Jakarta (Greeners) – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia mengeluarkan dua surat rekomendasi perpanjangan kontrak kerja sama bagi rumah sakit yang belum terakreditasi agar dapat melanjutkan kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Surat yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan ini bernomor HK.03.01/MENKES/768/2018 dan HK.03.01/menkes/18/2019.

“Kemenkes memberi kesempatan kepada RS yang belum melaksanakan akreditasi untuk melakukan pembenahan dan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek dalam jumpa pers di Gedung Adhyatma Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Senin (07/01/2019).

Akreditasi merupakan bentuk perlindungan pemerintah dalam memenuhi hak setiap warga negara agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu oleh fasilitas pelayanan kesehatan sesuai amanat pasal 28H ayat (1) dan pasal 34 ayat (3) UUD Tahun 1945.

Pelayanan kesehatan ini dilaksanakan menggunakan standar akreditasi berupa instrumen yang mengintegrasikan kegiatan tata kelola manajemen dan tata kelola klinis guna meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit dengan memperhatikan keselamatan pasien, serta meningkatkan profesionalisme rumah sakit Indonesia di mata internasional.

BACA JUGA: Pendekatan Ekohidrologi untuk Pencegahan Stunting 

Nila mengatakan, kewajiban RS untuk melaksanakan akreditasi diatur dalam beberapa regulasi, yaitu UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, Permenkes Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit, dan Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional.

“Data terakhir menunjukkan total RS terakreditasi yang bekerjasama dengan BPJS ada 1.759 RS, kemudian komitmen RS ke depannya untuk akreditasi sebanyak 3.041 RS, menunggu penetapan akreditasi sebanyak 39 RS, dan baru di survei sebanyak 38 RS,” ujar Nila.

Kegiatan akreditasi sebagai persyaratan bagi rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan seharusnya diberlakukan sejak awal tahun 2014 seiring dengan pelasanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia. Ketentuan ini diperpanjang hingga 1 Januari 2019 sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 99 Tahun 2015 Pasal 41 ayat (3) yang merupakan perubahan pertama Permenkes Nomor 71 Tahun 2013.

“Perpanjangan kerjasama dengan RS yang belum terakreditasi tujuannya agar RS tersebut dapat memberikan pelayanan. Kami memberikan perpanjangan hingga 6 bulan ke depan harus menyelesaikan proses akreditasinya. Untuk itu tentu dengan adanya kesepakatan ini masyarakat tidak perlu khawatir karena masih bisa berkunjung dan menerima pelayanan kesehatan dengan normal seperti biasanya,” jelas Nila.

BACA JUGA: Hari Tanpa Tembakau Sedunia, Tembakau Membunuh 7 Juta Orang Setiap Tahun 

Farichah Hanum selaku Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan mengatakan ada empat kelompok dalam standar nasional dalam akreditasi rumah sakit, yakni standar berorientasi pelayanan medik, standar beroritentasi pada manajemen, program nasional, dan integrasi pendidikan dalam pelayanan kedokteran.

“Standar itu mengharuskan RS mempunyai fasilitas yang aman dan baik untuk pasien atau pun seluruh penghuni di dalam RS. Mungkin ini yang menyebabkan ada RS yang belum akreditasi karena memang memerlukan pembiayaan untuk melengkapi berbagai persyaratan yang ada,” ujar Hanum.

Senada dengan Menkes, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menegaskan bahwa pasien JKN-KIS tetap bisa berkunjung ke rumah sakit dan memperoleh pelayanan kesehatan dengan normal seperti biasanya. Masyarakat tidak perlu khawatir karena hal ini hanya masa transisi saja. Terdapat penundaan kewajiban akreditasi rumah sakit sampai pertengahan 2019 nanti.

“Kami berharap rumah sakit bisa memanfaatkan toleransi yang diberikan pemerintah tersebut untuk segera menyelesaikan akreditasinya,” kata Fachmi.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Diprakarsai oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), tanggal 31 Mei setiap tahunnya diperingati sebagai World No Tobacco Day atau Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS). Tahun ini tema global peringatan HTTS adalah “Tobacco Breaks Heart” yang menyoroti dampak rokok pada jantung. Sementara itu, Kementerian Kesehatan menetapkan tema “Rokok Penyebab Sakit Jantung dan Melukai Hati Keluarga”.

“Kami terus melakukan sosialisasi terhadap dampak buruk dari merokok. Perlu penyadaran generasi muda akan bahaya dari rokok. Perokok ini kita berikan informasi tentang bahaya merokok, seperti di sekolah, dengan tujuan menurunkan angka perokok di Indonesia dan penyakit yang diakibatkan dari merokok seperti jantung, kanker paru-paru, stroke,” ujar Menteri Kesehatan Nila F Moeloek pada pidato Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2018 di Auditorium Siwabessy di Kementerian Kesehatan, Kamis (31/05/2018).

Nila mengatakan, penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung dan stroke membunuh 17,7 juta orang di dunia setiap tahunnya atau sekitar 31% dari jumlah kematian global. Di Indonesia, stroke (21,1%) dan penyakit jantung (12,9%) menjadi pembunuh nomor satu dan dua terbesar dari seluruh kematian di Indonesia.

BACA JUGA: 12 Tahun Semburan Lumpur Lapindo, Kesehatan Warga Terancam

Mengutip data WHO (2017), setiap tahun di dunia terjadi 15 juta kematian dini akibat penyakit tidak menular (PTM) pada kelompok usia 30-69 tahun. Sebanyak 7,2 juta kematian tersebut diakibatkan konsumsi produk tembakau dan 70% kematian tersebut terjadi di negara berkembang, termasuk Indonesia.

WHO juga menyatakan bahwa tembakau adalah produk yang setiap tahun mengakibatkan lebih dari 7 juta kematian dan kerugian ekonomi sebesar USD 1,4 triliun yang dihitung dari biaya perawatan dan hilangnya produktivitas karena kehilangan hari kerja.

“Kebanyakan orang tahu bahwa merokok menyebabkan kanker dan penyakit paru-paru, tapi banyak orang tak sadar bahwa rokok juga menyebabkan penyakit jantung dan stroke. Pada Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini, WHO mengajak masyarakat mengetahui fakta bahwa tembakau tak hanya menyebabkan kanker tapi juga merusak jantung,” kata Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal WHO.

Menguatkan hal tersebut, data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Kesehatan tahun 2016 menyatakan bahwa pembiayaan perawatan kesehatan untuk penyakit jantung mencapai Rp7,4 triliun, lebih dari 10% dibanding total iuran BPJS tahun 2016 sebesar Rp67,4 triliun.

“Tahun 2016, perokok remaja meningkat menjadi 8,8% dan harus turun di angka 5,2% sesuai dengan RPJMN. Saya kira hal itu merupakan suatu hal yang berat dan harus dilakukan secara bersama-sama,” ujar Nila.

BACA JUGA: Kanker pada Anak, Orangtua Diimbau Rutin Periksa Kesehatan Anak

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pegendalian Penyakit (P2P) Kemenkes Anung Sugihantono menambahkan, prevalensi merokok terutama pada usia muda dibandingkan dengan usia dewasa mengalami peningkatan di semua daerah di Indonesia. Peningkatan ini mengakibatkan hipertensi dan tentunya penyakit jantung akan meningkat di Indonesia. Tentu hal ini menimbulkan beban biaya kesehatan tidak kecil yang harus ditanggung pemerintah maupun oleh masyarakat atau dengan penyelenggaraan asuransi lainnya.

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Konsumsi dan Pengeluaran BPS tahun 2015 mencatat bahwa rata-rata pengeluaran bulanan penduduk termiskin diperuntukkan untuk membeli padi-padian (15,51%) diikuti produk tembakau dan sirih (12,56%). Sementara, untuk telur susu dan protein lainnya persentasenya sangat kecil, yakni hanya 1,98% saja.

“Kita lihat angka yang merokok itu orang miskin atau tidak mampu. Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi rokok kedua besar dengan kebutuhan konsumsi pangan. Datanya nomor satu beras, nomor dua rokok, jadi tidak diberikan makanan untuk anaknya supaya sehat,” kata Nila.

Data BPS tersebut juga menunjukkan konsistensi bahwa selama 10 tahun terakhir pengeluaran untuk rokok mengalahkan jumlah pengeluaran untuk kebutuhan bahan pangan sumber protein yang bermanfaat bagi peningkatan gizi keluarga.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nila Moeloek meresmikan Radio Kesehatan di Gedung Utility Kemenkes RI, Jakarta, Jumat (23/02/2018). Radio kesehatan ini diharapkan dapat memberikan jangkauan yang luas kepada masyarakat untuk menerima informasi kesehatan hingga ke pelosok negeri.

