Jakarta (Greeners) – Surabaya picked up the highest clean city award, dubbed as Adipura Kencana, on Monday’s ceremony in Jakarta, by Ministry of Environment and Forestry.

The award was given as the city, under Mayor Tri Rismaharini administration, has been successful in implementing waste management and proved to be the number one city in therms of cleanliness.

“Surabayans are very happy to receive Adipura Kencana. It feels that our efforts [the Surabaya administration] and people are not in vain, in terms of environment issues, especially on waste management,” said Mayor Tri at the awards ceremony.

She said that Surabaya has been improving programs on waste management, such as developed jogging track from used plastic slippers, seats from used tires, preventing them to be waste.

In addition, Surabaya government is currently developing Waste-to-Energy landfill, where electricity produced can be used to lit up city parks. As of today, there are three Waste-to-Energy landfills which could produce, two, four and six kilowatts of electricity.

“The Waste-to-Energy landfills are up and running and [developed] in stages, so we don’t just built the landfill, but also temporary landfills. Hence, we no longer pay for electricity because the waste-to-energy can produce 11 megawatts,” she said.

READ ALSO: Ministry of Environment and Forestry Awarded Clean City to 146 Districts and Cities 

Another cities winning Adipura are Banjarmasin for Big City category and Magelang for Small City category, as the two cities implemented waste management.

Deputy Mayor of Magelang, Windarti Agustina, said that people’s involvement in domestic level is effective to reduce waste. Agustina said that nearly all neighbourhood units in the city have waste banks and organic village as parts of waste management.

“We keep on encouraging waste banks and organic villages. We also pushing 3R landfills in all of sub-districts as one of the efforts to reduce open dumping landfills and use of methane gas,” she said.

READ ALSO: KLHK Encourages Local Governments for “Three Months Free Waste” Program 

Meanwhile, Banjarmasin has different method of waste management, by issuing a mayor regulation in 2016 to reduce plastic bags use. The regional is considered to be effective in reducing plastic waste in Banjarmasin.

“For this year, we are stipulating the reduce of single use plastic bags in traditional markets. It has been tested in two traditional markets, after only being applied in modern retails and supermarkets,” said Banjarmasin Mayor, Ibnu Sina, to Greeners.

Mayor Ibnu said the government implemented the regulation as Basirih Landfill in the city could no longer contain wastes within two or three years. The government, he said, is improving the landfill from control landfill to sanitary landfill.

“Banjarmasin Basiri Landfill covers only 39.5 hectares, if no treatment and innovation, then it will be ruined. The future plan is to build sanitary landfills in accordance to central government’s mandate and implement the regional strategic policy,” he said.

Reports by Dewi Purningsih

“Surabaya sangat senang sekali mendapatkan penghargaan Adipura Kencana ini. Rasa-rasanya usaha dari kami (Pemerintah Kota Surabaya) dan masyarakat tidak sia-sia dalam hal lingkungan hidup terutama terhadap pengelolaan sampah,” ujar Risma usai acara Penganugerahan Adipura dan Green Leadership Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD di Auditorium Soedjarwo, Manggala Wanabhakti, Jakarta, Senin (14/01/2019).

Risma mengatakan bahwa saat ini program-program terkait pengelolaan sampah terus dilakukan di Surabaya. Salah satunya dengan membuat jogging track menggunakan sendal jepit bekas dan tempat duduk dari ban bekas sehingga benda-benda tersebut tidak menjadi sampah.

Pemkot Surabaya juga sedang membuat Tempat Pembuangan sampah Sementara (TPS) Waste to Energy, di mana hasil listrik dari TPS ini digunakan untuk menerangi taman-taman kota yang ada di Surabaya. Saat ini, ada tiga TPS Waste to Energy yang mampu mengalirkan daya listrik sebesar 6 kilowatt, 4 kilowatt, dan 2 kilowatt.

“TPS Waste to Energy sedang berjalan dan (dibangun) bertahap, jadi kami buat tidak hanya TPA yang waste to energy tapi TPS-nya juga. Dengan cara ini penggunaan listrik berbayar akan berkurang karena TPA Waste to Energy kami sudah bisa menghasilkan 11 megawatt,” kata Risma.

