Salah satu komoditas perikanan budidaya subsektor budidaya laut yang menjadi fokus pemerintah melalui Kementarian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk terus dikembangkan adalah rumput laut. Rumput laut menjadi sumber daya perairan yang bernilai ekonomi tinggi.

Selama lima tahun terakhir, volume produksi rumput laut di Indonesia, mengalami tren positif. Dilansir pada laman mediaindonesia.com, Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Subiyakto mengatakan, ada pertumbuhan produksi rumput laut sekitar 11,8 persen per tahunnya. Slamet menyebutkan, produksi rumput laut nasional tercatat sebesar 10,8 juta ton pada tahun 2017. Tahun ini pemerintah meningkatkan produksi rumput laut, sekitar 13 juta ton basah.

Rumput laut (seaweed) adalah salah satu tumbuhan laut yang digolongkan dalam makroalga. Perbedaan antara makroalga dan mikroalga adalah makroalga termasuk kelompok alga yang berukuran besar, dalam artian dapat terlihat dengan mata biasa tanpa alat pembesar, sedangkan mikroalga merupakan tumbuhan renik berukuran mikroskopik (diameter antara 3-30 µm) yang termasuk dalam kelas alga dan hidup sebagai koloni maupun sel tunggal di seluruh perairan tawar maupun laut.

Terkadang masih banyak orang yang keliru membedakan antara rumput laut dan lamun. Banyak yang menyangka rumput laut memiliki ciri fisik daun berukuran panjang. Padahal ciri tersebut merupakan ciri fisik dari tanaman lamun.

Rumput laut sendiri tidak memiliki akar, batang dan daun. Bentuk tubuh yang menyerupai akar, daun dan batangnya dinamakan thallus. Rumput laut terbagi ke dalam empat kelompok berdasarkan pigmen yang terkandung dalam rumput laut, yaitu Rhodophyceae (merah), Chlorophyceae (hijau), Phaeophyceae (coklat) dan Cyanophyceae (biru-hijau).

Rumput laut menjadi mata pencaharian mayoritas masyarakat pesisir. Foto: wikimedia commons

Rumput laut merah dan rumput laut coklat memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi karena merupakan penghasil hidrokoloid (agar, karagenan, alginat) yang digunakan sebagai pengental dan pembuat gel di berbagai industri terutama industri pangan. Dilansir pada laman food.detik.com, khusus untuk rumput laut merah tengah dikembangkan sebagai superfood baru oleh para peneliti di Oregon State University (OSU). Jenis rumput laut ini memiliki keunggulan cita rasa mirip bacon dan nutrisi dua kali lipat dari kale (Brassica oleracea var. palmifolia).

Rumput laut kaya sumber mineral, vitamin, protein, karbohidrat dengan kandungan lemak yang sangat sedikit. Manfaat mengkonsumsi rumput laut antara lain menurunkan tekanan darah dan kolesterol, membantu mengobati beberapa jenis kanker, menyembuhkan pembengkakan, mengurangi mucus dan melancarkan pencernaan serta sebagai antioksidan. Vitamin C pada rumput laut juga bermanfaat memperkuat sistem kekebalan tubuh.

Salah satu perusahaan yang bergerak di isu lingkungan yaitu Evoware telah mengembangkan pembungkus makanan alternatif ramah lingkungan berbahan dasar rumput laut. Motivasi terciptanya inovasi ini adalah untuk mengurangi sampah plastik yang banyak ditemui di wilayah perairan. Perusahaan ini membuat kemasan makanan yang terbuat dari bahan non-plastik dan 100% dapat di-biodegradasi. Kelebihan kemasan ini adalah memiliki ketahanan selama dua tahun jika disimpan di atas rak dan dapat dijadikan pupuk tanaman alami.

Secara lebih detail, dalam artikel Greeners (24/01/2018), keunggulan kemasan berbahan rumput laut ini adalah kemasannya dapat dimakan. Jadi jika Anda sedang membungkus makanan seperti hamburger, Anda tidak perlu repot untuk mengeluarkan kemasannya terlebih dahulu karena dapat dikonsumsi langsung bersama kemasannya.

