Jakarta (Greeners) – Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah belum akan menerapkan penutupan akses keluar-masuk atau lock down. Kebijakan untuk tingkat nasional dan daerah tersebut, kata presiden, adalah kewenangan pemerintah pusat. Menurutnya hal terpenting untuk menangani penyebaran dan penularan Covid-19 ini yakni dengan cara mengurangi mobilitas sosial.

Menurut Guru Besar Bidang Ilmu Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Budi Haryanto terdapat tiga syarat apabila suatu negara ingin menetapkan status lock down untuk wabah virus.

Pertama, jumlah kasus Covid-19 di wilayah Indonesia meningkat secara signifikan dibandingkan dengan wilayah sekitar atau negara tetangga. Kedua, mobilisasi penduduk antara wilayah Indonesia dan luar negeri sangat tinggi yang mengakibatkan peningkatan penularan. Ketiga, ditemukan kasus-kasus impor maupun ekspor virus corona. Artinya kasus infeksi penularan di wilayah Indonesia didapatkan dari luar wilayah Indonesia (impor). Sedangkan kasus lain, misalnya, laporan dari negara lain yang mendapat kasus dari dalam negeri Indonesia (ekspor).

Baca juga: Social Distancing Redam Penularan Covid-19

“Lock down ini ditetapkan jika tiga kriteria tersebut terpenuhi minimal 14 hari sesuai dengan masa inkubasi Covid-19,” ujar Budi kepada Greeners, Selasa, (17/03/2020).

Budi mengatakan, lock down di Wuhan, China dilakukan selama satu bulan atau terhitung dua kali masa inkubasi Covid-19. Upaya tersebut dinilai sangat efektif untuk menurunkan jumlah kasus virus corona. Adapun hal yang dilakukan pada saat ditutupnya akses keluar-masuk suatu wilayah adalah dengan cara karantina supaya tidak menular. Kemudian pengawasan yang ketat dengan memerhatikan pola makan dan daya tahan tubuh. Jika dua hal itu dilakukan, kata Budi, virus bisa hilang.

“Berkaca dari Wuhan, jika pemerintah melakukan lock down untuk corona virus ini akan sembuh sendiri. Karena setelah daya tahan tubuh masyarakat membaik dan dijaga terus supaya imunnya kuat akan kebal, kecuali korban memiliki penyakit lain yang akan membuatnya meninggal,” ujar Budi.

Ilustrasi lock down. Foto: shutterstock.com

Jika lock down diterapkan, Budi menyarankan pemerintah agar menyampaikan kebijakan tersebut tiga hari sebelumnya agar masyarakat mempersiapkan kebutuhan pokok. Selain itu, pemerintah juga harus menyiagakan polisi atau keamanan untuk menjaga masyarakat agar tidak meninggalkan rumah.

Namun, ia mengatakan Indonesia belum mencapai fase untuk ditetapkannya karantina massal. Karena dari sisi kesehatan masyarakat, kriteria satu, dua, dan tiga belum ada.

“Kondisinya, jumlah kasus kita belum sebesar di Wuhan yang mencapai puluhan ribu. Untuk kriteria kedua, mobilitas kita memang tinggi, tapi ada penanganan karantina dan social distancing ini. Kriteria ketiga, berapa banyak dari negara kita terinfeksi dan menginfeksi orang lain ke luar negeri, sangat sedikit laporannya. Hanya ditemukan pada kasus satu dan dua yang terinfeksi dari orang Jepang,” ucapnya.

Baca juga: Presiden Keluarkan Keppres Penanganan Covid-19

Sementara Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan upaya lock down belum terpikirkan akan dilakukan di Indonesia. Ia menilai kasus Covid-19 di Indonesia masih bisa dikontrol dengan social distancing atau membatasi ruang sosial.

“Kita melihat berbagai angle untuk kepentingan nasional. Saya kira belum berpikir sampai lock down. Kita masih bisa kontrol ini dengan belajar di rumah dan melakukan telekonferensi di kantor-kantor,” ujarnya.

Sementara Presiden Joko Widodo melarang pemerintah daerah untuk menerapkan kebijakan penutupan akses keluar masuk tersebut di wilayahnya. “Sampai saat ini tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lock down, kata Jokowi.

