin banyak orang yang peduli dan berbagi. Menurut Adhuy, dengan peduli saja tidak akan berarti bila tanpa berbagi.

“Warga Bandung tidak hanya peduli terhadap sesama saja, tetapi harus berbagi. Tidak hanya berbagi, tetapi juga harus peduli terhadap peristiwa atau musibah yang terjadi di sekitar kita,” katanya berharap.

Mahasiswa sastra di salah satu universitas di Bandung ini menambahkan bahwa semua anggota Bandung Share to Care rutin berkumpul setiap Kamis sore. Namun, selama bulan Ramadhan ini jadwal berkumpul diubah menjadi setiap Jumat sore.

Bandung Share to Care berbagi informasi melalui akun twitter @Bandung2Care dan facebook Bandung Share to Care.

Penulis: ANP/G32

Jakarta (Greeners) – Di bulan Ramadhan, tidak asing bila banyak musisi yang mengeluarkan album religi. Tidak ketinggalan, grup band Slank pun mengeluarkan single religi berjudul “Halal”. Single yang masuk dalam album ke-21 ini sekaligus merupakan soundtrack untuk film “Get Married 5”.

Seperti diakui oleh salah satu personel Slank, Bimbim, kemunculan lagu “Halal” merupakan salah satu lagu yang diciptakan lebih Islami. Meski sebenarnya Slank sudah memiliki banyak lagu yang membicarakan tentang Tuhan, lanjut Bimbim, namun mereka ingin mendapatkan sesuatu yang berbeda saat ini.

“Kita ingin bikin lagu yang lebih Islami dan religi bagi kita bukan sesuatu yang lebih ke Arab, namun hubungan antara manusia dengan Tuhan,” ucap Bimbim pada acara jumpa pers di markas Slank, Jalan Potlot, Jakarta, Rabu (24/06/2015)sore.

Kata “Halal” dalam Bahasa Arab berarti diperbolehkan dalam hukum Islam. Sang Vokalis, Kaka menyatakan bahwa Slank ingin menyebarkan sesuatu yang halal ke masyarakat Indonesia. “Kita ingin menyebarkan sesuatu yang halal. Sebetulnya kata ini banyak ada di mana-mana,” ujarnya.

Meski dimaksudkan sebagai single religi, namun nampak jelas kritik sosial dalam lirik lagu ini. Lirik lagu ini mengingatkan para istri agar jangan memaksa suami untuk mencari sesuatu yang berlebihan yang akhirnya akan tergoda untuk korupsi. Dengan lirik yang mudah dicerna dan dibalut aransemen yang easy listening, lagu “Halal” diyakini dapat menjadi amunisi baru Slank dalam perang melawan korupsi.

Penulis : Gloria Safira

Jakarta (Greeners) – Begitu maraknya krisis sosial-ekologis di tengah masyarakat, seringkali memaksa masyarakat untuk bangkit dan memperjuangkan hak-haknya. Tidak jarang pula dalam situasi tersebut menciptakan sosok-sosok pemimpin yang rela berjuang dan berkorban dalam memperjuangkan hak masyarakat.

Namun tidak banyak orang yang tahu bahwa dalam kondisi seperti itu, ada juga perempuan-perempuan yang muncul sebagai pemimpin pembela hak masyarakat. Perempuan-perempuan ini hadir sebagai bentuk perlawanan terhadap berbagai kerusakan ruang hidup, terlebih perempuan selalu menjadi perempuan yang menjadi korban di dalamnya.

Direktur Sajogyo Institute Eko Cahyono mengatakan bahwa dalam setiap kasus krisis sosial-ekologis, baik yang terjadi secara struktural yang dilakukan oleh negara maupun koorporasi, perempuan selalu menjadi korban yang paling dominan.

“Yang menarik adalah sekarang sudah semakin banyak pemimpin-pemimpin perempuan yang hadir di dalam perjuangan untuk melawan krisis sosial-ekologis dengan cara masing-masing. Mereka memimpin komunitas dan masyarakat dengan sangat gigih tanpa kenal menyerah,” ungkap Eko dalam diskusi Publik bertajuk “Mendorong Kepemimpinan Perempuan Mengurus Krisis Sosial-Ekologi di Nusantara,” Jakarta, Selasa (23/06/2015).

Eva Susanti Hanafi Bande, aktivis agraria yang akrab di sapa Eva Bande dan menjadi salah satu pembicara dalam diskusi tersebut mengatakan bahwa saat ini, masyarakat sudah tidak bisa lagi mengelompokan gerakan-gerakan pembelaan hak masyarakat antara laki-laki dan perempuan, salah satunya gerakan petani.

