Jakarta (Greeners) – Posisi geografis Indonesia yang berada di lintasan ring of fire dan titik pertemuan tiga lempeng besar menyebabkan rawan bencana alam. Namun sayangnya, sebagian besar pembangunan di Indonesia belum memiliki perspektif kebencanaan. 

Manajer Penanggulangan Bencana Walhi Melva Harahap menegaskan hal itu kepada Greeners, di Jakarta, Rabu (13/10). Pernyataan tersebut juga menjadi refleksi pada peringatan hari pengurangan bencana alam sedunia yang diperingati setiap 13 Oktober. 

“Indonesia berada pada titik yang rawan, terdapat banyak patahan. Namun pembangunan di Indonesia tidak mencerminkan hal tersebut. Banyak bangunan yang dibangun begitu saja tanpa kajian terhadap risiko bencana ke depan,” katanya.

Oleh karena itu, saat ini pembangunan berbasis lingkungan dan kebencanaan sangat Indonesia butuhkan. Mulai dari perbaikan kondisi lahan, menciptakan dan memperkuat ekosistem yang tepat dari perdesaan hingga perkotaan. Selain itu juga menjaga lingkungan agar alam bekerja sebagaimana mestinya.

Penanggulangan Bencana dengan Pendekatan Pembangunan

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bencana hidrometeorologi masih mendominasi kejadian bencana di Indonesia. Setidaknya lebih dari 5 tahun terakhir.

Sepanjang tahun 2021 telah terjadi sebanyak 6.235 kejadian bencana di Indonesia. Sedangkan pada tahun 2022 hingga September lalu tercatat sebanyak 2.564 bencana yang sudah terjadi.

Pakar Lingkungan Hidup dari Universitas Indonesia menjelaskan, banjir masuk menjadi salah satu dari tiga bencana hidrometeorologi yang sering terjadi di Indonesia.

“Secara umum, khususnya 3 bencana hidrometeorologi yang utama di Indonesia itu seperti bencana tanah longsor, angin puting beliung, dan banjir itu dalam dua dekade ini meningkat luar biasa,” ungkapnya. 

Bencana hidrometeorologi pada dasarnya memiliki kaitan yang sangat erat dengan perubahan iklim. Curah hujan tinggi, suhu udara, efek gas rumah kaca, hingga kerusakan lingkungan yang semakin masif menjadi pemantik bencana tersebut terjadi.

Peringatan hari pengurangan bencana alam sedunia ini seharusnya jadi pengingat bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Khususnya ntuk membangkitkan kesadaran dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana dari segala sisi, baik informasi, tata ruang, hingga pembangunan.

“Cuaca ekstrem yang menyebabkan banjir ataupun tanah longsor itu karena dampak perubahan iklim. Sehingga kita perlu mengurangi emisi gas rumah kaca. Kondisi lahan dan tata ruang di Indonesia juga menjadi kontribusi parahnya hal ini,” papar Mahawan.

Tsunami merupakan bencana yang tidak mengenal batas negara. Foto: Shutterstock

Edukasi Masyarakat Lewat Pameran Kebencanaan

Dalam rangka memperingati bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tahun 2022, BNPB mengadakan pameran kebencanaan di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (12/10) kemarin.

BNPB bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan peringatan bulan PRB dengan tema “Bersama Kita Tangguh” dan tagline Bebaya Etam Tegoh.

Pada rangkaian acara ini, terdapat pameran terdiri dari 30 booth yang melibatkan para pegiat kebencanaan. Pameran ini dapat masyarakat kunjungi mulai 12 Oktober sampai 13 Oktober 2022.

Deputi Bidang Pencegahan BNPB Prasinta Dewi mengatakan, pameran pada bulan PRB ini merupakan salah satu sarana pemerintah untuk mengedukasi masyarakat terkait kebencanaan.

“Pameran kebencanaan ini adalah ajang dan media untuk berbagi informasi terkait capaian dan pembelajaran upaya pengurangan risiko bencana,” imbuhnya.

Selain pameran kebencanaan, terdapat pula sesi talkshow dari penggiat kebencanaan untuk berbagi informasi, diskusi, dan memberikan pengalaman terkait isu-isu kebencanaan.

Penulis: Zahra Shafira

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Model pembangunan ekstraktif yang selama ini diterapkan dinilai belum mempertimbangkan aspek kerawanan bencana dan keberlanjutan. Yayasan Madani Berkelanjutan menyebut pembangunan tanpa memerhatikan aspek kerentanan lingkungan akan menyebabkan potensi kerugian ekonomi yang sangat besar. Era kenormalan baru di saat pandemi Covid-19 diharapkan dapat menjadi momentum untuk mengganti model pembangunan hari ini.

Ismid Hadad, Ketua Dewan Pembina Yayasan KEHATI menyampaikan, selama ini pembangunan dikorelasikan sebatas pada pengembangan ekonomi. Menurutnya hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi suatu wilayah terutama negara berkembang yang ingin terbebas dari kemiskinan.

“Pembangunan dianggap sebagai jalan paling cepat untuk lepas dari belenggu kemiskinan,” ujarnya pada Talkshop 1000 Gagasan Ekonomi bertajuk ‘Adaptasi Kebiasaan Baru, Membangun Ekonomi Tanpa Merusak Lingkungan’, Kamis, (09/07/2020).

Baca juga: Pengawasan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar Masih Longgar

Ia menuturkan pembangunan ekonomi didukung oleh dana dan modal internasional berskala besar. Program pemerintah, kata dia, juga didesain untuk menguntungkan sektor swasta dan pasar. “Semua pembangunan bersifat jangka pendek, karena itu bisa dilihat lebih cepat hasilnya,” ucapnya.

Dalam teori ekonomi, sumber daya alam termasuk salah satu faktor produksi atau bahan baku saja sehingga keberadaannya ditempatkan di luar cakupan perhitungan. Menurut Ismid, hal tersebut memuat kekeliruan yang menyebabkan kekayaan alam sah untuk dieksploitasi dan dimanfaatkan tanpa perlu dilindungi. “Hampir di semua kebijakan pemerintah, lingkungan bukan jadi prioritas utama. Lingkungan dianggap faktor produksi saja bukan sumber penghidupan bagi masyarakat,” kata dia.

Menurutnya tantangan untuk membangun tanpa merusak lingkungan yakni dengan menghindari konflik kepentingan. Ia mengatakan jika pembangunan dianggap kontestasi, ekonomi akan selalu menang melawan lingkungan. “Kita tidak harus melawan, tetapi mengaitkan satu sama lain. Jadi tidak hanya satu aspek saja,” ucapnya.

Pembangunan kerap dihadapkan dengan pertimbangan ekonomi dan lingkungan. Keduanya juga dianggap berlawanan satu sama lain. Ilustrasi: shutterstcok

Ia mengatakan kebijakan ekonomi sebaiknya disertai dengan perlindungan lingkungan hidup yang kuat, misalnya, menghentikan kebijakan yang sifatnya ekstraktif seperti pertambangan. Hal tersebut, kata dia, perlu dilakukan melalui gotong royong dengan para stakeholder. “Jadi setop itu (kebijakan ekstraktif) dan beralih ke hal yang lebih renewable,” ujarnya.

