Jakarta (Greeners) – Ketika pondasi ekonomi dari sektor pariwisata runtuh akibat pandemi, banyak masyarakat Bali yang tidak memiliki penghasilan dan mengalami krisis pangan. Teluk Benoa menjadi penyelamat karena menyediakan sumber pangan laut yang berlimpah.

Koordinator Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI) Wayan Gendo Suardana mengatakan ketika industri pariwisata berjaya, Teluk Benoa terabaikan dan hanya menyisakan sekitar 500 nelayan. Teluk yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi maritim tersebut hanya dianggap penting dan memiliki nilai ekonomi dalam sektor pariwisata bahari. Rencana revitalisasi untuk menjadi one stop shopping tourism pun digaungkan karena dapat menjadi sumber pemasukan dan pemelihaaraan Teluk Benoa.

Baca juga: UU Minerba Buka Peluang Korupsi Sumber Daya Alam

Saat ini, 99 persen sektor pariwisata di Bali ditutup karena pandemi Covid-19. Menurut Gendo, momen tersebut semestinya menjadi refleksi bagi perusahaan, investor, pemerintah, dan masyarakat Bali. Ketika ekonomi pariwisata runtuh, semua orang menjadi rawan miskin karena tidak berpenghasilan. Ia menuturkan sekarang masyarakat berlomba-lomba melirik Teluk Benoa untuk mencari sumber pangan.

“Saat inilah Teluk Benoa dilirik karena keistimewaannya yang menyuguhkan kepiting, udang, ikan, dan rajungan ketika air pasang. Sehingga masyarakat tinggal pungut saja di daratan. Mereka baru mensyukuri bahwa alam menyediakan banyak hal. Bayangkan kalau Teluk Benoa sudah direklamasi, pasir, batu, dan beton tidak bisa dimakan,” ujar Gendo saat dihubungi Greeners melalui telepon, Selasa, (02/06/2020).

Ilustrasi reklamasi pantai. Sumber: shutterstock.com

Refleksi ini, kata dia, juga berlaku kepada penguasa dan pemiliki modal investasi agar tidak hanya menghitung pertumbuhan ekonomi, tetapi menjadikan teluk sebagai harapan hidup masyarakat. “Bencana non alam atau pun bencana alam bisa terjadi kapanpun sehingga diharapkan investor dan pengusaha tidak memaksakan diri pada hal-hal yang bersifat instan,” ujarnya.

Gerakan menolak reklamasi Teluk Benoa yang telah berjalan selama tujuh tahun, kata Gendo, merupakan pembuktian dan perjuangan panjang untuk menjamin sumber daya alam Bali secara berkelanjutan. “Teluk Benoa menjadi sumber kehidupan bukan saja untuk hari ini, tapi generasi ke depan,” ucapnya.

Sumber Pangan dan Ekonomi

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati, menyampaikan teluk memiliki fungsi yang sangat penting bagi masyarakat terutama di daerah pesisir karena menjadi sumber pangan dan ekonomi. “Teluk ini seperti kebun artinya tinggal keluar ke kebun dan menjemput rezeki dari Tuhan,” ujar Susan.

Baca juga: Masyarakat Sipil Gelar Sidang Rakyat Menggugat UU Minerba

Menurut Susan, wilayah Bali termasuk pesisir perkotaan yang masyarakatnya memiliki ketergantungan tinggi terhadap beras. Padahal Teluk Benoa merupakan sumber pangan masyarakat pesisir. Ketika sektor pariwisata tutup, kata dia, akan sulit bagi masyarakat untuk bertahan. Ia mengatakan pandemi ini juga mengonfirmasi bahwa masyarakat tidak membutuhkan reklamasi karena hanya mengakomodir kepentingan tertentu saja.

“Covid-19 mengajarkan bahwa sawit, batu bara, dan bangunan tidak bisa dimakan. Selain itu, Teluk Benoa juga menghubungkan relasi erat antara manusia dan alam, alam dan Tuhan, serta manusia dan Tuhan. Hal itu dalam pola pikir bisnis tidak akan pernah sampai,” ujar Susan.

Penulis: Dewi Purningsih

Editor: Devi Anggar Oktaviani

Jakarta (Greeners) – Teluk Benoa Provinsi Bali ditetapkan menjadi Kawasan Konservasi Maritim (KKM) berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) Kelautan dan Perikanan 46 tahun 2019. Penetapan status KKM kembali ditegaskan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Brahmantya Satyamurti Poerwadi pada jumpa pers, Selasa (15/10/2019) di Jakarta.

Kepmen yang dikeluarkan pada 4 Oktober 2019 tersebut merupakan tindak lanjut surat Gubernur Bali ke menteri KKP. Surat tersebut berisi usulan penetapan Teluk Benoa sebagai KKM. Usulan tersebut mengingat Teluk Benoa merupakan kawasan suci masyarakat Hindu Bali. Secara sepesifik beberapa wilayah pesisir di Bali memang digunakan sebagai lokasi pelaksanaan ritual kegamaan. 

BACA JUGA : KKP Tambah Target Perluasan Kawasan Konservasi Laut Seluas 22 Juta Hektar

“Pada Perpres tata Ruang RTR Kawasan Sarbagita (Perpres Nomor 45 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Perpres 51 Tahun 2014), sebagian besar Teluk Benoa ditetapkan sebagai Zona Pemanfaatan (ZONA P). Arahan Zona P pada Perpres salah satunya adalah untuk kegiatan sosial, budaya, dan agama sehingga penetapan KKM ini selaras dengan amanat dalam Perpres Sabagita”, ujar Brahmantya.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Brahmantya Satyamurti Poerwadi. Foto : Humas KKP

Kawasan Konservasi Maritim Teluk Benoa terbagi menjadi dua zona, inti dan pemanfaatan terbatas. Zona inti KKM adalah 15 muntig yang merupakan titik suci dalam pelaksanaan ritual kegamaan masyarakat sekitar Teluk Benoa. Sedangkan zona pemanfaatan terbatas diperuntukkan untuk pemanfaatan sumber daya ikan secara tradisional oleh masyarakat lokal. KKM Teluk Benoa sendiri memiliki wilayah seluas  1.243,41 hektar.

