Pengusaha harus menyeimbangkan proses bisnis dengan pelestarian alam dan lingkungan. Industri seyogyanya mengikuti rambu-rambu dan standar yang telah pemerintah tetapkan. Selain itu, mesti ada tekanan kepada industri agar meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan pasar.

Jakarta (Greeners) – Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin, mengatakan pemerintah berupaya menjaga kesinambungan ekosistem alam dengan mendorong industri agar ramah lingkungan. Menurutnya, penyelesaian masalah lingkungan tidak cukup hanya dengan pendekatan pengawasan terhadap peraturan saja. Tanpa upaya pengendalian, kerusakan lingkungan dan pencemaran akibat operasi industri akan terus meluas.

“Saya ingatkan bagi pelaku industri, segala sumber daya yaitu air, tanah yang Anda gunakan untuk kepentingan korporasi adalah titipan Tuhan. Harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai fokus kepentingan saat ini saja, tapi lupa dampaknya pada masa mendatang,” ujar Wapres dalam sambutannya pada Anugerah Proper 2020, Senin, (14/12/2020).

Menteri Siti Harap Perusahaan Integrasikan Analisis Risiko Bencana

Pada kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, berharap perusahaan dapat mengintegrasikan analisis risiko terhadap bencana, kerentanan sosial, dan lingkungan. Menurutnya, hal tersebut penting dalam penyusunan strategi keberlanjutan bisnis setiap perusahaan. Perusahaan, lanjut dia, harus meningkatkan pelibatan instansi pemerintah, lembaga swadaya masyakat, perguruan tinggi, dan lembaga internasional dalam rangka upaya bersama untuk menangani bencana.

Dia menjelaskan pemerintah terus mendorong perusahaan untuk meningkatkan program pemberdayaan masyarakat. Dia meminta perusahaan dapat mengembangkan daerah binaan baru. Program ini, lanjutnya, guna mencegah dampak kerusakan lingkungan serta mempercepat upaya pemulihan masyarakat terdampak.

“Program tersebut dapat bersifat jangka panjang seperti pembangunan sarana prasarana fisik, pelayanan publik, membangkitkan sosial, budaya, dan semangat masyarakat,” jelasnya.

Ketaatan Perusahaan Terhadap Regulasi Meningkat

Menteri Siti menyebut ketaatan perusahaan terhadap perusahaan terhadap Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengalami peningkatan. Pada 2020, ketaatan perusahaan mencapai angka 88 persen. Angka ini lebih baik dari 2019, yaitu sebesar 85 persen.

Dia menjelaskan pemerintah telah mengevaluasi perusahaan dalam pengelolaan lingkungan melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper). Menteri Siti kemudian menyebutkan rincian skor dari 2038 perusahaan, yakni:

• 2 perusahaan mendapat nilai hitam,
• 223 perusahaan mendapat nilai merah,
• 1629 perusahaan mendapat nilai biru,
• 125 perusahaan bernilai hijau, dan
• 32 perusahaan mendapat nilai emas.

“Proper mencatat konsistensi kepemimpinan perusahaan dalam mengimplementasikan tata kelola lingkungan di perusahaan dan masyarakat sekitar,” ucapnya.

Pemerintah mengevaluasi perusahaan dalam pengelolaan lingkungan melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper). Foto: Shutterstock.

Baca juga: Survei: Komitmen Ramah Lingkungan UMKM di Era Pandemi Covid-19

Proper: Petakan Kinerja Pimpinan Perusahaan, Atasi Masalah Lingkungan

Lebih jauh, Menteri Siti, menyampaikan Proper menilai pimpinan perusahaan dalam mengatasi masalah lingkungan. Berdasarkan penilaian tersebut, pimpinan perusahan tampak sudah mampu mentransformasi pengetahuan dan memberi perspektif baru terhadap lingkungan. Selain itu, lanjutnya, pimpinan perusahaan juga banyak berkolaborasi untuk menangani masalah lingkungan.

Dia berharap capaian tersebut perlu menyebar kepada perusahaan lain. Menurutnya, masing-masing pimpinan perusahaan harus berbagi praktik baik penerapan tata kelola lingkungan.  Pemetaan kepemimpinan dari Proper, lanjutnya, perlu berlanjut dengan pemberian penghargaan Green Leadership kepada pimpinan perusahaan yang memenuhi kriteria.

“Green leader dunia usaha bisa menjadi duta dunia usaha Indonesia dalam forum internasional. Saya memohon kepada Dewan Pengawas Proper beserta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membangun Green Leadership Coorporate dunia usaha,” pungkasnya.

Penulis: Muhamad Ma’rup

Jakarta (Greeners) – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar memastikan bahwa pengelolaan tujuh Taman Nasional Laut masih berada di bawah kementerian yang ia pimpin. Hasil rapat terbatas bersama dengan Presiden, katanya, meminta KLHK untuk meningkatkan kinerja dan sinergi antar kementerian, di antaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pariwisata, untuk mengelola tujuh Taman Nasional Laut tersebut.

“Hasil rapat terbatas meminta kita untuk meningkatkansinergi antar kementerian itu,” katanya kepada Greeners, Jakarta, Kamis (31/03).

Untuk selanjutnya, Menteri Siti menyatakan akan memanggil ketujuh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Nasional dan Kepala UPT konsentrasi kebakaran hutan dan lahan. Penegasan untuk peningkatan kinerja dan sinergi pengelolaan Taman Nasional Laut, lanjutnya, karena Indonesia sebagai negara kepulauan, memiliki keindahan taman laut yang sangat luar biasa dan harus dijaga serta dilestarikan.

“Ini penting sebab menjaga taman laut bukan hanya melestarikan keanekaragaman hayati namun juga mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat di wilayah pesisir,” tambahnya.

Sebagai informasi, sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa masalah pelestarian Taman Nasional Laut harus menjadi perhatian semua kementerian dan lembaga. Meski demikian, Presiden juga menyatakan perlu ada satu Kementerian yang memegang tanggungjawab, diberi kewenangan dalam perlindungan, konservasi, pengelolaan taman bawah laut.

“Saya menekankan pentingnya sinergi antar kementerian dan lembaga, antara Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengelola konservasi perairan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Pariwisata,” kata Presiden.

Lebih lanjut Presiden menyampaikan bahwa Indonesia telah memiliki 7 (tujuh) Balai Taman Nasional/BTN yang mengelola sekitar empat juta hektare Taman Nasional Laut/TNL, yaitu BTN Kepulauan Seribu, BTN Wakatobi, BTN Takabonerate, BTN Karimun Jawa, BTN Bunaken, BTN Togian, dan Balai Besar TN Teluk Cendrawasih.

Untuk itu, Presiden menginstruksikan agar Kementerian Pariwisata memberi “sentuhan” pada penyiapan taman laut sebagai destinasi wisata dan memperkuat promosinya. Presiden juga berpesan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Pemerintah Daerah agar di kawasan pesisir, terutama anak-anak, harus dididik untuk mencintai laut, mencintai bahari sehingga ikut menjaga dan merawat taman laut serta ekosistemnya.

“Saya juga berharap agar pengelolaan Taman Nasional Laut dipersiapkan dengan baik. Segera bekerja untuk membuat perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan Taman Nasional Laut makin baik,” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Hutan bagi Indonesia sangat berperan penting sebagai penopang fungsi ekologi, sosial dan ekonomi. Manusia, satwa dan fauna sangat bergantung pada banyak fungsi hutan, terutama terkait kebutuhan akan air yang menjadi salah satu kebutuhan dasar setiap makhluk hidup.

Sayangnya, kondisi tutupan hutan yang berfungsi sebagai tempat hidupnya keanekaragaman hayati dan penopang kehidupan ekologis, ekonomi, sosial dan manfaat kesehatan telah rusak akibat penggundulan hutan yang terus terjadi. Jumlah penggundulan hutan yang begitu besar menyebabkan peningkatan gas emisi rumah kaca sebesar 12 hingga 20 yang mendorong perubahan iklim.

Satyawan Pudyatmoko, Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM) Jogjakarta mengatakan bahwa saat ini hutan Indonesia masih membutuhkan banyak pembenahan, apalagi jika ingin memelihara siklus hidrologi. Banyak wilayah-wilayah yang semestinya menjadi kawasan tangkapan air telah berubah fungsi menjadi kawasan non-hutan, seperti perkebunan maupun pertanian.

“Ini yang sedang terjadi dengan hutan kita. Jika ingin memelihara siklus hidrologi yang baik, hutan di Indonesia itu memang masih banyak memerlukan pembenahan. Banyak kawasan-kawasan yang semestinya menjadi daerah tangkapan air, terutama di wilayah pegunungan dan kawasan karst, telah rusak atau berubah dari hutan menjadi non hutan (perkebunan),” katanya saat dihubungi oleh Greeners, Jakarta, Senin (21/03).

Menurut Satyawan, beberapa wilayah telah mengalami krisis ekologi, seperti yang terjadi di banyak daerah pegunungan di Jawa. Misalnya, wilayah pegunungan Dieng, Merapi, Merbabu, Sindoro sumbing, Lawang Mangu maupun Gunung lawu. Defisit air di wilayah Jawa sendiri, lanjutnya,  sudah cukup kritis terutama di musim kemarau. Jika kejadian kekeringan yang terjadi pada musim kemarau tahun lalu tidak ingin terulang, ia menyarankan kepada pemerintah agar segera memperbaiki kondisi tutupan hutan di wilayah pegunugan sesegera mungkin.

Selain wilayah pegunungan, terus Satyawan, peralihan fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan monokultur di banyak daerah luar Jawa juga menjadi faktor penyebab krisis kekeringan. Hal ini disebabkan karena perkebunan monokultur mengonsumsi air di dalam tanah dengan cara yang luar biasa. Kondisi ini juga sering menyebabkan wilayah gambut menjadi kering dan pada akhirnya mudah terbakar.

“Ibarat robot. Tumbuhan monokultur itu menyedot air dengan sangat luar biasa. Boros dan sangat merugikan,” tambahnya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan bahwa untuk kawasan-kawasan yang telah terlanjur beralih fungsi, saat ini sedang dilakukan penelitian dan penyidikan karena banyak dari izin konsesinya diberikan pada masa pemerintahan terdahulu.

“Itu yang saya bilang lagi dikoreksi kebijakannya. Itu semua kan berasal dari kebijakan-kebijakan masa lalu yang terjadi dan kita kurang kontrol. Kita kasih izin tetapi tidak kita kontrol. Sebenarnya itukan ada parameternya, ada catatan-catatannya dan ada regulasi. Itu yang kita sedang kerjakan sekarang,” tutupnya.

Sebagai informasi, tanggal 21 Maret dirayakan sebagai Hari Hutan Dunia yang pada tahun ini mengusung tema hutan dan air. PBB merayakan Hari Hutan Dunia secara internasional sebagai International Day of Forest. Tahun ini, PBB ingin meningkatkan kesadaran bagaimana hutan menjadi kunci dalam pemasok air tawar dunia yang sangat penting untuk kehidupan.

Penulis : Danny Kosasih

Makassar (Greeners) – Setelah tepat 13 hari pasca peluncuran uji coba program penerapan kantong plastik berbayar untuk pengusaha retail di 22 kota dan satu provinsi di Indonesia, pada 21 Februari 2016 lalu. Kini, Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla akhirnya meresmikan program uji coba tersebut secara resmi di Makassar. Sayangnya, yang hadir saat penandatangan komitmen sosialisasi dan uji coba kantong plastik tidak gratis ini hanya perwakilan dari 17 kota saja.

Dalam sambutannya, Jusuf Kalla (JK) menyampaikan bahwa penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat saat ini memang terlihat sudah sangat berlebihan. Setiap tahunnya, jumlah konsumsi produk yang menghasilkan sampah semakin meningkat. Hal tersebut, kata JK, banyak dipengaruhi oleh pertambahan penduduk dan gaya hidup yang praktis.

“Kalau dulu kita beli lemper, kue atau makanan kecil, semua dibungkus dengan daun. Sekarang, semuanya bahkan dibungkus dengan plastik,” kata JK, Makassar, Sabtu (05/03).

Kebiasaan belanja antara masyarakat dahulu dan sekarang pun sudah berbeda. Ia mencontohkan, dahulu masyarakat masih berbelanja sesuai dengan kebutuhannya. Membeli makanan pun sesuai dengan porsinya. Sedangkan saat ini, akibat meningkatnya pendapatan masyarakat, akhirnya tingkat konsumsinya pun bertambah.

“Ibu-ibu juga, dulu lebih banyak masak sendiri di rumah, jadi meminimalisir sampah. Sekarang, banyak yang pilih beli, dibungkus dan banyak menghasilkan sampah. Pola makan masyarakat di restaurant juga sama. Coba saja semua mengikuti pola rumah makan Padang di mana konsumen hanya membayar apa yang mereka makan. Jadi tidak ada yang bersisa,” tambahnya.

Lebih jauh, terkait uji coba penerapan kantong plastik berbayar dan masalah persampahan di Indonesia, JK mengaku tidak akan bisa diselesaikan jika hanya mengandalkan pemerintah semata. Masyarakat pun, terusnya, harus ikut terlibat karena masalah sampah adalah masalah bersama semua pihak.

“Masyarakat juga sudah harus mulai kembali pada prinsip “tiga R” itu, seperti Reduce, Reuse, Recycle. Belanja secukupnya, makan secukupnya, pakai lagi barang yang bisa dipakai, jangan dibuang terus beli yang baru,” tegas JK.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya Bakar menyampaikan bahwa acara penandatanganan Komitmen ini juga termasuk dalam rangkaian Hari Peduli Sampah Nasional 2016 yang akan terus dilakukan sepanjang tahun ini.

Pemerintah, katanya, ingin membangun kesadaran bersama di semua lini baik pemerintahan, industri swasta maupun masyarakat, bahwa jika sampah dikelola dengan bijak, maka sampah yang sebelumnya menjadi beban akan lebih terasa ringan dan bukan lagi dianggap sebagai masalah.

“Prinsip siapa yang memberi beban lingkungan berupa sampah maka dia harus membayar untuk pemulihan lingkungannya itu. Makanya plastik berbayar ini juga bertujuan untuk mendidik masyarakat agar membiasakan membawa kantong belanja sendiri,” tukasnya.

Sebagai informasi, penandatanganan komitmen bersama dengan 22 walikota, satu provinsi dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) ini dilakukan untuk melaksanakan sosialisasi dan uji coba kantong plastik berbayar pada usaha ritel modern disaksikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan beberapa Menteri lainnya.

Sayangnya, dalam penandatanganan komitmen ini, hanya 17 dari 22 kota dan satu provinsi yang menyatakan komitmennya hadir dalam seremonial tersebut. Ke-17 kota tersebut antara lain Ambon, Bogor, Balikpapan, Banjarmasin, Kendari, Makassar, Malang, Medan, Tanggerang, Tanggerang selatan, Wakil Walikota Banda aceh, Wakil Walikota Bandung, Wakil Walikota Depok, Wakil Walikota Jayapura, Wakil Walikota Pekanbaru, Wakil Walikota Semarang dan Wakil Walikota Surabaya, serta Ketua Umum Aprindo.

