kualitas udara Jakarta - Greeners.Co

Jakarta Kembali Berpolusi Usai Lebaran, Ini Langkah yang Harus Dilakukan

diniwardani — Wed, 09 Apr 2025 09:05:17 +0000

Jakarta (Greeners) – Jakarta kembali berpolusi usai Lebaran. Padahal, selama libur Hari Raya Idulfitri pekan kemarin, langit Jakarta tampak cerah dan kualitas udara bersih. Kini, kualitas udara Jakarta kembali memburuk. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian polusi udara di ibu kota, harus terus dilakukan secara masif agar kesehatan warga bisa terjaga.

Berdasarkan laporan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta selama libur Lebaran 2025, konsentrasi polusi, terutama partikel PM 2.5, menurun signifikan pada hari H dan H+1 Lebaran. Bahkan, tahun ini tercatat sebagai Lebaran terbersih dalam tiga tahun terakhir.

Namun, kualitas udara memburuk kembali pada H+4 dan H+5 seiring kembalinya aktivitas warga. Selain itu, masa mudik juga telah berakhir. Sebanyak 1.194.225 kendaraan kembali ke Jakarta. Berdasarkan data IQAir, pada Rabu (9/4), kualitas udara Jakarta pun masuk dalam kategori tidak sehat.

Climate and Energy Campaigner Greenpeace Indonesia, Bondan Andriyanu menekankan bahwa polusi udara merupakan isu kesehatan masyarakat yang mendesak dan harus menjadi prioritas.

Menurutnya, ada beberapa langkah yang harus Pemerintah DKI Jakarta ambil. Salah satunya adalah mengimplementasikan dan menegakkan kembali Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Kendaraan Bermotor.

“Harapannya tidak berhenti pada level pengujian emisi, tapi penindakan kendaraan yang emisinya melebihi baku mutu. Tentunya dengan menyajikan datanya kepada publik,” kata Bondan kepada Greeners, Senin (7/4).

Bondan menambahkan, transparansi data emisi dan kualitas udara ini sangat penting. Begitu juga dengan sistem peringatan dini serta perlindungan publik ketika polusi mencapai level berbahaya.

“Sampai saat ini, kita hanya mendapatkan data jumlah kendaraan yang diuji emisi. Namun, tidak ada data berapa yang emisinya melebihi baku mutu, dan berapa yang sudah ditindak secara hukum. Hal ini penting agar kita bisa memastikan kendaraan yang melebihi baku mutu emisi sudah tidak ada lagi di jalanan,” ucapnya.

Peremajaan Armada

Menurut Bondan, upaya pengendalian polusi udara tidak hanya cukup dengan uji emisi, tetapi juga peremajaan armada kendaraan bermotor. Terutama, kendaraan umum dan logistik yang sudah berusia lebih dari 10 tahun.

Selain itu, perlu transisi ke transportasi berbasis energi bersih. Misalnya, melalui pemberian insentif untuk kendaraan listrik, serta kemudahan dalam perizinan, dan pembangunan infrastruktur pengisian daya.

Peningkatan kualitas dan cakupan transportasi publik, seperti MRT, BRT, dan kereta komuter, juga penting. Pemerintah harus menyediakan layanan transportasi publik dengan biaya terjangkau, akses mudah, serta aman dan nyaman.

“Ini yang akan membuat masyarakat dengan sukarela beralih menggunakan transportasi umum,” kata Bondan.

Tak hanya itu, pembatasan kendaraan pribadi di area dengan tingkat polusi tinggi, seperti dalam konsep low emission zone, harus diterapkan.

Jakarta kembali berpolusi usai Lebaran. Foto: Dini Jembar Wardani

Tegakkan Sanksi Industri

Bondan menambahkan, perlu pembaruan Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Udara (RAPPU) dan pelaksanannya secara sistematis, dengan mengacu pada prinsip polluter pays dan keadilan lingkungan. Sebab, penting untuk memberikan efek jera tidak hanya kepada individu, tetapi juga kepada pelaku usaha (industri) yang terbukti melanggar regulasi yang ada.

“Jangan hanya memberikan sanksi kepada individu, tetapi juga pelaku usaha (perusahaan) apabila terbukti melanggar regulasi,” tambahnya.

Selain itu, perluasan cakupan regulasi pengendalian pencemaran udara di wilayah Jabodetabek juga harus integratif. Menurutnya, polutan tidak mengenal batas administratif, sehingga koordinasi lintas administrasi menjadi hal yang sangat penting.

