Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menargetkan kenaikan nilai indeks kualitas udara (IKU) sebesar 0,1 poin tahun 2022. Target ini meningkat dari tahun 2021. Namun pemerintah perlu lebih ambisius meningkatkan indeks kualitas udara dan memasukkan beragam parameter.

Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Bondan Andriyanu mendorong agar pemerintah menaikkan target IKU lebih ambisius. IKU harus mengacu pada pendekatan holistik, komprehensif dan relevan dengan riset dan keilmuan terkini. Hal ini penting untuk mengukur keberhasilan dan cara pengendalian polusi udara di suatu daerah.

Selama ini IKU hanya mengukur dua parameter, yaitu Sulfur dioksida (SO2) dan Nitrogen dioksida (NO2). Padahal, sambungnya polusi udara harus bersandingan dengan data indeks standar pencemaran udara (ISPU). Parameter lainnya jumlah hari udara sehat dan tidak sehat yang masyarakat hirup. Selain itu juga baku mutu udara ambien (BMUA), untuk mengukur parameter status udara tercemar.

Bondan mencontohkan, berdasarkan studi inventarisasi emisi yang Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta lakukan tahun 2020 mendapati, sumber polusi udara di Jakarta adalah sektor transportasi, terutama untuk polutan Nitrogen oksida (NOx) (72.40 %), Karbon monoksida (CO) (96.36 %), PM10 (57.99 %) dan PM2.5 (67.03 %).

Sementara sektor industri pengolahan menjadi sumber polusi terbesar untuk polutan SO2 (61.96 %), dan merupakan kontributor terbesar kedua untuk NOx (11.4.9 %), PM10 (33.9 %) dan PM2.5 (26.81 %).

“Artinya, akar IKU seharusnya mampu mengukur polutan udara yang signifikan dan berbahaya untuk manusia. Jadi tidak hanya NO2 dan SO2, tapi PM2.5 dan Ozon (O3). Ini seolah mengabaikan polutan yang sering kali melebihi baku mutu,” kata Bondan kepada Greeners, di Jakarta, Kamis (6/1).

Covid-19 Tak Menjamin Penurunan Emisi Kendaraan

Peningkatan skor IKU tak lepas dari tren penurunan emisi imbas kondisi pandemi Covid-19. Pandemi membatasi mobilitas manusia dua tahun belakangan. Bondan tak menampik hal itu. Namun, ia menyoroti ada banyak faktor yang memengaruhi kualitas udara. Kondisi pandemi Covid-19 bukan jaminan tren penurunan emisi dibanding faktor lainnya.

“Misalnya, kami temukan pada bulan Juli 2021 saat PPKM darurat di DKI Jakarta justru PM2.5 meningkat signifikan karena jumlah curah hujan yang kecil dan jumlah hari hujan sedikit. Ini memungkinkan terjadinya pencucian polutan,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Jendral Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sigit Reliantoro menyatakan, capaian IKU relatif lebih bagus jika KLHK bandingkan indeks lainnya. Meski demikian, perbaikan juga terus KLHK lakukan untuk memastikan peningkatan IKU di tahun 2022.

IKU pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,02 poin dari 87,21 pada tahun 2020 menjadi 87,23 poin pada 2021. Nilai ini melampaui target IKU, yakni 84.20 poin.

IKU merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara dan memperlihatkan seberapa buruk kualitas udara di suatu daerah. IKU juga menjadi salah satu indikator yang ada dalam indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH).

“Upaya yang akan KLHK lakukan adalah pembinaan terhadap wilayah perkotaan untuk memberlakukan kewajiban uji emisi bagi kendaraan umum dan pribadi,” kata Sigit kepada Greeners.