“Saya rasa perlu sekali Kemenkes memberikan informasi dan edukasi ke masyarakat mengingat kesadaran masyarakat akan kesehatan masih rendah. Hanya sekitar 15-20 persen masyarakat di Indonesia yang sadar akan kesehatan. Jadi targetnya masyarakat mempunyai keinginan untuk bertanya melalui radio ini dan mulai hidup sehat,” kata Nila saat ditemui usai acara.

BACA JUGA: Program GP2SP, Upaya Kemenkes Melindungi Pekerja Perempuan

Radio Kesehatan ini dinamai Siaran Radio Kesehatan (SRK) dan berbentuk aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau Google Play. Radio ini disiarkan 24 jam secara streaming yang menjangkau ke pelosok negeri dan luar negeri. Sesuai dengan moto yang diambil yakni ‘Siaran Radio Kesehatan Menyampaikan Berita ke Pelosok Negeri Hingga Dunia’ diharapkan informasi kesehatan bisa menjangkau ke seluruh negeri.

Radio kesehatan ini memiliki beberapa program unggulan seperti Health Updates, NgobrAS (Ngobrol Asik Sehat), YO WIS (Ayo Waktunya Indonesia Sehat), TTS (Tanya Tenaga Kesehatan), dan Rehat Sehat (Program Kesehatan dan Pengumuman)

Program-program ini diharapkan mampu memberikan edukasi yang cukup kepada masyarakat luas. “Banyak sekali masyarakat yang ingin tahu tentang kesehatan, maka keberadaan radio ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan itu,” ucap Nila.

BACA JUGA: Kanker pada Anak, Orangtua Diimbau Rutin Periksa Kesehatan Anak

Sekretaris Jenderal Kemenkes Untung Suseno Sutardjo mengatakan, Kemenkes akan meminta semua kepala dinas kesehatan untuk membuat acara dan program di daerah untuk kemudian disosialisasikan melalui radio ini.

“Kebetulan kami mau Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) bulan depan 5-7 Maret. Itu kesempatan kita untuk mengundang semua kepala dinas untuk mulai mengenal Radio Kesehatan ini,” kata Untung.

Kemenkes juga mengajak Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk membuat satelit agar masyarakat di perbatasan atau pelosok negeri bisa menerima informasi dari radio kesehatan ini.

“Kemenkes sudah duduk bersama dengan Kominfo. Janjinya tahun 2019 satelit terpasang, tahun 2018 satelit sudah ada di Barat, dan tahun 2019 di bagian Timur,” pungkas Untung.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia membuat program Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) bersama tiga kementerian lain, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Program ini dibuat untuk keselamatan para pekerja perempuan dalam menjaga anaknya dan melakukan kegiatan keekonomian untuk keluarga.

Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan, program GP2SP merupakan upaya dari pemerintah, masyarakat maupun pengusaha untuk menggalang kesadaran dan peran guna meningkatkan kepedulian dalam upaya memperbaiki kesehatan pekerja perempuan sehingga dapat meningkatkan produktivitas.

“Tujuan dari program ini untuk meningkatkan status kesehatan dan gizi pekerja perempuan untuk mencapai produktivitas kerja yang maksimal, karena keselamatan pekerja perempuan yang paling utama. Mereka harus betul-betul siap jika hamil, menjaga kesehatan anaknya. Selain itu, mereka juga harus tahu cara mendidik dan menjaga anaknya mulai dari kehidupan 1.000 hari anak,” terang Nila usai menghadiri seminar Penguatan Peran Pekerja Perempuan Dalam Mewujudkan Keluarga Sehat di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Rabu (07/02).

BACA JUGA: Hari Kanker Sedunia, Masyarakat Diajak Mendeteksi Kanker Sejak Dini

Direktur Kesehatan Kerja dan Olah Raga Kemenkes Kartini Rustandi menyatakan, diperlukan kerjasama antara Kemenkes dengan Kemnaker dan Kemendagri agar bisa memerintahkan semua pemerintah daerah untuk melakukan program GP2SP. Di sisi lain, kerjasama dengan Kemen PPPA diperlukan guna memenuhi kebutuhan seperti klinik, pojok ASI dan ruang memerah ASI di lingkungan perusahaan.

“Bersama empat menteri, kami juga sedang mengupayakan terus-menerus proses Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) untuk pekerja informal di wilayah dan daerah, seperti di Jogja. Kalau di perusahaan formal melaksanakan program GP2SP ini dengan baik, maka akan mendapatkan reward dari Menteri Kesehatan setiap tahunnya,” kata Kartini.

BACA JUGA: Hari Gizi Nasional 2018, Kemenkes Fokus pada Pencegahan Stunting

Ditemui di acara yang sama, Kepala Seksi Norma Perlindungan Fungsi Reproduksi Kemnaker, Sumanti, mengaku sangat mendukung program yang dikerjakan Menteri Kesehatan untuk risiko keselamatan dan kesehatan kerja khususnya pada perempuan. Menurut Sumanti, saat ini perlindungan perempuan belum menyeluruh. Oleh karena itu, melalui program GP2SP, diharapkan hak-hak pekerja perempuan dapat dipenuhi sehingga loyalitas kerja perempuan akan tinggi ke perusahaan.

Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hak-hak pekerja perempuan diantaranya seperti tercantum dalam Pasal 81 Ayat 1 yang berbunyi “Pekerja atau buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid”. Selain itu, pekerja perempuan berhak mendapatkan waktu istirahat sebelum dan sesudah melahirkan. Hak ini tertuang dalam Pasal 82 Ayat 1 yang berbunyi “Pekerja atau buruh perempuan berhak istirahat selama 1,5 bulan sebelumnya saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan”.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Menteri Kesehatan Nila Moeloek meninjau pasien gizi buruk dan campak di RSUD Agats, Asmat, Papua. Tinjauan tersebut bertujuan untuk mengetahui seberapa parahnya keadaan gizi buruk dan campak yang diderita oleh anak-anak Suku Asmat.

Seperti dilansir dalam keterangan resmi dari Kementerian Kesehatan, Menkes Nila didampingi Kepala Badan PPSDM Kemenkes Usman Sumantri, Dirjen P2P Kemenkes Mohamad Subuh, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes Bambang Wibowo, Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes Maura Linda Sitanggang.

Menkes Nila menyaksikan langsung satu persatu pasien anak dengan gizi buruk di ruang Aula RSUD Agats. Ia pun sempat bertanya kepada salah satu ibu pasien yang menjawab bahwa di sekitar rumahnya terdapat banyak lumpur dan menjadi tempat bermain anaknya, dan cuci tangan menggunakan sabun tidak biasa dilakukan.

“Kenapa tidak cuci tangan? Kalau tangan kotor terus makan kan banyak kuman, cacing yang ikut termakan sama anaknya. Biasakan cuci tangan,” kata Nila, Jumat (26/01/2018).

BACA JUGA: Hari Gizi Nasional 2018, Kemenkes Fokus pada Pencegahan Stunting

Sebelumnya, pada awal Januari 2018 Kemenkes melakukan Outbreak Response Immunization (ORI) yaitu pemberian imunisasi setelah mendapat laporan kejadian luar biasa (KLB) di beberapa distrik, yaitu Distrik Suator dan Distrik Kolf Brasa melayani 933 anak; Distrik Fayit dan Aswi melayani 407 anak; Distrik Pulau Tiga melayani 487 anak; Distrik Jetsy melayani 320 anak; dan Distrik Sirets melayani 732 anak.

Adapun sasaran ORI Campak di Kabupaten Asmat meliputi Balita yang berusia antara 9 sampai 59 bulan. Hingga saat ini, vaksin yang digunakan untuk ORI Campak di Kabupaten Asmat berasal dari buffer stock vaksin campak yang ada di Provinsi Papua.

“Diketahui penyakit campak sangat mudah menyebabkan komplikasi pada anak dengan kondisi gizi yang kurang baik atau gizi buruk, jadi penting dilakukannya ORI ini,” kata Nila.

BACA JUGA: Pemanasan Global Pengaruhi Asupan Nutrisi

Sebagai informasi, Kementerian Kesehatan menerima laporan bahwa RSUD Asmat menerima rujukan kasus campak atau morbili dan gizi buruk sejak 8 Januari 2018. Jumlah kasus campak tercatat sebanyak 22 pasien dimana 6 pasien rawat inap dan 16 pasien pulang rawat jalan. Sementara itu, gizi buruk dilaporkan sebanyak 8 pasien dengan rincian 2 pasien rawat inap, 5 pasien rawat jalan, dan 1 pasien meninggal dunia.