“Jakarta bisa saja menyumbang polusi udara keluar Jakarta, atau sebaliknya, polusi udara dari luar Jakarta bisa masuk ke dalam wilayah Jakarta.”

Lebih lanjut, ada kebutuhan mendesak untuk merevisi baku mutu udara ambien (BMUA) nasional agar selaras dengan panduan WHO Global Air Quality Guidelines 2021, yang merekomendasikan batas tahunan PM2.5 sebesar 5 µg/m³. Standar ini lebih ketat dibandingkan dengan standar Indonesia saat ini.

Kemenkes Berperan

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta juga mengimbau kepada warga Jakarta, untuk memantau kualitas udara secara real-time melalui laman udara.jakarta.go.id. Hal ini penting, agar dapat menyesuaikan aktivitas mereka saat kualitas udara sedang memburuk.

Penanganan polusi udara ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi pemerintah pusat juga harus ikut berperan. Menurut Bondan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) perlu membangun sistem surveilans kesehatan lingkungan. Hal ini untuk memantau dampak polusi udara terhadap kelompok rentan hingga ke tingkat yang paling kecil (misal RT dan RW).

Bondan juga menyarankan, agar Kemenkes mengintegrasikan indikator kualitas udara ke dalam perencanaan dan evaluasi kesehatan. Hal ini termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sektor kesehatan.

Selain itu, perlu juga mengembangkan pedoman klinis dan protokol layanan kesehatan. Khususnya dalam menangani dampak paparan polusi udara. Kemudian, penting juga untuk melibatkan tenaga kesehatan dalam advokasi pengendalian polusi udara.

“Misal, apa yang harus dilakukan ketika pantauan udara menunjukkan level tidak sehat?” imbuh Bondan.

Kemenkes juga perlu untuk memfasilitasi penelitian lintas sektor tentang dampak jangka panjang paparan polutan udara. Khususnya di wilayah urban dengan tingkat pencemaran tinggi seperti Jabodetabek.

Data tersebut nantinya menjadi dasar untuk evaluasi dan pengambilan kebijakan selanjutnya. Khususnya dalam menangani dampak polusi udara bagi kesehatan masyarakat.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Kualitas Udara Jakarta Cenderung Memburuk pada Malam Jelang Pagi

diniwardani — Tue, 15 Oct 2024 05:03:35 +0000

Jakarta (Greeners) – Kualitas udara Jakarta kian memburuk pada malam menjelang pagi hari, dengan kadar Particulate Matter (PM 2,5) yang meningkat. Kepala Sub Bidang Informasi Pencemaran Udara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Taryono, menjelaskan bahwa fenomena ini terjadi karena udara menjadi lebih rapat akibat massa udara yang turun, sehingga menjebak polutan dari aktivitas sehari-hari di permukaan.

“Selepas pagi hari, tingginya aktivitas masyarakat menyebabkan konsentrasi PM 2,5 tetap tinggi hingga perlahan turun menjelang sore hari. Selanjutnya, pada sore hari, kondisi atmosfer sudah hangat, polutan lebih terangkat ke atas, ” ungkap Taryono dalam Journalist Class “Pengukuran Kualitas Udara untuk Mitigasi Perubahan Iklim”, Senin (14/10).

PM2,5 adalah partikel udara berukuran lebih kecil dari atau sama dengan 2,5 μm (mikrometer). Konsentrasi ini tidak semata-mata disebabkan oleh polutan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk cuaca dan iklim. Fenomena cuaca dan iklim dapat mempengaruhi kadar PM 2,5 di suatu wilayah.

Menurut data BMKG dari 2004 hingga 2022, curah hujan berdampak signifikan terhadap kadar PM 2,5. Saat curah hujan tinggi, terjadi proses disposisi basah yang menurunkan kadar PM 2,5. Sebaliknya, pada musim kemarau atau saat curah hujan rendah, kadar PM 2,5 cenderung tidak turun.

Kepala Sub Bidang Informasi Pencemaran Udara BMKG Taryono menjelaskan tentang pencemaran udara Jakarta. Foto: Dini Jembar Wardani

Pengaruh Lapisan Inversi

Selain itu, fenomena lapisan inversi juga berkontribusi mempengaruhi kondisi kualitas udara. Lapisan inversi merupakan lapisan di udara yang ditandai dengan peningkatan suhu udara yang seiring dengan peningkatan ketinggian lapisan.