Menanggapi isu reklamasi yang kencang berhembus di Teluk Benoa, Brahmantia menegaskan bahwa dengan keluarnya Kepmen maka tidak boleh ada aktivitas reklamasi yang dilakukan di Teluk Benoa. 

BACA JUGA : Menteri Susi Dorong Daerah Miliki Peraturan Pelarangan Plastik Sekali Pakai

“Di titik-titik tadi harusnya mengikuti dan tidak melakukan reklamasi, saya sampaikan juga pihak yang melakukan izin lokasi sampai sekarang juga tidak melakukan apa-apa. Kan mereka juga akan berkoordinasi dengan kita, di luar titik-titik itu kan ada wilayah yang dikelola kementerian lain, misalkan pelabuhan segala macam itu kan melihatnya peraturan di kementerian perhubungan” ungkapnya ditemui usai konfrensi pers.

KPP selanjutnya berharap ke Pemerintah Provinsi Bali dapat melakukan sosialisai dan pemantapan pengelolaan. Penetapan KKM Teluk Benoa diharapkan berdampak pada terjaga dan lestarinya kearifan lokal, aktivitas lokal dan keagamaan masyarakat Bali.

Penulis: Mohammad Fariansyah

Jakarta (Greeners) – Indonesia saat ini tengah berada dalam ancaman bencana alam yang tinggi. Hal itu semakin dipertegas Presiden Joko Widodo saat Rapat Koordinasi Nasional BMKG bahwa jangan membangun perumahan, bandara, atau bendungan di lokasi yang rawan bencana.

Namun, hal ini tidak diimplementasikan dengan baik oleh beberapa perusahaan maupun pemda yang menerbitkan izin untuk membangun projek pariwisata dan properti di kawasan pesisir.

Salah satu contoh kebijakan nasional yang membuat rakyat berpotensi menjadi korban bencana terjadi di Provinsi Bali. Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 pada 30 Mei 2014 membuka keran Investasi di daerah rawan bencana di Teluk Benoa.

BACA JUGA : LIPI: Pemindahan Ibu Kota Negara Harus Memerhatikan Ancaman Bencana

Terkait dengan konteks kebencanaan di Bali, Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI) pada 1 Agustus 2019 secara resmi mengirimkan Surat Terbuka : “Desakan Penghentian Mengaproyek Di Kawasan Rawan Bencana Bali Selatan kepada Presiden”.

Pada pokoknya, surat tersebut memaparkan tentang fakta yang menunjukkan Bali Selatan sebagai kawasan rawan bencana dan desakan pembatalan berbagai megaproyek dl kawasan rawan bencana.

Suriadi Darmoko selaku Koordinator Divisi Politik ForBALI (Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi) mengatakan Teluk Benoa dan sekitarnya (Bali Selatan) merupakan area yang berhadapan langsung dengan zona megathrust di mana segment Bali memiliki potensi gempa magnitudo maksimum 9,0.

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam daftar desa kelas bahaya sedang dan tinggi tsunami di Bali khususnya di Kuta dan Denpasar Selatan terdapat 19 desa atau kelurahan dalam kelas bahaya tinggi tsunami. Kawasan perairan Teluk Benoa dan sekitarnya juga rawan likuifaksi dengan skenario gempabumi magnitudo 7,2 SR.

Suriadi Darmoko, Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI). Foto: www.greeners.co/Dewi Purningsih

“Di kawasan tersebut terdapat empat mega proyek berbasis sektor pariwisata dan properti yakni rencana reklamasi Teluk Benoa seluas 700 ha, perluasan pelabuhan Benoa dengan cara reklamasi, perluasan Bandara dengan cara reklamasi seluas 14.145 ha termasuk rencana pembangunan Bali sport hub yang diwacanakan oleh Bupati Badung seluas 50 ha yang harus dibatalkan karena berada di kawasan rawan bencana,” ujar Suriadi pada konferensi pers “Tanpa Beban Masa Lalu, Mampukah Presiden Jokowi Batalkan Megaproyek di Kawasan Rawan Bencana?” di Kantor Eksekutif WALHI, Jakarta, Selasa (13/08/2019).

Suriadi mengatakan atas kondisi tersebut seharusnya Presiden dengan tegas melakukan pencabutan Perpres 51/2014 yang merupakan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, Dan Tabanan. Untuk dikembalikan ke posisi Teluk Benoa kembali menjadi kawasan konservasi.

“Jika Perpres 51/2014 tersebut dicabut dan dikembalikan kepada Perpres 45/2011 ada dua proyek yang izinnya tidak bisa diterbitkan atau dibatalkan yakni reklamasi Teluk Benoa seluas 700 ha dan pembangunan Bali sport hub yang diwacanakan Bupati Badung seluas 50 ha. Karena reklamasi tidak dapat dilakukan di kawasan konservasi dan alur laut,” ujar Suriadi.

Potensi ancaman gempa itu pun dikonfirmasi oleh Peneliti Geologi Sedimen dan Tektonik LIPI Muhammad Maruf Mukti mengatakan di sepanjang tepian Barat Sumatera, Selatan Jawa dan Bali memang ada zona subduksi yang berpotensi menyebabkan gempabumi.