Penulis: Sarah R. Megumi

Jakarta (Greeners) – Masyarakat Ekonomi ASEAN akan resmi diberlakukan pada akhir tahun 2015. Dengan jumlah penduduk sebanyak 600 juta jiwa dan luas lautan 13 juta km2, sedikitnya 200 juta jiwa menggantungkan penghidupan dan pangannya kepada pengelolaan sumber daya perikanan secara langsung maupun tidak langsung, baik perikanan tangkap dan budidaya.

Abdul Halim, Sekretaris Jendral Kiara yang juga Koordinator Regional SEAFish for Justice mengatakan, di tahun 2012, produksi perikanan budidaya negara-negara ASEAN mencapai 25,5 juta ton. Tidak mengherankan jika ASEAN ditempatkan sebagai produsen terbesar makanan laut dunia.

Namun, hingga saat ini, negara-negara anggota ASEAN masih saja menghadapi masalah yang sama. Diantaranya pencurian ikan, kerusakan ekosistem pesisir dan laut, perdagangan ikan yang tidak memberikan kesejahteraan kepada pelaku perikanan skala kecil, serta tingginya angka kemiskinan di 173,000 kilometer garis pantai tenggara Asia ini.

“Padahal, pelaku perikanan skala kecil mendominasi profil masyarakat negara-negara di Asia Tenggara yang mana di dalamnya, perempuan nelayan berperan penting,” jelasnya saat dihubungi melalui sambungan telepon oleh Greeners, Jakarta, Jumat (12/06).

Tabel 1 (kiri): Volume Produksi dan Peringkat Negara-Negara ASEAN 2012. Sumber: Pusat Data dan Informasi SEAFish for Justice/KIARA (Juni 2015), diolah dari SOFIA (FAO, 2014.. Tabel 2 (kanan): Celah Kemiskinan (Poverty Gaps) di Asia Tenggara 2005-2011.
Sumber: ASEAN, 2011 dan Bank Dunia, 2014

Selain itu, angka kemiskinan (< USD 2) di wilayah pedesaan juga sangat tinggi, meski mengalami penurunan dari 90% di tahun 1988 menjadi 60% di tahun 2011. Tingginya angka kemiskinan ini menjadi gambaran mengenai keharusan hadirnya kebijakan dan implementasi program regional di bidang kelautan dan perikanan yang memfasilitasi kepentingan masyarakat pelaku perikanan skala kecil.

“Tingginya angka produksi perikanan di ASEAN berbanding terbalik dengan tingkat kesejahteraan pelaku perikanan skala kecilnya, baik nelayan maupun pembudidaya. Untuk itulah, dibutuhkan intervensi kebijakan dan implementasi program perikanan di tingkat ASEAN yang memfasilitasi pelaku perikanan skala kecil, khususnya perempuan nelayan,” katanya.

Sebagaimana diketahui, pada tahun 2020 pemimpin negara-negara anggota ASEAN menyepakati adanya visi bersama untuk mewujudkan bangsa-bangsa Asia Tenggara yang berorientasi ke luar, hidup damai, stabil dan sejahtera, serta terikat satu sama lain di dalam kemitraan pembangunan yang dinamis dan komunitas yang saling peduli. Dalam konteks inilah, perikanan memainkan peranan penting.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Perhelatan akbar Konferensi Asia Afrika ke-60 yang berlangsung di DKI Jakarta dan Bandung diharapkan benar-benar membawa pengaruh positif dan perubahan yang lebih baik, khususnya bagi perekonomian dan kehidupan sosial bangsa Indonesia. Tidak terkecuali dengan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) pun mendorong agar KAA juga dapat mempererat kerja sama negara-negara di kawasan Asia dan Afrika untuk mewujudkan keadilan global, terlebih dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Ketua Umum KNTI, M. Riza Damanik kepada Greeners menyampaikan bahwa para pemimpin dunia yang terlibat di dalam Konferensi Asia Afrika dituntut untuk memastikan kalau tujuan akhir dari pengelolaan laut adalah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan kepada warga bangsanya.

“Untuk mewujudkan itu berarti kerjasama Selatan-Selatan ini harus berfokus pada percepatan terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan bagi keluarga nelayan skala kecil dan tradisional,” katanya, Jakarta, Selasa (21/04).

Selain itu, Riza juga menegaskan bahwa praktik perbudakan di sektor perikanan harus segera diakhiri. Begitu pula dengan pencurian ikan harus diletakkan sebagai musuh bersama dengan menerapkan prinsip ETO (Extra Territorial Obligation).

“Dengan prinsip ETO maka negara asal pelaku pencuri ikan harus juga berperan aktif memberikan hukuman kepada pelaku pencuri ikan sesuai undang-undang yang berlaku di negara asal maupun internasional demi tegaknya keadilan global,” lanjutnya.

Selain Riza, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Abdul Halim menyatakan hal yang serupa. Menurutnya, negara-negara yang menjadi peserta Konferensi Asia Afrika juga memiliki tantangan yang sama dalam sektor perikanan.

Menurut Abdul, begitu minimnya konektivitas dari hulu ke hilir menyebabkan masyarakat pelaku perikanan skala kecil menjadi kurang sejahtera. Ia juga meminta agar pemerintah Indonesia menyatakan ketegasannya untuk memerangi pencurian ikan pada momen KAA.

“Bahkan Pemerintah juga bisa menagih komitmen hitam di atas putih dari negara-negara peserta Konferensi Asia Afrika ini terkait ketegasan pemerintah Indonesia dalam memerangi pencurian ikan dan perbudakan itu,” katanya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Dalam masa kepemimpinannya nanti, Presiden terpilih Joko Widodo akan menekankan pada masyarakat internasional bahwa Indonesia adalah negara dengan poros maritim yang strategis.

Deputi Bidang APBN Tim Transisi, Hasto Kristianto menyatakan, bahwa dalam beberapa forum internasional nanti Jokowi akan memberikan doktrin kepada para pemimpin dunia untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

“Nanti, di titik implementasi, doktrin tersebut akan berbeda gaya berdiplomasinya dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),” ujar Hasto saat dihubungi oleh Greeners melalui sambungan telepon, Jakarta, Kamis (11/09).

Hasto juga menekankan, meski fokus pada aspek kemaritiman, namun bukan berarti kebijakan politik internasional Indonesia akan berubah. Menurut Hasto, Indonesia tetap akan menganut paham politik bebas dan aktif dalam membangun hubungan luar negerinya.

“Kebijakan politik luar negerinya masih tetap akan sama,” lanjut Hasto.

Di lain sisi, Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional (KNTI) Riza Damanik, mengatakan bahwa Indonesia bukan hanya sebagai negara dengan jalur laut yang strategis, namun juga perairan Indonesia mengandung kekayaan yang luar biasa.

“Ya enggak heran kalau pak Jokowi ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” terang Riza.

Namun, Riza juga menyatakan bahwa sedikitnya ada tiga persoalan yang harus dibenahi oleh Jokowi jika memang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

“Ada tiga persoalan mendasar dalam maritim Indonesia yang harus dibenahi, yaitu ketimpangan agraria kelautan, kerentanan pencurian ikan, dan ketimpangan infrastruktur. Tujuh puluh persen infrastruktur ada di bagian barat Indonesia. Padahal, kekayaan sumber daya laut ada pula di timur Indonesia, dan kenyataannya industri banyak berpusat di Pulau Jawa,” katanya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Arsitektur Kabinet Tim Transisi, Andi Widjajanto mengatakan, Jokowi akan menjadikan agenda pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi sebagai salah satu fokus kebijakan politik, hukum, dan keamanan di masa awal pemerintahannya.

Setidaknya ada enam KTT yang akan dihadiri Jokowi, yaitu KTT Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), KTT Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), KTT ASEAN-Korea, KTT G20, KTT G 15, dan KTT G 8. Keenam KTT itu akan menjadi agenda prioritas Jokowi di bidang politik hukum dan hak asasi manusia.

(G09)