Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama komunitas, organisasi maupun asosiasi yang fokus pada pendakian gunung tengah menyusun pedoman prosedur pendakian bersih sampah untuk para pecinta alam yang ingin mendaki gunung baik di kawasan Taman Nasional maupun di luar kawasan Taman Nasional.

Kepala Subdirektorat Barang dan Kemasan KLHK Ujang Solihin Sidik kepada Greeners mengakui bahwa permasalahan sampah memang sangat luas. Selain di perkotaan, sampah di laut dan gunung masih menjadi persoalan yang sulit diatasi. Salah satu upaya untuk mencari solusi bagaimana para pendaki tidak lagi menjadi penyebab utama menumpuknya sampah digunung, maka para pendaki harus mulai diberikan pedoman agar pendakian yang dilakukan tidak merugikan alam dan vegetasi di gunung.

“Kita akan mendorong agar pedoman ini harus dipatuhi dan menjadi panduan bagi para pendaki secara umum agar naik gunung itu jangan lagi ‘nyampah’ gitu loh. Pendekatannya ya bagaimana mengubah perilaku para pendaki ini nantinya. Kami targetkan akhir tahun 2017 pedomannya selesai,” terang pria yang akrab disapa Pak Uso ini, Jakarta, Rabu (29/03).

BACA JUGA: Standarisasi Pelayanan Jasa, Pemandu Gunung Kini Diminta Bersertifikat

Soma Suparsa, anggota Wanadri atau Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung yang juga terlibat dalam penyusunan pedoman tersebut, mengapresiasi pembentukan pedoman prosedur pendakian bersih sampah ini. “Pembentukan pedoman ini sangat perlu sekali. Walau terlambat, tapi ya tidak apa-apa. Kita masih butuh pedoman ini, apalagi inisiatornya sudah ada,” ujarnya.

Ia berharap nantinya pedoman ini mampu dijadikan acuan bagi pembuatan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur maupun Peraturan Desa terkait pariwisata gunung. Namun sebelum regulasi resmi dari pemerintah keluar, ia meyakini kalau pedoman ini nantinya bisa dijadikan panduan bagi semua pihak dalam melakukan pendakian.

Terkait masalah perilaku para pendaki, Kang Soma, panggalian akrabnya, justru mempertanyakan esensi dasar atau tujuan yang ingin dicapai oleh para pendaki belakangan ini. Menurutnya, tiga tujuan dasar mendaki gunung sudah tidak terlihat lagi dari para pendaki saat ini.

“Kalau menurut saya tujuan naik gunung itu kan ada tiga. Satu, sebagai pendidikan atau mengedukasi diri. Lalu kedua, sebagai rasa syukur kepada Tuhan dan ketiga itu penelitian. Kalau kita punya tujuan yang jelas, maka perilakunya pasti akan jelas. Nah tujuan ini yang saya rasa sudah berkurang. Sekarang naik gunung hanya untuk eksistensi saja sehingga perilakunya tidak terkontrol,” katanya.

BACA JUGA: Taman Nasional Gunung Rinjani Terapkan Sistem Baru Bagi Pendaki Pada 2017

Salah satu cara mengurangi tumpukan sampah di gunung pun bisa dilakukan dengan membatasi pendakian. Bima Saskoundra, Ketua Bidang Organisasi, Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia (APGI) mengatakan, pembatasan pendaki ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, lanjut Bima, dari pembatasan jumlah pendaki, bisa dari rentang waktu pendakian atau bisa juga dari jumlah izin hari pendakian dan ada juga penutupan recovery gunung.

“Gunung Gede mengaplikasikannya dua, rentang waktu dan jumlah pengunjung. Untuk izin harian, Gunung Gede hanya memberi izin naik itu dua hari satu malam karena izin juga mereka kunci. Recovery gunung di Gunung Gede itu di tanggal 1 Januari sampai 31 Maret gunung ditutup. Bulan Agustus juga ditutup, itu udah mengurangi empat bulan dalam satu tahun. Jadi, hanya ada 8 bulan dalam satu tahun kita bisa naik gunung,” katanya.

Menurut Bima, hingga saat ini gunung-gunung yang disiplin dalam menerapkan jumlah pengunjung, lama pendakian dan bulan pendakian hanya Gunung Gede, Jawa Barat. Gunung Semeru sendiri, lanjutnya, sudah disiplin terhadap jumlah pendaki dan bulan pendakian. Namun hari pendakian masih belum disiplin karena memang variannya berbeda. Sedangkan Gunung Rinjani sedang disusun aturan-aturannya. “Gunung-gunung yang lain saya belum lihat disiplinnya,” katanya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) terus berupaya dalam meningkatkan kemampuan serta kapasitas masyarakat lingkar Rinjani sebagai penyedia jasa pemanduan gunung (guide dan porter) di TNGR agar ada standarisasi pelayanan dalam menyediakan jasa pemanduan di Gunung Rinjani.

Kepala Taman Nasional Gunung Rinjani Agus Budi kepada Greeners mengatakan bahwa standarisasi pelayanan ini dibutuhkan oleh TNGR agar para pemandu gunung mengerti dan paham akan sistem keamanan dalam memandu tamu. Selain itu, penanganan logistik dan sampah juga harus diketahui agar selama memandu tamu para pemandu gunung tidak malah merusak gunung itu sendiri.

“Paling utama adalah standar safety-nya ya, keamanan dalam membawa tamu. Lalu bagaimana pemandu ini juga bisa mengatasi masalah sampah yang mereka bawa,” katanya, Jakarta, Senin (27/03).

Sebagai bentuk upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas penyedia jasa pemanduan gunung ini, maka pada tanggal 27 Februari hingga 1 Maret 2017 serta tanggal 2 hingga 4 Maret 2017, Balai TNGR telah melaksanakan kegiatan Pelatihan Guide dan Porter di dua lokasi, yaitu Resort Senaru dan Resort Sembalun dengan jumlah 100 orang peserta.

BACA JUGA: Longsor di Lereng Bromo, Ribuan Kepala Keluarga Krisis Air Bersih

Agus menjelaskan, pelatihan ini dilaksanakan untuk memenuhi standar keterampilan penyedia jasa wisata dalam memberikan pelayanan pengunjung yang akan melakukan pendakian. Sertifikat yang diperoleh oleh peserta pelatihan akan dijadikan syarat untuk memperoleh sertifikasi keahlian dari Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia (APGI) yang dipergunakan sebagai syarat penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Wisata Alam (IUPJWA).

“Nantinya ini akan ada tiga angkatan. Dari tiga ini, nanti akan dipilih 100 orang terbaik untuk diikutkan ujian kompetensi yang diadakan oleh BNSP (Badan Nasional Standarisasi Profesi) untuk mendapatkan sertifikat keahlian. Kenapa 100 orang? Karena kita dapat bantuan dari Kementerian Pariwisata untuk membiayai uji kompetensi ini sebanyak 100 orang. Setelah lulus uji kompetensi ini, nanti mereka akan mendapat sertifikat keahlian yang berlaku di seluruh dunia. Khusus untuk sertifikasi pemandu gunung (guide dan porter) di TNGR ini yang pertama,” katanya menambahkan.

Pelatihan ini dilakukan bekerjasama dengan APGI dan instansi terkait. Materi yang disampaikan adalah kebijakan pengelolaan pariwisata di NTB, kebijakan pengelolaan wisata alam di TNGR, teknik pemanduan umum, character building, hospitality, teknik mountenering, pelayanan berkarakter budaya lokal, P3K dan SAR dengan narasumber berasal dari APGI, BASARNAS, Forum Citra Wisata Rinjani, Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR).

BACA JUGA: Tarif Deposit Sampah di Gunung Rinjani Belum Ditetapkan

Ketua APGI Ronie Ibrahim mengatakan, sertifikat yang dikeluarkan dari pelatihan tersebut adalah sertifikat kehadiran dan bukan sertifikat dari BNSP. Pelatihan dasar yang dilakukan kemarin pun, katanya, dilakukan secara umum tanpa melihat apakah ada peserta yang sudah pernah mengikuti pelatihan sejenis atau belum.

“Nantinya diharapakan dalam waktu tidak terlalu lama, semua pekerja pemandu gunung di TNGR ini memiliki standarisasi yang sama karena dilatih dengan silabus dan materi yang sama. Nanti dari situ akan disertifikasi lagi berapa orang yang telah memenuhi standar untuk sertifikasi BNSP-nya,” ujar Ronie.

Menurut Ronie, pemandu gunung atau orang-orang yang bekerja di gunung sebelumnya adalah profesi ilegal atau tidak resmi. Sejak 2009, Depnaker bekerjasama dengan BNSP dan kementerian terkait terus menciptakan profesi-profesi baru. Profesi baru ini dibuat terukur dan berkompetensi. Misalnya, profesi pijat refleksi yang sudah ada sejak puluhan tahun lamanya, hanya saja tidak diakui sebagai profesi formal atau legal.

“Ini pekerjaan yang berbasis pada pengalaman, tidak ada sekolahnya. Pekerjaan mereka timbul berdasarkan pengalaman kerja. Nah sekarang pekerjaan-pekerjaan itu disertifikasikan oleh pemerintah. Jadi tahun 2015, Kementerian Pariwisata sudah mengeluarkan Peraturan Menteri bahwa pemandu gunung adalah profesi yang sudah diakui oleh Kementerian Pariwisata. Setelah ini, biasanya akan ada lagi Permen lanjutan misalnya pemandu gunung wajib bersertifikat. Nah kalau sudah wajib, berarti pemandu gunung yang tidak bersertifikat berarti kan jadi pekerja ilegal,” katanya.

Penulis: Danny Kosasih