BACA JUGA : BNPB: 1.586 Bencana Terjadi Sejak Januari Hingga April 2019

“Karena namanya potensi, kita tidak tahu kapan akan terjadi dan lebih baik kita lakukan memang selalu bersiaga. Jika memang ada pembangunan di sekitar wilayah tersebut, seharusnya pembangunan dilakukan berstruktur dan sudah mengikuti acuan,” ujar Maruf saat dihubungi oleh Greeners.

Sementara itu, Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Nasional WALHI mengatakan jika saat ini pemerintah Indonesia belum memiliki kesiapsiagaan bencana pembangunan berarti pemerintah sedang menyiapkan kuburan masal untuk masyarakat dan wisatawan kalau benar pembangunan di kawasan Teluk Benoa tetap dilanjutkan.

“Banyak sekali proyek-proyek strategis nasional yang pembangunannya berada di kawasan rawan bencana dan berpotensi bencana di masa depan. Jadi seharusnya pemerintah bisa mengkaji secara menyeluruh rencana-rencana tersebut,” ujar Yaya.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Pencemaran berat di wilayah teluk Jakarta mayoritas bersumber dari limbah domestik rumah tangga. Bahkan, dari beberapa sebaran wilayah yang menjadi lokasi pengambilan sampling penelitian oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hanya sedikit wilayah dengan tingkat Biological Oxygen Demand (BOD) di bawah baku mutu.

Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Heru Waluyo saat ditemui oleh Greeners di ruang kerjanya mengatakan, kawasan teluk Jakarta menjadi lokasi akhir dari berbagai macam distribusi limbah yang datang dari hulu 13 sungai di Jakarta. Oleh sebab itu, tingkat pencemaran yang paling tinggi pun terakumulasi di bagian hilir yang menyambung langsung ke laut.

Heru menjelaskan bahwa sumber pencemaran dibagi menjadi dua. Pertama, Point Sources (limbah industri) yang sumbernya tetap dan kedua, Non Point Sources (limbah domestik rumah tangga) yang sumbernya bisa datang dari mana saja. Untuk non point sources ini, Heru mengakui sangat sulit untuk mendeteksinya karena titik-titik non point sources tersebar di banyak pemukiman maupun rumah tangga lainnya.

“Jadi point sources itu limbah dari sumber tetap atau satu titik seperti industri. Kalau non point sources itu tersebar seperti pemukiman, peternakan, dan lainnya, ini yang sulit kita tentukan. Nah ini juga terakumulasi dari hulu sungai yang terus terbawa ke hilir hingga akhirnya mencemari laut. Itu yang menyebabkan beban pencemaran laut di Jakarta jadi tinggi,” kata Heru, Jakarta, Selasa (15/03).

Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Heru Waluyo. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Pencemaran yang bersumber dari point sources sendiri terbagi dua, pencemaran dari limbah organik sebanyak 52.862,75 ton dan limbah anorganik sebanyak 24.446,06 ton. Sedangkan limbah non point sources, untuk organik sebesar 10.875.651,69 ton dan anorganik 9.766.670,00 ton. Tumpukan limbah ini dihitung di Jakarta Utara pada November 2015 lalu.

“Jika mau dikomparasi dengan penelitian yang sama di waktu yang sama namun lokasi yang berbeda, dibandingkan teluk Semarang dan teluk Benoa, teluk Jakarta jauh lebih parah pencemarannya,” imbuhnya.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI Jakarta, Puput TD Putra menyarankan kepada Pemerintah Provinsi DKI agar membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal di beberapa titik pemukiman di Jakarta.

Pembangunan IPAL komunal ini dimaksudkan untuk memecahkan persoalan pembuangan limbah rumah tangga, dari limbah kotoran manusia, air bekas cucian, dan air bekas mandi. Dengan adanya IPAL komunal, setidaknya bisa mengurangi beban pencemaran yang bersumber dari limbah domestik.

“Kita sudah pernah tekankan ke Pemprov dan ternyata mereka sudah melakukan pemetaan untuk membangunan IPAL komunal ini. Hanya saja, ini pekerjaan jangka panjang dan membutuhkan waktu yang cukup lama,” jelas Puput.

Terkait pencemaran di teluk Jakarta sendiri, Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta Junaedi mengakui bahwa wilayah teluk Jakarta memang sudah tercemar cukup berat. Apalagi, sampah padat dan cair yang bersumber dari 13 sungai di Jakarta bermuara di teluk Jakarta.

“Kemarin kita memang hanya melakukan penelitian terkait ikan mati saja. Tapi kalau kita bilang teluk Jakarta tidak tercemari, ya, tidak mungkin, kan? Karena sampah padat maupun cair ketika musim hujan pasti terbawa ke laut,” katanya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) mengaku telah merampungkan Kajian Lingkungan Hidup terkait proyek reklamasi Teluk Benoa, Bali setidaknya hingga 60 persen dan masih terus berjalan. Direktur PT TWBI Jasin Yabanto menyatakan PT TWBI masih akan menerima masukan dari masyarakat dan tim pakar serta melakukan sidang lanjutan sekitar dua atau tiga kali sebelum kajian lingkungan hidupnya benar-benar rampung.

“Kalau kerangka acuan kan sudah di setujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sekarang kami masih harus menyelesaikan penelitian dan kajian sesuai dengan kerangka acuan yang telah disetujui tersebut. Kalau sudah selesai di kerangka acuan berarti sudah 60 persen ya, sekarang kita tinggal melengkapi keharusan-keharusan lainnya,” tutur Jasin saat dihubungi oleh Greeners, Jakarta, Rabu (13/01).