Sejak September 2017 hingga 23 Januari 2018, RSUD Agast dan Tim Kesehatan baik dari provinsi dan kabupaten telah menangani 646 kasus campak, 144 gizi buruk, 4 kasus campak dan gizi buruk dan 25 suspek campak.

“Meninjau langsung seperti ini saya bisa menyaksikan langsung satu persatu pasien anak dengan campak dan gizi buruk di ruang Aula RSUD Agats ini. Saya juga berpesan kepada para orang tua agar selalu menjaga kesehatan keluarga dan lingkungan, biasakan cuci tangan pakai sabun, dan memperhatikan kebersihan badan,” kata Nila.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Setiap tahun, pada tanggal 15 Oktober, masyarakat dunia memperingati Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia (HCTPS). Untuk tahun 2015, tema yang diangkat adalah Tangan Bersih Pangkal Sehat.

Tema ini dipilih karena tangan adalah anggota badan yang banyak digunakan untuk melakuan berbagai kegiatan sehari-hari termasuk makan, minum, menyiapkan makanan, serta memberi makan anak atau bayi. Tangan yang selalu bersih dan sehat akan mencegah kita dari serangan berbagai penyakit, utamanya penyakit menular.

Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nila Moloek, adalah cara yang paling sederhana, mudah, murah dan bermanfaat untuk mencegah berbagai penyakit. Sebab, ada beberapa penyakit penyebab kematian yang dapat dicegah melalui perilaku cuci tangan dengan benar, seperti penyakit diare dan ISPA yang sering menjadi penyebab kematian anak-anak. Demikian juga penyakit hepatitis, typhus, dan flu burung.

“Perilaku mencuci tangan yang benar itu, ya, mencuci tangan dengan sabun. Kapan itu? Sebelum menyiapkan makanan, setiap kali tangan kotor, seperti setelah memegang uang, binatang, berkebun, setelah buang air besar, setelah menceboki bayi atau anak, setelah menggunakan pestisida atau insektisida, dan sebelum menyusui bayi,” jelasnya seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, Jakarta, Senin (19/10).

Sebagai informasi, Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, menunjukkan bahwa proporsi penduduk umur di atas 10 tahun yang berperilaku cuci tangan dengan benar di Indonesia meningkat dari 23,2 persen pada tahun 2007 menjadi 47,0 persen pada tahun 2013.

“Kita patut bangga bahwa berkat kerja keras bersama, sejak tahun 2008 hingga kini ada 25.184 desa/keluruhan dari 80.275 desa atau kelurahan di Tanah Air yang telah melaksanakan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Selain itu, ada sekitar 4.431 desa atau kelurahan di Indonesia yang telah mendeklarasikan Stop Buang Air Besar Sembarangan,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Menkes RI), Nila Moloek menyatakan telah mengirimkan bantuan kepada masyarakat yang menjadi korban kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan sejak bulan Mei 2015 lalu. Bantuan tersebut merupakan pengiriman tim Asistensi Pengurangan Resiko ke provinsi dan kabupaten yang diperkirakan akan terdampak.

Dikutip dari keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, sampai dengan tanggal 10 Oktober 2015, secara keseluruhan telah terkirim bantuan dalam bentuk logistik kesehatan ke Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

“Bantuan yang diberikan itu diantaranya obat-obatan, oksigen dan masker yang didistribusikan oleh Dinas Kesehatan, dan kecukupannya dipenuhi dari stok Kemenkes,” jelasnya, Jakarta, Senin (19/10).

Selain itu, tenaga kesehatan spesialis pun telah dikirimkan ke Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah. Pengiriman tenaga spesialis ini terdiri dari dokter spesialis anak, paru-paru, penyakit dalam, mata dan THT serta perawat. Dokter-dokter yang dikirim berasal dari RSUP Adam Malik Medan, RSUP Persahabatan Jakarta, RSUP Fatmawati Jakarta, RSUP Cipto Mangunkusumo Jakarta, RSUP Kariadi Semarang dan RSUP Sardjito Yogjakarta.

Menurut Nila, selain memberikan pelayanan kesehatan, tim kesehatan juga senantiasa mempromosikan kesehatan agar masyarakat memahami bahaya asap dan cara-cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak pada kesehatan. Upaya mengurangi resiko ini, kata Nila, bertujuan untuk melindungi agar tidak menjadi sakit. Jika terpaksa sakit maka segera berobat agar tidak menjadi lebih parah dan sulit pengobatannya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Wabah virus Middle East Respiratory Syndrome coronavirus (MERS-CoV) kembali menyebar. Selain Arab Saudi, Badan Kesehatan Dunia (WHO) juga mencatat bahwa virus yang menyerupai penyakit flu tersebut telah menjangkiti 150 orang di Korea Selatan, dimana 16 orang diantaranya meninggal dunia dan 17 pasien dalam kondisi parah.

Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dr. H.M Subuh, MPPM mengatakan, menurut data dari WHO, wabah penyebaran virus MERS semakin berkembang khususnya di daerah yang terjangkit.

“MERS ini adalah penyakit pernapasan yang disebabkan oleh coronavirus (satu dari kelompok virus Ribonucleic Acid atau RNA). Sejak dilaporkan pertama kali pada tahun 2012 di Saudi Arabia, kasus terjangkitnya virus ini mulai merebak ke negara-negara lain di Timur Tengah, Afrika, Eropa, Asia, dan Amerika Serikat. Sampai hari ini, jumlah kasus positif MERS secara kumulatif sejak September 2012 adalah 2.064 kasus, 150 diantaranya positif di Korea Selatan sedangkan sisanya terbanyak di jazirah Arab,” jelasnya saat dihubungi oleh Greeners melalui pesan singkat, Jakarta, Rabu (17/06).

Subuh menjelaskan bahwa karena kasus MERS tersebut masih bisa dikendalikan di tingkat negara, maka belum diperlukan adanya travel warning ke negara terjangkit. Penularan MERS juga masih bersifat terbatas, hanya pada kontak yang dekat dan lingkungan rumah sakit. Pemerintah Korea Selatan sendiri menjamin penularan bisa dilokalisir dan tidak menyebar di masyarakat umum, begitu juga penularan yang ada di Arab Saudi.

“Sampai saat ini belum ada pembatasan bepergian ke Korea Selatan dan juga ke Timur Tengah yang kasusnya lebih banyak. WHO sendiri juga tidak menyarankan screening khusus pada pintu masuk negara dan tidak merekomendasikan penerapan pembatasan perjalanan atau perdagangan apapun,” tambahnya.

Jelang Ramadhan 2015 ini, Subuh menyatakan bahwa Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengingatkan kepada warga Indonesia yang akan menjalankan ibadah umrah di Arab Saudi agar selalu meningkatkan kewaspadaan diri. Hal ini karena di negara tersebutlah ditengarai sebagai sumber pertama penyebaran MERS-CoV.

Gejala MERS, lanjut Subuh, hampir sama dengan flu, yaitu batuk, demam dan sesak napas. Untuk itu, ada lima anjuran Kementerian Kesehatan kepada masyarakat Indonesia yang akan bepergian ke Korea Selatan dan Arab Saudi dalam waktu dekat.

“Harus selalu rajin cuci tangan pakai sabun (CTPS) karena sudah terbukti kegiatan ini menurunkan penularan MERS. Lalu, MERS juga lebih banyak terjadi pada mereka yang mempunyai sakit kronik sebelumnya seperti paru, jantung, hipertensi, Diabetes Melitus. Maka, sebelum berangkat ke Korea Selatan atau Arab Saudi periksakan diri terlebih dahulu ke dokter di tanah air, cek keadaannya dan bawa obatnya,” tuturnya.

Selama di negara terjangkit, katanya lagi, batasi kontak dengan mereka yang memiliki gangguan pernapasan, seperti influenza dan batasi kunjungan ke klinik atau RS yang menangani MERS-CoV di negara tersebut.

“Sementara itu WHO juga memberikan saran bagi penderita diabetes, gagal ginjal, penyakit paru-paru kronis, dan orang dengan sistem kekebalan tubuh yang dianggap berisiko tinggi terhadap infeksi Mers-COV harus menghindari kontak dekat dengan hewan, terutama unta, ketika mengunjungi peternakan, pasar, atau daerah yang berpotensi tinggi menyebarkan virus. Mereka juga harus menghindari kencing unta dan jangan minum susu mentah unta atau makan daging yang belum dimasak dengan benar,” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Kementerian Kesehatan memastikan kalau dua suspek ebola, yaitu M, 29 tahun dari Madiun dan GN, 46 tahun dari Kediri adalah negatif dan kemungkinan besar kedua pasien tersebut mengalami malaria.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes), Kementerian Kesehatan, Tjandra Yoga Aditama, mengatakan hasil uji laboratorium sampel darah dari kedua pasien yang diduga terserang ebola asal Madiun dan Kediri tersebut adalah negatif.

Ia menyampaikan bahwa pemeriksaan telah dilakukan terhadap sampel darah yang diambil oleh petugas tim kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur selama tiga hari berturut-turut, yakni mulai Jumat hingga Minggu kemarin.

“Ada 8 sampel yang diperiksa, masing-masing mencakup sampel EDTA (ethylenediaminetetraacetic acid atau asam etilenadiaminatetraasetat) dan sampel serum. Dari pembacaan hasil PCR (polymerase chain reaction) dengan elektroforesis itu, jadi semua dilaporkan ‘no band‘ atau semua sampel dari kasus Madiun dan Kediri hasilnya negatif ebola,” terangnya, Jakarta, Senin (03/11).

Selain itu, Yoga juga menambahkan sesuai dengan apa yang dikatakan Menteri Kesehatan, Nila Moloek, bahwa proses pencegahan sudah dilakukan di Kantor Karantina Pelabuhan. Para Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang baru datang ke Indonesia harus melalui proses karantina selama dua minggu di pelabuhan untuk memastikan bahwa WNA dan WNI tersebut tidak membawa masuk virus berbahaya seperti ebola ke Indonesia.

Seperti diketahui, sebelumnya, M, warga Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, mulai dirawat di RSUD dr Soedono sejak Jumat, 31 Oktober 2014. Saat pertama kali masuk RSUD, kondisi pria yang baru saja pulang dari Liberia, salah satu negara endemis ebola, tersebut mengalami penurunan trombosit, demam tinggi, dan gangguan fungsi ginjal. Oleh tim dokter, ia divonis menderita malaria dan sakit lever. M sempat menjalani perawatan di Liberia selama sepekan.

Sedangkan untuk TKI berinisal GN (46) di Kediri dirawat di RSUD Pare dengan keluhan demam. Diagnosis yang didapatkan adalah Acute Febrile Illness atau demam akut, namun pasien harus diisolasi karena punya riwayat bepergian ke daerah terjangkit ebola, yakni Liberia.

Termasuk GN dan M, ada sebanyak 28 TKI pula yang tiba di Indonesia pada 26 Oktober 2014 telah menyelesaikan pekerjaannya di Liberia. Sebelum pulang, para TKI menjalani masa karantina selama 6 hari. Sesampainya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, pemeriksaan tidak menunjukkan ada TKI yang sakit.

Serangan virus ebola sampai saat ini terus meluas. WHO menyebut, kematian akibat penyebaran virus ebola di Afrika Barat diketahui telah mencapai 3.000 orang, di mana diperkirakan lebih dari 6.500 orang sudah terinfeksi virus di wilayah tersebut. Dari serangan tersebut, Liberia diketahui sebagai negara yang terkena dampak terburuk, dengan korban tewas mencapai 1.830 orang.

Penyebaran virus ebola cukup cepat. Penyakit ini diketahui muncul dari hutan terpencil di daerah Guinea dan mulai menyebar ke Liberia, Sierra Leone dan Nigeria. Virus ini dicurigai berasal dari kelelawar hutan dan bisa ditularkan ke manusia dengan menyentuh korban atau melalui cairan dalam tubuh, seperti air liur dan darah.

Virus ini pertama kali diidentifikasi pada tahun 1976 di daerah yang saat ini kita kenal dengan nama Republik Demokratik Kongo. Sampai saat ini diketahui belum ada vaksin atau obat untuk penyakit ini.

Gejala penyakit ini menyerupai flu dengan rasa sakit di dalam dan luar organ tubuh. Penyakit ini diketahui dengan gejala demam yang disertai dengan pendarahan yang bisa memicu gagal ginjal dan hati dengan tingkat kematian hingga 90 persen.

(G09)