(Greeners) – Disadari atau tidak, kegiatan berbelanja turut menyumbang emisi karbon yang sangat besar pada Bumi. Dari kegiatan berbelanja kita bisa membayangkan berapa banyak sampah yang dihasilkan dari semua produk yang kita beli dan nantinya akan dibuang di tempat pembuangan akhir. Sudah saatnya bagi kita untuk lebih bertanggung jawab atas timbulan sampah kita sendiri dan mulai membuat perubahan atas pola konsumsi kita dimulai dari cara kita berbelanja. Berikut ini adalah lima cara belanja ramah lingkungan dari Greeners.

1. Pertimbangkan untuk tidak menggunakan kendaraan bermotor

Kita semua tahu bahwa kendaraan bermotor berkontribusi pada peningkatan emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim. Jadi, jika Anda ingin membuat perubahan kecil untuk lingkungan, pastikan untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi Anda. Menggunakan transportasi umum merupakan pilihan yang lebih baik jika tempat Anda berbelanja jaraknya cukup jauh, dan menggunakan sepeda atau berjalan kaki merupakan pilihan terbaik jika tempat berbelanja yang dituju dekat dengan tempat tinggal Anda. Selain menghemat pengeluaran, bersepeda atau berjalan kaki itu menyehatkan bukan?

2. Berbelanja di toko terdekat

Minimarket atau toko kelontong yang ada di lingkungan sekitar biasanya menyediakan berbagai produk kebutuhan pokok sehari-hari yang cukup lengkap. Tidak ada salahnya pula membeli hasil panen petani lokal di warung terdekat. Banyak keuntungan yang Anda dapatkan tentunya, selain mendapatkan produk organik yang lebih segar, produk yang Anda beli mungkin harganya lebih terjangkau daripada di supermarket.

(Selanjutnya…)

(Greeners) – Penelitian menunjukkan jumlah anak-anak dan remaja yang mengalami obesitas atau kegemukan meningkat sepuluh kali lipat di seluruh dunia hanya dalam waktu 40 tahun. Berdasarkan laporan gizi global atau Global Nutrition Report (2014), Indonesia termasuk ke dalam 17 negara yang memiliki tiga permasalahan gizi sekaligus, yaitu stunting (pendek), wasting (kurus), dan juga overweight (obesitas).

Bisa dibilang obesitas adalah penyebab utama banyak penyakit di kemudian hari. Seperti yang dilansir pada situs IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia), banyak penelitian yang menunjukkan bahwa obesitas pada masa anak berkaitan dengan kejadian obesitas pada masa dewasa.

Salah satu penelitian yang menguatkan hal ini adalah studi yang dilakukan oleh DR. Made Darawati, STP, M.Sc et al. (2016). Dari hasil penelitian dosen jurusan gizi, Poltekkes Kemenkes Mataram ini disimpulkan bahwa kegemukan, terutama obesitas, khususnya di usia rema­ja dapat berisiko 10 kali lipat daripada obesitas orang de­wasa. 

Data tahun 2013 dari WHO (World Health Organization) menunjukkan persentase obesitas anak di Indonesia termasuk tertinggi di ASEAN, yakni sebesar 12 persen. Bila dirinci, ada 17 juta anak yang mengalami obesitas di ASEAN, hampir 7 jutanya berasal dari Indonesia. Data tersebut juga didukung dengan rilis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

Pada Januari 2017 Kementerian Kesehatan mengeluarkan rilis terkait bahaya obesitas yang kerap dimulai sejak usia dini. Data tersebut menggambarkan bahwa 8 dari 100 anak di Indonesia mengalami obesitas. Obesitas anak yang dihitung berdasarkan indeks massa tubuh dibandingkan usia (IMT/U) pada kelompok anak usia 5-12 tahun besarnya 8% dengan prevalensi tertinggi terdapat di wilayah DKI Jakarta.

Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa makin dini seorang anak mengalami obesitas, makin rendah usia harapan hidupnya akibat menderita penyakit-penyakit kronis degeneratif seperti diabetes mellitus tipe 2, penyakit jantung, stroke dan kanker. Pada masa anak dan remaja, obesitas juga dapat mengakibatkan hipertensi, sleep apnea, masalah pernapasan, masalah postur dan perkembangan tulang ekstremitas, masalah psikososial, masalah hormonal dan sistem reproduksi, alergi dan hipersensitivitas dan masih banyak lagi.

Pola Asuh dan Anggapan yang Salah

Dari sumber yang telah dikumpulkan, faktor-faktor pemicu tingginya angka obesitas pada anak dan remaja antara lain kualitas makanan yang dikonsumsi, pola makan yang kurang baik (seperti melewatkan sarapan), kurangnya aktivitas fisik, faktor genetik, hormonal, dan lingkungan. Penderita kegemukan memiliki pertahanan antioksidan yang lebih rendah dibanding yang memiliki berat badan normal.

