Jakarta (Greeners) – Dalam rangka mendukung percepatan pengembangan bahan baku obat maupun produk biologi di Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) membentuk Konsorsium Vaksin dan Pengembangan Produk Biologi Lainnya. BPOM menilai konsorsium ini wujud dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk memajukan industri farmasi.

Kepala BPOM, Penny K. Lukito mengatakan industri farmasi Indonesia masih mengimpor sekitar 90 persen bahan baku obat. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), Paket Kebijakan Ekonomi XI, Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2017.

“Bentuk dari implementasi kebijakan tersebut ialah salah satunya Pencanangan Komitmen Konsorsium Vaksin dan Produk Biologi Lainnya yang diikuti dengan penyerahan sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) untuk Unit Transfusi Darah (UTD) serta sertifikat CPOTB industri bahan baku obat,” ujar Penny saat ditemui di Hotel Swiss Bell, Jakarta, Kamis (13/12/2018).

BACA JUGA: BPOM Dukung Jamu dan Herbal Indonesia Lewat Program CPOTB 

Penny mengatakan dukungan pemerintah dalam bentuk konsorsium ini sangat penting mengingat pada saat yang sama juga telah terjadi pergeseran tren penyakit, dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular. Hal ini berdampak pada perubahan tren terapi di mana pengobatan dengan produk-produk biologi hasil inovasi akan terdepan, antara lain Advance Therapy Medicinal Products (ATMPs) atau disebut terapi gen, sel punca, pengembangan produk darah dan berbagai jenis vaksin.

“Untuk vaksin yang akan dibuat dan untuk penyakit apa belum ditentukan, maka itu akan berproses dalam konsorsium ini karena vaksin disesuaikan oleh penyakit yang berkembang saat ini dan harus ada pemikiran lebih dalam. Tentunya akan dibuat pilot project jika sudah ditentukan vaksin apa yang ingin kita kembangkan untuk percepatan terbentuknya vaksin tersebut,” ujar Penny.

BACA JUGA: BPOM Bentuk Konsorsium Nasional untuk Mengembangkan Fitofarmaka Indonesia 

Penny mengatakan di acara konsorsium ini juga akan membahas fitofarmaka, obat berbahan alam yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi bahan baku obat. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa banyak, maka itu fitofarmaka terus didorong agar bisa menjadi produk obat dan investasi untuk bahan baku obat di Indonesia.

“Fitofarmaka ini bentuk pengobatan yang sangat tren ke depannya, oleh karena itu kita berani untuk membentuk konsorsium ini untuk mendorong fitofarmaka berkembang. Kita membutuhkan konsorsium karena kita masih membutuhkan dorongan untuk sumber anggaran pengembangan riset dan uji kliniknya,” jelas Penny.

Penny mengakui kalau untuk pengembangan sebuah bahan baku obat memang dibutuhkan dana yang sangat besar. Maka itu tujuan lain dari konsorsium ini dibuat untuk menjalin dan membangun koordinasi antar kementerian lembaga terkait, rumah sakit, perguruan tinggi, lembaga penelitian, industri farmasi, serta pengusaha swasta untuk bekerjasama memajukan farmasi di Indonesia.

Di samping itu, tujuan konsorsium vaksin dan produk biologi ini membangun koordinasi untuk hilirisasi atau pemanfaatan hasil penelitian melibatkan kementerian atau lembaga, rumah sakit, perguruan tinggi, lembaga penelitian, industri farmasi, organisasi profesi, serta UTD.

“Harapannya terjalin koordinasi antar instansi dalam kerangka sinergisme akademisi, industri, pemerintah kunci keberhasilan hilirisasi atau pemanfaatan hasil penelitian menjadi produk biologi yang aman, berkhasiat dan bermutu yang siap dipasarkan dengan harga terjangkau,” kata Penny.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Dalam rangka mendukung Nawa Cita dan menjalankan Peta Jalan Pembangunan Jamu tahun 2011-2025, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) secara berkesinambungan melakukan pembinaan teknis dan fasilitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) jamu melalui program Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB). Dengan program ini diharapkan UMKM bisa memproduksi jamu yang memenuhi persyaratan dan standar keamanan, manfaat dan mutu serta memiliki daya saing.

Berdasarkan data pengawasan BPOM RI, sebagian besar UMKM jamu di Indonesia yang berjumlah 83% dari total sarana produksi obat tradisional belum mampu memenuhi persyaratan CPOTB karena belum dapat menerapkan higienis, sanitasi, dan dokumentasi dalam proses produksinya.

“Untuk itu dalam rangka pengembangan UMKM jamu, tahun 2018 ini BPOM menginisiasi Program Terpadu Lintas Kementerian/Lembaga Pengembangan UMKM Berdaya Saing. Program ini berupa kegiatan pendampingan UMKM jamu yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai pilot project pertama,” ujar Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito di Gedung Smesco, Jakarta, Rabu (12/12/2018).

BACA JUGA: Senyawa Episitoskirin A dari Jamur Endofit Dikembangkan untuk Antibiotik 

Penny menjelaskan bahwa pelaksanaan pendampingan terhadap UMKM jamu dilakukan melalui koordinasi dan advokasi dengan lintas sektor terkait, pelatihan kader fasilitator pendamping, serta pembinaan dan pelatihan teknis bagi UMKM jamu dalam CPOTB. Seluruh kegiatan ini dilaksanakan sepanjang tahun 2018.

“Dengan CPOTB bisa membuat jamu bisa lebih baik ke depannya karena diketahui saat ini perkembangan jamu sudah besar dan sangat maju dengan inovasi-inovasi yang dimunculkan sehingga jamu menjadi dikenal, kemudian diminum dan mudah ditemui di mana-mana,” ujar Penny.

Menurut Penny, generasi muda juga harus diperkenalkan dengan jamu. Alasannya, selain menjadi media untuk memperkenalkan warisan budaya, jamu juga bermanfaat bagi pertumbuhan anak muda. Namun, hal ini harus dibarengi dengan mutu dan kualitas jamu.

“Pendekatan yang baik untuk milenial ini yang perlu diperhatikan adalah mereka meyakini bahwa jamu ini aman diminum, kemasannya dipercantik dengan arti mudah di bawa ke mana-mana. Serta yang tidak kalah penting adalah edukasi untuk memberikan pemahaman tentang jamu ini,” kata Penny.

BACA JUGA: BPOM Bentuk Konsorsium Nasional untuk Mengembangkan Fitofarmaka Indonesia 

Sebagai informasi, menutup tahun 2018, BPOM RI mencanangkan Gerakan UMKM Jamu Berdaya Saing dan Herbal Indonesia Expo 2018 sebagai puncak rangkaian kegiatan pendampingan UMKM Jamu pada tanggal 11-12 Desember 2018 di Jakarta. Dalam acara ini, Kepala BPOM RI menyerahkan 34 Sertifikat CPOTB kepada 34 UMKM jamu yang mengikuti program pendampingan, 25 Nomor Izin Edar (NIE) obat tradisional yang diproduksi oleh 8 UMKM jamu yang mengikuti pendampingan, serta 24 sertifikat CPOTB dari 6 Industri Obat Tradisional (IOT).

“Kami berharap, rangkaian acara selama dua hari ini akan menghasilkan hal yang positif, seperti membangun demand dan meningkatkan supply jamu yang aman, berkhasiat dan bermutu, membangun ketersediaan bahan baku (kualitas dan kuantitas)’ menginformasikan khasiat herbal-herbal Indonesia, dan membangun riset pengembangan herbal Indonesia,” tutup Penny.

Penulis: Dewi Purningsih