Selain itu, Jasin juga menyatakan kalau pihaknya menanggapi bentuk penolakan warga atas pengerjaan proyek reklamasi ini dengan membagi dalam dua jenis bentuk penolakan antara penolakan yang logis dan tidak logis. Untuk penolakan logis, menurutnya masih bisa dicari solusinya. Namun untuk penolakan yang tidak logis, menurutnya tentu akan sulit untuk sama-sama mencari jalan keluarnya.

“Tidak logis itu seperti katanya Bali tenggelam, itu kan konyol. Atau katanya kita akan merusak mangrove, padahal kita enggak merusak mangrove atau akan terjadi banjir di Denpasar sana. Kita tidak sampai ke sana ya,” tambahnya.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Planalogi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) San Afri Awang mengakui bahwa proyek reklamasi Teluk Benoa yang mendapat banyak pertentangan dari masyarakat ini memiliki banyak permasalahan. Apalagi, saat ini terdapat dua kelompok masyarakat yang saling bertentangan. KLHK, menurutnya, hanya bertugas sebagai komisi penilai Kajian dampak lingkungannya.

“Komisi penilai Amdal (adalah) pusat karena memang ada tanah yang diambil di Lombok Timur dan Lombok Barat Nusa Tenggara Barat (NTB) itu direklamasi ke Bali. Kalau Amdal tanah dari NTB sudah selesai, tapi yang Teluk Benoa baru kerangka acuannya saja yang sudah selesai. Bali itu persoalan sosial budaya yang paling penting. Jadi, kalau (persoalan) itu tidak diselesaikan ya repot. Harus diselesaikan,” ujarnya.

Sedangkan, menurut I Wayan “Gendo” Suardana, koordinator Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI), proses kajian lingkungan yang dilakukan oleh PT TWBI berlangsung sangat tertutup. Bahkan masyarakat hingga saat ini tidak mengetahui bagaimana perkembangan proses kajian tersebut.

“Masyarakat sebagian besar menolak dan sampai saat ini tidak ada masyarakat terutama pimpinan-pimpinan desa adat atau lembaga-lembaga masyarakat yang diajak mengkaji bersama,” tegasnya.

Selama ini, lanjutnya, yang dilakukan oleh PT TWBI kecenderungannya hanyalah klaim semata. Oleh karena itu, masyarakat semakin banyak yang bergabung dalam aksi penolakan. Bahkan, isu penolakan reklamasi Teluk Benoa malah menjadi topik utama dalam debat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lalu, baik di Denpasar maupun di Badung.

“Yang menariknya adalah jawaban semua kandidat menjawab menolak reklamasi Teluk Benoa. Bahkan kandidat yang track recordnya selama ini pro reklamasi pun, menjawab menolak reklamasi. Artinya kan nalar publik menyatakan reklamasi buruk dan harus ditolak. Apalagi, salah satu organisasi massa besar di Bali yaitu Baladika Bali telah menyatakan sikap menolak reklamasi dan telah memasang baliho-baliho mereka,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Mencari keuntungan dan upaya pelestarian adalah dua hal yang berbeda yang biasanya saling bertentangan. Kerusakan alam sebagai akibat dari kegiatan bisnis pun seakan menjadi jamak meski hal ini banyak pula yang menentang.

Melanie Subono dan Coki “Netral” termasuk diantara yang menentang kegiatan bisnis yang merusak lingkungan. Menurut Coki, banyaknya bencana alam merupakan gelagat dan tanda bahwa lingkungan telah rusak. Baginya, sudah seharusnya manusia sadar dan bergerak untuk menyelamatkan bumi ketimbang terus menggerogoti lingkungan demi keuntungan bisnis.

“Warning-nya sudah banyak: banjir, tsunami, kejadian alam yang hebat. Bumi ini hidup, lho. Dia kalau terganggu itu bakal gerak. Masih kurang tandanya?” ujar Coki saat ditemui Greeners dalam sebuah diskusi lingkungan hidup di Universitas Indonesia, Depok, pada Kamis (17/12) lalu.

Gitaris dari band Netral ini menyontohkan area konservasi Teluk Benoa di Bali yang rencananya akan direklamasi untuk dikembangkan menjadi area pariwisata. Ia menyatakan, saat ini beberapa wilayah di Bali kerap terserang banjir. Kondisi ini akan semakin buruk jika reklamasi tetap dijalankan. Menurut Coki, kondisi tersebut seharusnya dapat menjadi alasan yang cukup untuk menghentikan proyek reklamasi.

“Seharusnya gerakan yang make sense (masuk akal, Red.) ke depannya adalah memperbaiki bumi, bukan malah menggaruk lagi. Kita jadi kayak kutu, pindah ke sana digerogotin (alamnya), pindah ke sini digerogotin lagi. Jadi manusia apa kutu sih?” katanya.

Senada dengan Coki, Melanie Subono sepakat bahwa tidak seharusnya pembangunan dipertimbangkan dari sisi bisnis saja. Bagi Melanie, alam bukan hanya dimiliki oleh segelintir orang, melainkan milik semua orang.

“(Alam) itu diberikan dan diperuntukkan untuk seluruh rakyat Indonesia, jadi apa pun yang dilakukan dengan itu, harus untuk kebaikan semua orang Indonesia, bukan segelintir pihak aja,” tegas Melanie.

Ia pun heran terhadap orang-orang yang tidak mengerti pentingnya kelestarian alam di Bumi. Menurutnya, akan lebih baik apabila para pengusaha menggunakan dana mereka untuk menyelamatkan bumi ketimbang membuat bumi dan lingkungan semakin rusak.

“Logika aja deh, bukannya kita butuh sesuatu yang ‘hijau’? Kalau memang ada dana gede, kenapa enggak merehabilitasi area? Area (yang rusak) diperbaiki bukan malah bangun yang enggak-enggak,” pungkasnya.

