Jakarta (Greeners) – Pemerintah terus berupaya menetapkan sejumlah wilayah sebagai taman nasional atau cagar alam untuk melindungi spesies dari kepunahan dan menjaga keanekaragaman hayati. Namun, di balik upaya konservasi tersebut muncul paradoks.

Masyarakat adat justru kehilangan akses terhadap wilayah yang selama ini mereka kelola. Akibatnya, warisan pengetahuan tradisional turun-temurun perlahan ikut menghilang. Padahal, masyarakat adat telah berhasil menjaga wilayah tersebut selama ratusan tahun.

Koordinator Eksekutif Working Group ICCAs Indonesia (WGII), Cindy Julianty, mengatakan bahwa krisis biokultural juga dapat terjadi dalam praktik konservasi.

Salah satu contohnya terjadi di Kelimutu, Nusa Tenggara Timur. Komunitas Adat Kelimutu telah menjaga wilayah mereka selama berabad-abad. Namun, setelah kawasan itu menjadi taman nasional, akses mereka terhadap jenis-jenis kayu endemik menjadi terbatas.

“Padahal, hanya kayu-kayu tertentu yang bisa digunakan untuk membangun rumah adat mereka. Ketika akses terputus, generasi muda tidak belajar cara memilih kayu yang tepat, cara membangun dengan metode tradisional. Pengetahuan itu perlahan menghilang,” ungkap Cindy dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/6).

Pengalaman serupa dialami masyarakat di Lore Lindu, Sulawesi Tengah. Ketika hutan inti atau hutan keramat tercakup dalam kawasan taman nasional, masyarakat kehilangan akses untuk mengambil obat tradisional. Tanaman-tanaman yang selama ratusan tahun digunakan sebagai obat, tidak lagi dapat diakses, dan pengetahuan tentang khasiat dan cara menggunakannya menghilang bersama generasi yang lebih tua.

Regenerasi Pengetahuan Terputus

WGII menilai, warisan biokultural tidak hanya berbicara tentang spesies, hutan, atau bentang alam. Namun, juga hubungan antara manusia dan alam yang diwujudkan melalui bahasa, praktik, spiritualitas, dan sistem pengetahuan yang hidup dalam keseharian masyarakat adat.

“Biokultural ini lebih rentan hilang daripada biodiversitas. Sebab, yang terancam hilang bukan hanya spesies atau hutan, melainkan seluruh relasi yang membuat spesies, hutan, manusia, bahasa, ritual, dan pengetahuan tersebut saling terhubung,” kata Cindy.

Menurut dia, dalam kehidupan masyarakat adat, hubungan dengan alam terlihat melalui tata kelola, aturan, dan sistem yang dibangun untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan pada porsinya.

Di berbagai komunitas adat di Indonesia, praktik tersebut lahir dari proses observasi yang panjang. Bahkan disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan bentang alamnya.

Masyarakat Adat Kasepuhan, misalnya, mengenal konsep leuweung titipan, leuweung tutupan, dan leuweung garapan yang memiliki fungsi berbeda. Hal itu mulai dari kawasan yang bersifat sakral dan menjadi sumber mata air, kawasan yang menjaga tanaman penting dan obat tradisional, hingga wilayah yang dapat dimanfaatkan secara terbatas dan diatur melalui mekanisme adat.

Menurut Cindy, salah satu bentuk krisis biokultural saat ini adalah terputusnya regenerasi pengetahuan dari para tetua adat kepada generasi muda.

“Salah satu bentuk krisis biokultural hari ini adalah matinya regenerasi pengetahuan dari para tetua adat kepada generasi muda. Warisan biokultural bukan konsep abstrak,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa saat ini sangat penting untuk mengembalikan perspektif pengelolaan sumber daya alam. Menurutnya, perspektif tersebut perlu didasarkan pada praktik yang telah lama hidup dalam keseharian masyarakat adat.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Kabar menggembirakan datang dari dunia konservasi pada awal Mei 2025. Tiga individu baru badak jawa (Rhinoceros sondaicus) teridentifikasi di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), melalui jejak tapak dan rekaman kamera jebak (camera trap).

Individu pertama terpantau pada 30 Maret 2025 melalui kamera jebak. Tim Monitoring Badak Jawa (MBJ) memasang kamera tersebut di bagian selatan Semenanjung Ujung Kulon. Rekaman menunjukkan seekor induk badak bersama anak betina. Meskipun berstatus anak, postur tubuh badak tersebut hampir menyamai induknya. Tim memperkirakan usia anak badak betina ini sudah di atas dua tahun.

Individu kedua mereka temukan pada 3 April 2025 di lokasi yang sama. Tim MBJ merekam seekor badak jawa jantan remaja dengan perkiraan usia lebih dari tiga tahun. Ciri-ciri seperti sudah disapih dan munculnya cula pertama mendukung perkiraan ini. Saat ini, identifikasi individu badak tersebut masih dalam proses.

Sementara itu, individu ketiga terdeteksi pada 20 April 2025 oleh Tim Ujung Kulon Patrol (UKP) mobile dari Balai Taman Nasional Ujung Kulon. Mereka menemukan tapak baru anak badak jawa di salah satu blok wilayah konsentrasi tinggi badak di bagian selatan Semenanjung Ujung Kulon. Tapak tersebut berukuran 19–20 cm, yang mengindikasikan bahwa anak badak ini berusia sekitar 4–6 bulan.

TNUK membandingkan data anak badak dari hasil kamera trap di wilayah tersebut yang teridentifikasi pada tahun 2024. Berdasarkan perbandingan itu, tapak anak badak seharusnya sudah berukuran lebih dari 20 cm. Karena itu, TNUK meyakini bahwa tapak berukuran 19–20 cm merupakan milik anak badak baru yang muncul pada tahun 2025.

Cerminan Keberhasilan Konservasi

Menurut Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan, Satyawan Pudyatmoko, temuan baru tapak anak Badak Jawa di TNUK  ini merupakan keberhasilan program perlindungan badak jawa atau Fully Protected Area System, yang artinya areal semenanjung ujung kulon tertutup dari aktivitas manusia, selain kegiatan perlindungan dan monitoring Badak Jawa.

“Temuan individu baru ini juga salah satu keberhasilan dari penerapan metode baru dalam pemasangan kamera trap, yakni spatially explicit model,” kata Satyawan dalam keterangan tertulisnya.

Dalam metode tersebut, kamera terpasang secara sistematis dalam 35 klaster, dan setiap klasternya terpasang empat  kamera trap. Dengan demikian, sistem pemasangan kamera jebak terbaru memungkinkan lebih banyak badak tertangkap kamera.

Sinyal Positif

Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari kolaborasi erat antara Balai TNUK, Ditjen KSDAE, para mitra konservasi, dan masyarakat sekitar. Upaya konservasi yang konsisten menjadi kunci dalam menyelamatkan spesies badak jawa dari ancaman kepunahan.

Menteri Kehutanan, Raja Antoni menyampaikan temuan ini sebagai sinyal positif bagi upaya pemerintah yang terus menggencarkan konservasi badak jawa.

“Kami berharap keberadaan individu baru ini semakin memperkuat populasi badak jawa di TNUK. Kami akan terus memantau dan memastikan perlindungan maksimal bagi mereka,” ujarnya.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Seekor gajah sumatra (Elephas maximus sumatrana) telah lahir pada Sabtu, (6/4) pada pukul 03.30 WIB di Pusat Konservasi Gajah (PKG), Provinsi Riau. Kelahiran ini menandakan upaya konservasi gajah berjalan terus dan berhasil.

