Bangkok (Greeners) – Diskusi regional untuk menjawab tantangan kasus perdagangan satwa dan tumbuhan ilegal di wilayah Asia dibuka secara resmi pada Rabu (13/09) di Miracle Grand Convention Hotel Bangkok, Thailand. Acara ini secara resmi dibuka oleh Jenderal Surasak Kanchanarat selaku Menteri Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Thailand. Diskusi ini dihadiri oleh perwakilan dari beberapa negara ASEAN yaitu Brunei Darusalam, Kamboja, Cina, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand, Vietnam dan Indonesia.

Dalam sambutannya, Jenderal Surasak Kanchanarat menyampaikan pentingnya peningkatan kerjasama antar negara di Asia dalam penangangan kasus perdagangan satwa ilegal yang sudah sejak lama masuk dalam kategori Transnational Organized Crime (TOC) atau kejahatan terorganisasi transnasional.

“Thailand telah secara konsisten meningkatkan usaha dan aksi serius dalam menangani kejahatan ini, namun hal tersebut tidak akan pernah cukup tanpa semangat kerjasama yang kuat diantara negara ASEAN. Walaupun secara domestik terlihat ada penurunan kasus perdagangan satwa ilegal, distribusi secara internasional masih sangat tinggi. Hanya melalui semangat kerjasama yang kuat antar negara ASEAN kita bisa secara efektif mengupas seluruh rantai distribusi kejahatan ini,” tegasnya.

BACA JUGA: Pelaku Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Akan Dijerat UU Pencucian Uang

Kegiatan yang telah diselenggarakan untuk yang ke empat kalinya ini bertujuan untuk saling memberikan laporan mengenai kondisi terbaru serta penguatan usaha bersama dalam penegakan hukum kasus perdagangan satwa dan tumbuhan ilegal di wilayah Asia.

Hasil dari diskusi ini juga dirancang untuk memberikan dukungan terhadap rencana aksi dan kerjasama antar negara ASEAN untuk CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) atau konvensi perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar spesies terancam yang merupakan hasil perjanjian internasional antarnegara yang disusun berdasarkan resolusi sidang anggota World Conservation Union (IUCN).

Perwakilan Indonesia untuk dialog ini adalah Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tamen Sitorus. Tamen dalam laporannya memberikan gambaran mengenai tantangan dan capaian yang dihadapi Indonesia dalam menangani kasus perdagangan satwa ilegal.

BACA JUGA: Banyak Jaksa yang Belum Paham Konservasi Satwa Liar

Berdasarkan country report yang disampaikan, Indonesia melalui upaya yang sangat keras dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah sangat serius dengan ditandai bahwa Indonesia sudah menjalin kerjasama yang sangat ketat terkait Multidoor Aproach Law Enforcement. Ini merupakan terobosan yang luar biasa dimana tersangka perdagangan satwa ilegal bisa dijerat dengan pasal berlapis seperti pencucian uang (money laundry), korupsi dan bahkan pajak (tax).

“Terkait ada challenge itu hal yang biasa, pasti ada tantangan, tinggal kita lebih jeli saja dalam melihat perkembangan manuver dari para pelaku kejahatan ini. Seperti contohnya penggunaan social media dan kode-kode khusus dalam modus operasinya” jelasnya.

Diskusi regional ini difasilitasi oleh Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Thailand dengan dukungan penuh dari USAID WILDLIFE ASIA, dan IUCN. Beberapa isu yang diangkat dalam diskusi regional ini seputar penanganan dan perkembangan terhadap kasus perdagangan liar Trenggiling, Harimau, Badak, Gajah, dan jenis kayu Siameese Rosewood.

Penulis: Syaiful Rochman

Jakarta (Greeners) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama dengan Kementerian Pariwisata menandatangani kesepakatan bersama dalam mengembangkan kepariwisataan nasional khususnya wisata bahari. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa nantinya, kesepakatan ini diharapkan dapat mendukung fasilitas program prioritas KKP dan Kementerian Pariwisata.

Adapun yang menjadi prioritas kerja sama yaitu pengembangan potensi sumber daya alam wisata bahari, pengembangan sumber daya manusia, promosi dan pemasaran wisata bahari, pertukaran data dan informasi, peningkatan pengawasan bersama sumber daya kelautan dan perikanan dan wisata bahari, serta pemanfaatan sarana dan prasarana.

“Indonesia perlu meningkatkan aspek pelayanan, tidak hanya fokus pada penyediaan produk dan komoditas perikanan dan kelautan. Pendapatan negara akan bertambah jika kebaharian juga berfokus pada pengelolaan sehingga memberikan nilai tambah,” tuturnya kepada wartawan, Jakarta, Rabu (08/02).

BACA JUGA: 27 Juta Hektar Kawasan Konservasi Ditargetkan Jadi Destinasi Wisata Bahari

Selain itu, Susi juga meminta Kementerian Pariwisata agar bersama menata pelabuhan perikanan dan pasar agar dapat menjadi destinasi wisata bahari yang menarik. Ia juga ingin masyarakat, nelayan, dan pengusaha bahari diajarkan sikap yang baik untuk menarik hati pengunjung atau wisatawan.

