Jakarta (Greeners) – Tim Ekspedisi Sungai Nusantara (ESN) menemukan air sungai dan ikan di daerah aliran sungai (DAS) Barito tercemar mikroplastik. Kandungannya rata-rata 56 partikel mikroplastik (PM) dalam 100 liter air. Kandungan mikroplastik terbanyak diketahui ada pada lokasi Sungai Martapura tepat di depan Patung Bekantan yaitu 125 PM/100 liter.

Temuan ini hasil dari susur sungai yang Tim ESN lakukan berkolaborasi dengan Perkumpulan Telapak Badan Teritori Kalimantan Selatan. Susur sungai tim lakukan di tiga lokasi berbeda pada (26/8) hingga (1/9). Tiga lokasi sungai itu yakni di Sungai Kuin, Martapura dan Barito.

Dengan menggunakan perahu kelotok Tim ESN yang terdiri dari sembilan orang menyusuri sungai melakukan uji kualitas air, uji mikroplastik dan pemetaan timbulan sampah di sungai.

Peneliti ESN, Prigi Arisandi menyatakan, ketiga sungai ini adalah daerah aliran sungai Barito dan termasuk dalam sungai nasional. Pasalnya, bagian hulu berada di Kalimantan Tengah dan hilirnya ada di Kalimantan Selatan.

Sementera itu, mikroplastik adalah serpihan plastik berukuran kurang dari 5 mm. Mikroplastik ini berasal dari hasil pemecahan sampah plastik seperti tas kresek, gabus sintetis, botol plastik, sedotan, alat penangkap ikan, popok dan sampah plastik lainnya yang dibuang di aliran Sungai Barito.

“Karena ada paparan sinar matahari dan pengaruh fisik pasang surut, sampah plastik akan rapuh dan terpecah menjadi remah-remah kecil,” katanya dalam keterangannya, Sabtu (3/9).

Uji Sampel Ikan dari Barito

Selain itu, tim ESN juga mengambil 10 spesies ikan yang banyak masyarakat setempat konsumsi untuk kemudian tim uji kadar mikroplastiknya. Berdasarkan hasil penemuan tim ESN, kandungan mikroplastik terbanyak tim temukan dalam lambung ikan Lais (135 partikel mikroplastik dalam satu ekor).

Sedangkan kandungan mikroplastik paling sedikit ada pada ikan Seluang (18 partikel mikroplastik dalam satu ekor). Rata-rata kandungan mikroplastik dalam lambung ikan di DAS Barito adalah 53 partikel mikroplastik dalam satu ekor.

Sebelumnya Penelitian National Research and Innovation Agency pada tahun 2008 menyebutkan bahwa perairan Muara Sungai Barito terkontaminasi Logam berat Merkuri (Hg), Timbal (Pb), cadmium (Cd), dan Tembaga (Cu).

Prigi Arisandi mengambil sampel air dan ikan untuk tim ESN teliti di laboratorium. Foto: Ecoton (Tim ESN)

Bahaya dari Mikroplastik

Prigi menyebut, keberadaan mikroplastik dalam air DAS Barito sangat berbahaya bagi ekosistem sungai Barito. Mikroplastik termasuk senyawa pengganggu hormon sehingga apabila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi sistem hormon reproduksi dan metabolisme.

“Salah satu dampak mikroplastik dalam tubuh manusia adalah diabetes melitus, penurunan kualitas dan kuantitas sperma serta menopause lebih awal,” ungkapnya.

Lebih jauh, ia menyebut bahwa mikroplastik di air akan mengikat polutan di air seperti logam berat, pestisida dan detergen dalam air.

“Jika dalam air terdapat mikroplastik maka mikroplastik akan menyerap polutan dalam air. Dalam sungai Barito saat ini tercemar logam berat Hg, Pb, Cd dan Cu maka adanya mikroplastik akan menyerap dan mengikat logam berat,” kata dia.

Selain itu, mikroplastik juga bisa menjadi media tubuh bakteri patogen. “Dengan ditemukannya mikroplastik dalam tubuh ikan akan menjadi ancaman baru. Racun mikroplastik akan berpindah dari tubuh ikan pada tubuh manusia yang mengkonsumsi ikan,” paparnya.

Prigi menyebut, keberadaan mikroplastik harus kita kendalikan dengan memastikan pengendalikan dan menghentikan penggunaan plastik sekali pakai. Selanjutnya, mengendalikan sampah plastik agar tidak masuk ke dalam sungai. Selain itu butuh memperkuat berbagai langkah lain untuk menekan penggunaan dan timbulan sampah plastik.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Jelang pengesahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengharapkan tidak ada lagi praktik “gerilya” pembangunan rel kereta api batubara di Kalimantan Tengah.

Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Tengah, Arie Rompas, mengatakan, pembangunan rel kereta api batubara tersebut adalah sebuah kebijakan pembangungan yang sangat tidak berkelanjutan dan berdampak serius bahkan cenderung negatif terhadap hutan, masyarakat adat, dan keragaman hayati di Kalimantan Tengah. Khususnya, terang Arie, untuk di wilayah paling tenggara, Kabupaten Murung Raya dan sekitarnya.

“Pembangunan rel kereta api batubara ini akan mengancam kualitas ekosistem hutan di lokasi tersebut yang kondisinya sangat baik,” terang Arie kepada Greeners, Jakarta, Kamis (08/01).

