Jakarta (Greeners) – Sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam meningkatkan pemakaian Bahan Bakar Nabati (BBN), pemerintah telah mengeluarkan kebijakan mandatori BBN. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2014, dimana pada tahun 2016 pemanfaatan Biodiesel yang semula 10% (B10) ditingkatkan menjadi 20% (B20), dan akan ditingkatkan kembali menjadi 30% (B30) pada tahun 2020. Meski demikian, Kementerian ESDM mendorong B30 agar mulai dikembangkan pada tahun ini.

Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi yang diwakili oleh Direktur Bioenergi Andriah Feby Misna mengatakan bahwa pada tahun 2019 ini Indonesia akan mengembangkan B30 yang merupakan pengembangan dari B20. Kementerian ESDM sudah menyiapkan peta jalan implementasi B30 ini dan direncanakan Road Test B30 akan dilakukan pada Maret ini.

“Kajian awal untuk B30 ini sudah dilakukan sejak tahun 2017 dengan menggunakan spesifikasi SNI 7182:2015 karena untuk menyukseskan implementasi B30 harus dilakukan perbaikan SNI Biodiesel. Tahun 2018 kami menyusun parameter B100 yang digunakan untuk pengujian B30 dan persiapan road map test. Tahun 2019 jika sesuai rencana bulan Maret akan dilakukan road test penggunaan B30 dengan jarak tempuh 60.000 kilometer,” ujar Feby, Jakarta, Kamis (10/01/2019).

Jika hasil road test dinyatakan berhasil, maka akan dilanjutkan dengan pembahasan revisi SNI Biodiesel dan implementasi B30. Merujuk keberhasilan penggunaan B30 pada sektor transportasi, akan dilakukan kajian terhadap sektor selain transportasi seperti kereta api, alat berat, alutsista, dan sektor non PSO (Public Service Obligation) lainnya.

“Road Test nantinya akan dilakukan pada tiga produsen mobil, yakni Toyota, Mitsubishi, dan Sokon (PT Sokonindo Automobile). Tempat road test masih di survei, kalau B20 kemarin dari Serpong sampai Lembang. Kalau B30 ini masih harus dilihat kondisi jalannya,” kata Feby.

BACA JUGA: Penyerapan Biodiesel B20 Masih Bermasalah 

Ketika dikonfirmasi mengenai penggunaan B20 yang masih memiliki banyak kendala, seperti penyerapan minyak sawit mentah yang belum memberikan keadilan bagi petani kecil dan keluhan pengguna B20 terhadap mesin kendaraan, Feby tidak menampik hal tersebut.

“Memang benar jika B20 masih memiliki Pekerjaan Rumah (PR). Tapi karena alasan produktivitas sawit yang masih banyak jadi kita berani untuk memajukan B30 yang seharusnya untuk tahun depan jadi tahun ini. Ini juga untuk mendukung BBN juga,” tutur Feby.

BACA JUGA: Inpres Moratorium Perkebunan Sawit Dorong Penyerapan CPO 

Mengenai kesiapan sektor industri, Kasubdit Industri Hasil Perkebunan non Pangan, Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian, Lila Harsyah Bakhtiar mengatakan bahwa Kemenperin siap membantu.

“Per 1 Januari 2019 sudah diusulkan B30 ini, Februari-Mei kita semua siap-siap tapi siap-siap ini bukan yang langsung jadi. Implementasi B30 perlu antisipasi kompatibilitas pada produk otomotif khususnya kendaraan lama sehingga perlu tes uji kecukupan atau sufficiency test agar kendaraan lama dapat beradaptasi dengan B-20 dulu,” ujar Lila.

