Presiden Perintahkan BNPB Pasang Sistem Peringatan Dini Bencana

Reading time: 1 menit
Ilustrasi: Ist.

Jakarta (Greeners) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan bahwa Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, telah memerintahkan BNPB untuk memasang sistem peringatan dini di beberapa titik rawan longsor, khususnya di Banjarnegara. Pernyataan ini dikeluarkan Presiden saat menggelar sidang kabinet di Istana Negara, Rabu (17/12) kemarin.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan, bahwa pemasangan sistem peringatan dini tersebut harus diikuti dengan sosialisasi dan pendidikan bencana sebagai upaya antisipasi masyarakat terhadap bencana alam yang akan terjadi.

“Nantinya dana pemasangan sistem tersebut akan berasal dari anggaran yang berasal dari dana siap pakai yang ada di BNPB,” ujar Sutopo, Jakarta, Jumat (19/12).

Lebih lanjut, Sutopo menerangkan, kalau dalam rapat kabinet tersebut Kepala BNPB Syamsul Maarif juga melaporkan upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan oleh BNPB dalam menghadapi banjir dan longsor memasuki musim penghujan 2014-2015.

Sedangkan untuk penanganan longsor Banjarnegara, lanjutnya, hingga saat ini tercatat ada 82 korban tewas yang telah ditemukan dan 22 orang masih dalam pencarian. Penanganan bencana tersebut melibatkan 1.709 personel TNI, Polri, BNPB, BPBD, Basarnas, SKPD dan unsur pemerintah setempat termasuk 2.355 relawan.

“BNPB dalam waktu dekat juga akan segera menggelar rapat internal bersama para ahli dari Kemenristek, Dikti, Universitas Gadjah Mada, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Geologi, dan Institut Teknologi Surabaya untuk membahas bencana longsor ini,” tambahnya.

Menanggapi pertanyaan mengenai beberapa tempat yang akan menjadi wilayah relokasi pengungsi, Sutopo menerangkan, bahwa untuk sementara ada tiga pilihan yang menjadi acuan dari pemerintah untuk menampung para pengungsi longsor usai bencana. Pilihan hunian sementara itu adalah rumah penduduk, tenda-tenda besar atau bedeng-bedeng.

“Itu masih dikaji lagi, nanti kita rapat lagi sama BPBD dan pemerintah daerahnya,” pungaksnya.

(G09)

Top