Jakarta (Greeners) – Longsor di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang pada 8 Maret 2026 kembali menyoroti persoalan pengelolaan sampah di Indonesia. Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) menilai peristiwa ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada tempat pembuangan akhir (TPA) sebagai solusi utama sudah tidak lagi aman maupun berkelanjutan.

Setiap hari sekitar 6.500–7.000 ton sampah dari Jakarta dan sekitarnya dikirim ke Bantargebang. TPA seharusnya hanya menampung sampah residu. Namun kenyataannya, sampah organik yang bisa terurai alami (sekitar 60%) dan materi anorganik yang seharusnya dikurangi, diguna ulang atau didaur ulang (sekitar 30%) masih dikirim ke TPA.

AZWI menilai hal menunjukkan bahwa negara lalai menerapkan amanahnya dalam UU Pengelolaan Sampah sejak dicanangkan tahun 2008. Akibatnya, gunungan sampah terus bertambah serta meningkatkan risiko kecelakaan maupun bencana.

Juru Kampanye Zero Waste Greenpeace Indonesia, Ibar akbar mengungkapkan bahwa tragedi ini menjadi alarm untuk perubahan sistem pengelolaan yang memprioritaskan pengurangan, guna ulang dan pemilahan dari hulu. Pemerintah perlu memperbaiki tata kelola persampahan. Masyarakat sudah tidak bisa lagi bergantung pada tempat pembuangan akhir sebagai solusi utama.

“TPA seharusnya hanya menjadi tempat terakhir bagi residu dari sistem pengelolaan sampah,” kata Ibar dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/3).

Ibar menjelaskan, sistem yang selama ini bertumpu pada TPA perlu beralih dengan memprioritaskan pengurangan, guna ulang, dan pemilahan dari hulu. Pemerintah, khususnya Provinsi DKI Jakarta, perlu memperbaiki tata kelola persampahan. Mulai dari pengurangan sampah dari rumah tangga hingga penyediaan pengangkutan terjadwal terpilah, dan infrastruktur pemilahan di tingkat RW.

“Bantargebang tidak bisa lagi dipandang sekadar sebagai tempat pembuangan sampah, karena di sana ada pekerja dan warga yang hidup berdampingan dengan TPST Bantargebang,” tambahnya.

Tanggung Jawab Konsumen dan Produsen

Tragedi longsor sampah menjadi pengingat bahwa persoalan pengelolaan sampah di Indonesia belum tertangani secara menyeluruh. Pengkampanye Urban Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Wahyu Eka Styawan mengatakan bahwa peristiwa ini seharunya menjadi peringatan bagi pemerintah di seluruh tingkat. Mereka harus segera menjalankan pengurangan sampah dari sumber melalui skema tanggung jawab konsumen dan produsen.

Menurut Wahyu, konsumen perlu mendapatkan peningkatan kapasitas, pendampingan, serta insentif agar dapat mengurangi dan memilah sampah dari rumah tangga. Ia menilai berbagai inisiatif masyarakat seperti bank sampah sudah berkembang di banyak tempat dan perlu diperkuat serta diperluas.

Di sisi lain, tanggung jawab produsen juga harus diperkuat melalui mekanisme Extended Producer Responsibility (EPR). “Ke depan mekanisme EPR harus menjadi kewajiban, bukan lagi bersifat sukarela. Industri juga perlu melakukan redesign produk dan kemasan agar menghasilkan residu sampah yang minimal, yang dapat didorong melalui mekanisme perizinan,” jelas Wahyu.

Ia juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah di tingkat lokal, seperti fasilitas TPS3R. Penting juga untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan pekerja pengelola sampah.

“Daripada terus berfokus pada solusi hilir seperti pembangunan PLTSa yang mahal dan kurang efektif, pemerintah seharusnya memperkuat upaya pengurangan sampah dari sumber,” kata Wahyu.

Wahyu menegaskan Bantargebang menjadi pengingat bahwa sistem kumpul–angkut–buang sudah tidak relevan dan perlu segera diganti. Hal itu sejalan dengan mandat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Sebagai informasi, longsor di TPST Bantargebang terjadi di tengah curah hujan tinggi. Gunungan sampah dilaporkan runtuh dan menimbun sejumlah kendaraan pengangkut serta bangunan di sekitar lokasi. Data terbaru menyebutkan tujuh orang meninggal dunia dalam peristiwa ini. Korban terdiri dari pemilik warung dan sopir truk yang berada di sekitar area longsor.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Berdasarkan data Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, pergerakan masyarakat selama musim mudik Lebaran 2026 diperkirakan mencapai 143,91 juta orang. Dari aktivitas tersebut, potensi timbulan sampah mencapai sekitar 71.960 ton di berbagai fasilitas publik, termasuk terminal.

Kementerian Lingkungan Hidup kembali menggaungkan kampanye “Mudik Minim Sampah” untuk mengajak para pemudik mengurangi timbulan sampah selama perjalanan. Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menekankan pentingnya pengelolaan sampah di fasilitas publik serta mendorong pengelola, termasuk terminal, untuk segera melengkapi dokumen lingkungan.

“Hari ini saya mencoba yang luar tol terkait pelayanan bagi pemudik di terminal-terminal. Kalau idealnya penanganan sampah di terminal memang harus memiliki fasilitas. Namun demikian sampahnya sedikit, yang tidak kalah penting adalah pemilahannya,” kata Hanif dalam keterangannya.

Hanif juga menegaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab penuh pengelola rest area. Menurutnya, rest area menjadi titik pertemuan masyarakat sehingga berpotensi menjadi contoh dalam pengelolaan sampah. Ia berharap setiap pengunjung dapat mengubah pola pikir dan membawa kebiasaan baik tersebut hingga ke rumah.

Memasuki musim mudik Lebaran, Hanif turut melakukan pemantauan lapangan di sejumlah rest area sepanjang Tol Trans Jawa, mulai dari KM (kilometer) 57 A, KM 102 A, KM 166 A, KM 287 A, KM 338 A, KM 379 A, hingga KM 429 A.

Terbitkan Surat Edaran

Dalam upaya memperkuat gerakan mudik minim sampah, Kementerian Lingkungan Hidup menerbitkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pengendalian Sampah Hari Raya Idul Fitri 1447 H.

Surat edaran tersebut mengimbau pemerintah daerah untuk melakukan pengurangan dan penanganan sampah selama periode mudik, termasuk memfasilitasi dan mengawasi pengelolaan sampah di jalur arus mudik serta wilayah penyangga.

Di sisi lain, praktik di lapangan menunjukkan masih adanya tantangan. Anita Fazrin Lestari (19), pemudik dari Bekasi ke Tasikmalaya, mengaku membawa bekal makanan dari rumah untuk perjalanan selama enam hingga delapan jam. Inisiatif itu ia lakukan untuk mengurangi pengurangan sampah selama perjalanan mudik.

“Biasanya bawa makanan berat dan ringan dari rumah. Makanan berat pakai wadah guna ulang seperti rantang,” ujarnya.

Namun, untuk minuman, ia masih memilih menggunakan kemasan sekali pakai dan tidak membawa tumbler. Ia juga menilai ketersediaan minimarket membuat banyak pemudik memilih membeli minuman kemasan.

Anita menyoroti kondisi sejumlah rest area yang masih kurang tertata dalam hal pengelolaan sampah. “Ada rest area yang terlihat kotor, sampahnya berserakan karena tempat sampah terbatas. Banyak orang akhirnya buang sampah sembarangan,” katanya.

Meski demikian, ia melihat sebagian pedagang mulai menggunakan wadah yang lebih ramah lingkungan. “Kalau beli jajanan seperti tahu Sumedang, ada yang pakai wadah rotan,” tambahnya.

Menurutnya, perbaikan fasilitas di rest area menjadi kunci agar masyarakat lebih tertib. “Kalau tempat sampahnya memadai dan terpilah, orang cenderung akan mengikuti. Perlu juga papan informasi di banyak titik,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kesadaran dari pemudik sejak dari rumah. “Seharusnya sudah siap bawa tumbler dan wadah guna ulang. Kalau bawa kendaraan pribadi, sampahnya bisa dibawa kembali dan dibuang di tempat yang semestinya,” kata Anita.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia akan memasuki musim kemarau tahun 2026 lebih awal dibandingkan rerata klimatologinya. Puncak kemarau terjadi pada Agustus. 

Berdasarkan hasil analisis BMKG, puncak musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia akan terjadi pada bulan Agustus 2026. Itu mencakup 429 ZOM atau sekitar 61,4% wilayah Indonesia. Wilayah lain akan mengalami puncak kemarau 2026 pada Juli (12,6%) dan September (14,3%).

Pemicu kondisi tersebut adalah berakhirnya fenomena La Niña Lemah pada Februari 2026. Kini, bergeser ke fase Netral dan berpotensi menuju El Niño pada pertengahan tahun.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa pemantauan anomali iklim global di Samudera Pasifik menunjukkan nilai indeks ENSO saat ini berada pada angka -0,28 (Netral) dan akan bertahan hingga Juni 2026. Namun demikian, mulai pertengahan tahun peluang munculnya El Niño kategori Lemah-Moderat sebesar 50-60% mulai semester kedua tahun ini perlu menjadi perhatian.

“Sementara itu, prediksi kondisi Indian Ocean Dipole (IOD) akan tetap stabil pada fase Netral sepanjang tahun,” kata Faisal dalam Konferensi Pers Prakiraan Awal Musim Kemarau 2026 di Gedung Multi-Hazard Early Warning System, Jakarta, Rabu (4/3).

Lebih lanjut, peralihan Angin Baratan (Monsun Asia) menjadi Angin Timuran (Monsun Australia) menjadi penanda mulainya musim kemarau. BMKG mencatat sebanyak 114 Zona Musim (ZOM) atau 16,3% wilayah Indonesia mulai memasuki musim kemarau pada April 2026. Hal itu mencakup pesisir utara Jawa bagian barat, sebagian besar Jawa Tengah hingga Jawa Timur, NTB, NTT, serta sebagian kecil Kalimantan dan Sulawesi.

Kemarau Lebih Panjang 

Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, merinci bahwa 184 ZOM (26,3%) menyusul masuk musim kemarau pada Mei 2026. Kemudian, 163 ZOM (23,3%) pada Juni 2026. 

Berdasarkan data tersebut, Ardhasena menegaskan bahwa awal kemarau di 325 ZOM (46,5%) akan maju atau terjadi lebih cepat dari biasanya, 173 ZOM (24,7%), dan mundur 72 ZOM (10,3%).

“Wilayah yang akan mengalami awal kemarau lebih maju meliputi sebagian besar Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Kemudian, Kalimantan bagian selatan dan timur, sebagian besar Sulawesi, Maluku, hingga sebagian wilayah Papua,” ujarnya.

Lebih lanjut, BMKG memproyeksikan sifat musim kemarau 2026 secara umum akan bersifat Bawah Normal atau lebih kering dari biasanya di 451 ZOM (64,5%) dan Normal di 245 ZOM (35,1%). Sebaliknya, hanya terdapat 3 ZOM (0,4%) di wilayah Gorontalo dan Sulawesi Tenggara yang berpotensi mengalami kemarau Atas Normal atau lebih basah.