“Sekarang tidak bisa lagi kita mendikotomikan gerakan petani antara laki-laki dan perempuan. Kita bisa bersama-sama melakukan dan memimpin, yang penting berkomitmen dan tidak pernah meninggalkan,” tuturnya.

Selain itu, Gunarti, perwakilan warga Samin yang terus menyuarakan penolakan pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng juga menambahkan kalau keberadaan perempuan di setiap konflik agraria selalu menjadi kelompok yang mudah untuk dipengaruhi, ditakuti dan dibujuk hingga akhirnya, banyak perusahaan yang mendekati para kaum ibu untuk menjual tanahmya.

“Untuk itu, sejak tahun 2007, saya mengelilingi tujuh desa. Saya sudah diingatkan agar hati-hati. Saya sedih sekali, Gunung Kendeng akan di obrak-abrik. Hingga akhirnya saya dicurigai siapa yang membayar saya. Saya nanya pertama, sebenarnya orang hidup itu butuh apa? Tanah dan air. Sekarang tanah dan air kita mau diancam sama kendeng. Maka apa yang bisa kita lakukan. Sejak itu kami aksi untuk memperjuangkan dengan cara-cara yang halus dengan menggunakan tembang (lagu),” terangnya.

Prof. Dr. Sulistyowati Irianto, dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia juga menuturkan bahwa ada banyak sekali perjuangan perempuan yang terjadi sejak jaman pemerintahan Hindia Belanda dan tidak terpublikasi dengan baik.

“Lihat tahun 1928 selalu kita hanya mendegar tentang Sumpah Pemuda, padahal pada tahun yang sama juga ada kongres perempuan. Lalu melalui gerakan perempuan dan organisasi juga mengirim mosi kepada pemerintah Belanda untuk meminta persamaan di muka hukum. Jadi kalau perempuan bisa mengemukakan pendapat di muka hukum itu bukan gratis, itu ada perjuangannya. Lalu, gerakan perempuan dalam mengikuti pemilu juga sama. Kalau perempuan bisa ikut pemilu pada 1955 itu juga bukan gratis, ada perjuangannya,” tandasnya.

Sebagai informasi, diskusi yang dilakukan oleh Sajogyo Institute bersama Porgram Studi Kajian Gender Program Pascasarjana UI dan Mongabay serta didukung oleh Asia Foundation ini berlangsung di Kampus UI Salemba Gedung IASTH. Diskusi ini menghadirkan lima narasumber yang merupakan tokoh pejuang perempuan dari lima provinsi, di antaranya Eva Bande (Sulawesi Tengah), Aleta Baun (NTT), Nissa Wargadipura (Garut), Oppung Putra (Perempuan Petani Sumatera Utara), dan Gunarti (Jawa Tengah).

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Pemerintah menyatakan akan mencairkan dana talangan Lapindo dengan besaran dana mencapai 827 miliar rupiah. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, mengatakan, besaran dana yang digelontorkan tersebut akan mulai cair sebelum Hari Raya Idul Fitri 2015 mendatang.

Basuki juga menambahkan, dana talangan tersebut nantinya harus dikembalikan oleh PT Lapindo selama 4 tahun. Menurut hasil verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebutkan aset perusahaan milik anak perusahaan Lapindo Brantas Inc. tersebut berjumlah 2,7 triliun rupiah. Apabila PT Lapindo tidak mampu mengembalikan dana talangan itu, maka pemerintah akan menyita aset tersebut.

“Tim teknis sudah terbentuk dan bisa bekerja minggu depan untuk melakukan perjanjian dengan PT Minarak Lapindo Jaya,” tegasnya, Jakarta, Minggu (24/05).

Lebih jauh, Basuki juga mengungkapkan kalau biaya talangan tersebut akan menyelesaikan seluruh ganti rugi warga yang terkena dampak meluapnya lumpur Lapindo. Dana untuk ganti rugi ini sendiri akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015.

Basuki yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) menyatakan bahwa pemerintah telah membuat tim khusus yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 untuk merampungkan pembayaran sebelum Idul Fitri.

Tim ini, lanjutnya, beranggotakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Jaksa Agung, serta Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan.

“Tim ini juga yang nantinya akan bekerjasama dengan PT Minarak Lapindo Jaya untuk menyusun mekanisme pembayaran ganti rugi,” jelasnya.