Menurut Lila penyebab kurangnya kompatibilitas Biodiesel B20 maupun B30 adalah kandungan monogliserida (MG) sebagai impurities pada mesin diesel. Beberapa dampak yang dapat timbul dari adanya MG adalah korosi pada injector, pipa, tangki bahan bakar, tersumbatnya fuel filter dan timbulnya deposit pada saluran bahan bakar kendaraan.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Setelah perluasan mandatori B20 diluncurkan pada akhir Agustus 2018 lalu, bahan bakar Biodiesel B20 masih menemui berbagai kendala. Bahan bakar diesel yang terdiri atas campuran minyak nabati 20% dan minyak bumi (petroleum diesel) 80% ini dilaporkan memberikan dampak buruk pada mesin dan dinilai belum mendukung kesejahteraan petani sawit.

Menurut data Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (GAPKI) keberhasilan Indonesia sebagai produsen minyak sawit berkelanjutan terbesar di dunia diperkuat dengan kemampuan Indonesia memproduksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sebanyak 42 juta ton di tahun 2018 lalu.

Terhadap pernyataan tersebut, Penasihat Senior Kantor Staf Presiden (KSP), Abetnego Tarigan mengatakan produktivitas rata-rata minyak sawit Indonesia masih lebih rendah dibandingkan Malaysia. Kualitas bibit sawit dan pengelolaan manajemen yang buruk, terutama pada tingkat petani, merupakan dua hal yang paling mempengaruhi hal tersebut.

“Bibit banyak yang tua, solusinya pemerintah harus memberikan standar penanaman, kalau sudah dicabut ya ditanam yang baru. Lalu manajemen pengelolaan yang buruk karena banyak petani yang bilang bahwa ada praktik-praktik korupsi ketika kebun kelapa sawit dibangun, misalnya kesepakatan awal menanam 124 pohon tapi nyatanya hanya 100 pohon yang ditanam di kebun,” ujar Abet di acara Pengembangan Sawit: Minyak Sawit Sebagai Bio-Energi di Hotal Akmani, Jakarta, Rabu (09/01/2018).

BACA JUGA: Inpres Moratorium Perkebunan Sawit Dorong Penyerapan CPO 

Atas masalah tersebut, Abet mengatakan bahwa Presiden sudah memberi arahan untuk memperkuat hilirisasi, artinya penguatan infrastruktur dan sumber daya yang memperkuat industri turunan dari kelapa sawit, dan peremajaan tanaman terutama pada kebun rakyat.

Mengenai penyerapan B20 di pasaran, Abet menyoroti masalah penggunaan B20 pada kendaraan. “Ada beberapa isu yang mengatakan bahwa B20 tidak baik untuk mesin, makanya Kemenperin dan BPPT harus duduk bareng untuk membuat satu keputusan terkait situasi ini. Tadi Kemenperin sudah menyampaikan bahwa terkait hal itu produsen maupun penggunanya itu akan diurus oleh mereka,” kata Abet.

BACA JUGA: LIPI Tawarkan Teknologi Biorefeneri untuk Alternatif Bahan Bakar Fosil 

Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non Pangan, Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian, Lila Harsyah Bakhtiar, membenarkan adanya keluhan dari pihak produsen dan pengguna kepada Kemenperin terkait efek B20 merusak mesin kendaraan.

“Ada beberapa masukan ke kita tetapi kebanyakan yang mengeluh itu, pertama, perusahan yang tidak mempunyai lini produksi mesin di Indonesia. Kedua, bisa jadi campuran CPO ini mengakibatkan gangguan di mesin. Pada saat dataran tinggi, contoh di Lembang, kalau kita beli solar di sana terpapar udara dingin yang mengakibatkan kelembapan di dalam tangki,” jelas Lila.

Menurut Lila masalah tersebut tidak perlu di besar-besarkan. Ia mengatakan masalah tersebut hanya terjadi pada 0,5% penduduk di Indonesia, oleh karena itu fokus harus kepada 99,5% yang tidak mempermasalahkan B20.

“Solusinya Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BUBBM) seperti Pertamina, Shell, Petronas yang menjual B20 karena mengikuti peraturan pemerintah seharusnya mereka menyiapkan jasa konsultan. Karena penolakan terjadi karena kebanyakan mereka atau user itu tidak mengerti cara memakainya. Selain itu, pemerintah juga sudah membuat petunjuk atau pedoman pelaksanaan penggunaan B20, tinggal diikuti dan dibaca saja,” ujar Lila.

Menurut Lila seharusnya pola pikir masyarakat mulai mengerti jika Indonesia tidak bisa terus-menerus menggunakan bahan bakar fosil. “Saat ini Indonesia sedang mengalami kritis impor BBM, kalau pola pikir masyarakat masih zaman oil boom ya tidak bisa. Dulu produksi kita 1,5 juta barel untuk minyak bumi, sekarang tinggal 700 barel saja. Cara berpikirnya kalau masih sama seperti dulu ya repot,” pungkas Lila.

Penulis: Dewi Purningsih

Mencari inovasi energi terbarukan menjadi tantangan di masa kini mengingat cadangan minyak bumi yang semakin hari semakin menipis. Salah satu perusahaan maskapai penerbangan nasional asal Australia, Qantas, rupanya telah berhasil menemukan biofuel atau bahan bakar hayati untuk menerbangkan sebuah pesawat.

Dilansir dari The Guardian, Qantas merupakan perusahaan maskapai penerbangan pertama kali di dunia yang telah berhasil menerbangkan pesawat berbahan bakar biofuel antara Amerika Serikat dan Australia setelah melakukan 15 jam perjalanan. Boeing Dreamliner 787-9 melakuan penerbangan dari Los Angeles menuju Melbourne dalam penerbangan biofuel trans-Pasifik.

Melalui penerbangan ini, Qantas melihat bahwa emisi karbon berkurang tujuh persen dibandingkan dengan penerbangan biasa pada rute tersebut. “Di seluruh siklus hidupnya, menggunakan biofuel yang berasal dari karbida dapat mengurangi emisi karbon hingga 80 persen dibandingkan dengan bahan bakar jet tradisional.”

Biji mustard. Foto: inhabitat.com

Dengan menggunakan bahan bakar biofuel campuran 10 persen brassica carinata, penerbangan pesawat tersebut menghemat sekitar 18.000 kilogram emisi karbon. Brassica carinata merupakan sejenis biji mustard industri non-makanan yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi pertanian yang berbasis di Kanada, Agrisoma Biosciences (Agrisoma).

Menurut Qantas News Room, Alison Webster selaku CEO Qantas International mengatakan bahwa Dreamliner 787-9 akan memamerkan masa depan penerbangan yang berkelanjutan. “Kemitraan kami dengan Agrisoma menandai langkah besar dalam pengembangan industri bahan bakar terbarukan untuk jet di Australia – ini adalah proyek yang kami banggakan saat kami mencari cara untuk mengurangi emisi karbon di seluruh operasi kami,” ujar Webster.

CEO Agrisoma, Steve Fabijanski, mengatakan bahwa biofuel yang diproduksi dari carinata memberikan manfaat yang luas. “Kami sangat gembira tentang potensi tanaman di Australia dan berharap dapat bekerja sama dengan petani lokal dan Qantas untuk mengembangkan sumber energi bersih untuk industri penerbangan lokal,” katanya.

Sebelumnya pada tahun 2012 Qantas dan Jetstar telah mengoperasikan penerbangan uji coba biofuel yang berasal dari minyak goreng bekas yang telah disertifikasi untuk digunakan dalam penerbangan komersial di Australia.

Penulis: DS/G43

Jakarta (Greeners) – Meskipun berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan, namun bukan berarti minyak jelantah (minyak bekas pakai) menjadi tidak berguna dan dibuang begitu saja. Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB), Ahmad Safrudin kepada Greeners mengatakan bahwa minyak jelantah masih bisa dimanfaatkan sebagai bahan biodiesel.

Proses pengolahan minyak jelantah menjadi biodiesel, katanya, hanya memerlukan proses yang sederhana yaitu mengonversi trigloserida menjadi methyl atau ethyl ester yang biasa disebut transesterifikasi. Proses transesterifikasi merupakan reaksi antara minyak dengan alkohol yang memutus tiga rantai gugus ester dari setiap cabang trigliserida.