Sedangkan yang tidak hadir pada penandatanganan tersebut adalah Provinsi DKI Jakarta, Bekasi, Solo, Yogyakarta, Palembang, Denpasar.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Memperingati Hari Peduli Sampah Nasional pada tanggal 21 Februari 2016, ribuan orang melakukan aksi membersihkan sampah di sekitar Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Aksi yang mendapat dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ini juga sekaligus dalam rangka gerakan “Indonesia Bebas Sampah 2020.”

Ramainya masyarakat yang berpartisipasi dalam acara tersebut membuat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar menyatakan optimis bahwa akan ada perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah.

“Kita berharap ini bisa menjadi tonggak bahwa bukti civil society group bisa menghimpun, mempengaruhi dan mengajak suatu perubahan,” ujar Siti kepada para awak wartawan pada Minggu (21/02) pagi.

Dalam peringatan Hari Peduli Sampah Nasional ini, Menteri Siti menyatakan bahwa pemerintah secara resmi memulai uji coba kantong plastik berbayar. Uji coba kantong plastik berbayar ini akan dilakukan selama enam bulan ke depan dan akan dievaluasi per tiga bulan. Siti berharap kebijakan ini akan sangat berpengaruh terhadap masyarakat yang berujung pada perbaikan lingkungan. Ia juga menyatakan bahwa langkah ini merupakan sebuah tonggak penting demi lingkungan Indonesia yang lebih baik.

Penyanyi Andre Hehanusa yang turut berpartisipasi dalam acara ini juga turut mengungkapkan rasa optimisnya terhadap gerakan Indonesia Bebas Sampah 2020. Ia berharap bahwa pengumpulan sampah tidak hanya dilakukan dalam peringatan Hari Peduli Sampah Nasional saja, melainkan juga dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam aksi yang merupakan bagian dari perayaan Hari Peduli Sampah Nasional 2016, berbagai elemen masyarakat juga menyatakan dukungannya untuk gerakan “Indonesia Bebas Sampah 2020”. Foto: greeners.co/Rizky Damayanti

Menurut Andre, masyarakat hanya perlu mendisiplinkan diri terhadap sampah. Ia menyebut bahwa satu orang dalam masyarakat cukup menjaga kebersihan dari sampah dengan luas area 1×1 meter di sekitarnya. Jika semua orang melakukan hal tersebut, Andre percaya Indonesia bisa bebas dari sampah.

“Jadi kita harus bisa mendisiplinkan hal yang kecil tapi pengaruhnya bisa sangat besar bagi lingkungan,” ungkapnya.

Di lokasi yang sama, Toto Sugito, pelopor sekaligus Ketua Umum Bike to Work (B2W) Indonesia, terlihat mengendarai sepeda dengan sebidang papan besar dibelakangnya. Ada lima orang pesepeda lainnya yang juga mengendarai sepeda dengan papan besar di bagian belakang. Papan dengan tulisan tersebut, jika dibaca berurutan akan menyampaikan pesan “Satu Sepeda, Satu Indonesia, Disiplin Sampah, Bersih Nyok untuk Indonesia Bebas Sampah 2020”.

“Ini (Gerakan Indonesia Bebas Sampah 2020, Red.) harus didukung penuh oleh seluruh masyarakat Indonesia karena sampah itu mengakibatkan bencana, banjir dan sebagainya. Jadi, kita harus concern mulai dari sekarang, dimulai dari kita. Mulai sekarang kurangi sampah plastik dan tertib buang sampah,” katanya mengimbau.

Acara pengumpulan sampah di Jakarta ini dilakukan di delapan titik di Jakarta Pusat. Dari data yang dihimpun oleh Greeners, sampah yang terkumpul dalam acara ini mencapai 512 kilogram.

Selain pengumpulan sampah, dalam acara ini juga dibacakan “Deklarasi Bergerak Menuju Indonesia Bersih Sampah 2020”.
Acara ini juga dihadiri oleh Kepala Staff Kepresidenan Teten Masduki dan Menteri Agraria dan Tata Tuang Ferry Mursyidan Baldan.

Penulis: TW/G37

Jakarta (Greeners) – Rencana percepatan tujuh kota sebagai kota percontohan untuk mengelola sampah menjadi energi memancing berbagai pihak untuk turut berpartisipasi. Setelah sebelumnya Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) merekomendasikan teknologi untuk memusnahkan sampah-sampah yang ada, kini perusahaan pengolah limbah bahan berbahaya beracun (B3) terbesar di Indonesia , PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI), memproyeksi pembangunan insenerator pengubah limbah B3 menjadi energi.

Direktur Operasional PPLI Syarif Hidayat kepada wartawan mengatakan, untuk saat ini PPLI telah mengolah 250.000 limbah cair dan padat seperti lumpur minyak, cat, pestisida, lumpur instalasi pengolahan air limbah, bahan kimia lainnya dan gas hasil penimbunan dari sejumlah industri di Indonesia. Teknologi insenerator akan menggunakan teknologi dari DOWA Jepang, induk perusahaan DOWA Eco System yang mengakuisisi PPLI dari Modern Asia Environmental Holdings (MAEH) pada tahun 2009 lalu.

“Dari 250.000 limbah tersebut, terdapat sekitar 20 atau 30 persen yang bisa kita manfaatkan sebagai bahan bakar inseneratornya. Saat ini semua sedang dalam tahap studi kelayakan dan direncanakan akan beroperasi pada April 2018 dengan nilai investasi sekitar 15 juta dollar AS,” jelasnya saat menerima kunjungan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar beserta awak media di Desa Nambo, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat (12/02).

Direktur Operasional PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) Syarif Hidayat menerima kunjungan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar di Desa Nambo, Bogor, Jawa Barat pada Jumat (12/02). Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Di lokasi yang sama, Menteri Siti Nurbaya mengtakan bahwa PPLI adalah sebuah masa depan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sangat bagus dan potensial bagi Indonesia, meskipun saat ini BUMN hanya memiliki lima persen sahamnya di sana.

Menteri Siti mengakui, lemahnya regulasi, pengawasan dan ketersediaan teknologi yang mumpuni saat ini masih menjadi kendala tersendiri guna mendukung pengoperasian insenerator. Belum lagi dampak kesehatan dan lingkungan yang dihasilkan dari emisi insenerator seperti dioksin sangat rentan.

“Memang kita belum punya laboratorium yang mengukur kandungan dioksin pada lingkungan. Tapi sekarang kita sudah membahasnya termasuk dengan izin dan instrumen pengawasan,” jelas Siti.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan proyek percontohan pengelolaan sampah untuk tenaga listrik akan mulai diterapkan di tujuh daerah, yaitu DKI Jakarta, Bandung, Tangerang, Surabaya, Semarang, Solo, dan Makassar. Daerah-daerah tersebut adalah kota besar penghasil sampah di atas 1.000 ton per hari dan kota menengah dengan sampah 200-250 ton per hari.

PPLI sendiri adalah perusahan pengolah limbah di Indonesia yang telah beroperasi sejak tahun 1994. PPLI menyediakan jasa pengelolaan limbah terpadu untuk pelanggan komersial dan industri. Perusahaan ini adalah fasilitas yang pertama dan satu-satunya di Indonesia dan disahkan oleh pemerintah Indonesia untuk menyediakan jasa pelayanan pengelolaan limbah terpadu di seluruh Indonesia.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya Bakar mengungkapkan bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Iklim Kerajaan Norwegia Vidar Helgesen meminta perkembangan muatan-muatan yang terdapat di dalam Letter of Inten (LOI) yang isinya One Map Policy, masyarakat hukum adat, deforestasi di Indonesia dan kebakaran hutan. Helgesen juga mempertanyakan kesulitan dan masalah terberat dari deforestasi di Indonesia karena ia berpikir masalah deforestasi seperti sulit untuk diatasi.