Penulis: Danny Kosasih

“Tidak ada satu bagian dari pakaian, tidak peduli sebagus apapun, yang boleh merenggut masa kanak-kanak seseorang.” Pesan ini merupakan bagian dari rangkaian iklan layanan masyarakat untuk menyuarakan mengenai pekerja dibawah umur dalam industri fashion.

Sekilas, iklan tersebut terlihat seperti iklan untuk high-fashion. Namun, jika diperhatikan dengan seksama, akan terlihat pada gaun, tunik, sweater dan kaos pola bergaris yang melambangkan jeruji dengan anak-anak kecil berekspresi sedih di belakangnya. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh Lew’Lara/TBWA untuk Abrinq Foundation, sebuah yayasan asal Brasil yang berafiliasi dengan organisasi Save The Children.

Foto: www.ecouterre.com

Agensi yang berlokasi di Sao Paulo tersebut dalam akun facebooknya menyatakan bahwa proyek iklan itu bukan untuk mengkritik industri fashion namun untuk membangun kesadaran publik terhadap isu penting seperti pekerja anak-anak. Kampanye dengan tagar #Dress4Good ini mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam menyebarkan “positive fashion-forward images” di media sosial mereka masing-masing.

Seperti dikutip dari laman ecouterre.com, organisasi Save The Children menyatakan bahwa perdagangan anak adalah sebuah tindakan menguntungkan pihak tertentu dan berkaitan dengan aktivitas kriminal dan korupsi.

Foto: www.ecouterre.com

Diperkirakan 215 juta anak dipekerjakan sebagai buruh, bukan hanya di pabrik-pabrik tapi juga sebagai pembantu rumah tangga, peminta-minta terorganisir, perkebunan, pertambangan, dan tentara anak.

“Kadang anak-anak ini dijual oleh keluarga mereka atau orang yang mereka kenal karena tertipu oleh janji palsu mengenai pendidikan dan kehidupan yang “lebih baik”. Faktanya, anak-anak tersebut dieksploitasi dan diperdagangkan serta diperlakukan seperti budak dengan keadaan tanpa makanan yang cukup, tempat tinggal dan pakaian yang memadai. Seringkali juga diperlakukan tidak layak bahkan terputus kontak dengan seluruh keluarganya,” tulis pesan dalam iklan tersebut.

Kepedulian serupa juga pernah di sampaikan oleh Canadian Fair Trade Network pada bulan Maret lalu. Mereka berkampanye agar publik menggunakan pakaian dari label yang “jujur” untuk mengungkapkan cerita tersembunyi tentang pekerja anak.

Penulis : Gloria Safira

Dalam dunia fashion, teknik pencetakan dan pewarnaan dengan cara tradisional masih di terapkan di beberapa daerah di Indonesia. Misalnya, membatik dengan teknik tulis maupun cap. Meski pembuatannya memakan waktu yang lama karena pengerjaannya dikerjakan dengan tangan, namun masih cukup banyak orang yang meminati hasil jadi dari teknik ini.

Teknik pencetakan tekstil dengan menggunakan tangan juga diterapkan oleh Block Shop. Perusahaan yang berbasis di Los Angeles, Amerika Serikat ini menerapkan teknik cetak tekstil tradisional yang digunakan di Bagru, sebuah kota di Rajistan, India. Teknik ini diperkirakan sudah bertahan lebih dari 350 tahun lamanya.

Foto: www.ecouterre.com

Dua bersaudara Lily dan Hopie Stockman, duo pendiri Block Shop, menyatakan bahwa mereka sangat menghargai proses pengerjaan kain dengan tangan ini dan ketidaksempurnaan yang muncul dari teknik ini. Seperti dikutip dalam laman ecouterre.com, Lily dan Hopie mengaku bahwa mereka hanya menggunakan pewarna alami dan menggunakan balok kayu untuk mencetak desain ke atas kain. Menurut mereka, misi dari Block Shop adalah untuk menghasilkan kain yang bercitarasa tinggi sekaligus tetap menjaga standar etika dan lingkungan dalam setiap prosesnya.

Karya dari label yang berdiri pada 2010 ini banyak terinspirasi dari tempat-tempat yang disukai Lily dan Hopie, seperti arsitektur Rajasthani dan bentuk geometris dari bangunan-bangunan kuno di Jaipur yang berwarna layaknya ikan salmon (merah jambon, Red). Sementara itu, palet warna mereka terinspirasi dari Gurun Mojave.

