Pemakaian AirPods dan Headphone nirkabel saat ini tengah menjadi tren. Namun pemakaiannya mengundang pertanyaan di kalangan pakar kesehatan. Pekan lalu, penggemar teknologi dikejutkan dengan artikel dari Markham Heid yang mengatakan AirPods dan Headphone Bluetooth nirkabel dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

Disadur dari laman harpersbazaar.com, sumber utama tulisan Markham adalah Jerry Phillips, Profesor Biokimia Universitas Colorado. Ia mengatakan, kedekatan headphone dengan saluran telinga dapat mengekspos jaringan di kepala ke tingkat radiasi frekuensi radio yang relatif tinggi. Bahkan hal tersebut dikaitkan dengan kanker.

Menurut Jerry, tak hanya AirPods, tapi semua pengembangan teknologi yang beroperasi dengan frekuensi radio berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Misalnya telepon seluler, telepon nirkabel, menara seluler, radio, Wi-Fi, dan banyak lagi.

Baca juga: Tapak Dara, Tanaman Mungil Penumpas Kanker

“Kekhawatiran saya terhadap AirPods adalah paparan gelombang frekuensi radio yang berada di saluran telinga mengalir hingga jaringan kepala di mana radiasinya relatif tinggi,” kata dia.

Tahun 2015, Jerry dan sekitar 250 ilmuwan di 40 negara menandatangani petisi mengenai bahaya paparan medan elektromagnetik non-pengion (EMF) yang ada pada produk nirkabel. Protes mereka ditujukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Menurut National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS), EMF merupakan energi yang tak terlihat atau disebut radiasi. Umumnya terkait dengan penggunaan daya listrik dan berbagai bentuk pencahayaan alami atau buatan manusia.

Kedekatan headphone dengan saluran telinga dapat mengekspos jaringan di kepala. Ilustrasi: www.greeners.co

Petisi Jerry dan para ilmuwan tersebut memperingatkan bahwa efek samping negatif dari paparan EMF meliputi peningkatan risiko kanker, stres sel, peningkatan radikal bebas berbahaya, kerusakan genetik, perubahan struktural dan fungsional sistem reproduksi, defisit pembelajaran dan memori, gangguan neurologi, dan kesejahteraan manusia.

Baca juga: Bumbu Dapur Anti-Kanker

NIEHS mencatat, EMF terbagi menjadi dua kelompok yakni, non-ionisasi dan pengion. Radiasi tingkat rendah (non-ionisasi) umumnya dianggap tidak berbahaya bagi manusia. Sedangkan radiasi tingkat tinggi (pengion) memiliki potensi kerusakan sel dan DNA. Radiasi yang dikeluarkan oleh perangkat nirkabel dan teknologi Bluetooth, seperti AirPods, tidak terionisasi,” tulis Markham dalam artikelnya.

Sebelumnya, perusahaan elektronik Apple telah menanggapi klaim tersebut. Mereka mengatakan perangkatnya mematuhi pedoman keselamatan saat ini. Apple mengklaim bahwa headphone nirkabel memancarkan radiasi yang jauh lebih sedikit daripada ponsel atau perangkat seluler lain.

Direktur Pusat Tumor Otak Northwell Health, Lake Success, New York, Michael Schulder, mengatakan kepada Men’s Health, Headphone nirkabel memancarkan radiasi lebih sedikit daripada perangkat seluler. “Belum ada benjolan besar tumor yang diakibatkan oleh radiasi ponsel. Kita tahu bahwa radiasi Bluetooth bahkan kurang dari ponsel itu sendiri,” ucap Michael.

Penulis: Sarah R. Megumi

Baru saja selesai dengan kolaborasinya bersama Livia Firth dan Eco-Age beberapa waktu lalu, Marks & Spencer kembali melanjutkan program sustainable retail challenges-nya. Kali ini, M&S menggandeng organisasi PBB yang memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan anak, Unicef dan perancang busana ternama Barbara Hulanicki meluncurkan koleksi eco tote bag untuk menggalang dana untuk Unicef United Kingdom.

Untuk pertama kalinya, M&S menggunakan bahan katun yang diproses ulang untuk membuat tas yang dibuat terbatas ini. Bahan katun yang digunakan untuk pembuatan tas ini sebelumnya merupakan taplak meja linen yang digunakan di hotel dan restoran.

Peluncuran tas ini juga merupakan salah satu bagian dari progam Plan A, yakni program eco & etnical yang dicanangkan oleh M&S sejak 2007 lalu yang bertujuan untuk membantu M&S menjaga segala aktifitas produksinya dari pembuangan sampah yang berlebih. Tas ini dibuat sebagai salah satu bentuk keikutsertaan M&S dalam industri fesyen berkelanjutan dan dukungan dalam kampanye untuk melindungi anak dari bahaya. Tote bag ini juga diciptakan sebagai solusi bagi penggunaan tas plastik.