Selain itu pola asuh orang tua (terutama pola pemberian makan) sejak anak usia balita juga turut mempengaruhi. Mulai dari rendahnya ASI Eksklusif karena tergoda memberikan susu formula yang tinggi lemak dan mengandung gula, sampai pada pemberian makanan rendah protein namun tinggi gula, garam, dan lemak seperti yang terdapat pada makanan instan.

Hingga saat ini masih banyak orang yang berpendapat bahwa anak yang gemuk itu sehat. Menurut Direktur Gizi Masyarakat Kemenkes, Doddy Izwardi, perlu adanya perubahan pemahaman di masyarakat bahwa anak yang gemuk tentu sehat. “Dahulu masyarakat bangga punya anak gemuk, pipinya montok. Tapi saat anaknya sudah besar malu ingin kurus, tapi susah,” ujar Doddy. Melihat dari kasus tersebut diperlukan upaya untuk mengurangi tingkat obesitas pada anak dan remaja.

Modifikasi Diet dengan Pangan Nabati

Darawati et al. (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengembangan Pangan Fungsional Berbasis Pangan Lokal sebagai Produk Sarapan untuk Remaja Gemuk”, menerangkan bahwa penanganan permasalahan obesitas atau kegemukan pada anak dan remaja dapat dilakukan dengan modifikasi diet. Diet dengan mengonsumsi pangan nabati menjadi solusi yang baik untuk mengurangi berat badan.

Beberapa studi telah membuktikan adanya hubungan yang kuat antara diet kaya pangan nabati dengan kesehatan. Pangan nabati memiliki kandungan fitokimia, vitamin, antioksidan, dan serat pangan (Darawati, et al. 2016). Disamping itu pendekatan konsumsi pangan nabati akan lebih memiliki dampak positif secara ekologis.

Bukti-bukti yang berkembang juga menunjukkan pola makan pangan nabati dapat membantu lebih baik dalam mengelola atau mengurangi risiko berkembangnya penyakit, termasuk diabetes, penyakit jantung, kolesterol tinggi, dan demensia. Ahli gizi Dr Rosemary Stanton seperti dikutip pada laman republika.co.id, mengatakan bahwa pola makan yang mengutamakan nabati, dengan atau tanpa mengonsumsi bahan pangan hewani, adalah pendekatan yang sehat.

Pangan nabati berkontribusi terhadap ke­seimbangan reaksi oksidasi reduksi dan memerangkap secara langsung atau menetralisir radikal bebas, dan anti inflamasi. Sumber pangan nabati juga mudah didapat dan diolah menjadi aneka makanan berat juga ringan yang dapat menggugah selera. Anda tidak perlu khawatir untuk mengubah bahan pangan nabati menjadi makanan yang lezat dengan memperhatikan cara memasaknya.

Penulis: Sarah R.Megumi

Seringkali kita merasa begitu haus setelah menikmati makanan manis seperti kue, es krim, ataupun permen. Biasanya tenggorokan akan terasa kering. Ternyata, reaksi ini dikenal dengan istilah post-dessert thirst. Post-dessert thirst merupakan hal yang wajar terjadi setelah mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung gula. Lalu, mengapa reaksi haus tersebut bisa terjadi pada tubuh kita?

Dr. Caroline Apovian, seorang profesor dari Departemen Endokrinologi, Diabetes, dan Gizi di Boston University School of Medicine di Amerika Serikat, menyatakan bahwa rasa haus tersebut disebabkan oleh meningkatnya kadar gula darah di dalam tubuh.

“Ketika gula masuk ke dalam sistem pencernaan tubuh kita, gula akan masuk ke dalam lambung terlebih dahulu. Setelah itu, ia akan masuk ke sistem aliran darah. Ketika partikel gula mulai masuk ke dalam darah, air akan bergerak keluar dari sel-sel tubuh dan masuk ke dalam darah,” papar Caroline seperti dilansir dari Health.

Sesaat setelah sel-sel tubuh kehilangan kandungan air, sel-sel tersebut akan mengirimkan sinyal kepada otak yang berisi informasi bahwa mereka membutuhkan lebih banyak air. Maka hasilnya, tenggorokan kita akan terasa begitu kering dan kita akan merasa begitu haus. Kita akan memiliki keinginan untuk meminum lebih banyak air.

“Rangkaian dari proses tersebut (proses di mana gula masuk ke dalam tubuh dan dapat menyebabkan rasa haus) terjadi dalam jangka waktu yang singkat. Glukosa diserap oleh usus dan mengalir melalui pembuluh darah dalam durasi yang begitu cepat, sehingga kita dapat merasa haus setelah 5 hingga 10 menit sesaat setelah mengonsumsi makanan atau minuman yang manis,” katanya.