Anak gajah tersebut lahir dari induk gajah betina bernama “Fuja” (20 Tahun) dan induk jantan bernama “Sarma” (25 tahun). Keduanya berasal dari hasil evakuasi akibat korban jerat satwa di wilayah Kampar Kiri pada tahun 2008.

Peneliti dan aktivis lingkungan hidup Rheza Maulana mengatakan kabar tersebut sangat menggembirakan. Sebab, saat ini gajah sumatra merupakan hewan endemik Indonesia dan berada di ambang kepunahan.

“Setiap kelahiran berarti kan berkontribusi pada pertambahan populasi. Kabar ini juga perlu diapresiasi dan disebarluaskan untuk memupuk optimisme masyarakat,” kata Rheza kepada Greeners, Selasa (15/4).

BACA JUGA: Anak Badak Sumatra Lahir di TNWK, Tanda Ekosistem Membaik

Sementara itu, pengecekan kesehatan dan pengukuran morfometri anak gajah juga telah tim Balai Besar KSDA Riau lakukan. Dari pengecekan tersebut telah teridentifikasi bahwa gajah memiliki tinggi badan 75 cm, lingkar dada 97 cm, panjang badan 97 cm, berat badan 75,5 kg dan berjenis kelamin betina. Kondisi induk dan anak gajah dalam keadaan sehat serta menunjukkan vitalitas normal.

Tim dokter hewan dan perawat medis satwa dari Balai Besar KSDA Riau terus memantau intensif kondisi kesehatan induk dan anak gajah tersebut. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Satyawan Pudyatmoko berharap, gajah sumatra yang baru lahir pada bulan Ramadan dapat menjadi cahaya kebaikan bagi dunia konservasi.

Upaya Pelestarian Butuh Dukungan Publik

Reza menambahkan, media harus memberitakan kabar ini secara luas kepada publik. Hal itu bisa menanamkan optimisme agar masyarakat antusias mendukung upaya konservasi dan memerangi ancaman perburuan liar.

“Media pada umumnya hanya memberitakan yang jelek-jelek saja, misalnya gajah mati. Apakah mungkin karena lebih ‘menjual’ karena ada shock value? Namun, efeknya masyarakat tahunya satwa liar itu mati terus, jadi masyarakat bisa jadi pesimis,” tambah Rheza.

BACA JUGA: Penemuan Spesies Baru Dorong Peneliti Gali Keanekaragaman Hayati

Rasa pesimis tersebut dapat menyebabkan masyarakat lebih memilih memelihara hewan liar di dalam kandang daripada di alam bebas. Faktanya, ketika satwa hidup di alam bebas ada yang berhasil diselamatkan dan beranak pinak.

Rheza berharap supaya gajah sumatra terus diperhatikan. Sehingga, satwa tersebut tidak hanya mampu membiakkan dan menambah populasi, melainkan juga mempertahankan populasi yang ada dari ancaman-ancaman.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Ahli pada lokakarya penyusunan Rencana Aksi Darurat (RAD) 2019 memprediksi populasi badak sumatra (Dicerorhinus sumatrensis) merosot ke angka kurang dari seratus. Jumlah ini semakin berkurang jika dibandingkan catatan Strategi dan Rencana Aksi (SRAK) Badak Indonesia yang disusun pada 1990.  Sebanyak 400 badak sumatra diperkirakan hidup di Indonesia pada periode 1993-2003.

Penyebab penurunan populasi tersebut antara lain perburuan dan perdagangan satwa, degradasi dan fragmentasi habitat, serta penyakit pada sistem reproduksi. Ahli menekankan perlunya langkah cepat yang nyata serta kolaborasi semua pihak untuk mencegah kepunahan badak. Lebih jauh, langkah yang dituju pun diharapkan dapat memulihkan populasi badak ke tingkat yang aman.

Ketua Dewan Pembina Yayasan Forum Konservasi Leuser, Rudi Putra mengatakan dalam lima tahun terakhir pihaknya mencatat tidak kurang dari 5.000 perangkap dan jerat ditemukan. Selain itu, penebangan hutan dan juga perambahan yang merusak habitat badak menjadi faktor penurun populasi.

“Masalah lain adalah populasi kecil. Jadi, di Leuser ada 4 sub populasi, 3 di antaranya termasuk badak sumatra. Dari sub populasi itu tidak ada indikasi pembiakan. Tidak ada anak-anak lagi yang ditemukan. Ini mengindikasikan satwa tersebut akan punah dengan sendirinya kalau tidak diselamatkan,” ujar Rudi pada Webinar Peringatan Hari Badak Sedunia: Selamatkan Populasi Terakhir Badak Sumatra, Selasa (22/09/2020).

Baca juga: Hujan Deras, Sampah Pintu Air Manggarai Capai 2,8 Ton

KLHK: Tidak ada solusi lain untuk penyelamatkan badak selain permbelakuan proteksi secara menyeluruh di lokasi prioritas pelestarian badak. Foto: Dirjen KSDAE KLHK.

KLHK: ‘Jangan Sampai Birokrasi Bertele-tele Hambat Penyelamatan Badak’

Sebagai upaya penyelamatan populasi badak sumatra, pemerintah Indonesia menyusun RAD Penyelamatan Populasi Badak Sumatra 2018-2021. Salah satu narasumber webinar, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Wiratno, menilai RAD ini sebagai langkah revolusioner yang strategis dan memiliki prioritas tinggi untuk penyelamatan badak sumatra dari kepunahan.

RAD Penyelamatan Populasi Badak Sumatra 2018-2021 meliputi pembangunan Suaka Badak Sumatra di Aceh dan Kutai Barat, pengembangbiakan semi alami, pemantauan dan pengamanan habitat dan populasi, serta inisiasi dan pembentukan intensive protection zone. Wiratno pun mengakui penyelamatan badak merupakan pekerjaan yang sangat besar.

“Dalam pelestarian badak, symptom problemnya itu ada di luar. Tindakan kita harus didasarkan pada analisis yang lebih luas. Apabila harus diambil tindakan cepat tidak perlu terlalu banyak birokrasi, bisa langsung izin dan menghubungi saya. Dengan membangun kemitraan konservasi secara bertahap, melalui kesadaran kelompok dan komunitas, kita akan menuju aksi kolektif konservasi,” kata Wiratno.

“Jangan sampai birokrasi menghambat karena terlalu bertele-tele sehingga upaya penyelamatan kehilangan momentumnya. Kita tidak ingin itu terjadi, baik di Bukit Barisan Selatan dan di Leuser,” ucapnya.

Wiratno melanjutkan, tidak ada solusi lain untuk penyelamatkan badak selain pemberlakuan proteksi secara menyeluruh di lokasi prioritas pelestarian badak. Selain itu, menurutnya, proses komunikasi dan dukungan pemerintah daerah adalah langkah terpenting dalam program pelestarian. Pemerintah daerah, lanjutnya, harus menyadari sekaligus bangga akan daerahnya yang memiliki ikon spesies global.

Aceh Timur Berkomitmen Bangun Suaka Badak

Lebih jauh, untuk mendukung kegiatan pembangunan suaka badak sumatra di Kabupaten Aceh Timur, Bupati Aceh Timur, Hasballah Bin H.M. Thaib, menerbitkan Rekomendasi Permohonan Persetujuan dan Lokasi Pembangunan Suaka Badak Sumatra Nomor 522.5.4/6307 pada 20 Juli 2020. Lokasi pembangunan suaka badak sumatra ini seluas 7.302 hektare.

Hasballah mengklaim Aceh sebagai provinsi yang ambil bagian dalam aksi darurat penyelamatan badak sumatra periode 2018-2021. Dari hasil survei lapangan, timnya menemukan lokasi Aloer Timur, Kabupaten Aceh Timur memenuhi kriteria kelayakan tertinggi. Alternatif kedua adalah wilayah Trenggulun-1. Sementara itu, wilayah Trenggulun-2 tidak masuk ke dalam rekomendasi karena banyaknya temuan kasus perambahan dan aktivitas pembukaan lahan.

“Setiap tahunnya 14 badak mati karena konflik dengan masyarakat. Kami berkomitmen penuh untuk membangun Suaka Badak Sumatra di Kabupaten Aceh Timur. Pada 19 September 2020, kami juga sudah melakukan pemasangan papan pengumuman untuk lokasi kegiatan Konservasi Suaka Badak Sumatra,” ucap Hasballah.

Baca juga: Kebakaran Hutan Memperburuk Kondisi Lapisan Ozon

Tropical Forest Conversation Action Siapkan Ratusan Miliar untuk Pelestarian Badak

Berbicara dalam acara yang sama, Direktur Eksektuif Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Kehati) Riki Frindos, menerangkan besaran dana yang disiapkan untuk mendukung RAD Penyelamatan Populasi Badak. Melalui program Tropical Forest Conversation Action (TFCA) di Sumatra dan Kalimantan, diketahui dana yang disiapkan untuk perlindungan spesies sebesar Rp100 miliar untuk Sumatra dan Rp16 miliar di Kalimantan.

“Yayasan Kehati melalui mitra di tingkat lokal dan seluruh pihak akan terus mendukung program pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Termasuk penyelamatan badak sumatra, baik yang terdapat di Sumatra dan Kalimantan. Agar tujuan ini dapat terwujud, kami berharap RAD yang telah disusun dapat selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah dan panjang pemerintah daerah,” ujar Riki.

Badak Sumatra berperan dalam regenerasi hutan. Foto: Shutterstock.

Lebih jauh, Riki menjelaskan programnya bersama TFCA Sumatra untuk mendukung pemulihan populasi badak sumatra. Pertama, secara masif dan intensif melindungi populasi badak yang ada di habitat aslinya untuk berkembang secara alami. Untuk mendukung program ini,  pihaknya membentuk tim patroli dan meningkatkan kapasitas anggota patroli melalui berbagai fasilitas pelatihan. Pihaknya pun melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan tim patrol.

Kedua, Kehati dan TFCA menyediakan data akurat mengenai kondisi populasi. Upaya ini penting untuk pengambilan keputusan konservasi yang tepat. Dalam upaya pemutakhiran data, Riki melanjutkan, mitra melakukan survei okupansi untuk mengetahui wilayah sebaran badak pada tiga taman nasional: Gunung Leuser, Way Kambas, dan Bukit Barisan Selatan. Untuk mendukung aktivitas survei, TFCA Sumatra menyediakan 317 buah kamera jebak yang disebar pada tiga taman nasional.

Selanjutnya, badak yang terisolasi akan diselamatkan untuk difasilitasi perkembangbiakannya secara semi alami di lokasi tertentu yang disebut sebagai sanctuary.

Badak Sumatra Berperan dalam Regenerasi Hutan

Selain itu, untuk program penyelamatan badak sumatra di Kalimantan, Kehati, dan TFCA Kalimantan berhasil menyelamatkan spesimen hidup badak sumatra berjenis kelamin betina bernama Pahu. Mitra penerima hibah ALeRT (Aliansi Lestari Rimba Terpadu) menyelamatkan Pahu dari kawasan hutan Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kalimantan Timur. Hingga berita ini diturunkan, Pahu terpantau dalam keadaan sehat dengan bobot mencapai 360 kilogram.

Melihat kedaruratan penyelamatan badak sumatra, di peringatan Hari Badak Dunia 22 September, Riki berharap masyarakat  semakin menyadari pentingnya konservasi badak bagi Indonesia. Satwa berstatus krisis ini mengonsumsi pucuk daun muda yang membantu proses regenerasi hutan karena mendukung tumbuhnya pucuk baru dari daun yang dimakannya.

Selain itu, berkat jangkauan jalannya yang jauh, badak juga merupakan agen penyebar benih melalui biji-bijian hutan yang melekat di tubuhnya. Dalam perjalanannya, badak pun membuka jalan rintisan dari vegetasi tebal untuk satwa liar lainnya.

Penulis: Dewi Purningsih dan Zury Muliandari

Editor: Ixora Devi

Pasuruan (Greeners) – Wisatawan Gunung Bromo selama ini datang ingin menikmati keindahan alam di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Pemandangan matahari terbit (sunrise), lautan pasir, kawah Gunung Bromo, perbukitan indah hingga padang savana yang terhampar luas merupakan daya pikat utama bagi pengunjung dari dalam maupun luar negeri. Berkuda dan berkeliling kawasan dengan jip juga menjadi sajian yang membuat pengunjung terpuaskan dan selalu ingin kembali.

Namun sekarang pariwisata Gunung Bromo juga menawarkan kegiatan baru yang tidak kalah seru. Para pengunjung yang penasaran dengan bunga edelweis yang hidup di ketinggian tertentu dan tidak semua bisa menjangkaunya, kini bisa melihat bunga abadi tersebut di kebun-kebun khusus yang membudidayakan edelweis. Para pengunjung juga bisa menikmati pengalaman baru menanam tumbuhan endemik zona montana yang juga terdapat di berbagai pegunungan tinggi Nusantara ini.

BACA JUGA: 600 Hektare Padang Savana Gunung Bromo Terbakar 

Kebun-kebun edelweis bisa dijumpai di Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan; Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo; Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang dan di Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang.

Di Desa Wisata Edelweis tersebut, pengunjung Bromo bisa melihat langsung proses pembibitan tumbuhan yang juga disebut bunga senduro ini. Pengunjung yang berminat diberi bibit edelweis dan bisa langsung menanam di sekitar kawasan.

“Wisatawan bisa menanam di mana saja di Desa Wonokitri ini, di tepi-tepi jalan atau lokasi lainnya. Seluruh lokasi di desa ini cocok untuk edelweis. Kalau mau tanam di gunung, ya silakan naik tapi jarang kalau bukan pendaki,” kata Ketua Kelompok Desa Wisata Edelweis, Wonokitri, Kecamatan Tosari, Teguh Wibowo, Jumat (19/10/2018).

Ratusan bibit tanaman edelweis dipersiapkan di Desa Wisata Edelweis. Foto: greeners.co/Muhajir Arifin

Teguh mengatakan pembibitan edelweis ini diinisiasi oleh pihak taman nasional sejak 2017. Warga menerima bibit dan penyuluhan dari petugas selanjutnya dikelola secara swadaya. Saat ini 26 warga mengelola pembibitan dengan sukarela.

Proses pembibitan tumbuhan ini, kata Teguh, terbilang mudah namun membutuhkan waktu beberapa bulan dari bibit hingga siap tanam. Saat ini sudah ada sekitar 800 bibit yang siap tanam. “Selain diberikan ke wisatawan, bibit-bibit juga dibagikan ke warga sekitar untuk ditanam di rumahnya masing-masing. Bahkan diwajibkan setiap rumah menanam minimal lima batang edelweis,” terangnya.