“Tas ini didesain stylish, terjangkau dan menawarkan alternatif lain dari penggunaan tas plastik,” ujar Kate Goldman selaku Director of Partnership and Philanthropy Unicef UK seperti yang dilansir dari situs resmi Unicef UK.

Peluncuran eco tote bag dari M&S ditujukan untuk membantu memperjuangkan keselamatan anak-anak. Foto: www.marksandspencer.com

Pada bagian depan tas, Barbara Hulanicki menggambar dua kepala anak-anak dan di sampingnya terdapat simbol hati berwarna biru. Ia mengungkapkan bahwa dengan desain tersebut, ia ingin merefleksikan bahwa setiap orang yang membeli tote bag tersebut turut membantu Unicef UK menjaga keselamatan anak-anak.

Tas ini dijual hanya dengan harga 4 Euro atau setara dengan 60 ribu rupiah. Setiap 1 Euro dari penjualan akan disumbangkan langsung kepada Unicef untuk membantu menolong anak-anak yang berada dalam bahaya. “Unicef UK akan dengan bangga menggunakan dana yang didapatkan lewat penjualan setiap tas tersebut untuk membantu upaya perlindungan lebih banyak anak-anak dari bahaya yang menghantui mereka di luar sana,” tambah Kate.

Unicef merupakan organisasi tingkat dunia yang fokus pada anak-anak dan membantu memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan anak.

Penulis: DR/G16

Jakarta (Greeners) – Tahun 2010 lalu, ASEAN mencatat bahwa populasi penduduk yang tinggal di kota-kota Asia Pasifik mencapai angka 750 juta jiwa. Oleh karena itu, peran pemerintah serta semua aktor pembangunan perkotaan sangat penting dalam mewujudkan kota layak huni dan berkelanjutan.

Untuk membahas permasalahan tersebut, Indonesia pun ditunjuk untuk menjadi tuan rumah bagi tiga event internasional terkait perancangan agenda baru perkotaan dunia. Penyelenggaraan ketiga acara tersebut dilakukan sebagai bentuk pertemuan awal para pemangku kepentingan menjelang penyelenggaraan Konferensi Habitat III yang akan dilaksanakan tahun depan di Quito, Ekuador.

Dwityo A.Soeranto, Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat dihubungi oleh Greeners mengungkapkan bahwa posisi Indonesia dalam pertemuan tersebut yakni sebagai anggota Biro Panitia Persiapan Habitat III serta Panitia Persiapan Rapat Konferensi Habitat III pada bulan Juli 2016 mendatang di Surabaya.

“Indonesia akan menjadi tuan rumah bagi tiga acara tersebut, yakni Asia Pacific Urban Forum Youth (APUFY) pada 17-18 Oktober 2015, Asia Pacific Urban Forum 6 (APUF 6) pada 19-21 Oktober 2015 dan pada 21-22 Oktober 2015 akan digelar Konferensi Tingkat Menteri atau High Level Regional Meeting (HLRM) yang akan dibuka Presiden RI Joko Widodo sebagai puncak acara,” jelasnya, Jakarta, Rabu (30/09).

APUFY sendiri akan diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia berkolaborasi dengan badan PBB untuk Program Permukiman dan didukung oleh Asian Development Bank (ADB), organisasi pemuda, kelompok masyarakat dan juga lembaga ilmu pengetahuan.

Acara tersebut akan melibatkan 300 peserta dari Indonesia dan negara-negara Asia-Pasifik dengan jumlah perwakilan yang seimbang. APUFY diagendakan menyampaikan platform regional bagi pemuda Asia-Pasifik dalam mengartikulasikan isu-isu dan solusi perkotaan yang berdampak pada kehidupan mereka dan komunitasnya.

“APUFY ini akan menjadi forum pertemuan pemuda Asia Pasifik yang peduli terhadap perkotaan dan pemukiman, dan akan menawarkan langkah menuju penguatan kemitraan yang konstruktif dengan pemuda sebagai pemangku kepentingan kunci dalam menjawab isu-isu perkotaan yang dihadapi oleh kota Asia-Pasifik,” tambahnya.

Sebagi informasi, Konferensi Habitat III sendiri merupakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) global PBB setelah adopsi dari Agenda Pembangunan Pasca 2015. Nantinya, konferensi ini akan menguatkan kembali kemitraan strategis para pemimpin dalam pembahasan agenda pembangunan kota berkelanjutan yang baru.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Beberapa negara peserta Konferensi Asia Afrika (KAA) ke-60 menyepakati komitmen pemberantasan illegal fishing. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo melalui keterangan tertulis yang diterima oleh Greeners pada Rabu (22/04) pagi.

Dalam keterangan tersebut, Indroyono menyatakan kalau Afrika Selatan telah mengusulkan agar segera dilakukan pembentukan Asia Africa Center sebagai bentuk tindak lanjut dari pembicaraan mengenai kelautan yang lebih konkret.