Menurutnya, selama ini, hutan di Murung Raya (hulu sungai Barito) cukup terlindungi dari kegiatan penambangan batubara karena lokasinya sangat jauh ke pedalaman dan transportasi sungai untuk mengangkut batubara tidak mencukupi.

Kalimantan Tengah, tambahnya, selama ini telah mengalami persoalan ekologi yang parah. Asap tahun 2014 telah menyebabkan ribuan warga menderita sakit dan keadaan ini akan diperparah dengan eksploitasi batubara di kawasan utara dan tenggara lokasi beberapa program penyelamatan keragaman hayati.

Direktur Eksekutif Walhi Nasional, Abetnego Tarigan, mengungkapkan, berdasarkan sebuah studi, pembangunan rel kereta api penumpang layak diadakan bila terdapat penumpang sebanyak 10 juta per tahun. Sementara itu, keseluruhan penduduk Kalimantan Tengah hanya 2,2 juta orang (merujuk data tahun 2010), dengan kepadatan penduduk di Kota Palangkaraya 92,07 jiwa /km2 dan hanya 4,09 jiwa/km2 di Kabupaten Murung Raya. Dengan begitu, keberadaan rel kereta api nantinya bukan menguntungkan transportasi warga, namun lebih memfasilitasi pengangkutan batubara.

Abetnego sendiri menyatakan bahwa Walhi menyambut baik rancangan RPJMN tahun 2015-2019 yang telah diumumkan kepada publik melalui situs Bappenas. Di dalam draft tersebut tidak terdapat rencana pembanguran rel kereta api batubara di Kalimantan Tengah ataupun proyek sejenis dengan nama lain, misalnya kereta api barang dan penumpang.

“Walhi mengharapkan kekonsistenan Bappenas dengan draft yang telah diumumkan kepada publik ini dan tidak ada gerilya dalam kantor Bappenas yang menyebabkan perubahan yang akan mengakomodir kembali rel kereta api batubara yang menjadi ancaman pada sisa 11 hari kedepan,” ujarnya.

Sebagai informasi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Andrinof Chaniago mengatakan, perumusan RPJMN telah selesai dilakukan pada hari Senin (05/01) lalu dan hasil perumusan RPJMN itu diagendakan akan dipaparkan dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Rabu (7/1) mendatang.

Secara garis besar, Andrinof menjelaskan, Bappenas telah menetapkan tiga konsep utama arah pembangunan Indonesia yang dituangkan di dalam RPJMN. Pertama, Bappenas ingin melakukan pembangunan yang berkualitas dan inklusif yang memiliki basis yang luas.

Kedua, Bappenas ingin melakukan pembangunan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Pembangunan juga difokuskan terhadap pembangunan karakter bangsa. Dan, ketiga, pembangunan diprioritaskan kepada lima sektor utama yang pada dasarnya memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Kelima sektor tersebut yaitu, pangan, energi, industri, pariwisata serta kemaritiman dan kelautan.

RPJMN ini akan disahkan oleh pemerintah pada 18 Januari 2015.

(G09)

Barito (Greeners) – Penjualan batu bara sejumlah perusahaan pertambangan di Kabupaten Barito Utara (Barut), Kalimantan Tengah, periode Januari hingga Juni 2014 mencapai 2,84 juta metrik ton. Sementara, pada periode Januari-Desember tahun 2013 lalu, penjualan batu bara mencapai 5.053.298,98 metrik ton.

“Dua juta ton lebih batu bara ini diproduksi oleh 13 investor pemegang izin kuasa pertambangan atau izin usaha pertambangan (IUP),” kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Barito Utara Aswadin Noor di Muara Teweh, Kalimantan Tengah (1/7).

Aswadin Noor mengatakan, produksi batu bara di kabupaten ini masih mengalami kendala angkutan karena selama ini masih mengandalkan transportasi Sungai Barito. Angkutan tambang batu bara sering terhenti kalau debit air naik atau di atas normal, maka kapal tidak bisa melewati jembatan KH Hasan Basri Muara Teweh karena bisa tersangkut.

“Selain itu juga sering terhenti akibat kedalaman Sungai Barito yang menurun hingga tidak bisa dilayari tongkang dan kapal besar,” katanya.

Selain kendala alam, produksi batu bara sejumlah investor juga belum maksimal terkait perizinan. Di samping itu, operasionalnya juga terkendala izin pemanfaatan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan dan jalan angkutan tambang, sehingga sejumlah investor menghentikan kegiatannya untuk sementara waktu.

“Kami mengharapkan masalah perizinan dan jalan tambang bisa segera diatasi sehingga pemanfaatan tambang batu bara di daerah ini lebih optimal di masa mendatang,” katanya.

Perizinan ini tentu harus melalui kajian dari Kementerian ESDM dan Kementerian Kehutanan agar kegiatan pertambangan batu bara ini tidak mencemari lingkungan. Hal tersebut dikarenakan sering kali pertambangan batu bara memberikan dampak yang negatif terhadap lingkungan karena lokasi pertambangan batu bara yang menggunakan lahan pertanian dan kawasan hutan serta pencemaran air sungai.

Air sungai yang tercemar dari penambangan batu bara dapat terkontaminasi dengan sejumlah logam berat, garam dan padatan sehingga mengakibatkan tingkat keasaman menjadi tinggi.

(G34)