BACA JUGA: Edelweis, Bunga Abadi yang Hampir Tidak Abadi 

Dengan adanya pembibitan ini, wisatawan dan warga diharapkan tidak lagi mengganggu habitat edelweis. Warga yang selama ini menjual bunga edelweis pada wisatawan diharapkan bisa ikut melakukan budidaya sehingga tidak memetiknya di alam.

“Pengunjung Bromo juga mendapat alternatif wisata. Selama ini kan melihat sunrise, ke kawah, naik kuda atau keliling dengan jip. Nah saat ini setelah puas menikmati kawasan wisata Bromo, pengunjung bisa mampir ke pembibitan,” terangnya.

Untuk mengembangkan pembibitan edelweis, pemerintah Desa Wonokitri juga telah menyiapkan lahan seluas 1 hektare untuk dijadikan Taman Edelweis. Teguh menyakini keberadaan Taman Edelweis akan menambah daya tarik pariwisata Bromo. “Ingin lihat hamparan edelweis cukup ke Taman Edelweis,” pungkasnya.

Penulis: MA/G12

Jakarta (Greeners) – Peringatan Hari Konservasi Nasional diharapkan menjadi momen penting dalam membangun kesadaran kolektif (collective awareness) berbagai pihak. Hal ini dikarenakan upaya konservasi alam tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah, swasta maupun Lembaga Swadaya Masyarakat saja.

BACA JUGA: Menteri LHK Resmikan Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatera

Direktur Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Wiratno mengatakan bahwa kerja kolektif menyelamatkan alam tersisa, merehabilitasi hutan yang rusak agar mendapatkan manfaat bagi kepentingan global seperti tropical medicine yang diambil dari taman nasional maupun kawasan hutan merupakan inti utama yang ingin disampaikan dalam Hari Konservasi Nasional nanti.

“Tropical medicine itu 70 persen diambil dari hutan alam. Nanti 2050 bisa ada kelangkaan pangan karena populasi manusia dunia melonjak tinggi, jadi segala macam yang berhubungan dengan peran hutan pasti sangat dibutuhkan,” ujar Wiratno kepada Greeners, Jakarta, Jumat (04/08).

Direktur Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Wiratno. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Jadi, lanjutnya, peran hutan itu bukan hanya hidrologis, mencegah banjir, mencegah longsor atau menjaga kesuburan tanah semata. Karena hampir 80 persen peran peran mikroba dan polinasi yang terjadi di lahan pertanian itu akibat serangga yang ada di dalam hutan.

“Jadi fungsi hutan bukan hanya soal tata air, tapi mikrobanya, jasad reniknya itu juga penting. Peranan hutan dijaga sebaik-baiknya. Bekerja dengan peneliti, masyarakat dan semua stake holder agar bisa dimanfaatkan dengan baik. Itu yang ingin saya dorong di Hari Konservasi Nasional nanti. Jadi collective awareness itu penting,” tambahnya.

BACA JUGA: Revisi UU Konservasi Belum Mengakomodir Masyarakat Adat

Sebagai informasi, pada tahun ini puncak peringatan Hari Konservasi Nasional akan diselenggarakan di Taman Nasional Baluran di Kabupaten Situbondo, pada 10 Agustus 2017. Pada pelaksanaannya nanti, akan ada pameran konservasi alam, Jambore Nasional, Festival Taman Nasional dan Taman Wisata Alam.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan hiu paus (Rhincodon typus) menjadi ikan yang dilindungi melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 18 tahun 2013. Permen ini diputuskan untuk menjaga kelestarian dan menghindari kepunahan mamalia tersebut.

Namun, meskipun dilindungi, pemanfaatan potensi ekonomi hiu paus secara non-ekstraktif masih diperbolehkan, seperti pemanfaatan keberadaan hiu paus sebagai target destinasi wisata. Hal tersebut sesuai dengan paradigma konservasi yang menerapkan upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan berkelanjutan.

“Wisata hiu paus di sini harus dikelola secara bijaksana dan dilakukan sesuai dengan pedoman yang sudah diterbitkan oleh KKP sehingga aktivitas wisata tersebut dapat dilakukan secara lestari dengan tetap memperhatikan aspek konservasi,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, Jakarta, Minggu (15/05).

Susi menyampaikan bahwa KKP akan terus mendukung potensi wisata hiu paus di Provinsi Gorontalo, yaitu dengan pemberian beberapa bantuan ke kelompok masyarakat di Kabupaten Bone Bolango. Salah satunya melalui pemberian paket bantuan alat snorkling dan buku pedoman wisata hiu paus kepada kelompok masyarakat sadar wisata.

Hal senada juga diungkapkan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Dirjen PRL), Brahmantya Satyamurti. Ia menyatakan dukungannya terhadap potensi wisata hiu paus di Gorontalo. Menurutnya, masyarakat Gorontalo khususnya di Kabupaten Bone Bolango merupakan pihak yang sangat penting dalam menjaga dan memajukan potensi wisata hiu paus ini.

“Wisata hiu paus juga perlu dipantau oleh masyarakat sekitar. Bagaimanapun, kita tetap dapat mengembangkan wisata ini tanpa harus mengganggu kenyamanan hiu paus di habitatnya. Jangan sampai jumlah kapal pengunjung di lokasi wisata membludak dan memicu stres pada hiu paus,” ujar Brahmantya.

Hiu paus merupakan jenis ikan terbesar di dunia dengan rata-rata panjang total sekitar 12 meter hingga 18 meter. Hiu paus merupakan jenis ikan yang dapat mencapai usia 60 tahun, bahkan 100 tahun. Ikan hiu paus baru mencapai matang kelamin pertama kali pada usia sekitar 25 tahun dengan jumlah anakan 1 ekor untuk setiap periode reproduksi.

Spesies ini biasanya melakukan migrasi sementara di perairan sekitar Gorontalo. Begitu pula dengan masyarakat yang hobi memancing ikan, mereka sering melihat hiu paus di Teluk Tomini. Dari hasil pengamatan hingga bulan Mei 2016, terdapat 13 – 14 individu hiu paus yang terpantau di perairan Botubarani.

Sedangkan sejak tahun 2006, Pemda Kabupaten Bonebolango telah mencanangkan kawasan perairan Desa Ulele sebagai kawasan konservasi perairan daerah. Sejak tanggal 11-14 Mei, Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan (BPSPL) Makassar, Ditjen PRL KKP melaksanakan bimbingan teknis pemandu wisata selam dan sosialisasi pengenalan Sistem Informasi Database Ikan Dilindungi (SI DIDI).

Bimbingan teknis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi para pemandu selam agar kegiatan wisata hiu paus dapat dilakukan secara bertanggungjkawab. Selain itu para pemandu juga dikenalkan dengan tata cara monitoring hiu paus yang selanjutnya dapat di masukkan ke dalam sistem database SI DIDI.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Meningkatnya angka kematian satwa liar yang dilindungi akibat perburuan menunjukkan belum optimalnya upaya perlindungan terhadap satwa liar dan habitatnya. Sepanjang bulan Februari 2016 saja, lembaga World Wildlife Fund (WWF) Indonesia mencatat telah terjadi setidaknya 18 kejahatan satwa liar dilindungi, seperti kematian gajah sumatera, penjualan kulit harimau sumatera, dan upaya penyelundupan kura-kura moncong babi.

