Jakarta (Greeners) – Sebanyak 20 perusahaan melakukan deforestasi besar-besaran di seluruh areal korporasi yang terlibat dalam korupsi perizinan kehutanan di Riau. Sehingga apabila diakumulasi deforestasi yang terjadi sepanjang tahun 2013-2018 lebih dari 60.000 hektare (ha) atau setara dengan luas DKI Jakarta.

Direktur Eksekutif Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia Edi Sutrisno mengungkapkan, hingga September 2022 Indonesia, China, Malaysia merupakan kreditor terbesar di Asia Tenggara. Mereka menyalurkan utang dan penjaminan kepada perusahaan dengan komoditas yang merisikokan hutan.

Tiga bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan kreditor teratas yang masih menyalurkan pembiayaan kepada perusahaan-perusahan tersebut.

“Ini agak kontradiktif. Pemerintah berusaha mencapai Sustainable Development Goals (SDGs). Tetapi pembiayaan bank BUMN bagi perusahaan-perusahaan yang disinyalir kuat berkontribusi pada deforestasi dan pelanggaran lainnya,” kata Edi di Jakarta dalam Konferensi Pers bersama Walhi, Selasa (18/10).

Adapun sebanyak 71 % kreditor tersebut berasal dari negara-negara G20. Edi juga menyebut beberapa grup perusahaan teratas mendapat pembiayaan yang merisikokan hutan.

Hutan yang rusak menyebabkan satwa liar kehilangan habitatnya. Rusaknya hutan juga memicu munculnya penyakit menular baru dari satwa. Foto: Shutterstock

Deforestasi Capai 60.000 Ha

Tak hanya itu, Eyes on the Forest (EoF) dan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) melakukan investigasi sepanjang tahun 2008 – 2019 di areal 20 korporasi terlibat korupsi kehutanan.

Hasilnya ada tiga perusahaan melakukan pembukaan atau penebangan hutan alam. Perusahaan itu yaitu PT Triomas FDI, PT Satria Perkasa Agung, dan PT Rimba Mandau Lestari.

Kemudian 4 perusahaan yang areal konsesinya terbakar pada tahun 2014-2016 yaitu PT Triomas FDI, PT Seraya Sumber Lestari, PT Satria Perkasa Agung, dan CV Putri Lindung Bulan.

“Inilah perusahaan-perusahaan di Riau deforestasinya di tahun ini (2013-2018). Luasnya sama dengan luas provinsi DKI Jakarta,” kata Koordinator Jikalahari Made Ali.

Hindari konflik dengan memadukan metodologi dan data mengukur angka deforestasi. Foto: Shutterstock

Desak Pemerintah Tindak Tegas

Sementara itu Manager Kampanye Hutan dan Kebun Eksekutif Nasional Walhi Uli Arta Siagian mengungkapkan, temuan anak perusahaan Astra Agro Lestari dicurigai telah melakukan pelanggaran HAM dan deforestasi.

“Kami berhasil mendesak 6 brand internasional mencurigai minyak sawit dari anak perusahaan Astra Agro Lestari Group. Ada Danone, Nestle, PnG, Colgate, Hershey, dan Loreal,” ungkapnya.

Uli menjelaskan keenam brand ini secara tidak langsung telah mengakui bahwa memang ada praktik pelanggaran HAM dan lingkungan yang anak perusahaan Astra Agro Lestari lakukan.

“Brand-brand ini mengakui adanya praktik-praktik buruk dari bisnis sawit terkhususnya di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat,” terangnya.

Walhi pun mendesak pemerintah untuk segera menindak perusahaan ini. Mereka telah melakukan praktik bisnis tanpa izin dan menanam sawit di luar dari Hak Guna Usaha (HGU) miliknya.

“Pemerintah harus menindak tegas perusahaan ini karena terbukti melalukan praktik bisnis tanpa izin dan mereka juga menanam sawit di luar dari HGU mereka.” tegasnya.

Penulis : Fitri Annisa

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Laju deforestasi di Indonesia pada tahun 2014 hingga 2019 semakin menurun. Indonesia secara signifikan berhasil mengurangi deforestasi sekitar 75 % dari 0,46 million hectare (Mha) pada tahun 2018-2019 menjadi 0,12 Mha pada tahun  2019-2020. Turunnya angka deforestasi merupakan hasil  upaya Indonesia salah satunya mitigasi berbasis lahan.

