Jakarta (Greeners) – Pemilu serentak tahun 2024 tersisa 233 hari lagi. Pemilih muda dengan rentang usia 17-40 tahun mendominasi hampir 60 % atau sekitar 110 juta dari total pemilih. Aktivis lingkungan tekankan kaum muda cerdas memilih calon pemimipin yang peduli lingkungan dan krisis iklim.

Indonesia memiliki target mencapai net zero emission pada tahun 2060. Oleh karena itu, para pemimpin masa depan harus punya tekad merancang program mitigasi perubahan iklim.

Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Zenzi Suhadi mengatakan, dengan terpilihnya pemimpin baru saat pemilu nanti merupakan sebuah keputusan yang berdampak jangka panjang.

“Dalam memilih pemimpin sudah semestinya melihat track record hingga keputusannya. Sebab, pemimpin ini adalah keputusan yang akan menentukan masa depan Indonesia,” kata Zenzi di Indonesia Net Zero Summit 2023, di Jakarta, Sabtu (24/6).

Ia juga menekankan agar publik mulai melihat isu-isu yang sedang para calon pemimpin bahas. Hal tersebut bisa menjadi penilaian untuk memilih pemimpin.

Less Mobility More Productivity

Selain harus bijak dalam memilih pemimpin 2024, anak muda perlu perhatikan gaya hidupnya. Sebagian besar generasi muda akan merasakan dampak paling parah jika perubahan iklim tidak segera diatasi.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang hadir dalam Net Zero Summit 2023 menyerukan slogan “less mobility more productivity” atau kurangi mobilitas tingkatkan produktivitas. Ia yakin ini bisa menjadi kunci konsistensi Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim.

“Konsep ini yaitu yang awalnya gaya hidup boros karbon menjadi hemat karbon. Para pemuda juga harus peduli politik jangan sampai salah memilih pemimpin,” ucap Kang Emil sapaan akrabnya.

Dalam mendukung upaya tersebut, Ridwan Kamil meluncurkan Mekanisme Kerja Dinamis (MKD). Ia meminta agar Jawa Barat bersiap menghadapi penerapan work from home (WFH). Menurutnya, hal ini merupakan salah satu upaya untuk mengurangi jejak emisi karbon.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kiri), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dan Dino Patti Djalal (kanan) berdialog di Net Zero Summit 2023. Foto: Greeners/Dini Jembar Wardani

Tentukan Pemimpin di Pemilu 2024

Net Zero Summit 2023 yang digagas Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal dihadiri banyak aktivis lingkungan dan organisasi masyarakat. Sejumlah tokoh juga turut hadir, salah satunya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Airlangga menyebut, di tahun 2024 ada pemilu ini menentukan pemimpin dan visi Indonesia ke depan menuju 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Ada yang namanya bonus demografi hanya terjadi selama 13 tahun. Sebuah bangsa hanya bisa mendapatkan bonus demografi satu kali. Mahasiswa dan pemuda menjadi bagian dari bonus demografi itu.

“Indonesia akan berhenti bonus demografinya pada tahun 2038. Artinya usia di bawah 17 tahun dan di atas 60 tahun lebih rendah dari usia produktif,” kata Airlangga.

Ke depan sumber daya manusia lanjutnya harus sehat, berpendidikan dan punya inovasi. “Kita harus menguasi blue economy dan mendorong green economy,” ungkapnya.

Harapan yang sama juga Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) lontarkan di Net Zero Summit 2023.

Ia mengatakan, generasi muda punya harapan, peluang tapi ada juga tantangannya. “Mari kita selalu bersinergi, rukun dan bersatu. Ekonomi kita harus semakin kuat,” ucapnya.

AHY juga mengajak kaum muda mencegah dampak pemanasan global. “Kita harus bersatu menghadapi tantangan yang ada,” tandasnya.

Penulis : Dini Jembar Wardani

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Menuju pemilihan umum (pemilu) 2024 mendatang, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengimbau masyarakat untuk memilih pemimpin yang memiliki rasa kepedulian tinggi terhadap lingkungan.

Direktur Eksekutif Nasional Walhi Zenzi Suhadi mengatakan, semua pemimpin di legislatif dan eksekutif sudah seharusnya peduli dengan lingkungan. Tidak hanya sekadar menjadi instrumen dalam bisnis yang menguntungkan, namun juga jeli melihat krisis lingkungan yang sudah terjadi pada saat ini.

“Kami melihat meskipun terdapat pergantian presiden, namun setiap presiden masih mendukung sektor yang menguasai tambang, sawit, dan kayu,” kata Zenzi dalam keterangannya.

Senada dengan Zenzi, Pokja Politik Walhi M Islah juga merasakan keresahan yang sama. Apalagi saat ini isu lingkungan belum menjadi skala prioritas. Ia berharap para partai politik di pemilu 2024 sudah mempersiapkan calon yang memiliki visi misi baik kepada lingkungan. Selain itu juga memahami keberlanjutan lingkungan daripada hanya sekadar mengeruk keuntungan pribadi.

“Dunia saat ini membutuhkan pemimpin yang peduli dengan keberlangsungan kehidupan. Apakah bumi akan menunjang kehidupan kita atau tidak, itu yang perlu kita antisipasi,” ucap Islah.

Tinjauan Lingkungan Hidup 2023

Dalam kesempatan itu, Zenzi juga memaparkan beberapa tawaran resolusi untuk menjadi agenda bagi para pemimpin lewat Tinjauan Lingkungan Hidup 2023. Beberapa di antaranya, perbaikan sistem legislasi yang berpihak pada pemulihan hidup, penegakan HAM dan demokrasi.

Seperti RUU Perubahan Iklim yang membutuhkan pelibatan penuh masyarakat dengan menggunakan pendekatan keadilan antargenerasi.

Kedua, penegakan hukum sektor lingkungan dan sumber daya alam (SDA). Ketiga, penerapan ekonomi nusantara sebagai jalan pemulihan lingkungan, hak rakyat, dan memperkecil ketimpangan akses kesejahteraan.

Keempat, menciptakan ekosistem ekonomi nusantara yang harapannya menjadi kesatuan sistem antara produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi. Lalu kelima, akademi ekologi yang secara filosofis mampu meneruskan tradisi dan kekayaan pengetahuan lokal yang ada di nusantara.

Dari beberapa tawaran tersebut, Zenzi menyebut, jika Indonesia ingin mengembalikan fungsi lingkungan maka ekonomi nusantara merupakan solusi yang sangat tepat. Ekonomi nusantara dapat menangani dua krisis besar Indonesia yakni krisis ketimpangan dalam kesejahteraan dan krisis lingkungan.

Selain itu, ia juga berharap agar masyarakat tidak hanya sekadar memilih pemimpin peduli lingkungan. Tapi juga harus bisa mengubah lingkungan dan memberikan aksi perubahan agar dapat mendorong gerakan lingkungan yang lebih efektif.

“Pemerintah tidak akan berubah kecuali dari rakyat. Oleh karena itu, semua harus memahami bahwa aktivisme tak hanya Non Government Organization (NGO), tetapi juga semua elemen masyarakat dapat menjadi aktivis. Siapapun bisa menjadi aktivis,” tandasnya.

Penulis: Zahra Shafira

Editor : Ari Rikin