Foto: www.ecouterre.com

Walaupun baru melebarkan sayap dengan melakukan grosir, Block Shop sudah bekerjasama dengan Poketo yang berlokasi di LA, termasuk pelatihan hand block printing di Joshua Tree pada musim semi ini. Bagi Block Shop, berinteraksi dengan konsumen adalah hal yang sangat mereka sukai.

Lily dan Hopie menginvestasikan 5 persen dari keuntungan mereka untuk program kesehatan bagi masyarakat Bagru. Tahun 2014 lalu, mereka mendirikan klinik kesehatan pertama mereka yang telah melayani 250 orang. Dan, pada Februari lalu, keduanya juga memulai proyek 2015 untuk membangun metode penyaring dan tangki air dengan metode Ultraviolet dan RO (osmosis terbalik) di 18 rumah anggota komunitas kami. Proyek ini untuk mengurangi penyakit yang terbawa dari air di Bagru. Diharapkan program ini dapat berjalan untuk jangka panjang.

Penulis: Gloria Safira

Jakarta (Greeners) – Melonjaknya harga sejumlah kebutuhan pokok diperkirakan akan masih terus berlangsung. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) menjelaskan, hingga Rabu (11/03) kemarin, dari pasar induk Kramat Jati diinformasikan bahwa harga sejumlah bahan pokok sudah naik, seperti cabe merah keriting yang dijual seharga Rp 12.000 per kilogram, cabe rawit merah menjadi Rp 31.000 per kilogram, bawang putih Rp 14.000 per kilogram, dan bawang merah Rp 31.000 per kilogram.

Ketua Umum IKAPPI, Abdullah Mansuri mengatakan, DPP IKAPPI berupaya menghimpun informasi dari pengurus IKAPPI di beberapa daerah penghasil bawang. Di sana, lanjutnya, ditemukan kalau harga benih bawang daun atau polong sangat mahal sehingga petani enggan melakukan aktifitas pertanian.

“Mereka nyaris tidak mendapatkan keuntungan bila menanam bawang dengan harga benih yang begitu tinggi,” jelas Abdullah kepada Greeners, Jakarta, Rabu (11/03).

Karena kenaikan harga ini, Abdullah meminta kepada pemerintah untuk tidak abai. Menurutnya, Presiden Joko Widodo pernah berjanji saat kampanye lalu akan selalu hadir ketika masyarakat menghadapi situasi sulit. Namun, realita di lapangan seperti memperlihatkan bahwa pemerintah sepertinya tak berdaya menghadapi situasi kenaikan-kenaikan harga bahan pokok yang terjadi.

“Ini tentu akan menjadi masalah jika kenaikan harga sudah tidak terkendali hingga menyengsarakan kehidupan masyarakat dengan ekonomi tingkat bawah. Apalagi bila kenaikan tersebut mengakibatkan angka inflasi yang tinggi. Ini akan menurunkan kesejahteraan dan daya beli masyarakat,” ujarnya.

Sebagai informasi, harga bahan kebutuhan pokok di pasar Kebayoran Lama diakui oleh pedagang telah melonjak cukup tinggi. Seperti harga cabai merah rawit yang naik dari Rp 35.000 per kilogram menjadi Rp 50.000 per kilogram. Kemudian, bawang merah naik dari Rp 24.000 per kilogram menjadi Rp 26.000 per kilogram.

Sulastri (55), pedagang di Pasar Kebayoran Lama, mengatakan, kenaikan harga ini telah terjadi selama sepekan dan bahan pokok yang mereka ambil di pasar induk memang sudah mahal.

“Sekarang untuk memasok cabai rawit merah harus bayar Rp 37 ribu per kilo dan bawang merah Rp 23 ribu per kilo,” tandasnya.

Berikut harga kebutuhan pokok yang terpantau di pasar Kebayoran Lama hingga Rabu (11/03) kemarin.

Seledri Rp 24.000 per kg
Sawi Rp 7.000 per kg
Kentang Rp 10.000 per kg
Wortel Rp 10.000 per kg
Terong Rp 7.000 per kg
Cabai merah rawit Rp 50.000 per kg
Cabai merah keriting Rp 25.000 per kg
Bawang merah Rp 26.000 per kg
Bawang putih Rp 24.000 per kg
Oyong Rp 8.000 per kg
Pare Rp 8.000 per kg
Kembang kol Rp 15.000 per kg
Brokoli Rp 15.000 per kg
Kacang panjang Rp 10.000 per kg
Tomat Rp 6.000 per kg
Kol Rp 7.000 per kg
Timun Rp 7.000 per kg
Daun bawang Rp 12.000 per kg

Penulis: Danny Kosasih

Malang (Greeners) – Petani di 11 desa yang ada di Kecamatan Tumpang dan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur, menolak rencana pemerintah setempat yang akan mengambil air baku di sumber mata air Sumber Pitu yang berada di Desa Duwet Krajan, Kecamatan Tumpang. Rencananya, air yang berada di sumber mata air Sumber Pitu akan dikelola PDAM Malang untuk disalurkan kepada para pelanggannya.