Pada peringatan Hari Satwa Liar Sedunia (World Wildlife Day) yang diperingati setiap tanggal 3 Maret, Direktur Konservasi WWF-Indonesia Arnold Sitompul menyatakan, mengacu pada data hasil studi Tigers Alive Initiative diperlukan delapan orang polisi hutan untuk setiap 100 kilometer persegi. Maka, jika ditilik dari luasan hutan lindung dan konservasi di Indonesia, setidaknya harus ada 48.000 personel polisi hutan untuk menjaga keutuhan hutan, termasuk segala sumber daya flora dan fauna di dalamnya.

“Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2015, saat ini hanya ada sekitar 8.000 personel polisi hutan. Dari jumlah tersebut, 5.000 personel dikelola oleh pemerintah daerah, dan sisanya di bawah tanggung jawab KLHK,” katanya seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, Jakarta, Jumat (04/03).

Tidak hanya jumlah, kapasitas dan perlengkapan bagi polisi hutan (Polhut) juga harus ditingkatkan. Arnold menyatakan bahwa tugas Polhut adalah pekerjaan yang berbahaya. Tidak cukup hanya bermodalkan keberanian, namun perlu didukung dengan peralatan yang memadai untuk menghadapi perkembangan dan tantangan di lapangan.

“Sangat mendesak bagi Indonesia untuk menambah jumlah polisi hutan guna menahan laju terjadinya kejahatan kehutanan, khususnya terhadap satwa liar yang dilindungi, karena polisi hutan merupakan salah satu instrumen penting dalam usaha memperkuat pengamanan kawasan konservasi dan spesies dilindungi yang merupakan aset bangsa,” tambahnya.

Studi persepsi polisi hutan yang diluncurkan oleh WWF-Indonesia yang dilakukan terhadap 530 responden polisi hutan di 11 negara yang masih memiliki harimau (tiger range country), termasuk Indonesia, hasilnya menunjukkan sebanyak 63 persen merasa menghadapi situasi yang membahayakan dan 74 persen merasakan kurangnya perlengkapan untuk bekerja. Selain itu, 48 persen responden menyampaikan belum mendapatkan pelatihan yang cukup dan sebanyak 30 persen menyatakan pekerjaan ini belum mendapat imbalan yang memadai.

Dihubungi terpisah, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan bahwa permasalahan terkait satwa liar merupakan salah satu masalah yang paling berat dari akumulasi berbagai permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia.

Untuk itu perlu dilakukan upaya pengembangan data base sebagai bentuk pemusatan data cara pemantauan satwa liar di alam. Selain itu, KLHK juga tengah melakukan penertiban perdagangan satwa liar melalui peningkatan kapasitas teknis dan pengetahuan para petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau polisi hutan dalam melakukan kegiatan-kegiatan intelijen dan investigasi kejahatan di alam liar.

“Secara kelembagaan kami terus melakukan koordinasi bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung serta melakukan konsolidasi intensif antar Unit Pelaksana Tugas (UPT) KLHK khususnya di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) di wilayah,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Melakukan sesuatu yang sudah menjadi tren atau dilakukan oleh banyak orang cenderung lebih mudah ketimbang berinisiatif melakukan yang baru, pun demikian dengan upaya pelestarian alam.

Bagi personel band NAIF, perilaku peduli pada alam dan memelihara lingkungan bukanlah sebuah tren melainkan keharusan. NAIF sendiri pernah menciptakan lagu bertema lingkungan berjudul “Dia Adalah Pusaka Sejuta Umat Manusia Yang Ada di Seluruh Dunia”. Lagu ini ada pada album Titik Cerah yang rilis tahun 2002 silam, saat isu lingkungan belum ramai dibicarakan seperti sekarang.

“Waktu itu karena sedih sama kondisi taman-taman di kota. Makin lama pembangunan di dalam kota semakin sumpek gitu. Ketemu trotoar yang normal di Jakarta aja susah,” ujar sang bassis, Muhammad ‘Emil’ Amil Hussein kepada Greeners mengenai lagu tersebut.

Vokalis NAIF, David, turut mengamini pernyataan Emil. Ia bercerita, saat itu NAIF memandang bahwa lingkungan hijau di perkotaan semakin bergeser seiring dengan gencarnya pembangunan. “Kan pohon-pohon yang dulunya hijau telah berubah menjadi batu. Batunya itu gedung beton,” katanya.

Lebih lanjut David menerangkan, pemilihan kata “pusaka” pada judul lagu itu bukan ingin menganggap alam sebagai hal yang keramat, melainkan ingin menunjukkan bahwa alam adalah sesuatu yang harus dihargai manusia. Pasalnya, manusia seringkali lupa akan peran alam terhadap kehidupan di muka bumi.

“Kita selalu mengambil mengeruk melulu tanpa peduli dengan alam yang memberi kita tempat hidup. Mother earth, this is mother earth. Anggap alam ini seperti ibu lu yang lu cintai dan lu jaga,” ujar pria bernama asli David Bayu Danang Jaya ini dengan tegas.

Menurut para personel NAIF, keadaan ini tidak banyak berubah sejak lagu itu dibuat. Meski demikian, pengetahuan dan kesadaran masyarakat berangsur semakin membaik sehingga masih menumbuhkan opitimisme untuk menjaga kelestarian alam.

Band yang dikenal dengan gaya retronya ini juga berpendapat bahwa manusia memang sudah sewajarnya menjaga keharmonisan dengan alam. Alasannya, ketika komposisi alam sudah tidak seimbang, alam memiliki cara tersendiri untuk menyeimbangkan kehidupan di muka bumi. Mereka pun berharap agar masyarakat tetap konsisten dalam menjaga lingkungan.

“Nanti kalau alamnya menyeimbangkan (bencana alam), kita main salah-salahan. Padahal itu karena ulah kita sendiri. Makanya kalau kita butuh ya nanti balikin lagi. Misalnya butuh pohon, ya, nanti tanam lagi. Jangan cuma maunya ngambil doang tanpa memperbaiki lagi,” pungkasnya.

Penulis: TW/G37

Jakarta (Greeners) – Selain Balai Konservasi ataupun Suaka Margasatwa, ternyata masyarakat umum dapat membantu pemerintah menjaga dan melestarikan keberadaan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang dilindungi.

Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Dahono Adji, mengatakan, sudah cukup lama aturan tentang penangkaran maupun pemeliharaan satwa langka untuk personal dibuat.

Melalui aturan ini, katanya, masyarakat bisa membantu pemerintah dalam melestarikan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi. Bahkan, jika ijin sudah dimiliki, tumbuhan dan satwa liar tersebut bisa diperdagangkan dengan beberapa syarat pendukung lainnya.

“Salah satu syarat hewan langka yang bisa dimanfaatkan untuk dijual atau dipelihara adalah yang didapat dari penangkaran ya, bukan diambil dari alam,” ujarnya kepada Greeners, Jakarta, Selasa (01/03).

Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Dahono Adji. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Syarat lainnya, hewan langka yang boleh dimanfaatkan dari penangkaran hanya yang sudah masuk kategori F2 atau hewan yang sudah generasi ketiga saat berada di penangkaran. Singkatnya, hanya cucu dari generasi pertama di tempat penangkaran yang bisa dipelihara maupun diperjualbelikan.

