Jakarta (Greeners) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nasional menilai, isu keamanan lingkungan dan pangan luput dalam debat calon presiden (capres) putaran ketiga. Perbincangan masih berfokus pada alutsista kesejahteraan tentara dan kedaulatan teritorial negara.

Debat capres putaran ketiga dengan tema pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional masih erat dengan isu lingkungan hidup. Terutama komitmen iklim global, rantai pasok perdagangan sawit, transisi energi, dan hilirisasi nikel.

BACA JUGA: Isu Hak Atas Lingkungan Hidup Hilang saat Debat Capres

Padahal, konsep keamanan telah terjadi perluasan ruang lingkup hidup. Tidak lagi hanya berfokus pada keamanan negara, melainkan juga keamanan manusia (human security) yang melampaui pendekatan negara sentris dan militer. Hal itu mencakup keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan ekologis atau lingkungan, keamanan individu, keamanan kesehatan, keamanan komunitas, dan keamanan politik.

Juru Kampanye Hutan dan Kebun Eknas Walhi, Uli Arta Siagian mengatakan, ada pembahasan yang lompat saat debat capres pada Minggu (7/1). Padahal, dalam skala kecil, keamanan manusia dan lingkungan di Indonesia perlu disoroti.

“Kenapa ketika berbicara ketahanan dan keamanan selalu berbicara hal yang besar-besar? Misalnya, alutsista dan lain sebagainya. Padahal, sebelum sampai ke sana, ada keamanan dan pertahanan yang setiap harinya itu rakyat kita terancam,” kata Uli saat Diskusi Publik Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan di Jakarta, Selasa (9/1). 

Kebijakan Food Estate Tidak Menjawab Keamanan Pangan

Pada keamanan pangan dan ekonomi, Walhi menilai kebijakan food estate tidak dapat menjawab persoalan keamanan pangan. Sebaliknya, kebijakan tersebut mendatangkan permasalahan baru terkait kerusakan lingkungan hidup. Hal itu kontradiktif dengan fakta kelaparan Papua yang mengakibatkan 29 orang asli Papua harus meninggal dunia pada 2023.

“Lalu, dijawab lagi dengan kebijakan food estate yang memberikan pengelolaan lahan yang luas kepada pemodal. Sejarahnya, kita gak punya keberhasilan food estate sejak era Soeharto di mana ex gambut di Kalimantan satu juta menjadi lahan food estate dan gagal. Lalu, berlanjut lagi kegagalannya di zaman SBY dan rezim Jokowi periode prtama dan kedua,” ujar Uli. 

BACA JUGA: Walhi: Corak Ekonomi Ekstraktif Masih Jadi Pilihan Cawapres

Menurut Uli, perlu perhatian lebih terkait masalah ketimpangan lahan dan penurunan jumlah petani imbas perampasan tanah oleh negara atau aktor non negara. Jika tidak, kondisi ini akan melahirkan monopoli yang pada akhirnya melahirkan gap-over produksi pangan, sementara kelaparan masih terus terjadi.

Utamakan Keamanan Rakyat

Para kandidat capres perlu mengutamakan keamanan rakyat bersama ruang hidupnya. Sebab, saat ini konflik pengusiran rakyat dari ruang hidupnya menyebabkan keamanan kian terancam.

“Rempang, misalnya, yang berhadapan dengan situasi penggusuran. Lalu, kita membayangkan peperangan negara? Tetapi pada situasi yang sama, rakyat kita juga terancam keselamatannya dengan semua instrumen kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah sendiri, itu faktanya,” kata Uli.

Uli melanjutkan, konflik ancaman penggusuran, intimidasi, dan kriminalisasi kini semakin masif di kala pemerintah tetap meletakkan ekstrasi sumber daya alam. Jika dilihat dari perdebatan capres putaran ketiga, dua kandidat Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo selalu mengulang soal hilirisasi.

“Seperti yang kita tahu, pada saat selisih satu atau dua hari setelah perdebatan kedua, semua membanggakan hilirisasi dan dua smelter (peleburan) kita meledak dan lebih dari 10 orang mati. Jadi, hilirisasi yang dibanggakan itu dibangun di atas air mata, penderitaan, dan nyawa yang hilang. Hak untuk merasa aman dan nyaman itu hilang,” ungkap Uli.

Isu keamanan lingkungan dan pangan luput dalam debat capres putaran ketiga. Foto ilustrasi: Freepik

Perubahan Iklim Ancam Keamanan Negara

Dampak perubahan iklim yang cepat terhadap permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan dapat menyebabkan ketidakamanan di tingkat lokal dan internasional. Hal ini dapat menyebabkan kerentanan pasokan pangan, air, energi, mata pencaharian, bencana terkait iklim, dan migrasi paksa.

Oleh sebab itu, perubahan iklim akan saling berhubungan dengan keamanan negara. Sehingga, upaya membangun kerja sama dan stabilisasi pada tingkat nasional dan internasional, tidak bisa mengabaikan dampak terkait iklim atau bahayanya terhadap lingkungan.

“Lalu, pada perdebatan yang kemarin itu, hanya capres kandidat nomor satu Anies Baswedan yang ngomongin climate crisis dan pemulihan atas kerusakan lingkungan. Kalau misal kita mendengar loss and damage oleh Anies, itu membuka cara pandang baru ketika kita ngomongin soal pertahanan dan keamanan,” kata Uli.

Uli menambahkan, keamanan akan terganggu dengan situasi iklim yang semakin krisis. Kita semua, lanjut Uli, terancam menjadi pengungsi akibat krisis iklim. Misalnya, di Pulau Pari, setiap tahun wilayah di sana datarannya harus hilang sekian meter akibat krisis iklim.

“Sekarang, ada enam pulau yang tercatat hilang begitu saja. Bisa kita bayangkan lingkaran krisis eksploitasi terus terjadi dan ancaman rakyat dari keamanan. Kedua calon lain tidak membicarakan itu dan itu yang luput dari pembicaraan,” ujar Uli.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai isu penting soal hak atas lingkungan hidup “hilang” dalam pembahasan debat capres pada Selasa (12/12).  Dalam ruang lingkup Hak Asasi Manusia (HAM), Walhi menyoroti perdebatan calon presiden luput atau hilang dalam menarik akar masalah. Khususnya, terkait dengan jaminan pemenuhan atas hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Padahal, itu merupakan bagian dari HAM di setiap pembahasan.

Pembahasan pertama soal HAM menarik isu di Papua. Kandidat nomor urut dua, Prabowo Subianto, mengatakan bahwa masalah di Papua sangat rumit. Baginya, kerumitan itu terjadi bukan hanya masalah di internal wilayah, melainkan persoalan geopolitik.

Sementara, capres nomor urut satu, Anies Baswedan menarik konflik dan HAM di Papua soal masalah keadilan. Bagi Anies, masalah utamanya tidak ada keadilan dan damai.

BACA JUGA: Golhut Ajak Milenial Memilih Capres & Cawapres yang Peduli Lingkungan

Walhi menilai, kedua kandidat (Prabowo dan Anies) menghilangkan akar masalah konflik yang sesungguhnya, yakni demokratisasi sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam di Papua secara tidak demokratis telah menimbulkan kerusakan sosial-ekologis yang menjadi konflik berkepanjangan.

Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Zenzi Suhadi mengatakan, HAM tidak menyentuh persoalan penguasaan sumber daya alam sebagai salah satu akar utama ketidakadilan. Padahal, ketidakadilan selalu bersinggungan dengan hak dasar (basic rights) warga negara dalam berbagai ruang, desa, dan kota saling membentuk serta dibentuk.

“Gejolak konflik Papua yang tak kunjung usai, perlu dilihat dari sudut pandang ketimpangan. Papua selalu menjadi objek yang dikeruk dan dieksploitasi kekayaan alamnya. Ini berdampak pada hilangnya hak atas tanah masyarakat adat dan menimbulkan krisis lingkungan,” ungkap Zenzi lewat keterangan rilisnya.

