Jakarta (Greeners) – Perdagangan karbon yang menjadi salah satu skema menekan laju perubahan iklim diperkirakan hanya membuka ruang negara maju dan perusahaan besar untuk terus berpolusi. Asumsinya, jika sudah membayar atas beban emisi yang keluar maka kewajiban terhadap bumi selesai.

Pengkampanye Hutan Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik mengatakan, skema perdagangan karbon ini seharusnya menekan emisi yang telah dikeluarkan, bukan memberi ruang bagi para negara pencemar untuk terus mengeluarkan emisi.

Menurutnya, skema ini tetap memberikan ruang kepada negara-negara maju untuk berpolusi. Apabila ditarik pada level perusahaan, maka mekanisme carbon offsetting ini memberikan hak poluter kepada korporasi-korporasi tersebut.

“Tidak ada keinginan untuk menekan emisinya tetapi malah memberikan hak melalui carbon offsetting,” kata Iqbal dalam diskusi virtual Dagang Karbon: Solusi atau Masalah Baru Krisis Iklim? di Jakarta, Selasa (9/11).

Iqbal menyebut, perdagangan karbon ini merupakan praktik greenwashing. Praktik ini merupakan strategi pemasaran perusahaan supaya terlihat baik dan ramah lingkungan. Padahal sebaliknya, carbon offset ini justru malah berpotensi memperpanjang keberadaan pencemaran lingkungan.

“Maka kita menyebut ini sebagai sebuah kebohongan yang berbahaya. Carbon offset bukanlah solusi untuk mencegah terjadinya krisis iklim yang sudah terjadi saat ini. Carbon offset hanya sebuah mekanisme agar kemudian para pencemar melegitimasi pencemaran mereka dengan menggunakan hutan-hutan kita yang ada saat ini,” tegas Iqbal.

Masyarakat adat punya kearifan menjaga alam dan hutan. Foto: Shutterstock

Perampasan Wilayah Adat Atas Nama Penanganan Karbon

Skema perdagangan karbon ini juga memberikan ancaman terhadap perampasan lahan dari masyarakat adat. Direktur Advokasi Kebijakan, Hukum dan HAM Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Muhammad Arman menyebut, banyak koboi karbon yang muncul mengambil alih lahan dengan mengatasnamakan penanganan karbon tanpa penjelasan lebih lanjut.

“Ada banyak koboi karbon yang menyatakan bahwa kita sedang dalam era penanganan karbon tanpa menjelaskan dampak dan manfaatnya bagi masyarakat adat,” imbuhnya.

Ketiadaan transparansi dan penjelasan proses pembangunan di wilayah adat akibat perdagangan karbon menjadi kebohongan yang justru melegalisasi perampasan hak masyarakat adat.

Arman menyebut, pemerintah masih memandang bahwa sejumlah wilayah adat yang ada merupakan wilayah tak bertuan. Sehingga banyak wilayah adat diklaim secara sepihak oleh negara melalui penetapan kawasan hutan negara. Padahal ini merupakan hak purba bagi masyarakat adat.

Berdasarkan data tahun 2017, menurut analisis AMAN bahwa masyarakat adat sedikitnya dapat menyumbang lebih dari 10 juta stok karbon. Dengan catatan, apabila wilayah masyarakat adat tersebut dapat perlindungan dan pengakuan keberadaannya.

“Ada mitos yang negara rawat ini wilayah-wilayah itu tak bertuan. Hal ini mengabaikan posisi masyarakat adat yang selama ini berkontribusi terhadap pelestarian hutan. Peran masyarakat terabaikan di dalam proses-proses perundingan selama ini,” ungkap Arman.

Perdagangan Karbon Untuk Mengatasi Krisis Iklim?

Saat ini Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa Bangsa (KTT PBB) COP-26 sedang berlangsung. Konferensi ini membahas tentang ancaman krisis iklim dalam menekan suhu bumi tidak lebih dari 1,5 derajat Celsius. COP-26 ini akan membahas dan memutuskan beberapa agenda pokok yang tertuang dalam Kesepakatan Paris, salah satunya implementasi artikel 6 terkait dengan carbon offset.

Carbon offset merupakan negoisasi yang mendorong carbon offset yang berbasis pada mekanisme pasar (market mechanism) sebagai sumber pembiayaannya. Mekanisme ini memberikan ruang bagi para negara pencemar untuk terus memproduksi dan membenarkan pencemarannya dengan klaim karbon kredit.

Climate Law and Policy Specialist Stephen Leonard mengatakan, negosiasi dalam COP-26 Glasgow ini menjadi yang paling sulit dan berjalan alot. Hal ini terjadi karena banyak ketegangan dalam mengambil keputusan.

“Ini negosiasi yang paling sulit dan alot yang pernah saya lihat terkait UN Climate Change Conference setelah bertahun-tahun terlibat di dalamnya. Ada ketegangan yang terjadi. Terdapat negara-negara yang tidak menginginkan mekanisme pasar dan juga ada negara-negara yang menginginkan mekanisme pasar,” katanya.

Leonard menambahkan, ada berbagai isu teknis menjadi penyebab negara sulit memutuskan negosiasi artikel 6 tersebut.

Penulis : Fitri Annisa

World Resources Institute (WRI) Indonesia mencatat 97 persen ilmuwan iklim dunia sepakat bahwa masalah krisis iklim akibat dari kegiatan manusia. Salah satunya melalui kontribusi gas emisi dan polusi hasil dari kegiatan sehari-hari, misalnya dari pilihan moda transportasi. Sebanyak 24 persen emisi bersumber dari sektor transportasi. Dari persentase tersebut 72 persennya berasal dari transportasi darat. Inisiatif Langkah Hijau  berupaya menambal kerusakan ini, mulai dengan menghitung jumlah emisi masing-masing individu.

Jakarta (Greeners) – Direktur WRI Indonesia, Nirata Samadhi menyebut selain sumber masalah iklim, manusia juga merupakan  solusi atas masalah tersebut. Aktivias masyarakat sangat penting untuk menjaga keberlangsungan lingkungan. Menurut Nirata, masyarkat harus memiliki kesadaran untuk menghitung pengeluaran emisi dan polusinya. Ketika warga telah mengetahui jumlah emisi yang mereka hasilkan, lanjut Nirata, kemudian akan ada langkah penyeimbang, misalnya dengan menanam pohon.

“Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah menghitung pengeluaran emisi dan polusi dari kegiatan sehari-hari kita, dimulai dari transportasi darat, setelah itu baru seseorang bisa mengurangi dampak emisi yang dihasilkan dengan menanam pohon. Sebab pohon merupakan salah satu solusi termudah dan efektif untuk menyerap karbon dari atmosfer,” ujar Nirata dalam konferensi pers virtual terkait Inisiatif Offsetting Carbon, Sabtu (28/11/2020).

Bentuk Kesadaran Masyarakat untuk Jaga Lingkungan

Nirata menyampaikan pihaknya terlibat dalam sebuah inisiatif kolaborasi bersama Benih Baik dan Grab Indonesia. Insiatif bernama Langkah Hijau ini menumbuhkan kesadaran masyarakat melalui informasi terkait emisi yang masyarakat umum hasilkan. Inisiatif dalam bentuk carbon offsetting ini merupakan salah satu bentuk edukasi agar masyarakat mau berdonasi untuk kegiatan penanaman pohon.

Sebagai lembaga riset, lanjut Nirata, WRI menyediakan langkah ilmiah dalam kalkulator emisi dan data pohon. Pihaknya memfasilitasi agar donasi bisa langsung tersalur kepada mitra menanam pohon. WRI juga akan memonitor pohon yang sudah ditanam berdasarkan fakta dan kaidah keilmuan.