“Saya jawab masalah deforestasi di Indonesia itu terkait dengan konsep-konsep kebijakan alokasi lahan. Indonesia harus hati-hati melihatnya karena posisi Indonesia negara berkembang yang harus memperhatikan dan menyeimbangkan antara ekonomi dan lingkungan,” ujar Siti saat disambangi di kantornya, Jakarta, Rabu (03/01).

Indonesia, katanya, juga harus berpikir realistis karena ada pembangunan yang harus dilakukan dan pada dasarnya lingkungan sendiri juga bisa diintegrasikan ke pembangunan karena setiap rencana pembangunan memiliki dasar-dasar konservasi.

Menurut Siti, sebenarnya pembangunan dan konservasi di Indonesia tidak memiliki masalah. Hanya saja pemerintah memang masih memerlukan waktu untuk membersihkan kebijakan-kebijakan terkait hutan.

Siti menyatakan menerima banyak usulan terkait pengelolaan hutan dengan masyarakat adat di Papua dan Papua Barat. Saat ini, KLHK menyatakan tengah membuat Norma Standar Pedoman dan Kriteria (NSPK) terkait hal tersebut. Namun Menteri Siti mengaku masih memiliki kelemahan terkait Law Enforcement.

“Saya jelaskan bahwa kayu-kayu ilegal dari Papua itu masuk ke Kalimantan Timur, kadang masuk Jawa Timur. Bagian ini sedang dipelajari dan diikuti terus. Tapi memang saya katakan bahwa saya punya kelemahan untuk kapasitas law enforcement, intelijen dan juga dalam preparasi material ke pengadilan, jadi ekspertis dan sebagainya,” tambah Siti.

Vidar Helgasen sendiri menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jakarta adalah untuk mendukung kegiatan KLHK dalam menjaga lingkungan dan hutan. Selain itu, menurutnya, Norwegia sangat mendukung kebijakan Indonesia dalam penanganan bencana kebakaran hutan.

“Untuk 4 tahun ke depan kita akan mengembangkan berbagai kebijakan natural untuk prioritas perlindungan hutan dan lingkungan hidup, bukan saja untuk Indonesia, Norwegia, namun seluruh dunia,” tandas Helgesen.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan Rapat Kerja (Raker) untuk membahas isu-isu strategis dan prioritas yang harus segera dilakukan. Rapat yang berlangsung selama dua hari pada tanggal 28 dan 29 Januari 2016 ini dibuka dan dipimpin langsung oleh Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar yang dihadiri oleh pejabat Eselon I, II dan III.

Sekretaris Jendral KLHK Bambang Hendroyono, menyatakan, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, KLHK akan meningkatkan kinerja kerja dengan menguatkan isu-isu kebijakan alokasi sumber daya hutan dan lingkungan. Hal ini dilakukan agar fungsi-fungsi hutan bisa mendukung rencana pembangunan pemerintah dengan tetap memperhatikan aspek-aspek lingkungan yang berkelanjutan.

“Selain itu tentu juga harus bisa memberikan keseimbangan produksi hutan kita,” jelasnya, Jakarta, Jumat (29/01).

Dalam rapat kerja ini, KLHK juga membahas tentang evaluasi kinerja terhadap perizinan yang berada di dalam kawasan hutan baik itu hutan lindung, hutan konversi dan lainnya. Dengan berpijak pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pada tahun 2016 ini, KLHK juga berencana akan melakukan terobosan dengan mengganti beberapa regulasi.

Terkait dengan pengendalian perubahan iklim, setelah hasil konferensi perubahan iklim di Paris menghasilkan kesepakatan yang disebut dengan Paris Agreement (Kesepakatan Paris), Bambang menyatakan KLHK akan sangat fokus bagaimana melakukan pengendalian pencegahan kebakaran hutan dan lahan karena kebakaran tersebut telah menyumbang banyak sekali emisi karbon bagi dunia.

“Topik lain dalam raker kita juga membahas konservasi tentang bagimana konservasi ke depan bisa memfasilitasi kehidupan masyarakat yang ada dan tetap mendukung pembangunan berskala nasional,” tambahnya.

Dengan kebijakan Menteri LHK ke depan, lanjutnya, fungsi hutan lindung dan konservasi akan diperkuat dengan pola pikir dan kesiapan mental para pejabat KLHK. KLHK, katanya, tidak lagi melakukan pemberian izin tanpa memperhatikan kajian lingkungan hidup strategis, izin lingkungan dan juga tata ruang.

“KLHK sekali lagi berkomitmen akan meningkatkan kinerjanya dalam rangka menjalankan Nawacita presiden,” ujar Bambang.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan telah mempelajari dan meneliti hasil pertemuan teknis dan komisi Analisi dampak lingkungan (Amdal) untuk pembangunan mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sepanjang 142 kilometer.

Kementerian sendiri telah melakukan rapat internal di jajaran KLHK dan memutuskan untuk menerbitkan izin Amdal untuk mega proyek tersebut. Meski demikian, KLHK tetap memberikan ruang dan waktu selama satu bulan ke depan bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau catatan terkait proyek Kereta Cepat tersebut.

“Saya sudah teliti dan sudah bisa keluar ijinnya. Tidak ada masalah. Mudah-mudahan besok bisa jalan groundbreaking-nya,” ujar Siti kepada Greeners, Jakarta, Rabu (20/01) kemarin.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Nantinya, lanjut Siti, izin Amdal yang telah terbit akan dipakai oleh Kementerian Perhubungan sebagai dasar mengeluarkan izin pembangunan proyek Kereta Cepat. Rencananya, groundbreaking atau peletakan batu pertama akan dilakukan pada tanggal 21 Januari 2016 di daerah Walini, Bandung.

Sebagai informasi, sebelumnya dalam rapat teknis dan komisi Amdal yang dilakukan di Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin (18/01) lalu, masih banyak kejanggalan dan keluhan yang disampaikan oleh anggota komisi dan tim pakar Amdal Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Dalam rapat teknis tersebut, Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Ary Sudijanto, menyatakan, para pakar telah memberikan informasi sebagai pertimbangan bagi konsorsium dalam memperbaiki dokumen Amdal yang masih dirasa kurang.

Selain itu, Direktur Kemitraan Lingkungan Ditjen Perhutanan Sosial KLHK Dodo Sambodo, sebagai salah satu pakar dalam Tim Teknis Kajian Amdal Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, menyampaikan bahwa kecuali hanya untuk kepentingan administrasi, selebihnya hasil kajian dokumen Amdal ini seperti terburu-buru dan secara teknis masih belum memenuhi syarat.

“Saat ini izin pinjam pakai kawasan hutan sedang diurus, karena itu dokumen perizinan tersebut tidak ada dalam dokumen Amdal yang dikaji. Data primer tidak tersedia sehingga dampaknya keputusan ilmiah yang akan diambil pakar ditakutkan nantinya akan salah. Ini dokumen Amdal paling cepat yang pernah disusun, hanya sekitar satu minggu. Saya takut ini tidak masuk kaidah keilmuan karena idealnya (Amdal) diuji dalam dua musim,” ujarnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya resmi membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 6 Januari 2016. Pemimpin untuk badan yang memiliki otoritas melakukan pemulihan dan tata kelola lahan gambut Indonesia yang rusak ini pun telah dilantik.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar kepada Greeners menuturkan bahwa Indonesia adalah negara pertama di dunia yang memiliki badan khusus untuk memulihkan fungsi lahan gambut seluas 2 juta hektare.