Walhi menilai isu penting soal hak atas lingkungan hidup hilang dalam pembahasan debat capres. Foto: KPU

Pembangunan Ekonomi Bersifat Timpang

Zenzi menambahkan, solusi pembangunan ekonomi, seperti jawaban Prabowo, tidak menggambarkan model pembangunan tertentu. Data peningkatan ekonomi di Papua yang Prabowo tunjukkan seperti seni sulap data ekonomi makro. Data tersebut telah menutupi kandasnya ekonomi mikro dan kearifan masyarakat Papua.

“Kalau ide pembangunan ekonomi itu bersifat ekstraktif dan timpang, seperti yang berjalan selama ini, ia justru berdampak pada hilangnya hak dasar (basic rights) warga negara. Contoh penerapan model pembangunan ekonomi ekstraktif dan ekspansif ini tampak melalui perampasan hutan-hutan adat untuk pembangunan tol dan program food estate (awalnya MIFEE),” ujar Zenzi.

Zenzi mengatakan, pembangunan ekonomi model itu telah menghadirkan ketidakadilan pada masyarakat adat Papua. Perampasan hutan seluas 2,68 juta Hektare (Ha) telah mendorong laju konversi dan deforestasi yang berdampak pada kehidupan masyarakat di Papua.

Menurut Walhi, perdebatan sekitar dua jam itu hanya berlintas pada persoalan keterkaitan relasi satu sama lain di masa lalu. Walhi juga melihat nuansa perdebatan hilang dari substansi tentang penjelasan roadmap visi-misi masing-masing.

Walhi menilai isu penting soal hak atas lingkungan hidup hilang dalam pembahasan debat capres. Foto: Pantau Gambut

Perusak Lingkungan Hidup Perlu Ditindak

Selain itu, kerusakan lingkungan hidup juga tidak ‘berbunyi’ di dalam penanganan tindak pidana korupsi. Padahal, lingkungan hidup menjadi satu dari sekian target kerakusan koruptor melalui berbagai mekanisme kelicikan.

Merujuk data Indonesian Corruption Watch (2023), jumlah korupsi sumber daya alam berjumlah 35 temuan. Hal itu menyebabkan kerugian negara senilai lebih dari Rp6 triliun dengan kategori suap dan pungli senilai Rp104 miliar dan pencucian uang senilai Rp700 miliar.

Korupsi melalui perizinan, yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup dan hak atas lingkungan warga negara, mengindikasikan lemahnya pelayanan publik tidak berintegritas. Sayangnya, hal ini luput dari perbincangan ketiga capres.

BACA JUGA: Debat Capres Ke-2, Kedua Capres Tidak Menguasai Akar Masalah Lingkungan Hidup

Pada pembahasan debat capres pertama, isu lingkungan hanya menyoal pembangunan IKN dan polusi Jakarta. Ketiga capres hanya memperdebatkan persoalan teknis, lanjut atau tidak lanjut, dan juga anggaran.

Walhi juga menyoroti persoalan IKN yang sama sekali tidak memperlihatkan persoalan dampak lingkungan. Padahal, IKN juga akan menimbulkan krisis di masa depan. Bahkan, pemulihan atas ekstraksi di lokasi IKN pun  sama sekali tidak menjadi perhatian.

Walhi mengungkapkan, hak atas lingkungan menjadi persoalan yang tidak bisa ditoleransi. Hal ini berdasarkan data Walhi bahwa konflik sumber daya alam sepanjang tahun 2023 mencapai 692 kasus.

Hal itu belum termasuk konflik hak atas lingkungan hidup sehat di perkotaan. Dampak lain konflik sumber daya alam adalah masifnya kriminalisasi pejuang lingkungan juga terus terjadi sebagai akibat pembangunan yang ekspansif.

“Hilangnya pembahasan hak atas lingkungan dari perbincangan HAM merupakan ‘alarm’ bahwa hak atas lingkungan tidak dianggap sebagai masalah serius yang harus ditegakkan,” ujar Zenzi.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia