Jakarta (Greeners) – Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Nusa Tenggara Timur mengidentifikasi penyebab kematian paus biru yang terdampar di Pantai Nunhila, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Hasil pengamatan morfologi dan identifikasi organ dalam menunjukan bahwa Balaenoptera musculus itu mati secara alami karena sakit saat bermigrasi melintasi perairan Laut Sawu dan Teluk Kupang.

Menurut Kepala BBKSDA NTT Timbul Batubara, kematian paus jantan yang diperkirakan berumur 70 hingga 80 tahun itu bukan karena pencemaran laut maupun sampah plastik. Timbul menyebut dari hasil pembedahan (nekropsi) dari kulit paus juga tidak ditemukan luka luar. Sementara organ dalam seperti lambung, usus halus, usus besar, dan anus sudah dalam keadaan membusuk. Ia juga mengatakan tidak ditemukan sisa makanan, benda asing, sampah, dan sebagainya.

“Kondisi saluran pencernaan paus yang kosong tidak terisi makanan mengindikasikan bahwa paus sudah lama tidak makan sebelum mati. Diduga kematiannya dari faktor umur dan sakit,” ujar Timbul kepada Greeners saat dihubungi melalui telepon, Minggu, (26/07/2020).

Baca juga: Hari Mangrove Sedunia, Pemerintah Targetkan Rehabilitasi Ekosistem Mangrove

Sebelumnya pada Senin (21/7) seekor paus biru dengan panjang 29 meter, lebar tubuh bagian kepala 1,3 meter, lebar tubuh bagian ekor 1 meter, dan lingkar perut 14,5 meter ditemukan terdampar di perairan Kupang. Saat ditemukan tubuh paus telah mulai membusuk dan terdapat luka lecet di ekor akibat lama tergenang di air laut dan terkena batu karang di sekitarlokasi. Namun, tidak ditemukan luka akibat benda tajam seperti tombak dan baling-baling kapal.

Menurut Timbul kematian mamalia laut hingga akhirnya terdampar di perairan NTT sering terjadi. Pada tahun ini, misalnya, terdapat dua kasus mamalia laut yang mati terhempas di perairan Kupang.

“Kupang memang jalurnya migrasi ikan, mamalia, ikan besar seperti hiu maupun lumba-lumba. Jadi wajar ketika banyak ditemukan mamalia laut mati terdampar. Jika seperti itu pasti kita kuburkan secara utuh dan sesuai SOP,” ujar Timbul.

Penguburan Paus biru di Kupang, Nusa Tenggara Timur menggunakan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh KKP. Foto: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang Ikram M. Sangadji. Kawasan Laut Sawu yang di dalamnya termasuk Teluk Kupang menjadi jalur perlintasan paus dan lumba-lumba. Ia mengatakan, pada Oktober tahun lalu terdapat 17 ekor paus terdampar di Perairan Sabu Raijua, NTT. Perubahan cuaca hingga terganggunya sistem navigasi paus, kata dia, dapat menjadi penyebab mamalia terdampar.

“Untuk paus terdampar di Teluk Kupang baru sekali ini, tapi di tempat lain di kawasan Laut Sawu ini sering terjadi. Laut Sawu memang perlintasannya mamalia seperti paus dan lumba-lumba,” ujar Ikram.

Baca juga: Privatisasi Air Mendorong Kerusakan Lingkungan

Saat ini paus biru tersebut sudah dikuburkan sesuai dengan Panduan Penanganan Mamalia Laut Terdampar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hal tersebut untuk menghindari pemanfaatan bangkai paus dan menghindari munculnya sumber penyakit.

Ikram menjelaskan bahwa proses penanganan dilakukan dengan menyiapkan kuburan berukuran 30x4x2,5 meter menggunakan 2 ekskavator dan penembakan bangkai oleh Tim Direktorat Polair untuk mengeluarkan gas dari dalam perut paus agar mudah direlokasi.

Rencana ke depan, Ikram mengatakan, rangka paus biru akan diambil kembali setelah satu tahun dan dilakukan rekonstruksi rangka untuk dijadikan bahan penelitian maupun pendidikan di museum mamalia laut.

Penulis: Dewi Purningsih

Editor: Devi Anggar Oktaviani

Jakarta (Greeners) – Meningkatnya populasi penduduk di perkotaan membuat kota menghadapi tantangan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi penduduknya. Laju urbanisasi dan perubahan iklim pun dianggap memiliki hubungan yang tidak terpisahkan.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menerangkan bahwa hasil kajian mengenai pendanaan aksi-aksi perubahan iklim perkotaan di Indonesia yang mengambil kasus di kota Kupang, telah menunjukkan bahwa kota di pesisir sangat rentan dan terkena dampak terhadap perubahan iklim.