Indonesia berada pada urutan ketiga sebagai negara pemilik hutan tropis terbesar di Dunia. Wilayah hutan yang luas tersebut tersebar pada berbagai pulau, yakni Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

Dengan penurunan tingkat deforestasi, hal ini menjadi langkah nyata Indonesia dalam memerangi krisis iklim dengan serius. Beberapa program telah pemerintah luncurkan untuk mempercepat rehabilitasi lahan. Salah satunya adalah social forestry atau pengelolaan sumber daya hutan dengan melibatkan masyarakat setempat dalam meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan kelestarian hutan.

Center for Standardization of Sustainable Forest Management Instruments, MoE, I Wayan Susi Dharmawan mengungkapkan, berdasarkan sudut pandang ekosistem di Indonesia, masih ada jaminan keberlanjutan yang baik untuk mengatasi mitigasi perubahan iklim.

“Dalam hal ini, Indonesia dapat menggunakan sumber daya alamnya secara berkelanjutan untuk generasi mendatang,” ungkap I Wayan pada Workshop Unlocking Possibilities in Achieving NDC from Energy and Land-use Mitigation, di Jakarta, Kamis (28/10).

Implementasi Mitigasi Lahan

Dalam mewujudkan dan menjaga kondisi tersebut, perlu melakukan beberapa upaya. Tidak hanya pemerintah, berbagai lembaga juga mengupayakan untuk menemukan berbagai referensi dan juga rekomendasi. Seperti Sustainability dan Resilience.co (su-re.co) yang melakukan tiga proyek penelitian, salah satunya adalah mitigasi lahan di Indonesia.

Proyek penelitian tersebut mereka sebut dengan Land-use based Mitigation for Resilient Climate Pathways (Landmarc) yang akan berlangsung pada tahun 2020-2024. Landmarc merupakan mitigasi berbasis lahan untuk jalur iklim tangguh pada studi kasus Indonesia yang berfokus pada kompos dan biogas.

Berlangsung sejak September 2020, pada penelitian ini su-re.co memiliki banyak sekali kolaborasi dengan pemangku kepentingan nasional dan juga regional. Salah satu tim peneliti su-re.co, Siti Indriani menjelaskan, mereka melakukan penelitian mulai dari penginderaan jarak jauh, pemodelan simulasi, dan penilaian risiko iklim, beserta juga manfaat tambahan dan ukurannya.

“Kami melakukan penilaian kualitatif seperti pengumpulan narasi, resiko, manfaat dan juga untuk menilai praktik pengurangan emisi atau penghilangan karbon. Kemudian kami juga melakukan penginderaan jarak jauh atau pemetaan lahan tanah untuk mengecek tutupan lahan lainnya,” jelas Indri.

Dalam lingkup Land-based Mitigation Technology (LMT), su-re.co mengidentifikasi beberapa implementasi sebagai solusi untuk mengurangi emisi karbon di sektor kehutanan, lahan gambut, pertanian dan limbah.

Beberapa tindakan mitigasi pada lahan sektor gambut Indonesia memiliki program 3R, yaitu rewetting, revegetation dan revitalization. Pada sektor agroforestry su-re.co mengumpulkan narasi tentang pertanian kopi dan juga coklat dalam meningkatkan kadar karbon di tanah dan kami menilai penerapan biogas dan juga kompos.

Kemampuan menekan deforestasi bantu halau krisis iklim. Foto: Shutterstock

Butuh Kolaborasi Berbagai Pihak

Dalam penerapan berbagai hal tersebut, I Wayan memaparkan harapannya terkait rencana mitigasi iklim dan rencana adaptasi yang perlu terimplementasi. Menurutnya, harus ada keterlibatan semua pihak mitra pemerintahan, sektor swasta, komunitas, mitra pembangunan, akademisi dan praktisi.

Kolaborasi tersebut akan menentukan keberhasilan dalam menerapkan mitigasi perubahan iklim dan adopsi dari tingkat nasional ke tingkat situs.

“Proses komunikasi dan konsultasi harus dilakukan secara intensif dengan semua pihak dari tingkat nasional ke tingkat situs,” katanya.

Lebih lanjut, ia juga menyebut terkait strategi ekonomi hijau dan mekanisme insentifnya. Hal tersebut merupakan kunci penting dalam menerapkan program mitigasi perubahan iklim dan adopsi aksinya di masa depan.

Penulis : Zahra Shafira

Jakarta (Greeners) – Guna menekan aktifitas deforestasi di Indonesia, gubernur dari enam provinsi yang menyumbang 58% luasan kawasan dan tutupan hutan di Indonesia melakukan pertemuan bersama dengan perwakilan para lembaga donor internasional, kedutaan, dan sektor swasta. Pertemuan ini untuk membantu keenam provinsi tersebut untuk mencapai komitmen yang telah mereka buat pada Deklarasi Rio Branco yang ditandatangani saat pertemuan ke delapan Satuan Tugas Gubernur untuk Iklim dan Hutan (Governor’s Climate and Forests Task Force/GCF) di Rio Branco, Acre, Brazil pada tahun 2014 lalu.