Selain itu, lanjutnya, hewan langka yang legal untuk dimanfaatkan setelah ditangkarkan hanya hewan dengan kategori Appendix 2. Sedangkan untuk hewan langka kategori Appendix 1, walau sudah ditangkarkan, tetap tidak boleh dimanfaatkan untuk apapun dan harus dikonservasi.

Hewan langka kategori Appendix 2 ini adalah hewan langka yang dilindungi di alamnya. Tidak boleh diambil dan dijual apabila keturunan hewan langka langsung dari alam. Namun, apabila sudah ditangkarkan, maka keturunan generasi ketiga atau F2-nya boleh dimanfaatkan.

Sedangkan hewan langka Appendix 1 adalah hewan langka yang jumlahnya kurang dari 800 ekor di alam. Meski sudah ditangkarkan, hewan ini tidak boleh dimanfaatkan untuk apapun dan harus tetap kembali ke kawasan konservasi.

“Hewan langka Appendix 1 itu seperti anoa, badak bercula satu, harimau sumatera, macan dahan, siamang, serta orangutan. Sedangkan hewan langka Appendix 2 yaitu elang, alap-alap, buaya muara, jalak bali, dan lainnya,” ujar Bambang.

Sebagai informasi, berikut beberapa syarat yang harus dilakukan untuk bisa memelihara hewan dilindungi yang dirangkum dari wawancara bersama Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

1. Mengajukan surat izin ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam bentuk proposal izin menangkarkan atau memelihara hewan dilindungi.

2. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk individu atau perseorangan serta akta notaris untuk badan usaha.

3. Surat Bebas Gangguan Usaha dari kecamatan setempat. Surat ini berisi keterangan bahwa aktifitas penangkaran dan pemeliharaan hewan tidak mengganggu lingkungan sekitar.

4. Bukti tertulis asal-usul indukan. Bukti ini memuat syarat tentang indukan dari hewan yang dipelihara. Indukan hewan dilindungi yang akan dipelihara harus berasal dari hewan yang telah didaftarkan sebagai hewan yang dipelihara atau ditangkarkan secara sah pula. Artinya, hewan hasil tangkapan liar dilarang untuk dipelihara karena tidak memenuhi syarat ini. Di sinilah diketahui syarat hewan yang akan dipelihara telah melewati 3 generasi penangkaran oleh manusia.

5. BAP kesiapan teknis, mencakup kandang tempat penangkaran atau pemeliharaan hewan dilindungi, kesiapan pakan dalam memelihara hewan dilindungi, perlengkapan memelihara hewan, dan lain sebagainya.

6. Surat Rekomendasi dari kepala BKSDA setempat jika hewan tersebut berasal dari daerah lain.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Papua berhasil menggagalkan upaya penyelundupan satwa dilindungi jenis kura-kura moncong babi (KMB) di Bandara Moses Kilangi Timika, Papua pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2016 sekitar pukul 9.00 WIT.

Terungkapnya penyelundupan satwa dilindungi tersebut berawal dari laporan petugas pengamanan bandara yang menemukan adanya empat buah koper yang mencurigakan yang akan dimasukkan ke bagasi pesawat Sriwijaya Air tujuan Jakarta via Jayapura.

Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Timika, Yohan Frans Mansay, dalam keterangan resminya mengatakan bahwa pelaku penyelundupan satwa tersebut telah diamankan oleh Polisi Kehutanan bersama Polres Mimika dan sedang menjalani pemeriksaan. Bersama pelaku diamankan barang bukti sebanyak 3.230 ekor anakan KMB yang dikemas dalam 4 buah koper.

“Pelaku berinisial S merupakan karyawan ground handling salah satu maskapai penerbangan di Timika, sehingga pengiriman satwa tersebut tidak melalui pemeriksaan X-Ray bandara,” terang Yohan, Jakarta, Kamis (18/02).

Sebanyak 3.230 ekor anakan kura-kura moncong babi dimasukkan ke dalam empat buah koper untuk diselundupkan ke Jakarta dari Jayapura. Foto: dok.BKSDA Papua

Dalam rangka penyidikan, lanjutnya, kura-kura tersebut saat ini telah dirawat oleh Balai Besar KSDA Papua bekerjasama dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan memberikan penampungan sementara di fasilitas Divisi Lingkungan PTFI, Timika.

Kepala Balai Besar KSDA Papua, Ir. MG Nababan saat dihubungi oleh Greeners mengatakan, KMB merupakan salah satu satwa dilindungi yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 dan PP Nomor 7 Tahun 1999, sehingga pelaku penyelundupan dapat dikenakan ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 100.000.000.

“Kura-kura moncong babi ini merupakan satwa yang masuk dalam Apendix II CITES yang hanya hidup di ekosistem rawa di Selatan Papua, Selatan Papua New Guinea dan Utara Australia,” tandasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Mencari keuntungan dan upaya pelestarian adalah dua hal yang berbeda yang biasanya saling bertentangan. Kerusakan alam sebagai akibat dari kegiatan bisnis pun seakan menjadi jamak meski hal ini banyak pula yang menentang.

Melanie Subono dan Coki “Netral” termasuk diantara yang menentang kegiatan bisnis yang merusak lingkungan. Menurut Coki, banyaknya bencana alam merupakan gelagat dan tanda bahwa lingkungan telah rusak. Baginya, sudah seharusnya manusia sadar dan bergerak untuk menyelamatkan bumi ketimbang terus menggerogoti lingkungan demi keuntungan bisnis.

“Warning-nya sudah banyak: banjir, tsunami, kejadian alam yang hebat. Bumi ini hidup, lho. Dia kalau terganggu itu bakal gerak. Masih kurang tandanya?” ujar Coki saat ditemui Greeners dalam sebuah diskusi lingkungan hidup di Universitas Indonesia, Depok, pada Kamis (17/12) lalu.

Gitaris dari band Netral ini menyontohkan area konservasi Teluk Benoa di Bali yang rencananya akan direklamasi untuk dikembangkan menjadi area pariwisata. Ia menyatakan, saat ini beberapa wilayah di Bali kerap terserang banjir. Kondisi ini akan semakin buruk jika reklamasi tetap dijalankan. Menurut Coki, kondisi tersebut seharusnya dapat menjadi alasan yang cukup untuk menghentikan proyek reklamasi.

“Seharusnya gerakan yang make sense (masuk akal, Red.) ke depannya adalah memperbaiki bumi, bukan malah menggaruk lagi. Kita jadi kayak kutu, pindah ke sana digerogotin (alamnya), pindah ke sini digerogotin lagi. Jadi manusia apa kutu sih?” katanya.

Senada dengan Coki, Melanie Subono sepakat bahwa tidak seharusnya pembangunan dipertimbangkan dari sisi bisnis saja. Bagi Melanie, alam bukan hanya dimiliki oleh segelintir orang, melainkan milik semua orang.

“(Alam) itu diberikan dan diperuntukkan untuk seluruh rakyat Indonesia, jadi apa pun yang dilakukan dengan itu, harus untuk kebaikan semua orang Indonesia, bukan segelintir pihak aja,” tegas Melanie.

Ia pun heran terhadap orang-orang yang tidak mengerti pentingnya kelestarian alam di Bumi. Menurutnya, akan lebih baik apabila para pengusaha menggunakan dana mereka untuk menyelamatkan bumi ketimbang membuat bumi dan lingkungan semakin rusak.

“Logika aja deh, bukannya kita butuh sesuatu yang ‘hijau’? Kalau memang ada dana gede, kenapa enggak merehabilitasi area? Area (yang rusak) diperbaiki bukan malah bangun yang enggak-enggak,” pungkasnya.

Penulis: TW/G37

Jakarta (Greeners) – Keanekaragaman hayati di Indonesia terbilang tinggi, baik flora maupun fauna. Lebih dari 10 persen tumbuhan, 12 persen mamalia, 7,3 persen reptil, dan 17 persen burung di dunia terdapat di Indonesia. Tingginya keanekaragaman hayati di Indonesia juga diikuti dengan tingginya ancaman yang mengakibatkan krisis pada keanekaragaman hayati. Hilangnya habitat menduduki rangking tertinggi, dan hadirnya alien spesies menyumbang 49 persen sebagai ancaman keanekaragaman hayati di Indonesia.

Sebagai upaya meningkatkan kepedulian dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia, Fakultas Biologi Universitas Nasional (UNAS) bekerja sama dengan Pusat Pengkajian Lingkungan dan Konservasi Alam UNAS menyelenggarakan Seminar Ilmiah bertajuk Eksplorasi Potensi dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Indonesia di ruang seminar selasar lantai 3 di Kampus Universitas Nasional, Senin (07/12).

Dalam sambutannya, ketua Pusat Pengkajian Lingkungan dan Konservasi Alam Universitas Nasional, Drs. Imran Said Lumban Tobing, M.Si mengatakan, “seminar ilmiah ini merupakan bagian dari diseminasi hasil riset dosen.” Ia juga menyatakan bahwa forum ini sebagai wadah saling berbagi informasi dan pengalaman antar peneliti.

Imran yang juga merupakan Dekan Fakultas Biologi UNAS, menekankan bahwa keanekaragaman hayati bukan warisan nenek moyang, melainkan titipan anak-cucu bagi bangsa ini.

“Jangan sampai anak cucu mendatang hanya tahu sebatas namanya saja namun tidak dapat menikmati keindahannya di alam. Harapannya, di seminar ilmiah selanjutnya, peserta yang hadir dapat lebih banyak dan dari semua kalangan, baik dari akademisi, peneliti, pelajar, maupun masyarakat sehingga semakin banyak elemen yang mengenal, peduli dan melestarikan keanekaragaman hayati Indonesia,” ujarnya.

Seminar ilmiah ini dibagi menjadi tiga sesi, yaitu eksplorasi keanekaragaman hayati, ekologi dan konservasi keanekaragaman hayati, serta potensi keanekaragaman hayati.

Beberapa hasil penelitian dosen Biologi UNAS yang diseminarkan, yaitu “Keanekaragaman burung dan penggunaan vegetasi di Taman Monumen Nasional DKI Jakarta” oleh Dr. Tatang Mitra Setia, “Studi keanekaragaman makrofungi berpotensi pangan dan obat di kawasan Cagar Alam Lembah Anai dan Cagar Alam Batang Palupuh, Sumatera Barat” oleh Dra. Noverita, M.Si, dan “Perbandingan keanekaragaman jenis teripang dan potensinya berdasarkan waktu (diurnal dan nocturnal) di Perairan Pulau Saktu, Kep. Seribu, DKI Jakarta” oleh Drs. Gautama Wisnubudi, M.Si.

Seminar ilmiah ini tidak hanya dihadiri oleh dosen dan mahasiswa UNAS, tetapi juga dihadiri oleh siswa-siswi KIR SMA Sumbangsih. Salah satu siswi KIR SMA Sumbangsih, Sintya Putri, mengaku senang dapat menghadiri seminar ilmiah tersebut. “Wawasan kami tentang potensi dan konservasi keanekaragaman hayati Indonesia semakin luas. Saya berharap kegiatan seperti ini dapat secara rutin diadakan sehingga kesadaran masyarakat mengenai pentingnya potensi dan keanekaragaman hayati Indonesia semakin tinggi,” katanya.

Penulis: Ahmad Baihaqi/Indonesia Wildlife Photography

Jakarta (Greeners) – Manusia tidak hidup sendiri di bumi ini. Ada puspa dan satwa yang juga hidup di dalamnya. Mengenali berbagai jenis puspa dan satwa di sekitar kita seharusnya menjadi keharusan dan penting mengingat manusia membutuhkan puspa dan satwa untuk hidup.

Akademisi dari Universitas Nasional Imran S.L Tobing, menyatakan, saat ini banyak dari jenis puspa dan satwa di Indonesia, baik yang umum maupun langka, berada dalam kondisi memprihatinkan akibat dari ketidakpedulian dan ketidaktahuan masyarakat.

Namun sebenarnya, lanjut Imran, ketidakpedulian lah yang membuat puspa dan satwa di Indonesia mengalami ancaman kepunahan. Kegiatan perekonomian yang terus mengincar keuntungan besar tanpa memedulikan konservasi dan keberlangsungan habitat hewan dan tumbuhan di banyak tempat, menurutnya, jelas akan membuat keanekaragaman hayati yang ada akan terus tergerus dan mengalami kepunahan.

“Yang tidak peduli ini yang bahaya. Mencari keuntungan tanpa peduli akan lingkungan yang rusak, tanpa peduli sumber daya alam atau flora fauna dan menyebabkan kepunahan,” jelasnya, Jakarta, Kamis (12/11).

Imran juga menekankan bahwa berbagai kegiatan guna menambah pengetahuan dan kesadartahuan masyarakat akan pentingnya menjaga alam, termasuk puspa dan satwa yang berada di dalamya, merupakan satu hal penting yang harus menjadi perhatian banyak pihak.

Hello Nature 2015, terusnya, akan memberikan pengetahuan, konsep konservasi, pembangunan berkelanjutan, dan ekonomi hijau yang sudah harus ditanamkan kepada generasi muda agar flora dan fauna serta kekayaan alam Indonesia dapat memberi keuntungan pada saat ini, esok, lusa dan nanti secara berkesinambungan.

Syaiful Rochman, Penanggung Jawab kegiatan Hello Nature 2015, menyampaikan bahwa saat ini, generasi muda yang tinggal di kota besar seperti Jakarta sudah semakin jauh dari lingkungan yang alami. Generasi ini lebih banyak menghabiskan waktu di dalam ruangan dan waktu mereka tersita pada aktivitas di gawai pribadi.

“Greeners menggelar Hello Nature ini agar bisa mengingatkan kembali pentingnya berinteraksi dengan satwa dan puspa kepada para generasi muda, sehingga mereka bisa lebih menghargai kehidupan lebih baik lagi. Kami juga bersyukur, pada gelaran Hello Nature perdana ini bisa bekerjasama dengan tim dari Fakultas Biologi Universitas Nasional sehingga kegiatan ini juga diisi dengan rangkaian diskusi ilmiah yang sesuai dengan tema peringatan HCPSN 2015,” pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam rangka memperingati Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional (HCPSN) 2015, Greeners.co bersama dengan Fakultas Biologi Universitas Nasional yang didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengadakan kegiatan bertajuk “Hello Nature 2015”. Acara akan diselenggarakan di Mall Gandaria City, Jakarta pada tanggal 13-15 November 2015.

Pada acara tersebut akan ada banyak kegiatan menarik, seperti berinteraksi dan memberi makan satwa, seminar ilmiah, komunitas-komunitas peduli lingkungan dan fun activity lainnya untuk kembali mengenalkan dan mendekatkan masyarakat kepada alam dan keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan sekitar.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Dalam rangka merayakan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional (HCPSN) 2015 yang diperingati setiap tanggal 5 November, WWF Indonesia menghadirkan “Panduan Wisata Bahari Ramah Lingkungan Seri Mengamati dan Berinteraksi dengan Satwa Laut” sebagai panduan yang bijak bagi seluruh pelaku wisata. Peluncuran panduan ini sekaligus menjadi bagian dari Kampanye #BeliYangBaik yang digagas oleh WWF Indonesia.

Indarwati Aminuddin, Koordinator Pariwisata Bahari WWF Indonesia, menyampaikan bahwa panduan ini menghadirkan praktik-praktik terbaik berbasis lingkungan dalam aktivitas bahari yang melibatkan pengamatan dan interaksi dengan satwa laut di habitat alami. Bila tidak bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya laut, termasuk satwa di dalamnya, dapat berakibat pada menurunnya populasi satwa dan rusaknya ekosistem.

“Berlandaskan pada konsep konservasi, panduan yang disusun untuk mendukung tercapainya pariwisata bahari yang bertanggung jawab ini merangkum praktik-praktik yang disarankan juga dipilih melalui proses sistematik, mulai dari kajian pustaka, pengumpulan data lapangan, serta diskusi dengan kelompok praktisi wisata bahari, akademisi, dan pemerintah,” jelas Indar di Jakarta, Kamis (05/11).

Dengan peluang yang disajikan alam bagi kemajuan pariwisata bahari, lanjutnya, penting untuk memastikan interaksi dengan satwa laut secara bertanggung jawab. Hal ini agar pemanfaatan yang bijak dapat berlangsung dalam jangka panjang, meningkatkan daya tarik bagi wisatawan, dan bernilai lebih tinggi serta menghindari menurunnya populasi satwa laut sebagai obyek pariwisata bahari unggulan di Indonesia.

Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Turut hadir dalam acara tersebut Putri Indonesia 2005 yang juga pemilik resort di Raja Ampat, Nadine Chandrawinata. Nadine menyatakan bahwa kampanye dan panduan pariwisata yang bertanggung jawab masih sangat diperlukan, baik untuk para wisatawan maupun bagi para operator (pengusaha).

“Terkadang ada saja wisatawan nakal yang mau seenaknya, buang sampah juga sesukanya. Ada juga operator yang sengaja menawarkan wisata yang berisiko bagi mahkluk hidup bawah laut seperti terumbu karang maupun ikan-ikan. Makanya panduan ini sudah sangat bagus sekali,” katanya.

Panduan ini, lanjut Nadine, layak dibaca sebagai referensi wajib bagi operator wisata dan wisatawan. Wisatawan akan mendapatkan tips praktis bagaimana perilaku yang bijak, bersahabat dan bertanggungjawab sebagai wisatawan bagi masyarakat, laut dan ekosistemnya. Dengan memahami panduan ini, wisatawan akan memiliki informasi bagaimana memilih operator dan paket wisata yang tidak mengancam turunnya populasi satwa maupun rusaknya ekosistem laut.

“Dalam panduan tersebut, operator wisata diingatkan akan aspek-aspek yang perlu diperhatikan agar wisata bahari yang diselenggarakan tidak berdampak negatif, misalnya teknik pengoperasian kapal dari sisi kecepatan dan jarak untuk pengamatan dan interaksi satwa laut,” pungkas Nadine.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) beberapa waktu lalu telah meminta Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta agar memasukkan daftar semua pohon di Ibu Kota ke dalam sistem aplikasi Smart City. Namun sayangnya, hal tersebut dilakukan hanya untuk mengetahui pohon-pohon yang sudah berusia tua dan rawan tumbang.

Menurut pengamat tata kota, Wicaksono Sarosa, memasukkan daftar pohon di Ibukota sebenarnya bisa menjadi satu keunggulan tersendiri jika dimaksudkan untuk menginventarisir berapa banyak pohon-pohon yang ada di Jakarta serta mengetahui nama dan jenis-jenis pohon tersebut.

“Padahal itu bisa sekalian, ya, untuk menginventarisir macam-macam tanaman yang ada di Jakarta sekaligus bisa mengembang biakkan dan mengenalkan kembali jenis-jenis tanaman tersebut. Kita kan tahu Bintaro itu nama tempat, padahal itu kan nama buah. Ada juga Menteng, tidak banyak yang tahu kalau itu sebenarnya nama buah. Mengetahui pohon yang rawan tumbang itu penting, tapi mengetahui dan mensosialisasikan kembali nama-nama buah di Jakarta itu juga sama pentingnya,” terang Wicaksono kepada Greeners, Jakarta, Jumat (30/10).

Menurut Wicaksono, rencana pendataan pohon-pohon rawan tumbang perlu diperluas dengan mendata pohon-pohon dan tumbuhan untuk kepentingan konservasi karena biodiversitas di perkotaan juga penting untuk dipertahankan.

“Inventarisasi kawasan hijau, kawasan kumuh dan biodiversitas kita bukan hanya di Jakarta tapi di banyak kota-kota besar masih sangat buruk. Bisa saja pendataan tersebut dilakukan oleh masyarakat dengan dukungan dari pemerintah sendiri. Karena hingga saat ini, catatan terkait flora asli Jakarta sudah sangat usang karena dilakukan puluhan tahun yang lalu dan sudah tidak relevan lagi,” pungkas pria yang juga menjabat sebagai Dewan Eksekutif Kemitraan-Habitat ini.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Bersamaan dengan perayaan ulang tahunnya yang ke-16, Provinsi Papua Barat mendeklarasikan provinsinya sebagai Provinsi Konservasi pada Senin, 19 Oktober 2015. Provinsi Konservasi yang menjadi inisiatif Gubernur Papua Barat, Abraham Octavianus Atururi ini dimaksudkan untuk melindungi dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan sebagai modal dasar pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Papua Barat.

Dalam keterangan resminya, Abraham menyatakan bahwa pencanangan Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi merupakan yang pertama di Indonesia, bahkan di dunia. Hal ini dijadikan dasar untuk pengembangan kebijakan pembangunan secara bijaksana dan berkelanjutan di Papua Barat.

“Bentuk dari perwujudan Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi, saat ini Pokja Provinsi Konservasi sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah Khusus (RANPERDASUS) sebagai dasar pengimplementasiannya di Provinsi Papua Barat,” terang Abraham, Jakarta, Selasa (20/10).

Di samping itu, Benja Victor Mambai, Direktur Program Papua WWF Indonesia menyambut baik dan mendukung deklarasi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi. Kami berharap ini adalah tonggak untuk memantapkan upaya-upaya konservasi dan arah pembangunan Provinsi Papua Barat yang bijaksana dan berkelanjutan.

WWF, kata Benja, telah bekerja di Provinsi Papua Barat untuk perlindungan spesies penyu belimbing dan hiu paus, pemantauan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan berdasarkan kearifan lokal, pendidikan lingkungan hidup, serta advokasi kebijakan di tingkat kabupaten dan provinsi terkait Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Stategis (KLHS).

“Di Papua Barat sendiri, WWF Indonesia – Program Papua saat ini bekerja di dua lokasi, yaitu di Kabupaten Teluk Wondama yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih dan di Abun, Kabupaten Tambrauw. Nah, Papua Barat memiliki wilayah Bentang Laut Kepala Burung yang kaya akan keanekaragaman hayati laut dan 90 persen luas kawasan Papua Barat merupakan kawasan hutan alam,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih