Jakarta (Greeners) – Dunia merayakan Hari Lahan Basah (World Wetland Day atau WWD) pada 2 Februari berdasarkan Konvensi Lahan Basah (Konvensi Ramsar). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengajak semua pihak untuk melestarikan lahan basah demi menjaga habitat satwa.

Direktur Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem (BPPE) Ammy Nurwati mengatakan, ada sejumlah manfaat dari lahan basah. Di antaranya sebagai penyedia sumber pangan dan air bersih, serta tempat wisata rekreasi.

“Ekosistem lahan basah juga memiliki peran kunci sebagai habitat satwa endemik dan dilindungi, serta menjadi jalur migrasi burung. Selain itu, lahan basah berfungsi sebagai penyimpan karbon, pengatur iklim mikro dan makro, serta memberikan perlindungan terhadap bencana alam, khususnya ekosistem mangrove di kawasan pesisir,” ungkap Ammy di Jakarta, Jumat (2/2).

BACA JUGA: 31 TPA di Indonesia Terbakar Imbas Praktik Open Dumping

Ammy menambahkan, ada pesan penting dalam peringatan WWD tahun ini. Di antaranya pemanfaatan lahan basah berkelanjutan dan manfaat ekonomi, sosial, serta budaya dari lahan basah untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian, restorasi lahan basah juga bisa mengatasi krisis iklim dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Lestarikan lahan basah untuk jaga habitat satwa. Foto: KLHK

Dua Kota di Indonesia Menerima Penghargaan WCA

Sementara itu, dua kota di Indonesia yakni Kota Surabaya dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menerima penghargaan Wetland City Accreditation (WCA). Kedua kota itu terpilih sebagai kota yang memiliki hubungan positif dengan lahan basah.

“Pada momentum Hari Lahan Basah ini, saya mengajak seluruh pihak, baik individu, sektor swasta, komunitas, maupun institusi dan lembaga. Khususnya teman-teman media dan jurnalis untuk bersatu dalam melindungi, melestarikan dan memulihkan ekosistem lahan basah, agar kita juga tetap dapat mengambil manfaat dari jasa lingkungan di lahan basah secara berkelanjutan,” ujar Ammy.

BACA JUGA: Pulihkan Bumi, KLHK Tanam Pohon Serentak di Seluruh Indonesia

Indonesia juga menunjukkan komitmennya dalam melestarikan lahan basah melalui penunjukan tujuh situs lahan basah menjadi situs Ramsar yang memiliki nilai penting secara internasional dan nasional. Tujuh situs Ramsar di antaranya TN Berbak, TN Danau Sentarum, TN Wasur, TN Rawa Aopa Watumohai, TN Sembilang, Suaka Margasatwa Pulau Rambut, dan TN Tanjung Puting.

KLHK Gandeng Anak Muda Rayakan Hari Lahan Basah 2024

KLHK mengadakan kegiatan “Satu Hari Bersama Lahan Basah” yang melibatkan generasi muda dari pelajar sekolah dasar Adiwiyata sebanyak 50 orang. Mereka merayakan Hari Lahan Basah 2024 dengan kegiatan dialog, permainan interaktif, lomba menggambar, dan penayangan film tentang lahan basah.

Hari Lahan Basah Tahun 2024 telah mengangkat tema Wetlands and Human Wellbeing. Tema ini menggarisbawahi pentingnya pelestarian dan pengelolaan lahan basah sebagai unsur yang tidak terpisahkan untuk mendukung kesejahteraan kehidupan manusia sehari-hari.

Peringatan ini juga untuk menghargai dan menyadari pentingnya lahan basah sebagai ekosistem yang menjadi pusat peradaban manusia sejak ratusan tahun yang lalu. Dengan demikian, KLHK terus mengajak semua pihak untuk ikut melestarikan lahan basah.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Despite of largest wetlands in the world and ratified an international convention, the ecosystem has yet to have important role in Indonesia as most of them turned into plantation, settlement, and infrastructure while it has high biodiversity and provide water and germplasm for humans, said a senior official in Jakarta on Thursday.

“Wetlands are one of the ecosystem needed to be protected as the areas store water and habitat of important biodiversity,” said Director General of Natural Conservation and Ecosystem, Ministry of Environment and Forestry, Wiratno, in conjunction of World Wetland Day, every February 2.

Indonesia has ratified the Wetlands Convention or Ramsar Convention through Presidential Decree issued in 1991.

READ ALSO: CIFOR: Indonesia Loses 52,000 Hectares of Mangrove Ecosystem per Year

Furthermore, Wiratno said that the government keeps on the effort to restore wetlands functions, including to form Peatland Restoration Agency among other policies.

“Restoring wetlands through upstream-downstream management principles. If the upstream is damaged but downstream is intact, that won’t do. We’re still restoring that areas up this date,” he said.

Currently, Environment and Forestry Minister Regulation issued in 2017 on Government Facilitation on Industrial Plantation Forest to Protect and Manage Peatlands Ecosystem would required companies in peatlands to exclude the areas which has been assigned as Peatlands Ecosystem Protected Areas.

“The companies are under government monitoring in the field. Unfortunately, the government does not check it directly in the field and must be restored. Government must consider long investment and consistent in sustainable monitoring in the field, and not just based on reports. It’s not enough being behind the desk,” he said.

READ ALSO: KLHK Issues Land Swap Regulation on Industrial Plantation Forest

Program Director of Tropical Forest Conservation Action for Sumatra (TFCA Sumatra) Kehati Foundation, Samedi, said that losing wetlands mean losing opportunities on economics, health and social issues.

“Look around in Jakarta, for instance, there were lots of mangrove but now Pantai Indah Kapuk transformed into settlement. Only few remaining, such as in Muara Gembong Bekasi. Meanwhile, wetlands have important role to withstand abrasion and protect high biodiversity for next generation. Humans depend on biodiversity, we cannot possibly not [depend on biodiversity],” he said adding that wetlands in DKI Jakarta only covers 200 left out of thousands of hectares.

“Currently, only Nature Reserves with a total of 25 hectares, protected forests with a total of 40-50 hectares, and Muara Angke with a total of 100 hectares. There are [wetlands] on Indramayu and Brebes but it’s decreasing,” he said.

Reports by Dewi Purningsih