Jakarta (Greeners) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tengah menyiapkan simulasi penanggulangan bencana prioritas nasional di lima provinsi. Simulasi ini akan dilaksanakan pada tahun 2024, guna meningkatkan pengetahuan pemerintah daerah mengenai penanggulangan bencana.

Melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana (Pusdiklat PB) simulasi bencana akan dilakukan di lima provinsi prioritas. Di antaranya Bali, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara.

“Sesuai dengan UU Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, kita harus mengubah paradigma penanggulangan bencana dari yang semula berifat responsif menjadi preventif aktif,” ujar Kepala Bidang Penyelenggara dari Pusdiklat BNPB, Apriyuanda Giant Bayu Perdana melalui keterangan tertulisnya, Kamis (18/1).

Bayu menambahkan, simulasi ini bertujuan untuk membangun sistem dan prosedur koordinasi dan komando yang lebih baik antar stakeholder terkait dalam penanggulangan bencana. Simulasi tersebut juga untuk menyiapkan bahan rekomendasi perbaikan rencana kontijensi maupun pembuatan SOP terkait penanganan darurat bencana di daerah.

“Pada simulasi ini, pemda dan masyarakat kami harapkan memahami dua metode standar pelatihan pada simulasi penanggulangan bencana 2024, yakni geladi ruang atau metode Table Top Exercise (TTX) dan geladi posko atau Command Post Exercise (CPX),” lanjut Bayu.

TTX adalah latihan berdasarkan metode diskusi. Latihan ini menggunakan scenario ancaman untuk menguji kemampuan unsur pimpinan dalam koordinasi dan pengambilan keputusan. Khususnya, terhadap kebijakan, strategis, prosedur dalam merespons ancaman bencana.

Sementara, CPX merupakan latihan yang melibatkan satu atau multipihak lembaga untuk menguji kapasitas. Latihan pun melibatkan berbagai fungsi oleh lembaga terkait. Hal ini, guna melatih kemampuan dan keterampilan unsur pimpinan serta staf komando penanganan darurat bencana.

Simulasi Diselenggarakan pada Mei–Juli 2024

Sementara itu, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan BNPB Kheriawan berpesan, simulasi penanggulangan bencana ini dapat terselenggara setidaknya dua kali dalam satu tahun. Hal ini supaya dapat memberi manfaat secara menyeluruh bagi seluruh komponen penanggulangan bencana.

Persiapan simulasi ini juga telah melibatkan perwakilan BPBD dari lima provinsi prioritas nasional. Pelaksanaan simulasi bersama para BPBD tersebut rencananya akan terselenggara pada bulan Mei hingga Juli 2024 mendatang.

“Saya berharap simulasi ini dapat meningkatkan kapasitas masyarakat yang tinggal di daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Sehingga, menyiapkan masing-masing individu agar bisa mengantisipasi potensi bencana yang dapat terjadi kapan pun dan di mana pun,” imbuh Kheriawan.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Indonesia harus memperkuat sistem peringatan dini dan literasi kebencanaan di masyarakat. Sebagai salah satu negara rawan bencana di dunia, hal ini sangat krusial dalam penanggulangan kebencanaan. Apalagi menurut pengamat hampir 60 % masyarakat tak tahu kalau ternyata hidup di wilayah rawan bencana.

Ketua Pusat Studi Kebencanaan Universitas Hasanuddin (Unhas) Adi Maulana menyatakan, dalam hal pengembangan sistem instrumen peringatan dini, pemerintah perlu bekerja sama dengan negara-negara yang telah memiliki instrumen sistem peringatan dini yang lebih maju.

Secara institusi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Indonesia sesuai UU No 24 Tahun 2007 Tentang Pembentukan BNPB masih tergolong lebih muda dibanding negara lain yang juga memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi.

“Dalam hal ini pemerintah Indonesia harus lebih terbuka dan harus bekerja sama dengan negara yang tingkat kerawanan bencana yang sama. Tapi lebih dulu dan canggih dalam hal alat peringatan dininya, misalnya negara Jepang,” katanya kepada Greeners, Kamis (24/2).

Indonesia terletak antara tiga pertemuan lempeng besar yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia dan lempeng Pasifik. Posisi Indonesia yang terletak di jalur khatulistiwa, yakni transisi antara kutub utara dan selatan juga berpotensi besar terhadap bencana hidrometeorologi.

Pemicu lainnya yaitu perubahan iklim yang ekstrem turut menyebabkan bencana seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan hingga angin puting beliung.

Adi tak memungkiri belakangan ini Indonesia justru kerap mengalami fenomena alam yang penyebabnya karena faktor perubahan iklim. Misalnya fenomena La Nina dan Madden Julian Oscillation yang melintas di wilayah Indonesia, sehingga memicu kondisi anomali curah hujan dan cuaca ekstrem.

Rawan Bencana, Masyarakat Perlu Peningkatan Literasi Kebencanaan

Banyaknya berbagai jenis potensi bencana di Indonesia perlu pemerintah sikapi serius. Ia menilai pemerintah Indonesia juga perlu memerhatikan literasi kebencanaan masyarakat Indonesia.

Menurutnya masih banyak masyarakat Indonesia yang tak tahu bahwa mereka hidup di daerah yang rawan bencana. “Meski sistem peringatan dini nantinya sudah berjalan optimal, tapi kalau masyarakat kurang bisa memanfaatkan atau menggunakannya maka percuma saja, tak akan maksimal,” paparnya.

Menurut Adi, sekitar 60 % masyarakat Indonesia tidak tahu bahwa mereka hidup di daerah yang rawan bencana.

“Peningkatan literasi diiringi dengan kesigapan pemberian early warning system (EWS) ke masyarakat akan membuat tingkat trust mereka ke pemerintah semakin tinggi. Sehingga kalau ada peringatan misalnya badai maka mereka akan membatasi aktivitas ke luar rumah,” imbuhnya.

Pernyataan Adi ini menanggapi arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait perlunya antisipasi terhadap perubahan iklim yang semakin mengerikan. Pengurangan risiko bencana dengan memastikan infrastruktur dan penyiagaan evakuasi dalam rangka penanggulangan bencana harus pemerintah lakukan.

“Karena kita tahu perubahan iklim dunia nanti arahnya akan semakin mengerikan. Semua negara sudah mengalami bencana yang sebelumnya tidak ada kemudian ada,” kata Jokowi dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana 2022 secara virtual di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (23/2).

Banjir salah satu bencana hidrometeorologi juga rentan melanda sebagian besar wilayah Indonesia. Foto: BNPB

Perkuat Infrastruktur Guna Pengurangan Risiko Bencana

Pengurangan risiko bencana, terutama tsunami bisa semua pihak lakukan dengan memastikan vegetasi sebagai penghambat ombak tsunami. Misalnya melalui memperbanyak penanaman mangrove, sipah, waru laut, ketapang dan kelapa di daerah pesisir, terutama yang memiliki potensi bencana tsunami.

Selain itu, Jokowi menyebut pentingnya penyiagaan jalur evakuasi serta memastikan instrumen-instrumen peringatan dini. Upgrade dan pengecekan instrumen berupa alat peringatan dini sangat penting. “Instrumen peringatan dini harus terus di-upgrade dan dicek secara rutin. Ini yang sering kita tidak disiplin di sini. Cek secara rutin,” tegasnya.