“Dengan kondisi ini, durasi musim kemarau di 57,2% wilayah Indonesia akan lebih panjang dari normalnya,” tambah Faisal.

Antisipasi Lembaga dan Masyarakat 

Menanggapi berbagai risiko yang mungkin terjadi sepanjang musim kemarau 2026, Faisal menekankan pentingnya langkah antisipasi. Kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga seluruh lapisan masyarakat harus turut serta dalam antisipasi tersebut. 

Di sektor pangan, para petani perlu segera menyesuaikan jadwal tanam dengan memilih varietas yang lebih hemat air, tahan kekeringan, serta memiliki siklus panen yang lebih singkat.

“Langkah ini harus imbang dengan penguatan sektor sumber daya air. Hal itu melalui revitalisasi waduk dan perbaikan jaringan distribusi demi menjamin ketersediaan air bersih bagi kebutuhan domestik maupun operasional PLTA di sektor energi,” ujarnya.

Selain manajemen air, kewaspadaan terhadap dampak lingkungan juga menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah perlu menyiapkan mekanisme respons cepat untuk menghadapi penurunan kualitas udara. Selain itu, meningkatkan kesiapsiagaan di sektor kehutanan guna mencegah potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“BMKG menegaskan bahwa seluruh informasi prediksi ini merupakan bentuk peringatan dini (Early Warning). Harus segera diterjemahkan menjadi aksi nyata (Early Action) oleh para pemangku kepentingan. Ini demi meminimalkan risiko bencana kekeringan di Indonesia,” pungkasnya.

Penulis: Dini Jembar Wardani 

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Perjanjian perdagangan resiprokal (Agreement on Reciprocal Trade/ART) antara Indonesia-Amerika Serikat (AS) yang mencakup impor migas senilai US$ 15 miliar, menjadi ancaman bagi ketahanan energi dan ekonomi nasional. Ancaman tersebut semakin tinggi di saat harga minyak terdongkrak naik di tengah konflik yang terjadi di Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz sebagai jalur distribusi energi dunia.

Hal ini terungkap dalam laporan Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) “Golden age or energy dependence? Evaluating the Indonesia-US trade deal amid Middle East turmoil”. Di bawah kewajiban ART, Indonesia akan mengganti sumber impor minyak dari Timur Tengah ke Amerika Serikat, yakni LPG senilai US$3,5 miliar, minyak mentah US$4,5 miliar, dan bensin olahan US$7 miliar.

Sebagai perbandingan, pada 2025, impor migas Indonesia mencapai US$32,8 miliar, dengan AS menyumbang sekitar US$3 miliar. Dengan perjanjian baru, impor dari AS melonjak lima kali lipat menjadi US$15 miliar per tahun.

“Komitmen ini mencakup hampir setengah dari total impor minyak dan gas Indonesia, yang secara signifikan memusatkan pembelian kepada AS. Risiko yang terkandung dalam klausul energi ART dapat membatasi fleksibilitas perencanaan energi negeri dan melemahkan keamanan energi jangka panjang serta ketahanan ekonomi Indonesia,” ujar Research & Engagement Lead Indonesia Energy Transition IEEFA, Mutya Yustika dalam keterangan tertulisnya, Rabu (12/3).

Indonesia mengimpor minyak dan gas senilai US$5,5 miliar dari Timur Tengah pada 2025. Namun, pecahnya konflik di Timur Tengah membatasi lalu lintas kapal tanker di Selat Hormuz yang menjadi jalur pengiriman 30% minyak mentah global. Akibatnya, lalu lintas selat tersebut telah turun lebih dari 95% dan harga minyak melonjak sekitar 13% per 2 Maret 2026.

Nilai Impor Naik

Dalam jangka pendek, pengalihan impor dari Timur Tengah ke Amerika Serikat berpotensi mengatasi risiko pasokan minyak yang Indonesia hadapi. Namun, kesepakatan ART juga berpotensi menaikkan nilai impor minyak dari Amerika Serikat hingga lebih dari 12 kali lipat.

Menurut Mutya, pergeseran sumber impor tersebut kemungkinan dapat mengamankan pasokan minyak. Namun, tidak mengatasi dampak kenaikan biaya akibat pergerakan harga minyak di pasar global.

“Jika harga minyak terus naik akibat konflik yang berlarut dan volatilitas pasar, penjual minyak dari Amerika Serikat bisa jadi terdorong untuk mengalihkan kargo minyak ke pembeli yang memberikan penawaran lebih baik. Akibatnya, Indonesia terpapar risiko harga dan kompetisi pasokan minyak,” tambah Mutya.

Sementara itu, minyak mentah asal AS juga relatif lebih mahal dibandingkan pemasok utama lain. Pada 2025, harga rata-rata impor minyak mentah dari AS mencapai US$72,5 per barel. Harga ini lebih tinggi dibandingkan dari Arab Saudi yang hanya US$69,9 per barel, maupun rata-rata keseluruhan biaya impor Indonesia sebesar US$70,6 per barel. Selisih harga ini semakin membebani karena jarak pengiriman yang jauh dari AS ke Indonesia menambah ongkos logistik, asuransi, dan biaya transportasi.

Ancam Ketahanan Energi

Di sisi lain, ART juga mengancam upaya Indonesia memperkuat ketahanan energi. Menyusul upaya perluasan energi terbarukan, elektrifikasi, hingga efisiensi energi, Indonesia berhasil memangkas nilai impor migas dari US$ 40,4 miliar pada 2022 menjadi US$ 32,8 miliar pada 2025. Namun, dengan kesepakatan impor migas US$ 15 miliar, pencapaian ini dapat tergerus.

Mutya menegaskan bahwa Indonesia seharusnya mempercepat penambahan energi terbarukan. Ini akan memperkuat kemandirian energi dan mengurangi dampak fluktuasi pasar dalam denominasi dolar di pasar bahan bakar fosil global.

Selain itu, katanya, Indonesia perlu memangkas impor BBM melalui perluasan pemanfaatan kendaraan listrik. Kapasitas domestik energi terbarukan dan rantai pasok kendaraan listrik yang kuat menjadi kunci ketahanan energi nasional.

“Lanskap energi masa depan Indonesia seharusnya jangan dibentuk oleh satu perjanjian perdagangan, tetapi kemampuan negara untuk memperluas pemanfaatan energi terbarukan, membangun infrastruktur yang Tangguh, dan menentukan arah independent di pasar energi global yang tengah bergejolak. Ketahanan energi bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga landasan kedaulatan nasional,” tegas Mutya.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Krisis sampah Indonesia tidak cukup diselesaikan di hilir, namun pengelolaan hulu lebih penting. Percepatan transisi menuju sistem guna ulang dapat menjadi solusi.

Asosiasi Guna Ulang Indonesia (AGUNI) dan Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) memandang sistem guna sebagai pendekatan strategis. Selain mampu mencegah sampah sebelum terbentuk, sistem tersebut dapat membuka peluang model ekonomi baru yang lebih sirkular dan berkeadilan.

Kerangka hirarki pengelolaan sampah dan prinsip ekonomi sirkular juga menunjukkan bahwa guna ulang berada di atas daur ulang. Sebab, guna ulang dapat mempertahankan fungsi produk tanpa melalui proses pengolahan ulang yang panjang dan berenergi tinggi.

“Dalam hierarki 9R, reuse berada di atas daur ulang karena mencegah sampah sejak awal. Sistemnya bisa melalui refill maupun return, dengan desain kemasan dan sistem yang memenuhi standar kebersihan. Ini adalah strategi pencegahan dari hulu,” ungkap Manager Program Dietplastik Indonesia sekaligus perwakilan AGUNI, Sarah Rauzana dalam agenda Reuse Tour AZWI bersama AGUNI beberapa waktu lalu.

Sarah menambahkan, setelah penerapan berbagai kebijakan pembatasan plastik sekali pakai, langkah berikutnya adalah memastikan sistem penggantinya benar-benar tersedia.

Model Bisnis Guna Ulang

Saat ini, implementasi bisnis guna ulang juga banyak bermunculan. Salah satunya Alner yang menghadirkan platform ritel sirkular dengan mendistribusikan produk rumah tangga dalam kemasan guna ulang. Kemasan tersebut dapat dikembalikan dan digunakan kembali berkali-kali.

CEO dan Founder Alner, Bintang Ekananda menjelaskan bahwa pendekatan ini mengubah cara pandang terhadap kemasan. “Kami ingin menghapus ide kemasan sekali pakai. Di Alner, kemasan adalah aset yang terus berputar. Setiap wadah bisa terlacak siklusnya sehingga dampak pengurangan sampah bisa terukur secara nyata,” ujarnya.

Model ini juga telah melibatkan ribuan konsumen, ratusan mitra usaha kecil, serta puluhan merek produk, sekaligus menghindari jutaan kemasan sekali pakai. Praktik serupa juga terlihat pada toko ’Zero’ di Fresh Market Bintaro yang menerapkan sistem curah dan wadah guna ulang sebagai alternatif belanja minim sampah.

Selain praktik minim sampah, toko ini mendukung pengembalian kemasan dari produsen kemasan. Di dalamnya tersedia dropbox agar konsumen mengembalikan kemasan bekas untuk disetor ke mitra daur ulang.

Inisiatif tersebut tidak hanya membantu memastikan kemasan terkelola dengan lebih baik, tetapi juga meningkatkan kesadaran konsumen untuk mengembalikan kemasan setelah mereka gunakan. Inisiatif ini juga mendorong produsen menjalankan tanggung jawabnya melalui skema Extended Producer Responsibility (EPR).

Ekonomi Sirkular

Sementara itu, Koordinator Pokja Tata Laksana Produsen di Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3, Kementerian Lingkungan Hidup, Ujang Solihin Sidik menegaskan bahwa dalam pengelolaan sampah tidak ada jurus tunggal. Pengelolaan sampah harus mengikuti hirarki, tidak bisa hanya mengandalkan teknologi pengolahan.

Bagi Ujang, guna ulang adalah bagian utama dalam konteks implementasi ekonomi sirkular. Bahkan, saat ini Kementerian PPN/Bappenas juga sudah memiliki roadmap jangka panjang ekonomi sirkular.

“Dalam hirarki pengelolaan sampah, guna ulang berada lebih tinggi dibandingkan daur ulang. Jika daur ulang masih membutuhkan bahan baru dan proses yang panjang, guna ulang memiliki sirkularitas yang lebih jelas karena tidak memerlukan rantai pemrosesan sepanjang daur ulang,” ungkap Ujang.

Ujang menambahkan, penerapan guna ulang perlu dipetakan berdasarkan sektor bisnis yang relevan. Pemerintah, misalnya, mendorong sektor FMCG untuk mulai menerapkan kemasan guna ulang pada produk-produknya. Selain itu, sektor hotel dan restoran juga memiliki peluang besar menerapkan guna ulang. Terutama dengan memastikan layanan dine-in menggunakan peralatan makan guna ulang.