Salah satu langkah pengurangan deforestasi yang didiskusikan dalam pertemuan ini adalah adanya kebutuhan untuk memperkuat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang telah ada. Revisi terbaru dari undang-undang otonomi daerah mengalokasikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah provinsi untuk mengelola dan melindungi kawasan hutan. Salah satu tanggung jawab penting yang diberikan kepada pemerintah provinsi adalah mengelola KPH.

Dalam pidatonya yang dikutip dari keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, Drs. Cornelis, M.H., Gubernur Kalimantan Barat sekaligus Koordinator Gubernur GCF di Indonesia, mengatakan, KPH mempunyai kewenangan dalam pengelolaan area hutan, medukung investasi berbagai aktivitas kehutanan, dan mendorong partisipasi masyarakat di bidang kehutanan. Namun, untuk memastikan efektifitas kerja KPH, pemerintah provinsi membutuhkan dukungan.

Dengan menandatangani Deklarasi Rio Branco, keenam provinsi ini telah menyepakati pengurangan deforestasi sebesar 80% pada 2020. Dengan menggunakan rujukan deforestasi 2001-2009, pencapaian komitmen ini akan mengurangi laju deforestasi dari rata-rata 323.749 hektar menjadi rata-rata 64.749 hektar per tahun pada 2020.

Untuk mencapai target tersebut diperlukan dukungan pendanaan berbasis kinerja yang layak, memadai, dan berjangka panjang. Untuk mendapatkan pendanaan ini, keenam provinsi membutuhkan terbentuknya kemitraan dengan donor-donor internasional dan sektor swasta.

“Hari ini, kita merayakan kemitraan yang telah terbangun, dan saat ini kita mencari kemitraan baru dengan aktor publik dan swasta untuk mencapai target-target kita dalam mengurangi deforestasi. Kemitraan ini merupakan langkah yang signifikan untuk mencapai target-target tersebut,” tuturnya, Jakarta, Kamis (18/02).

Foto: dok. Yayasan Penelitian Inovasi Bumi (INOBU)

Dalam pertemuan ini, keenam gubernur juga menyoroti kolaborasi dan kemitraan yang telah terjalin dengan para aktor sektor publik dan sektor swasta di keenam provinsi GCF. Salah satunya adalah kemitraan antara Provinsi Kalimantan Tengah, pemerintah Kabupaten Seruyan dan Kotawaringin Barat, serta perusahaan-perusahaan kelapa sawit dalam mendukung pemberdayaan, pemetaan, dan sertifikasi para petani swadaya kelapa sawit.

Dalam beberapa tahun ke depan, target pemetaan seluruh petani swadaya kelapa sawit di Kabupaten Seruyan dan Kotawaringin Barat diharapkan telah tercapai. Kemitraan juga bertujuan untuk mendorong transisi para petani menuju produksi kelapa sawit berkelanjutan yang sesuai dengan standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

“Pertemuan ini juga mendiskusikan perkembangan para gubernur dalam mengurangi risiko kebakaran hutan dan kabut asap yang telah memberikan dampak buruk bagi Indonesia di tahun lalu. Pemerintah provinsi Kalimantan Barat akan berkolaborasi dengan Association of Forestry Scholars untuk membangun aplikasi berbasis web untuk deteksi dini kebakaran hutan. Hal ini akan memperkuat kapasitas pemerintah lokal untuk mencegah kebakaran,” tandasnya.

Sebagai informasi, lebih dari 25 persen dari hutan tropis dunia berada di provinsi atau negara bagian anggota GCF. Bersama 29 negara bagian dan provinsi dari Brasil, Meksiko, Nigeria, Pantai Gading, Peru, Spanyol, dan Amerika Serikat, enam gubernur di Indonesia telah menandatangani Deklarasi Rio Branco di Brazil pada bulan Agustus 2014.

Sebagai bagian dari Deklarasi Rio Branco, keenam pemerintah provinsi Indonesia yang terdiri dari Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Papua Barat, dan Papua tersebut telah berkomitmen untuk melanjutkan upaya penurunan deforestasi hingga 80% pada 2020, jika tersedia dukungan pendanaan berbasis kinerja yang layak, memadai dan berjangka panjang, baik melalui sumber pasar maupun non-pasar.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Secara umum, Indonesia kehilangan hutan alam hingga 4,5 juta hektare dengan laju deforestasi 1,13 juta hektare per tahun atau setara dengan tiga kali luas lapangan sepak bola setiap menitnya.

Menurut Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia, Christian Purba, tingginya angka deforestasi di Indonesia merupakan sebuah bukti bahwa pengelolaan hutan masih tidak terkontrol karena tidak dilakukan secara terbuka. Padahal, dengan adanya informasi yang terbuka, masyarakat akan mampu melakukan kontrol (public control) terhadap pemanfaatan sumber daya hutan dan yang pasti akan berkontribusi untuk menekan tingginya laju deforestasi.

“Keterbukaan informasi sudah selayaknya menjadi upaya yang secara khusus menjadi bagian dari Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN-PSDA), terutama untuk memerangi korupsi. Masyarakat sebagai konstituen utama pembangunan nasional, berperan besar dalam melakukan check and balance terhadap kinerja pemerintah dalam menjalankan mandatnya,” paparnya dalam keterangan resmi yang diterima Greeners, Jakarta, Selasa (24/11).

Temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kajian yang dilakukan pada tahun 2015, terangnya, telah menguatkan keterangan bahwa korupsi merupakan implikasi dari tertutupnya informasi dalam pengelolaan hutan di Indonesia.

Kementerian Kehutanan mencatat, dalam kurun waktu 2003-2014, produksi kayu komersial dari hutan alam di Indonesia mencapai 143,7 juta meter kubik. Dalam periode yang sama, KPK menemukan total produksi kayu nasional diperkirakan 630,1 sampai 772,8 juta meter kubik. Perbedaan data tersebut disinyalir menyebabkan Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp 598–799,3 trilyun atau Rp 49,8– 66,6 trilyun per tahun.

“Untuk mencegah kerugian negara lebih besar, masyarakat harus turut aktif mengawasi praktik-praktik pengelolaan hutan di Indonesia. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Kehutanan, telah memberikan jaminan bagi masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi segala bentuk rencana pemanfaatan sumber daya hutan yang merupakan barang publik,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – World Wildlife Fund (WWF) Indonesia melakukan studi untuk memprediksi pendorong utama deforestasi dalam jangka waktu 2015 – 2030 di 11 kawasan hutan dunia yang saat ini mengalami penggundulan hutan paling parah. Selain di Sumatera, studi tersebut juga memerkirakan pendorong utama deforestasi terjadi di Borneo (Kalimantan), Kongo, Amazon, dan sejumlah wilayah lainnya.

Direktur Komunikasi dan Advokasi WWF Indonesia, Nyoman Iswarayoga menuturkan dari hasil studi tersebut, terungkap bahwa pendorong deforestasi di setiap wilayah itu berbeda. Namun yang menarik, ternyata di Indonesia khususnya Sumatera, kemungkinan kegiatan perkebunan skala kecil oleh masyarakatlah yang menjadi pendorong utama deforestasi.

“Di Sumatera itu, 42 persen kawasan sawit dikelola oleh masyarakat. Nah, 80 persen dari itu adalah petani-petani swadaya dan tidak terkait dengan perusahaan apapun,” jelasnya kepada Greeners, Jakarta, Rabu (06/05).

Selain itu, lanjutnya, ancaman deforestasi terbesar lainnya selama 15 tahun ke depan di Sumatera adalah infrastruktur. Oleh karena itu, tambah Nyoman, WWF telah mendesak pemerintah untuk mengupayakan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan guna mengurangi ancaman deforestasi di Sumatera. Sedangkan ancaman yang datang dari perusahaan perkebunan skala besar, katanya lagi, malah diprediksi akan menjadi faktor yang kurang penting terhadap laju deforestasi di Sumatera.

“Dari hasil studi, lahan untuk ekspansi perkebunan skala besar jauh berkurang. Ancaman (deforestasi) yang akan terjadi 15 tahun ke depan justru berasal dari masyarakat,” tambahnya.

Berbeda dengan Sumatera, jelas Nyoman, sektor perkebunan skala besar justru akan menjadi penyebab utama deforestasi di Kalimantan pada kurun waktu 2015 hingga 2030 mendatang. Perkebunan skala besar seperti sawit diprediksi akan datang ke Kalimantan karena masih tersedianya banyak lahan hutan untuk dibabat.

“Kalimantan dalam 15 tahun ke depan juga masih akan terancam oleh aktivitas penebangan tak berkelanjutan serta pertambangan. Tapi meski begitu, baik Sumatera maupun Kalimantan tentu masih akan terancam oleh kebakaran hutan sebagai akibat dari deforestasi,” tukasnya.

Penulis: Danny Kosasih