“Selain Afrika Selatan, Madagaskar juga sepakat untuk membangun blue economy dan Thailand akan berkomitmen melalui Memorandum of Understanding (MoU),” jelasnya.

Thailand, lanjutnya, akan menjadikan nota kesepahaman tersebut sebagai landasan penangkapan pelaku pencurian ikan. Selain itu, Thailand juga akan meregistrasi nelayan-nelayan mereka.

“Mereka akan pasang 7.000 VMS (vision monitoring system) sehingga semua tidak ada yang unregisterred atau tak terdaftar,” lanjutnya.

Mengenai blue economy, tambahnya, akan sangat bermanfaat bagi negara pulau kecil yang memiliki zona ekonomi eksklusif (ZEE) besar karena mengedepankan ekonomi kelautan tanpa limbah.

” Singapura sepakat untuk mendorong program kelautan menjadi Sustainable Development Goals (SDG) PBB tapi masih belum disetujui karena forum masih meminta Singapura untuk merinci persetujuan itu,” katanya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Februari 2015 yang membatalkan Undang-Undang Sumber Daya Air Nomor 7 Tahun 2004 secara menyeluruh dan membatasi partisipasi swasta untuk berperan di sektor air serta adanya keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang membatalkan kontrak privatisasi air pada Maret 2015 lalu, seharusnya bisa menjadi amunisi bagi negara untuk berperan sepenuhnya terhadap pengelolaan dan pemberian akses air bersih bagi masyarakat.

Putusan yang mengembalikan peran dan fungsi negara tersebut pun sejatinya dapat dijadikan kendali terhadap keseluruhan pengaturan, pengurusan, dan pengelolaan sumber daya air yang menjadi hak dan kewajiban pemerintah, dalam hal ini khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Penasihat Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk Bidang Air dan Sanitasi, David Boys mengatakan bahwa kekuatan swasta dalam melakukan proses lobi terhadap semua pihak agar tujuan utama mereka, yaitu keuntungan atau profit sangatlah kuat. Janji-janji palsu yang mereka berikan telah membuat privatisasi air di kota-kota besar semakin menjamur.

“Privatisasi air yang mereka berikan itu hanya janji palsu karena mereka (swasta) hanya menjaga satu konstituennya, yaitu investor dengan tujuan mencari profit setinggi-tingginya,” jelas David, Jakarta, Kamis (09/04).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimoeljono. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Menurut David, setelah adanya putusan MK tersebut, Jakarta bisa saja menyontoh banyak negara lain yang pengelolaan airnya diserahkan kepada otoritas kota. Ia menyatakan, lebih dari 230 kota di seluruh dunia telah menempuh langkah yang sama, dan salah satu contoh yang dianggap paling sukses adalah Paris sebagai kota pertama yang melakukan nasionalisasi air.

“Paris mengakhiri kontrak privatisasi air yang telah berjalan selama 25 tahun. Langkah ini awalnya dipandang skeptis oleh banyak pihak. Namun, terbukti Paris telah melalui tranformasi besar di bidang teknologi, ekonomi, sosial, dan budaya,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimoeljono mengaku akan segera merumuskan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait permasalahan privatisasi air tersebut. Ia pun mengaku akan menggunakan Putusan MK dan hasil Putusan Pengadilan Jakarta Pusat tersebut sebagai amunisi untuk memulai rumusan tersebut.

“Langkah kongkrit ini harus kita rumuskan dulu dalam RPP pengelolaan air, mudah-mudahan pada bulan April ini selesai karena ada program prioritas 100 persen akses air bersih yang harus kita kejar,” tukasnya

Penulis: Danny Kosasih

Warsawa  (Greeners) – Konferensi Perubahan Iklim atau Conference of the Parties (COP) ke-19 dari Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) saat ini tengah berlangsung di Warsawa, Polandia pada 11 – 22 November 2013.

Salah satu topik yang mendominasi sesi pembukaan adalah ketika pimpinan delegasi Philipina Yeb Sano menyampaikan sebuah pernyataan yang menyentuh persis setelah proses pemberian penghormatan atas bencana badai yang tengah melanda Philipina.
Sano mengumumkan bahwa ia akan melaksanakan puasa selama COP berlangsung hingga berakhir dua minggu kedepan dan sampai sebuah kesepakatan yang substansial tercapai untuk membantu Negara Negara yang tengah berjuang melawan dampak perubahan iklim.

“Sebagai sebuah bentuk solidaritas kepada saudaraku yang tengah berjuang dari kelaparan berhari-hari, saya saat ini menyatakan untuk secara sukarela berpuasa demi iklim. Ini artinya saya tidak akan makan makanan apapun selama COP berlangsung dan sebuah kesepakatan yang berarti lahir dari forum ini” tegasnya. Pernyataan ini langsung mendapatkan perhatian dan penghormatan berupa standing applause dari perwakilan 195 negara yang hadir.