Penulis: TW/G37

Jakarta (Greeners) – Wacana menggeser area konservasi Telok benoa menjadi area komersil dengan reklamasi belum surut. Kali ini, Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI) mengadakan diskusi ilmiah dengan tema “Telok Benoa Dalam Kajian Ekologi, Budaya dan Religi di Bali” di Universitas Indonesia, Depok pada Kamis (17/12) lalu.

Koordinator ForBALI Jakarta Saras Dewi menyatakan bahwa proses AMDAL yang berlarut-larut membuat pihaknya merasa perlu untuk melakukan kegiatan ilmiah sebagai sumbangsih pikiran dalam proses pengkajian AMDAL ini.

“Kami ingin berbagi ke mahasiswa dan dosen dan ke komunitas pendidikan tentang apa sih yang sudah kami temukan, yang sudah kami lakukan,” ucap Saras.

Menurut Saras, ForBALI dan seluruh masyarakat Bali telah lelah menghadapi kebohongan-kebohongan yang berbalut birokrasi maupun kajian ilmiah. Oleh karenanya, diskusi ini juga merupakan pemikiran alternatif dalam menyikapi wacana reklamasi Telok Benoa.

Bagi Saras, diskusi ini membuktikan bahwa FoRBALI tidak hanya melakukan aksi penolakan tanpa dasar. Diskusi ini sendiri menghadirkan pembicara-pembicara yang merupakan para akademisi dan pakar di bidangnya, antara lain dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (FIB UI) Made Supartha dan pakar penanggulangan bencana asal UPN “Veteran” Yogyakarta, Dr. Ir. Eko Teguh Paripurno.

“Jadi kami bukan sekadar hanya teriak-teriak serak di tenggorokan saja, tapi kami punya penelitian dan pikiran tandingan. Itu yang harus simultan menurut saya,” tandasnya.

Koordinator ForBALI Jakarta Saras Dewi. Foto: greeners.co/Teuku Wildan

Pemilihan kampus UI sebagai tempat berlangsungnya tempat diskusi dinilai Saras sebagai tempat yang representatif untuk melakukan diskusi mengenai semua permasalahan, termasuk lingkungan, dengan gaya akademis dan ilmiah.

Hal ini, lanjut Saras, juga sesuai dengan poin ke tiga Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian masyarakat. “Semua masalah yang menyangkut tentang kemaslahatan masyarakat, kampus harus terlibat. Dan keterlibatannya harus memihak pada pihak yang tertindas,” jelas perempuan yang juga dosen di Fakultas Filsafat UI ini.

Di tempat yang sama, vokalis band Marjinal, Mike, menilai bahwa permasalahan penting yang menyangkut dan berdampak langsung kepada masyarakat, termasuk masalah lingkungan, sejatinya memang membutuhkan banyak ruang diskusi untuk merangsang kesadaran masyarakat luas.

“Harus ada intensitas yang terus-menerus untuk mensosialisasikan segala persoalan, untuk menanamkan suatu kesadaran dan pengetahuan yang lebih atas situasi di negeri kita. Itu yang paling penting,” ujarnya.

Mike pun berharap bahwa kegiatan penyebaran wacana tolak reklamasi ini tidak berhenti di kampus saja, melainkan juga dilakukan langsung di area-area publik dan terbuka. Karena bagi Mike, masyarakat Indonesia cenderung pasif dalam menyikapi suatu masalah.

“Agar masyarakat tidak pasif dan tidak mengharapkan perubahan di negeri kita ini seolah-olah turun dari langit. Tapi (perubahan) memang perlu kerja sama masyarakat,” ujarnya.

Diskusi yang diadakan FoRBALI sendiri dihadiri oleh beberapa selebriti seperti band Marjinal, Melanie Subono dan Choky Netral. Selain itu, dalam diskusi ini juga diadakan pemutaran film “Alam Berbicara”.

Penulis: TW/G37

Jakarta (Greeners) – Untuk menyambut kabinet baru pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Greenpeace Indonesia pagi ini menyerahkan petisi “100% Indonesia hijau damai” yang ditandatangani oleh 113.595 orang kepada Presiden Joko Widodo di depan istana negara.

Kepala Greenpeace Indonesia, Longgena Ginting kepada Greeners menyatakan bahwa petisi yang diberikan oleh Greenpeace dilakukan guna menyampaikan dorongan kepada Presiden serta kabinet kerja yang dibentuknya untuk menjadi pemimpin yang berkomitmen terhadap lingkungan hidup Indonesia.

“Mereka ini (Presiden dan kabinetnya) harus bisa memimpin gerakan penyelamatan lingkungan, baik dalam skala nasional maupun internasional,” terang Longgena di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (27/10).

Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Selama masa kampanyenya, lanjut Longgena, Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah berulang kali menyatakan komitmennya untuk melindungi lingkungan. Semua itu termasuk perlindungan total terhadap gambut dan hutan yang tersisa.

Selain itu, tambahnya, Presiden dan Wakil Presiden juga berjanji akan berkomitmen untuk berperan aktif dalam rangka penurunan emisi global dan menangani perubahan iklim. Lalu, keduanya juga berkomitmen untuk memberantas pasar gelap ikan tuna dan ilegal fishing untuk mengatasi penangkapan ikan berlebih dan melakukan perbaikan daerah-daerah aliran sungai.

“Jadi, selain memberikan ucapan selamat bekerja, kami juga memberikan tugas-tugas rumah yang menumpuk untuk mereka,” pungkasnya.

Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Sebagai informasi, 113.595 suara masyarakat yang menandatangani petisi tersebut terdiri dari 66.342 orang yang menandatangani petisi 100% Indonesia dan 47.253 orang yang menandatangani petisi untuk perlindungan hutan Indonesia.