Rimawan Pradiptyo Ketua Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gajah Mada mengatakan masalah di Indonesia adalah korupsi yang terjadi secara struktural. Bukan hanya itu, menurutnya, aspek kelembagaan juga menjadi akar dari banyak persoalan di negeri ini. Norma baru dalam pandemi Covid-19 ini, kata dia, membuka sense of crisis dan kelangkaan sumber daya yang melatarbelakangi potensi rasuah. “Norma baru dari pandemi Covid-19 yang dimaksud, yaitu dibutuhkannya kejujuran dan transparansi,” ujarnya.

Menurutnya banyak negara dengan sumber daya alam melimpah memiliki aspek kelembagaan yang lemah sehingga kerap muncul celah korupsi dan akhirnya tertinggal. Rimawan mencontohkan negara seperti Australia, Malaysia, dan Chile berhasil keluar dari jerat persoalan serupa karena memprioritaskan perbaikan aspek kelembagaan dan sumber daya manusia (human capital).

“Aspek kelembagaan kita compang camping yang mengakibatkan asymmetric information. Efeknya kepada moral hazard dan larinya semua ke korupsi,” kata Rimawan.

Bencana Ekologis Tinggi

Pembangunan ekstraktif juga dinilai akan lebih merugikan perekonomian negara dan menimbulkan ketimpangan kesejahteraan. Muhammad Teguh Surya, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan memberikan contoh bahwa industri ekstraktif yang saat ini tengah berjalan tidak menguntungkan masyarakat. Sektor perkebunan sawit, misalnya, merupakan sektor andalan yang dipercaya mampu menopang perekonomian nasional.

Sumbangan devisa dari sektor sawit sepanjang 2018 mencapai USD 20,54 miliar atau setara Rp289 triliun. Sebanyak 16,3 juta hektare lahan produktif termasuk hutan dan gambut berubah menjadi perkebunan sawit.

Dari 10 provinsi dengan rata-rata penambahan luas lahan sawit terbesar, hanya Riau, Kalimantan Timur, dan Jambi yang masyarakat pedesaannya memiliki tingkat kesejahteraan tinggi. Namun, menurut Teguh tingkat kesejahteraan masyarakat di ketiga provinsi tersebut tidak sepenuhnya bersumber dari sawit. “Terdapat komoditas unggulan lain seperti karet, kelapa, dan kayu manis,” ucapnya.

Baca juga: Zat Kimia Klorin Cemari Sungai Kalimas Surabaya

Ia mengatakan, kesejahteraan petani sawit justru masih tertinggal dibanding petani yang mengusahakan tanaman pangan maupun hortikultura. Kabupaten-kabupaten dengan lahan perkebunan sawit yang luas juga memiliki tingkat kerawanan bencana ekologis tinggi.

Kajian Madani di Provinsi Riau dan Kalimantan Barat menunjukkan bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) petani tanaman pangan dan hortikultura pada periode 2014-2018 justru lebih baik dibandingkan dengan petani sawit. Dalam kurun lima tahun tersebut, hanya pada 2017 kesejahteraan petani sawit dapat mengungguli dua sektor lainnya.

Sedangkan di sektor pertambangan, kata dia, juga tak jauh berbeda. Teguh menuturkan meskipun Indonesia memiliki tambang emas terbesar di dunia, gunung-gunung emas telah rata dengan tanah bahkan berubah menjadi jurang yang sangat dalam. Lubang bekas tambang batu bara telah merenggut ratusan korban jiwa karena tak dilakukan pemulihan dan rehabilitasi lingkungan pasca kegiatan.

“Baik dan buruknya kondisi ekonomi dan lingkungan, kita yang akan merasakannya. Tidak ada pilihan selain berkomitmen untuk Indonesia baru,” ujarnya.

Penulis: Dewi Purningsih

Editor: Devi Anggar Oktaviani

LONDON, 18 Maret 2017 – Maladewa, yang terbentuk dari 1.200 karang terletak di Lautan Hindia dan negara paling datar di bumi, hanya mencapai tinggi 2,4 meter di atas permukaan air laut.

Naiknya permukaan air laut akibat perubahan iklim telah mengancam masa depan negara tersebut. Ditambah lagi para ilmuwan memperingatkan bahwa mayoritas dari pulau tersebut akan berada di bawah permukaan laut pada akhir abad.

Selain itu, Maladewa yang dikunjungi sejuta wisatawan setiap tahunnya harus menghadapi tantangan lain, yaitu pembangunan besar termasuk resort dan bandara.

Pembangunan 10 miliar dolar tersebut melibatkan penjualan atau penyewaan 19 pulau karang kepada pihak Arab Saudi di Faafu, terletak 120 kilometer dari Male. Perusahaan Arab Saudi akan membiayai dan membangun konstruksi tersebut.

Ekonomi Maladewa

Pemerintah Maladewa mengatakan bahwa skema tersebut vital bagi masa depan ekonomi negara mereka. Namun, pihak oposisi mengatakan bahwa proyek tersebut dapat mengakibatkan kerusakan bagi ekologi negara tersebut.

Populasi Maladewa kurang dari 400.000 jiwa termasuk 100.000 pekerja asing di mana 25 persen berada di ibukota, Male.

Perubahan iklim sudah menjadi ancaman nyata bagi para penghuni pulau. Dengan naiknya permukaan muka air laut, badai yang semakin merusak pantai, dan air laut yang terkontaminasi akan merancuni persediaan air tanah yang ada.

Presiden Abdulla Yameen menyangkal telah menjual atol kepada pihak Arab Saudi meskipun tidak bersedia mempublikasikan proposal yang telah disetujui.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa proyek meliputi pelabuhan laut internasional, pemukiman mewah, resort, serta bandara, dan industri lainnya.

Partai oposisi, Partai Demokratik Maladewa (MDP), yang dipimpin oleh mantan presiden Mohamed Nasheed yang kini tinggal dalam pengasingan di Inggris, gusar dengan rencana tersebut.

“Tidak ada informasi yang diberikan kepada publik terkait dengan proyek tersebut,” kata MDP dalam pernyataannya. “Rencana tersebut memberikan kontrol kepada asing untuk menguasai 26 atol yang dimiliki negara tersebut. Hal tersebut sama saja dengan kolonialisme.”

Nasheed, yang terlempar dari kursi kepresidenan pada tahun 2012 lalu sekaligus dihukum penjara 13 tahun, merupakan advokat yang vokal untuk isu perubahan iklim selama masa berkuasanya. Ia menggalang dukungan komunitas internasional untuk membantu masa depan negaranya.

Untuk mempublikasikan dampak perubahan iklim terhadap negaranya, Nasheed bahkan menggelar rapat kabinet di bawah air.

Sementara itu, Presiden Abdulla Yameen menekankan pada pertumbuhan ekonomi dan memandang investasi Arab Saudi merupakan kunci kemakmuran bagi Maladewa yang kini dilanda krisis.