Dalam sebuah pernyataan media, salah satu anggota delegasi Philipina Dr Alicia Ilaga menyampaikan bahwa dampak dari perubahan iklim telah menjadi sebuah kenyataan pahit di negaranya. Bahkan sejak sebelum pertemuan yang sama tahun 2012 di Doha, Philipina telah mengalami serangan badai kategori lima yang menewaskan 1000 orang .  Dan tahun ini sebelum konferensi di Warsaw berlangsung, kembali sebuah badai kategori lima menyerang Philipina yang diprediksi menewaskan hampir 10.000 orang.

“Kami telah mengalami 22 badai besar tahun ini. Kami tidak sanggup menghadapi ini sendiri. Kami juga bukan penyebab dari bencana ini. Seharusnya kami adalah Negara berkembang yang beradaptasi terhadap perubahan iklim, akan tetapi menghadapi peristiwa ini semua diluar kemampuan kami. Kami berharap kepada seluruh Negara yang hadir saat ini bisa turut merasakan kehilangan dan kehancuran hati kami.” pungkas Ilaga.

Indonesia turut berpartisipasi dalam perundigan ini dengan mengirimkan tim Delegasi Republik Indonesia (Delri) yang dipimpin oleh Utusan Khusus Presiden untuk Pengendalian Perubahan Iklim Rachmat Witoelar.

“Indonesia mengharapkan kesepakatan 2015 akan mencerminkan komitmen yang lebih kuat dari semua pihak untuk melakukan aksi mitigasi dan adaptasi yang kongkrit dan ambisius, dengan panduan aturan dari UNFCCC, dan berlandaskan pada prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama yang dilaksanakan secara berbeda-beda sesuai kontribusi emisi gas rumah kaca dan kemampuan masing-masing,” kata Rachmat Witoelar yang juga merupakan Ketua Harian Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI). (G03)

Via Paul Brown Climate News Network

Jakarta (29/08) – Pemerintah Indonesia melalui Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) meluncurkan Strategi Nasional Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk penanganan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Strategi nasional ini didasari atas implementasi kebijakan pemerintah tentang perubahan iklim yaitu Perpres 61/2011 tentang Rencana Aksi Penurunan Emisi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan  Perpres 71/2011 tentang Inventarisasi GRK Nasional.

Kepala Harian DNPI,  Prof (Hon) Rachmat Witoelar mengatakan strategi nasional ini merupakan bagian dari penjabaran pembangunan ekonomi yang rendah emisi karbon dan pertumbuhan ekonomi.

“Hari ini kita telah mendengar tiga rangkaian dialog yang mengkaitkan bagaimana pentingnya visi masa depan untuk membangun ekonomi yang rendah emisi karbon, sekaligus membangun pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Upaya ini perlu didorong di dalam penciptaan green industry maupun penciptaan lapangan kerja baru,” kata Rachmat Witoelar dalam acara peluncuran strategi nasional ini di Hotel Kartika Candra, Jakarta pada Kamis (29/08).

Rachmat mengatakan berbagai upaya inovatif tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah, tetapijuga oleh para pelaku usaha maupun entitas individual lainnya. “Ini merupakan modalitas yang bias dikapitalisasi untuk mentranformasikan ekonomi Indonesia ke arah pembangunan ekonomihijau,” katanya.

Sedangkan Menko Kesra Agung Laksono, dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Menko Kesra Bidang Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana, Asep Djembar Muhammad  mengajak para pihak untuk mendukung stranas ini dalam sebuah Peraturan Presiden, untuk melengkapiPerpres 61 dan 71 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Penurunan Emisi dan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional

Strategi nasional ini merupakan program dari UN CC: Learn, dimana Indonesia terpilih sebagai salah satu negara percontohan. Pada akhir tahun 2011/awal 2012, Indonesia, bersama-sama dengan Republik Dominika, Uganda, Benin dan Malawi telah terpilih sebagai lima Negaracontoh yang mendapat kesempatan menjadi pilot project pengembangan keterampilan dan latihan SDM untuk mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Negara berkembang.

Kelima negara tersebut berhasil menyisihkan lebih kurang 20 negara berkembang lainnya untukmemperoleh bantuan teknis dari UN CC: Learn, yaitu sebuah kemitraan organisasi multilateral di bawah PBB yang melibatkan lebih dari 30 lembaga lembaga internasional, dan bertujuan untukmeningkatkan pembelajaran perubahan iklim yang efektif, berbasis hasil, dan berkelanjutan.