Untuk mengatasi rasa haus setelah kita mengonsumsi makanan atau minuman yang manis, Caroline menyarankan bahwa lebih baik kita langsung meminum segelas air putih. Jauhi minuman manis seperti teh manis, jus, cokelat panas, ataupun minuman manis lainnya. Pasalnya, meminum minuman manis setelah mengonsumsi makanan yang mengandung gula memberikan efek yang tidak baik bagi tubuh. Selain itu, rasa dahaga juga tidak akan terpuaskan dengan mengonsumsi minuman manis. Nantinya, kita justru akan merasa lebih haus lagi.

“Minum minuman manis setelah mengonsumsi makanan yang mengandung gula hanya akan membuat sistem keseimbangan energi pada tubuh menjadi kacau. Selain itu, jumlah kalori berlebih yang didapatkan dari gula dapat menumpuk di dalam tubuh kita,” pungkasnya.

Penulis: Anggi Rizky Firdhani

Jakarta (Greeners) – Penerapan produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab perlu peran serta semua pihak, baik oleh pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat. Penerapannya pun dapat dilakukan dalam berbagai aspek, mulai dari sektor energi hingga perhutanan.

Dari pihak pemerintah, Kasubdit Pengolahan Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, Sri Wahyuni menjelaskan bahwa salah satu cara agar masyarakat melakukan produksi yang bertanggung jawab adalah dengan membimbing masyarakat dalam mengelola perhutanan sosial.

“Masyarakat itu kita dampingi, kita ajari bagaimana dia bisa mengelola sumber daya yang ada di lokasinya tersebut, dan bagaimana kita mengefisienkan sumber daya yang ada dalam kawasan tersebut,” kata Sri dalam forum diskusi Indonesia Resource Efficient and Cleaner Production (RECP) di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, pada Kamis (27/04).

BACA JUGA: Pola Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab Harus Mulai Diperhatikan

Menurut Sri, pihaknya telah berupaya untuk meningkatkan kelembagaan yang ada di masyarakat agar dapat mengelola berbagai tanaman menjadi produk-produk hasil hutan bukan kayu, misalnya jamu dan madu hutan. Pengelolaan ini pun dilakukan semaksimal mungkin untuk meminimalkan timbulan sampah. Untuk kebutuhan tersebut, lanjutnya, pemerintah sudah menyediakan lahan untuk dikelola.

“Sebanyak 869,12 hektare lahan sudah pemerintah berikan ke masyarakat untuk dikelola dan tidak untuk dijualbelikan. Lahan ini boleh digunakan untuk masyarakat untuk berwirausaha,” katanya.

Mengenai lahan untuk wirausaha bagi masyarakat ini telah diatur dalam Pasal 56 dan 59 Permen LHK No. P83/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2016. Sri menambahkan, dalam peraturan ini disebutkan pula bahwa lahan tersebut tidak boleh ditanami sawit karena sawit tidak ramah lingkungan.

BACA JUGA: Pemerintah Mulai Merinci Implementasi NDC Indonesia

Selain pengelolaan hutan, konsumsi energi juga ditekankan agar dilakukan secara bertanggung jawab. Haris Sukamto, Kepala Rumah Tangga Direktorat Jenderal Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, mengatakan, jika dikaitkan dengan RECP, cara produksi dan pola konsumsi energi menjadi dua hal yang perlu diperhatikan.

“Kaitannya dengan production efficiency, di sisi suplainya, kita harus mempunyai pengelolaan energi yang baik supaya yang kita tambang itu sebanyak mungkin kita gunakan, jangan banyak yang terbuang. Kemudian dari sisi (ketersediaan) energi itu bagaimana kita mengurangi energi kita, tetapi kebutuhan kita tetap terpenuhi,” kata Haris.

Ia menyontohkan beberapa cara sederhana untuk melakukan efisiensi energi, salah satunya penggunaan penyejuk ruangan atau air conditioner (AC). “Kalau di rumah sudah punya AC, setting-nya jangan terlalu dingin karena standarnya itu 24-25 derajat Celcius saja. Jangan di-setting 18 derajat kemudian pakai jaket. Itu namanya buang-buang energi. Karena kalau kita menurunkan 1 derajat saja, itu pertambahan energinya naik 6 persen yang berarti konsumsi listriknya juga naik 6 persen,” jelas Haris.

Konsolidasi untuk SDGs

Dalam acara yang sama, Kepala Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan KLHK Noer Adi Wardojo menambahkan bahwa forum Indonesia RECP ini diperlukan untuk melihat sejauh mana pelaku usaha melakukan produksi yang bertanggung jawab.

“Ini dalam rangka kita melihat resource efficient sudah sampai mana, yang ada di kebijakan pemerintah, bisnis dan masyarakat. Ini perlu kita lihat karena sekarang kita akan konsolidasi menyiapkan memasuki kelangsungan pelaksanaan Sustainable Development Goals, (SDGs), atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan” ujar Adi.