Adapun isi dari petisi tersebut adalah sembilan masalah lingkungan yang harus diselesaikan, yaitu menolak pencemaran sungai oleh bahan kimia berbahaya industri, kebakaran hutan dan gambut di Sumatera dan Kalimantan, alih fungsi hutan lindung dan lahan pertanian, pencemaran perairan oleh limbah pertambangan, perlindungan hukum untuk usaha pelestarian lingkungan, penangkapan ikan berlebih dan ilegal di perairan nusantara.

Selain itu, tuntutan pembatalan rencana reklamasi teluk Benoa di Bali, lalu pembatalan izin dan kegiatan tambang PT Metal Mikgro Perdana di pulau Bangka, dan terakhir, pembatalan rencana pembangunan PLTU Batubara di Batang, Jawa Tengah.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyesalkan upaya Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) yang saat ini sedang menggodok analisis dampak lingkungan (Amdal) milik PT Tirta Wahana Bali Internasional (PT TWBI) yang akan melakukan reklamasi Teluk Benoa Bali.

Keberatan ini akhirnya membuat Walhi menyampaikan surat terbuka kepada Kementrian Lingkungan Hidup untuk menghentikan proses Amdal PT TWBI karena reklamasi tersebut akan berdampak buruk terhadap kondisi lingkungan di pulau Bali.

Direktur Walhi Bali, Suriadi Darmoko, mengatakan bahwa Kementrian Lingkungan Hidup sudah seharusnya melibatkan masyarakat yang terdampak atas rencana reklamasi teluk Benoa karena, menurutnya, sudah dua tahun lamanya masyarakat melakukan penolakan terhadap rencana reklamasi tersebut.

“Proses Amdal ini dilakukan tanpa melibatkan masyarakat terdampak atas rencana reklamasi Teluk Benoa, padahal masyarakat sudah jelas-jelas menolak reklamasi ini,” terang Suriadi dalam surat elektronik yang diterima oleh Greeners, Jakarta, Senin (20/10).

Manager Kebijakan dan Pembelaan Hukum Walhi, Muhnur Satyahaprabu, juga menegaskan bahwa proses Amdal PT TWBI yang sekarang ditangan KLH haruslah melibatkan masyarakat. Karena, jika keterlibatan masyarakat dimanipulasi maka jelas proses Amdal adalah cacat hukum.

“Keterlibatan masyarakat dengan tegas diatur dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 tahun 2009 Pasal 26. Jika Kementrian LH mengingkari kewajibanya maka proses Amdal PT TWBI cacat prosedural,” kata Muhnur.

Sebagai informasi, kawasan Perairan Teluk Benoa adalah kawasan ekosistem yang unik karena merupakan kawasan ekosistem esturia dangkal, dimana sejumlah sungai (Tukad Punggawa, Tukad Balian, Tukad Badung, Tukad Mati, Tukad Soma, Tukad Mumbul dan Tukad Bulau) bermuara di perairan Teluk Benoa.

Kondisi esturia ini menciptakan tipologi biota yang berbeda dengan perairan pantai dangkal lainnya dimana kawasan Teluk Benoa menjadi tempat hidup sejumlah komunitas strategis, khususnya komunitas mangrove, padang lamun, makrozoobenthos dan komponen infauna dengan kelimpahan dan keanekaragaman yang tinggi.

Pada tanggal 17 Oktober 2014 lalu, Kementrian Lingkungan Hidup Indonesia melakukan pertemuan teknis dimana ini adalah bagian dari upaya meloloskan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) PT Tirta Wahana Bali International (TWBI) untuk melakukan reklamasi di Teluk Benoa.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Ibarat pepatah lama “Semut pun akan menggigit bila diinjak,” kira-kira gambaran seperti itulah yang sedang terjadi di teluk Benoa, Bali. Para penguasa yang tidak segan merusak alam dengan mengatasnamakan pembangunan, membuat masyarakat di teluk Benoa yang mayoritas mata pencahariannya sebagai nelayan pun melawan.

Superman Is Dead (SID), adalah satu dari beberapa seniman musik yang sudah dua tahun lamanya menaruh perhatian dan kepedulian terhadap ancaman yang akan dialami oleh rakyat Bali Selatan dan wilayah pesisir Teluk Benoa. Pasalnya, lahan sekitar 838 hektar di kawasan tersebut akan direklamasi dengan cara ditimbun oleh PT Tirta Wahana Bali International (TWBI).

I Gede Ari Astina, atau yang lebih dikenal dengan nama Jerinx, mengatakan bahwa Perpres 51/2014 yang menghapus Teluk Benoa sebagai wilayah konservasi menggantikan Perpres “Konservasi” Sarbagita, yaitu Perpres No 45/2011 yang dibuat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, jelas akan mengubah peruntukan Teluk Benoa dari kawasan konservasi menjadi zona budi daya yang dapat direklamasi.

Tuntutan untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Bali nomor: 1727/01-B/HK/2013 tentang Izin Studi Kelayakan Rencana Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa tertanggal 16 Agustus 2013 yang diberikan kepada PT TWBI juga turut menjadi perhatian.

Beberapa musisi dan seniman yang turut mendukung penolakan reklamasi Teluk Benoa, Bali. Mereka mengadakan konser bertajuk Svara Bumi untuk menggalang dukungan sekaligus dana di sebuah Cafe di Jakarta beberapa waktu lalu. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Jerinx yang ditemui oleh Greeners di sela-sela konser Svara Bumi, konser untuk penggalangan dana dan dukungan untuk Tolak Reklamasi Teluk Benoa di sebuah Cafe di Jakarta pada 30 September lalu, mengutarakan jika SK Gubernur dan Perpres 51/2014 yang mengizinkan reklamasi ini merupakan kesalahan fatal pemerintah. Jika terus berlanjut, maka bisa dipastikan akan banyak persoalan lingkungan terjadi dari rencana reklamasi tersebut.

“Kerusakan-kerusakan yang saya maksud itu hilangnya wilayah konservasi, hilangnya kearifan lokal, rentan bencana alam seperti banjir, rusaknya terumbu karang, hilangnya ekosistem mangrove, dan yang pasti abrasi,” tutur pria yang lahir dan besar di Kuta, Bali ini.
Selain itu, masyarakat yang penghidupannya berasal dari laut, lanjut Jerinx, tidak bisa serta merta disuruh menjadi pelayan hotel atau rumah makan begitu saja. Mereka hidup dari laut dan untuk lautlah mereka juga selalu menjaga kekayaan alamnya.

Dalam kesempatan itu, Jerinx juga sempat bercerita bahwa dirinya bersama dengan SID dan beberapa seniman maupun musisi yang ikut melakukan penolakan terhadap reklamasi teluk Benoa sudah sering menerima ancaman dan intimidasi oleh sekelompok orang tak dikenal. Keadaan tersebut mereka alami sejak dua tahun lalu, tepatnya akhir 2012.

Penabuh drum SID ini mengatakan, sempat ada beberapa orang berbadan kekar mendatangi bar miliknya untuk menanyakan alamat rumah dan keberadaannya.

“Pernah juga pas lagi manggung, ada aparat yang dengan berbagai macam alasan berusaha menghentikan konser Superman Is Dead,” kata pemilik Rumble Clothing yang lebih senang bersepeda sebagai alat transportasi utamanya di Bali ketimbang mobil ataupun sepeda motor.

Selain turun ke jalan dan membuat lagu-lagu pro lingkungan, Jerinx bersama dengan Superman Is Dead, Nosstress dan Navicula juga pernah membuat petisi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan tujuan agar Presiden membaca dan mencabut Perpres yang 51/2014 dan mengembalikan wilayah Teluk Benoa menjadi wilayah konservasi.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Kementrian Lingkungan Hidup mengaku tidak akan gegabah dalam menilai layak atau tidaknya melakukan reklamasi Teluk Benoa di Bali. Pasalnya, masih ada beberapa tahapan seperti proses penyusunan analisis dampak lingkungan (Amdal) yang dilakukan oleh PT Tirta Wahana Bali Internasional terkait reklamasi Teluk Benoa dan audiensi yang dilakukan bersama masyarakat.

Pelaksana Tugas Deputi V Bidang Penaatan Hukum dan Lingkungan, Kementrian Lingkungan Hidup, Imam Hendargo mengatakan bahwa masih banyak tahapan yang harus dilewati untuk benar-benar melakukan reklamasi di Teluk Benoa, Bali.

“Kita masih harus survei keadaan di sana dan meski begitu PP sudah ditandatangani, kita harus mematuhinya,” ujar Imam kepada Greeners saat ditemui di kantornya di Jakarta, Jumat (08/08).

Dia juga menjelaskan, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia bahwa yang akan dilakukan itu bukanlah reklamasi dan dia meminta banyak pihak untuk tidak melebih-lebihkan isu ini karena yang mereka lakukan adalah untuk kepentingan rakyat juga.

“Itu bukan reklamasi. Tanjung Benoa mau dikelola untuk ditata kembali,” tegasnya.

Selain itu, dia menyatakan kalau Teluk Benoa merupakan lokasi yang harus dikelola dengan baik agar tidak punah dalam kurun waktu lima sampai sepuluh tahun kedepan. Karena itu perlu ada orang yang mengelola Teluk Benoa tersebut agar fasilitas-fasilitasnya dapat digunakan untuk pusat pariwisata.

Di lain pihak, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bali, Suriadi Darmoko mengaku bahwa terakhir kali dilakukannya duduk bersama atau audiensi dengan masyarakat sekitar bulan Agustus tahun 2013 lalu.

“Hanya saat itu kita melakukan audiensi namun apapun alasannya, kami tetap menolak reklamasi tersebut,” ungkap Suriadi saat dihubungi melalui telepon, Jumat (08/08).

(G09)

Bali (Greeners) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bali menyatakan bahwa gelombang penolakan rencana reklamasi Teluk Benoa di Nusa Dua, Bali, semakin hari semakin besar. Selain penolakan yang muncul dari masyarakat Desa Tanjung Benoa, Kelan, Sanur, Suwung, dan Sukawati, berbagai tokoh masyarakat bahkan dari luar Bali pun memberikan dukungan yang sama besar terhadap penolakan reklamasi Teluk Benoa tersebut.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bali, Suriadi Darmoko menjelaskan ketakuan masyarakat bukannya hal yang berlebihan. Pasalnya, niat dari PT Tirta Wahana Bali International (TWBI) yang akan membangun pusat pariwisata sekelas Walt Disney ini menimbulkan ketakutan akan abrasi dan kehilangan lapangan pekerjaan serta tempat tinggal bagi warga desa di sekitar Teluk Benoa.

Terlebih Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Perpres Nomor 45 tahun 2011 yang mengatur kawasan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan) membuat status Teluk Benoa yang sebelumnya termasuk kawasan konservasi menjadi zona penyangga konservasi, sehingga bisa dengan mudah dieksploitasi.

“Perpres No. 51/2014 itu jelas kebijakan yang tidak membela rakyat,” ujar Suriadi melalui sambungan telepon, Jakarta, Jumat (08/08).

Suriadi menjelaskan bahwa lokasi Teluk Benoa memang lokasi yang strategis sehingga menjadi incaran banyak investor seperti perusahaan milik Tomy Winata ini yang akan mereklamasi teluk seluas 800 hektar tersebut.