Peranan BNPB sebagai pilar utama penanganan bencana di Tanah Air harus optimal. Selain itu, Presiden Jokowi juga mengarahkan poin lainnya yakni terkait dengan kesiagaan, responsif dan adaptif yang harus menjadi bagian dari budaya kerja BNPB.

Selanjutnya pemerintah pusat dan daerah harus aktif dalam program pembangunan berorientasi tanggap bencana. Jokowi juga menyorot perlunya pembangunan sistem edukasi kebencanaan pada wilayah rawan bencana. Budaya sadar bencana harus dimulai sejak dini baik dari individu, keluarga, komunitas, sekolah hingga masyarakat.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengungkap pada tahun 2021 terjadi sebanyak 5.402 kejadian bencana dengan jumlah korban mencapai 728 jiwa. Adapun untuk total kerugian material mencapai lebih dari 150.000 rumah dan 4.400 fasilitas umum mengalami rusak berat.

Berdasarkan kajian risiko bencana, edukasi serta literasi kebencanaan, penyiapan sistem peringatan dini juga mendukung upaya kedaruratan dan evakuasi masyarakat.

“Keberadaan relawan sampai media seperti wartawan peduli bencana di tiap daerah telah mendukung upaya sosialisasi dan edukasi di tingkat masyarakat,” kata Suharyanto.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Indonesia merupakan negara yang rawan bencana. Pencegahan dan ketahanan terhadap bencana harus menjadi salah satu poin yang sangat penting untuk diutamakan. Semua pihak harus memberi perhatian khusus agar dampak dari bencana tidak meluas, termasuk peran warga yang esensial dalam penanganan bencana.  

Jakarta (Greeners) – Direktur Sistem Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Udrekh, mengatakan masyarakat memegang peranan penting dalam penanggulangan bencana.

Menurutnya, kesuksesan penanggulangan bencana terlihat dari partisipasi masyarakat. Peran pemerintah, sambungnya, lebih sedikit dan hanya bersifat mendampingi masyarakat.

“Kita berharap upaya turun menurun dari BNPB ke provinsi, kabupaten, dan masyarakat. Makin lama kita akan semakin bersifat mendampingi. Segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik sebab masyarakat sudah mulai tangguh dengan sistem yang berjalan dengan baik,” ujar Udrekh, dalam Diskusi Virtual: Partisipasi Masyarakat Dalam Mitigasi di Kawasan Potensi Bencana, Sabtu, (27/2/2021).

Mentawai Contoh Baik Penanggulangan Bencana

Udrekh menyebut Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat, sebagai salah satu contoh daerah yang siap dalam menghadapi bencana. Dia mengingat, pasca tsunami Mentawai (2010), masyarakat mulai berbenah. Kesigapan warga pun tampak pada 2016, saat terjadi gempa dengan potensi tsunami. Saat itu, lanjut Udrekh, masyarakat Mentawai secara sadar menuju bukit dan bertahan selama tiga hari.

Dia pun mengapresiasi repons masyarakat Mentawai yang tidak berhenti saat terjadi bencana. Sekitar 12 orang warga asli Mentawai menjadi fasilitator andal. Dengan mengantongi pemahaman budaya Mentawai, sambungnya, para fasilitator andal mengajari masyarakat lain terkait ketahanan bencana.

“Penanggulangan bencana di Mentawai itu sudah kesadaran sendiri. Jadi, proses pematangannya dapat,” jelasnya.

Pemerintah tengah membangun Sistem Nasional Penanggulangan Bencana. Foto: Shutterstock.

Udrekh menjelaskan pemerintah tengah membangun Sistem Nasional Penanggulangan Bencana. Sistem tersebut merangkum penanggulangan bencana mulai dari perspektif kebijakan, peraturan, perencanaan, penganggaran, kelembagaan, sumber daya, dan pelaksanaan.

Dia menambahkan literasi bencana bisa mendukung sistem tersebut. Literasi bencana terhadap masyarakat akan menambah peran pada proses pra bencana. Dengan begitu, masyarakat akan lebih siap, sehingga proses pencegahan akan semakin kuat.

“Kekuatan (penanggulangan bencana) itu perspektif sekarang adalah people centre atau berpusat ke masyarakat sendiri,” tuturnya.

Baca juga: KLHK Dorong Kelompok Tani untuk Maksimalkan Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu

Masyarakat yang Pernah Terdampak Bencana Lebih Partisipatif

Masih dalam acara yang sama, Divisi Advokasi dan Kebijakan, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Jawa Barat, Dadang Sudardja, menyebut partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana sangat beragam.

Dia menilai masyarakat di daerah yang pernah terdampak bencana lebih partisipatif. Penilaian tersebut merupakan hasil dari program pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat di tiga kabupaten Jawa Barat.

Dia mencontohkan warga di Kabupaten Tasikmalaya. Warga yang tinggal di wilayah selatan Jawa Barat tersebut, lanjut Dadang, sangat aktif mengikuti program pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat.

Selain itu, Dadang menilai warga di wilayah tersebut juga telah memiliki inisiatif untuk mengurangi risiko bencana secara mandiri. Meskipun demikian, lanjutnya, tidak dapat dinafikan kurangnya infrastruktur dalam penanganan bencana masih menjadi tantangan dalam upaya ini.

“Partisipasi tinggi dari mulai perencanaan, pelaksanaan, monitoring. Mayoritas mereka cukup tahu dan paham sebab beberapa kali diintervensi juga. Mereka menuntut perlunya daya dukung dan infrastruktur,” terang Dadang.

Di sisi lain, Dadang mendapati bahwa pada daerah yang belum terjadi bencana –termasuk daerah perkotaan– tingkat partisipasi masyarakatnya sedang dan cenderung rendah.

Salah satunya, lanjutnya, masyarakat di kawasan utara Bandung yang terancam dengan adanya sesar Lembang. Lebih jauh, Dadang mereken warga setempat bersikap ‘sensitif’ dalam menerima informasi terkait risiko bencana.

“Kalau kita salah menyampaikan akan diusir. Hasil dari ilmuan dan peneliti itu kadang tanpa memperhatikan aspek psikologi masyarakat. Menyiasatinya, sebagai fasilitator menjadikan tokoh-tokoh kunci di masyarakat sehingga mampu mendorong masyarakat lebih terlibat dalam praktik-praktik selanjutnya,” pungkasnya.

Penulis: Muhamad Ma’rup

Jakarta (Greeners) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memprediksi sekitar 41 juta jiwa masyarakat Indonesia hidup di wilayah rawan bencana longsor. Sebanyak 274 wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia berada di daerah bahaya sedang hingga tinggi dari ancaman bencana tanah longsor.

Menanggapi ancaman ini, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho meminta masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana agar mengenali lingkungan sekitarnya agar dapat melakukan antisipasi dini sebelum bencana longsor terjadi. Salah satunya, dengan tetap awas saat curah hujan berintensitas cukup tinggi.