“Langkah Hijau berusaha membangun penyederhanaan informasi untuk membuat orang sadar dan bergerak atas dasar informasi yang dimilikinya,” jelas Nirata.

President of Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata menjelaskan inisiatif Langkah Hijau dalam bentuk carbon offsetting mengajak masyarakat Indonesia bergabung dalam rangka menciptakan dunia yang lebih baik. Inisiatif yang dimulai pada 28 November 2020 ini akan berkelanjutan hingga tahun 2021 dan terdiri dari fitur carbon calculator,  crowdfunding, dan kampanye media sosial. Ridzki lalu merinci keempat jenis fitur Langkah Hijau.

Inisiatif Langkah Hijau

1. Carbon Calculator

Carbon Calculator merupakan fitur bagi pengguna Grab untuk menghitung sendiri donasi carbon offsetting mereka. Nantinya, jejak karbon tersebut akan terkonversi menjadi bentuk donasi. Benih Baik akan menjadi wadah penyaluran donasi kepada mitra penanaman pohon yang WRI Indonesia fasilitasi. Target dari donasi tersebut sebanyak Rp 500 juta dari pengguna. Jumlah ini sepenuhnya untuk penanaman pohon.

2. Crowdfunding

Crowdfunding adalah fitur bagi pengguna Grab Indonesia dapat melalui widget donasi Langkah Hijau dalam aplikasi Grab. Widget ini akan terintegrasi ke halaman khusus Benih Baik agar pengguna dapat melakukan donasi. 

3. Donasi Sosial Media

Selain melalui donasi langsung, seluruh masyarakat juga dapat melakukan donasi melalui media sosial. Masyarakat dapat melakukan posting di Twitter dengan tagar #LangkahHijau dan mention ke akun resmi @GrabID sebanyak mungkin. Setiap posting akan dikonversi menjadi donasi sebesar Rp 1.000  dari Grab yang akan dikumpulkan hingga bernilai maksimal  Rp 100 juta, yang juga akan digabungkan dengan donasi dari pengguna aplikasi Grab. 

“Keseluruhan donasi senilai Rp 600 juta yang dihasilkan melalui inisiatif Grab Carbon Offsetting ini, akan diwujudkan untuk penanaman pohon di taman kota dan lokasi lainnya yang akan diimplementasikan di tahun 2021,” ucap Ridzki.

Sebanyak 24 persen emisi bersumber dari sektor transportasi. Dari persentase tersebut 72 persennya berasal dari transportasi darat. Foto: Shutterstock.

Baca juga: Pilkada Serentak 2020: Aktivis Garis Bawahi Sektor Lingkungan

Langkah Hijau Tawarkan Solusi Menekan Emisi Karbon Pasca Pandemi

Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi menyebut sejak pandemi Covid-19, praktis terjadi penyesuaian aktivitas masyarakat termasuk di sektor perhubungan. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan kualitas udara yang menghambat laju pemanasan global. Meski begitu, upaya penurunan emisi dari transportasi harus tetap berlangsung.

Menhub menyebut keterlibatan dunia usaha sangat penting untuk menjaga keberlangsungan lingkungan. Dia menilai inisiatif para pengusaha jasa transportasi sangat penting. Menurutnya, program Langkah Hijau dari Grab baik dalam menyediakan transportasi ramah lingkungan maupun carbon offsetting sangat penting sebagai salah satu solusi menekan emisi karbon pasca pandemi Covid-19 berakhir.

“Kita harus ingat bahwa kondisi seperti sekarang tidak berlangsung selamanya. Kita harus berinovasi seperti Grab dengan program Langkah Hijau agar ketika pandemi berakhir, treatment masyarakat kembali normal dan kita punya solusi untuk mengurangi jejak karbon yang dihasilkan selama ini,” pungkasnya.

Penulis: Muhammad Ma’rup

Editor: Ixora Devi