Adapun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang ditunjuk sebagai Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menetapkan status keadaan darurat wabah virus Corona selama 91 hari, mulai dari 29 Februari hingga 29 Mei 2020.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Kementerian Kesehatan memastikan kalau dua suspek ebola, yaitu M, 29 tahun dari Madiun dan GN, 46 tahun dari Kediri adalah negatif dan kemungkinan besar kedua pasien tersebut mengalami malaria.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes), Kementerian Kesehatan, Tjandra Yoga Aditama, mengatakan hasil uji laboratorium sampel darah dari kedua pasien yang diduga terserang ebola asal Madiun dan Kediri tersebut adalah negatif.

Ia menyampaikan bahwa pemeriksaan telah dilakukan terhadap sampel darah yang diambil oleh petugas tim kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur selama tiga hari berturut-turut, yakni mulai Jumat hingga Minggu kemarin.

“Ada 8 sampel yang diperiksa, masing-masing mencakup sampel EDTA (ethylenediaminetetraacetic acid atau asam etilenadiaminatetraasetat) dan sampel serum. Dari pembacaan hasil PCR (polymerase chain reaction) dengan elektroforesis itu, jadi semua dilaporkan ‘no band‘ atau semua sampel dari kasus Madiun dan Kediri hasilnya negatif ebola,” terangnya, Jakarta, Senin (03/11).

Selain itu, Yoga juga menambahkan sesuai dengan apa yang dikatakan Menteri Kesehatan, Nila Moloek, bahwa proses pencegahan sudah dilakukan di Kantor Karantina Pelabuhan. Para Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang baru datang ke Indonesia harus melalui proses karantina selama dua minggu di pelabuhan untuk memastikan bahwa WNA dan WNI tersebut tidak membawa masuk virus berbahaya seperti ebola ke Indonesia.

Seperti diketahui, sebelumnya, M, warga Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, mulai dirawat di RSUD dr Soedono sejak Jumat, 31 Oktober 2014. Saat pertama kali masuk RSUD, kondisi pria yang baru saja pulang dari Liberia, salah satu negara endemis ebola, tersebut mengalami penurunan trombosit, demam tinggi, dan gangguan fungsi ginjal. Oleh tim dokter, ia divonis menderita malaria dan sakit lever. M sempat menjalani perawatan di Liberia selama sepekan.

Sedangkan untuk TKI berinisal GN (46) di Kediri dirawat di RSUD Pare dengan keluhan demam. Diagnosis yang didapatkan adalah Acute Febrile Illness atau demam akut, namun pasien harus diisolasi karena punya riwayat bepergian ke daerah terjangkit ebola, yakni Liberia.

Termasuk GN dan M, ada sebanyak 28 TKI pula yang tiba di Indonesia pada 26 Oktober 2014 telah menyelesaikan pekerjaannya di Liberia. Sebelum pulang, para TKI menjalani masa karantina selama 6 hari. Sesampainya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, pemeriksaan tidak menunjukkan ada TKI yang sakit.

Serangan virus ebola sampai saat ini terus meluas. WHO menyebut, kematian akibat penyebaran virus ebola di Afrika Barat diketahui telah mencapai 3.000 orang, di mana diperkirakan lebih dari 6.500 orang sudah terinfeksi virus di wilayah tersebut. Dari serangan tersebut, Liberia diketahui sebagai negara yang terkena dampak terburuk, dengan korban tewas mencapai 1.830 orang.

Penyebaran virus ebola cukup cepat. Penyakit ini diketahui muncul dari hutan terpencil di daerah Guinea dan mulai menyebar ke Liberia, Sierra Leone dan Nigeria. Virus ini dicurigai berasal dari kelelawar hutan dan bisa ditularkan ke manusia dengan menyentuh korban atau melalui cairan dalam tubuh, seperti air liur dan darah.

Virus ini pertama kali diidentifikasi pada tahun 1976 di daerah yang saat ini kita kenal dengan nama Republik Demokratik Kongo. Sampai saat ini diketahui belum ada vaksin atau obat untuk penyakit ini.

Gejala penyakit ini menyerupai flu dengan rasa sakit di dalam dan luar organ tubuh. Penyakit ini diketahui dengan gejala demam yang disertai dengan pendarahan yang bisa memicu gagal ginjal dan hati dengan tingkat kematian hingga 90 persen.

(G09)