“Perpres itu akan menjadi payung hukum bagi pelaksanaan restorasi 2 juta hektare lahan gambut yang terbakar dalam lima tahun mendatang,” tuturnya, Jakarta, Rabu (13/01).

Mantan Direktur Konservasi WWF Indonesia, Nazir Foead. Foto: Ist.

Saat ini, tambahnya, diperkirakan ada sekitar 15 juta sampai 20 juta hektare lahan gambut di Tanah Air. Himpunan Gambut Indonesia (HGI) mencatat, ada 6 juta hektare lahan gambut yang cocok dijadikan lahan perkebunan dan hutan tanaman.

BACA JUGA: Tata Kelola Sumber Daya Alam, Walhi Dorong Pembenahan Struktural

Kepala BRG akan dipimpin oleh mantan Direktur Konservasi WWF Indonesia, Nazir Foead. Pengalaman Nazir bekerja di Yayasan WWF Indonesia di mulai pada tahun 1992. Sejak tahun itu hingga 1995, ia pernah menjadi Manager Stasiun Riset Kayan Menterang yang betugas mengkoordinasikan kegiatan riset WWF, LIPI dan Departemen Kehutanan di Cagar Alam Kayan Menterang, Kalimantan Timur.‎

Nazir juga sempat dipercaya menjadi Project Manager Ujung Kulon 1997-2001, Deputi Direktur Konservasi Spesies 2000-2001, Direktur Region Sumatera-Jawa WWF 2001-2003, Direktur Konservasi Spesies tahun 2003-2006, dan menjadi Direktur Bidang Kebijakan pada tahun 2006 hingga 2011.

Pada tahun 2011 hingga tahun 2014, Nazir dipercaya menjadi Direktur Konservasi WWF Indonesia. Sejak 2014 hingga sebelum ditunjuk menjadi Kepala Badan Restorasi Gambut, dia bergabung dengan Climate and Land Use Alliance (CLUA).

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya meminta jajaran eseleon satu maupun aparat yang berada di bawahnya untuk menggelorakan Gerakan Revolusi Mental dan meminta agar gerakan ini terus diawasi.

Pengawasan yang dimaksud, terang Menteri Siti, menyangkut tiga hal utama, yakni integritas, etos kerja dan gotong-royong yang selama ini telah di akomodir sebagai nilai-nilai strategis Gerakan Revolusi Mental. Ia juga memberikan instruksi kepada aparatur sipil negara di lingkup kementeriannya untuk mengutamakan kepentingan publik dibandingkan kepentingan pribadi.

“Semua harus mendahulukan kepentingan publik dengan tanggung jawab, jujur, ikhlas, profesional, dan kerja keras. Jangan lagi tergoda dengan sogok-menyogok, suap-menyuap,” imbaunya pada pencanangan Gerakan Revolusi Mental di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (21/12).

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam pencanangan gerakan Revolusi Mental lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (21/12). Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Menurut Menteri Siti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki pertaruhan integritas yang cukup tinggi. Di kementerian ini, segala bentuk perizinan usaha di sektor kehutanan maupun lingkungan dikeluarkan. Sehingga, segala macam godaan pasti dihadapi di hampir semua posisi.

“Tiga nilai dasar revolusi mental di lingkungan birokrasi yang tidak boleh dihilangkan, yakni etos kerja, integritas, dan gotong royong,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Siti, etos kerja dan kerja keras yang tetap profesional dan memiliki moral akan mampu memberikan ciri bagi KLHK dan meningkatkan daya saing. Untuk membenahi itu semua, KLHK masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup banyak, seperti menyiapkan infrastruktur pembangunan dan pengawasan aspek lingkungan.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengaku telah melakukan pertemuan dan pembahasan bersama dengan Kementerian Pertanian terkait penyediaan dua juta hektare lahan untuk pertanian. Sebelumnya, pertemuan ini pernah dilakukan dua kali.

Siti menjelaskan, dalam pengajuannya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman meminta dua juta hektare lahan untuk memenuhi kebutuhan investasi pada komoditas jagung, sapi, dan tebu. Berdasarkan indikasi awal, investasi jagung akan bekerja sama dengan Perum Perhutani, dengan lokasi paling memungkinkan dilakukan di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sedangkan penyediaan lahan untuk pertanian tebu dapat dilakukan di Lampung dan Sulawesi Tenggara.

“Kalau untuk peternakan sapi, lokasi paling sesuai adalah di Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah,” tutur Siti kepada wartawan di Jakarta, Jumat (18/12).

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Guna mempercepat pengadaan lahan untuk pertanian tersebut, Siti menyatakan bahwa Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan membentuk tim teknis yang saat ini dalam tahapan penggodokan susunan organisasi tim oleh Kementan dan KLHK.

Tim ini, lanjutnya, akan bekerja untuk mengevaluasi lahan yang telah ditetapkan diberbagai daerah, sebagai lahan pertanian. Dengan adanya tim ini, ia meyakini bisa sedikit meminimalisir kendala yang biasanya terjadi pada saat pengadaan lahan.

Selain itu, sesuai dengan komitmen Indonesia dalam upaya menurunkan emisi karbon sebesar 29 persen hingga tahun 2030 sebagai bentuk usaha dalam mengurangi dampak perubahan iklim, Menteri Siti akan menghitung setiap pengelolaan resiko terhadap pengadaan lahan pertanian khususnya yang berkaitan dengan mitigasi perubahan iklim.

“Misalnya dalam 350 ribu hektar lahan yang disediakan untuk investasi peternakan sapi, kita harus tahu berapa banyak sapi yang ada di sana dan seberapa besar gas metan (CH4) yang akan dihasilkan,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah resmi meluncurkan aplikasi yang memfasilitasi masyarakat untuk melaporkan kejahatan lingkungan secara langsung berbasis aplikasi yang bisa terpasang pada perangkat telepon pintar.

Aplikasi bernama “Gakkum Lingkungan dan Kehutanan” ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Penegakkan Hukum Kementerian Rasio Ridho Sani memang sengaja dibuat agar masyarakat bisa mudah menginformasikan hal-hal yang terkait dengan upaya pencegahan kerusakan lingkungan.

“Aplikasi ini mampu menyertakan partisipasi masyarakat dalam mendorong upaya pencegahan kerusakan lingkungan. Untuk itu hari ini kami meluncurkan aplikasi yang bisa masyarakat pasang di telepon pintar-nya,” kata pria yang akrab disapa Roy ini, Jakarta, Minggu (20/12).

Kegiatan peluncuran yang dilaksanakan pada momen Car Free Day di area Bundaran HI Minggu pagi (20/12) ini dimeriahkan oleh aksi jalan santai, hiburan serta diramaikan kehadiran artis ibukota.

Aksi Jalan Santai Bersama Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan. Foto : Humas KLHK

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya pada kesempatan yang sama juga mengatakan bahwa selama ini laporan masyarakat masih menjadi sumber yang paling banyak dalam melakukan penegakan hukum kejahatan lingkungan.

Ia berharap dengan adanya aplikasi ini, masyarakat dapat lebih terbantu dalam menginformasikan kejahatan lingkungan dan mampu memanfaatkan aplikasi “Gakkum” ini dengan sebaik-baiknya untuk lebih mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah lingkungan dan kehutanan.

“Kejahatan ini kan terjadi di tengah masyarakat. Banyak juga yang tahu tapi tidak mengerti bagaimana melaporkannya. Mulai sekarang melalui aplikasi ini kita harus bersama-sama menyelesaikannya,” pungkasnya.

Sebagai informasi, aplikasi yang berukuran 4,68 MB ini bisa diunduh di Google Play Store bagi pengguna Android dan di Appstore bagi pengguna iOS. Dalam aplikasi tersebut selain melaporkan kejahatan lingkungan, warga juga akan mendapatkan informasi hukum dan tip pelestarian lingkungan.

Saat ini, aplikasi yang barus saja diluncurkan tersebut telah diunduh sebanyak 100 kali unduhan dengan berbagai pesan positif dan dukungan yang disampaikan oleh masyarakat di dalam lama ulasan.

Penulis : Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerbitkan revisi terbaru Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) atau yang biasa dikenal dengan peta indikatif moratorium hutan. Revisi yang sudah dilakukan untuk kesembilan kali ini merupakan hasil evaluasi sesuai arahan yang telah diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan bahwa penetapan hasil revisi ke sembilan ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri No. SK. 5385/MenLHK-PKTL/IPSDH/2015 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan, dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain.

“Revisi ini merupakan evaluasi yang dilakukan enam bulan sekali, sesuai arahan Presiden yang tertuang di dalam Intruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tertanggal 13 Mei 2015 tentang penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan gambut, atau yang lebih dikenal dengan Inpres Moratorium Hutan. Di sana disebutkan bahwa evaluasi berkala wajib dilakukan dan dilaporkan langsung ke Presiden Indonesia,” ujar Siti dalam konferensi pers di Gedung Manggala Wana Bakti, Jakarta, Kamis (17/12).

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Ruang Lingkungan KLHK, San Afri Awang, menyatakan, luas area moratorium kawasan hutan pada revisi kesembilan kali ini menjadi 65.086.113 hektare atau lebih banyak 71.099 hektare jika dibandingkan dengan revisi kedelapan yang luasannya mencapai 65.015.014 hektare.

Penambahan tersebut, katanya, disebabkan karena banyak hal. Diantaranya adanya perkembangan tata ruang kehutanan, di mana perubahan fungsi hutan produksi menjadi kawasan hutan lindung atau konservasi, pembaharuan data perizinan seperti pencabutan PT Hutani Sola (Riau), PT Lembah Kencana (Papua), dan PT Dyera Hutani Lestari (Jambi), pembaharuan data izin pemanfaatan dan izin pelepasan untuk perkebunan, dan pembaharuan data transmigrasi lama yang baru terinventarsasi.

Selain itu ada pula karena pembaharuan data bidang tanah berdasarkan data Hak Guna Usaha (HGU) yang diperoleh dari Badan Pertanahan Negara (BPN), konfirmasi perizinan sebelum Inpres dan tindak lanjutnya seperti masukan dari masyarakat tentang zin dan pengusahaan lahan, laporan hasil survei hutan alam primer dan laporan hasil survei lahan gambut.

Ia juga menyebutkan kalau revisi kesembilan ini memasukkan data dari beberapa lembaga pemerintahan. Diantaranya, yaitu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Badan Informasi Geospasial.

Hingga kini, revisi peta indikatif moratorium hutan telah dilakukan sebanyak sembilan kali. Revisi pertama dikeluarkan pada tanggal 20 Juni 2011, atau satu bulan setelah Inpres Moratorium hutan ditandatangani oleh Presiden Indonesia yang kala itu dijabat oleh Susilo Bambang Yudhoyono pada 20 Mei 2011. Luasan revisi pertama sebesar 69.144.073 hektare.

Menurut San Afri, sepanjang 2011-2015, luasan rata-rata peta indikatif moratorium hutan berada di angka 65 juta hektare. Dengan terbitnya Surat Keputusan ini, maka Gubernur dan Bupati atau Walikota wajib berpedoman pada lampiran peta indikatif PIPPIB hasil revisi sembilan dalam menerbitkan rekomendasi dan penerbitan izin lokasi baru.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengumumkan hasil Program Langit Biru 2015 berupa hasil evaluasi kualitas udara perkotaan di 45 kota di 33 Provinsi. Program ini sebagai upaya menurunkan pencemaran udara dari sektor transportasi untuk mendorong peningkatan kualitas udara perkotaan.

Pelaksanaan evaluasi kualitas udara perkotaan dilakukan dengan mengisi formulir data kota di samping kegiatan fisik yang meliputi uji emisi “spotcheck” kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap lima ratus kendaraan pribadi per hari selama tiga hari. Kegiatan lain adalah pemantauan kualitas udara jalan raya (roadside monitoring) dan penghitungan kinerja lalu lintas (kecepatan lalu lintas dan kerapatan kendaraan di jalan raya) yang dilakukan secara serentak di tiap kota di tiga ruas jalan arteri yang dipilih bersama dan dianggap mewakili kota tersebut.

Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK M.R Karliansyah menyatakan bahwa evaluasi kualitas udara perkotaan di 45 kota dari 33 provinsi di Indonesia ini dilakukan antara bulan Juli sampai dengan November 2015.

Dari 45 kota tersebut, 14 kota metropolitan (lima wilayah), Semarang, Surabaya, Medan, Bandung, Tangerang, Makassar, Depok, Palembang, Bekasi. Sedangkan untuk 15 kota besar, yaitu Tangerang Selatan, Surakarta, Batam, Bogor, Malang, Balikpapan, Yogyakarta, Bandar Lampung, Denpasar, Samarinda, Banjarmasin, Padang, Pekanbaru, Manado dan Pontianak,

“Lalu untuk 16 kota sedang atau kecil yaitu Serang, Mataram, Kota Ternate, Kendari, Palangkaraya, Tanjung Pinang, Bengkulu, Mamuju, Jambi, Banda Aceh, Pangkal Pinang, Kupang, Gorontalo, Palu, Jayapura dan Ambon yang merupakan Ibu kota Propinsi,” terangnya saat menyampaikan paparan dihadapan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta, Kamis (17/12).

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar (tengah) dalam acara Public Expose Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan Hasil Sementara Indeks Kualitas Udara 2015 di Jakarta (17/12). Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Dari hasil evaluasi Langit Biru tersebut, lanjutnya, diperoleh tiga Kota Langit Biru terbaik untuk kategori Kota Metropolitan, yaitu Kota Bandung, Surabaya dan Jakarta Pusat. Lalu untuk tiga Kota Langit Biru terbaik kategori Kota Besar adalah Yogyakarta, Tangerang Selatan, dan Denpasar. Selanjutnya, untuk Tiga Kota Langit Biru terbaik kategori Kota Sedang atau Kecil yaitu Ambon, Bengkulu dan Banda Aceh.

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar dalam kesempatan yang sama memberikan ucapan selamat kepada para wali kota yang berhasil masuk dalam kategori “kota dengan kualitas udara terbaik”. Masalah pencemaran udara ini, katanya, bukanlah hal yang sederhana karena semua elemen harus memahami bahwa pencemaran yang paling tinggi berasal dari sektor rumah tangga, industri, pemukiman dan benda bergerak seperti kendaraan bermotor.

“Jadi, masalah pencemaran udara dari sektor transportasi yang kita hadapi sekarang ini adalah penurunan kualitas udara, terutama di kota-kota besar. Kalau kita lihat perkembangan pemerintahan sekarang ini, maka kekuatan pemerintah daerah tidak lain lain adalah di database. Maka, saya sangat menghargai 120 kota yang diteliti yang database-nya sudah lengkap,” ujarnya.

Penulis: Danny Kosasih

Banjarmasin (Greeners) – Program menanam pohon yang banyak dilakukan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta dengan jumlah yang bervariatif antara ratusan, ribuan, hingga jutaan pohon sudah seharusnya diimbangi dengan manajemen pengelolaan dan perawatan yang baik dan terukur.

Setidaknya begitulah yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) saat meresmikan acara puncak peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia, Bulan Menanam Pohon, dan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional 2015 di Taman Hutan Rakyat (Tahura) Sultan Adam, Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Kamis kemarin.

Menurut Jokowi, upaya menanam pohon adalah hal yang harus diapresiasi dan menjadi kewajiban setiap masyarakat untuk tetap menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tutupan hutan terawat. Namun, program penanaman pohon tersebut tentunya juga harus dilakukan secara terukur, logis, dipelihara, dan dirawat dengan baik, sehingga menanam pohon ini tidak hanya sekadar menjadi peringatan seremonial belaka.

“Tidak perlu menanam yang banyak hingga puluhan juta pohon. (Yang penting) Itu bagaimana mengukurnya, bagaimana merawatnya. Nanti giliran saya minta laporannya pasti bakalan kelabakan,” tukasnya, Banjarmasin, Kamis (26/11).

Kegiatan penanaman pohon di Tahura Sultan Adam ini, disebut Presiden, untuk memberikan contoh penanaman yang baik. Lokasi ini dipilih karena merupakan areal bekas terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan tingkat kebakaran yang cukup luas, sehingga membutuhkan upaya pemulihan dan rehabilitasi secepatnya.

“Tahura Sultan Adam merupakan tahura yang terluas di Indonesia. Luasnya mencapai 116.000 hektare dan yang terbakar mencapai 105 hektare. Untuk itu harus direhabilitasi, diawali dengan penanaman pohon 10.000 pohon. Tidak usah pakai angka juta, miliar. Sepuluh ribu, dua ribu (pohon) saja cukup tapi ditanam betul dipelihara dan tumbuh itu sudah sangat bagus,” katanya.

Presiden Joko Widodo hadir dalam acara puncak peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia, Bulan Menanam Pohon, dan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional 2015 di Taman Hutan Rakyat (Tahura) Sultan Adam, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis (26/11). Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Di tempat yang sama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyatakan, tujuan dilakukannya kegiatan penanaman ini adalah untuk merehabilitasi hutan dan lahan yang telah terbakar. Rehabilitasi hutan ini bertujuan meningkatkan penyerapan karbon, menciptakan iklim yang lebih baik bagi kehidupan masyarakat Indonesia dan dunia, serta mengembalikan habitat puspa dan satwa Indonesia.

Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk membantu mengurangi tingkat emisi global dari kondisi business as usual sebesar 29 persen pada tahun 2030 dan komitmen untuk menyelamatkan puspa dan satwa nasional.

“RPJMN tahun 2015-2019 Kementerian LHK menargetkan rehabilitasi hutan dan lahan seluas 5,5 juta ha, namun demikian kemampuan APBN untuk melakukan rehabilitasi hanya 200.000 ha/tahun, untuk itu Kementerian LHK terus melakukan upaya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik instansi pemerintah maupun swasta,” pungkasnya.

Sebagai informasi, tema Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional Tahun 2015 ini adalah “Ayo Kerja, Tanam dan Pelihara Pohon untuk Hidup yang Lebih Baik” dan tema HCPSN tahun 2015 “Ayo Selamatkan Puspa dan Satwa sebagai Penyangga Kehidupan, Mulai dari Lingkungan Kita”.

Jumlah pohon yang ditanam sebanyak 10.000 batang pohon yang diawali dengan penanaman pada tanggal 20 November 2015 sebanyak 8.000 batang oleh mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat dan instansi Kehutanan daerah.

Beberapa jenis tanaman yang ditanam antara lain tengkawang, mahoni, kasturi, ulin, angsana, trembesi, jabon, durian, gaharu, dan meranti. Jumlah bibit yang ditanam saat ini berjumlah 2.000 batang dan bibit tanaman yang dibagikan kepada masyarakat berjumlah 5.000 batang serta penyerahan secara simbolis bantuan bibit sebanyak 100.000 batang kepada pondok pesantren Bahrul Ulum, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Selain itu Presiden juga menyaksikan penandatanganan kesepahaman antara Menteri LHK dengan 9 pemuka dan tokoh organisasi lintas agama, untuk komitmen penyelamatan bumi dan lingkungan hidup.

Penulis: Danny Kosasih

Banjarmasin (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan bahwa rencana pembentukan Badan Restorasi Gambut akan serupa dengan Badan Pengelola Reduksi Emisi Deforestasi dan Degradasi Lahan Gambut (BP REDD+) yang telah dilebur ke dalam KLHK oleh Presiden Joko Widodo pada awal pemerintahannya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar mengatakan bahwa pembentukan badan ini nantinya akan bertugas untuk mengelola dan mengontrol lahan-lahan gambut. Pengelolaan dilakukan dengan suatu sistem operasi yang dibuat seperti pembentukan konstruksi untuk mengendalikan kanal-kanal yang banyak dan terkait pengaturan airnya, termasuk pengaturan tata air yang membutuhkan kontrol konstruksi serta sistem pengaturan yang melibatkan masyarakat.

“Badan ini akan berada langsung di bawah Presiden. Kemarin sudah rapat sama wapres, sudah disepakati bentuknya badan. Sekarang sedang dikaji lagi dasar hukumnya tapi kecenderungannya akan Peraturan Presiden (Perpres),” jelasnya kepada Greeners di Taman Hutan Rakyat (Tahura) Sultan Adam Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu (25/11).

Terkait pendanaan, Siti mengungkapkan bahwa badan ini akan mendapatkan dana yang sebelumnya diperuntukan untuk program REDD+. Program itu sebelumnya sempat mendapat pembiayaan dari pemerintah Norwegia sebesar 1 miliar dollar Amerika Serikat (AS), namun dihentikan karena Presiden membubarkan BP REDD+ pada Januari lalu.

“Pengadaan dana dari Norwegia karena mereka memang ada komitmen, tapi kita belum bahas detailnya. Selain Norwegia, World Bank juga ingin tahu seperti apa bentuk badan restorasi ekosistem gambut ini dan mereka mau kasih hibah,” tuturnya lagi.

Dihubungi terpisah, Direktur Wetlands International Indonesia Nyoman Suryadiputra mengatakan bahwa pembentukan Badan Restorasi Gambut ini akan menjadi bagus apabila badan ini juga bertugas untuk mengkoordinasikan semua upaya pemulihan lahan akibat kebakaran.

Namun, ia menambahkan bahwa tetap harus jelas siapa yang mesti memulihkan lahan bekas kebakaran yang sudah terjadi. Ia juga menyarankan agar biaya pemulihan tidak dibebankan kepada pemerintah, apalagi kalau lahan yang akan dipulihkan adalah milik konsesi swasta.

“Saya sarankan badan ini mengkoordinasikan berbagai hal terkait pengelolaan gambut, termasuk review, sinkronisasi dan revisi berbagai kebijakan terkait gambut yang kontradiktif dengan upaya pengelolaan gambut berkelanjutan. Seperti misalnya Permentan No. 14/2009 tentang budidaya kelapa sawit di lahan gambut, Permentan No. 11/2015 tentang sistem sertifikasi ISPO,” pungkasnya.

Sebagai informasi, pemerintah berencana akan merestorasi lahan gambut untuk mengantisipasi terulangnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kemudian hari. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa program tersebut bisa direalisasikan dengan dana bantuan swasta, sehingga tidak mengganggu keuangan negara. Badan Restorasi Gambut ini akan diisi oleh orang-orang profesional dan akan memiliki askes langsung kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Guna mengantisipasi El Nino yang diprediksi akan kembali menguat pada bulan Februari 2016 mendatang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan akan membuat petunjuk pelaksanaan (Juklak). Juklak ini terkait regulasi dan tata kelola gambut sebagai bentuk antisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar mengatakan bahwa resiko tertinggi dari El Nino pada bulan Februari mendatang adalah terjadinya kebakaran lahan dan hutan kembali. Apalagi tingkat kekuatannya mencapai 2,8 derajat di atas rata-rata normal.