“Kami tidak memerlukan rapat kabinet di bawah air,” tegasnya. “Kami butuh pembangunan.”

Terminal Bandara Baru

Maladewa, negara didominasi oleh Islam Sunni, semakin menjalin persahabatan erat dengan Arab Saudi, baik dari sisi religiositas dan ekonomi pada beberapa tahun belakangan.

Arab Saudi telah membangun beberapa mesjid di negara tersebut dan mengabulkan permohonan pinjaman dengan bunga rendah kepada pemerintah Male. Grup Binladin, perusahaan konstruksi terbesar di Arab Saudi sedang membangun terminal bandara baru di Maladewa.

Raja Salman bin Abdul Aziz akan mengunjungi Maladewa dengan membawa 1.500 orang, termasuk 25 pangeran dan 10 menteri, untuk membahas kelanjutan proyek atol tersebut pada bulan ini.

Baru-baru ini, protes yang dilakukan oleh penduduk lokal yang berpotensi direlokasi akibat pembangunan baru tersebut dihentikan oleh polisi.- Climate News Network

Jakarta (Greeners) – Tahun 2010 lalu, ASEAN mencatat bahwa populasi penduduk yang tinggal di kota-kota Asia Pasifik mencapai angka 750 juta jiwa. Oleh karena itu, peran pemerintah serta semua aktor pembangunan perkotaan sangat penting dalam mewujudkan kota layak huni dan berkelanjutan.

Untuk membahas permasalahan tersebut, Indonesia pun ditunjuk untuk menjadi tuan rumah bagi tiga event internasional terkait perancangan agenda baru perkotaan dunia. Penyelenggaraan ketiga acara tersebut dilakukan sebagai bentuk pertemuan awal para pemangku kepentingan menjelang penyelenggaraan Konferensi Habitat III yang akan dilaksanakan tahun depan di Quito, Ekuador.

Dwityo A.Soeranto, Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat dihubungi oleh Greeners mengungkapkan bahwa posisi Indonesia dalam pertemuan tersebut yakni sebagai anggota Biro Panitia Persiapan Habitat III serta Panitia Persiapan Rapat Konferensi Habitat III pada bulan Juli 2016 mendatang di Surabaya.

“Indonesia akan menjadi tuan rumah bagi tiga acara tersebut, yakni Asia Pacific Urban Forum Youth (APUFY) pada 17-18 Oktober 2015, Asia Pacific Urban Forum 6 (APUF 6) pada 19-21 Oktober 2015 dan pada 21-22 Oktober 2015 akan digelar Konferensi Tingkat Menteri atau High Level Regional Meeting (HLRM) yang akan dibuka Presiden RI Joko Widodo sebagai puncak acara,” jelasnya, Jakarta, Rabu (30/09).

APUFY sendiri akan diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia berkolaborasi dengan badan PBB untuk Program Permukiman dan didukung oleh Asian Development Bank (ADB), organisasi pemuda, kelompok masyarakat dan juga lembaga ilmu pengetahuan.

Acara tersebut akan melibatkan 300 peserta dari Indonesia dan negara-negara Asia-Pasifik dengan jumlah perwakilan yang seimbang. APUFY diagendakan menyampaikan platform regional bagi pemuda Asia-Pasifik dalam mengartikulasikan isu-isu dan solusi perkotaan yang berdampak pada kehidupan mereka dan komunitasnya.

“APUFY ini akan menjadi forum pertemuan pemuda Asia Pasifik yang peduli terhadap perkotaan dan pemukiman, dan akan menawarkan langkah menuju penguatan kemitraan yang konstruktif dengan pemuda sebagai pemangku kepentingan kunci dalam menjawab isu-isu perkotaan yang dihadapi oleh kota Asia-Pasifik,” tambahnya.

Sebagi informasi, Konferensi Habitat III sendiri merupakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) global PBB setelah adopsi dari Agenda Pembangunan Pasca 2015. Nantinya, konferensi ini akan menguatkan kembali kemitraan strategis para pemimpin dalam pembahasan agenda pembangunan kota berkelanjutan yang baru.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Pada tanggal 8 Agustus 2015 lalu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar membuka acara rangkaian peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) 2015 di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten.

Peringatan HKAN yang diperingati setiap tanggal 10 Agustus ini dikemas melalui Jambore Konservasi Alam Nasional yang berlangsung pada 8-10 Agustus 2015 dan mengusung tema “Keberlanjutan Konservasi Alam”. Sayangnya, prinsip konservasi yang ditunjukkan dalam agenda pembangunan pemerintah saat ini dinilai masih belum memiliki prinsip-prinsip pembangunan yang berpihak pada konservasi.

Pakar konservasi yang juga Ketua Pusat Riset untuk Perubahan Iklim Universitas Indonesia, Jatna Supriatna saat dihubungi oleh Greeners mengatakan, bahwa saat ini banyak diantara para pembuat kebijakan masih menganggap bahwa konservasi sebagai penghambat pembangunan. Menurutnya, seharusnya para pembuat kebijakan dapat mengembalikan dasar tujuan pembangunan, yaitu untuk menyejahterakan rakyat.

“Jadi, ya upaya konservasi juga harus berujung pada kesejahteraan masyarakat,” jelas Jatna, Jakarta, Selasa (11/08).

Saat ini, kata Jatna, permasalahan klasik terkait konservasi Sumber Daya Alam membutuhkan implementasi yang lebih meluas dibandingkan hanya bicara tentang harimau atau gajah saja. Karena, katanya lagi, ada begitu banyak keanekaragaman sumber daya alam yang juga harus dilindungi.

“Mereka (biodiversitas) itu aset yang sangat banyak dan penting bagi Indonesia. Sekarang, apa yang akan mereka (pemerintah) lakukan untuk menyelamatkan biodiversity ini jika pembangunan yang dilakukan tidak berpihak pada konservasi sumber daya alam? Karena, sering kali pembangunan di suatu lokasi yang tujuannya menyejahterakan masyarakat justru malah menyengsarakan masyarakat di lokasi lainnya,” ujarnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Greenpeace Indonesia, Longgena Ginting berpendapat bahwa jika dilihat secara visi dari nawacita Presiden Joko Widodo, terlihat ada beberapa arah pembangunan yang berpihak pada konservasi lingkungan. Namun untuk tahun ini, menurut Longgena, seharusnya masyarakat sudah bisa melihat beberapa implementasi yang cukup nyata terkait visi dari nawacita presiden tersebut.

“Saat ini yang masih jauh dari harapan bisa kita lihat di sektor energi, berkaca dari rencana pembangunan pembangkit listrik 35.000 watt yang 60 persennya itu masih menggunakan energi kotor atau batubara. Di sini kita melihat di sektor energi masih harus dibenahi lagi,” tambahnya.

Menurut Longgena, pembangunan energi sekarang banyak yang mengorbankan sektor pangan. Ia menyontohkan kasus Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Batang yang mengorbankan banyak lahan pangan untuk pembangunan energi.