“Untuk memicu reaksi pada proses transesterifikasi ini dibutuhkan panas sebagai energi dan katalis basa sebagai mediator konversi agar diperoleh mutu produksi reaksi yang optimal. Pada reaksi ini minyak jelantah akan mampu dikonversi menjadi biodiesel dan gliserin,” ujar pria yang akrab disapa Puput ini, Jakarta, Minggu (03/04).

Menurut Puput, menjadikan minyak jelantah sebagai bahan campuran biodiesel akan mencegah para produsen nakal mencampurnya dengan minyak goreng curah untuk dijual kembali. Karena, lanjutnya, hingga saat ini masih banyak produsen yang memilih mencari keuntungan cepat meski melanggar hukum dan membahayakan kesehatan dengan mengoplos minyak jelantah ke minyak goreng curah untuk dikonsumsi kembali.

“Masyarakat sebenarnya tahu tentang keberadaan minyak jelantah yang dicampur ke dalam minyak curah, tapi mereka tidak punya pilihan. Maka, dari konteks inilah perlu adanya pelarangan dari pemerintah agar masyarakat mendapatkan minyak goreng terbaik. Nah, sebelum keluarnya pelarangan resmi, Departemen Kesehatan bisa mengedukasi masyarakat akan bahaya minyak jelantah,” katanya.

Sebagai informasi, sebelumnya, Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB), Institut Studi Transportasi (Instran), dan Konsorsium Nasional untuk Pelestarian Hutan dan Alam Indonesia (Konphalindo) mendesak Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk membuat peraturan gubernur soal minyak jelantah.

Basuki sendiri menyatakan bahwa mengubah minyak jelantah sebagai bahan bakar biodiesel bisa saja dilakukan. Dia juga akan mengkaji pembuatan peraturan gubernur tentang bahan limbah dan bakar alternatif dari minyak jelantah tersebut. Sayangnya, hingga saat ini, belum ada hasil signifikan dari kajian tersebut.

“Selain biaya untuk mengumpulkannya sangat tinggi, juga tidak mudah mengumpulkan minyak-minyak itu,” ujarnya pada akhir 2015 lalu.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Momentum kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah seharusnya menjadi titik tolak bagi pemerintah untuk lebih serius dalam mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT). Presiden Joko Widodo telah berani mengambil kebijakan yang tidak populis dengan menaikkan harga BBM, namun hal tersebut masih belum cukup. Pemerintah pun harus memiliki keberanian untuk dapat menggeser konsumsi energi berbahan dasar fosil ke konsumsi energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Direktur Eksekutif Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Kehati), MS Sembiring dalam paparannya pada Diskusi Pakar bertajuk “Pemanfaatan Bioenergi untuk Pembangunan Pedesaan” menjelaskan, Indonesia pada dasarnya adalah negara yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang tidak hanya memberikan sumber pangan, sumber kesehatan dan ketersediaan air. Namun, kekayaan Indonesia tersebut juga sudah seharusnya bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif.

Sembiring pun mengakui, meskipun Indonesia memiliki kekayaan sumber bahan bakar nabati, tetap saja Indonesia masih tertinggal dalam pengembangan bioenergi. Ia khawatir karena belum ada kejelasan bagi masa depan bioenergi, baik dalam bentuk padat, cair maupun gas hingga saat ini.

“Upaya-upaya pemerintah dalam mengembangkan energi alternatif ini masih belum memberikan dampak yang besar seperti yang telah dilakukan oleh Brazil dengan produksi etanolnya. Pemerintah masih minim dalam hal produksi secara masif, terintegrasi dan terencana untuk jangka panjang. Terlihat masih belum sungguh-sungguh,” terang Sembiring, Jakarta, Selasa (25/11).

Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa penggunaan EBT khususnya bioenergi tidak harus dimulai dari BBM yang digunakan untuk kendaraan. Ia menyampaikan kalau pemerintah bisa memperlihatkan keseriusannya dengan memulai dari tingkat pedesaan agar desa-desa di seluruh Indonesia bisa mengalami kemandirian energi. Meskipun ia memahami bahwa permasalahannya bukan hanya pada penyaluran energi, melainkan juga jangkauannya yang cukup sulit bagi masyarakat pedesaan.

“Sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di pedesaan tapi justru listrik masih belum menjangkau pelosok-pelosok desa. Oleh karena itu, kemandirian energi di pedesaan ini bisa dimulai dengan teknologi biogas atau microhydro yang potensinya ada di tingkat desa,” paparnya.

Selain itu, pada kesempatan yang sama, Pengurus Yayasan Kehati, Setijati Sastrapradja pun mengingatkan bahwa kunci untuk mengatasi permasalahan EBT di Indonesia hanyalah berasal dari kemampuan dan keberanian pemerintah dalam mengembangkan EBT dari sumber daya yang tersedia di negeri ini.

Setijati menambahkan, jika memang pemerintahan Joko Widodo sekarang sangat peduli terhadap EBT, maka sudah selayaknya ia melanjutkan program-program EBT beserta juga pada pemerintahan selanjutnya nanti. Karena menurutnya, keberlanjutan serta konsistensi sebuah program pemerintah sangat diperlukan agar hasilnya dapat maksimal.

“Ini semua bagi terwujudnya cita-cita kemandirian energi dan sumber energi berkelanjutan,” tambahnya.

Sebagai informasi, berdasarkan kajian supply and demand energy Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, tercatat ada kenaikan 7 persen dari produksi energi baru terbarukan di tahun 2011 ke 2012. Kemudian dari sisi penggunaannya pun ada peningkatan sebanyak 4 persen di rentang tahun yang sama. Akan tetapi, kajian itu juga mengungkapkan bahwa penggunaan energi baru terbarukan masih di bawah 10 persen. Padahal, dari sisi bioenergi, Indonesia masih menyimpan potensi bio massa sebanyak 49.810 MW.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Program biodiesel yang digadang-gadang sebagai alternatif solusi mencegah jebolnya BBM bersubsidi, dinilai tidak dijalankan secara serius oleh pemerintah. Direktur PT Wilmar Indonesia, Darwin Wu, menyatakan, jika memang pemerintah benar-benar serius dalam memerhatikan kesejahteraan petani sawit, maka program B10 (Biodiesel) di Indonesia harus dipaksakan jalan.

Darwin menjelaskan, jika berjalan lancar, seharusnya pada tahun 2014 ini PT Pertamina telah membeli 1,8 juta ton minyak sawit dari PT Wilmar Indonesia. Angka tersebut, lanjut Darwin, masih di bawah ekspektasi pasar karena pada awal tahun lalu PT Wilmar mengharapkan PT Pertamina bisa menggunakan minyak sawitnya sebagai bahan campuran untuk biodiesel sekitar 3 juta ton.

Menurut Darwin, tidak tercapainya ekspektasi pasar tersebut menimbulkan kekecewaan yang besar bagi pasar sehingga menyebabkan penurunan harga sawit hingga ke level terendah, dari 2800 sampai ke 1900 ringgit Malaysia pada beberapa bulan yang lalu. Penurunan harga tersebut disebutnya sebagai bentuk kekecewaan pasar mengenai konsumsi biodiesel di Indonesia.

“Ini sangat mengecewakan pasar. Pemerintah sudah seharusnya serius kalau memang benar-benar peduli terhadap petani sawit,” tegas Darwin kepada wartawan saat ditemui di Jakarta, Kamis (13/11).

Direktur PT Wilmar Indonesia, Darwin Wu (ketiga dari kiri), mengharapkan pemerintah menjatuhkan penalti atau hukuman bagi para penjual solar yang tidak mencampurkan solarnya dengan minyak sawit agar program B10 dapat berjalan. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Ia juga menuturkan kalau memang pemerintah serius dalam menjalankan program B10, paling tidak pemerintah harus memberikan penalti atau hukuman bagi para penjual solar yang tidak blend (mencampurkan solarnya dengan minyak sawit). Dengan demikian, minyak sawit diharapkan bisa dikonsumsi di dalam negeri.