Sektor Transportasi Sumber Pencemaran Utama di Perkotaan

Sektor transportasi, sambung Sigit masih berkontribusi besar sebagai sumber pencemaran utama di wilayah perkotaan. Emisi kendaraan bermotor berkontribusi sebesar 70 % pencemaran Nitrogen oksida (NOx), Karbon monoksida (CO), Sulfur dioksida (SO2) dan Partikulat (PM) di wilayah perkotaan. Uji emisi merupakan pengujian pada kendaraan bermotor guna meminimalisasi gas rumah kaca dan udara berbahaya yang mesin kendaraan bermotor hasilkan.

Selama ini, belum semua daerah perkotaan di Indonesia menerapkan uji emisi kendaraan bermotor. Pasalnya, belum semua daerah memiliki regulasi uji emisi. “DKI Jakarta relatif lebih siap. Regulasi sudah ada dan tempat uji emisi sudah banyak,” ucap Sigit.

Selain memastikan kewajiban uji emisi, perbaikan IKU juga perlu dukungan lewat kampanye safety dan eco driving. Kampanye penanaman pohon yang dapat menyerap polutan udara di ruang terbuka hijau perkotaan juga menjadi poin penting.

Daerah Harus Pasang Target Kualitas Udara dalam Pembangunan Daerah

Sebagai informasi, mulai tahun 2021, pemerintah provinsi/kabupaten/kota harus menetapkan target indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) dan memasukkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

“Kalau untuk saat ini, dari 514 kabupaten kota di Indonesia hanya 50 yang belum memasukkan target. Sedangkan provinsi sudah memasukkan. Kami melakukan evaluasi pada setiap rapat kerja teknis,” imbuhnya.

Dalam catatan KLHK, ada sejumlah indeks lain yang meningkat selain kualitas udara tahun 2021. Indeks lainnya yakni nilai indeks kualitas air laut (IKAL) yang melebihi target yaitu dari 68,94 menjadi 81,03. Indeks kualitas lahan (IKL) juga meningkat mencapai 59,72 dari yang semula 59,54. Nilai indeks kualitas ekosistem gambut (IKEG) tahun 2021 yaitu 68,00 melebihi target yaitu 66,30 dengan kenaikan 2,3 poin dari tahun 2020. Sementara itu, indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) dan indeks kualitas air di tahun 2021 menurun.

Penulis : Ramadani Wahyu

Jakarta (Greeners) – Pada Rapat Kerja Teknis bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menargetkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) lima tahun ke depan lebih meningkat dengan fokus pencapaian pada air, udara dan lahan/hutan. Hasil pemantauan menunjukkan selama tahun 2015-2018, IKLH nasional berada pada posisi stabil namun masih ada beberapa kendala, khususnya IKLH pada air.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan IKLH ini mampu memberikan potret status kualitas hidup dari tahun ke tahun, namun belum menggambarkan secara utuh tentang permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi. Adalah kapasitas KLHK untuk merespon permasalah tersebut.

“Saya kira sudah saatnya untuk menyempurnakan indeks ini dengan memasukan indeks yang mampu mengukur tekanan permasalahan lingkungan hidup, menyempurnakan komponen-komponen indeks seperti menambah Indeks Kualitas Air Laut dan indeks yang mengukur kapasitas untuk merespon tekanan dan kondisi lingkungan hidup yang ada,” ujar Siti dalam Rakernis Ditjen PPKL di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (27/02/2019).

Menurut Siti yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan berkelanjutan adalah upaya memperbaiki dan memperkuat norma-norma sosial. Selain itu, pembangunan harus berdasarkan daya dukung dan daya tampung, prinsip pembagunan berbasis ekoregion, pembangunan diutamakan di daerah yang sudah dibuka dan mencadangkan serta mengawetkan kawasan-kawasan yang memiliki ekosistem nilai ekosistem tinggi, dan sebagainya.

BACA JUGA: Kualitas Udara Jakarta, Sektor Energi Penyumbang Utama Emisi GRK 

Pada tahun 2015, KLHK berhasil memasukan indeks ini sebagai salah satu ukuran kinerja pemerintah. Hasil pemantauan menunjukkan selama periode 2015-2018, IKLH nasional berada pada posisi stabil yaitu pada kualitas cukup baik. Terdapat 5 provinsi dengan IKLH membaik yaitu Riau, Kepulauan Riau, Banten, DI. Yogyakarta dan Kalimantan Selatan. Hanya satu provinsi yang mengalami penurunan IKLH yaitu Papua.

“Penyempurnaan perhitungan IKLH terus dilakukan termasuk didalamnya menambah titik-titik pemantauan sehingga data pemantuan yang dihasilkan menjadi lebih akurat. Tahun 2015 titik pemantauan kualitas udara hanya mencakup 150 kota, namun pada tahun 2019 jumlah pemantauan mencakup 400 kota dengan jumlah sampel uji mencapai 1.600 sampel. Titik pemantauan kualitas air mengalami peningkatan signifikan dari 642 menjadi 954 titik,” ujar Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Karliansyah.

Karliansyah juga mengatakan kalau pada tahun 2019 ini KLHK akan mencoba mengukur Indeks Kualitas Air Laut dan mengembangkan Indeks Kerusakan Lahan terutama untuk ekosistem gambut.

BACA JUGA: Perbaiki Kualitas Air Danau Toba, LIPI Sarankan Keramba Jaring Apung Dibatasi 

Untuk kualitas udara, Karliansyah mengatakan masih sangat baik. Ada 6 provinsi yang mengalami peningkatan kualitas udara yaitu Riau, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten dan Kalimantan Selatan. Meski demikian pencemaran udara perlu diwaspadai di daerah perkotaan di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Pada skala perkotaan, masih terdapat udara yang berbahaya di Pontianak karena terjadi kebakaran lahan dan hutan pada tahun 2018. Di wilayah Jambi, Palembang, Palangkaraya, Padang dan Palembang juga terdapat udara tidak sehat karena kebakaran lahan dan hutan yang terjadi.

“Untuk memperbaikinya kami paksa industri otomotif untuk memakai bahan bakar Euro 4, lalu uji emisi diperketat, serta kami juga sudah memasang pemantau udara total ada 49 di seluruh indonesia. Selebihnya perlu dorongan dari Pemda untuk membangun hutan kota dan mendorong masyarakat menggunakan transportasi massal,” ujarnya.

Selain itu, kondisi tutupan lahan secara nasional berada dalam kecenderungan yang stabil, namun 8 provinsi berada dalam kondisi waspada karena luas tutupan lahannya sedikit yaitu Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Banten dan Bali.

Karliansyah mengatakan jika kondisi kualitas air sungai dan danau secara nasional masih kurang baik dan cenderung terjadi penurunan kualitas air. Sejumlah 16 provinsi mengalami penurunan indeks kualitas sungai, namun demikian terdapat perbaikan indeks di Aceh, Jambi, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Maluku.

“Paling berat itu meningkatkan indeks kualitas air karena sungai-sungai kita tercemarnya sangat parah sekali, karena sampah domestik, E Coli-nya masih tinggi. Cara terbaik saat ini adalah mengatur industri dengan PROPER, karena saat ini sudah 87 persen industri yang sudah taat, serta metodologi indeks agregasi kualitas air yang dikembangkan oleh US EPA,” kata Karliansyah.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengumumkan hasil Program Langit Biru 2015 berupa hasil evaluasi kualitas udara perkotaan di 45 kota di 33 Provinsi. Program ini sebagai upaya menurunkan pencemaran udara dari sektor transportasi untuk mendorong peningkatan kualitas udara perkotaan.

Pelaksanaan evaluasi kualitas udara perkotaan dilakukan dengan mengisi formulir data kota di samping kegiatan fisik yang meliputi uji emisi “spotcheck” kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap lima ratus kendaraan pribadi per hari selama tiga hari. Kegiatan lain adalah pemantauan kualitas udara jalan raya (roadside monitoring) dan penghitungan kinerja lalu lintas (kecepatan lalu lintas dan kerapatan kendaraan di jalan raya) yang dilakukan secara serentak di tiap kota di tiga ruas jalan arteri yang dipilih bersama dan dianggap mewakili kota tersebut.

Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK M.R Karliansyah menyatakan bahwa evaluasi kualitas udara perkotaan di 45 kota dari 33 provinsi di Indonesia ini dilakukan antara bulan Juli sampai dengan November 2015.

Dari 45 kota tersebut, 14 kota metropolitan (lima wilayah), Semarang, Surabaya, Medan, Bandung, Tangerang, Makassar, Depok, Palembang, Bekasi. Sedangkan untuk 15 kota besar, yaitu Tangerang Selatan, Surakarta, Batam, Bogor, Malang, Balikpapan, Yogyakarta, Bandar Lampung, Denpasar, Samarinda, Banjarmasin, Padang, Pekanbaru, Manado dan Pontianak,

“Lalu untuk 16 kota sedang atau kecil yaitu Serang, Mataram, Kota Ternate, Kendari, Palangkaraya, Tanjung Pinang, Bengkulu, Mamuju, Jambi, Banda Aceh, Pangkal Pinang, Kupang, Gorontalo, Palu, Jayapura dan Ambon yang merupakan Ibu kota Propinsi,” terangnya saat menyampaikan paparan dihadapan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta, Kamis (17/12).

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar (tengah) dalam acara Public Expose Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan Hasil Sementara Indeks Kualitas Udara 2015 di Jakarta (17/12). Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Dari hasil evaluasi Langit Biru tersebut, lanjutnya, diperoleh tiga Kota Langit Biru terbaik untuk kategori Kota Metropolitan, yaitu Kota Bandung, Surabaya dan Jakarta Pusat. Lalu untuk tiga Kota Langit Biru terbaik kategori Kota Besar adalah Yogyakarta, Tangerang Selatan, dan Denpasar. Selanjutnya, untuk Tiga Kota Langit Biru terbaik kategori Kota Sedang atau Kecil yaitu Ambon, Bengkulu dan Banda Aceh.

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar dalam kesempatan yang sama memberikan ucapan selamat kepada para wali kota yang berhasil masuk dalam kategori “kota dengan kualitas udara terbaik”. Masalah pencemaran udara ini, katanya, bukanlah hal yang sederhana karena semua elemen harus memahami bahwa pencemaran yang paling tinggi berasal dari sektor rumah tangga, industri, pemukiman dan benda bergerak seperti kendaraan bermotor.

“Jadi, masalah pencemaran udara dari sektor transportasi yang kita hadapi sekarang ini adalah penurunan kualitas udara, terutama di kota-kota besar. Kalau kita lihat perkembangan pemerintahan sekarang ini, maka kekuatan pemerintah daerah tidak lain lain adalah di database. Maka, saya sangat menghargai 120 kota yang diteliti yang database-nya sudah lengkap,” ujarnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi pada tahun 2015 terasa sulit dalam pelaksanaannya. Kesalahan memprediksi dampak El Nino yang begitu besar dianggap menjadi salah satu sebabnya.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers di kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Rabu (28/10) lalu, menyatakan bahwa sebenarnya pemerintah tidak terlambat dalam menangani kebakaran hutan dan lahan. Hanya saja, katanya, pemerintah tidak mengetahui bahwa dampak El Nino ternyata jauh lebih parah dari yang telah diprediksikan.

“Dampak El Nino ini tidak terbayangkan oleh kami bisa sebegitu parahnya. Lebih parah dari El Nino tahun 1997,” kata Luhut, Jakarta, Kamis (29/10).

Mengenai jumlah titik api, Kepala BNPB Willem Rampangilei menyatakan, hingga saat ini, berdasarkan pantauan satelit Terra dan Aqua sebanyak 17 titik api tersebar di wilayah Sumatera dengan rincian di Sumatera Selatan 7 titik, Bengkulu 5 titik dan Lampung 5 titik. Lalu di Kalimantan 205 titik api dengan rincian di Kalimantan Tengah sebanyak 22 titik, Kalimantan Timur 178 titik, Kalimantan Selatan 4 titik dan Kalimantan Barat 1 titik.

“Untuk jarak pandang dan cuaca di Sumatera seperti Padang 800 meter dan hujan, Pekanbaru 1.500 meter dengan udara berkabut, Jambi 900 meter berasap, Palembang 1.500 meter berasap. Lalu Kalimantan, di Pontianak 3.000 meter berasap, Ketapang 400 meter berasap, Palangkaraya 500 meter berasap, Banjarmasin 5.000 meter berasap,” ujarnya.

Selanjutnya, lanjut Willem, indeks kualitas udara (PM10) rinciannya adalah di Sumatera antara lain Pekanbaru 95.20 sedang, Jambi 304.49 sangat tidak sehat, Palembang 276.90 sangat tidak sehat. Selanjutnya di Kalimantan seperti di Pontianak 106.39 sedang, Banjarbaru 85.85 sedang, 64.72 sedang dan Palangkaraya 348.82 berbahaya.

Willem juga menyatakan berdasarkan hasil pemantauan jumlah penderita Infeksi Saluran Pernapasan Atas atau ISPA mencapai 533.605 orang dengan rincian di Riau 90.465 orang (ISPA 75.749 orang, pnemonia 1.245 orang, asma 3499 orang, infeksi kulit 5.525 orang, infeksi mata 4.447 orang). Sementara itu, Jambi 129.229 orang, Sumatera Selatan 115.484 orang, Kalimantan Barat 43.477 orang, Kalimantan Tengah 56.921 orang dan Kalimantan Selatan 98,029 orang.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta menyatakan akan mulai membuka data hasil pemantauan kualitas udara di DKI Jakarta kepada publik. Rencananya, antara hari ini, Kamis (08/10) atau besok, Jumat (09/10) minggu ini, laporan tersebut akan disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta.

Sebelum menyerahkan hasil laporan tersebut, Kepala BPLHD DKI Jakarta, Andi Baso Mappapoleonro kepada Greeners memaparkan hasil pantauan kualitas udara DKI Jakarta selama bulan September 2015 yang diambil dari lima titik lokasi pemantauan. Ke lima titik tersebut, yaitu Bundaran Hotel Indonesia (HI), Perumahan Walikota Kelapa Gading, Jagakarsa, Lubang Buaya dan Perumahan Kebun Jeruk.

“Untuk DKI 1 pemantauan di HI itu kualitas udaranya sedang selama 30 hari. Artinya udara di sana masih baik bagi manusia namun cukup buruk bagi tumbuhan dan nilai estetika,” jelas Andi saat dihubungi melalui sambungan telepon oleh Greneers, Jakarta, Rabu (08/10).

Kemudian untuk di kawasan Kelapa Gading, lanjut mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta tersebut, dari 30 hari pemantauan, terdapat satu hari yang kualitas udaranya tidak sehat. Tidak sehat tersebut dalam artian merugikan manusia dan hewan serta menimbulkan kerusakan pada tumbuhan serta nilai estetika.

Alat pengukur polusi udara. Ilustrasi: Ist.

Di stasiun pemantauan yang ketiga yaitu di Jagakarsa, dari 30 hari pemantauan, terdapat 28 hari dengan kualitas udara sedang dan dua hari tidak sehat. Sementara di stasiun pemantauan keempat di Lubang Buaya, dari 30 hari pemantauan, terdapat 25 hari yang kualitas udaranya sedang dan lima hari sisanya tidak sehat.

“Terakhir yang kelima di perumahan Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Dari 30 hari pemantauan, itu status sedangnya 26 hari, status baiknya itu ada enam hari,” ujarnya.

Untuk parameter penilaiannya sendiri, terang Andi, ada variabel penilaian antara lain PM 10 (satuan partikel untuk debu), SO 2 (Sulfur Dioksida), CO (Karbon Monoksida), NO2 (Nitrogen Dioksida), kemudian ozon dan Total Hidrokarbon. Sepanjang catatan BPLHD DKI Jakarta polutan seperti nitrogen dioksida (NO2), karbon monoksida (CO), dan hidrokarbon non-metana (NHMC) semua berada di bawah ambang baku mutu.

NO2 tertinggi yang pernah tercatat adalah sekitar 2,5 mikron permeter kubik dengan ambang batas 9 mikron, CO tertinggi sekitar 8 mikron per meter kubik dengan ambang batas 9, dan NHMC tertinggi sekitar 0,2 per meter kubik dengan ambang batas 0,24.

“Untuk laporan ini kita ambil total kualitas udara paling ekstrim pada bulan September dan itu yang kita munculkan sebagai wakil dari kualitas udara pada bulan itu. Tapi secara umum kualitas udaranya memang masih cukup baik bagi manusia,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melantik 13 pejabat eselon satu yang akan melaksanakan mandatnya hingga lima tahun ke depan pada Jumat (29/05/2015) lalu. Direktur Jenderal (Ditjen) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Karliansyah kepada Greeners mengatakan bahwa dengan terpilihnya 13 pejabat eselon satu ini, maka KLHK secara kerja harus mulai membuktikan kepada masyarakat bahwa target-target prioritas kerja KLHK harus tercapai.

Terkait target dari Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sendiri, Karli menyatakan akan sangat fokus pada mengurangi laju pencemaran yang sedang masif dilakukan bukan hanya oleh limbah industri, melainkan juga limbah domestik rumah tangga yang ternyata sangat besar mencemari air sungai.

“Kalau jangka panjang itu kita sudah jelas sesuai dengan yang diamanatkan oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 bahwa indeks kualitas lingkungan hidup itu harus berada pada posisi 66 setengah sampai dengan 68 setengah. Nah itu ada di dalamnya indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan lainnya. Jadi, artinya 2019 nanti kami harus bisa membuktikan itu,” ujar Karli yang sebelumnya juga menjabat sebagai Deputi bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan KLH, Jakarta, Senin (01/06).

Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Karliansyah dan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hadi Daryanto (kiri-kanan). Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Selain Karli, mantan Sekretaris Jenderal Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Sekjen KLHK), Hadi Daryanto yang saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK juga menyampaikan target yang akan dikerjakan hingga 2019 nanti.

Menurut Hadi, sudah satu minggu kebelakang saat dirinya masih menjadi Sekjen, pihaknya telah melakukan proses revisi terhadap PP 6/2007 jo PP 3/2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Salah satu yang dilakukan, lanjutnya, adalah mengganti sub bab dari bab sebelas tentang pemberdayaan masyarakat.

“Selain itu target kita juga termasuk dalam pengaplikasian putusan MK 35, yaitu mengembalikan hutan adat ini kepada masyarakat adat. Kita kan sudah ada petanya, sudah ada juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mendampingi,” tukasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya, dalam pelantikan yang langsung dipimpin oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya tersebut juga melantik direktorat jenderal baru yang menggantikan tugas BP REDD Plus serta Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dalam menangani isu perubahan iklim, yaitu Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim.

Berikut ini adalah daftar pejabat eselon I KLHK periode 2015-2019:
1. Sekretaris Jenderal : Bambang Hendroyono
2. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan : San Afri Awang
3. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem : Tachrir Fathoni
4. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung : Hilman Nugroho
5. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari : Ida Bagus Putera Parthama
6. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan : Karliansyah
7. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya : Tuti Hendrawati Mintarsih
8. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim : Nur Masripatin
9. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan : Hadi Daryanto
10. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan : Rasio Ridho Sani
11. Inspektur Jenderal : Imam Hendargo
12. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia : Bambang Soepijanto
13. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi : Henry Bastaman

Penulis: Danny Kosasih