“Ini tidak bisa seperti itu karena seharusnya kebijakan kedaulatan energi berjalan seiringan dengan kebijakan kedaulatan pangan. Apalagi kepentingan energi ini lebih banyak untuk kepentingan industri dan malah merugikan masyarakat,” tutupnya.

Sebagai informasi, saat ini pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengaku akan mengevaluasi dan memeriksa semua izin yang terkait dengan hutan dengan membentuk Tim Evaluasi Perizinan Kehutanan pada Mei lalu. Hutan yang dibebani konsesi tetapi tidak produktif akan menerima konsekuensi berupa sanksi.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Rencana pengairan Waduk Jatigede yang ditargetkan akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada 1 Agustus 2015 mendatang kembali mendapat kecaman. Kali, ini, permintaan penundaan pengairan tersebut datang dari warga yang mayoritas sebagai pemilih Presiden Joko Widodo pada saat Pemilihan Umum 2014 lalu.

Salah satunya seperti yang disampaikan oleh Nata Hendra Suryana, perwakilan warga Desa Cipaku di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Ia meminta agar pemerintah menyelesaikan terlebih dahulu persoalan-persoalan warga dan memberikan jaminan perlindungan terhadap mereka, sebelum Waduk Jatigede digenangi air.

Permasalahan yang masih harus diselesaikan tersebut, menurut Hendra, seperti pembayaran uang relokasi yang dinilai rendah, salah orang dalam pembayaran atau ganti rugi, salah ukur dalam pembayaran atau ganti rugi lahan, serta masih adanya lahan dan bangunan milik warga yang terlewat dan belum mendapat ganti rugi.

“Pemerintah selalu mengatakan pembangunan dilakukan untuk kesejahteraan rakyat tapi dalam pembangunan Waduk Jatigede ini justru rakyat yang disengsarakan,” ujarnya di Jakarta, Kamis (30/07).

Nata Hendra Suryana, perwakilan warga Desa Cipaku di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Foto: greeners.co/danny Kosasih

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Abetnego Tarigan menegaskan jika pemerintah tetap bersikukuh menggenangi Waduk Jatigede pada 1 Agustus nanti, maka pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah mencatatkan satu prasasti pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam pemerintahan mereka.

Menurutnya, pemerintah harus mengingat bahwa di dalam konteks HAM yang paling umum, memang bukan sebuah masalah untuk memindahkan penduduk dari satu lokasi ke lokasi lain yang lebih baik. Akan tetapi, lanjutnya, pemindahan tersebut seharusnya tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mengembangkan hidupnya.

“Dalam konteks ini kan tidak ada jaminan bahwa masyarakat yang sekarang berada di kawasan Waduk Jatigede ini dijamin masa depan, keberlanjutan hidup dan hak mereka untuk tumbuh kembang dengan baik oleh pemerintah,” tambahnya.

Waduk Jatigede berlokasi di Kabupaten Sumedang dan meliputi lima kecamatan dan 28 desa, termasuk lebih dari 11.000 kepala keluarga (KK) atau 40.000 jiwa. Daerah ini terkenal dengan hasil padinya yang besar dan bisa mencapai lebih dari 50.000 ton per tahun.

Saat ini struktur waduk telah selesai 99 persen dan akan segera berfungsi. Apabila Waduk Jatigede diairi, maka fasilitas umum yang akan ikut tergenang di dalamnya adalah 16 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 7 Taman Kanak-kanak (TK), 22 SD, 3 SLTP, 40 masjid, 45 musala, 33 posyandu dan 12 pondok bersalin desa.

Sebagai informasi, sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono kepada media mengatakan bahwa rencana pengairan Waduk Jatigede, Jawa Barat harus ditunda karena belum semua data warga yang digusur telah selesai divalidasi. Ia menyatakan belum bisa memberikan jadwal pengganti pengairan waduk dari yang sebelumnya tanggal 1 Agustus 2015 mendatang.

Basuki memaparkan baru sekitar 2 ribu warga yang sudah melewati proses validasi dan siap diganti rugi yang telah dilaksanakan pada 26 Juni lalu. Hingga saat ini, masih ada 9 ribu warga yang sedang diproses. Menurutnya, masalah pendanaan ganti rugi tidak ada masalah sama sekali.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan akan lebih berhati-hati untuk melepaskan daerah yang luas hutannya kurang dari 30 persen dari luas keseluruhan wilayah untuk pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang tengah gencar dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo-Jususf Kalla.

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK San Afri Awang menyatakan bahwa semua pembangunan yang tengah gencar dilakukan tersebut harus sesuai dengan prosedur agar tidak berdampak pada kerugian lingkungan hidup.

“KLHK tidak akan mempersulit urusan pelepasan lahan hutan demi melancarkan pembangunan, namun dengan syarat itu tadi. Sekarang ini kan sedang dibuat pemetaannya soal rancangan jalan Trans Sumatera dengan mengacu pada kondisi lingkungan hidup. Selain itu juga sedang dibentuk tim independen untuk mengevaluasi pelepasan kawasan hutan,” jelasnya, Jakarta, Jumat (24/07).

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK, San Afri Awang. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Lebih lanjut, ia juga menerangkan bahwa beberapa daerah di Indonesia telah berkurang kawasan hutannya hingga 30 persen yakni Jawa, Bali dan Lampung. Di luar itu, kawasan Indonesia lainnya masih memiliki hutan masing-masing lebih dari 30 persen.

“Ada juga batasan pelepasan kawasan hutan yang supaya tidak mengganggu lingkungan hidup dan itu semua diatur dalam tata aturan dan hukum dalam prosedur perizinan pelepasan hutan,” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Ajang pameran dan konvensi sektor migas terbesar di Asia Tenggara, the Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) ke-39 hari ini resmi dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Indroyono Soesilo yang hadir menggantikan Presiden Joko Widodo.

Dalam sambutannya, Indroyono mengatakan bahwa perhelatan akbar ini sangat membantu pemerintah dalam mempromosikan dan menarik investasi luar negeri. Apalagi, terangnya, saat ini Indonesia memiliki tantangan yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.

“Dengan diadakannya forum ini diharapkan dapat kembali menggairahkan dunia usaha migas kita dan kedepannya, semoga berbagai stakeholder yang terlibat dapat memberi masukan dalam upaya pembenahan usaha migas kita,” jelasnya, Jakarta, Rabu (20/05).

Pada kesempatan yang sama, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said menerangkan bahwa sumbangan minyak dan gas mempunyai peranan strategis dan sangat signifikan dalam pembangunan di Indonesia.

“Itung-itungannya itu sekitar Rp 320,25 triliun atau setara dengan 18 persen dari total penerimaan negara di dalam APBN Perubahan 2014,” terangnya.

Di samping itu, tutur Sudirman melanjutkan, permasalahan mendasar bagi industri hulu minyak dan gas di Indonesia adalah sangat rendahnya rasio penggantian cadangan minyak dan gas yang kini berkisar 2:1 untuk produksi minyak dan 1:0,9 untuk produksi gas.

“Rendahnya rasio penggantian cadangan migas ini disebabkan oleh kurang berkembangnya usaha eksplorasi migas di Indonesia. Ditambah juga dengan krisis industri migas dunia yaitu turunnya harga minyak yang cukup drastis,” tambahnya.

Sebagai informasi, perhelatan bertajuk “Bekerja Sama demi Percepatan Solusi dalam Menghadapi Krisis Energi Indonesia,” ini digelar di Jakarta Covention Center selama tiga hari, yaitu tanggal 20 – 22 Mei 2015.

Sebagai ajang pameran dan konvensi sektor migas terbesar di Asia Tenggara, IPA Convex akan dihadiri 3.500 peserta yang terdiri atas pejabat negara, anggota parlemen, pemimpin industri, para analis dan praktisi industri migas dari 26 negara. Sebanyak 290 perusahaan juga akan memamerkan berbagai produk dan jasa di sektor migas.

IPA Convex juga akan menyajikan rangkaian program seperti sidang paripurna tingkat tinggi yang membahas krisis energi di Indonesia dalam lingkup energi global yang baru, reformasi tata kelola di sektor migas, dan kolaborasi lintas sektoral yang dibutuhkan untuk memajukan sektor migas nasional.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan mendukung penuh rencana Presiden Joko Widodo yang tidak merestui rencana reklamasi laut yang diajukan oleh banyak pengusaha di Indonesia sebagai bentuk program pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Melalui keterangan tertulis yang diterima oleh Greeners, Ferry mengatakan bahwa banyaknya pengusaha yang meminta izin rekomendasi reklamasi laut di Indonesia adalah pemikiran yang keliru dari masyarakat negara kelautan. Karena, menurutnya, kegiatan reklamasi laut justru akan mempersempit dan merusak tata ruang laut di Indonesia.

“Kita harus mengembalikan kejayaan negara maritim. Kami menentang habis bila ada pengusaha yang mau reklamasi laut,” ujar Ferry, Jakarta, Selasa (28/04) lalu, saat menjadi pembicara dalam Workshop Nasional di Gedung Mina Bahari III KKP.

Lebih lanjut ia juga mengemukakan bahwa tidak perlu melakukan reklamasi jika hanya berujung pada kerugian dan kehancuran biota laut di Indonesia. Selain itu, ia juga mengingatkan agar reklamasi tidak hanya dilihat dari aspek komersil tapi juga dampak sosial yang muncul bagi wilayah dan masyarakat di wilayah yang terkena reklamasi tersebut.

Ferry juga menambahkan, seharusnya biaya reklamasi laut dibuat sangat mahal karena hal tersebut jelas merusak lingkungan. Ia juga sempat menyindir soal murahnya biaya reklamasi laut daripada pembangunan di darat. Oleh karena itu ia pun mengusulkan agar aturan reklamasi laut diperketat.

“Secara geopolitik kita kan negara kepulauan, makanya reklamasi laut itu memang harus dibuat sulit,” tegasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera), Basuki Hadimoeljono buka suara terkait beberapa program dari kementeriannya seperti program sejuta rumah untuk rakyat yang akan dilaksanakan pada tahun 2015. Kepada Greeners ia menyampaikan bahwa sejuta rumah yang akan dibangun tersebut terdiri atas 603.516 unit untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 396.484 unit untuk non-MBR.

Ditemui usai menjadi pembicara pada peluncuran buku “Pengelolaan Air oleh Pemerintah Kota: Belajar dari Kesuksesan Paris,” ia menyatakan bahwa pihaknya telah siap untuk menjalani program yang dijadwalkan. Rencananya, program tersebut akan dimulai realisasinya bersamaan dengan Hari Buruh Nasional 2015.

“Program ini akan dipusatkan di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah. Program ini akan diikuti secara serempak oleh 17 provinsi yang lokasi pembangunan perumahannya sudah siap dan tidak bermasalah untuk dimulai,” jelasnya di gedung Kompas, Jakarta, Rabu (08/04).

Program lainnya, tambah Basuki, adalah program “100-0-100 Cipta Karya”. Program ini dimaksudkan untuk mengupayakan peningkatan akses aman air minum seratus persen bagi rakyat. Penanganan kawasan permukiman kumuh nol persen dan akses sanitasi seratus persen juga akan masuk dalam programnya.

Basuki juga menjelaskan bahwa pada tahun 2015 ini total penggunaan dana sebesar Rp 19,6 triliun akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur pemukiman, peningkatan akses air minum, dan sanitasi.

“Selain itu, agar semuanya transparan, semua pengadaan untuk program strategis PU-Pera tahun ini dilakukan melalui mekanisme lelang elektronik,” katanya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Dalam rangka menarik investasi menuju ekonomi hijau (green economy) yang menjamin masa depan yang berkelanjutan di Indonesia, maka Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerjasama dengan Kantor Staf Kepresidenan dan United Nations Office for REDD+ Coordination (UNORCID) menggelar forum akbar. Forum ini ditargetkan mampu mendatangkan sekitar 500 Chief Executive Officer (CEO) dari berbagai perusahaan nasional dan internasional.

Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan, Indonesia dipercaya untuk menjadi tuan rumah konferensi internasional yang bertajuk “Tropical Lanscape Summit: A Global Investment Opportunity” pada 27-28 April 2015 di Jakarta dengan target green investment tahun ini sebesar Rp27,78 triliun.

Dalam forum ini, terangnya, akan dihadiri juga oleh mitra strategis dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), sektor swasta, dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat.

“Kesempatan menjadi tuan rumah untuk konferensi internasional menuju ekonomi hijau ini sangat strategis bagi Indonesia untuk menjadi role model bagi pembangunan berkelanjutan,” ungkap Franky melalui keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, Jakarta, Kamis (02/04).

Franky menyatakan bahwa BKPM berharap investasi hijau di Indonesia akan semakin meningkat dengan target green investment tahun ini sebesar Rp 27,78 triliun. Sementara itu, BKPM menargetkan investasi pada 2015 sebesar Rp 519,5 triliun atau tumbuh sekitar 14 persen dari pencapaian tahun sebelumnya. Investasi tersebut terdiri atas penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 175,8 triliun dan penanaman modal asing (PMA) Rp 343,7 triliun.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Luhut Pandjaitan mengatakan, acara yang rencananya akan dibuka oleh Presiden Jokowi ini dirancang untuk memberikan kesempatan bagi berbagai mitra, mulai dari pemerintah, lintas tingkat dan sektor, dari sektor swasta di Indonesia dan luar negeri, dari mitra-mitra pembangunan, sampai organisasi non-pemerintah, lembaga penelitian dan masyarakat sipil. Para mitra tersebut diharapkan dapat terlibat dalam pemanfaatan peluang usaha dan investasi untuk mendukung transisi ekonomi hijau Indonesia.

Menurut Franky, pertemuan “Tropical Landscapes Summit” bertujuan untuk menyediakan platform bagi pemerintah Indonesia untuk menjelaskan dan mempromosikan visi strategis untuk investasi hijau. Selain itu, acara ini juga memungkinkan pemerintah untuk mendapatkan input dari banyak pemangku kepentingan tentang kerangka kerja ekonomi hijau dan perkembangan kedepannya.

“Pengelolaan sumber daya alam lestari yang dipahami sebagai suatu faktor yang memengaruhi langsung kesejahteraan masyarakat Indonesia juga menempati posisi inti dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019,” katanya menjelaskan.

Pertemuan ini akan menghadirkan pembicara dari dalam dan luar negeri, termasuk para menteri yang terkait dengan pembangunan lanskap tropis, antara lain Siti Nurbaya (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Sudirman Said (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral), Amran Sulaiman (Menteri Pertanian), Bambang Brodjonegoro (Menteri Keuangan) dan Saleh Husin (Menteri Perindustrian), serta para pelaku usaha dan berbagai organisasi yang selama ini terlibat dalam pembangunan berkelanjutan.

Sementara itu, pembicara dari mancanegara yang akan hadir antara lain Helen Clark dari UNDP, Felipe Calderon dan para CEO global lainnya, serta pimpinan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Ibukota Jakarta kini tengah membenahi infrastrukturnya, termasuk mengerjakan proyek angkutan umum massal atau Mass Rapid Transit (MRT) dan jalan layang Blok M-Ciledug yang sedang berlangsung saat ini.

Namun sayangnya, pengerjaan proyek-proyek di Jakarta tersebut masih belum berpihak pada kelestarian lingkungan hidup. Pengamat perkotaan yang juga dosen arsitektur di Universitas Trisakti, Nirwono Joga menyatakan bahwa pengerjaan proyek MRT dan Jalan layang Blok M-Ciledug yang sampai menebang pohon berusia lebih dari 20 sampai 30 tahun adalah kesalahan besar yang dilakukan oleh pihak pengembang.

Menurut Nirwono, jika nanti saat pembangunan proyek tersebut selesai dikerjakan, maka siapapun akan merasa kebingungan bagaimana menanam pohon sebesar itu kembali. Menurutnya, para pengembang tidak memikirkan bahwa keberadaan pohon-pohon besar tersebut telah memberikan sumbangan yang besar bagi lingkungan.

“Jadi, kalau proyek tersebut sudah selesai, kita akan kesulitan untuk menanam pohon sebesar itu,” katanya saat dihubungi oleh Greeners, Jakarta, Jumat (27/03).

Pembangunan jalan layang Tendean, Blok M – Cileduk di jalan Wolter Mongonsidi, Jakarta Selatan. Foto diambil Selasa (31/03). Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Lebih lanjut Nirwono menjelaskan bahwa fungsi dan peran dari keberadaan pohon-pohon besar sangat dibutuhkan oleh manusia dan makhluk hidup lain sebagai penyuplai oksigen. Selain itu, daya serap air yang dilakukan oleh pohon besar itu setidaknya 200 liter air dalam satu hari dan mampu berfungsi sebagai penyerap air saat dalam keadaan hujan.

“Ini hampir tidak pernah dipertimbangkan oleh pengembang, padahal satu pohon butuh 30 tahun untuk tumbuh. Manfaatnya pun banyak, seperti untuk resepan air,” ujarnya.

Hal senada juga diutarakan oleh Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Imam S. Ernawi. Ia mengakui bahwa proyek-proyek yang memakan banyak lahan hijau seharusnya dilakukan dengan strategi yang matang.

Menurut Imam, pembangunan harus dilakukan sesuai dengan keseimbangan lingkungan. Jadi, jika sebuah proyek pembangunan terpaksa harus menebang, maka mereka (Pemprov DKI-Pengembang) harus bersedia mengeluarkan dana lebih untuk mengganti pohon-pohon yang terkena dampak pembangunan tersebut.

“Intinya itu ya keseimbangan. Kalau tidak, bisa habis semua pohon. Bisa hancur Jakarta kita,” tandasnya.

Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini tengah mengebut pengerjaan proyek pembangunan jalan layang Transjakarta koridor XIII rute Kapten Tendean-Blok M-Ciledug. Saat ini, proyek tersebut sudah memasuki tahap pengeboran tiang pondasi di tiga titik, yakni Kebayoran Lama, Taman Puring, dan Kapten Tendean.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Guna memperingati Hari Perempuan internasional, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) bersama dengan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) melakukan aksi bagi-bagi bunga pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day di sekitar Bundaran Hotel Indonesia untuk mendesak Negara agar hadir dalam memenuhi Hak Asasi Perempuan Indonesia.

Kepala Bidang Kajian dan Pengembangan Walhi, Khalisah Khalid mengatakan sudah hampir tiga ratus hari ibu-ibu di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, berdiam di dalam tenda untuk mempertahankan tanah, air, dan sumber-sumber kehidupannya dari ancaman industri semen yang akan menghabisi kawasan karst yang menjadi sumber hidup dan kehidupan petani di sana.

Negara, terangnya, seakan tidak hadir dan ibu-ibu tersebut dihadapkan pada kekuatan besar bernama korporasi yang memiliki sumber daya yang begitu melimpah, termasuk mendatangkan aparat keamanan untuk menghadapi perjuangan ibu-ibu di Rembang.

“Rembang adalah salah satu kasus yang merepresentasikan bagaimana kuatnya korporasi dan lemahnya negara pada satu sisi, dan pada sisi yang lain kegigihan perempuan bersama komunitasnya yang tidak pernah takut menghadapi dua kekuatan besar itu demi mempertahankan tanah airnya,” terang Khalisah di HBKB, Jakarta, Minggu (08/03).

Lukisan Andreas Iswanto seri Solidaritas Bagi Ibu-ibu Rembang. Foto: Ist.

Walhi dan KPA, lanjutnya, meyakini bahwa situasi yang dialami perempuan hari ini tidak bisa dilepaskan dari sistem ekonomi dan politik yang menempatkan kekayaan alam sebagai komoditas dengan mengatasnamakan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan yang beresiko tinggi. Negara, katanya, telah memberikan otoritas kepada korporasi industri ekstraktif yang rakus tanah dan air seperti industri tambang, perkebunan skala besar (sawit dan hutan tanaman industri), serta pembangunan infrastruktur skala besar.

Wakil sekjen KPA, Dewi Kartika mengatakan bahwa sistem ekonomi politik yang keliru namun tidak pernah dikoreksi telah berbuah pada banyaknya konflik agraria, bencana ekologis dan memaksa masyarakat menjadi pengungsi pembangunan. Selain itu masyarakat juga mengalami kekerasan yang berujung pada kematian dan kriminalisasi karena memperjuangkan hak-haknya.

“Lapis-lapis kekerasan ini juga dialami oleh perempuan akibat dari sistem ekonomi politik yang berwatak patriarki dan melanggengkan ketidakadilan gender,” jelasnya.

Sebagai informasi, pada aksi bagi-bagi bunga tersebut, Walhi dan KPA juga mengeluarkan desakan kepada pemerintah untuk merevisi berbagai kebijakan ekonomi politik dan perundang-undangan yang berwatak patriarkis. Mereka juga meminta pemerintah menjalankan agenda reformasi agraria, termasuk memberikan keadilan bagi perempuan melalui pembentukan Badan Penyelesaian Konflik Agraria.

Lalu, memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap inisiatif perempuan dan komunitasnya dalam mengelola lingkungan hidup dan sumber-sumber agrarianya, dan mendesak negara memberikan perlindungan.

“Kami juga meminta untuk menghentikan berbagai tindak kekerasan dan kriminalisasi terhadap perempuan yang memperjuangkan agenda penyelamatan lingkungan hidup dan reforma agraria serta terakhir mendorong partisipasi politik perempuan, untuk memperkuat keterlibatan perempuan sebagai pengambil kebijakan,” tandas Dewi.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Bergesernya rencana pembangunan pelabuhan Cilamaya di Kecamatan Cilamaya dan sebagian Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang ke arah barat karena berada di blok migas pantai utara, dikhawatirkan akan mengancam ekosistem pesisir utara Karawang yang indah dan akan berdampak bagi kehidupan nelayan setempat.

Dadan Ramdan, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat mengatakan, rencana pembangunan pelabuhan yang merupakan bagian dari proyek Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) ini akan mereklamasi pantai yang memiliki luas 140 Ha di desa dan pantai Ciparage yaitu seluas 250 Ha, dengan panjang pelabuhan sekitar 1,25 kilometer.

Dari aspek lingkungan hidup, tuturnya, rencana pembangunan pelabuhan ini dipastikan akan merusak kelestarian pantai Ciparage yang saat ini menjadi tempat wisata warga di pantai utara Karawang. Bukan itu saja, reklamasi tersebut akan menimbun pantai dan ekosistemnya, termasuk merusak terumbu karang yang seharusnya dijaga dan dilestarikan.

“Walhi Jawa Barat jelas menolak pembangunan pelabuhan Cilamaya karena pasti hanya menguntungkan pengusaha-pengusaha industri dan mafia proyek, termasuk Gubernur, Bupati dan pejabat pusat Karawang,” terangnya dalam keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, Jakarta, Jumat (06/03).

Walhi Jawa Barat, terang Dadan, mendesak Presiden Joko Widodo dan Gubernur Ahmad Heryawan serta PLT Bupati Karawang untuk membatalkan pembangunan pelabuhan Cilamaya. Selain itu, ia juga meminta kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti untuk mendukung kaum nelayan yang meminta pembatalan pelabuhan Cilamaya tersebut.

Menurut Dadan, rakyat memerlukan infrastruktur yang baik, namun bukan infrastruktur pelabuhan skala besar atau internasional seperti Cilamaya yang merusak ekosistem dan merugikan nelayan. Selain itu, lanjutnya, jika membaca kepentingan ekonomi, maka pihak yang diuntungkan dari rencana pemerintah baik pusat, provinsi Jawa Barat dan Karawang tersebut adalah para investor dan pengusaha-pengusaha Jepang.

Fajar Sidik, salah seorang Pengurus KUD Mina Cilamaya pun mengakui, dari aspek ekonomi, jelas dengan pembangunan pelabuhan berskala internasional ini akan berdampak secara ekonomi kepada kaum nelayan setempat. Pelabuhan besar ini akan mengurangi area tangkapan nelayan Karawang yang mencapai 12.000 orang karena lalu-lintas kapal-kapal besar.

“Bukan hanya dampak lingkungan hidup dan ekonomi saja yang akan terjadi, dampak sosial pun akan muncul. Bahkan sebelum proses pembangunan sangat dimungkinkan konflik sosial dan lahan warga akan terjadi,” ujarnya.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Di penghujung tahun 2014, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) kembali melaporkan situasi agraria nasional sepanjang tahun 2014 dalam bentuk catatan akhir tahun 2014 KPA. Sekretaris Jendral KPA, Iwan Nurdin, mengungkapkan, jumlah konflik agraria yang terus meningkat dan meluas baik secara kejadian, jumlah luasan, sebaran lokasi konflik, maupun korban-korban yang berjatuhan masih menjadi wajah buruk situasi agraria nasional.

Ia menerangkan bahwa keberpihakan pemerintah, aparat keamanan, elit politik dan hukum terhadap korporasi perampas tanah telah menambah jumlah korban jiwa dan luka, serta tindakan penangkapan (kriminalisasi) terhadap petani dan pejuang agraria di sepanjang tahun 2014.

“Sepanjang 2014, KPA mencatat sedikitnya telah terjadi 472 konflik agraria di seluruh Indonesia dengan luasan mencapai 2.860.977,07 hektar. Konflik ini juga melibatkan sedikitnya 105.887 Kepala Keluarga,” jelas Iwan, Jakarta, Selasa (23/12).

Menurut Iwan, konflik agraria menjadi semakin tinggi seiring dengan meluasnya proyek Master plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur.

Menurut catatan KPA, sedikitnya telah terjadi 215 konflik agraria (45,55%) di sektor infrastruktur ini. Ekspansi perluasan perkebunan menempati posisi kedua, yaitu 185 konflik agraria (39,19%), dilanjutkan dengan konflik pada sektor kehutanan 27 konflik (5,72%), pertanian 20 konflik (4,24%), pertambangan 14 konflik (2,97%), perairan dan kelautan 4 konflik (0,85%), serta 7 konflik pada sektor lain-lain (1,48%).

“Dibandingkan dengan tahun 2013, maka tahun 2014 ini terjadi peningkatan jumlah konflik sebanyak 103 konflik atau meningkat 27,9%,” tambahnya.

Atas dasar catatan tersebut, KPA memberikan rekomendasi utama penyelesaian masalah agraria ini untuk pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Rekomendasi tersebut, antara lain pembentukan badan ad hoc untuk penyelesaian konflik agraria, pemberian penghormatan, pengakuan dan pemulihan hak-hak korban kriminalisasi dan kekerasan konflik agraria, serta melaksanakan reforma agraria yang tidak dijalankan oleh pemerintahan sebelumnya.

“Dibentuknya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (BPN) oleh Joko Widodo-Jusuf Kalla sesuai dengan tuntutan kelompok gerakan reforma agraria dan harus bisa dijalankan. Kementerian ini juga harus bisa menjawab masalah agraria yang muncul akibat keterbatasan kewenangan dan kelembagaan yang disandang oleh BPN selama ini,” tuturnya.

Dianto Bachriadi, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pun mengungkapkan kalau pelanggaran HAM yang terjadi pada setiap konflik agraria hampir tidak pernah mendapatkan perhatian oleh pemerintah. Ia meyatakan bahwa Komnas HAM telah berulang kali memberikan rekomendasi kepada pemerintah, namun sayangnya rekomendasi tersebut tidak digubris.

Eva Bande. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Eva Bande, aktivis yang aktif memperjuangkan hak petani, HAM, dan demokrasi sejak 1998 serta baru saja mendapatkan grasi dari Presiden Joko Widodo, menceritakan bahwa perjuangan para petani di daerah sudah cukup sulit karena ada bekingan dari oknum militer yang sangat kuat. Ia mengatakan bahwa grasi yang diberikan oleh Presiden hanyalah awal untuk melanjutkan perjuangan agraria melawan para kapitalis perambah tanah petani.

“Satgas Konflik Agraria ini harus superbody, harus kuat dan bisa menyentuh lini manapun. Masih banyak pejuang agraria yang juga harus dibebaskan karena kriminalisasi ini,” tuturnya.

Perempuan bernama lengkap Eva Susanti Hanafi Bande tersebut merupakan aktivis asal Palu, Sulawesi Tengah yang aktif memperjuangkan hak petani, HAM, dan demokrasi sejak 1998. Eva divonis bersalah karena tuduhan menghasut para petani pengunjuk rasa dan juga pembakaran aset perusahaan milik PT KLS, di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.

Eva sudah cukup lama mendekam di dalam penjara karena Mahkamah Agung (MA) menolak Kasasi yang diajukannya. MA melalui putusan No.1573/K/Pid/2011, 2 April 2013, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk No.178/PID.B/2010/PN.Lwk, 12 November 2010, tuduhan Pasal 160 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, termasuk penghasutan.

Pada peringatan Hari Ibu 22 Desember 2014, Eva mendapatkan pemberian grasi dari Presiden Joko Widodo yang akhirnya membuat Eva bisa kembali berkumpul bersama keluarganya dan melanjutkan perjuangannya dalam membela hak-hak agraria petani yang tergusur oleh pembangunan.

(G09)

Sebuah lahan yang akan dijadikan kompleks perumahan baru di kawasan Ujungberung. Kamis (27/02). dengan latar belakang hutan pinus, lahan hijau di kawasan ini dikhawatirkan berkurang seiring bertambah pesatnya pembangunan.

Pengirim : Agus Septian (Bandung)

Serpong, Tangerang (Greeners) – Sebagai negara yang baru merdeka pada 2002, Timor Leste sedang giat melakukan pembangunan ekonomi di segala bidang terutama pada sektor infrastruktur dan energi.

Oleh karena itu, pemerintah Timor Leste perlu meningkatkan kapasitas aparatur pegawainya, salah satunya adalah dibidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL. AMDAL diperlukan untuk memperkecil dampak pembangunan demi mencapai pembangunan berkelanjutan di Timor Leste.

Untuk itu, pemerintah Timor Leste mengirimkan pegawainya untuk belajar tentang AMDAL di Indonesia, dalam kerangka payung kerjasama tiga negara yaitu Indonesia, Timor Leste dan Jepang sebagai negara pendonor dana.

Kerjasama dalam kerangka South-South and Triangular Cooperation merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Memorandum of Understanding on Environmental Cooperation antara Indonesia dan Timor Leste yang ditandatangani pada Mei 2011.

Kerjasama tersebut telah dilakukan sampai pelatihan AMDAL Batch II yang digelar pada 2- 19 September 2013, dengan diikuti oleh 19 orang dengan bertempat di Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) KLH di Serpong, Tangerang, Banten.

Peserta berasal dari National Directorate of Environment (NDE) Kementerian Perdagangan, Industri dan Lingkungan (Ministry of Commerce, Industry and Environment – MCIE), baik yang berasal dari kantor pusat maupun distrik.

Metode pelatihan adalah pelajaran di kelas, diskusi kelompok, praktek tes kualitas lingkungan di laboratorium, serta kunjungan lapangan ke pelabuhan, jalan tol, kawasan perumahan dan Bandar udara.

Pelatihan digelar pada 2 – 19 September dan resmi ditutup kemarin Selasa (19/09) oleh Deputi Bidang Pengembangan Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas KLH Henry Bastaman, dihadiri oleh Direktur Jenderal Kementerian Perdagangan, Industri dan Lingkungan Timor Leste Joao Carlos Soares, perwakilan Japan International Cooperation Agency (JICA) Indonesia, dan Dr. Kanji Usui, advisor JICA Timor Leste.

Henry Bastaman dalam siaran pers KLH yang diterima Greeners mengatakan Indonesia dipilih sebagai tempat pelatihan AMDAL, karena Jepang menilai Indonesia termasuk negara yang terdepan di Asia Tenggara dalam perkembangan sistem AMDALnya. (G02)

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyatakan fokus pembangunan Kota Jakarta selama lima tahun kedepan adalah penanganan lingkungan hidup, kemacetan dan banjir. Ketiga fokus ini telah dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Raperda RPJMD) DKI 2013-2017.

Dia mengatakan penyusunan dokumen Raperda RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2017 telah mengacu pada pedoman penyusunan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Berdasarkan peraturan itu, lanjutnya, maka RPJMD telah memuat gambaran kualitatif untuk lima tahun yang akan datang. Juga telah memuat target kuantitatifnya yaitu target  dampak, hasil maupun berfungsinya program pembangunan yang akan dicapai berdasarkan urusan pemerintahan.

“Dalam kesempatan tersebut, Jokowi memaparkan gambaran kualitatif DKI Jakarta untuk lima tahun yang akan datang. Yakni berfokus pada tiga masalah utama Jakarta yaitu masalah kemacetan, banjir dan lingkungan hidup,” kata Jokowi dalam Rapat Paripurna Gubernur DKI terhadap Raperda RPJMD DKI 2013-2017 di DPRD DKI, Jakarta, Rabu (13/3).

Mengenai masalah kemacetan ditargetkan dapat teratasi dengan beroperasinya Mass Rapid Transit (MRT) jurusan Lebak Bulus-Bunderan Hotel Indonesia (HI), light rapid transit (LRT) atau monorel, dan 15 koridor busway. Serta berfungsinya sistem pembatasan kendaraan pribadi, penataan trayek angkutan umum dan peremajaan armada bus.

Untuk masalah banjir, rob dan genangan selama lima tahun kedepan  sudah berkurang dengan berfungsinya 12 situ atau waduk dan 17 embung, sumur resapan di 21 lokasi dan 44 unit polder.

Serta, selesainya normalisasi dan pengerukan 63.220 meter sungai dan saluran. Sementara proyek Jakarta Coastal Defense Strategy (JCDS) dan Terowongan multifungsi bawah tanah sudah dalam proses pembangunan.

“Masalah kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kota sudah semakin baik dengan berfungsinya 2.443 unit Rusunawa yang terpadu dengan fasilitas pasar, kesehatan dan olahraga, meningkatnya ruang publik dengan bertambahnya luas RTH menjadi 11 persen serta tertatanya 100 lokasi kampung dan lingkungan kumuh,” paparnya.

Mengenai integrasi antar program-program di dalam RPJMD dan implemetasinya dengan Perda Tata Ruang, Jokowi menjelaskan dalam RPJMD memang tidak terlihat integrasinya karena dasar pengelompokkannya adalah berdasarkan Urusan Pemerintahan.

Kendati demikian, mengingat program-program dalam RPJMD pada dasarnya sudah berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW 2030, maka dalam implementasinya program-program tersebut dijamin akan saling terintegrasi.

“Hal ini sejalan dengan misi pertama dalam RPJMD, yaitu mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah,” ujarnya. (G06)