Sebagai informasi, selain pembatasan pembelian solar bersubsidi, upaya lain mengurangi konsumsi BBM bersubsidi adalah dengan menggelar program pengembangan energi alternatif berupa biodiesel, bahan bakar nabati (BBN) yang dicampurkan ke BBM.

Program B10 adalah program pencampuran bahan bakar nabati (BBN) sebesar 10 persen yang dimulai sejak September 2013 hingga akhir 2015. Sedangkan pada awal 2016 akan diterapkan pencampuran biodiesel sebesar 20 persen (B20).

Aturan itu tercantum dalam regulasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga BBN sebagai bahan bakar lain. Di dalam aturan disebutkan bahwa pemegang izin usaha niaga BBM dan pengguna langsung BBM wajib menggunakan BBN atau biodiesel secara bertahap. Hal ini untuk meningkatkan pemanfaatan bahan bakar lain dalam mewujudkan ketahanan energi nasional dan mengurangi konsumsi BBM.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Spektrum permasalahan energi di Indonesia sangatlah kompleks. Indonesia memerlukan kebijakan energi yang dapat mengelola energi dalam negeri secara mandiri. Diperlukan kesungguhan pemerintah yang akan datang dalam mengelola energi non-fosil, sehingga APBN tidak terus tergerus.

“Kita harus mencari solusi, kalau tidak 70 tahun lagi Indonesia bisa menjadi pengimpor energi terbesar di dunia,” ujar Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo dalam acara sarasehan bertajuk Kedaulatan Energi Syarat Mutlak Ketahanan Bangsa di Jakarta, Senin (02/06).

Selain itu, diperkirakan Indonesia juga akan kehabisan energi fosil dalam waktu 11 tahun mendatang. Hal ini dikarenakan borosnya penggunaan energi fosil dan peningkatan jumlah penduduk yang menyebabkan konsumsi energi per kapita turut meningkat hingga tujuh persen per tahun.

“Krisis energi tersebut dapat diatasi selama Pemerintah mendatang berfokus pada kebijakan terhadap pengadaan dan penggunaan energi terbarukan. Salah satu program yang efektif adalah penggunaan Bahan Bakar Nabati melalui produksi bioetanol yang dihasilkan dari pohon aren,” ujar Hashim Djojohandikusumo yang juga adik Prabowo Subianto tersebut.

Pohon aren dengan produksi gula yang tinggi tidak hanya bisa menghasilkan bioetanol sebagai pengganti bensin, tapi juga dapat menghasilkan bahan pengganti solar melalui proses biologis lain, yaitu dengan menggunakan ganggang.

Hashim memaparkan bahwa penggunaan bioetanol sebagai bahan bakar pengganti Bahan Bakar Minyak (BBM), baik sebagian ataupun seluruhnya, memberikan banyak keuntungan. Selain menghemat subsidi BBM, bahan bioetanol meningkatkan kualitas udara, mengurangi masalah pernapasan dari penggunaan kayu bakar, dan menghilangkan kekhawatiran akan krisis minyak bumi.

Senada dengan Hashim, DR. Ir. Willie Smits yang merupakan Ketua Yayasan Masarang, menyatakan Indonesia dapat lepas dari ketergantungan energi dari negara lain jika memaksimalkan produksi energi terbarukan yang ramah lingkungan. Selain itu, cara ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pabrik gula aren Kristal pertama di dunia telah dikembangkan di Sulawesi Utara, terbukti efektif memproduksi gula aren yang mahal serta bioenergi. Usaha ini juga menyerap tenaga kerja yang sangat tinggi, dapat melestarikan hutan sebagai sumber air, dan menjaga mahluk hidup lain,” ujar Willie.

(G30)