“Kalau dilihat dari perilaku alamnya, di minggu ketiga Februari cukup rawan. Kita akan terus lakukan antisipasi, kalau ada keluar api segera kita matikan,” kata Menteri Siti pada Kamis (05/11).

Dihubungi secara terpisah, Kepala Seksi Meteorologi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kukuh Rubidianto menyebutkan bahwa El Nino yang akan terjadi nanti diprediksi berlangsung pada bulan Februari hingga April 2016. El Nino ini merupakan lanjutan dari El Nino sebelumnya. “Jadi bukan El Nino baru, tapi lanjutan dari El Nino saat ini,” ujarnya.

Berdasarkan pengamatan BMKG, pada November 2015 hingga Januari 2016, masih terjadi anomali gelombang panas di Samudera Pasifik tengah dan timur. Hal tersebut diperkirakan masih berdampak pada Indonesia, tapi tidak terlalu kuat karena sudah masuk musim hujan dan banyak penguapan. Kondisi ini disebabkan karena letak matahari berada di selatan khatulistiwa.

Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono menyebutkan bahwa salah satu intrumen yang akan menjadi fokus antisipasi kebakaran hutan dan lahan adalah revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemerintah bersama pejabat daerah, katanya, akan merumuskan petunjuk pelaksanaan dalam pembukaan lahan dengan cara membakar dan tata kelola gambut sebagaimana disebutkan dalam bagian penjelasan pasal 69 ayat (2).

“Poin tambahan terbaru juga dirumuskan tentang moratorium pada lahan gambut, bukan hanya di lahan gambut primer tapi juga di lahan nonprimer. Ada juga usulan pelarangan membuat saluran drainase kanal pada lahan gambut. Siapapun kalau sudah itu namanya gambut tidak boleh dibakar,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menegaskan bahwa pemerintah akan segera melakukan pemetaan pada seluruh lahan gambut yang ada di Indonesia. Peta tersebut nantinya akan menentukan wilayah gambut mana yang akan masuk dalam zona lindung dan zona budidaya.

Menurut Siti, pemetaan lahan gambut ini akan dilakukan di tiga provinsi yang akan menjadi proyek percontohan pemetaan gambut, yakni Sumatra Selatan, Riau, dan Kalimantan Tengah. Pemetaan gambut ini akan dimulai dalam waktu dekat. Siti memperkirakan, butuh waktu dua pekan untuk memetakan lahan gambut secara keseluruhan dengan menggunakan foto radar.

“Gambut yang masuk zona lindung tidak boleh dikonversi untuk kepentingan apa pun. Sementara, zona budidaya boleh ditanami asal sesuai dengan karakteristik tanah gambut,” terang Siti, Jakarta, Selasa (03/11) lalu.

Terkait moratorium izin lahan gambut, Siti menegaskan bahwa kebijakan pemerintah saat ini bukan lagi berupa moratorium atau penghentian sementara pembukaan lahan gambut, namun izin untuk membuka lahan gambut sudah tidak boleh lagi diberikan.

“Presiden sudah menyatakan tidak boleh ada lagi izin baru dan pembukaan lahan baru,” katanya.

Sementara itu, pemerintah juga didesak untuk merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam penjelasan pasal 69 ayat (2), terbuka peluang untuk membuka lahan dengan melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal.

Menurut Siti, saat ini pemerintah tengah mempertimbangkan menghapus pasal tersebut. Mekanisme penghapusannya akan dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Progam pananaman mangrove dan adopsi koral yang dilakukan oleh puluhan komunitas mobil klasik bertajuk Thousands Car March pada ajang Indonesia Internasional Motor Show (IIMS) 2015 telah berhasil menanam 31.500 bibit mangrove di Kepulauan Seribu. Penanaman ini merupakan penanaman tahap pertama dan masih akan terus berlanjut hingga berjumlah 100.000 bibit mangrove serta 800 koral pada Februari 2016 mendatang.

Tokoh masyarakat di Kepulauan Seribu yang juga Penanggung Jawab kegiatan penanam mangrove dan adopsi koral, Mahmudin, menerangkan, mangrove yang akan ditanam dalam program ini adalah mangrove jenis Rhizophora stylosa, Avicennia dan Rhizophora mucronata. Ketiga jenis ini, katanya, paling cocok ditanam di perairan Kepulauan Seribu.

“Kemarin kita sudah tanam 31.500 bibit. Sekarang sedang dipersiapkan untuk yang tujuh 70.000-nya. Rencana saya juga akan menambahkan 5.000 bibit untuk cadangan kalau ada yang rusak,” ujar pria yang akrab disapa May ini kepada Greeners, Jakarta, Minggu (01/11) lalu.

Komunitas mobil klasik Thousands Car March menyumbang 100.000 bibit mangrove dan 800 koral untuk ditanam di perairan Kepulauan Seribu. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Lebih lanjut May menjelaskan, saat ini ia tengah melakukan persemaian bibit, mengisi polibag, menancap propagul mangrove atau bibit, menyiapkan bedeng, dan melakukan pemeliharaan selama satu sampai dua bulan.

“Masyarakat juga tengah menyiapkan bedeng-bedeng untuk menempatkan bibit-bibit mangrove dengan jumlah polibag di setiap bedengnya itu 500 polibag,” imbuhnya.

Selain mangrove, akan diadopsi sebanyak 800 koral atau terumbu karang. Penanaman koral ini, lanjut May, akan dibagi menjadi 50 rak yang berisi 16 koral di setiap raknya. Jenis koral yang diadopsi untuk program ini berupa koral Acropora, Montipora, Stylophora, Seriatopora, Pocillopora, Porites, Turbinaria, Pavona, Digitata, dan beberapa jenis lainnya.

Mirna Gozal, Public Relation Manager Dyandra Promosindo, mengungkapkan bahwa melalui penanamn penanaman pohon mangrove dan rehabilitasi terumbu karang di kawasan Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu ini diharapkan mampu menyerap karbon dioksida serta dapat menekan laju perubahan iklim yang sedang terjadi.

“Melalui program aksi pelestarian lingkungan ini, kami juga berkomitmen untuk terus melakukan kontribusi yang berkesinambungan melalui aksi nyata di pesisir Jakarta,” pungkasnya.

Tokoh masyarakat di Kepulauan Seribu yang juga Penanggung Jawab kegiatan penanam mangrove dan adopsi koral, Mahmudin atau akrab disapa May (mengenakan kaus hijau) memegang bibit koral yang akan ditanam dilaut. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar telah menandatangani prasasti peresmian Aksi Pelestarian Lingkungan Hidup Komunitas Thousand Car March yang merupakan bagian dari acara IIMS 2015 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Utara, pada tanggal 30 Agustus 2015 lalu.

Kepada wartawan Siti menyatakan bahwa dirinya secara khusus meyakini kalau kekuatan dari aktifitas komunitas untuk membangun nilai cinta pada lingkungan menjadi satu kelebihan yang harus mendapat apresiasi dari negara.

Menurut Siti, kegiatan Thousand Car March pada perhelatan IIMS 2015 ini sangat membantu negara, khususnya KLHK, dalam melaksanakan upaya-upaya dalam rangka menyiapkan kondisi lingkungan hidup yang baik. “Apalagi ini merupakan perintah konstitusi kepada negara bahwa harus menyiapkan lingkungan yang baik bagi rakyat,” katanya.

Penulis: Danny Kosasih