Puluhan perwakilan petani ini mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Malang untuk mengikuti dengar pendapat bersama anggota dewan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Mereka mengaku tidak ada sosialisasi meski tendon PDAM sudah didirikan di dekat sumber mata air yang menjadi irigasi utama sawah seluas 1.100 hektare milik warga.

Menurut Yatmo, salah satu warga Desa Sukoanyar yang kesehariannya bertugas membagi air ke sawah warga, mengaku, saat ini saja untuk mengairi sawah harus bergiliran seminggu sekali. Dalam waktu semalam, air yang mengalir belum cukup untuk mengairi sawah seluas dua hektare.

“Sebelum diambil PDAM saja sudah kekurangan, bagaimana kalau nanti sudah diambil,” kata Yatmo sebelum masuk ke gedung DPRD Malang, Rabu (4/3/2015).

Penolakan serupa juga disampaikan Antok, salah satu pengurus HIPA di Kecamatan Tumpang. Menurutnya, pada tahun 1984-1986, Kecamatan Tumpang terkenal dengan produksi beras Tumpang dan menjadi salah satu daerah penghasil padi. Ia khawatir jika irigasi utama untuk pengairan sawah warga berkurang, bukan tidak mungkin sawah warga akan kekurangan air dan mengancam kondisi sawah berubah menjadi ladang.

Koordinator Advokasi Forum Penyelamat Sumber Pitu (FPSP), Zulham Ahmad Mubarrok menyatakan, proyek pembangunan eksploitasi sumber mata air Sumber Pitu diduga melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebab, dalam pembangunan ini tidak ada dokumen lingkungan berupa AMDAL. Selain itu, masyarakat sekitar sumber mata air dan masyarakat terdampak juga tidak mendapat sosialisasi sebelum pembanguan dilaksanakan.

“Eksploitasi sumber mata air Sumber Pitu menjadi irigasi utama sawah sekitar empat sampai lima ribu petani di dua kecamatan di 11 desa,” kata Zulham.

Petani di Malang mengaku mereka sudah mulai kekurangan air untuk mengairi sawah. Mereka khawatir, jika PDAM jadi mengambil air di Sumber Pitu, maka sawah mereka akan kekeringan. Foto: greeners.co

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PDAM Malang, Samsul Hadi, menjelaskan, proyek ini dilakukan berdasarkan permohonan warga di Kecamatan Tumpang, Pakis, Jabung, dan Tajinan yang ingin menjadi pelanggan PDAM. Selanjutnya, PDAM mengusulkan ke pemerintah pusat dan disetujui untuk menggunakan dana dari APBN. Dari rencana awal pengambilan sebesar 450 liter per detik, diubah pada redesign DED menjadi 300 liter per detik, dan terakhir menjadi 240 liter per detik setelah dilakukan konstruksi jaringan.

Ia juga menyatakan Surat Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA) dan UKL/UPL sudah ada dan Badan Pelayanan Terpadu juga telah mengeluarkan ijin lingkungan. Pemerintah juga akan membuat embung baru serta mengoptimalkan embung yang sudah ada untuk mengatasi persoalan warga apabila kekurangan air untuk sawah mereka.

“Pemerintah juga akan membuat 20 unit sumur resapan dan penanaman 2.000 pohon untuk mengatasi dampak penurunan debit air,” kata Samsul Hadi.

Samsul Hadi juga membantah jika sebelum pelaksanaan proyek ini tidak melakukan sosialisasi. Ia lalu menunjukkan bukti persetujuan 25 desa dan rapat pertemuan dengan berbagai pihak termasuk petani pada akhir tahun 2011 lalu.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Malang, Tri Dyah Mahestuti menambahkan, proyek ini tidak menggunakan AMDAL karena pengambilan air tidak melebihi yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL.

“Rencana eksploitasi di sumber pitu tidak melebihi 240 liter per detik sehingga tidak wajib AMDAL,” kata Tri Dyah.

(G17)