Selain itu, apabila terjadi hujan besar, hendaknya masyarakat melakukan patroli pengecekan di sekitar atas-atas bukit untuk melihat apakah terjadi retakan-retakan pada tanah. Jika ada, lanjutnya, biasanya longsor akan berlanjut dan jika retakan semakin membesar, tentu masyarakat harus pindah untuk sementara dari lokasi tersebut.

“Seperti yang terjadi di Cilacap, Jawa Tengah. Di sana terjadi gerakan tanah yang sifatnya pelan, merayap dan cukup luas wilayahnya. Ini bisa diantisipasi lebih mudah dibanding longsoran yang sangat cepat,” jelasnya di Jakarta, Kamis (11/02).

Sutopo juga mengatakan kalau BNPB telah memasang 50 unit sistem peringatan dini rawan longsor hasil kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Badan Geologi. Pemasangan sistem tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi secara cepat tempat-tempat yang dinilai rawan longsor.

“Kita bukan hanya memasang alatnya, tapi juga melatih masyarakat; membuat kelompok-kelompok siaga bencana agar mampu melakukan antisipasi,” tambahnya.

Meski demikian, ia mengakui bahwa pemasangan 50 unit sistem peringatan dini masih belum mencukupi untuk seluruh wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, terangnya, langkah yang lebih baik dalam menangani atau mengantisipasi bencana adalah dengan penyusunan tata ruang sesuai dengan wilayah-wilayah rawan bencana.

“Kita kan sudah punya petanya, itu sudah ada dan di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa penyusunan tata ruang harus berazaskan peta rawan bencana,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meluncurkan catatan evaluasi bencana alam yang terjadi sepanjang tahun 2015 yang melanda Indonesia serta prediksi potensi bencana alam yang akan terjadi pada tahun 2016.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menyatakan bahwa peristiwa bencana alam yang terjadi sepanjang tahun 2015 mengalami penurunan 20 persen dibandingkan dengan apa yang terjadi sepanjang tahun 2014.

Berdasarkan data BNPB tahun 2015, terdapat 1.582 kejadian bencana yang menyebabkan 240 orang tewas, 1,18 juta orang mengungsi, 24.365 unit rumah rusak dengan rincian 4.977 rusak berat, 3.461 rusak sedang, dan 15.927 rusak ringan serta kerusakan pada fasilitas umum yang terjadi sebanyak 484 unit.

“Sepanjang tahun 2015, peristiwa bencana alam didominasi oleh banjir, tanah longsor dan puting beliung. Semuanya itu selain diakibatkan oleh kondisi alam, seperti pola hujan yang berubah-ubah, juga dipengaruhi bertambahnya jumlah penduduk dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bencana. Sedangkan bencana yang paling banyak menelan korban adalah longsor,” terangnya di Jakarta, Jumat (18/12).

Selain itu, ketiga bencana tersebut paling banyak terjadi di lima provinsi yang meliputi Jawa Tengah dengan 363 bencana, Jawa Timur 291 bencana, Jawa Barat 209 bencana, Sumatera Barat 93 bencana dan Aceh 85 bencana. Sedangkan untuk penyebaran per kabupaten, tertinggi terjadi di Bojonegoro (68 bencana), Cilacap (53), Sukabumi (42), Kota Sawahlunto (42) dan Temanggung (38).

“Kalau bencana terbesar yang terjadi pada 2015 itu adalah kebakaran hutan dan lahan. Dalam catatan BNPB, ada 24 orang tewas akibat kebakaran hutan, 600.000 jiwa menderita infeksi saluran pernapasan dan 2,61 juta hektar lahan terbakar. Kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan tahun ini pun mencapai Rp 221 triliun dan wilayah yang paling banyak mengalaminya adalah Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan Papua,” tambahnya.

Sumber: www.bnpb.go.id

Sedangkan untuk prediksi beberapa bencana alam yang akan terjadi pada tahun 2016, Sutopo memaparkan bahwa bencana hidrometerologi seperti banjir, longsor, dan puting beliung masih akan mendominasi selama 2016 dengan puncak bencana pada Januari hingga Februari 2016.

Wilayah yang paling berpotensi mengalami banjir, longsor, dan puting beliung adalah Pulau Jawa. Bencana tersebut terjadi akibat curah hujan yang tinggi sejak Januari 2016 nanti. BNPB memprediksi, terdapat 315 kabupaten/kota berada di daerah bahaya banjir. Dari wilayah tersebut, terdapat 63,7 juta jiwa yang berpotensi terdampak banjir.

Selain itu, 274 kabupaten/kota di Indonesia juga terancam bahaya longsor. Untuk mengantisipasi longsor, Sutopo menerangkan, BNPB membutuhkan ratusan sistem peringatan dini (early warning system). Namun, alat yang ada saat ini jumlahnya baru 50 unit.

“Untuk mengantisipasi hal tersebut, petugas BNPB telah memasang jaring yang terbuat dari sabut kelapa di tebing-tebing wilayah yang rawan longsor,” katanya.

Sementara untuk kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla), potensinya masih akan terjadi di Sumatera dan Kalimantan namun dengan skala yang lebih kecil. Karhutla sendiri diakui oleh Sutopo termasuk kasus terbesar yang terjadi pada 2015. Ia menyatakan sangat sulit untuk benar-benar menghilangkan hotspot atau titik panas di Indonesia. “Fenomena La Nina juga kemungkinan akan menguat di 2016,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Sesuai perkiraan yang pernah disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim hujan mulai berlangsung pada awal bulan November 2015. Intensitas hujan yang fluktuatif dan melanda sebagian wilayah Indonesia belakangan ini pun telah mengindikasikan bahwa musim akan berganti.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) sendiri telah menyatakan bahwa di sebagian wilayah Sumatera dan Kalimantan telah masuk musim penghujan. Sedangkan di wilayah lain, seperti sebagian pulau Jawa, diperkirakan awal musim penghujan akan dimulai pada akhir November hingga awal Desember 2015.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan bahwa pengaruh El Nino masih dirasakan cukup besar sebagai penyebab dari mundurnya musim penghujan. Selain itu, bergantinya musim ini pun, kata Sutopo, harus dipersiapkan dengan baik karena kecenderungan yang terjadi adalah setiap kali pergantian musim maka berganti pula jenis bencananya.

“Jika sebelumnya didera kekeringan dan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, bencana di musim penghujan juga akan berganti dengan banjir, longsor, dan puting beliung,” jelasnya, Jakarta, Senin (09/11).

Pemerintah provinsi dan daerah, menurutnya, sudah harus segera mengantisipasi wilayahnya menghadapi banjir dan longsor. Ada 64 juta jiwa masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah rawan yang berstatus sedang hingga tinggi dari ancaman banjir. Mereka tersebar di 315 kabupaten/kota. Sementara ada 41 juta jiwa masyarakat yang tinggal di daerah rawan sedang hingga tinggi dari ancaman longsor di 274 kabupaten/kota.

Untuk itu, lanjutnya, perlu segera dilakukan rapat koordinasi teknis guna antisipasi banjir dan longsor. BNPB dan BPBD juga perlu segera menyusun rencana kontinjensi menghadapi banjir longsor yang memuat kebijakan, strategi, peta bencana, komando, upaya, pengerahan sumber daya, dan lainnya. Rencana kontinjensi ini harus disepakati oleh semua pihak sehingga saat terjadi bencana dapat diaktivasi menjadi rencana operasi. Rencana kontinjensi akan memudahkan semua pihak melakukan upaya sesuai tupoksi masing-masing.

