Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memastikan komitmen Indonesia dalam menangani sampah laut. Komitmen tersebut disampaikan dihadapan sekitar 26 duta besar negara sahabat dalam kegiatan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Coastal Clean Up 2019 di Taman Wisata Alam Mangrove, Angke Kapuk, Jakarta Utara, Sabtu, 30 November 2019. Para tamu yang hadir terdiri dari 10 negara anggota ASEAN dan 16 negara mitra.

“Persoalan sampah laut ini merupakan masalah yang tidak hanya dihadapi oleh Indonesia saja. Namun, dihadapi juga oleh negara lain secara global. Karena diperkirakan 80 persen polusi laut berasal dari kegiatan di darat,” kata Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar.

Baca juga: Sampah Laut Menghambat Nawacita

Siti mengatakan tantangan ke depan akan lebih besar dan hanya melalui kerja sama masalah dapat diatasi. Semua pihak berperan penting untuk mengimplementasikan peraturan nasional dan sub-nasional seperti Rencana Aksi Nasional untuk mengurangi limbah plastik melalui berbagai kegiatan. Ia menuturkan kolaborasi ini melibatkan pemerintah daerah, bisnis, masyarakat agar mengambil inisiatif dan inovasi bersama.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, saat menanam mangrove, di Taman Wisata Alam Mangrove, Angke Kapuk, Jakarta Utara, Sabtu, 30 November 2019. Foto: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

”Untuk memastikan semua komitmen ini, Indonesia telah mendirikan Pusat Kapasitas Regional untuk Laut Bersih (RC3S) di Bali. Pusat ini akan memperkuat pembangunan kapasitas di bidang perlindungan lingkungan laut dari kegiatan berbasis darat,” ucap Siti.

Baca juga: Menko Maritim Sebut Sampah Laut Indonesia Tertinggi Setelah Cina

Melalui forum Intergovernmental Review (IGR) ke empat pada 31 Oktober hingga 1 November 2018 lalu di Bali tersebut, akhirnya disepakati Deklarasi Bali tentang perlindungan lingkungan laut dari aktivitas berbasis darat. Resolusi ini lalu diadopsi pada sesi ke empat Majelis Lingkungan PBB (UNEA) di Nairobi, Kenya.

Implementasi perlindungan lingkungan laut dari aktivitas berbasis darat sepadan dengan Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 yang membahas rencana aksi strategis penanganan sampah laut dari tahun 2018 sampai 2025. Peraturan tersebut akan menjadi pedoman bahwa Indonesia berkomitmen mengurangi limbat padat hingga 70 persen pada tahun 2025.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Indonesia succeeded in pushing forward sustainable coastal reef management to be included in the Sustainable Development Goals (SDGs) agenda at UN Environment Assembly (UNEA-2), held on May 23-27, in Nairobi, Kenya.

Ministry of Marine Affairs and Fisheries’ expert staff for society and interdepartment relations, Suseno Sukoyono, said that positive incomes managed to be brought by Indonesia from the meetings. Indonesia, Sukoyono added, has fully support from international world on developing and managing sustainable coral reef.

“It is our success when Indonesia has managed to address a resolution on this international meeting,” he said in Jakarta, on Thursday (2/6).

Furthermore, he said that the success gave hope for coral reef protection in the world and Indonesia, specifically as the country is home for 14 percent of world’s coral reef population. In addition, Indonesia is also home to 82 out of 84 genuses of world’s coral reefs.

Apart from excessive exploitation, natural factor and climate change, plastic waste thrown in the ocean, also threaten coral reefs.

To tackle these issues, Laksmi Dewanti, Ministry of Environment and Forestry’s expert staff for Industry and Commerce, said that waste and plastic issues of the oceans were also becoming one of the concerns resulted to become one of the resolution, along with coral reef management.

“Plastic waste has become world’s issues because 15 percent of waste thrown into the ocean has cause parts of coral reef ecosystem covered in plastics,” said Dewanti.

To support maritime sovereignty and to achieve the target for Indonesia as Home of Coral Reef, the government will be developing education center for coral reef. The center, dubbed as Coral Triangle Information and Learning Center (CTI Learning Center), will be built in Manado of North Sulawesi province.

Meanwhile, secretary general at the marine affairs and fisheries ministry, who is also acting director general of marine spatial planning, Sjarief Widjaja, said that the building inauguration marked the start of Regional Secretariat Coral Triangle Initiative Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF) activities.