BACA JUGA: KLHK Berikan 146 Penghargaan Adipura dan 28 Nirwasita Tantra 

Selain penghargaan Adipura Kencana yang dimenangkan kota Surabaya, penghargaan Adipura kategori Kota Besar salah satunya diraih oleh kota Banjarmasin dan penghargaan Adipura kategori Kota Kecil salah satunya diraih oleh kota Magelang. Kedua kota tersebut memiliki program pengelolaan sampah yang berbeda untuk mendapatkan penghargaan Adipura ini.

Wakil Walikota Magelang Windarti Agustina mengatakan bahwa pelibatan masyarakat di level rumah tangga dalam pengelolaan sampah dinilai sangat efektif untuk mengurangi sampah. Menurut Windarti, hampir semua Rukun Warga (RW) di kota Magelang memiliki bank sampah dan kampung organik yang merupakan wujud kepedulian dari masyarakat dalam pengelolaan sampah.

“Bank sampah dan kampung organik ini kita dorong terus. Kita galakkan juga TPS 3R di seluruh kelurahan. Ini merupakan salah satu upaya untuk mengurangi TPA open dumping dan pemanfaatan gas metan,” kata Windarti.

BACA JUGA: KLHK: Kota dengan TPA Open Dumping Tidak Akan Menerima Adipura 

Sementara itu Kota Banjarmasin memiliki cara berbeda untuk mengatasi permasalahan sampah, yakni dengan mengeluarkan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Perwali ini dinilai sangat efektif untuk mengurangi sampah plastik di Banjarmasin.

“Pada tahun ini kami akan memberlakukan pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai di pasar tradisional. Saat ini sudah diuji coba pada dua pasar tradisional, sebelumnya hanya diberlakukan di ritel modern dan supermarket,” ujar Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina kepada Greeners.

Diakui Ibnu, kebijakan tersebut dilakukan pemerintah Banjarmasin karena TPA Basirih di Banjarmasin tidak mampu lagi menerima sampah dalam dua atau tiga tahun ke depan. Menurut Ibnu, Pemerintah Kota Banjarmasin akan melakukan perbaikan TPA yang saat ini masih dengan metode lahan urug terkontrol (control landfill) menjadi pembuangan tersistematis (sanitary landfill) sambil berjalannya perwali ini.

“TPA Basiri Banjarmasin hanya 39,5 hektar, kalau kami tidak melakukan treatment dan inovasi akan rusak TPA ini. Rencana ke depan kami akan membuat TPA sanitary landfill sesuai mandat Pemerintah Pusat serta menjalankan Jakstrada,” kata Ibnu.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Banyaknya permintaan dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang meminta Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mencabut anugerah Adipura Kencana atas Pemerintah Kota Tangerang yang diberikan pada Juni 2014 lalu, membuat KLH berencana untuk segera menerbitkan peraturan menteri (Permen) tentang penilaian untuk penghargaan Adipura dan Adipura Kencana.

Asisten Deputi (Asdep) Pengelolaan Sampah KLH, Sudirman menyatakan, bahwa penerbitan Permen tersebut adalah untuk menghilangkan isu-isu atau berita miring tentang penilaian Adipura yang banyak dinilai jelek atau bisa diatur sesuai pesanan.

“Iya, Permen itu masih dibahas agar nantinya dinamika masalah lingkungan pada konteks Adipura dan Adipura Kencana bisa diselesaikan,” ujar Dirman, Jakarta, Jumat (29/08).

Dirman menambahkan, pembahasan dari isi Permen tersebut mencakup sejumlah perubahan dalam mekanisme penilaian untuk menentukan kota mana yang berhak menerima penghargaan Adipura tersebut.

“Beberapa hal penting yang diatur ialah penilaian yang dilakukan dengan pemantauan sepanjang waktu, penilaian tanpa ada lagi titik pantau tertentu, serta penilaian terhadap hal-hal inovatif dan berhubungan dengan fasilitas publik,” tambahnya.