“Peringatan dini dari berbagai pihak seperti BMKG, PU Pera, Lapan dan lainnya perlu dicermati sehingga dapat memperoleh informasi yang update. Sosialisasi dan gladi juga harus diintensifkan. Karena pola banjir dan longsor umumnya berlangsung selama penghujan dan puncaknya dari Desember, Januari hingga Februari. Banjir dan longsor ini juga sesungguhnya adalah bencana yang dapat diantisipasi karena dapat diprediksi dan dikenali sehingga korban dapat dihindari,” pungkas Sutopo.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi pada tahun 2015 terasa sulit dalam pelaksanaannya. Kesalahan memprediksi dampak El Nino yang begitu besar dianggap menjadi salah satu sebabnya.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers di kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Rabu (28/10) lalu, menyatakan bahwa sebenarnya pemerintah tidak terlambat dalam menangani kebakaran hutan dan lahan. Hanya saja, katanya, pemerintah tidak mengetahui bahwa dampak El Nino ternyata jauh lebih parah dari yang telah diprediksikan.

“Dampak El Nino ini tidak terbayangkan oleh kami bisa sebegitu parahnya. Lebih parah dari El Nino tahun 1997,” kata Luhut, Jakarta, Kamis (29/10).

Mengenai jumlah titik api, Kepala BNPB Willem Rampangilei menyatakan, hingga saat ini, berdasarkan pantauan satelit Terra dan Aqua sebanyak 17 titik api tersebar di wilayah Sumatera dengan rincian di Sumatera Selatan 7 titik, Bengkulu 5 titik dan Lampung 5 titik. Lalu di Kalimantan 205 titik api dengan rincian di Kalimantan Tengah sebanyak 22 titik, Kalimantan Timur 178 titik, Kalimantan Selatan 4 titik dan Kalimantan Barat 1 titik.

“Untuk jarak pandang dan cuaca di Sumatera seperti Padang 800 meter dan hujan, Pekanbaru 1.500 meter dengan udara berkabut, Jambi 900 meter berasap, Palembang 1.500 meter berasap. Lalu Kalimantan, di Pontianak 3.000 meter berasap, Ketapang 400 meter berasap, Palangkaraya 500 meter berasap, Banjarmasin 5.000 meter berasap,” ujarnya.

Selanjutnya, lanjut Willem, indeks kualitas udara (PM10) rinciannya adalah di Sumatera antara lain Pekanbaru 95.20 sedang, Jambi 304.49 sangat tidak sehat, Palembang 276.90 sangat tidak sehat. Selanjutnya di Kalimantan seperti di Pontianak 106.39 sedang, Banjarbaru 85.85 sedang, 64.72 sedang dan Palangkaraya 348.82 berbahaya.

Willem juga menyatakan berdasarkan hasil pemantauan jumlah penderita Infeksi Saluran Pernapasan Atas atau ISPA mencapai 533.605 orang dengan rincian di Riau 90.465 orang (ISPA 75.749 orang, pnemonia 1.245 orang, asma 3499 orang, infeksi kulit 5.525 orang, infeksi mata 4.447 orang). Sementara itu, Jambi 129.229 orang, Sumatera Selatan 115.484 orang, Kalimantan Barat 43.477 orang, Kalimantan Tengah 56.921 orang dan Kalimantan Selatan 98,029 orang.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyerukan aksi pemboikotan penggunaan produk dari produsen yang terbukti terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi kepada Greeners menyatakan bahwa YLKI mendesak pemerintah untuk transparan terhadap pelaku pembakaran hutan, terutama terhadap korporasi dan menyebutkan produk-produk turunannya. Menurutnya, konsumen memiliki tanggungjawab moral untuk tidak mengonsumsi produk dari produsen yang proses produksinya melakukan perusakan lingkungan.

“Aksi boikot ini, jika dilakukan secara masif akan menjadi instrumen efektif untuk melakukan hukuman sosial bagi produsen yang nakal dan melakukan kerusakan lingkungan,” terang Tulus, Jakarta, Senin (26/10).

Selain itu, Tulus juga mengumumkan kalau YLKI telah membuka posko bantuan Bencana Asap, dengan mengajak masyarakat untuk menyalurkan bantuannya melalui jaringan YLKI. Bantuan bisa berupa natura, seperti masker, obat-obatan, makanan dan natura lainnya.

Bantuan berupa natura dapat dikirimkan ke kantor/Posko YLKI, Jl. Pancoran Barat VII No. 1 Duren Tiga, Jaksel, telp 0217971378, 0217981858, faks 0217981038. Atau silakan menghubungi Sdr. AGUS SUYATNO, Koordinator Posko YLKI, 0818 0828 6535. Sedangkan bantuan berupa uang atau donasi, silakan ditransfer ke account YLKI: Bank BCA Cab. Pasar Minggu, 035-3-80546-8 a/n YLKI II.

“Bantuan berupa natura bisa juga dikirim via mitra YLKI di Banjamasin Kalsel, via YLK Kalsel, Jl. Brigjen Katamso lantai 2 nomor 17-25, atau hubungi Sdr. Yusrin 0823 5897 4545,” tambahnya.

Sebagai informasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebelumnya telah mengatakan bahwa bencana asap akibat hutan yang terbakar dan dibakar masih terus meluas, korban pun makin berjatuhan. Minimal 10 orang telah meninggal dunia menjadi korban dan tidak kurang dari 500 ribuan orang terkena ISPA.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Memasuki musim penghujan pada bulan Oktober ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyiapkan langkah-langkah khusus untuk mengantisipasi ancaman bencana. Kepala BNPB, Willem Rampangilei memprediksikan ada tiga ancaman bencana yang akan dihadapi oleh masyarakat pada musim penghujan. Tiga ancaman bencana tersebut adalah banjir, puting beliung dan tanah longsor. Meski demikian, “Kita telah siapkan semua itu,” ujar Willem saat dihubungi Greeners via telepon, Sabtu (10/10).

Menurut Willem, ada empat langkah antisipasi yang dilakukan oleh BNPB untuk mengantisipasi ancaman bencana. Keempat langkah tersebut adalah adalah early warning, peringatan kepada masyarakat, koordinasi dengan pemerintah daerah dan mempersiapkan alat-alat evakuasi bencana.

Dari semua langkah antisipasi di atas, Willem menyatakan bahwa early warning atau peringatan dini merupakan langkah terpenting untuk mengantisipasi potensi bencana. Willem menyebut tingginya tingkat degradasi lingkungan di banyak daerah menjadi faktor yang membuat potensi bencana meningkat secara signifikan. Hal ini membuat sistem peringatan dini sangat mutlak dibutuhkan.

“Early warning paling penting karena drainase dan tata ruang kota yang buruk membuat potensi bencana jadi tinggi,” jelasnya.

Mengenai daerah yang memiliki potensi bencana banjir, Willem menyebutkan ada tiga daerah yang memiliki potensi bencana di Pulau Jawa, yaitu pantura, daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo yang mengaliri Wonogiri sampai Gresik, dan Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, Aceh, Roka Hilir (Riau) dan Luwuk yang berada di Sulawesi Selatan juga merupakan daerah dengan potensi bencana banjir.

Untuk bencana puting beliung, Willem mengatakan bahwa daerah yang berada di lintang yang tinggi sebagai daerah yang paling berpotensi terserang bencana alam tersebut. Namun, lanjutnya, saat ini bukan tidak mungkin puting beliung merambah ke daerah yang berada di selatan equator.”Beberapa tahun lalu, DKI pernah mengalami puting beliung kan?” sebut Willem.

Sementara itu, Ketua Forum Relawan Bencana Alam Jakarta (FRBAJ), Heru Supriyatno, menyatakan bahwa pihaknya telah membentuk pusat komando lapangan (PUSKOMDAL) di seluruh wilayah Jakarta. Pembentukan PUSKOMDAL ini sebagai antisipasi bencana banjir di Jakarta. Ia juga menyatakan sedang mengkaji pembentukan tim dan posko yang nantinya akan di sebar ke seluruh wilayah Jakarta. “Mungkin nanti di bulan November,” pungkasnya.

Terkait prediksi musim hujan tahun ini, Kepala Bidang Informasi Iklim dan Cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Evi Lutfiati menyatakan bahwa musim hujan akan memasuki sebagian besar daerah di Indonesia pada bulan November mendatang.

Hujan yang terjadi di beberapa daerah beberapa hari lalu, menurutnya, belum dapat dikatakan sebagai indikasi masuknya musim hujan. “Kalau peralihan iya, tapi musim hujan belum,” jelas Evi.

Evi mengatakan bahwa curah hujan pada bulan Oktober masih di bawah angka rata-rata curah hujan minimal. Menurutnya, suatu daerah dapat dikatakan telah memasuki musim hujan jika rata-rata curah hujannya mencapai 55 mm per sepuluh hari.

Meski demikian, Evi mengakui beberapa daerah di Indonesia telah memasuki musim hujan, khususnya daerah yang berada di daerah Utara equator. Bahkan, daerah seperti Aceh dan Sumatera Utara telah memasuki musim hujan sejak bulan Agustus. Beberapa daerah seperti Jawa Barat bagian Selatan, Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan disebutnya akan memasuki musim hujan pada pertengahan Oktober. “Daerah lain paling banyak di bulan November,” imbuhnya.

Penulis: TW/G37

Jakarta (Greeners) – Kebakaran hutan yang melanda enam provinsi di Indonesia telah mengakibatkan puluhan ribu orang terserang penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA). Demikian disampaikan oleh Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan, dr. Achmad Yurianto pada Selasa (15/9) di Jakarta.

Achmad menyatakan bahwa terdapat sekitar 26.536 orang yang terserang penyakit ISPA. Jumlah tersebut tersebar dalam enam provinsi yang menjadi area kebakaran hutan. Enam provinsi tersebut adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimatan Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

“Kecenderungan ini akan kita waspadai betul dalam dua minggu ke depan,” ungkapnya.

Achmad juga menyatakan bahwa jumlah tersebut cenderung akan meningkat jika angka partikulat menurun. Oleh karenanya, pihaknya telah menyiapkan langkah pencegahan untuk meminimalisir jumlah pengidap ISPA akibat kebakaran hutan, salah satunya dengan meningkatkan pengadaan masker. Pihaknya pun telah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulanan Bencana (BNPB) terkait pengadaan masker.

“Persediaan masker masih kurang, akan kita bagikan 1,5 juta masker tambahan,” ungkap Achmad.

Sementara itu, Kepala BNPB, Willem Rampangilei, menyatakan bahwa tidak semua orang yang mengidap ISPA akibat kebakaran hutan diperiksa sekaligus. Ia menjelaskan bahwa banyaknya area kebakaran yang tersebar di enam provinsi sekaligus membuat sumber daya BNPB terbagi-bagi. “Anak-anak, perempuan dan orang tua akan kita prioritaskan,” ujar Willem.

Ia menambahkan keberadaan El Nino akan berdampak sampai dua bulan ke depan. Oleh karenanya, ia mengkhawatirkan efektifitas dari upaya pemadaman kebakaran karena keringnya lahan gambut akibat rendahnya curah hujan.

Kejahatan Besar

Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan, menyatakan bahwa kebakaran hutan yang diduga dilakukan oleh beberapa korporasi ini adalah suatu kejahatan besar. “Ini adalah kejahatan besar karena ribuan orang sakit karenanya (kebakaran hutan),” ungkap Luhut.

Luhut menambahkan bahwa pemerintah telah menaburkan 120 ton garam ke udara untuk awan dan hujan buatan. Garam tersebut akan bergerak ke daerah Jambi dan Sumatera Selatan hingga menyasar ke Pulau Kalimantan. Hal ini sebagai antisipasi terhadap fenomena El Nino yang diprediksi masih akan berlanjut hingga 1-2 bulan ke depan. Oleh karenanya, Luhut pun meminta kepada instansi terkait agar mengawasi pergerakan garam tersebut.

“Saya minta kepala BNPB memantau. Kalau perlu, pantau sampai Merauke,” ujarnya.

Berdasarkan pemantauan, Luhut mengungkapkan bahwa Indonesia masih akan mengalami darurat asap dan kebakaran hutan dalam 1-2 bulan ke depan. Oleh karenanya, ia meminta semua pihak untuk bersama-sama menyelesaikan masalah ini agar kebakaran hutan tidak lagi terulang. Kepada para kepala daerah pun, ia meminta agar tidak saling menyalahkan serta saling berkoordinasi dan bekerja sama satu sama lain.

“Kebakaran hutan itu masalah serius, oleh karena itu kita harus padu dan kompak untuk menyelesaikan masalah ini. Tidak perlu saling menyalahkan,” tegas Luhut.

Berdasarkan dari pernyataan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, pemerintah telah mengerahkan 17 heli, 4 water bombing air tractor dan 22 pesawat modifikasi untuk memadamkan hutan yang masih terbakar. Selain itu, dikerahkan pula 2.209 personel TNI untuk membantu menangani kebakaran hutan di Sumatera Selatan dan Riau.

Penulis: TW

Jakarta (Greeners) – Dampak El Nino yang melanda Indonesia disebut oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sebagai pemicu utama kasus kebakaran hutan dan lahan di Tanah Air.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan, berdasarkan hasil pantauan Satelit Modis (Terra Aqua) yang dilakukan oleh BMKG pada Rabu, 26 Agustus 2015 lalu, di Kalimantan Tengah tercatat sebanyak 523 titik api, Kalimantan Barat 161 titik api, Sumatera Selatan 155 titik api, Kalimantan Selatan 80 titik api, Kalimantan Timur 70 titik api, Jambi 69 titik api, Bangka Belitung 10 titik api, dan empat titik api di Riau.

Mengutip dari keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNP, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, BNPB dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi masih terus melakukan operasi hujan buatan di empat wilayah secara serempak dengan posko di Pekanbaru, Palembang, Pontianak, dan Jakarta. Hujan buatan di Riau, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat diprioritaskan untuk pemadaman kebakaran, sedangkan di Jakarta untuk kekeringan.