Indonesia, lanjutnya, sedang dalam persiapan untuk meresmikan pelaksanaan SDGs. Namun, bukan hanya produsen, pemerintah juga menekankan masyarakat sebagai konsumen untuk mengonsumsi produk secara bertanggung jawab.

“Kabar yang terbaru kami peroleh dari Bappenas adalah direncanakan bulan depan akan di launching oleh pemerintah Indonesia. Kita gunakan kesempatan ini untuk kita update status dari resource efficient and cleaner production maupun juga konsumsi ramah lingkungan. Kita jadikan ini sebagai masukan bagi kementerian Indonesia untuk masuk SDGs kita punya apa. Kita siapkan sinkronisasi dari rencana kerja kita bersama dari pemerintah, bisnis maupun dari inisiatif komunitas atau LSM,” pungkasnya.

Penulis: Ayu Ratna Mutia/Renty Hutahaean

Jakarta (Greeners) – Permasalahan lingkungan yang terus muncul hingga saat ini, tidak terlepas dari pola produksi dan konsumsi yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu diperlukan komitmen perubahan pada produsen dan konsumen melalui pemanfaatan sumberdaya secara efisien.

Ditemui di sela pelaksaanaan acara Resource Efficient and Cleaner Production (RECP) Expo dan Forum 2017, Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Hubungan Antar Lembaga, Pusat dan Daerah Ilyas Assaad mengatakan bahwa pemanfaatan sumberdaya secara efisien merupakan implementasi dari Sustainable Consumption and Production (SCP) atau pola konsumsi dan produksi bertanggung jawab.

SCP ini, katanya, adalah upaya perwujudan perubahan secara terpadu dan sistematis dari pola sebelumnya yang tidak ramah lingkungan dan tidak berkelanjutan oleh semua pemangku kepentingan secara global. Diharapkan SCP dapat memberikan multimanfaat penting, berupa perubahan pola konsumsi masyarakat yang bertanggung jawab, efisien dan ramah lingkungan.

“Apalagi, kapasitas industri barang dan jasa serta inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang ramah lingkungan terus bertumbuh setiap saat,” terang Ilyas kepada Greeners, Jakarta, Jumat (28/04).

BACA JUGA: Pemerintah Mulai Merinci Implementasi NDC Indonesia

Pemerintah, terusnya, saat ini tengah menyiapkan kebijakan, program dan instrumen dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, disamping pengembangan dan penyediaan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Penerapan SCP ini memerlukan praktik dan inovasi iptek terkait pemanfaatan sumberdaya secara efisien, pencegahan dan pengurangan pencemaran ke lingkungan serta meminimalkan risiko dampak kesehatan bagi konsumen dan masyarakat.

Oleh karenanya, masyarakat, industri bahkan sektor pemerintahan perlu mengubah pola konsumsi dan produksinya karena kondisi dan ketersediaan sumber daya alam (SDA) yang semakin terbatas. Komitmen konsumsi dan produksi berkelanjutan juga ditetapkan agar produk dan pola konsumsi mampu berwawasan lingkungan.

Menurut Ilyas, komitmen ini selaras dengan tujuan ke-12 pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goal’s (SDG’S). Ia mengatakan, tujuan pembangunan poin 12 terkait produksi dan konsumsi berkelanjutan ialah menyangkut efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, mengurangi dampak negatifnya dan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

“Kita siap kawal tujuan pembangunan berkelanjutan itu, apalagi mandat ke 12 SDG’S ini juga menjadi harapan dunia ke depan. Sebab saat ini pemanfaatan sumber daya alam masih boros,” tuturnya.

BACA JUGA: Pengelolaan Limbah dan Sampah, Teknologi Ramah Lingkungan Sangat Diperlukan

Kepala Pusat Standarisasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, Noer Adi Wardojo, menambahkan, konsep keterpaduan ekonomi dan lingkungan sebenarnya sudah mulai digalakkan KLHK sejak tahun 2002. Dalam konsep itu pembangunan ekonomi wajib mempertimbangkan aspek berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Saat ini, lanjut Adi, KLHK sedang mengkaji mekanisme insentif dan disinsentif bagi perusahaan yang melakukan dan tidak melakukan efisiensi dalam proses produksi dan menghasilkan produk ramah lingkungan. Skema insentif yang dimaksud bisa berupa penghargaan seperti green industry dan Proper. Praktik baik lainnya juga akan diukur dan tingkatkan misalnya ketika menghasilkan produk ramah lingkungan yang tentunya bisa diberi ekolabel.

“Terkait skema insentif entah berbentuk insentif moneter atau yang lain itu masih dikaji. Peraturan pemerintahnya pun masih digodok,” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih