Jakarta (Greeners) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro melangsungkan pertemuan bilateral dengan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Kim Chang-Beom di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, di bawah kerangka Kerjasama Strategis Khusus Korea-Indonesia, pemerintah Korsel berkomitmen untuk memberikan hibah sebesar US$ 10 juta untuk membantu rehabilitasi dan rekonstruksi Sulawesi Tengah pascagempa dan tsunami yang terjadi pada 28 September 2018 lalu.

Bambang Brodjonegoro mengatakan dari jumlah tersebut, US$ 7,5 juta akan disalurkan pada dua proyek, yakni US$ 2,5 juta untuk proyek-proyek tambahan bagi pemulihan bencana yang bertujuan merelokasi penduduk dan US$ 5 juta untuk proyek rekonstruksi yang akan dimasukkan sebagai program bantuan hibah multi-tahun Korea International Cooperation Agency (KOICA).

“Kami sangat mengapresiasi hibah pemerintah Korea Selatan yang akan digunakan sebaik-baiknya untuk rehabilitasi pascabencana gempa, tsunami, banjir, dan likuifikasi tanah yang terjadi di Palu, Sulawesi Tengah. Pemerintah Indonesia akan terus berupaya mendorong efektivitas dan efisiensi mitigasi bencana di Indonesia agar dapat meminimalkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur ketika bencana terjadi,” ujar Bambang di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (04/12/2018).

BACA JUGA: Gempa dan Tsunami Dera Palu dan Donggala 

Bambang menyampaikan bahwa sisa bantuan senilai US$ 1 juta sudah diberikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sebelumnya, bantuan senilai US$ 1,5 juta sudah diberikan dalam bentuk 160 set tenda pada 11 Oktober 2018, pengiriman dua pesawat pengangkut militer (C-130 Hercules) pada 8-26 Oktober 2018 dan satu pesawat pengangkut militer (C-130 Hercules) pada 9-30 November 2018.

Menanggapi hal itu, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk menambah anggaran yang diperlukan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa Palu dan Donggala di Sulteng.

“Tentu bantuan tersebut sangat bermanfaat. Saat ini masih disusun rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi jadi belum dapat ditentukan untuk kegiatan apa bantuan tersebut,” ujar Sutopo saat dihubungi oleh Greeners melalui layanan pesan singkat pada Selasa (04/12/2018).

BACA JUGA: Building Code dan Peta Mikrozonasi Cegah Kerugian Besar Akibat Gempa 

Kebutuhan pascagempa Sulteng ini sebelumnya pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas di Kantor Presiden di Jakarta pada 02 Oktober lalu. Presiden Jokowi menegaskan ada empat hal yang harus diprioritaskan dalam penanganan pascagempa di Sulteng, yaitu masalah evakuasi, pencarian, dan penyelamatan para korban; berkaitan dengan pertolongan medis; berkaitan dengan penanganan pengungsi; dan berkaitan dengan infrastruktur.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menegaskan untuk menerima bantuan luar negeri dalam penanganan pasca gempa bumi dan tsunami di Sulteng harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan.

“Saya kira segera saja kalau bisa hari ini disampaikan pada mereka kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan di lapangan,” ujar Presiden.

Menurut Presiden saat ini bantuan yang sangat dibutuhkan adalah tenda, sementara logistik dan obat-obatan sudah tersedia.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) -Pembangunan sanitasi aman dan air minum layak merupakan hal yang penting untuk mendukung pembangunan di sektor lainnya. Hal ini dinyatakan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Sofyan Djalil saat membuka Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) 2015 ke Lima di Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, Jakarta pada Rabu (11/11) pagi.

“Sanitasi dan air minum merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah agar masyarakat bisa menikmati hidup yang lebih baik. Karena kami yakin, perbaikan kesehatan mampu meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan masyarakat,” ujar Menteri Sofyan.

Melengkapi pernyataan Sofyan, Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas yang juga Ketua Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Nasional Nugroho Tri Utomo mengatakan bahwa hingga saat ini, jumlah penduduk yang sudah mempunyai akses terhadap sanitasi yang layak sebesar 63 persen.

“Masih ada 37 persen yang kita harus kejar dan itu akan kita kejar dalam lima tahun ke depan. Kalau kita hitung, rata-rata hampir 7 persen dalam satu tahun kita harus tumbuh. Lima tahun yang lalu, kita tumbuh rata-rata 2 persen per tahun. Jadi untuk mengejar Akses Universal 2019, kita perlu upaya tiga setengah kali lipat,” ujarnya kepada Greeners.

Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas yang juga Ketua Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Nasional Nugroho Tri Utomo. Foto: greeners.co/Renty Hutahaean

Lebih lanjut Nugroho menjelaskan, sejak dimulai tahun 2007, Pokja AMPL memulai dengan membangun kesadaran pentingnya memperhatikan sanitasi. Baru pada tahun 2009, program percepatan sanitasi diadakan.

“Dari hanya enam kota saat pertama dimulai, sekarang sudah 444 kota yang sudah ikut serta. Dengan itu kita bisa mencapai target MDGs (Millenium Development Goals). Tapi kita masih punya target lagi, yaitu SDGs (Sustainable Development Goals). Kalau SDGs versi PBB baru tahun 2030, tetapi kita menargetkan justru di awal 2020,” ujarnya.

Nugroho menyatakan bahwa target 100 persen akses air minum dan sanitasi tersebut dapat tercapai jika ada kerjasama dari semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan pengusaha. Diadakannya KSAN pun, lanjutnya, adalah untuk menggalang komitmen dan meningkatkan kolaborasi berbagai pihak agar dapat cepat menangani masalah sanitasi.

“Segala sesuatu yang sudah pernah dilakukan dan berhasil, bukan hanya program-program besar pemerintah tapi juga inisiatif-inisiatif dari masyarakat sendiri, perlu kita sebarkan dan fasilitasi sehingga rangkaian kegiatan-kegiatan kecil itu membantu kita mencapai Akses Universal 2019,” pungkasnya.

Sebagai informasi, akses air minum layak dan sanitasi dasar merupakan bagian dari target MDGs yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 2000. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indonesia secara nasional telah berhasil mewujudkan air minum layak bagi 68,36 persen populasi dan akses sanitasi dasar kepada 61,04 persen populasi pada tahun 2014.

Untuk mendorong akses air minum layak dan akses sanitasi dasar bagi seluruh penduduk Indonesia, pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mencanangkan gerakan 100 persen akses air minum dan sanitasi pada tahun 2019, atau Akses Universal (Universal Access) 2019. Dalam lima tahun ke depan, pemerintah menargetkan peningkatan sebesar 40 persen di bidang sanitasi layak dan 30 persen akses air minum aman.

Penulis: Renty Hutahaean