Kondisi terkini, lanjut Sutopo, asap sepanjang hari masih menutupi beberapa daerah. Jarak pandang di Pekanbaru hanya 2 kilometer, Pelalawan 1 km, Rengat 5 km, Jambi 900 meter. Selain itu, asap yang berada di Riau sebagian besar juga berasal dari asap kiriman yang datang dari Jambi dan Sumatera Selatan. Sementara itu kebakaran hutan di Gunung Slamet dan Gunung Lawu, hingga saat ini pun masih belum dapat dipadamkan.

“Untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan, maka pemadaman dilakukan oleh sub-satuan tugas darat, udara, dan penegakan hukum. Sedangkan untuk pemadaman di darat dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, MPA, dan masyarakat,” tuturnya, Jakarta, Jumat (28/08).

Untuk mengatasi kebakaran, katanya lagi, pemadaman dilakukan oleh empat pesawat terbang yang dikerahkan untuk menebarkan ratusan garam ke dalam awan-awan potensial yang rencananya dilakukan hingga November 2015 nanti.

Selain itu, BNPB juga mengerahkan delapan helikopter pengebom air di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah karena asap menyebar bukan hanya di wilayah Jambi, tapi juga ke Riau dan Kepulauan Riau.

“Provinsi Jambi masih belum ada permintaan untuk bantuan hujan buatan dan water bombing kepada BNPB sehingga kebakaran hutan dan lahan masih terus meluas. Padahal, upaya pencegahan akan jauh lebih efektif dibandingkan dengan pemadaman, karena sesungguhnya kebakaran bisa dicegah,” katanya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan bahwa longsor yang terjadi di Kampung Cibitung RW 15, Desa Margamukti, Kecamatan Pangalengan, Bandung, Jawa Barat disebabkan oleh kemiringan lereng yang terjal dan tanah pelapukan breksi vulkanik yang cukup tebal. Tanah tersebut longsor dan menimbun pipa panas bumi di Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Pengalengan yang dioperasikan oleh Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Limited. Timbunan itu membuat uap panas terkurung dan meningkatkan tekanan sehingga akhirnya meledak.

Kepala Pusat Data Informasi, dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho saat dihubungi oleh Greners menyampaikan kalau gejala longsor ini sebenarnya sudah terdeteksi oleh Tim Gerakan Tanah, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi pada 2 Mei 2015 lalu. Mereka telah melakukan pemeriksaan lapangan atas permintaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung yang hasilnya menyatakan ada kemiringan lereng terjal dan tanah pelapukan breksi vulkanik cukup tebal.

“Dari hasil yang terdeteksi itu, terlihat ada retakan tanah sedalam 2,5 meter dan sepanjang 500 meter,” ujar Sutopo, Jakarta, Kamis (07/05).

Ia juga mengatakan bahwa BNPB akhirnya memberikan rekomendasi kepada pengelola proyek geothermal Star Energy untuk memindahkan jalur pipa mereka karena gerakan tanah masih terus berlangsung. Ditambah, kejadian longsor seringkali sulit untuk diprediksi.

“Selain itu, kami juga meminta kepada BPBD untuk melakukan evakuasi penduduk kampung mengingat hujan di daerah tersebut masih terus akan turun,” tambahnya.

Sutopo juga menjabarkan korban tewas hingga pagi ini ada empat orang yang telah ditemukan. Mereka adalah Iran, laki-laki berusia 55 tahun; Dating, perempuan berusia 60 tahun; Pardi, laki-laki berusia 70; dan Naela, perempuan berusia 1,5 tahun. Kemudian, untuk korban luka berat berjumlah 1 orang atas nama Rukman dan telah dirawat di RS Al Iksan, sedangkan 8 orang lainnya mengalami luka ringan dan sudah kembali ke rumah masing-masing.

Di sisi lain, Presiden Direktur Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd, Rudy Suparman, melalui keterangan tertulisnya menyatakan bahwa tanah longsor menyebabkan pipa gas yang berada di kawasan tersebut meledak.

Menurutnya, tanah longsor tersebut terjadi akibat penggundulan hutan yang masif dan tingginya curah hujan di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Tanah longsor itu menimbun pipa saluran geothermal milik Star Energy Geothermal hingga rusak dan memutus pipa produksi perusahaan. Uap pada pipa yang terputus menimbulkan ledakan sehingga power plant Star Energy berhenti beroperasi.

Sebagai informasi, pada Selasa (05/05) kemarin, sekitar pukul 14.30 di Dusun Cibitung (Gunung Bedil) Desa Margamukti, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, telah terjadi longsor yang menghantam pipa panas bumi milik PT Star Energy dan mengakibatkan ledakan.

Evakuasi korban dilakukan oleh tim gabungan dari BPBD Kabupaten Bandung, BPBD Jawa Barat, Basarnas, TNI, Polri, relawan, masyarakat dan OPD terkait lainnya di Kabupaten Bandung. Disediakan dua alat berat untuk mencari korban yang difokuskan pada 8 rumah yang tertimbun tanah.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melansir bahwa setidaknya ada lima gunung api aktif berstatus siaga dari 127 gunung api aktif yang ada di Indonesia. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan, kelima gunung api aktif yang berstatus siaga tersebut meningkat aktivitasnya hingga mencapai level tiga.

Sutopo juga menjelaskan bahwa ada lima belas gunung yang berstatus waspada atau level dua. Oleh karena itu, BNPB meminta kepada masyarakat untuk siap siaga agar upaya mitigasi bencana bisa berjalan dengan baik.

“Ada lima gunung yang statusnya siaga. Lima gunung tersebut adalah Gunung Soputan, Gamalama, Sinabung, Karangetang dan Lokon,” jelasnya, Jakarta, Senin (23/03).

Sementara itu, lanjutnya, Gunung Soputan telah dinaikkan statusnya menjadi Siaga oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi sejak 26 Desember 2014 dan masih berlaku hingga saat ini.

“Gunung Soputan umumnya bersifat eksplosif dengan pusat aktivitas di puncak,” kata Sutopo.

Sutopo menjelaskan bahwa ancaman bahaya letusan Gunung Soputan bagi penduduk cenderung relatif kecil karena pemukiman dan aktivitas penduduk yang terdekat dari gunung tersebut berjarak delapan kilometer dari puncak.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyatakan bahwa saat ini Ibu Kota Jakarta telah dikepung banjir di beberapa wilayah secara merata dengan ketinggian air yang terus meningkat.

Kepala Pusat Humas Data dan Informasi BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, menjelaskan, hingga pukul 12.00 WIB ketinggian air di Pintu Air Karet terukur setinggi 630 sentimeter yang artinya telah masuk siaga I. Selain itu, pintu air di beberapa aliran sungai juga bergerak naik, seperti ketinggian air di Pintu Air Katulampa yang naik menjadi 80 sentimeter (Siaga III) pada pukul 12.00 WIB. Pintu Air Manggarai naik menjadi 800 sentimeter (Siaga III) pada pukul 11.00 WIB dan 825 sentimeter (Siaga III) pada pukul 12.00 WIB.

“Muka air pada Pintu Air Pasar Ikan sudah setinggi 208 sentimeter (Siaga II), sedangkan Pintu Air Pluit naik menjadi 30 sentimeter,” jelasnya, Jakarta, Senin (09/02) siang.

Sejumlah rumah di kawasan Tendean, Jakarta Selatan terkena banjir, Senin (09/02). Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Banjir Jakarta ini, tambah Sutopo, bukan saja disebabkan oleh luapan sungai, tapi juga buruknya drainase perkotaan dan tata ruang yang tak terkendali sehingga menyebabkan banjir semakin sulit untuk ditangani.

Sementara itu, beberapa wilayah lain di Jakarta Timur dan Selatan, juga terpantau telah mengalami peninggian air hingga mencapai satu meter. Seperti yang terjadi di Kelurahan Cipinang Indah, Kalimalang Jakarta Timur. Berdasarkan pantauan Greeners, hingga pukul 16.45 WIB, setidaknya ada tiga Rukun Warga yang terkena banjir.

Di lain tempat, Sugi, Ketua RT 9/RW 2 Komplek Polri, Pondok Arya, Kelurahan Pela Mampang, Tendean, Jakarta, Selatan menyatakan bahwa air yang mulai meninggi sejak pukul sembilan pagi, kini telah mencapai hampir satu meter.

“Ada lebih dari seratus rumah yang terisolasi akibat akses yang terkena banjir di sini,” jelasnya.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan sebanyak 2.443 jiwa yang terdiri dari 795 kepala keluarga pengungsi erupsi Gunung Sinabung membutuhkan bantuan di bidang pertanian. Hal ini dikarenakan lapisan abu vulkanik setebal 5-10 sentimeter telah menutupi lahan pertanian mereka sehingga sulit untuk diolah kembali.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho melalui keterangan tertulisnya mengatakan kalau sebenarnya para pengungsi yang berasal dari Desa Sigarang-garang dan Desa Sukanalu yang mengungsi sejak September 2013, sudah diperbolehkan pulang sejak 13 April 2014 lalu setelah kedua desa tersebut dinyatakan aman oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

Bahkan, menurutnya, rumah hunian milik warga yang terkena erupsi juga sudah diperbaiki oleh pemerintah. Namun, pengungsi masih tetap memilih untuk tinggal di pengungsian yang tersebar di tujuh titik pengungsian karena masih takut akan erupsi Sinabung susulan.

“Kita juga mengharapkan Kementerian Pertanian mau memberikan bantuan terkait masalah pertanian, termasuk pengolahan lahan, bantuan bibit dan lainnya,” kata Sutopo, Jakarta, Rabu (14/01).

Beberapa warga, terangnya, telah mencoba membongkar lapisan abu vulkanik dengan traktor kemudian menamaminya dengan kentang, jagung, kol dan lainnya, tetapi tanaman tersebut malah mati karena saat hujan turun, abu vulkanik menyatu kembali dan membatu sehingga tanah menjadi keras.

BNPB sendiri, lanjutnya, telah meminta kepada Pemerintah Kabupaten Karo dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menyampaikan usulan dan kebutuhan penanganan masalah itu. Disamping itu, BNPB juga masih terus akan memberikan pendampingan teknis, pendanaan, logistik peralatan, administrasi dan penanganan darurat di Sinabung.

Sebagai informasi, aktivitas Gunung Sinabung hingga saat ini masih berada pada level Siaga (level III). Pada Selasa, 13 Januari 2015 kemarin, telah terjadi guguran 159 kali dan 13 kali awan panas guguran dengan jarak sejauh 3.500 meter ke selatan dan tinggi kolom abu 1.500 meter. Guguran lava pijar sejauh 1.500 meter ke selatan dengan arah angin ke timur-tenggara.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Hingga hari ketiga, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali menemukan 17 korban tewas akibat musibah longsor yang terjadi di Banjarnegara, Jawa Tengah saat melakukan proses evakuasi Senin (15/12) kemarin. Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan, dengan ditemukannya 17 korban tambahan tersebut, maka data korban tewas yang berhasil ditemukan menjadi 56 jiwa.

“Data 17 korban tewas tersebut berhasil dihimpun berdasarkan dari laporan tim hingga pukul 18.30 WIB yang terdiri atas 4 anak, 12 dewasa, dan 1 lainnya belum teridentifikasi,” terang Sutopo melalui pesan singkatnya kepada Greeners, Jakarta, Selasa (16/12).

Selain itu, Sutopo juga menjelaskan bahwa korban yang berhasil dievakuasi tersebut telah dikebumikan oleh keluarganya masing-masing. Sedangkan untuk keenam korban lainnya masih menunggu hasil identifikasi dari Indonesia Automatic Finger Print Indentification System (INAFIS) Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.

Menurut rencana, tambahnya, proses evakuasi akan kembali dilanjutkan hari ini (Selasa, 16/12), dengan melibatkan 2.000 personel gabungan yang juga akan membersihkan ruas jalan Banjarnegara-Pekalongan yang tertutup material longsoran tanah dengan menggunakan peralatan berat.

Sebagai informasi, sebelumnya, tim gabungan terpaksa menghentikan proses evakuasi pada hari Senin (15/12) akibat hujan yang terus mengguyur wilayah longsor sejak sore hari.

Musibah longsor yang terjadi pada Jumat sore lalu di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, JawaTengah tersebut menimbun sedikitnya 35 rumah warga, 1 masjid, dan saluran sungai sepanjang 1kilometer. Peristiwa itu juga merusak sawah seluas 8 hektare dan 5 hektare kebun palawija. Selain itu, 5 ekor sapi, 30 ekor kambing, serta 500 ekor ayam dan itik mati tertimbun longsoran tanah.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 1.863 kepala keluarga atau 6.892 jiwa harus mengungsi akibat bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh sejak Sabtu (01/11/2014). Di Kabupaten Aceh Jaya sendiri banjir merendam Kecamatan Jaya, Kecamatan Indra Jaya, Kecamatan Sampoiniet, Kecamatan Setia Bakti, dan Kecamatan Darul Hikmah.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan, selain membuat ratusan orang mengungsi, banjir dan longsor tersebut juga mengakibatkan kerugian materil di banyak tempat. Seperti di Kabupaten Aceh Besar, lebih kurang 1.000 rumah terendam banjir, begitu pula di Kabupaten Aceh Jaya, banjir merendam sebanyak 1.863 rumah.

“6.642 unit rumah di Nagan Raya juga terendam dengan ketinggian 75 sampai 250 sentimeter dan akses jalan ke Kota Banda Aceh terputus total. Kerugiannya luar biasa, ” ungkap Sutopo kepada Greeners, Jakarta, Selasa (04/11).

Di lain tempat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Ramadhana Lubis, mengungkapkan kalau saat ini Pemerintah Provinsi Aceh telah mengirimkan bantuan kepada para korban banjir dan longsor yang melanda Aceh tersebut.

Ia mengatakan kalau upaya pembersihan material batu dan tanah yang menutupi jalan tengah dilakukan mengingat aksen jalan baru bisa dilalui pada hari ini. Salah satunya, tambah Ramadhana, seperti jalan di km 36 Gunung Paro yang masih belum bisa menembus ibu kota Kecamatan Lhoong.

“Hari ini kan jalan baru bisa dilewati, pemerintah dan dari banyak pihak juga sudah memberikan bantuan,” tambahnya.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) juga merilis peringatakan kepada masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan besar hingga beberapa hari mendatang terutama wilayah pesisir barat Aceh dan bagian selatan Aceh.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memaparkan, berdasarkan pantauan dari satelit Modis hingga hari ini, Selasa, 7 Oktober 2014, hanya titik api di wilayah Sumatera Selatan yang berkurang, dari sebelumnya 127 titik api menjadi 102 titik api atau hotspot.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan, tim gabungan dari TNI, Polri, BNPB, BPBD, Manggala Agni, masih akan terus melakukan upaya pemadaman titik api kebakaran hutan dan lahan (karlahut) yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.

Berdasarkan pantauan satelit Modis, terang Sutopo, tercatat hotspot di Kalimantan Tengah (Kalteng) sebanyak 649, Kalimantan Barat (Kalbar) 128, Kalimantan Selatan (Kalsel) 202, Kalimantan Timur (Kaltim) 101, Riau 15, dan Lampung 10 titik api.

“Sedangkan untuk di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) pada hari Selasa ini sebanyak 102 titik api,” ujar Sutopo saat dikonfirmasi oleh Greeners, Jakarta, Selasa (07/10).

Kondisi ini, lanjut Sutopo, dikarenakan pembakaran hutan yang masih terus terjadi dan menyebabkan kualitas udara menurun. Saat ini, konsentrasi partikulat PM10 pada pukul 08.00 WIB terhitung di Palembang 543, Banjarmasin 157, dan Pontinak 169.

“Itu artinya kualitas udara sudah tidak sehat, bahkan di Palembang sudah sangat tidak sehat,” katanya.

Lebih lanjut Sutopo menjelaskan, di Kalimantan Tengah sendiri terdapat 649 hotspot yang tersebar di Kotawaringin Barat 14, Kotawaringin Timur 110, Kapuas 124, Barito Selatan 25, Sukamara 34, Lamandau 14, Seruyan 48, Katingan 79, Pulang Pisau 134, Gunung Mas 9, Murung Raya 23, dan Palangka Raya 35.

Di Kalsel hotspot ada di Tanah Laut 17, Kota Baru 24, Banjar 24, Barito Kuala 51, Tapin 40, Hulu Sungai Selatan 16, Hulu Sungai Tengah 5, Hulu Sungai Utara 3, Tabalong 2, dan Tanah Bumbu 20.

Menurut Sutopo, saat ini BNPB telah mengerahkan 2.200 personil TNI dan 1.050 personil Polri untuk membantu BPBD, Manggala Agni, dan lainnya untuk pemadaman di darat. Sementara, untuk satgas udara BNPB bersama BPBD, saat ini masih melakukan water bombing dari udara dan modifikasi cuaca di Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, dan Kalteng.

“Sekarang satu helikopter telah dipindah dari Riau ke Sumsel dan sedang dipakai untuk ulang tahun TNI, setelah itu akan digunakan lagi untuk water bombing atau modifikasi cuaca di Sumsel,” jelasnya.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Gunung Sinabung yang terletak di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, masih terus mengeluarkan awan panas dalam sebulan terakhir. Kemarin, Minggu (05/10), lontaran awan panas terjauh hingga mencapai 4.500 meter atau 4,5 kilometer ke arah selatan.

Berdasarkan laporan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), gunung dengan tinggi 2.645 meter di atas permukaan laut itu telah mengalami beberapa kali erupsi sehari kemarin.

Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho mengungkapkan, erupsi pertama terjadi pada pukul 01.46 WIB. Sinabung mengeluarkan awan panas guguran dari puncak dengan jarak luncur sejauh 4.500 meter ke arah Selatan disertai embusan abu vulkanik setinggi 2.000 meter dengan lama erupsi 263 detik.

“Yang kedua terjadi pukul 06.38 WIB dengan jarak luncuran awan panas hanya 2.500 meter,” terang Sutopo, Jakarta, Senin (06/10).

Selanjutnya, erupsi yang ketiga terjadi pukul 07.36 WIB selama 158 detik disertai dengan guguran awan panas sejauh 3.000 meter, dan pukul 07.53 WIB Sinabung kembali mengeluarkan awan panas sejauh 4.500 meter dengan embusan abu vulkanik setinggi 3.000 meter dan lama erupsi 229 detik.

Walaupun aktivitas Gunung Sinabung meningkat, Sutopo menyatakan status bahayanya masih tetap Siaga di level III. Menurutnya, tingkat erupsi yang terjadi di Sinabung masih dalam kondisi aman dan statusnya pun belum perlu ditingkatkan.

“Hingga saat ini, tidak ada penambahan pengungsi akibat erupsi Gunung Sinabung. Kondisi masyarakatnya masih normal kok,” jelasnya.

Sebagai informasi, sebelum meletus pada tanggal 29 Agustus 2010 lalu, Gunung Sinabung dikenal tidak aktif selama 400 tahun. Namun, semenjak letusan di akhir Agustus itu, gunung ini akhirnya terus meletus beberapa kali.

Sejauh ini tercatat 17 orang tewas akibat dampak letusannya. Data BNPB menyebutkan, di awal letusan Gunung Sinabung, pemerintah harus mengungsikan sekitar 20.000 penduduk yang tinggal di sekitar Gunung Sinabung di Kabupaten Karo dan Langkat, Sumatera Utara.

Sejumlah laporan menyebutkan, saat ini pengungsi yang bertahan di lokasi pengungsian tersisa sekitar 1.500 orang, sementara lainnya memilih mengungsi ke tempat lainnnya yang dianggap aman.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Banyaknya permintaan dari pemerintah daerah kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memberikan hujan buatan kepada wilayah-wilayah yang mengalami kekeringan membuat BNPB angkat bicara.

Kepala Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, menjelaskan bahwa banyak daerah yang meminta hujan buatan, namun keterbatasan pesawat yang dimiliki masih belum mampu memenuhi banyaknya permintaan tersebut.

Sutopo mengatakan, bahwa untuk membuat hujan buatan bukanlah hal yang sederhana. Ada beberapa syarat yang harus dilakukan untuk membuat hujan buatan. Terlebih jika kondisi alamnya tidak mendukung.

“Kita cuma punya satu pesawat hercules, sedangkan wilayah yang meminta hujan buatan terpencar-pencar, ini bukan hal mudah,” ujar Sutopo, Jakarta, Senin (29/09).

Selain ketersediaan pesawat yang minim, Sutopo juga menuturkan bahwa wilayah yang akan diberikan hujan buatan harus memiliki waduk yang cukup besar agar bisa menampung hujan buatan tersebut dan mengalirkannya ke tanah-tanah yang mengalami kekeringan.

“Percuma kalau hanya disiramkan langsung ke tanah-tanah, itu tidak akan berpengaruh,” tambahnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Wali Kota Tangerang, Arief R. Wismansyah, mendesak pemerintah pusat melakukan langkah-langkah agar masalah air bisa ditangani. Arief meminta kepada pemerintah pusat untuk memberikan hujan buatan agar masalah kekeringan yang melanda sungai Cisadane bisa teratasi.

Di lain tempat, Pemprov Jambi juga telah melayangkan surat kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk membuat hujan buatan mengingat semakin pekatnya kabut asap di sejumlah kabupaten/kota di Jambi.

(G09)