Namun, lanjut Suriadi, yang jadi ketakutan warga juga tidak bisa diabaikan. Menurut warga, reklamasi akan mematikan kehidupan nelayan karena ada sekitar 200 warga Kedonganan yang profesinya sebagai nelayan di Teluk Benoa.

Selain itu, Suriadi juga menjelaskan bahwa Walhi Bali juga sudah mendesak Kementrian Lingkungan Hidup untuk menganulir proses penyusunan analisis dampak lingkungan (Amdal) yang dilakukan oleh PT Tirta Wahana Bali Internasional terkait reklamasi Teluk Benoa.

Isi tuntutan yang dikirimkan ke Menteri Lingkungan Hidup tersebut yaitu, meminta Menteri LH tidak mengakui proses penyusunan amdal (analisis dampak lingkungan) oleh TWBI. Meminta Menteri Lingkungan Hidup membatalkan seluruh tahapan, baik yang akan dan yang sedang ditempuh TWBI di Kementerian Lingkungan Hidup berkaitan dengan rencana reklamasi Teluk Benoa.

“Lalu kami meminta Menteri Lingkungan Hidup tidak mengeluarkan izin apapun berkaitan dengan rencana reklamasi Teluk Benoa, baik oleh TWBI mupun pihak lain karena reklamasi itu mendapatkan penolakan dari masyarakat Bali,” tutupnya.

Dijumpai terpisah, Plt. Deputi V Bidang Penaatan Hukum dan Lingkungan, Imam Hendargo Ismoyo mengatakan bahwa proses pengelolaan Tanjung Benoa bukanlah reklamasi. Ia menilai pihaknya hanya ingin mengelola untuk menjadi lokasi yang menguntungkan bagi masyarakat sekitar.

“Ini hanya mau kita kelola agar lebih menarik dan dari segi ekonomi dapat menguntungkan masyarakat,” jelasnya.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Superman Is Dead (SID) menyerukan kritik yang cukup tajam kepada pemerintah, khususnya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Grup punk rock asal Bali ini menuliskan ajakan untuk menolak rencana reklamasi di Teluk Benoa, Bali dan meminta agar Peraturan Presiden (Perpres) nomor 51 tahun 2014 segera dibatalkan.

“26 Juni 2013 Presiden SBY menipu rakyat Bali, memakai Cristiano Ronaldo sebagai alat pencitraan untuk menunjukan bahwa SBY mencintai mangrove dan akan melindungi mangrove di teluk Benoa.// 30 Mei 2014 SBY mengeluarkan Perpres no 51 tahun 2014 yg mengijinkan diadakannya reklamasi Teluk Benoa seluas 700 hektar yg akan menghancurkan mangrove di Teluk Benoa yg merupakan daerah konservasi.”

Tulisan di atas adalah sebagian pernyataan SID yang ditulis dalam laman akun facebook resmi mereka pada Selasa (24/06).

Pernyataan menolak reklamasi di Teluk Benoa, Bali yang diunggah band Superman Is Dead di akun facebook mereka.

Pernyataan SID tersebut sejalan dengan aksi masyarakat Bali yang turut menolak adanya reklamasi dan menuntut Perpres nomor 51 tahun 2014 dibatalkan. Seperti dikutip dari bali.bisnis.com, ribuan warga Bali telah melakukan aksi demonstrasi besar-besaran pada 17 Juni 2014 lalu. Mereka mendatangi kantor Gubernur Bali di kawasan Renon, Denpasar, namun tidak ada satupun pejabat pemerintah provinsi Bali yang menemui pendemo.

Adanya Perpres tersebut membuat status Teluk Benoa yang sebelumnya termasuk kawasan konservasi menjadi zona penyangga konservasi. Dengan status baru ini, reklamasi dapat dilakukan. PT Tirta Wahana Bahari Internasional (TWBI) milik Tommy Winata disebut sebagai pemegang ijin pengelolaan area reklamasi yang akan berlokasi di sisi tenggara pulau Dewata tersebut.

Sementara itu, menurut hasil studi kelayakan dari tim Universitas Udayana, reklamasi di Teluk Benoa tidak layak dilakukan. Selain akan merusak ekosistem dan kawasan mangrove, dikhawatirkan reklamasi ini akan menyebabkan abrasi di perairan selatan Bali meluas.

Ilustrasi yang disertakan SID dalam pernyataan mereka menolak reklamasi Teluk Benoa, Bali.

Dalam pernyataannya, SID juga mentautkan fanpage facebook resmi Cristiano Ronaldo dan menyebutkan twitter sang bintang sepakbola dalam tulisan yang sama yang di sebarkan di twitter resmi SID, @SID_Official.

Berikut ini lanjutan pernyataan dari SID:

“Cristiano Ronaldo tertipu! – Ayo tag akun fanpage Ronaldo di foto ini sebanyak-banyaknya agar ia sadar bahwa dirinya SUDAH diperalat. Harapannya, agar Ronaldo melayangkan protes ke SBY dan semoga Reklamasi Teluk Benoa DIBATALKAN. #BaliTolakReklamasi#BatalkanPerpres51th2014.”

Hari ini, Rabu (25/06), hingga pukul 19.50 WIB, pernyataan tersebut menuai 18.529 likes dan sudah disebarkan sebanyak 5.435 kali. Dan, angka ini terus bertambah. Hingga berita ini dinaikan, belum ada tanggapan resmi dari Cristiano Ronaldo. Situs jejaring twitter milik pesepak bola asal Portugal ini masih membahas seputar aktivitasnya mengikuti Piala Dunia 2014 yang berlangsung di Brazil.

(G08)