“Sektor lain yang sangat potensial adalah bisnis event. Jika setiap acara besar tidak memiliki protokol guna ulang, maka sampah kemasan sekali pakai akan terus bertambah. Karena itu, penerapan sistem guna ulang dalam kegiatan event penting untuk mencegah timbulan sampah baru,” tambahnya.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) –  Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) kembali mengidentifikasi satu spesies baru keong darat bernama ilmiah Chamalycaeus dayangmerindu di kawasan karst Padang Bindu, Sumatra Selatan. Penemuan ini menambah daftar panjang kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia.

Peneliti Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi BRIN, Ayu Savitri Nurinsiyah mendeskripsikan spesies tersebut bersama tim kolaborator dari Universitas Negeri Surabaya dan Széchenyi István University, Hungaria. Hasil penelitian ini terpublikasi dalam jurnal internasional ZooKeys.

Penemuan spesies baru tersebut merupakan hasil kajian panjang sejak 2021 dan terpublikasi pada 2026. Pengambilan sampel berlangsung pada 2021 sebagai bagian dari Ekspedisi Karakterisasi dan Valuasi Kawasan Ekosistem Esensial: Karst di Sumatra, Indonesia. Selanjutnya, telaah taksonomi melalui pengamatan morfologi cangkang serta pembandingan dengan spesimen koleksi ilmiah berlangsung hingga 2025.

Ayu mengatakan bahwa proses menemukan, mendeskripsikan, dan mengungkap (mempublikasikan) spesies baru bukanlah perjalanan yang singkat. Suatu organisme dapat diakui sebagai spesies baru apabila telah melalui berbagai tahapan ilmiah. Mulai dari telaah morfologi, anatomi, atau genetika, komparasi dengan spesies yang telah diketahui sebelumnya, hingga proses penelaahan oleh para ahli dunia (peer review) sebelum terpublikasi dalam jurnal ilmiah.

“Perjalanan panjang pengungkapan keanekaragaman hayati sudah menjadi jejak langkah setiap taksonom. Mulai dari ekspedisi dan eksplorasi di lapangan, telaah literatur dan laboratorium, hingga proses penulisan dan pengakuan secara internasional. Meski panjang dan penuh tantangan, saya percaya setiap proses dalam perjalanan ini akan selalu bermakna dan bermanfaat,” ujar Ayu dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/3).

Hingga saat ini, spesies Chamalycaeus dayangmerindu hanya ada di kawasan karst Padang Bindu, Sumatra Selatan. Kondisi tersebut menjadikannya rentan terhadap perubahan lingkungan, termasuk alih fungsi lahan dan degradasi habitat. Menurut Ayu, dokumentasi dan publikasi spesies baru merupakan langkah awal yang penting dalam upaya konservasi.

Eksplorasi Biodiversitas

Dalam penelitian ini, salah satu mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Latifah Nurul Aulia, turut terlibat. Ia melakukan penelitian di BRIN sejak mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) hingga menyelesaikan tugas akhirnya.

Latifah bergabung di BRIN sejak menjadi mahasiswa program MBKM dan kemudian melanjutkan penelitiannya melalui program Bantuan Riset bagi Talenta Riset dan Inovasi (BARISTA) BRIN.

“Tidak mudah mencari generasi penerus dalam bidang taksonomi dan biosistematika, lebih lagi di taksa keong. Semoga akan lebih banyak lagi generasi muda yang curious dan peduli terhadap pengungkapan keanekaragamanan hayati Indonesia,” kata Ayu.

Melalui penelitian ini, tim peneliti BRIN berharap dapat terus mendorong eksplorasi dan kajian biodiversitas. Khususnya kelompok moluska darat, sebagai bagian dari upaya pendataan dan pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia secara berkelanjutan.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Gunungan sampah setinggi 50 meter di Zona IV Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang longsor pada Minggu (8/3). Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyebut tragedi longsor Bantargebang ini sebagai alarm keras bagi Pemerintah DKI Jakarta. Praktik pengelolaan sampah dengan metode open dumping harus cepat berhenti.

Menurut Hanif, TPST Bantargebang adalah “fenomena gunung es” kegagalan kelola sampah Jakarta. Kini ada beban kritis 80 juta ton sampah selama 37 tahun.

Penggunaan metode open dumping di lokasi ini melanggar UU Nomor 18 Tahun 2008. Sebab, sistem yang ada tidak lagi mampu mereduksi risiko keamanan bagi warga. Kondisi yang tidak sesuai ketentuan peraturan tersebut tidak hanya mengancam keselamatan jiwa akibat potensi longsor susulan. Hal itu telah menjadi sumber pencemaran lingkungan yang masif.

“Ini seharusnya tidak perlu terjadi jika pengelolaannya sesuai aturan. Tragedi longsor Bantargebang harus menjadi pelajaran bagi kita semua untuk segera berbenah, demi keselamatan jiwa manusia dan kelestarian lingkungan,” ujar Hanif saat meninjau lokasi longsor.

Sejarah kelam TPST Bantargebang juga telah mencatat rentetan tragedi mematikan. Mulai dari longsor pemukiman tahun 2003 hingga runtuhnya Zona 3 pada 2006 yang menelan korban jiwa dan menimbun puluhan pemulung.

Pola kegagalan sistemik ini berlanjut hingga Januari 2026. Di antaranya, amblasnya landasan menyeret tiga truk sampah ke dasar sungai hingga runtuhnya kembali gunungan sampah pada Maret 2026 ini. Rangkaian insiden berulang tersebut membuktikan adanya risiko fatal akibat beban overload di TPST Bantargebang.

Tindak Tegas agar Tragedi Bantargebang Tidak Terulang

Mengingat peristiwa ini berulang dan menimbulkan risiko jiwa, Hanif menegaskan bahwa pihak yang bertanggung jawab akan dapat tindak tegas sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ancaman pidana berkisar 5–10 tahun dan denda 5–10 miliar rupiah berlaku bagi pihak yang kelalaiannya menyebabkan kematian. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) sebelumnya telah memberikan peringatan. Hal itu terkait kondisi pengelolaan sampah di Bantargebang yang memiliki tingkat risiko tinggi.

Melalui Deputi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, pada 2 Maret 2026 lalu telah terbit Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap sejumlah lokasi pengelolaan sampah yang berisiko, termasuk TPST Bantargebang.

Pemerintah memprioritaskan evakuasi seluruh korban, sambil memulai penyelidikan menyeluruh untuk menindak tegas setiap kelalaian pengelolaan yang membahayakan nyawa warga.

Sebagai solusi jangka panjang, TPST Bantargebang akan beralih khusus untuk sampah anorganik melalui penguatan sistem pemilahan dari sumber dan optimalisasi fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan. Sinergi lintas instansi terus pekuat guna memastikan kapasitas pengolahan sampah Jakarta mencapai 8.000 ton per hari secara aman dan sesuai regulasi.

Melampaui Kapasitas

Sementara itu, kondisi di TPST Bantargebang juga mencerminkan krisis yang lebih luas di berbagai kota Indonesia. Banyak tempat pembuangan akhir telah melampaui kapasitas daya tampungnya, sementara produksi sampah terus meningkat tanpa strategi pengurangan yang serius.

Menurut Pengkampanye Urban Berkeadilan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Wahyu Eka Styawan, situasi ini juga terlihat dari banyaknya TPA yang terpaksa ditutup di hampir 343 dari 550 TPA di Indonesia karena berstatus open dumping. Hal ini menunjukkan bagaimana keterbatasan kapasitas TPA dapat dengan cepat memicu krisis penumpukan sampah di wilayah perkotaan.

“Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tengah menghadapi darurat gunungan sampah. Selama pemerintah masih menjadikan TPA sebagai solusi utama, risiko bencana ekologis dan kemanusiaan akan terus meningkat. Pengelolaan sampah yang hanya berfokus pada hilir tidak akan mampu mengejar laju produksi sampah yang terus bertambah,” kata Wahyu.

Menurutnya, krisis di TPST Bantargebang juga menjadi contoh nyata bagaimana krisis sampah hanya dipindahkan dari satu wilayah ke wilayah lain.

“Kegagalan pengelolaan sampah di Jakarta dilimpahkan ke Bekasi, sementara penutupan TPA Cipeucang di Tangerang Selatan mendorong daerah tersebut mencari lokasi pembuangan baru hingga ke Serang dan Bogor,” tambahnya.

Percepat Transportasi Sistem Pengelolaan Sampah

Karena itu, Walhi mendesak pemerintah untuk segera mempercepat transformasi sistem pengelolaan sampah dengan menempatkan pengurangan dari sumber. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan pengurangan sampah, mewajibkan tanggung jawab produsen atau skema EPR yang mengikat, bahkan desain ulang industri agar mengurangi sampah sebagai prioritas utama, serta membangun sistem pemilahan dan guna ulang yang efektif di tingkat kota dan komunitas.

“Tragedi di Bantargebang harus menjadi alarm serius bagi pemerintah untuk segera fokus dengan menerapkan transformasi tata kelola sampah dari hilir atau sumber sejalan dengan UU No 18/2008,” ungkapnya.

Wahyu menegaskan, tanpa perubahan mendasar dalam tata kelola sampah, kota-kota di Indonesia akan terus menghadapi risiko bencana serupa di masa depan dengan korban yang semakin besar bagi manusia dan lingkungan.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Gunungan sampah setinggi sekitar 50 meter di Zona IV Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang longsor pada Minggu (8/3). Peristiwa ini menyebabkan empat orang meninggal dunia.

Menanggapi peristiwa ini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta mengaktifkan operasi tanggap darurat. Langkah ini untuk memastikan keselamatan petugas di lapangan, penanganan korban, serta stabilisasi area terdampak. Hal itu agar pelayanan pengelolaan sampah dapat segera pulih.

Empat korban meninggal dunia adalah Enda Widayanti (25), Sumini (60), Dedi Sutrisno (22), dan Iwan Supriyatin (40). Sumini merupakan pemilik warung di sekitar lokasi. Dedi adalah pengemudi truk Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat. Sementara, Enda berprofesi sebagai pemulung.

Selain itu, satu pengemudi truk Sudin LH Jakarta Selatan, Slamet, mengalami luka ringan. Ia telah petugas evakuasi untuk mendapatkan penanganan medis di fasilitas kesehatan terdekat. Kini, Slamet sudah boleh pulang.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan bahwa sejak menerima laporan kejadian, DLH langsung mengerahkan tim. DLH mengoordinasikan operasi penanganan bersama lintas instansi.

Tim gabungan yang terlibat antara lain Yon Armed 7/155 GS Kodam Jaya, BPBD DKI Jakarta, BPBD Kota Bekasi, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, Polsek Bantargebang, serta Koramil 05/Bantargebang. Asep Kuswanto memimpin langsung operasi tanggap darurat di lokasi.

“Prioritas utama adalah keselamatan petugas, penanganan korban, serta percepatan evakuasi kendaraan yang tertimbun longsoran,” ujar Asep dalam keterangan tertulisnya.