Pada lapisan inversi, imbuh Taryono, suhu udara seharusnya semakin rendah saat ketinggian bertambah. Namun, pada lapisan tertentu, suhu justru lebih tinggi. Ini telah menghalangi polutan untuk terangkat lebih tinggi ke atmosfer.

“Fenomena ini biasanya terjadi pada pagi hari sebelum matahari terbit. Setelah itu, suhu meningkat. Ini memungkinkan polutan untuk terangkat ke atmosfer yang lebih tinggi,” tambahnya.

Sebagai contoh, data dari radiosonde pada pukul 07.00 WIB tanggal 15 Agustus 2023 di Jakarta. Data itu menunjukkan adanya lapisan inversi sekitar ketinggian 1500-2000 meter. Hal itu berdampak terhadap terperangkapnya polutan di ketinggian tersebut dan tingginya konsentrasi partikulat di permukaan pada pagi hari.

BMKG Punya 27 Alat Pemantau Kualitas Udara

BMKG telah memasang 27 peralatan monitoring PM 2,5 dan empat peralatan gas rumah kaca di sejumlah wilayah Indonesia hingga tahun 2024. Sebagian besar alat tersebut dipasang di wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan, seperti di Sumatra dan Kalimantan.

Ke depannya, BMKG akan memperluas pengamatan PM 2,5 ke wilayah Indonesia Timur dan daerah-daerah wisata. Mereka akan mendukung pengamatan terkait dengan PM 2,5 di area tersebut.

Selain itu, BMKG juga memiliki empat alat untuk memantau gas rumah kaca yang berlokasi di Jakarta, Jambi, Palu, dan Sorong. Untuk konsentrasi PM 2,5, ke-27 lokasi pemantauan memiliki alat standar dari World Meteorological Organization (WMO). Alat tersebut berbeda dari peralatan yang digunakan oleh lembaga swasta lainnya.

Setiap jam, data dari ke-27 alat ini dikirim ke pusat untuk diolah menjadi informasi yang dapat masyarakat akses. Data tersebut juga dapat masyarakat lihat melalui website dan aplikasi BMKG untuk memudahkan pemantauan kualitas udara.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Kualitas Udara Buruk, DLH DKI Kembangkan Sistem Inventarisasi Emisi

diniwardani — Fri, 21 Jun 2024 03:31:33 +0000

Jakarta (Greeners) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta tengah mengembangkan sistem inventarisasi emisi yang lebih sistematis. Hal itu untuk memantau sumber-sumber polusi udara di Jakarta. Sistem ini memungkinkan pengumpulan data yang lebih baik tentang emisi dari berbagai sumber, termasuk kendaraan bermotor dan industri.

Belakangan ini, polusi udara di Jakarta menunjukkan status tidak sehat. DLH DKI Jakarta akan melakukan sejumlah upaya untuk memperbaiki kualitas udara Jakarta.

Bicara Udara melansir bahwa data Nafas dan IQ Air pada Selasa (18/6) menunjukkan kualitas udara Jakarta tidak sehat. Data ISPU milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga menunjukkan hal yang sama. Bahkan, berdasarkan pantauan website Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), kualitas udara juga menunjukkan status tidak sehat.

Melihat persoalan tersebut, DLH DKI Jakarta akan melakukan upaya yang merujuk pada implementasi Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 576 Tahun 2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara (SPPU). Kebijakan ini menjadi panduan strategis bagi DLH dan seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas udara di Jakarta hingga tahun 2030.

Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan dengan mengikuti langkah yang ditetapkan SPPU, Jakarta akan lebih tepat sasaran dalam memperbaiki kualitas udara. Sebab, semua penyebab dan solusinya sudah dikaji dan terukur.

“Walaupun di tengah-tengah kondisi udara yang sedang menurun, Pemprov DKI sudah memiliki langkah yang jelas dalam menanggulangi pencemaran udara. Kami sedang dalam proses menyelesaikan itu,” ungkap Asep lewat keterangan tertulisnya, Rabu (19/6).

DLH DKI Jakarta tengah mengembangkan sistem inventarisasi emisi. Foto: D:H DKI Jakarta

Jalin Kerja Sama untuk Perbaiki Kualitas Udara

Selain memperketat pengawasan terhadap sumber emisi bergerak dan tidak bergerak, DLH juga melakukan langkah strategis lainnya. DLH melakukan kerja sama lintas daerah, terutama daerah aglomerasi Jakarta.

“Untuk itu, kami mendorong pemerintah daerah di sekitar Jakarta untuk lebih ketat dalam mengawasi industri di wilayahnya yang berpotensi mencemari udara di sana dan terbawa angin ke Jakarta,” ujar Asep.

Asep menjelaskan hasil analisis model HYSPLIT dari National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) oleh tim ahli IPB. Analisis tersebut menunjukkan dalam dua hari terakhir angin dominan berasal dari arah timur dan timur laut.

HYSPLIT (Hybrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory) merupakan model untuk mensimulasikan pergerakan dan penyebaran polutan di atmosfer. Model itu juga membantu memahami sumber dan dampak polusi udara.

Asep menambahkan, penting juga perubahan perilaku masyarakat dalam menanggulangi penurunan kualitas udara. Masyarakat bisa beralih menggunakan transportasi publik, bersepeda, dan berjalan kaki untuk mobilisasi jarak dekat. Upaya tersebut bisa membantu memperbaiki kualitas udara Jakarta.

“Itu juga kami kampanyekan. Selain itu, upaya jangka pendek juga kami tempuh dengan mengimbau pengelola gedung-gedung tinggi memasang water mist dan memperketat uji emisi kepada pemilik kendaraan bermotor di Jakarta,” ungkap Asep.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

DLH DKI Bakal Gandeng Banyak Pihak untuk Jaga Kualitas Udara

diniwardani — Sat, 02 Mar 2024 03:00:30 +0000

Jakarta (Greeners) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta berkomitmen menjaga kualitas udara ibu kota. Tahun ini, DLH DKI bakal menggandeng para pemangku kepentingan, termasuk akademisi, organisasi non pemerintah, dan sektor swasta untuk mengatasi polusi udara di Jakarta.

Kerja sama ini telah ditandai lewat Forum Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) Lingkungan Hidup Klaster Udara di Jakarta, Selasa (26/2). Acara itu sekaligus menjadi momentum pengenalan program Breathe Jakarta City Strategy. Program tersebut persembahan dari Vital Strategies sebagai mitra pelaksana Bloomberg Philanthropies.

Pada kesempatan yang sama, mereka juga mempublikasikan kembali Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 576 Tahun 2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara (SPPU). Di dalamnya terdapat 70 rencana aksi hingga tahun 2030.

Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto menyoroti tantangan Jakarta dalam menjaga kualitas udara di masa depan. Pihaknya sudah memitigasi berbagai langkah untuk menghadapi penurunan kualitas udara di Jakarta.

“Kami sudah cukup memiliki dasar untuk memitigasi penurunan kualitas udara. Namun, harus dipadukan dan perlu berkesinambungan dalam menerapkan langkah-langkah strategis,” ungkap Asep.

Langkah strategis tersebut mencakup pengembangan sistem inventarisasi emisi, membentuk tim pengendalian pencemaran udara lintas sektoral, dan meningkatkan pemantauan dan evaluasi kualitas. DLH juga akan membuat peraturan dan kebijakan pengendalian polusi udara, penilaian dampak polusi udara, serta pengawasan dan penegakan hukum polusi udara.

Selain itu, terdapat tiga pilar yang akan diusung melalui inisiatif Breathe Cities ini. Di antaranya aksesibilitas dan pemanfaatan data, pelibatan publik, serta aksi terukur. Asep berharap hal ini dapat memperkuat Strategi Pengendalian Pencemaran Udara (SPPU) di Jakarta.

“Ke depan, Provinsi DKI Jakarta akan terus menggandeng dan bekerja bersama seluruh pemangku kepentingan. Hal itu baik dalam sinergi implementasi maupun pengambilan kebijakan menuju Jakarta langit biru dan Jakarta sehat,” tutur Asep.

DLH DKI bakal menggandeng para pemangku kepentingan untuk mengatasi kualitas udara. Foto: DLH DKI

53 Pihak Bersinergi untuk Atasi Polusi

Dalam Forum KSBB Klaster Udara ini, Asep menambahkan selama 2021 hingga 2023 terdapat 53 pihak yang bersinergi. Mereka berhasil menghimpun dana lebih dari 11 miliar rupiah. Menurut dia, semua pihak telah siap untuk sama-sama memperbaiki udara di Jakarta.

Sementara itu, Senior Country Coordinator Vital Strategies, Chintya Imelda Maidir menyatakan pentingnya menggerakkan partisipasi langsung masyarakat. Tak hanya melalui edukasi tentang bahaya polusi udara, melainkan juga peran aktif setiap warga dalam menjaga kualitas udara.

“Kami mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk bersama-sama merumuskan dan mendukung inisiatif yang berkelanjutan,” katanya.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia