Jakarta (Greeners) – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, mengajak semua pihak berperan dalam mengurangi risiko bencana. Menurutnya, pengurangan risiko bencana harus menjadi sebuah pergerakan masyarakat guna mengubah praktik pembangungan yang berpotensi menimbulkan bencana baru. Doni menyampaikan pesannya dalam webinar Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2020 sekaligus peringatan Hari Pengurangan Bencana Internasional, Selasa (13/10/2020).
Doni mereken pola pembangunan yang merusak lingkungan dan mengancam keberlanjutan pembangungan harus diganti dengan pembangunan yang peka terhadap risiko bencana. Untuk itu, lanjutnya, analisis risiko bencana harus menjadi dasar pembangunan di Indonesia.
“Berbagai aktivitas dan aksi yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia baik oleh pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, media massa, dan masyarakat menjadi bagian dan satu rangkaian penting dalam peringatan bulan Pengurangan Risiko Bencana 2020,” ucap Doni.
Perlu diketahui, sejak tahun 1989 Perserikatan Bangsa-bangsa menyerukan Hari Pengurangan Risiko Bencana Internasional setiap 13 Oktober. Hari ini diperingati sebagai cara mempromosikan budaya dan kesadaran global terhadap risiko pengurangan bencana. Termasuk mitigasi dan kesiapsiagaan pengurangan bencana.
Baca juga: UU Cipta Kerja Lelang Royalti 0 Persen Bagi Perusahaan Tambang
Hari Pengurangan Bencana 2020: Siap-siaga Hadapi Bencana Alam dan Non-alam
Lebih jauh, Doni mengingatkan masyarakat Indonesia untuk selalu waspada pada ancaman bencana. Terutama pada tahun ini di mana masyarakat menghadapi dua bencana sekaligus, bencana non-alam dan bencana alam.
Bencana non-alam yang Doni maksud adalah pandemi Covid-19. Dia menyebut Covid-19 telah menyerang lebih dari 300ribu warga Indonesia dengan angka kematian mendekati angka 12ribu. Menilik fakta ini, Doni meminta kepada semua pihak untuk tidak lagi menyebut Covid-19 sebagai rekayasa atau konspirasi.
Banjir Kampung Duri, Jakarta Barat (2/2/2018). Foto: Shutterstock.
“Ada 17 persen yang merasa tidak mungkin terpapar Covid-19. Ini tantangan berat untuk kita. Untuk menyampaikan pesan bahwa ancaman Covid-19 ada di sekitar kita,” jelasnya.
Doni pun tidak lupa mengimbau tentang keutamaan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas. Dia mengklaim beberapa provinsi mengalami kemajuan dalam menekan kasus Covid-19 berkat keterlibatan masyarakat. Di sisi lain, lanjutnya, pemerintah mendukung penanganan dengan sosialisasi dan pemerataan fasilitas penanganan seperti alat tes PCR (polymerase chain reaction).
Selain Covid-19, Doni meminta semua pihak bersiap dengan adanya ancaman bencana alam. Salah satunya, Doni menyebut fenomena La Nina atau curah hujan tinggi yang diprediksi berlangsung hingga Februari dan Maret 2021. Untuk itu, Doni meminta semua pihak mengikuti pemutakhiran informasi dan melakukan persiapan seperti membersihkan lingkungan dan menyiapkan penampungan.
Baca juga: Pakar Tawarkan Sagu sebagai Solusi Ketahanan Pangan
Mitigasi Bencana dan Komitmen Kepala Daerah sebagai Pengambil Keputusan
Pada kesempatan yang sama, Walikota Ambon, Richard Louhenapessy menjelaskan kesiapan Kota Ambon dalam menghadapi bencana. Baik bencana alam, bencana sosial maupun bencana non-alam pandemi Covid-19.
Richard pun mengingatkan urgensi komitmen kepala daerah dalam perannya sebagai pengambil keputusan, terutama dalam antisipasi dan mitigasi bencana. Richard menyebut, semua program yang datang, baik dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun masyarakat, bergantung pada komitmen dan kepedulian pemimpin daerah.
“Untuk itu, komitmen kepala daerah sebagai pengambil keputusan sangat mutlak diperlukan guna memudahkan koordinasi serta kebijakan alokasi dana penanggulangan bencana. Termasuk untuk penguatan kapasitas yang berjenjang bagi pelaku kebencanaan,” jelas Richard.
Menggema Richard, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo setuju akan pentingnya komitmen yang dibangun bersama semua elemen masyarakat guna menyalakan semangat mitigasi bencana.
Ganjar lalu bercerita tentang pengalamannya menghidupkan semangat gotong royong di Jawa Tengah dengan program Joko Tonggo. Ganjar mengklaim Joko Tonggo melibatkan semua elemen masyarakat seperti kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dasa wisma, kelompok tani, pendamping desa, penyuluh swadaya, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Taruna Siaga Bencana (Tagana), kader Posyandu, serta kelompok masyarakat lainnya.
Penulis: Muhammad Ma’rup
Editor: Ixora Devi
21 Apr 2024 