Beberapa contoh fasilitas publik yang dimaksud, lanjut Dirman, antara lain terminal bus, pasar, dan trotoar.

“Kota-kota yang masuk dalam penilaian juga harus memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang bagus yang ada pengolahan limbahnya dan memiliki sistem penutupan secara berkelanjutan contohnya sampah dipadatkan dengan tanah, lalu ada pencatatan sampah yang jelas juga,” ujarnya.

Sedangkan untuk Adipura Kencana, ada persyaratan tambahan. Kota-kota tersebut selain harus bersih, hijau, dan sehat, juga harus hemat energi serta memiliki budaya 3R (reduce, reuse, dan recycle) dan mandiri dalam penyediaan air, energi, dan pangan.

“Kota-kota itu harus bisa mengelola sampahnya minimal 7% dan sudah menjalankan budaya 3R, lalu juga sudah mulai mengurangi penggunaan energi dan menggantinya dengan energi terbarukan,” katanya.

Sebelumnya, penilaian Adipura oleh tim pemantau sering diperdebatkan, antara lain karena kriteria penilaian tidak jelas dan adanya periode waktu penilaian, sehingga perubahan dan proses yang dilakukan suatu kota tidak terpantau karena ada kota yang hanya bersih dan inovatif saat tim pemantau hadir di kota tersebut hingga kota tersebut mendapatkan penghargaan Adipura. Setelahnya, kota tersebut kembali kotor dan tidak terawat.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) memberikan penghargaan kepada individu, kelompok maupun perwakilan pemerintah daerah yang telah berprestasi dan berkontribusi di bidang lingkungan. Pemberian penghargaan tersebut bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati pada tanggal 5 Juni 2014 kemarin. Acara tersebut berlangsung di Istana Wakil Presiden , Jakarta dan dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. Boediono.

Tahun ini, “Raise your voice, not the sea level” menjadi tema yang diusung oleh badan lingkungan hidup PBB, United Nations Environment Programmer (UNEP). Sejalan dengan tema tersebut, pemerintah mengangkat tema lokal, yaitu “Satukan langkah, lindungi ekosistem pesisir dari dampak perubahan iklim.” Tema ini disesuaikan dengan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki kerentanan tinggi akibat dampak perubahan iklim.

Mengacu pada tema tersebut, KLH melakukan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Aksi Pengelolaan Lingkungan Pesisir secara Terpadu serta penyusunan State of Coast (SOC). “Upaya in berhasil membangun komitmen antar pihak di pusat dan daerah, sehingga pengelolaan lingkungan pesisir dapat dilakukan secara terpadu dari hulu-hilir. Upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca 26% juga dilakukan dengan berbagai kegiatan strategis KLH lainnya yang menunjukkan peningkatan besar,” ujar Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA, Menteri Lingkungan Hidup dalam laporannya kepada Boediono.

Balthasar juga menyampaikan bahwa pada tingkat nasional, peran strategis para pemangku kepentingan dan masyarakat luas terhadap kesadaran lingkungan mulai meningkat. Untuk itu, KLH kembali memberikan penghargaan di bidang lingkungan hidup. Penghargaan tersebut berupa penghargaan Adipura, Kalpataru, Adiwiyata Mandiri, serta Penyusun Status Lingkungan Hidup Daerah Terbaik.

Tahun ini penerima penghargaan Adipura Kencana sebanyaj 15 kota, Adipura 86 kota, Piagam Adipura 32 kota, dan Plakat Adipura untuk Sarana dan Prasarana Terbaik 32 kota. Penghargaan Kalpataru untuk upaya penyelamatan lingkungan hidup diberikan kepada 13 orang/kelompok. Sementara, penghargaan Adiwiyata Mandiri untuk sekolah berbudaya lingkungan diberikan kepada 44 sekolah dari 10 provinsi.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden, Boediono memberikan penghargaan lingkungan secara langsung dan menandatangani Sampul Hari Pertama Perangko Seri Peduli Lingkungan Hari Lingkungan Hidup Tahun 2014.

(G08)