Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Ajukan 8 Program Untuk Jokowi-JK

Reading time: < 1 menit
Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil memberikan delapan rekomendasi program prioritas untuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil tersebut menyerukan bahwa postur dan syarat untuk menteri pada pemerintahan Jokowi-JK harus ramping dan tidak merangkap sebagai pimpinan dan pengurus partai politik.

“Mereka juga harus bersih dari dugaan tindak pidana dan berpihak pada kelompok rentan, sensitif, dan responsif gender,” terang perwakilan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Khalisah Khalid di kantor Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Jakarta, Selasa (02/09).

Senada dengan pernyataan Khalisah, perwakilan dari Konsorsim Pembaruan Agraria (KPA), Iwan Nurdin menegaskan bahwa para calon menteri yang akan menjabat nanti juga harus berintegritas dan perlu diuji secara terbuka sebelum diangkat secara definitif oleh Presiden nantinya.

“Perlu ada uji publik apakah mereka layak dan berintegritas dibidangnya,” katanya.

Organisasi yang terlibat dalam Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil tersebut meliputi: Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Indonesia Corruption Watch (ICW), Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK), Solidaritas Perempuan, Public Virtue Institue, Indonesia for Global Justice, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Trade Union and Right Center (TURC), Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (Yappika), Komite Pemilih Indonesia (TEPI), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

Berikut ini, delapan program prioritas yang di rekomendasikan adalah :
1. Reformasi Agraria.
2. Perlindungan dan Pemulihan Lingkungan Hidup.
3. Reformasi Legislasi.
4. Penegakan Hukum.
5. Pelayanan Publik, terutama pada kesehatan termasuk kesehatan reproduksi, pendidikan, perumahan dan transportasi massal.
6. Partisipasi masyarakat.
7. Kekuatan Maritim.
8. Ketahanan Pangan.

(G09)

Top
You cannot copy content of this page