UN CC: Learn kemudian menunjuk UNITAR (United Nations Institute for Training and Education) sebagai Sekretariat yang mengelola dan menyalurkan bantuan tersebut, danmengembangkan model-model pelatihan dan pengembangan SDM untuk mengatasi mitigasi danadaptasi perubahan iklim di Negara berkembang. Inisiatif UN CC:Learn juga merupakan salah satuperwujudan dari implementasi Artikel 6 Konvensi Kerangka Kerja PBB Tentang Perubahan Iklim atau United Nations Framework Convention on Climate Change  (UNFCCC).

Pada kesempatan yang sama Manager Climate Change Programme UNITAR Angus Mackay mengatakan Indonesia dipilih sebagai salah satu negara percontohan karena Indonesia dinilai menunjukkan komitmen yang kuat dalam penanganan perubahan iklim.  “Indonesia diharapkan dapat mewujudkannya (stranas pengembanganan SDM),” kata Angus.

Untuk pelaksanaan strategi nasional ini, Pemerintah Swiss melalui UNCC:Learn kemudianmenyediakan hibah sebesar lebih kurang USD 180 ribu kepada Indonesia untuk memfasilitasi pengembangan National Climate Change Learning Strategy yang tujuannya untuk menyusunStrategi Nasional Pengembangan Kapasitas SDM untuk mendukung kegiatan aksi mitigasi danadaptasi perubahan iklim.

Kegiatan tersebut terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu Pengembangan Strategi Nasional, Implementasi Strateginya, dan Monitoring dan Evaluasi. Untuk kegiatan yang pertama, UNITAR telah menunjuk Surveyor Indonesia sebagai pelaksanakegiatan.Peluncuran buku ini merupakan bagian akhir dari pelaksanaan kegiatan pertamatersebut, dan telah menghabiskan separuh dari seluruh biaya yang telah dicadangkan.

Strategi Nasional ini disusun dalam waktu yang cukup panjang, yaitu mulai bulan Oktober 2011 (kick-off) sampai dengan Juli 2013 dengan melibatkan konsultan dari Surveyor Indonesia dan pakar dari Kementerian terkait, melalui proses diskusi multi-sektor, dengan wakil-wakil dariKementerian/Lembaga, lembaga UN yang ada di Indonesia, Akademisi, LSM dan para pelaku kuncimitigasi dan adaptasi perubahan iklim lainnya, termasuk kelompok pelaku usaha.

Penyusunannya dilatarbelakangi oleh Perpres 61/2011   tentang Rencana Aksi Penurunan Emisi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan  Perpres 71/2011 tentang Inventarisasi GRK Nasional. Selain itu, jugadengan mencermati Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) yang sampai saat ini masih dalam bentuk draft. Juga dengan mempertimbangkan rencana-rencana lainnya yang terkait dengan perubahan iklim yang ada di setiap Kementerian dan Lembaga Pemerintah. Olehkarena itu, Strategi Nasional ini telah sejalan dan mendukung implementasi target penurunan emisi GRK Nasional yang dicanangkan Presiden RI sebesar 26% sampai 41% dibandingkan dengan BAU (Bussiness as usual) pada tahun 2020.

Output terpenting dari Strategi Nasional ini adalah Prioritas Kegiatan untuk mendukung Aksi Mitigasi dan Adaptasi dalam dua tahun ke depan. Setelah melalui analisa dan serangkaian Focus Group Discussion dan Workshop, disepakati terdapat sekitar 17 prioritas kegiatan yang terkaitdengan pendidikan, latihan, dan peningkatan penyadaran masyarakat untuk perubahan iklim, yang terbagi dalam sektor kehutanan dan lahan gambut, energi dan transportasi, pertanian, industri, dan limbah.

Dari 17 kegiatan prioritas tersebut, dua usulan kegiatan telah disetujui untuk  didanaidan akan dilaksanakan melalui tahap kedua dari proyek UN CC: Lean ini. Sementara sisanya akanditawarkan kepada  berbagai pihak/mitra  yang tertarik untuk mendanainya, baik dari dalamnegeri maupun luar negeri.  (G02)

Jakarta (Greeners) – Sekitar 27 LSM dan organisasi masyarakat sipil yang berbasis di Indonesia, Inggris dan Jerman, mengajukan surat permohonan sebanyak 40 paragraf kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Komisi Pemberantasan Diskriminasi dan Rasial (Convention on the Elimination of Racial Discrimination / CERD) di Jenewa, Swiss.

Surat tersebut berisi desakan kepada Komisi PBB untuk memperhatikan dan mempertimbangkan situasi warga Suku Malind dan masyarakat adat lainnya, yang ada di wilayah pemerintahan Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, melalui prosedur Aksi Mendesak dan Peringatan Dini dari CERD.

Hal tersebut terkait dengan proyek pembangunan pangan nasional Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), yang dianggap 27 LSM tersebut telah mengambil kawasan hutan, padang, areal gambut dan rawa seluas 2,5 juta hektar di kawasan Merauke, Papua.

Dalam rilis Walhi yang diterima Greeners menyebutkan proyek MIFEE itu dianggap mengancam keberlangsung hidup Warga Malind di Merauke, serta ancaman kerusakan lingkungan setempat.

Komisi CERD sendiri telah menyatakan keprihatinanya tentang situasi di Papua melalui surat yang disampaikan kepada misi permanen Indonesia untuk PBB pada 2 September 2011.

Semenjak tahun 2007 hingga 2013, pemerintah telah menerbitkan ijin lokasi dan Rekomendasi untuk akusisi lahan demi kepada 80 perusahaan untuk berbagai jenis bisnis dalam proyek MIFEE dan proyek besar pembangunan jalan, jembatan dan kanal-kanal irigasi untuk mendukung pergerakan barang dan sumber daya ke dan dari proyek MIFEE.

Saat ini, sudah ada sebanyak 20 perusahaan yang aktif dilapangan untuk pengembangan bisnis perkebunan tebu, perkebunan kelapa sawit dan tanaman pangan, serta hutan tanaman industri.

Koalisi 27 LSM tersebut menyatakan proyek MIFEE di Merauke dilaksanakan di tanah adat Suku Malind tanpa sepenuhnya melibatkan dan persetujuan warga suku itu. Y.L. Franky, pimpinan Yayasan PUSAKA — salah satu dari 27 LSM itu — mengungkapkan Orang Malind yang kehidupannya sangat tergantung pada tanah, kawasan hutan, padang dan rawa, telah mengalami kesulitan dan terbatasnya akses untuk memanfaatkan sumber kehidupannya, utamanya pangan.

Franky mengatakan perusahaan-perusahaan pelaksana proyek MIFEE mengambil alih tanah-tanah masyarakat dengan cara curang manipulasi, dengan pemberian ganti rugi yang rendah sebesar Rp. 2000 hingga Rp. 300.000 per hektar untuk waktu selama 35 tahun.

Sedangkan Mohammad Islah, pengkampanye Pangan dan Energi Walhi, mengatakan eksploitasi pembongkaran hutan dan rawa skala luas yang ekstrim, serta menggusur tempat penting Orang Malind telah menimbulkan dampak besar sangat berarti bagi perubahan relasi masyarakat dengan kawasan hidupnya, mengancam kelangsungan kehidupan social ekonomi dan budaya Orang Malind, menurunnya kualitas dan daya dukung lingkungan alam. Tempat bernilai konservasi tinggi kawasan hutan dataran rendah yang spesifik dan perariran rawa luas tempat hidup flora dan fauna endemic tergusur sebelum diteliti dan diketahui manfaatnya bagi kehidupan manusia.

Islah mengatakan hal tersebut menggambarkan situasi gawat yang “membutuhkan perhatian segera untuk mencegah atau membatasi besarnya atau jumlah pelanggaran serius terhadap konvensi (CERD)” dan untuk mengurangi risiko diskriminasi rasial lebih lanjut.

Iklim kekerasan yang meluas dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat di Papua, termasuk diskriminasi yang mengakar di semua tingkat masyarakat, merupakan faktor yang memperburuk yang membuat situasi ini semakin mendesak dan ekstrim untuk melindungi masyarakat adat Papua, untuk mendapatkan perhatian dan pengawasan internasional.

Berdasarkan situasi tersebut, organisasi pemohon meminta dan merekomendasikan sebanyak delapan point kepada komisi CERD untuk melaksanakan prosedur tindakan peringatan dini dan mendesak kepada pemerintah Indonesia untuk menghentikan dengan segera setiap bagian proyek MIFEE yang mengancam kelangsung hidup masyarakat adat dan untuk segera memberikan dukungan kepada masyarakat adat yang terampas alat-alat bertahan hidupnya.

Mereka juga mendesak pemerintah Indonesia menjamin kondisi kerja dalam proyek MIFEE untuk melaksanakan standard pekerja internasional, tidak diskriminatif, serta menghargai atas hak-hak teritorial masyarakat adat setempat.

Mereka mendesak pemerintah Indonesia agar terlibat dalam dialog resmi dengan perwakilan masyarakat adat Papua untuk menyikapi konflik di Papua tanpa kekerasan dan dialog konstruktif.

27 LSM dan organisasi masyarakat itu antara lain terdiri dari Organisasi Pemohon Yayasan Pusaka Jakarta, Sawit Watch Bogor, SKP KAME Merauke, HUMA Jakarta, Yasanto Merauke, Foker LSM Papua Jayapura, Walhi Jakarta, ELSAM Jakarta, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Jakarta,  Greenpeace Indonesia, dsb. (G03)

Jakarta (Greenersmagz) – Disela-sela penyelenggaraan Konferensi PBB tahunan ke-18 perubahan iklim (Conference of the Parties/COP)  UNFCCC di Doha, Qatar, pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang pengelolaan dan penanganan permasalahan lingkungan yang selama ini telah terjalin selama lebih dari 20 tahun mulai dari tahun 1989.

Disebutkan dalam sebuah rilis resmi delegari RI, Memorandum Kerjasama antara Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Jepang ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup Indonesia Balthasar Kambuaya dan Menteri Lingkungan Hidup Jepang Horiyuki Nagahama di Sekretariat Delegasi Jepang di tempat konferensi COP18 di Qatar National Convention Center, Doha, pada Rabu (5/12). Penandatanganan tersebut juga disaksikan oleh Duta Besar Indonesia untuk Qatar Deddy Saiful Hadi.

Usai menandatangani memorandum kerjasama tersebut, Menteri LH Balthasar Kambuaya mengatakan ada dua hal menonjol yang akan dilakukan dalam kerangka kerjasama tersebut yaitu pembentukan Pusat Kajian Kebijakan Lingkungan dan pembentukan Sistem Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional.

Jepang sendiri mempunyai pengalaman dan telah sukses melakukan inventarisasi gas rumah kaca (GRK) dari sektor-sektor pengemisi. Hasil inventarisasi telah membantu KLH Jepang dalam mengidentifikasi sumber emisi GRK dan strategi penanganan perubahan iklim di negaranya.

Melihat keberhasilan itu, Jepang akan membantu Indonesia melalui KLH untuk membentuk Pusat Inventarisasi GRK Nasional yang bertugas untuk mengumpulkan, mengkoordinir, mereview dan melakukan kontrol kualitas inventarisasi GRK yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga yang terkait.

Sedangkan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Jepang Ryutaro Yatsu mengatakan pihaknya melalui badan National Institute of Environmental Studies mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam metodologi, modeling dan pengukurang terhadap dampak perubahan iklim di Jepang bahkan di lingkup Asia. Untuk itu Kementerian Lingkungan Hidup Jepang siap untuk membagi pengetahuan tersebut kepada Indonesia. sekaligus memperkuat Pusat Kajian Kebijakan Lingkungan Hidup yang diharapkan menjadi pusat kajian lingkungan dan perubahan iklim di tingkat Asia Tenggara.

Memorandum kerjasama KLH Jepang dan Indonesia merupakan kerjasama partnership yang setara dengan lingkup kerjasama dalam hal pencemaran udara, pencemaran air, perubahan iklim, manajemen bahan kimia, promosi kesadaran lingkungan, teknologi lingkungan, kota berwawasan lingkungan, perlindungan lapisan ozon dan area kerjasama lain dalam lingkup perlindungan dan perbaikan lingkungan hidup yang akan disepakati bersama Indonesia dan Jepang.
Menteri LH Balthasar Kambuaya mengharapkan dengan penandatanganan memorandum kerjasama yang berlaku selama tiga tahun tersebut, akan lebih meningkatkan kapasitas kerjasama pada berbagai bidang isu lingkungan dan isu perubahan iklim di masa mendatang. (G08)

Sampai saat ini, ia berada dalam jumlah yang sama sejak ia diciptakan. Sedangkan manusia setiap hari jumlahnya bertambah tanpa henti. Sekitar 7 milyar manusia di bumi saat ini membutuhkan kehadirannya setiap saat. Apabila hubungan ini tidak berjalan dengan baik, manusia tentunya menjadi pihak yang sulit untuk bertahan.

Air adalah kehidupan. Air merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Sulit rasanya membayangkan apabila manusia hidup tanpa adanya elemen air. Hampir segala hal yang dilakukan manusia berhubungan dengan air. Bahkan sebuah studi medis yang dirilis pada tahun 1956 oleh seorang ahli bernama Arthur Guyton menyebutkan sekitar 60% dari total berat tubuh seorang manusia mengandung air. (Textbook of Medical Physiology)

Untuk konsumsi air minum  syarat-syarat air minum adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh manusia, terdapat risiko bahwa air ini telah tercemar oleh bakteri (misalnya Escherichia coli) atau zat-zat berbahaya. Walaupun bakteri dapat dibunuh dengan memasak air hingga 100 °C, banyak zat berbahaya, terutama logam, tidak dapat dihilangkan dengan cara ini.

Walaupun air meliputi 70% permukaan bumi dengan jumlah kira-kira 1,4 ribu juta kilometer kubik, namun hanya sebagian kecil saja dari jumlah ini yang dapat benar-benar dimanfaatkan, yaitu kira-kira hanya 0,003%. Sebagian besar air, kira-kira 97%, ada dalam samudera atau laut, dan kadar garamnya terlalu tinggi untuk kebanyakan keperluan. Dari 3% sisanya yang ada, hampir semuanya, kira-kira 87 persennya,tersimpan dalam lapisan kutub atau sangat dalam di bawah tanah.

Baru pada tahun 1992, sekelompok manusia yang tergabung dalam Perserikatan Antar Bangsa atau dikenal dengan PBB dalam penyelenggaraaan United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) merekomendasikan agar ditetapkannya sebuah hari dimana seluruh dunia bisa memperingati pentingnya kelestarian air.

Akhirnya sidang umum PBB menetapkan setiap tanggal 22 bulan Maret sebagai Hari Air Internasional dan 22 Maret 1993 ditandai sebagai pertama kalinya pelaksanaan Hari Air se-Dunia dengan fokus atensi terhadap pentingnya ketersediaan air bersih dan advokasi terhadap pengelolaan sumber air bersih yang berkelanjutan.

“Walaupun air meliputi 70% permukaan bumi dengan jumlah kira-kira 1,4 ribu juta kilometer kubik, namun hanya sebagian kecil saja dari jumlah ini yang dapat benar-benar dimanfaatkan, yaitu kira-kira hanya 0,003%”

Sekjen PBB, Ban Ki-moon, melalui juru bicara PBB, Martin Nesirky mengatakan telah menunjuk Christiana yang merupakan juru runding perubahan iklim San Jose berusia 53 tahun untuk menggantikan Yvo de Boer dari Belanda yang mengundurkan diri pada awal 2010 karena kecewa dengan hasil KTT Perubahan Iklim ke-15 di Kopenhagen, Denmark. Sebagaimana diberitakan KTT tersebut tak mampu menghasilkan keputusan mengikat untuk semua negara peserta.

Christiana, yang merupakan putri dari mantan presiden Kosta Rika, Jose Figueres Ferrer akan mulai menjabat menjadi Sekretris Eksekutif UNFCCC pada 1 Juli mendatang.

Penunjukan Christiana menjadi pucuk pimpinan Badan Dunia urusan perubahan iklim itu mendapat komentar dan sambutan dari berbagai kalangan, salah  satunya dari WWF internasional.

“Kami memberi selamat kepada Figueres. Ini merupakan saat yang genting untuk sekretariat UNFCC dan dia berjanji untuk menjadi pemimpin yang menginspirasi yang dapat menjadi sebuah dialog politk tingkat tinggi yang membahas elemen kritis dari sebuah perjanjian perubahan iklim di Cancun, Meksiko pada Desember mendatang,” kata pemimpin Inisiatif Iklim Global WWF, Kim Carstensen.

Kim mengatakan Christiana akan membawa semua pengalamannya dengan kalangan pemerintahan, bisnis dan komunitas sipil, dan pada saat bersamaan membawa perspektif dari sebuah pemerintahan negara berkembang.

“Latar belakang Figueres akan memperkuat kepercayaan antara negara-negara dan akan mendorong untuk sebuah perjanjian perubahan iklim yang ambisius,” lanjut Kim.

WWF berjanji akan bekerjasama di masa mendatang dengan Sekretaris Eksekutif UNFCCC yang baru tersebut. (ri)

Sekjen PBB, Ban Ki-moon, melalui juru bicara PBB, Martin Nesirky mengatakan telah menunjuk Christiana yang merupakan juru runding perubahan iklim San Jose berusia 53 tahun untuk menggantikan Yvo de Boer dari Belanda yang mengundurkan diri pada awal 2010 karena kecewa dengan hasil KTT Perubahan Iklim ke-15 di Kopenhagen, Denmark. Sebagaimana diberitakan KTT tersebut tak mampu menghasilkan keputusan mengikat untuk semua negara peserta.

Christiana, yang merupakan putri dari mantan presiden Kosta Rika, Jose Figueres Ferrer akan mulai menjabat menjadi Sekretris Eksekutif UNFCCC pada 1 Juli mendatang.

Penunjukan Christiana menjadi pucuk pimpinan Badan Dunia urusan perubahan iklim itu mendapat komentar dan sambutan dari berbagai kalangan, salah  satunya dari WWF internasional.

“Kami memberi selamat kepada Figueres. Ini merupakan saat yang genting untuk sekretariat UNFCC dan dia berjanji untuk menjadi pemimpin yang menginspirasi yang dapat menjadi sebuah dialog politk tingkat tinggi yang membahas elemen kritis dari sebuah perjanjian perubahan iklim di Cancun, Meksiko pada Desember mendatang,” kata pemimpin Inisiatif Iklim Global WWF, Kim Carstensen.

Kim mengatakan Christiana akan membawa semua pengalamannya dengan kalangan pemerintahan, bisnis dan komunitas sipil, dan pada saat bersamaan membawa perspektif dari sebuah pemerintahan negara berkembang.

“Latar belakang Figueres akan memperkuat kepercayaan antara negara-negara dan akan mendorong untuk sebuah perjanjian perubahan iklim yang ambisius,” lanjut Kim.

WWF berjanji akan bekerjasama di masa mendatang dengan Sekretaris Eksekutif UNFCCC yang baru tersebut. (ri)