“Wisata bahari ini seharusnya menghasilkan lebih banyak dari wisata darat. Contohnya Maldives. Maldives itu hanya pulau kecil saja, kira-kira sebesar pulau Nias, mungkin lebih besar pulau Nias, tapi hasilnya (sumbangan devisa) hampir sama dengan seluruh Indonesia. Padahal lautnya hanya sekitar pulau itu saja. Exclusive Economy Zone (EEZ) mereka juga tidak banyak jadi kita harus bisa meningkatkan services kita sehingga kita bisa seperti mereka,” ujarnya.

KKP dan Kementerian Pariwisata sendiri menargetkan, di tahun 2019 kontribusi wisata bahari terhadap total devisa Indonesia sebesar USD 4 miliar atau sekitar 20 persen. Meningkat empat kali lipat dari yang bisa disumbangkan tahun lalu.

BACA JUGA: Pengelolaan Tujuh Taman Nasional Laut Masih Dalam Otoritas KLHK

Kesepakatan bersama KKP dan Kementerian Pariwisata ini pun, lanjutnya, ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Pengembangan SDMPKP dan Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan. Adapun fokusnya adalah pertukaran tenaga ahli, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan permagangan, serta pemanfaatan sarana prasarana.

Menteri Pariwisata Arief Yahya menambahkan, penyebab kurangnya kontribusi wisata bahari di Indonesia antara lain adalah pendekatan keamanan/sekuritas yang terkendala regulasi. Misalnya, untuk masuk wilayah bentang laut Indonesia, pendatang atau wisatawan butuh waktu 21 hari, di saat negara lain seperti Thailand, Singapura, dan Malaysia hanya butuh satu jam.

“Pendekatan yang kita lakukan adalah security (keamanan) bukan services (pelayanan), padahal pariwisata itu adalah services. Semua orang adalah wisatawan kecuali penjahat. Bukan semua orang penjahat kecuali wisatawan. Ini pendekatan yang sangat berbeda. Akhirnya salah satunya kita mencabut yang namanya Clearance Approval for Indonesian Territories (CAIT). Apa yang terjadi, kenaikan kita 100 persen dari yang hanya 750 yacht yang datang ke Indonesia tahun 2015, tahun 2016 sudah mencapai 1.500. Poinnya adalah hasil yang luar biasa pasti caranya tidak biasa,” katanya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat kerja sama regional untuk mengelola perairan yang termasuk dalam kawasan Indonesian Seas Large Marine Ecosystem (ISLME) secara efektif dan berkelanjutan. Kawasan ISLME sendiri adalah kawasan yang meliputi perairan pesisir utara Timor Leste dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja melalui keterangan resminya mengatakan, proyek kerja sama ini merupakan bagian dari paket bantuan dari the Global Environment Facility (GEF)-5 dengan sumber dana dari International Waters. Proyek ini bertujuan untuk memfasilitasi penerapan pendekatan ekosistem untuk pengelolaan perikanan (EAFM) dan pesisir di wilayah ISLME yang mencakup Indonesia dan Timor Leste.

Pendekatan tesebut diterapkan untuk menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya melalui Trans-boundary Diagnostic Analysis (TDA) dan pengembangan Strategic Action Programme (SAP).

“Status pembiayaan ini semuanya berbentuk hibah murni sebesar 4 juta dollar AS. Dimana besaran dana pendamping lebih kurang sebesar enam kali dari besaran dana hibahnya atau sekitar 25 juta dolar AS”, ungkap Sjarief,” Jakarta, Jumat (30/12).

BACA JUGA: Blue Carbon Indonesia, Potensi Besar yang Belum Tergarap

Proyek ini, lanjutnya, memberikan perhatian lebih pada capacity building dan peningkatan penerapan pendekatan ekosistem dalam pengelolaan untuk menjamin pengembangan program nasional yang berkelanjutan dan menjaga lingkungan untuk generasi berikutnya. Ia juga menekankan bahwa fokus dari proyek ini adalah “Bidang Perikanan” dengan memperhatikan pilar Large Marine Ecosystem (LME) lainnya seperti oseanografi, tata kelola (governance), sosial-ekonomi, dan aspek lingkungan seperti pencemaran dan perubahan iklim.

Sebagai informasi, penandatanganan dokumen proyek “Enabling Transboundary Cooperation for Sustainable Management of The Indonesian Seas” telah dilakukan pada Rabu (28/12) di Kantor KKP, Jakarta. Dokumen kerja sama dengan Organisasi PBB bidang Pangan dan Pertanian (FAO) ini ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja dengan didampingi Mark Smulders, Kepala Perwakilan FAO Indonesia dan Timor Leste, dan Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Zulficar Mochtar.

BACA JUGA: Indonesia Tidak Memiliki Data Pasti Keanekaragaman Hayati Laut

Untuk mencapai tujuannya, proyek ini dibagi menjadi tiga komponen utama. Komponen pertama, identifikasi dan mengatasi ancaman terhadap lingkungan laut termasuk perikanan yang tidak berkelanjutan. Kedua, penguatan kapasitas untuk kerjasama regional dan sub-regional dalam pengelolaan sumberdaya laut, dan ketiga adalah koordinasi dengan jejaring informasi regional, pemantauan dampak proyek, serta diseminasi dan pertukaran informasi.

Proyek ISLME ini sendiri akan dilakukan antara dua negara, yaitu Indonesia dan Timor Leste bekerjasama dengan beberapa lembaga mitra di lintas sektor untuk menjawab permasalahan terkait pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan termasuk pengembangan dan penerapan Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) dan Ecosystem Approach to Aquaculture (EAA).

Penulis: Danny Kosasih