Jakarta (Greeners) – Kelompok masyarakat di Gili Matra dan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, melakukan konservasi dengan menerapkan sistem zonasi pemanfaatan di wilayah tersebut.

Tiga pulau kecil di barat laut Lombok yang terdiri dari Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air, membentuk desa Gili Indah atau biasa kita kenal dengan Gili Matra. Tempat ini merupakan lokasi selam scuba kelas dunia dengan air jernih dan pantai romantis dengan sinar matahari yang hangat.

Kementerian Kelautan Republik Indonesia juga secara resmi menetapkannya sebagai kawasan konservasi pada tahun 2001, bernama taman wisata perairan (TWP) Gili Matra (TWP Gili Meno, Air, dan Trawangan).

Selain itu, masih banyak objek wisata lain di Gili Matra yang bisa dijadikan pilihan wisata bahari setiap orang.

Masyarakat Gili Matra telah mengandalkan hidupnya di sektor pariwisata. Sebagai destinasi wisata yang ramai dikunjungi, perubahan iklim menjadi ancaman keindahan ekosistem lautnya.

Salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk melindungi ekosistem Kepulauan Gili melalui Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI). Program ini terlaksana melalui Indonesian Climate Change Trust Fund (ICCTF) yang Bappenas kelola.

Fahman Toriki dari Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara berharap, dengan Project COREMAP-CTI ini, kawasan destinasi wisata bahari kita akan tetap terjaga dan berkelanjutan.

“Karena destinasi yang kita jual ini wisata alam dan tentunya kita harus menjaga. Masyarakat juga harus memiliki peran untuk menjaga destinasi ini agar tetap berkelanjutan,” kata Fahman dalam keterangannya.

Lindungi Kawasan Konservasi

Salah satu cara untuk melindungi kawasan ini adalah melalui penggunaan zonasi. Kawasan konservasi laut seperti taman wisata perairan (TWP) Gili Matra memanfaatkan zonasi untuk berbagai tujuan. Ada tujuh jenis zona yaitu zona inti, zona pelabuhan, zona perikanan lestari, zona lindung, sub zona perikanan karang lestari, zona pemanfaatan, dan zona rehabilitasi.

Fahman juga mengungkapkan, banyak regulasi terkait pariwisata berkelanjutan yang harus dipatuhi, tidak hanya untuk masyarakat, tapi juga untuk wisatawan. Apalagi dengan adanya penetapan zonasi.

“Hanya di zona pemanfaatan wisatawan bisa melakukan aktivitas pariwisata. Ada zona di mana nelayan bisa beraktivitas, dan zona-zona yang tidak boleh diganggu,” ucapnya.

Aktivitas menyelam jadi daya tarik di Gili Matra. Foto: COREMAP-CTI

Upaya Cegah Ancaman Ekosistem

Sementara itu, perubahan iklim akan memicu pemutihan karang. Hal ini mengancam sektor pariwisata dan kelestarian ekosistem. Apalagi terumbu karang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

Masyarakat Gili Indah, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan pemerintah pusat telah berupaya menjalankan ekowisata berkelanjutan di kepulauan tersebut.

Kesadaran wisatawan sangat penting untuk membangun sistem pariwisata berkelanjutan di TWP Gili Matra. Misalnya, berhati-hati agar tidak menginjak atau mengukir karang saat menyelam.

Wisatawan juga dapat membantu mengurangi pencemaran air yang secara langsung merusak karang, dengan menggunakan tabir surya yang aman untuk terumbu karang, dan tidak membuang sampah sembarangan.

Selain itu, transportasi air juga harus memperhatikan kondisi terumbu karang. Sebab kapal cepat atau speedboat adalah alat transportasi yang mesinnya dapat memancarkan polusi ke air dan udara.

Penulis : Dini Jembar Wardani

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Kawasan konservasi laut di Indonesia menarik minat banyak penikmat wisata selam. Untuk itu, penyelam yang berkunjung diingatkan agar berkontribusi dalam upaya-upaya konservasi laut. Menurut instruktur selam dari Conservation Diving Club Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Yohanes Budoyo, hingga saat ini, ada tujuh taman nasional laut yang memiliki keindahan bawah laut dengan keunikan masing-masing sehingga menarik banyak peminat wisata selam.

Taman Nasional laut itu adalah TN Kepulauan Seribu, TN Karimun Jawa, TN Wakatobi, TN Takabonerate, TN Kepulauan Togean, TN Bunaken, dan TN Teluk Cendrawasih.

“Penyelam yang berkunjung ke sana harus menjunjung etika menyelam dan ikut menjaga kawasan konservasi,” ujar Yohanes saat mengisi talkshow di Deep Extreme Indonesia 2017, Jakarta, Sabtu (01/04).

BACA JUGA: KKP Libatkan Nelayan Capai Target Kawasan Konservasi Laut 2020

Etika menyelam tersebut diantaranya adalah selalu meningkatkan kemampuan menyelam sehingga aktivitas yang dilakukan tidak merusak terumbu karang. Penyelam juga diminta untuk tidak menyentuh biota laut yang ada. “Pilih juga operator selam yang ramah lingkungan. Hal penting lain adalah tidak membuang sampah,” kata pria yang akrab disapa Om Yo ini.

Petugas dari Taman Nasional Takabonerate, Sulawesi selatan, Ronald, mengungkapkan, pihaknya telah menawarkan setiap penyelam yang berkunjung untuk mengikuti berbagai kegiatan konservasi seperti transplantasi karang dan menanam pohon. Penyelam yang datang ke TN Takabonerate, katanya, juga dilarang untuk menggunakan sarung tangan.

“Pasalnya, pengguna sarung tangan cenderung berniat untuk menyentuh terumbu karang dan biota laut lainnya,” tambah Ronald.

BACA JUGA: Susi: KKP Akan Perhatikan Masalah Sampah Plastik di Laut dan Pesisir

Giri Andono, pengelola Mazu Diver dan operator selam di Taman Nasional Kepulauan Seribu mengungkapkan pihaknya mewajibkan setiap peserta untuk membawa kantong jaring untuk memungut sampah di bawah laut saat melakukan penyelaman. Selain itu, dengan dukungan dari Balai TN Kepulauan Seribu, pihaknya bekerjasama dengan masyarakat setempat juga membuat zonasi penyelaman.

“Zona ini tertutup sebagai lokasi penangkapan ikan sehingga wisata selam bisa terus berkelanjutan. Karena wisata selam yang berkembang akan memberi dampak positif juga bagi perekonomian masyarakat,” kata Giri Andono.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Sebanyak 64,025 kilogram sampah berhasil diangkat dari dasar perairan Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Sampah yang terdiri dari plastik kemasan, botol plastik, kaleng serta sampah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tersebut adalah hasil penyisiran yang dilakukan dalam aksi Divers Clean Action selama kurang lebih 50 menit di kedalaman 12 meter dengan wilayah penyisiran sepanjang 400 meter.

Inisiator Divers Clean Action Swietenia Puspa Lestari, saat melakukan bersih-bersih sampah laut di Pulau Pramuka mengatakan, dari 64,025 kg sampah yang telah dipilah dan bersih tanpa air dan substrat, bisa disimpulkan bahwa rata-rata timbunan sampah di Pulau Pramuka mencapai 16 kg per 100 meter.

“Sampah, apalagi yang berupa anorganik seperti plastik, memberi ancaman besar bagi ekosistem pesisir dan terumbu karang. Jadi penyelam juga perlu ikut mengambil langkah nyata agar timbulan sampah ini bisa dikurangi,” tuturnya di Pulau Pramuka, Jakarta, Minggu (21/02) lalu.

Menurut perempuan yang akrab disapa Tenia ini, sudah saatnya para penyelam wisata berperilaku irit sampah terutama berkunjung ke situs penyelaman. Misalnya dengan membawa tempat minum sendiri yang bisa dipakai ulang atau menggunakan kemasan dari bahan yang bisa terurai.

Selain itu, katanya lagi, penyelam juga bisa berpartisipasi untuk terlibat dalam kegiatan pengolahan sampah oleh masyarakat setempat seperti yang sudah diinisiasi Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu di Pulau Pramuka.

Terkait potensi sampah yang bisa dihasilkan oleh para penyelam wisata, Ketua Asosiasi Usaha Wisata Selam Indonesia (AUWSI) John E. Sidjabat mengatakan, seiring makin tingginya minat wisata khusus penyelaman, maka peran serta untuk tetap menjaga kebersihan sangatlah dibutuhkan. Menurut John, sekitar 5.000 orang mengikuti ujian sertifikasi penyelam di Indonesia setiap tahunnya.

Sebanyak 64,025 kilogram sampah berhasil diangkat dari dasar perairan Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Aksi ini mengambil momentum Hari Peduli Sampah Nasional. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

“Perilaku hemat sampah oleh para penyelam sangat penting karena sekitar 40 persen situs dari 720 situs wisata selam di seluruh Indonesia adalah pulau-pulau kecil yang minim tempat pengolahan sampah yang memadai,” tambahnya.

Ditemui pada kesempatan yang sama, Kepala Seksi Pengelolaan Wilayah III Taman Nasional Kepulauan Seribu (TNKS) Untung Suripto mengakui bahwa permasalahan sampah di Pulau Pramuka, khususnya dari sektor pariwisata, masih menjadi satu persoalan tersendiri. Apalagi sampah dari dampak kegiatan wisata ini cukup menyumbang persentase yang cukup besar.

“Menurut data dari Kelurahan Pulau Panggang, jumlah wisatawan bisa mencapai 500 hingga ribuan. Kalau satu wisatawan menyumbang satu sampah saja, bisa bayangkan berapa banyak sampah yang bisa terkumpul. Apalagi masalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Pulau Pramuka masih belum selesai,” ujarnya.

Sebagai informasi, jumlah pengunjung obyek-obyek wisata di Kepulauan Seribu telah melonjak selama lima tahun terakhir. Badan Pusat Statistik mencatat, jumlah wisatawan domestik meningkat dari 226.234 orang tahun 2010 jadi 1,482 juta orang tahun 2013. Positif dari sisi pariwisata dan pendapatan warga, namun juga sejalan dengan laju kerusakan lingkungan.

Selain wisatawan lokal, warga asing yang berkunjung melonjak dari 4.786 orang tahun 2010 menjadi 15.521 orang tahun 2013. Situasi itu mendorong tumbuhnya penginapan dan tempat makan baru. Jumlah homestay dari 92 unit tahun 2010 menjadi 278 unit tahun 2012, rumah makan bertambah dari 47 unit tahun 2010 menjadi 56 unit tahun 2012.

Divers Clean Action sendiri merupakan kegiatan bersih laut yang dilakukan oleh lebih dari 50 penyelam dari sejumlah komunitas seperi Miss Scuba Indonesia, Conservation Diving Club, Klub Selam Nautika ITB, Global Dive Center, Portal berita Lingkungan Hidup dan Gaya Hidup Ramah Lingkungan Greeners.co dan Eco Divers Journalist sebagai bagian dari peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2016.

Selain melakukan penyisiran sampah di kedalaman 12 meter, Divers Clean Action juga melakukan penyisiran sampah di hutan Pulau Pramuka dan Pulau Rambut. Untuk Pulau Rambut, hasil bersih-bersih sampah yang dilakukan selama dua jam berhasil mengumpulkan hampir 100 kilo sampah yang telah dipilah. Namun jumlah tersebut diakui telah menurun drastis sejak Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan aturan terkait pembersihan sampah, baik di jalan maupun di gorong-gorong yang ada di Jakarta.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Pengelolaan taman nasional laut perlu didukung sumber daya manusia yang profesional sehingga bisa menjadi pionir bagi berkembangnya wisata selam di tanah air. Hal ini diutarakan oleh Ketua Bidang Pengembangan Asosiasi Usaha Wisata Selam Indonesia (AUWSI) Kiki Murdyatmoko.

Kiki menyatakan bahwa kawasan taman nasional laut sesungguhnya memiliki titik-titik penyelaman yang potensial. Namun, peminat wisata selam kerap kesulitan untuk berkunjung karena ketiadaan pusat kegiatan selam (dive center).

“Di sinilah peran pengelola taman nasional sangat kami harapkan. Selain bisa memandu kegiatan selam agar tetap aman, kami juga berharap taman nasional membantu menyediakan peralatan selam yang berfungsi baik,” katanya seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, Jakarta, Kamis (15/10).

Minat wisata selam saat ini terus meningkat. Di Jakarta saja, terang Kiki, setidaknya 200 orang setiap bulannya mengikuti sertifikasi selam untuk kelas pemula maupun naik ke tingkat lanjut. Peminat wisata selam memiliki kecenderungan untuk terus mencari titik penyelaman baru terutama di taman nasional karena terkenal akan keindahannya.

Tercatat ada 7 taman nasional laut di Indonesia. Ketujuh taman nasional laut ini adalah Kepulauan Seribu, Karimun Jawa, Wakatobi, Bunaken, Togean, Taka Bonerate dan Komodo. Sementara taman nasional yang memiliki perairan laut adalah Bali Barat, Ujung Kulon, dan Teluk Cendrawasih.

“Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kunjungan ke sepuluh taman nasional tersebut mencapai 322.477 orang. Sementara total kunjungan ke 50 taman nasional yang ada di Indonesia mencapai 2,4 juta orang,” ujarnya.

Kiki menyatakan, berkembangnya wisata selam nantinya bisa berdampak pada bergeraknya ekonomi lokal, misalnya untuk jasa sewa kapal atau katering. Bahkan negara pun juga bisa memperoleh penerimaan dari tiket yang dibayar para wisatawan selam.

Kepala Balai Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu Wahyu Rudianto, menyatakan, dibutuhkan sumber daya manusia yang terampil dan profesional untuk mengelola wisata selam.

Wahyu juga sepakat tentang perlunya keterampilan petugas dalam mengelola berbagai peralatan selam agar tetap prima. Pasalnya peralatan yang dimiliki taman nasional adalah aset negara. Sebagai aset negara, peralatan selam yang ada di taman nasional bisa dimanfaatkan oleh pengunjung wisata jika telah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan.

“Nantinya biaya sewa peralatan akan masuk ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih