Jakarta (Greeners) – Tahun 2017, Pemerintah telah menargetkan pembentukan Badan Otoritas Pengelola Kawasan Pariwisata secara menyeluruh. Hal ini dianggap penting seiring dengan mulai masuknya investasi di 10 kawasan destinasi pariwisata unggulan. Hingga saat ini, dari 10 destinasi wisata prioritas, baru Danau Toba yang telah memiliki Badan Otoritas tersebut.

Selain itu, dari 10 lokasi, tujuh diantaranya adalah wilayah pesisir, yaitu: 1) Kepulauan Seribu, DKI Jakarta; 2) Tanjung Lesung, Banten; 3) Tanjung Kelayang, Bangka Belitung; 4) Mandalika, Nusa Tenggara Barat; 5) Labuan Bajo, Nusa Tenggara Barat; 6) Wakatobi, Sulawesi Tenggara; 7) Morotai, Maluku Utara.

Hanya saja, proyek pembangunan pariwisata di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang semakin masif dilakukan oleh pemerintah dengan mengesahkan Badan Otoritas Pariwisata (BOP) mendapatkan penolakan keras dari masyarakat karena dinilai akan merampas tanah dan wilayah kelola masyarakat. Sebagai contoh, di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, masyarakat secara terang-terangan menolak BOP dan akan membakar draf Peraturan Presiden mengenai BOP di Wakatobi, Sulawesi Tenggara.

BACA JUGA: Kemenko Maritim Targetkan Penanganan Sampah Plastik di Lima Destinasi Wisata Prioritas

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati mengatakan bahwa dampak buruk lain dari penetapan BOP adalah menjadikan masyarakat pesisir sebagai objek penderita semata. BOP, menurutnya, memposisikan wisatawan pada khususnya mancanegara, sebagai tuan yang harus dilayani. Sementara masyarakat lokal diposisikan sebagai buruh.

“Sampai dengan tahun 2016, pemerintah telah menargetkan 11.800.000 orang tenaga kerja pariwisata tersertifikasi. Dengan kata lain, BOP secara langsung maupun tidak langsung akan mendorong proses alih profesi masyarakat pesisir menjadi buruh industri pariwisata,” jelas Susan, Jakarta, Kamis (19/10).

Menurut Susan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa hampir seluruh proyek pembangunan pariwisata di wilayah pesisir tidak memberikan dampak positif apapun bagi masyarakat pesisir. Sebaliknya, masyarakat justru dirugikan bahkan diusir dari ruang penghidupannya. Hal ini dapat ditemukan di wilayah Gili Sunut, Lombok Timur, dimana 109 Kepala Keluarga nelayan diusir dan dipindahkan ke tempat lain yang jauh dari wilayah tangkapannya.

“Yang menjadi masalah lagi, keterlibatan masyarakat hanya sebatas formalitas semata. Artinya, relasi yang dibangun lebih kurang seperti majikan dan buruh,” tambahnya.

BACA JUGA: Danau Toba dan Pulau Seribu Jadi Target Destinasi Wisata Unggulan

Sebagai informasi, Kementerian Pariwisata menargetkan pembentukan Badan Otoritas Pariwisata untuk sepuluh destinasi wisata. BOP ini nantinya akan mengelola destinasi di luar Bali sebab Bali dianggap sudah terlalu ramai. Pembentukan BOP ini dilakukan dalam rangka mewujudkan single destination single management untuk setiap tujuan wisata.

Penentuan sepuluh destinasi ini juga dilakukan dengan sejumlah pertimbangan khusus. Dari sepuluh daerah wisata, lima di antaranya merupakan destinasi yang tinggal direvitalisasi. Daerah ini adalah Danau Toba, Pulau Komodo, ‎dan Candi Borobudur. Sementara, tiga lainnya masuk dalam Kawasan Ekonomi Khusus. Destinasi ini adalah Tanjung Lesung, Mandalika, dan Pulau Morotai. Dari sepuluh destinasi ini juga terdapat nama baru yakni Tanjung Kelayan di Bangka Belitung.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Badan Otoritas Bromo-Tengger-Semeru (BTS) yang disiapkan untuk mengelola kawasan Gunung Bromo Tengger Semeru ditargetkan untuk mulai aktif bekerja per Juli 2016 mendatang.

Direktur Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tachrir Fathoni, mengatakan, pembentukan Badan Otoritas BTS ini dimaksudkan agar pengelolaannya bisa profesional dan terpadu.

“Konsepnya memang direncanakan agar kawasan-kawasan prioritas bisa dikelola secara terintegrasi dan berbagai stakeholder bisa bergerak bersama-sama berdasarkan satu perencanaan, baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan konservasi,” katanya kepada Greeners, Jakarta, Rabu (22/06).

Badan otoritas sendiri adalah perwakilan Pemerintah Pusat di daerah yang fokusnya menjadikan kawasan BTS menjadi destinasi luar biasa. Menurut Tachrir, dibentuknya badan otoritas ini agar satu manajemen fokus mengelola satu destinasi wisata sehingga tidak berbenturan dengan pengelola lainnya.

BACA JUGA: Danau Toba dan Pulau Seribu Jadi Target Destinasi Wisata Unggulan

Dengan adanya satu pengelola BTS, kata dia, maka masyarakat atau pihak yang berkeinginan memberikan usulan dan masukan bisa berkoordinasi dengan badan otoritas karena badan ini merupakan perwakilan dari seluruh kementerian.

“Kelemahan pengembangan wisata di Indonesia adalah banyaknya pengelola di satu destinasi, dan ini terjadi di mana-mana termasuk BTS. Kami sepakat satu destinasi dikelola oleh satu pengelola, yaitu badan otoritas. Badan ini akan memiliki dua lapisan, yaitu Dewan Pengarah yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya RI Rizal Ramli, serta Badan Pelaksana yang diketuai oleh Menteri Pariwisata,” katanya.

Deputi II Kementerian Koordinator Maritim bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, Agung Kuswandono, mengatakan, saat ini Kemenko Maritim tengah meminta masukan dari daerah-daerah yang siap untuk mengembangkan wisatanya. Nantinya, semua orang yang ada di daerah akan dibantu dengan pusat untuk mengelola semua potensi wisata menjadi satu.

BACA JUGA: Tahun 2016, Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba Siap Dibentuk

Sementara itu, masyarakat dan pemerintah daerah di Kabupaten Malang sudah mulai menyiapkan tempat-tempat wisata penunjang Bromo-Tengger-Semeru. Salah satunya adalah wisata petik jeruk di Taman Buah Jeru, Desa Jeru, Malang.

“Fokus saat ini adalah mengangkat pariwisatanya dulu. Nanti masyarakat pasti akan menikmati hasilnya,” kata Agung.

Kawasan Bromo-Tengger-Semeru merupakan satu dari 10 destinasi wisata paling menarik yang dicanangkan Presiden Joko Widodo untuk dikembangkan. Sebagai wujud keseriusan pengembangan, Pemerintah Pusat akan mengucurkan anggaran sekitar Rp10 triliun yang nantinya dikelola oleh Badan Otorita BTS.

Anggaran ini bukan hanya digunakan untuk mengurusi lokasi utama saja, tapi juga insfrastruktur seperti akses jalan, jalan penghubung atau jembatan, penginapan, pelabuhan serta infrastruktur pendukung lainnya.

Selain Bromo-Tengger-Semeru, destinasi wisata lainnya yang kini sedang dipercepat pembangunannya dan menjadi prioritas yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Kepulauan Seribu, Wakatobi, Tanjung Lesung, Morotai, dan Tanjung Raya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Rizal Ramli menyatakan akan membentuk Badan Otoritas Pariwisata di 10 destinasi wisata di Indonesia. Pembentukan Badan Otoritas Pariwisata ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia dari 10 juta orang menjadi 20 juta orang dalam lima tahun ke depan.

“Pembentukan Badan Otoritas Pariwisata ini berkaca dari keberhasilan Bali Tourism Authority untuk pengembangan Nusa Dua, Bali. Untuk sementara, dipilih 10 destinasi karena keterbatasan anggaran dan supaya ada momentum pengembangan pariwisata terlebih dulu,” katanya seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, Jakarta, Senin (28/12).

Rizal juga menyatakan telah memasukkan anggaran pengembangan 10 destinasi wisata di luar Bali tersebut ke dalam anggaran 2016. Pembentukan badan otoritas pariwisata ini akan menggunakan Keputusan Presiden (Keppres). Ditargetkan Presiden Joko Widodo akan menandatangani keppres tersebut pada awal tahun 2016 mendatang.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pariwisata Arief Yahya menyatakan bahwa sebagai pilot project, pembentukan Badan Otoritas Pariwisata ini akan dibentuk di Danau Toba, Sumatera Utara. Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba ini nantinya berwenang untuk membangun infrastruktur seperti bandar udara, jalan raya, jaringan internet dan sarana pendukung lainnya di Danau Toba.

“Saat ini, pembangunan infrastruktur di Danau Toba berjalan lambat karena ada tumpang tindih kewenangan di tujuh institusi pemerintah,” tambahnya.

Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba tersebut nantinya akan diisi dari beberapa kementerian dan lembaga seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pariwisata. Pembangunan infrastruktur akan dikoordinasikan bersama di Badan Otoritas Pariwisata.

“Misalnya, jalanan yang bangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), lalu bandara oleh Kementerian Perhubungan.‎ Kita juga akan kembangkan pelabuhan, marina, jaringan internet dan infrastruktur dasar,” tandasnya.

Sebagai informasi, beberapa waktu lalu, Rizal Ramli menjanjikan akan menjadikan Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara menjadi Monaco of Asia sebagai tujuan wisata kelas dunia. Ia bahkan menyatakan kalau saat ini sudah ada enam investor yang berminat untuk berinvestasi setelah rencana mengembangkan pariwisata di Danau Toba digulirkan.

Untuk mewujudkan impian tersebut, diperlukan pembentukan Badan Otoritas Pariwisata agar pengelolaan Danau Toba lebih terkoordinasi dan cepat berkembang.

Ada 10 destinasi wisata di Indonesia yang akan memiliki Badan Otoritas Pariwisata. Selain Danau Toba, sembilan destinasi pariwisata unggulan lainnya adalah Kepulauan Seribu, Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB), Morotai di Maluku Utara, Tanjung Lesung di Banten, Labuan Bajo di NTB, Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, Kepulauan Belitung dan Yogyakarta.

Penulis: Danny Kosasih