Tujuh Truk Terdampak Longsor

Asep menyebut, dalam operasi evakuasi, dari total tujuh truk yang terdampak longsor, sebanyak lima unit telah berhasil terevakuasi. Sementara, dua truk lainnya masih dalam proses evakuasi, yakni kendaraan yang dikemudikan oleh Riki Supriyadi dari Sudin LH Jakarta Utara dan Irwan Supriyatin.

“Seluruh PJLP yang meninggal dunia akan mendapatkan santunan berupa BPJS Ketenagakerjaan. Sementara, biaya pengobatan bagi korban yang mengalami luka akan pemerintah daerah tanggung, serta akan diberikan santunan sosial bagi korban terdampak lainnya, termasuk pemilik warung dan pemulung yang bukan berstatus PJLP,” ungkapnya.

Untuk mendukung operasi tersebut, DLH bersama tim gabungan mengerahkan 13 unit eskavator untuk membuka timbunan material longsor guna mempercepat proses evakuasi. Mereka juga menyiagakan dua unit ambulans di sana.

Di saat yang sama, langkah stabilisasi area juga langsung dilakukan untuk mencegah potensi longsor susulan. Penataan dan penguatan zona timbunan dilakukan secara bertahap agar struktur timbunan kembali stabil dan aman bagi operasional di lapangan.

“Keselamatan dalam pengoperasian layanan sampah di TPST Bantargebang adalah prioritas utama. Setelah area aman, kami langsung melakukan stabilisasi dan penataan zona timbunan agar kondisi kembali terkendali,” kata Asep.

Meski proses penanganan masih berlangsung, DLH juga memastikan pelayanan publik pengelolaan sampah tetap berjalan. Untuk itu, satu titik buang sementara di TPST Bantargebang dibuka pada malam hari guna menjaga kelancaran ritase truk sampah dari Jakarta.

Sementara dua titik buang lainnya masih dalam tahap perapihan. Saat ini DLH DKI meminta kepada jajaran Sudin LH Provinsi DKI Jakarta untuk menunda pengiriman sampah ke TPST Bantargebang sampai selesainya evakuasi.

Langkah ini untuk memastikan sistem pengangkutan sampah Jakarta tetap berjalan, sekaligus meminimalkan antrean truk selama proses evakuasi dan penanganan di area terdampak.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) — Identifikasi Important Bird and Biodiversity Areas (IBA) di Papua berhasil memetakan 59 lokasi penting bagi burung dan keanekaragaman hayati. Total luasnya mencapai 10.545.269 hektare. Luasan ini mencakup sekitar 25,58 persen wilayah Papua, menjadikannya kawasan dengan jumlah dan luas IBA terbesar di Indonesia.

Head of Conservation & Development Burung Indonesia, Adi Widyanto, mengatakan data tersebut kini dapat publik akses. Melalui kerja sama Burung Indonesia dan berbagai mitra strategis, informasi ini dapat menjadi alat bantu utama dalam menentukan daerah prioritas pelestarian keanekaragaman hayati di Papua dengan menggunakan burung sebagai indikator utamanya.

Papua terkenal sebagai wilayah dengan kekayaan hayati yang sangat tinggi. Berdasarkan kajian terbaru, kawasan ini menjadi rumah bagi 641 spesies burung. Dari jumlah tersebut, 252 spesies merupakan endemis Pulau Papua, sementara 75 spesies lainnya endemis Indonesia.

“Sayangnya, kekayaan ini menghadapi ancaman nyata dari perburuan yang tidak berkelanjutan, perubahan iklim, serta modifikasi lanskap yang mengakibatkan 14 spesies burung kini terancam punah secara global,” kata Adi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/3).

Dari hasil pemetaan IBA tersebut, terdapat lima wilayah yang menjadi prioritas utama untuk eksplorasi lebih lanjut karena signifikansi ekologisnya. Wilayah itu meliputi Pulau Waigeo, Pulau Misool, Pulau Biak, Pegunungan Cycloop, serta kawasan Wandamen–Wondiboy.

Identifikasi Berbasis Standar Ilmiah

Konsep IBA menggunakan standar identifikasi yang diakui secara global dengan empat kriteria ilmiah. Kriteria pertama (A1) berfokus pada daerah yang memiliki populasi burung yang terancam punah secara global.

Kriteria kedua (A2) untuk mengidentifikasi lokasi yang memiliki populasi burung dengan sebaran terbatas di bawah 50.000 km². Selanjutnya, kriteria ketiga (A3) menekankan pada daerah yang menjadi habitat bagi populasi signifikan dari burung yang hanya hidup di bioma tertentu saja.

Terakhir, kriteria keempat (A4) bagi lokasi yang menampung setidaknya 1% dari total populasi global untuk jenis burung yang hidup dalam koloni atau kelompok besar. Sebuah lokasi IBA dapat memenuhi salah satu atau bahkan kombinasi dari keempat kriteria ketat tersebut.

Proses identifikasi IBA di Indonesia merupakan perjalanan panjang yang menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait keterbatasan sumber daya. Secara global, konsep ini pertama kali diperkenalkan pada 1989 oleh International Council for Bird Preservation (ICBP). Kini ICBP dikenal sebagai BirdLife International.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Pencemaran mikroplastik di laut kian mengkhawatirkan. Penelitian terbaru menunjukkan partikel plastik berukuran kurang dari lima milimeter ini, ditemukan hingga kedalaman sekitar 2.450 meter di jalur utama Arus Lintas Indonesia atau Arlindo (Indonesian Throughflow/ITF). Partikel tersebut berpotensi masuk ke rantai makanan laut hingga akhirnya dikonsumsi manusia.

Temuan tersebut tercantum dalam jurnal ilmiah internasional, Marine Pollution Bulletin, melalui artikel berjudul “Vertical Distribution of Microplastic Along the Main Gate of Indonesian Throughflow Pathways (2024)”. Penulis jurnal ini adalah Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Laut Dalam, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Corry Yanti Manullang, bersama tim kolaborasi internasional dari Indonesia, Malaysia, Amerika Serikat, dan China.

Corry mengatakan bahwa selama ini, penelitian tentang Arlindo lebih banyak berfokus pada aspek fisik laut seperti suhu, salinitas, dan sirkulasi arus. Namun, distribusi mikroplastik di kolom air, terutama hingga laut dalam, masih jarang dikaji.

“Penelitian ini menjadi salah satu studi awal yang mengkaji distribusi vertikal mikroplastik hingga laut dalam di jalur Arlindo. Selama ini, sebagian besar penelitian mikroplastik di perairan Indonesia masih berfokus pada lapisan permukaan atau wilayah pesisir,” ujar Corry dalam keterangan tertulisnya, Kamis (5/3).

Penelitian berlangsung melalui ekspedisi oseanografi pada Januari hingga April 2021 dalam program kolaborasi internasional TRIUMPH. Pengambilan sampel berlangsung di 11 stasiun pengamatan dari Selat Makassar hingga Selat Lombok.

Penemuan Mikroplastik di Laut Dalam

Sementara itu, dalam penelitian ini, tim peneliti mengambil 92 kolom air pada berbagai kedalaman, mulai dari 5 meter hingga sekitar 2.450 meter. Pengambilan sampel menggunakan alat rosette sampler yang terhubung dengan sistem CTD (Conductivity, Temperature, Depth), sehingga peneliti dapat mengambil air secara spesifik pada kedalaman tertentu.

“Botol sampel diturunkan ke laut, kemudian ditutup pada kedalaman yang sudah ditentukan, misalnya 50 meter, 200 meter, hingga ribuan meter,” kata Corry.

Dari total 872 liter air laut yang dianalisis, peneliti menemukan 924 partikel mikroplastik. Rata-rata konsentrasinya sekitar 1,062 partikel per liter. Mikroplastik ditemukan di seluruh stasiun penelitian, termasuk pada kedalaman lebih dari dua kilometer di bawah permukaan laut.

Hasil analisis menunjukkan lebih dari 90 persen mikroplastik yang ditemukan berbentuk serat (fiber). Jenis partikel ini umumnya berasal dari bahan tekstil sintetis.

“Baju yang kita pakai juga bisa menghasilkan mikroplastik. Saat dicuci, serat-serat kecil dari kain sintetis dapat terlepas dan akhirnya masuk ke sistem perairan,” jelas Corry.

Selain bentuk serat, penelitian juga mengidentifikasi beberapa jenis polimer plastik menggunakan analisis spektroskopi Raman. Beberapa di antaranya adalah polyester, polypropylene, dan polyurethane yang banyak digunakan dalam produk tekstil, kemasan, maupun bahan industri. Temuan ini, kata Corry, menunjukkan bahwa laut dalam berpotensi menjadi lokasi akumulasi mikroplastik.

“Di kedalaman tertentu, arus Arlindo cukup kuat sehingga partikel plastik bisa terbawa ke berbagai lapisan air,” ujar Corry.

Mikroplastik Masuk ke Rantai Makanan Laut

Selain meneliti distribusi mikroplastik di kolom air, tim peneliti juga mengkaji partikel tersebut dalam rantai makanan laut. Dalam studi lain yang terpublikasi di jurnal Sains Malaysiana, berjudul Ingestion of Microplastics in the Planktonic Copepod from the Indonesian Throughflow Pathways (2024), Corry dan tim menemukan bahwa ada mikroplastik dalam tubuh organisme zooplankton kecil bernama kopepoda di jalur Arlindo.

Kopepoda merupakan zooplankton yang sangat melimpah di laut dan menjadi sumber makanan penting bagi berbagai jenis ikan. Dalam penelitian tersebut, peneliti menganalisis sekitar 6.000 individu kopepoda dari beberapa lokasi di jalur Arlindo. Hasilnya menunjukkan ada 133 partikel mikroplastik di dalam tubuh organisme tersebut.

Rata-rata tingkat konsumsi mikroplastik tercatat sekitar 0,022 partikel per individu atau setara dengan satu partikel plastik pada setiap 45 kopepoda.

“Kopepoda tidak bisa membedakan mana makanan alami dan mana partikel plastik. Apa pun yang lewat di depannya akan ditangkap dan dimakan,” kata Corry.

Penelitian juga menunjukkan bahwa kopepoda berukuran lebih besar cenderung mengandung lebih banyak mikroplastik dibandingkan yang berukuran lebih kecil. Masuknya mikroplastik ke tubuh kopepoda menjadi perhatian karena organisme ini merupakan sumber makanan utama bagi berbagai jenis ikan.

“Kopepoda dimakan ikan kecil, lalu ikan kecil dimakan ikan yang lebih besar, hingga akhirnya ikan tersebut dikonsumsi manusia. Artinya, mikroplastik berpotensi berpindah sepanjang rantai makanan hingga ke manusia,” ujarnya.

Arus Laut Strategis

Arlindo merupakan sistem arus laut strategis yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia melalui perairan Indonesia. Arus ini mengalir melalui sejumlah selat penting, seperti Selat Makassar, Selat Alas, dan Selat Lombok.

“Arlindo ini menghubungkan dua samudra besar, Pasifik dan Hindia. Selain membawa massa air, garam, dan nutrien, arus ini juga berpotensi membawa partikel kecil seperti mikroplastik,” kata Corry, Kamis (5/3).

Corry mengatakan penelitian mengenai mikroplastik di laut Indonesia masih perlu terus dikembangkan, terutama di wilayah laut dalam. Menurut dia, sekitar 70 persen wilayah laut Indonesia memiliki kedalaman lebih dari 200 meter. Sehingga, penelitian di ekosistem tersebut masih relatif terbatas.

Ia berharap penelitian ini dapat menjadi dasar bagi studi lanjutan mengenai pergerakan mikroplastik di laut dalam, serta dampaknya terhadap organisme laut dan rantai makanan. Menurutnya, pemahaman yang lebih baik tentang distribusi mikroplastik juga penting untuk mendukung upaya pengelolaan sampah plastik dan perlindungan ekosistem laut di Indonesia.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Lima orang Masyarakat Adat Malind menggugat izin kelayakan lingkungan hidup pembangunan jalan akses sepanjang 135 kilometer yang menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) cetak sawah atau food estate di Merauke. Gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura pada Kamis (5/3).

Kelima penggugat ialah Simon Petrus Balagaize, Sinta Gebze, Liborius Kodai Moiwend, Kanisius Dagil, dan Andreas Mahuse. Mereka menggugat izin kelayakan lingkungan hidup rencana pembangunan jalan yang bupati Merauke keluarkan.

Pembangunan jalan sepanjang 135 kilometer ini merupakan bagian dari program pemerintah Prabowo-Gibran untuk mendukung sarana-prasarana PSN pangan dan energi di bagian selatan Papua. Jalan tersebut menghubungkan Kampung Wanam menuju Muting dan melintasi hutan adat Masyarakat Adat Malind.

Proyek pembangunan jalan ini berjalan seiring dengan proyek cetak sawah di Wanam, Distrik Ilwayab, oleh Kementerian Pertahanan dengan menggandeng PT Jhonlin Group, perusahaan milik pengusaha tambang asal Kalimantan Selatan Andi Syamsudin Arsyad.

Namun, pembangunan jalan yang membelah hutan adat dan merampas tanah ulayat masyarakat adat itu berlangsung dengan berbagai pelanggaran. Menurut catatan Pusaka Bentala Rakyat, lahan yang sudah dibuka mencapai 56 kilometer. Proyek pembangunan tahap kedua kini dilanjutkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan melibatkan sejumlah perusahaan karya.

Lumpur Putih Tanda Luka

Saat mendaftarkan gugatan, kelima penggugat datang ke PTUN mengenakan busana adat Malind dengan iringan massa aksi solidaritas dari sejumlah organisasi anak muda dan mahasiswa di Jayapura.

Sebelum memasuki gedung pengadilan, kelima penggugat menggelar doa dan ritual adat. Tubuh mereka berlumur lumpur putih, tanda duka atas penghancuran yang masih terus terjadi atas nama PSN.

Salah satu penggugat, seorang perempuan Malind, Sinta Gebze mengatakan bahwa gugatan ini diajukan dengan alasan masih berduka karena Masyarakat Adat Malind kehilangan tanah, kehilangan ibu, kehilangan tempat mencari makan.

“Kami lahir menginjak tanah ini, tapi kini mau mencari makan susah karena hutan dan kayu sudah dibongkar. Perusahaan masuk tanpa izin seperti pencuri langsung bongkar hutan dengan ekskavator. Kami sudah buat palang mereka tidak tanggapi,” kata Sinta dalam keterangan siaran pers Greenpeace Indonesia.

Ia juga mengaku masyarakat kesulitan menyuarakan penolakan karena kehadiran aparat bersenjata di lokasi proyek. “Kami mau bersuara atau tegur dorang, tapi kami panik karena TNI yang kerja saat itu dan mereka bersenjata,” tambah Sinta.

Substansi Buruk

Anggota tim kuasa hukum Tim Advokasi Solidaritas Merauke dari Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Tigor Hutapea, mengatakan bahwa proyek pembangunan jalan 135 kilometer ini, menggambarkan kekacauan PSN sejak pemerintahan Joko Widodo yang Prabowo Subianto lanjutkan.

Pembukaan lahan untuk pembangunan jalan berjalan secara ilegal sejak September 2024 sebelum adanya dokumen kelayakan lingkungan hidup. Surat Keputusan (SK) Bupati Merauke tentang kelayakan lingkungan hidup baru terbit pada September 2025.

“Kami menduga ini hanya langkah untuk menjustifikasi pelanggaran yang sudah berlangsung,” kata Tigor.

Bukan hanya bermasalah secara prosedural, SK yang terbit belakangan itu pun substansinya buruk. Sebab, mengabaikan hak-hak masyarakat adat yang terdampak dan yang menolak.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Tim peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berhasil mengidentifikasi dua spesies ngengat baru di Papua dan Sulawesi. Kedua ngengat endemik Indonesia tersebut berasal dari genus Glyphodella dan Chabulina.

Temuan Glyphodella fojaensis dan Chabulina celebesensis terpublikasi dalam jurnal internasional Raffles Bulletin of Zoology edisi Februari 2026, Volume 74, halaman 87–94. Judulnya adalah “Description of two new endemic species of the closely related genera, Glyphodella and Chabulina from Indonesia.”

Penemuan dua spesies baru ini merupakan hasil penelitian oleh peneliti Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi BRIN, Hari Sutrisno dan Rosichon Ubaidillah. Penelitian melalui survei lapangan di wilayah Papua dan Sulawesi selama periode 2002–2017. Selain itu, para peneliti juga mengkaji koleksi spesimen di Museum Zoologicum Bogoriense (MZB), Bogor.

Dalam publikasinya, para peneliti melaporkan bahwa Glyphodella fojaensis merupakan satu-satunya spesies dari genus Glyphodella di Indonesia. Spesies ini bersifat endemik Papua, khususnya di kawasan Pegunungan Foja.

Sementara itu, Chabulina celebesensis merupakan spesies baru yang endemik Sulawesi. Spesies ini ada di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara.

Menurut Rosichon, kedua spesies ini memiliki karakter morfologi yang khas, terutama pada pola sayap dan struktur genitalia yang menjadi penanda utama dalam identifikasi ngengat.

Rosichon menjelaskan bahwa Glyphodella fojaensis memiliki ciri berupa bercak kuning berbentuk bulat pada sayap depan. Struktur genitalia jantannya juga menunjukkan perbedaan dibandingkan spesies kerabatnya. Sementara itu, Chabulina celebesensis dapat dikenali dari pola garis pada sayap serta bentuk genitalia yang khas.

“Perbedaan karakter tersebut menjadi dasar utama penetapan kedua spesies sebagai spesies baru bagi ilmu pengetahuan. Karakter morfologi ini menunjukkan adanya keunikan evolusi dan adaptasi pada masing-masing habitat, baik di Papua maupun Sulawesi,” kata Rosichon dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/3).

Gunakan Perangkap Cahaya

Penelitian ini menggunakan perangkap cahaya untuk mengoleksi spesimen, serta pengamatan detail menggunakan mikroskop. Seluruh spesimen kemudian disimpan dan didokumentasikan di Museum Zoologicum Bogoriense sebagai koleksi nasional.

Berdasarkan hasil penelitian, Glyphodella fojaensis hidup di hutan tropis primer di kawasan Pegunungan Foja, Papua. Sementara itu, Chabulina celebesensis ada di hutan sekunder tropis di wilayah Sulawesi. Kedua spesies ini bersifat nokturnal atau aktif pada malam hari.

Penemuan ini menambah data keanekaragaman serangga Indonesia, khususnya kelompok ngengat dari famili Crambidae. Selain itu, temuan ini juga memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia.

Para peneliti menilai bahwa keberadaan spesies endemik yang terbatas pada wilayah tertentu membuatnya rentan terhadap perubahan lingkungan, seperti deforestasi dan degradasi habitat.

“Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan ekosistem hutan di Papua dan Sulawesi agar spesies-spesies endemik ini dapat terus lestari,” jelas Rosichon.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Saat ini industri energi menjadi salah satu sumber utama pencemaran. Kelompok masyarakat sipil di Indonesia bersatu untuk mengatasi pencemaran dari industri energi.

Meskipun menyumbang 11,9% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2023, sektor energi dan metalurgi telah melepaskan bahan kimia beracun. Pelepasan ini menimbulkan risiko serius bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Bahkan, pada 2019, polusi udara menjadi faktor risiko kematian ketiga tertinggi bagi anak di bawah lima tahun di Indonesia.

Untuk itu, pada periode 2026 hingga 2030, Uni Eropa (EU) akan mendukung total enam proyek. Tujuannya untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat sipil Indonesia dalam transisi hijau yang berkeadilan, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan.

Salah satu proyek tersebut adalah Project Transparent Green Transition Indonesia (TARGET): Empowering CSOs in Indonesia. International Pollutants Elimination Network (IPEN) akan mengimplementasikan proyek ini bersama mitra-mitranya, yaitu Nexus3 Foundation dan Arnika. Melalui kolaborasi ini, mereka akan menjalin kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil (OMS) di Indonesia, terutama wilayah target.

Proyek ini akan memperkuat kapasitas lokal untuk pemantauan pencemaran, sehingga komunitas mampu mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan merespons ancaman pencemaran. Selain itu, melalui proyek TARGET, kapasistas OMS akan diperkuat dalam menghasilkan bukti ilmiah yang kuat guna mendukung advokasi yang lebih efektif serta implementasi kebijakan yang lebih tegas.

Direktur Eksekutif Nexus3 Foundation, Yuyun Ismawati mengatakan bahwa aspek keberlanjutan dalam transisi energi dan rantai pasok mineral kritis bukan hanya tentang mineral yang diekstraksi, tetapi tentang kehidupan yang dilindungi dalam prosesnya.

“Kesehatan anak-anak, masyarakat, dan lingkungan tidak boleh dikorbankan demi keuntungan finansial saja,” kata Yuyun di Jakarta, Rabu (25/2).

Ia juga menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat memastikan bahwa kontribusi Indonesia terhadap ekonomi hijau global terbangun di atas fondasi kesehatan dan integritas lingkungan.

Perkuat Transparasi Data

Sebagai negara yang memiliki komitmen untuk melakukan transisi energi, Indonesia telah mencerminkan komitmen itu dalam berbagai dokumen strategis nasional. Di antaranya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Kebijakan Energi Nasional (KEN), Just Energy Transition Partnership (JETP). Kebijakan juga tertuang dalam Rencana Aksi Nasional untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035.

Meskipun berbagai kebijakan dan program tersebut sudah tersedia, namun akses terhadap informasi dan data mengenai sumber-sumber pencemaran masih sangat terbatas dan dibatasi.

Untuk itu, proyek TARGET akan membekali organisasi masyarakat sipil dan masyarakat lokal dengan alat data, dan sumber daya yang mereka butuhkan. Pembekalan itu untuk  membantu mewujudkan masa depan yang lebih sehat, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Ketua Program Studi Sarjana Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB) I Made Wahyu Widyarsana mengatakan, transisi hijau bukan hanya tentang dekarbonisasi. Namun, harus memastikan bahwa tidak terjadi pergeseran karbon maupun toksisitas.

“Penguatan pengelolaan sampah, pengelolaan limbah berbahaya, serta transparansi data lingkungan merupakan kunci untuk memastikan transisi yang benar-benar berkeadilan,” kata Made.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai perpanjangan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan Freeport-McMoRan Inc terkait kelanjutan operasi PT Freeport Indonesia (PTFI) berpotensi memperpanjang krisis ekologis. Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Boy Jerry Even Sembiring, menyatakan bahwa kebijakan tersebut bukan sekadar perpanjangan izin operasi. Ini merupakan legitimasi atas praktik ekonomi ekstraktif yang telah berlangsung lebih dari setengah abad.

“MoU ini bukan hanya memperpanjang waktu operasi, tetapi juga menghapus ruang pemulihan ekosistem Papua yang rusak lebih dari 50 tahun. Negara justru menjadi fasilitator bencana ekologis yang mengancam keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat adat Papua,” ujarnya, Jumat (21/2).

Minim Transparansi dan Partisipasi Papua

WALHI menyoroti proses penyusunan MoU yang akan menjadi dasar penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PTFI. Penyusunan berlangsung secara tertutup tanpa partisipasi bermakna dari masyarakat adat dan Orang Asli Papua (OAP).

Menurut WALHI, kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kepentingan investasi, alih-alih kepada perlindungan lingkungan hidup dan hak masyarakat adat yang terdampak langsung aktivitas tambang.

“Kebijakan ini berpotensi mengunci Papua dalam siklus perusakan baru. Selain itu, memperdalam krisis ekologis dan mengabaikan keadilan bagi rakyat Papua,” ungkap Boy.

Dalam catatan WALHI, aktivitas pertambangan Freeport di Papua telah menimbulkan berbagai dampak lingkungan dan sosial, mulai dari pencemaran sungai akibat pembuangan tailing hingga terganggunya relasi masyarakat adat dengan ruang hidupnya.

Pada periode 2019–2025, operasional PTFI membuang sekitar 200.000 ton tailing per hari ke sungai seperti Aghawagon dan Otomona. Kadar tembaga di muara meningkat hingga 0,5 mg/L atau hampir 40 kali di atas batas aman.

Selain itu, peningkatan air asam tambang menurunkan pH air hingga 3,5. Deforestasi dalam periode tersebut mencapai 22.000 hektare, diikuti sedimentasi di muara Ajkwa yang berdampak pada hilangnya jalur tradisional masyarakat adat Kamoro.

Memasuki 2023, operasional tambang juga melepaskan sekitar 2,5 juta ton gas rumah kaca (GRK). Risiko longsor yang meningkat 15–20 persen dinilai terlihat melalui insiden material basah di Grasberg Block Cave pada September 2025.

Dampak sosial pun kian terasa. Hasil tangkapan ikan masyarakat Amungme dan Kamoro menurun hingga 60 persen akibat pencemaran sungai. Sementara, kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) meningkat 12 persen di Mimika.

Soroti Hilirisasi dan Klaim Manfaat Ekonomi

WALHI menilai ambisi pemerintah mendorong investasi dan hilirisasi mineral melalui perpanjangan operasi Freeport tidak sebanding dengan risiko ekologis dan sosial yang Papua tanggung.

Organisasi ini mendesak pemerintah untuk membuka ruang dialog yang transparan. Selain itu, juga memastikan pemulihan lingkungan dan penghormatan hak masyarakat adat menjadi prioritas utama sebelum mengambil keputusan strategis terkait tambang di Papua.

“Alam Papua tidak bisa terus jadi objek monetisasi. Negara harus menempatkan perlindungan lingkungan dan hak masyarakat adat sebagai landasan kebijakan,” ungkap Boy.

Penulis: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) — Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) pada 21 Februari kembali menjadi refleksi serius atas krisis sampah plastik di Indonesia. Lembaga kajian lingkungan Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton) mengungkap temuan terbaru: mikroplastik terdeteksi dalam darah dan air ketuban.

Peneliti Ecoton, Sofi Azilan Aini, menyatakan bahwa sejak 2017 pihaknya telah mendeteksi keberadaan mikroplastik dalam feses, air susu ibu, air seni, ketuban, hingga darah perempuan.

“Ini seperti kutukan akibat kita menyia-nyiakan sampah plastik. Plastik sekali pakai yang terbuang tanpa pengolahan layak pada akhirnya kembali ke tubuh manusia,” ujarnya.

Indonesia dan Krisis Sampah Plastik

Ecoton mencatat Indonesia kini menjadi penyumbang sampah plastik laut terbesar ketiga di dunia setelah India dan Nigeria. Praktik membakar sampah dan membuangnya ke sungai memperparah pencemaran mikroplastik di udara, air sungai, bahkan air hujan.

Rata-rata konsumsi mikroplastik penduduk Indonesia mencapai 15 gram per bulan. Infiltrasi mikroplastik ke aliran darah menjadi ancaman serius karena partikel tersebut berpotensi menetap di organ vital dan memicu kerusakan sel.

Momentum HPSN sendiri merujuk pada tragedi longsoran sampah di TPA Leuwigajah pada 21 Februari 2005 yang menewaskan 157 jiwa. Peringatan ini ditetapkan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2018.

Namun, lebih dari dua dekade berlalu, persoalan mendasar pengelolaan sampah tampak belum terselesaikan. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) menunjukkan pada 2023 timbulan sampah nasional mencapai 31,9 juta ton. Sebanyak 11,3 juta ton di antaranya tidak terkelola, dengan lebih dari 7,8 juta ton berupa sampah plastik. Sebagian besar pengelolaan masih melalui pembakaran (57 persen), pembuangan sembarangan, atau penimbunan tanpa pengolahan memadai.

100 Persen Sampel Darah dan Ketuban Tercemar

Bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Ecoton melakukan uji pada perempuan di Gresik dan menemukan seluruh sampel darah (100 persen) mengandung mikroplastik dengan jumlah 2–18 partikel per mililiter.

Jenis partikel yang peneliti temukan berupa fiber dan fragmen dengan ukuran lebih dari 0,45 mikrometer. Analisis polimer menunjukkan kandungan polyethylene (PE) pada sebagian besar sampel, serta poly(n-butyl methacrylate) (PBMA). PE umum digunakan pada kemasan plastik, sementara PBMA banyak ditemukan pada pelapis dan perekat.

Selain itu, pengujian terhadap 42 sampel air ketuban (amnion) ibu melahirkan di Gresik juga menunjukkan 100 persen mengandung mikroplastik. Jenis polimer dominan adalah polyethylene yang lazim berasal dari botol plastik sekali pakai, kantong kresek, dan wadah makanan berbahan plastik.

Kepala Laboratorium Mikroplastik Ecoton, Rafika Aprilianti, menyebut temuan ini mengkhawatirkan karena terdapat korelasi antara paparan mikroplastik dengan peningkatan kadar Malondialdehyde (MDA), penanda inflamasi dalam tubuh.

“Penemuan mikroplastik dalam ketuban dapat berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan bayi,” ujarnya.

Mikroplastik di Otak Manusia

Temuan serupa juga menguatkan kekhawatiran global. Riset kolaboratif antara Greenpeace dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada 2025 mengungkap adanya mikroplastik dalam jaringan otak manusia.

Penelitian tersebut merujuk kajian di New Mexico (2024) yang menemukan konsentrasi mikroplastik dan nanoplastik di otak 7–30 kali lebih tinggi dibandingkan hati dan ginjal. Konsentrasi plastik pada sampel otak 2024 bahkan meningkat 50 persen dibanding 2016.

Fenomena ini terjadi di tengah produksi plastik global yang telah melampaui 300 juta ton per tahun, dengan sekitar 2,5 juta ton di antaranya mencemari lautan.

Ecoton menegaskan plastik seharusnya tidak berada dalam tubuh manusia. Namun, realitas menunjukkan partikel plastik telah masuk hingga ke rahim—ruang yang selama ini dianggap paling aman bagi kehidupan.

Langkah pencegahan kian mendesak, mulai dari mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghindari pembakaran sampah, hingga membatasi paparan produk yang mengandung mikroplastik seperti kosmetik berbasis scrub plastik.

“Sebagai generasi muda, kita harus menghindari produk yang berpotensi mengandung mikroplastik karena partikel ini bisa masuk melalui pernapasan, makanan, maupun kulit,” tutur Sofi.

Penulis: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) — Krisis iklim tak hanya berdampak pada cuaca ekstrem dan kenaikan muka air laut. Gelombang panas yang kian intens memicu penurunan produksi dan mendorong kenaikan harga biji kopi, termasuk di Indonesia.

Secara global, harga kopi melonjak 45,89 persen dalam dua tahun terakhir. Lonjakan harga dari US$2,63 per kilogram pada 2023 menjadi US$4,86 per kilogram pada 2025. Di Indonesia, harga biji kopi robusta tercatat naik sekitar 15 persen akibat gangguan produksi imbas suhu ekstrem.

Gelombang Panas Tambah 57 Hari di Negara Penghasil Kopi

Analisis lembaga riset iklim Climate Central dalam laporan “More Coffee-Harming Heat Due to Carbon Pollution” mengungkapkan bahwa krisis iklim telah menambahkan rata-rata 57 hari gelombang panas di lima negara pemasok kopi terbesar dunia, yakni Brasil, Vietnam, Kolombia, Ethiopia, dan Indonesia. Kelima negara tersebut menyumbang sekitar 75 persen pasokan kopi global.

“Hampir setiap negara penghasil kopi utama kini mengalami lebih banyak hari dengan suhu panas ekstrem yang dapat merusak tanaman kopi, mengurangi hasil panen, dan memengaruhi kualitas,” ujar Wakil Presiden Sains Climate Central, Kristina Dahl.

Di Indonesia, yang berkontribusi sekitar 6 persen terhadap suplai kopi dunia, tercatat rata-rata 129 hari bersuhu merusak tanaman pada 2025. Dari jumlah tersebut, 73 hari di antaranya merupakan tambahan akibat perubahan iklim. Kondisi ini menekan produksi dan memicu inflasi harga kopi hingga 15 persen.

Kopi tumbuh optimal di wilayah yang terkenal sebagai coffee belt atau sabuk kopi, yakni daerah sekitar garis khatulistiwa dengan suhu stabil di bawah 30 derajat Celsius dan curah hujan tinggi. Namun, krisis iklim mengancam ketersediaan lahan ideal untuk budidaya kopi. Tanpa adaptasi yang memadai, luas lahan yang layak untuk pertanian kopi dapat menyusut hingga 50 persen pada 2050.

Ketika suhu melampaui ambang 30 derajat Celsius, tanaman kopi—baik robusta maupun arabika—mengalami stres panas. Dampaknya meliputi penurunan hasil panen, turunnya kualitas biji, hingga meningkatnya kerentanan terhadap hama dan penyakit. Kopi arabika bahkan lebih sensitif terhadap kenaikan suhu dibanding robusta, sehingga lebih rentan terdampak perubahan iklim.

