Jakarta (Greeners) – Pemerintah mengalokasikan Dana Desa untuk mengantispasi potensi bencana dari fenomena La Nina. Kebijakan ini diambil mengingat desa rentan terhadap dampak bencana alam. Sementara itu, bencana non-alam pandemi Covid-19 masih harus terus ditanggulangi.

Demikian pernyataan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar dalam konferensi pers virtual Dana Desa Antisipasi Bencana Angin Kencang, Banjir, dan Longsor, Senin (19/10/2020). Dia menyebutkan sisa Dana Desa saat ini sebanyak Rp. 38,461 triliun.

“Sehingga proyeksi Dana Desa yang masih bisa digunakan itu Rp. 27,365 triliun. Dana ini yang bisa digunakan untuk antisipasi maupun penanganan bencana La Nina,” jelas Abdul atau yang biasa disapa Gus Menteri ini.

Gus Menteri Alokasikan Dana Desa Untuk Antisipasi Dampak La Nina. Sumber: Kemendes PDTT. Desainer Grafis: Ordo Dipo.

Perlu diketahui, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengonfirmasi puncak La Nina pada Desember 2020 hingga Januari 2021. Puncak La Nina periode ini bersamaan dengan masuknya musim hujan di Tanah Air. Fenomena La Nina berpotensi meningkatan curah hujan hingga 40 persen di sebagian besar wilayah Indonesia. Lebih jauh, BMKG prediksi puncak musim hujan Indonesia pada Januari dan Februari 2021.

“Ini akan berakibat pada meningkatnya potensi bencana angin kencang, banjir, dan longsor. Desa-desa perlu mengantisipasi,” ujar Abdul.

Baca juga: Aktivis Perikanan Tolak UU Cipta Kerja

Dana Siaga Bencana La Nina Masuk dalam Skema Padat Karya Tunai Desa 

Abdul menekankan pemanfaatan Dana Desa untuk penanggulangan bencana harus melalui keputusan musyawarah desa. Lingkup penggunannya untuk kegiatan pra bencana, bencana dan pasca bencana.

Kegiatan pra bencana ini termasuk pelatihan sadar bencana, pelatihan kebencanan dan pembangunan jalur evakuasi. Penggunaan kedua yakni ketika terjadi bencana. Pada tahap ini, dana desa digunakan untuk proses evakuasi, pengungsian dan dapur umum, termasuk membeli tenda pengungsian dan selimut. Penggunaan ketiga, pasca bencana. Pada pasca bencana, dana digunakan untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi dengan membangun kembali fasilitas yang roboh.

Gus Menteri mengimbau pihak desa untuk menggunakan skema Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk alokasi dana dampak La Nina. Sumber: Kemendes PDTT. Desairner Grafis: Ordo Dipo.

Gus Menteri berharap proses penangan bencana bisa menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Pola tersebut merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya masyarakat miskin dan marjinal. Nantinya, sumber daya tersebut dioptimalisasikan untuk membersihkan saluran air, memperkuat penahan banjir dan longsor, membuat atau memperbarui jalur evakuasi dan lain-lain.

“Jadi penggunaan itu tolong selalu digunakan melalui PKTD supaya terjadi penyerapan pengangguran desa sampai Desember 2020,” harapnya.

Baca juga: Peneliti LIPI Tanggapi Temuan 50 Persen Terumbu Karang Rusak di Great Barrier Reefs

Gus Menteri Imbau Penanganan Bencana Desa Harus Taktis dan Strategis

Abdul mengklaim pihaknya mengambil langkah taktis dan strategis dalam mengantisipasi potensi bencana La Nina. Salah satu langkah yang dipilih Gus Menteri adalah menyurati pihak desa, mulai dari kepala desa sampai tokoh desa. Dalam suratnya, Gus Menteri mencantumkan langkah antisipasi terkait potensi bencana. Selain penggunaan Dana Desa, surat tersebut berisi imbauan pendataan warga desa di lokasi bencana serta menyediakan lokasi penanganan korban bencana.

“Penanganan juga harus memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. Selain itu, lapor ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ketika terjadi bencana di desa,” imbuhnya.

Gus Menteri mengklaim beberapa hal yang sudah terjadi di desa terkait kondisi kebencanaan desa selama setahun terakhir sudah cukup bagus. Sumber: Kemendes PDTT. Desainer Grafis: Ordo Dipo.

Lebih jauh, Abdul menjelaskan Kementerian Desa PDTT juga mengolah dan menyajikan informasi cuaca ekstrem melalui web kemendesa.go.id. Informasi juga diberikan secara aktif melalui Tim Sapa Desa Kemendes PDTT kepada masyarakat desa. Informasi-informasi yang disampaikan bersumber dari BMKG.

“Kita berharap dengan informasi dan peringatan dini, kalau toh terjadi angin besar dan hujan lebat, kita berharap korbannya tidak terlalu banyak,” katanya.

Penulis: Muhammad Ma’rup

Editor: Ixora Devi

Jakarta (Greeners) – Pandemi Covid-19 tidak hanya berpengaruh pada kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan, tetapi juga berpengaruh hingga ke sektor ketahanan pangan. Ancaman kerawanan pangan juga disebut sudah terjadi di sejumlah wilayah.

Lily Batara dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) mengungkapkan, di wilayah Depok, Jawa Barat telah terjadi ancaman kerawanan pangan khususnya terhadap para pekerja di sektor informal.

Baca juga: Negara Berpolusi Tinggi Rentan Terpapar Covid-19

“Minggu lalu kami menemukan tiga rumah tangga mengalami perubahan pola konsumsi. Penurunan kualitas pangan di kalangan pekerja informal akibat penurunan income secara drastis,” ujar Lily, pada diskusi daring “Ancaman Kelaparan di Tengah Pandemi”, Kamis, (09/04/2020).

Lily menceritakan, salah satu kejadian tersebut dialami WT, seorang buruh cuci di Depok, Jawa Barat. Sejak tiga Minggu lalu, WT tak juga menerima panggilan kerja sehingga pendapatannya menurun. Ia pun mengubah pola konsumsi dari nasi menjadi singkong.

Memanfaatkan Dana Desa

Roni Budi Sulistyo, Koordinator Bincang Pengembangan Kapasitas dan Kaderisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Direktorat Jenderal Pembangunan dan PMD, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengatakan, dalam mengantisipasi ancaman Covid-19 di desa, pemerintah mengeluarkan surat edaran pada akhir Maret lalu. Isinya yakni mengenai pembentukan relawan Covid-19 yang diketuai oleh kepala desa.

“Prosesnya dimulai dengan sosialisasi, pemahaman sikap yang harus dilakukan masyarakat untuk menanggulangi, misalnya, penyemprotan disinfektan dan karantina warga yang datang dari kota atau luar negeri,” ucap Roni.

Untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi warga terdampak, kata Roni, surat edaran tersebut juga menjelaskan penggunaan dana desa. Ia mencontohkan, salah satunya melalui program padat karya tunai untuk mendukung ekonomi desa. Sasarannya adalah masyaakat desa yang rentan terdampak.

Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani saat diskusi daring “Ancaman Kelaparan di Tengah Pandemi”, Kamis, (09/04/2020). Foto: KRKP

Roni menuturkan dalam pelibatan pencegahan di level desa yakni dengan memproduksi masker, disinfektan, dan lainnya. Sementara untuk sumber pendanaan utama program padat karya tunai, ia mengatakan berasal dari dana desa sesuai Peraturan Menteri Dese Nomor 16 Tahun 2018 dengan anggaran sebesar Rp72 triliun.

“Harapannya dana desa dapat dimanfaatkan untuk upaya penanggulangan Covid-19. Dana desa diarahkan ke ketahanan pangan, ketahanan masyarakat, dan bencana,” ujar Roni.

Ia menjelaskan, dampak Covid-19 terhadap produksi pangan, dapat diintervensi dengan dana desa. Menurut Roni, prosesnya dapat dilakukan melalui musyawarah desa.

Belajar Membangun Ketahanan Pangan dari Luwu Utara

Luwu Utara adalah salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang berhasil masuk ke dalam kategori Kabupaten Tahan Pangan. Kriteria tersebut berdasarkan riset Badan Ketahanan Pangan 2018. Terkait ancaman kerawanan pangan di tengah pandemi Covid-19, Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani mengatakan hingga saat ini belum terlihat di wilayahnya. “Data dari BPS, Lutra belum ada dampak Covid-19, terkait cadangan pangannya,” ujar Indah.

Indah mengatakan, cadangan pangan di Luwu Utara diproyeksikan mencukupi hingga bulan Oktober mendatang. Di Luwu Utara sendiri terdapat 28,4 ribu hektare sawah dengan produksi mencapai 47 ribu ton gabah kering giling (GKG). “Cadangan akan tetap surplus 56 ribu ton hingga Oktober,” ucapnya.

Ia menuturkan untuk menjamin keberlangsungan produksi di tengah pembatasan sosial dan fisik, pertanian di Luwu Utara mengusung mekanisasi pertanian dengan penyaluran alat mesin pertanian (alsintan).

Baca juga: Volume Sampah DKI Turun Selama Penerapan WFH

Di pedalaman, kata Indah, masyarakat sangat protektif terhadap wilayahnya. Ada yang menutup lalu lintas orang dan lalu lintas barang. “Ada ungkapan dari orang tua ‘lebih baik kami mati berdarah daripada mati kelaparan’. Ini menjadi motivasi kebijakan Lutra untuk tidak menjual bahan pangan di masa pandemi,” kata dia.

Indah menyebut, Lutra juga memiliki kebijakan khusus yaitu menerapkan koordinasi agar beras di Lutra tidak dijual sebelum kebutuhan setempat terpenuhi. “Kami ada program DUPOLI (dua Polybag) setiap rumah. Ada cabe dan terong karena mereka dapat panen sepanjang tahun,” ujar Indah.

Secara umum, kata Indah, langkah taktis yang dilakukan di Lutra adalah memberlakukan pembatasan di daerah terpencil (remote). “Mereka berpikir jika di kota tidak produktif lebih baik kembali ke desa. Lockdown di desa dilakukan di daerah pegunungan untuk melindungi masyarakat dari wabah,” katanya.

Penulis: Dewi Purningsih

Editor: Devi Anggar Oktaviani