Kerentanan tersebut, terusnya, ditandai dengan kenaikan permukaan air laut, kenaikan intensitas angin, serta musim hujan yang tidak menentu hingga menyebabkan kekeringan di sumber mata air. Situasi seperti ini, katanya, berisiko untuk terjadinya kerusakan pada ekosistem, sarana fisik dan bangunan di kawasan pesisir, hingga meningkatnya wabah penyakit dan angka kemiskinan.

“Pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi di kota Kupang ini juga mendorong terjadinya peningkatan emisi gas rumah kaca yang berasal dari sektor transportasi dan konsumsi bahan bakar. Apalagi pengelolaan sampah di Kupang masih menggunakan sistem open dumping,” katanya di Jakarta, Senin (24/10).

BACA JUGA: Lembaga Keuangan Berpotensi Tekan Laju Perubahan Iklim

Menurut Henriette Imelda, penulis kajian dari IESR, Kupang memiliki dua sumber penyumbang emisi gas rumah kaca, yaitu penggunaan energi (termasuk transportasi dan listrik) dan emisi dari limbah sampah kota.

Konsumsi energi di kota Kupang yang sebagian besar energi listriknya dihasilkan dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil selalu meningkat setiap tahunnya. Kebutuhan listrik di Kupang sendiri mencapai 55 MW.

“Untuk sampah domestik, volume yang dihasilkan kota Kupang mencapai 382 m3/hari. Namun hanya 268 m3/hari yang berhasil terangkut dan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA),” ujarnya.

Menurut Imelda, untuk mengatasi dampak perubahan iklim itu, ada beberapa aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dapat dilakukan kota Kupang. Untuk mitigasi, baik pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat sipil bisa memanfaatkan penggunaan kompor biomassa yang hemat energi, penggunaan biogas digester sebagai pengganti minyak tanah, melakukan pengolahan sampah melalui sistem 3R dan bank sampah, hingga monitoring kualitas udara dari pencemaran kendaraan bermotor.

Sedangkan untuk kegiatan adaptasi, bisa melakukan kegiatan urban farming dan pengomposan di tingkat rumah tangga, melakukan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir dan tanah longsor, hingga melakukan pemetaan wilayah kebencanaan dan rencana kontingensi kebakaran.

BACA JUGA: Perikanan Skala Kecil Terancam Proyek Berkedok Mitigasi

Dengan mengetahui hasil kajian tersebut, lanjutnya, ia berharap bahwa kota Kupang bisa menjadi studi kasus dan pembelajaran kota-kota lainnya di Indonesia bahwa ancaman perubahan iklim di wilayah pesisir sudah semakin nyata. Oleh sebabnya, Pemerintah Daerah perlu bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menyiapkan program kerja yang inovatif serta aksi-aksi terukur untuk mempersiapkan kota menghadapi perubahan iklim.

Sebagai informasi, studi mengenai pendanaan aksi-aksi perubahan iklim di kota Kupang merupakan bagian dari rangkaian studi bertajuk Exploring Innovative ways of Financing for Climate Compatible in Asian Cities yang didukung oleh Germanwatch dan dilakukan di tiga kota di tiga negara, yaitu India, Filipina dan Indonesia.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya meresmikan Independent Power Producer Pembangkit Listrik Tenaga Surya (IPP PLTS) 5 MWp, di Desa Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dilansir dari keterangan resmi Tim Komunikasi Presiden yang diterima oleh Greeners, PLTS berkapasitas lima MegaWatt/Pick (MWp) ini dibangun oleh PT LEN Industri (Persero) dan merupakan PLTS terbesar yang pernah dibangun di Indonesia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dalam sambutannya menyampaikan, walau kapasitasnya hanya sebesar 5 MWp, namun bagi masyarakat Kupang merupakan tambahan yang cukup signifikan, mengingat daya efektif listrik di Kupang adalah 68 MW yang sebenarnya sudah memasuki situasi krisis karena reserve margin-nya sangat minimal.

“Apalagi saat ini juga masih terdapat antrian untuk yang pemasangan listrik hingga 64MW itu,” katanya, Jakarta, Senin (28/12).

Menurut Sudirman, kawasan industri terpadu Kupang sebenarnya sudah siap, hanya saja terkendala pasokan listrik. Untuk itu, Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Pemerintah Daerah Kupang berencana untuk mengembangkan PLTS seluas tujuh hektar ini. PLTS dengan total investasi USD 11,2 juta ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang baik bagi pembangunan energi baru dan terbarukan yang menjadi komitmen pemerintah.

Sistem PLTS Grid-Connected yang digunakan pada PLTS ini memungkinkan pembangkit tenaga surya bekerja secara paralel dan terhubung langsung dengan jaringan listrik utama sehingga tidak menggunakan sistem baterai karena listrik yang dihasilkan langsung dialirkan ke jaringan listrik eksisting pada siang hari.

Sistem ini terdiri dari rangkaian panel modul surya, sistem inverter, sistem proteksi elektrik, dan perangkat interkoneksi jaringan. Sistem PLTS Grid-Connected seperti ini sudah dibangun di dua lokasi, yaitu Bangli dan Karangasem, Bali dengan total daya masing-masing sebesar 1 MWp.

“Dalam dua minggu ini telah dilakukan uji coba IPP PLTS Oelpuah dan berhasil memasok listrik yang sebesar 4 MWp. Di musim hujan seperti sekarang ini, PLTS ini tetap mampu menyalurkan listrik sebesar 27 persen dari kapasitas normal. PLTS Kupang ini mulai dibangun pada Januari 2015. Secara kontrak, seharusnya baru selesai pada Juni 2016. Dengan demikian, pembangunan ini selesai enam bulan lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Presiden Jokowi juga mengaku kalau pemerintah memang sudah ingin memperbesar penggunaan energi baru terbarukan (EBT) meski harga per kwh-nya relatif mahal, baik tenaga surya maupun tenaga hidro. PLTS seperti ini juga nantinya akan dikembangkan terutama di pulau-pulau yang sulit terjangkau oleh pembangkit listrik batubara.

“Ini kira-kira USD 22 sen per kwh, kalau yang batubara, kan, hanya USD 5-6 sen per kwh,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Kupang (Greeners) – Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu propinsi di Indonesia yang memiliki kerentanan tinggi terhadap perubahan iklim, dimana dampaknya sudah semakin terasa dalam beberapa tahun terakhir, misalnya musim kemarau yang semakin panjang dan ketidakpastian pola curah hujan.

Oleh karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersepakat untuk bekerjasama menangani dampak perubahan iklim di wilayah NTT. Kerjasama tersebut ditandai dengan penyusunan nota kerjasama antara Kementerian Lingkungan Hidup, dan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan dukungan tiga (3) Kabupaten yaitu Kabupaten Manggarai, Sumba Timur dan Sabu Raijua.

Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim KLH, Arief Yuwono dalam keterangan yang diterima Greeners, Selasa (25/03) mengatakan inisiatif pemerintah daerah dalam mengangkat isu dampak perubahan iklim perlu didukung oleh Pemerintah Pusat.

“Harapannya dengan penyusunan nota kerjasama ini akan terlaksana program untuk memfasilitasi penguatan kapasitas adaptasi perubahan iklim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang sejalan dengan strategi nasional. Keberhasilan dan pengalaman yang diperoleh dengan pelaksanaan kegiatan di wilayah NTT ini dapat menjadi masukan penting bagi para pengambil kebijakan di tingkatan nasional dan contoh bagi daerah lain di Indonesia,” katanya.

Penanganan dampak perubahan iklim di NTT tersebut dikuatkan oleh KLH melalui program Strategic Planning and Action to strengthen climate resilience of Rural Community (SPARC) atau program penguatan ketahanan iklim untuk masyarakat pedesaan  dalam pencapaian stabilitas ketahanan pangan, air dan mata pencaharian. Nota Kerjasama ini juga menjadi salah satu titik awal implementasi dari program SPARC di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Sedangkan Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Timur, Frans Lebu Raya mengharapkan program SPARC dapat meningkatkan kapasitas pemerintah propinsi dan tiga kabupaten serta ketahanan masyarakat desaterhadap perubahan iklim. “Selain itu, diharapkan pula terwujud sebuah integrasi pendekatan adaptasi perubahan iklim dalam program pembangunan daerah,” katanya.

Program SPARC merupakan kerjasama yang didanai oleh the Global Environment Facility’s Special Climate Change Fund dan didukung oleh United Nations Development Programme (UNDP). Program ini memfokuskan kegiatan pada penguatan dan pembangunan lembaga serta masyarakat agar memiliki ketahanan terhadap risiko perubahan iklim dalam aspek stabilitas mata pencaharian, produksi pangan dan akses terhadap air bersih.

Berdasarkan data tahun 2010, NTT merupakan salah satu propinsi dengan presentase angka kemiskinan lebih tinggi (25,7%) dibandingkan dengan rata-rata angka kemiskinan nasional (16%). Perbedaaan kondisi antara tingkat nasional dan provinsi di NTT terefleksi dalam laporan pencapaian Millenium Development Goals (MDGs). Meskipun kemajuan berarti telah dapat dicapai oleh Pemerintah Indonesia, Propinsi NTT masih berada jauh dari harapan pencapaian tujuan MDGs tahun 2015.

Kerjasama antara Perserikatan Bangsa-bangsa dengan Pemerintah Indonesia didasari oleh peta jalan pembangunan tahun 2011-2015 yakni the United Nations Partnership for Development Framework (UNPDF). UNPDF tidak hanya mengindetifikasi tujuan pembangunan di wilayah miskin dan rentan namun juga memperkuat kapasitas pada tatanan pusat dan daerah dalam merespon isu perubahan iklim maupun isu kebencanaan. (G03)