Petani Kecil Paling Rentan

Dampak krisis iklim paling dirasakan oleh petani kecil yang mencakup sekitar 80 persen produsen kopi global dan menyumbang 60 persen pasokan dunia. Ironisnya, pada 2021 mereka hanya menerima sekitar 0,36 persen dari total pendanaan adaptasi iklim.

Rata-rata dukungan yang petani kecil terima setara dengan US$2,19 per hari untuk satu hektar lahan—bahkan lebih rendah dari harga secangkir kopi di banyak negara. Sebagian besar petani kecil mengelola lahan kurang dari 12 hektar dengan akses terbatas pada pembiayaan, informasi iklim, hingga pasar yang adil.

Lead Program Iklim dan Ekosistem MADANI Berkelanjutan, Yosi Amelia, menilai pendekatan agroforestri dapat menjadi solusi adaptasi yang efektif. Sistem kopi dengan pohon naungan mampu menciptakan iklim mikro yang lebih stabil, menjaga kelembapan tanah, serta mengurangi dampak suhu ekstrem dan variabilitas curah hujan.

“Agroforestri memperkuat ketahanan tanaman sekaligus menjaga keanekaragaman hayati dan penyimpanan karbon. Tantangan terbesar justru ada pada tata kelola perkebunan kopi. Tanpa sistem yang kuat, upaya adaptasi akan berjalan sporadis dan sulit mencapai skala yang dibutuhkan,” ujar Yosi.

Penulis: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Memaknai Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) pada 21 Februari tidak lagi semestinya berkutat pada seremonial. Peringatan tahunan ini harus menjadi refleksi bagi para pemerintah daerah untuk tidak lagi menganggap enteng soal pengelolaan sampah.

Penetapan darurat sampah di sejumlah wilayah Indonesia kini sudah banyak terjadi. Salah satunya Tangerang Selatan yang mencuat perhatian publik. Sampah di wilayah tersebut berceceran di pinggir jalan hingga ditutup terpal.

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) juga tengah menetapkan status darurat sampah nasional. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menekankan bahwa kondisi di lapangan menunjukkan banyak kabupaten dan kota belum mampu mengimbangi laju timbulan sampah yang mencapai 143.824 ton per hari. Berdasarkan data terbaru KLH/BPLH, tingkat pengelolaan sampah nasional saat ini baru menyentuh angka 24 persen.

Menurut Hanif, angka tersebut menunjukkan gap yang sangat lebar dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Pemerintah menargetkan pengelolaan sampah mencapai 51,61 persen pada tahap pertama. Kemudian, target pada tahun 2029 adalah 100 persen sampah terkelola sepenuhnya melalui pendekatan ekonomi sirkular dan prinsip zero waste.

Di sisi lain, darurat sampah di banyak daerah juga tidak terlepas dari banyaknya tantangan yang pemerintah daerah rasalan. Mereka kewalahan untuk mengatasi pengelolaan sampah yang masih banyak terfokus di hilir.

Direktur Eksekutif Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan (YPBB), David Sutasurya mengungkapkan bahwa tantangan terbesar yang pemda hadapi saat ini yaitu kepasitas kelembagaan dan pendanaan yang sangat terbatas. Struktur lembaga pengelola sampah di daerah juga umumnya kecil karena terbatas aturan, sementara beban pengelolaan sampah sangat besar dan kompleks.

“Akibatnya, kemampuan daerah untuk mengelola sampah secara menyeluruh jadi tidak seimbang,” kata David dalam keterangan tertulisnya kepada Greeners.

Selain itu, pemerintah daerah juga belum terlepas dari paradigma lama “kumpul-angkut-buang”. Paradigma ini tidak berkelanjutan dan hanya berfokus pada kinerja pengangkutan ke TPA tanpa menyelesaikan masalah di hulu. Pengelolaan sampah tidak terkategori sebagai urusan wajib pelayanan dasar, sehingga tidak mendapatkan prioritas anggaran (mandatory spending) seperti sektor pendidikan atau kesehatan.

Pemda Absen Jalankan Aturan

Kondisi darurat sampah di sejumlah daerah juga terjadi akibat ketergantungan pemda pada tempat pembuangan akhir (TPA) yang sudah overload. Menurut David, sistem kumpul-angkut-buang yang selama ini pemda lakukan itu rapuh dan mudah krisis, jika pengangkutan ke TPA atau serana tengolahan skala besar terganggu.

Ia menegaskan banyak daerah juga belum menjalankan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 secara konsisten. Mereka juga tidak punya rencana darurat, jadi penanganannya selalu reaktif.

“Ini menunjukkan telah terjadi pembiaran buruknya standar pengelolaan sampah secara kolektif di tingkat nasional selama hampir 20 tahun,” kata David. 

Selain itu, ada ketergantungan pada solusi instan, yaitu berbagai jenis solusi thermal. Sementara, pengelolaan sampah masyarakat membutuhkan solusi yang terstruktur, sistematis dan masif. Akibatnya, darurat sampah kembali terjadi. 

Evaluasi Kebijakan

Sementara itu, terdapat persoalan lain imbas darurat sampah di daerah. Persoalan politik daerah turut memengaruhi kondisi tersebut.

Manajer Kampanye Perkotaan Berkeadilan Walhi, Wahyu Eka Styawan, mengatakan bahwa pola yang kerap terjadi setiap terjadi pergantian kepala daerah adalah perubahan kebijakan. Perbedaan kebijakan ini sangat berpengaruh pada popularitas.

Menurutnya, beberapa kepala daerah kini memang mulai menjadikan pengelolaan sampah sebagai prioritas. Namun, mayoritas masih berputar pada penyelesaian di wilayah hilir, misalnya dengan menawarkan pembangunan waste to energy atau RDF. Padahal, persoalan utamanya bukan terletak di situ. 

“Seharusnya mengevaluasi kembali program dan kebijakan sebelumnya melalui rencana strategis daerah sebagai patokan, mulai dari regulasi hingga implementasinya. Implementasi akan berjalan baik jika pemda memiliki political will,” kata Wahyu. 

Ia menegaskan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kemauan politik, mau atau tidak dalam menjalankan teta kelola sampah sesuai aturan yang ada. Menurutnya, daerah yang benar-benar memiliki komitmen akan melanjutkan dan memperbaiki program yang sudah ada. Jadi, bukan sekadar menghadirkan inovasi baru yang tidak menyelesaikan masalah.

Saat ini di seluruh wilayah Indonesia sudah memiliki peraturan daerah terkait sampah. Namun, ada beberapa wilayah yang regulasinya sudah cukup baik, tapi implementasinya mandek. Ini sama halnya dengan Undang-Undang Nomor 18 yang sudah 17 tahun berjalan tetapi belum menunjukkan implementasi signifikan.

“Upaya ini membutuhkan sinergi yang kuat, tetapi yang terjadi pemda masih terjebak pada penyelesaian di hilir dan menawarkan program yang bahkan belum jelas apakah bersifat jangka pendek atau jangka panjang,” tambahnya. 

Korupsi Lemahkan Tata Kelola

Wahyu juga menyoroti munculnya kasus korupsi yang membuat program pengelolaan sampah tidak berjalan semestinya. Pengadaan alat dan berbagai program yang seharusnya telah masuk tahap implementasi kerap terhenti setiap tahun.

“Karena itu, kepala daerah harus serius mengecek dan mengevaluasi institusi di bawahnya. Mereka harus memastikan program sebelumnya sudah berjalan sampai level mana, serta berani melakukan pembenahan. Ketegasan ini menjadi bagian dari implementasi aturan dan dorongan untuk memperbaiki tata kelola,” ujar Wahyu.

Selain itu, ia menilai pemda perlu memetakan batasan, baik dari sisi anggaran, kapasitas, maupun pengetahuan. Evaluasi dan pelaporan kondisi daerah menjadi penting karena setiap wilayah memiliki tantangan berbeda. Dari proses tersebut akan terbentuk koordinasi yang menentukan pendekatan serta arah kebijakan dalam jangka lima hingga enam tahun ke depan.

Di sisi lain, David menegaskan pemda sudah seharusnya menggeser fokus ke pengelolaan berbasis hierarki nol sampah atau zero waste melalui pengurangan, guna ulang, dan daur ulang. Pemilahan harus berlangsung sejak dari sumber dan pengelolaannya terdesentralisasi. Pengelohan sampah organik, misalnya, perlu sedekat mungkin dengan sumber melalui pengomposan atau biokonversi sehingga hanya residu yang dibawa ke TPA.

Menurutnya, perubahan kebijakan di tingkat nasional menjadi kunci karena pemda akan selalu menghadapi hambatan struktural tanpa dukungan regulasi dari pusat. Perlu pergeseran paradigma dari sistem “pelayanan” yang selama ini berada di ranah pekerjaan umum ke sistem “pengelolaan” di bawah lingkungan hidup untuk memastikan keberlanjutan. Hal itu akan memperkuat fungsi pemerintah sebagai regulator.

David menegaskan bahwa pemerintah harus berani menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan aturan secara tegas, termasuk dalam upaya pembatasan timbulan sampah yang membutuhkan kerangka regulasi kuat. Pengelolaan sampah, setidaknya pada tahap pengumpulan, juga perlu menjadi layanan dasar pemerintah agar memiliki akses pendanaan yang lebih besar dan bersifat wajib.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Fenomena sinkhole atau lubang runtuhan kembali menjadi sorotan setelah muncul di sejumlah titik di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah yang terkenal sebagai bentang alam karst ini mencatat kemunculan dua sinkhole dalam waktu berdekatan pada awal Januari 2026.

Lubang pertama terdeteksi pada 7 Januari 2026 di pekarangan rumah warga dengan ukuran sekitar 2 x 5 meter dan kedalaman mencapai 4 meter. Beberapa hari berselang, lubang serupa muncul di lahan pertanian terbuka yang berjarak sekitar 12 kilometer dari lokasi awal. Ukurannya sedikit lebih kecil, yakni sekitar 3 x 4 meter dengan kedalaman kurang lebih 3 meter.

Kemunculan lubang runtuhan ini diduga berkaitan dengan karakteristik kawasan karst di Gunungkidul. Sebelumnya, fenomena serupa juga terjadi di Sumatra Barat setelah wilayah tersebut terdampak longsor dan banjir bandang.

Bagian dari Proses Alami

Guru Besar Teknik Geologi dari Universitas Gadjah Mada, Prof. Wahyu Wilopo, menjelaskan bahwa sinkhole merupakan runtuhan vertikal permukaan tanah yang membentuk lubang dengan kedalaman bervariasi. Peristiwa ini umumnya terjadi akibat adanya rongga di bawah permukaan tanah.

Rongga tersebut bisa terbentuk melalui proses alami seperti pelarutan batuan, terutama di kawasan karst, maupun akibat aktivitas manusia. Hal itu termasuk kegiatan pertambangan. Intensitas air yang tinggi, khususnya saat curah hujan meningkat, dapat mempercepat proses pelarutan batuan dan memperbesar risiko runtuhan.