“The building will be the heart of operational to achieve targets of CTI-CFF and other activities to protect coral reefs, coastal fisheries, and other marine resources,” he added.

Reports by Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Indonesia akan menjadikan momentum hasil pertemuan United Nations Environment Assembly (UNEA-2) sebagai penguatan dalam mempercepat tercapainya target-target tujuan pembangunan berkelanjutan tentang pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs).

Arief Yuwono, Staf Ahli Menteri Bidang Energi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), mengatakan bahwa Indonesia memandang UNEA sebagai forum penting dalam mengatasi isu lingkungan global dimana Indonesia akan fokus pada isu bahan kimia dan limbah, sampah plastik laut dan microplastics, pengelolaan terumbu karang yang berkelanjutan, perubahan iklim, konsumsi dan produksi berkelanjutan, dan perdagangan satwa liar ilegal.

“UNEA-2 adalah program lingkungan sedangkan porsi program lingkungan 60 persennya ada di dalam SDGs, maka dari itu kepentingan kita tinggi sekali. Pada saat kita dorong masalah-masalah lingkungan ke perubahan iklim, pasti akan masuk ke SDGs. Dengan kata lain, kalau kita ngomong masalah lingkungan, itu kan berarti penentu di dalam SDGs,” katanya kepada Greeners, Jakarta, Kamis (02/06).

BACA JUGA: UNEA-2 Dukung Manajemen Terumbu Karang Berkelanjutan Bagi Indonesia

Arief meyakini bahwa efektivitas dalam menangani isu-isu lingkungan juga tidak akan bisa terlepas dari sejumlah faktor penting, seperti dukungan dan komitmen yang kuat dari para pemimpin politik, kolaborasi dan kemitraan multilayer, tata pemerintahan yang baik, pendekatan yang tepat melalui promosi kebijakan berbasis ilmu pengetahuan, dan ketersediaan teknologi serta pengerahan sumber daya yang ada.

“Hasil UNEA-2 ini juga bisa berfungsi sebagai review, pengawas dan menjadi pengawal kebijakan agar berjalan dengan baik serta bisa menjadi upaya konkret dan dapat direalisasikan untuk memenuhi komitmen Indonesia pada SDG’s 2030 yang berhubungan dengan masalah lingkungan,” ujarnya.

UNEA-2 adalah pertemuan tingkat internasional tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan di taraf Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pertemuan ini dilakukan pada tanggal 23-27 Mei 2016 di Nairobi, Kenya. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya turut hadir dalam pertemuan ini.

Beberapa keuntungan UNEA-2 bagi Indonesia antara lain menjamin tercapainya pembangunan nasional berdasarkan SDG dalam lingkup lingkungan; memperkuat kerjasama nasional, bilateral, regional dan global pada isu-isu lingkungan yang krusial; penguatan solusi untuk mengatasi masalah limbah plastik di lautan dan microplastic, penguatan solusi manajemen terumbu karang berkelanjutan, penguatan solusi untuk mengatasi perdagangan ilegal satwa liar dan produk-produknya, penjajakan pendirian Badan Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN) Indonesia, penjajagan pendirian UNEP Indonesia.

BACA JUGA: Pemerintah Siapkan Perpres Pelaksanaan SDGs

Terkait SDGs, Pemerintah Indonesia saat ini tengah menyiapkan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pelaksanaan SDGs. Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden Eko Sulistyo sempat menyatakan, rencana penerbitan Perpres pelaksanaan SDGs ini adalah langkah strategis untuk menunjukkan bahwa ada pemimpin nasional yang akan memimpin langsung agenda global SDGs di Indonesia.

“Tantangan SDGs saat ini adalah menuntaskan target yang gagal dicapai pada tujuan pembangunan milenium atau millenium development goals (MDGs) terdahulu. Indonesia gagal menjalankan 19 dari 67 indikator karena penerapan MDGs terlambat sekitar delapan sampai 10 tahun,” kata Eko di Jakarta pada Rabu (26/05) lalu.

Melalui Perpres ini, pemerintah akan membentuk tim koordinasi nasional untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Tim tersebut akan terdiri dari tim pengarah, tim pelaksana, serta kelompok kerja dan dewan pakar.

Penulis: Danny Kosasih