“Sinkhole pada dasarnya merupakan proses alami yang dapat dipicu atau dipercepat oleh kombinasi faktor alam dan aktivitas manusia. Hampir semua kejadian dipengaruhi oleh curah hujan tinggi,” jelas Wahyu melansir UGM.

Ia menambahkan, sekitar 8 persen daratan Indonesia terdiri atas kawasan karst. Kondisi ini membuat sejumlah wilayah memiliki kerentanan alami terhadap terbentuknya lubang runtuhan, terutama saat musim hujan.

Untuk meminimalkan risiko, masyarakat perlu mengenali sejumlah indikator awal terbentuknya sinkhole. Pertama, muncul retakan pada permukaan tanah atau batuan dengan pola melingkar, setengah lingkaran, atau seperempat lingkaran. Kedua, adanya penurunan permukaan tanah dibanding area sekitarnya. Kondisi ini biasanya lebih mudah terlihat setelah hujan, ketika air cenderung menggenang pada satu titik.

Tanda lainnya adalah kemunculan lubang-lubang kecil yang berpotensi membesar seiring waktu. Jika warga menemukan gejala tersebut, mereka bisa segera melapor kepada pihak berwenang dan tidak mendekati lokasi guna menghindari risiko kecelakaan.

Dampak Lingkungan dan Sosial

Sinkhole skala besar dapat membawa konsekuensi serius bagi lingkungan maupun manusia. Secara ekologis, runtuhan dapat mengubah topografi, merusak habitat flora dan fauna, memicu erosi, serta berpotensi mencemari air tanah. Dari sisi sosial, ancaman keselamatan menjadi perhatian utama, terutama jika terjadi di kawasan permukiman. Dalam kondisi ekstrem, relokasi warga bisa menjadi pilihan yang tak terhindarkan.

Menghadapi situasi ini, Wahyu menekankan pentingnya peningkatan kewaspadaan masyarakat, terutama selama musim penghujan. Pemantauan lingkungan secara berkala, termasuk ronda pascahujan, dapat membantu mendeteksi perubahan kondisi tanah lebih dini.

Fenomena di Gunungkidul menjadi pengingat bahwa kawasan karst memiliki dinamika geologi yang khas. Di tengah meningkatnya intensitas cuaca ekstrem, kesiapsiagaan berbasis pengetahuan menjadi kunci untuk mengurangi risiko bencana geologi di tingkat lokal.

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Cuaca ekstrem kembali menjadi ujian berat bagi ketahanan pangan Indonesia. Dalam beberapa pekan terakhir, banjir merendam sawah di berbagai wilayah seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, hingga Sumatra. Di laut, gelombang tinggi membuat nelayan kecil urung melaut. Akibatnya, pendapatan hilang, biaya hidup tetap berjalan.

Bagi petani dan nelayan skala kecil, situasi ini bukan sekadar gangguan musiman. Ini adalah krisis berlapis yang memperlihatkan betapa rapuhnya sistem produksi pangan kita di tengah perubahan iklim.

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai kondisi ini membutuhkan respons cepat sekaligus strategi jangka panjang yang berorientasi pada pemberdayaan. “Mayoritas petani dan nelayan masih bekerja secara konvensional, dengan keterbatasan akses terhadap teknologi modern dan pendampingan praktik budidaya,” ungkap Peneliti dan Analis Kebijakan CIPS, Maria Dominika dalam keterangan tertulis yang Greeners terima, Kamis (19/02).

Tanpa dukungan peningkatan kapasitas dan inovasi, kemampuan mereka untuk mengantisipasi risiko maupun memitigasi kerugian menjadi sangat terbatas.

Nelayan dan Petani dalam Lingkar Kerentanan

Data dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menunjukkan 95 persen nelayan kecil di lebih dari 350 desa kesulitan melaut akibat gelombang tinggi. Riset CIPS pada 2025 juga mencatat sekitar 90 persen nelayan Indonesia beroperasi dalam skala kecil dengan kapasitas produksi dan daya saing yang rendah.

Kerentanan tak berhenti di sana. Studi lain CIPS menunjukkan dua pertiga petani merupakan “konsumen bersih”. Artinya, mereka membeli lebih banyak pangan untuk kebutuhan sehari-hari dibandingkan hasil panen yang dijual.

“Kondisi ini membuat petani dan nelayan menjadi lebih rentan ketika cuaca ekstrem melanda. Di satu sisi mereka kehilangan pendapatan akibat gagal panen atau kesulitan menangkap hasil pangan akuatik, dan di sisi lain daya beli mereka tergerus saat harga pangan melonjak,” kata Maria.

Menurut Maria, fenomena ini memperlihatkan bahwa produsen pangan juga menjadi kelompok rentan. Mereka bukan hanya penjaga pasokan, tetapi juga bagian dari masyarakat yang paling terdampak ketika krisis terjadi.

Modernisasi Berkelanjutan Jadi Kunci

CIPS mendorong pemerintah untuk menggeser pendekatan dari sekadar subsidi input menuju strategi jangka panjang yang lebih transformatif. Investasi dalam modernisasi dan intensifikasi pertanian berkelanjutan dinilai krusial.

Modernisasi ini mencakup adopsi pertanian presisi, pemanfaatan Internet of Things (IoT), hingga sistem pertanian pintar (smart farming) yang adaptif terhadap iklim. Teknologi digital dapat membantu petani membaca pola cuaca, mengelola air, hingga meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk dan benih.

Di sektor perikanan, pendekatan serupa diperlukan. Penguatan praktik budidaya untuk meningkatkan nilai tambah, pembangunan infrastruktur logistik rantai pasok, serta inovasi teknologi ramah iklim menjadi bagian penting dalam membangun daya saing nelayan kecil.

Namun teknologi saja tidak cukup. Program bantuan perlu dirancang sebagai stimulan kemandirian, bukan ketergantungan. Artinya, bantuan langsung harus tepat sasaran, dibarengi pendampingan intensif dan akses pasar yang jelas.

Krisis iklim bukan ancaman sementara, melainkan realitas yang perlu terintegrasi dalam kebijakan pangan nasional dan daerah. Pemerintah perlu memprioritaskan pemetaan data petani dan nelayan kecil yang terdampak bencana agar proses pemulihan bisa berlangsung cepat dan akurat.

Selain itu, perlu untuk memperluas akses terhadap asuransi pertanian dan perikanan. Dengan demikian, produsen pangan memiliki perlindungan risiko tanpa kehilangan kemandirian usaha mereka.

Penulis: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Tumpahan pestisida sekitar 2,5 ton yang menyebar hingga radius 22,5 kilometer mencemari Sungai Cisadane. Tumpahan pestisida itu juga berdampak pada wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, hingga Kota Tangerang Selatan. Insiden ini menjadi alarm serius bagi kelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat, hingga memicu potensi kematian ikan secara massal.

Peneliti Ahli Utama Bidang Teknik Lingkungan dari Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN, Ignasius D.A. Sutapa, menegaskan bahwa kasus ini merupakan krisis ekologis yang membutuhkan respons cepat dan terkoordinasi. Sebab, Sungai Cisadane merupakan arteri vital yang menyuplai kebutuhan air baku dan irigasi. Sungai ini juga telah menopang ekosistem perairan di wilayah padat penduduk dan industri.

“Selama ini, sungai tersebut memang menghadapi persoalan pencemaran kronis dari limbah domestik, industri, dan pertanian. Namun, insiden kali ini bersifat akut karena melibatkan volume besar zat beracun yang masuk secara tiba-tiba ke badan air,” ujar Ignas dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/02).

Ia juga menilai bahwa dampak ekologis dari insiden ini sangat serius. Konsentrasi pestisida yang tinggi dapat menyebabkan kematian massal biota air seperti ikan, zooplankton, dan fitoplankton. Insiden ikan mati mendadak kerap menjadi indikator paling jelas adanya pencemaran toksik di perairan.

Selain toksisitas akut, Ignas menyoroti potensi bioakumulasi dan biomagnifikasi. Residu pestisida atau metabolitnya dapat terakumulasi dalam jaringan organisme air. Lalu, berpindah ke predator tingkat lebih tinggi, termasuk manusia yang mengonsumsi ikan dari sungai tersebut. Risiko ini membuat pencemaran tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga berpotensi menimbulkan efek kesehatan kronis.

Kontaminasi juga dapat mencapai sedimen dasar sungai dan menjadi sumber pelepasan racun sekunder dalam jangka waktu lebih lama. Artinya, meskipun air permukaan tampak kembali jernih, ancaman toksik masih dapat tersimpan di lapisan sedimen dan terlepas kembali ke kolom air dalam kondisi tertentu.

Mekanisme Hidrodinamika Sungai

Sementara itu, Ignas menjelaskan bahwa penyebaran pestisida hingga 22,5 kilometer terjadi akibat mekanisme hidrodinamika sungai. Ketika beban pencemaran dalam jumlah besar masuk secara mendadak, kapasitas alami sungai untuk melakukan dilusi dan asimilasi terlampaui. Kontaminan kemudian terbawa arus melalui proses dispersi dan difusi mengikuti debit aliran sungai.

Karakteristik kimia pestisida turut mempercepat penyebaran. Jika zat tersebut memiliki kelarutan tinggi dalam air dan relatif stabil dalam lingkungan perairan, maka konsentrasinya dapat bertahan cukup lama untuk menyebar secara homogen sepanjang koridor sungai.

“Kondisi ini memungkinkan wilayah hilir, termasuk lokasi pengambilan air baku Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), ikut terdampak,” katanya.

Selain itu, dari sisi kesehatan publik, paparan pestisida bisa terjadi melalui kontak langsung seperti mandi dan mencuci, maupun secara tidak langsung melalui konsumsi air baku atau ikan yang telah tercemar. Ignas menjelaskan bahwa jenis pestisida tertentu, terutama yang bersifat neurotoksik, dapat menyebabkan gejala akut seperti mual, pusing, gangguan saraf, hingga kematian tergantung dosis paparan.

“Dalam jangka panjang, paparan kronis berpotensi memicu gangguan endokrin, kerusakan organ, bahkan risiko karsinogenik,” ungkapnya.

Untuk mitigasi jangka pendek, ia merekomendasikan penutupan sementara intake air baku PDAM di zona terdampak, peningkatan pemantauan kualitas air secara real-time, serta edukasi cepat kepada masyarakat agar tidak menggunakan air sungai untuk keperluan apa pun sampai aman. Upaya netralisasi atau remediasi in-situ juga perlu dilakukan jika sumber pencemaran masih teridentifikasi.

Ignas menekankan pentingnya strategi jangka panjang. Hal itu mulai dari penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran B3. Kemudian, pembangunan sistem peringatan dini berbasis sensor kualitas air online, hingga diversifikasi sumber air baku untuk meningkatkan ketahanan air saat terjadi krisis. Restorasi ekosistem sungai melalui rehabilitasi zona riparian juga menjadi langkah krusial untuk meningkatkan kapasitas alami sungai dalam menyaring polutan.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia