Jakarta (Greeners) – Momentum peringatan Hari AIDS Sedunia 1 Desember lalu, tak sekadar mengingatkan akan bahaya infeksi HIV melalui hubungan seksual tanpa pengaman. Tetapi juga mengingatkan pentingnya sterilisasi alat kesehatan (alkes), termasuk jarum suntik serta ketepatan pengelolaan sampah alkes.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan menyoroti kasus HIV tengah mendominasi golongan usia muda. Data terbaru menyebut, sekitar 51 persen kasus HIV baru terdeteksi pada remaja.

Sementara data modeling AEM tahun 2021 ada sekitar 526.841 orang hidup dengan HIV dengan estimasi kasus baru sebanyak 27.000 kasus. Data Kemenkes juga menunjukkan sekitar 12.533 kasus HIV dialami oleh anak usia 12 tahun ke bawah.

Melihat kecenderungan ini, Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman menyatakan, kasus-kasus sebaran infeksi HIV bisa terjadi di berbagai tempat pelayanan kesehatan. Mulai dari puskesmas, tempat praktik dokter hingga tempat praktik dokter gigi.

“Tempat-tempat yang ada alatnya dan bisa memindahkan cairan tubuh, seperti darah pada orang lain itu sangat rawan, termasuk penggunaan jarum suntik bersama,” katanya kepada Greeners, Jumat (2/12).

Dalam hal ini, pihak layanan kesehatan harus betul-betul menerapkan standar protap untuk pencegahan infeksi penularan penyakit. Misalnya, dengan sterilisasi alat kesehatan melalui pemanasan selama 20 menit.

Cara lain, menggunakan cairan sejenis bleaching atau pemutih dengan konsentrasi tertentu yang bisa mematikan virus di dalamnya.

Kerentanan Penularan HIV AIDS

Ia menyebut, Indonesia merupakan negara paling rawan karena memiliki potensi penularan HIV AIDS yang tinggi. “Terutama karena jumlah populasi anak muda kita sangat besar maka perilaku seperti seks berisiko hingga penggunaan jarum suntik itu sudah kerap terjadi,” ungkapnya.

Oleh karena itu, pemberian edukasi, penyadaran akan bahaya HIV AIDS penting di semua kalangan.

“Tanpa adanya upaya pencegahan sosialisasi dan misalnya memastikan orang yang melakukan tato sudah tersertifikasi maka akan terjadi lonjakan besar kasus HIV di Indonesia,” tuturnya.

Selain itu, Dicky menyorot potensi limbah medis yang berpotensi besar sebagai mata rantai penyebaran penyakit menular, termasuk HIV. Tanpa sterilisasi tepat, limbah medis yang mengandung penyakit akan menyebar semakin luas.

Kelola Limbah Alat Kesehatan

Pakar pengelolaan sampah dan limbah Institut Teknologi Bandung (ITB) Enri Damanhuri menyatakan pentingnya ketepatan dalam pengelolaan limbah medis karena masuk dalam kategori limbah berbahaya beracun.

Limbah medis terbagi menjadi dua bagian, yakni limbah medis berbahaya, berupa limbah kimiawi, farmasi, hingga logam berat.

Sementara limbah infeksius merupakan limbah yang bisa menjadi sumber penyebaran penyakit. Jenisnya bisa berupa jaringan tubuh pasien, seperti jarum suntik, darah, perban, hingga alat yang bersentuhan dengan penyakit menular pasien. Ia menyebut, sebelum pengangkutan limbah medis perlu pemilahan terlebih dahulu.

Khusus untuk limbah medis pemilahan antar limbah perlu untuk menentukan berwadah kontainer atau kantong limbah medis. Misalnya, untuk limbah kategori radioaktif menggunakan warna kontainer atau kantong berwarna merah.

“Sedangkan, kategori limbah medis sangat infeksius menggunakan warna kontainer atau kantong berwarna kuning. Kemudian diangkut dan dihancurkan dalam suhu tertentu” kata dia.

Enri menyebut, limbah medis tak hanya bersumber dari layanan kesehatan, tapi juga dari masyarakat, seperti halnya pemakaian jarum suntik untuk tato yang kerap anak muda lakukan.

Dalam hal ini, pemerintah daerah harus aktif memastikan bekas jarum suntik tersebut agar tak terbuang tanpa proses sterilisasi terlebih dahulu. “Misalnya dengan sosialisasi dan edukasi yang masif untuk pencegahan HIV AIDS ini,” imbuhnya.

Seorang petugas mengecek kondisi tempat penampungan sampah sementara untuk limbah medis. Foto: Shutterstock

Tantangan Akhiri Epedemi HIV

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes dr Maxi Rein Rondonuwu menyebut, tantangan mengakhiri epidemi HIV di Indonesia yakni tidak banyak pasien yang mau menjalani pengobatan dengan terapi ARV. Kondisi ini membuat banyak pasien HIV akhirnya terdiagnosis AIDS dan meninggal dunia.

Dari data Kemenkes, penularan HIV di Indonesia masih didominasi kelompok heteroseksual, yakni sebanyak 28,1 persen dari total keseluruhan kasus. Menyusul 18,7 persen dari total keseluruhan kasus di Indonesia kelompok LGBT alami.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan negara-negara pihak (COP-4) Konvensi Minamata secara daring pada 1-5 November 2021. Indonesia siap menyampaikan semua praktik pengurangan dan pelarangan merkuri di semua aspek sekaligus mendorong lahirnya Deklarasi Bali (Bali Declaration).

COP-4 Konvensi Minamata ini akan berlangsung dalam dua skema dan diikuti 135 negara. Pertama secara daring (online) pada 1-5 November 2021. Selanjutnya pada 21-25 Maret 2022 konferensi berlangsung secara luring di Bali. Dalam pertemuan langsung ini, Indonesia berkomitmen menjadi inisiator lahirnya deklarasi Bali terkait pelarangan perdagangan ilegal merkuri lintas negara.

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rosa Vivien Ratnawati mengatakan, konferensi ini menjadi COP Konvensi Minamata pertama yang berlangsung di luar wilayah Sekretariat Minamata di Jenewa, Swiss.

“Kita patut berbangga atas terpilihnya Indonesia menjadi tuan rumah. Ini menjadi ajang pembuktian komitmen kuat Indonesia dalam pengurangan dan penghapusan merkuri. Selain itu mendorong bangkitnya perekonomian di tengah pandemi Covid-19,” kata Vivien dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Selasa (26/10).

Vivien yang menjadi Presiden COP-4 Konvensi Minamata ini menyebut Bali menjadi salah satu daya tarik wisata dunia. Hal inilah yang juga membuat Indonesia terpilih menjadi tuan rumah dari kandidat tuan rumah lainnya Colombia.

COP-4 Konvensi Minamata Dorong Deklarasi Bali

Vivien menambahkan, Konvensi Minamata ini bertujuan melindungi kesehatan manusia dan keselamatan lingkungan dari emisi dan lepasan merkuri dan senyawanya yang berasal dari kegiatan manusia. Konvensi ini lahir dari kasus Minamata disease tahun 1950 di Jepang.

Indonesia menandatangani Konvensi Minamata tahun 2013. Lalu tahun 2017 meratifikasi konvensi itu. Dalam waktu dua tahun lahir rencana aksi nasional (RAN) melalui Peraturan Presiden No 21 Tahun 2019 terkait penghapusan dan pengurangan merkuri.

“Kami berharap dalam pertemuan COP-4.2 di Bali ada kesepakatan-kesepakatan terkait pelarangan perdagangan ilegal merkuri. Selain itu juga masih ada negara-negara berkembang masih memakai amalgam mengandung merkuri untuk menambal gigi,” tuturnya.

Indonesia pun lanjutnya, ingin agar dalam COP-4 ini dapat berkontribusi sekaligus mempertegas komitmen kuat upaya pengurangan dan pelarangan merkuri di penambangan emas skala kecil (PESK), kesehatan, manufaktur dan energi. Semua praktik Indonesia dalam hal itu, memperkuat posisi kepemimpinan Indonesia sebagai tuan rumah.

“Merkuri itu berbahaya, jangan bergantung pada merkuri. Ganti dengan bahan lainnya. Biarkan merkuri hanya menjadi sejarah,” tegasnya.

Penambangan emas bermerkuri menjadi salah satu target penghapusan merkuri di Indonesia dan dunia. Foto: Shutterstock

Teknologi Nonmerkuri untuk PESK 

Dalam kesempatan itu, Vivien menjelaskan, sektor terberat dalam penghapusan merkuri di sektor PESK. Namun lanjutnya, pemerintah pusat menggandeng pemerintah daerah untuk melakukan pendekatan terpadu dan tepat. KLHK Bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional membuat teknologi pengolahan emas tanpa merkuri untuk PESK.

Hal itu pemerintah upayakan karena sebagian besar penambang di PESK lebih memilih profesi sebagai penambang ketimbang beralih menjadi petani. Meski begitu, KLHK juga menyiapkan skema perhutanan sosial bagi penambang yang ingin berganti mata pencaharian.

KLHK sudah melakukan pendekatan tekonologi nonmerkuri pada PESK di 8 lokasi seperti di Lebak Banten, Lombok, Sulawesi Utara dan Kalimantan Selatan. KLHK mencatat dari 180 lokasi terdampak di tahun 2018, saat ini hanya tersisa 5 lokasi. 

“Tak hanya di Indonesia, dunia pun mengalami permasalahan di sektor PESK. Oleh sebab itu upaya pemerintah mengurangi dan melarang merkuri butuh partisipasi masyarakat dan kerja sama lintas kementerian lembaga,” ucapnya.

Tegas Kurangi dan Larang Merkuri di Indonesia

Dalam kesempatan itu, Vivien menjabarkan upaya Indonesia penghapusan merkuri di berbagai sektor. Dalam RAN pengurangan dan penghapusan ada empat sektor yang tersasar target ini yakni di manufaktur, kesehatan, PESK dan energi.

Penghapusan merkuri di industri baterai tahun 2019 mencapai 190,98 kg Hg dan industri lampu 135,70 kg Hg. Selanjutnya di tahun 2020 mencapai 219,26 kg Hg pada industri baterai dan 155,12 kg Hg pada industri lampu.

Sementara itu tambah Vivien, penghapusan merkuri di alat kesehatan (alkes) meliputi amalgam (penambal gigi), termoter dan tensimeter. Tahun 2019 pemerintah menarik 118.730 alkes bermerkuri jika dikonversi mencapai 7.146 kg Hg. Kemudian tahun 2020 menarik 72.292 unit alkes bermerkuri, nilai konversinya mencapai 4.731,6 kg Hg.

Sementara itu di sektor PESK, pemerintah hapus penggunaan merkuri mencapai 10.450 kg Hg tahun 2019. Tahun 2020 pun nilainya sama. “Untuk di PESK tidak ada pengurangan, tapi hapus,” tegasnya.

Di sektor energi Indonesia di tahun 2019 berhasil menghapus 560 kg Hg merkuri dan di tahun 2020 mencapai 710 kg Hg.

Baterai, lampu dan termometer bermerkuri tidak boleh lagi beredar karena membahayakan kesehatan. Foto: Shutterstock

Merkuri di Indonesia dan Dunia Ancam Kesehatan

Lepasan merkuri ke lingkungan kata Vivien dapat mencemari lingkungan seperti air, tanah dan udara. Bahaya ini juga mengintai rantai makanan, jika manusia mengkonsumsinya bisa mengancam kesehatan.
“Sangat bahaya jika ibu hamil mengkonsumsi makanan tercemar merkuri bisa membahayakan janinnya,” ungkapnya.

Dampak merkuri yang masuk ke tubuh manusia bisa menyebabkan, kerusakan saluran pencernaan, sistem saraf, dan ginjal. Merkuri juga berisiko mengganggu berbagai organ tubuh, seperti otak, jantung, ginjal, paru-paru, hingga sistem kekebalan tubuh. Ibu hamil terpapar merkuri bisa melahirkan bayi berkondisi cacat.

Senada dengan Vivien, Staf Ahli Kementerian Luar Negeri Bidang Hubungan Antarlembaga Muhsim Syihab mengungkapkan, berbagai capaian Indonesia menjadi bukti dan komitmen kuat pengurangan dan pelarangan merkuri. Hal ini melengkapi diplomasi lingkungan hidup Indonesia selain komitmen menekan deforestasi serta kebakaran hutan dan lahan. 

“Belum ada di internasional pelarangan perdagangan merkuri ilegal. Kita ingin dorong melalui Deklarasi Bali,” kata Muhsim. 

Penulis : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Sebanyak 55 produk konsorsium hasil riset dan inovasi anak bangsa diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo, pada Rabu, (20/5). Produk tersebut ditujukan untuk mempercepat penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia. Sembilan produk unggulan di antaranya telah melalui uji klinis dan siap diproduksi secara massal.

Pengembangan produk alat kesehatan telah dimulai sejak Maret lalu. Sebanyak dua dari tiga produk ventilator dikembangkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang bekerja sama dengan PT Len Industri maupun PT Dharma Polimetal dan telah siap diproduksi. Sementara satu ventilator merupakan hasil pengembangan dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan telah melalui uji klinis serta siap diproduksi sebanyak 1.000 unit.

“Ternyata kita bisa membuatnya sendiri, tidak usah impor. Saya sangat optimistis bahwa hal-hal yang dulunya tidak pernah kita pikirkan dan hanya impor, sekarang ini kita bisa mandiri karena bisa memproduksinya sendiri,” kata Presiden saat meresmikan peluncuran produk-produk riset, teknologi, dan inovasi untuk percepatan penanganan Covid-19, Rabu, (20/05/2020).

Baca juga: Upaya Surveilans Perlu Diperketat Jika PSBB Dilonggarkan

Selain ventilator, terdapat pula RT-PCR test kit yang diproduksi sebanyak 100.000 unit dan dikembangkan oleh PT Bio Farma. Selain itu, alat uji cepat (rapid test) yang merupakan pengembangan dari PT Hepatika Mataram, BPPT, Universitas Airlangga, dan Universitas Gadjah Mada pun telah siap diproduksi sebanyak 1.000 unit. Ada pula imunomodulator dan artificial intelligence untuk deteksi Covid-19.

“Dan lebih dari itu, kita juga harus mampu menghasilkan vaksin sendiri. Saya gembira Lembaga Eijkman sudah mendapatkan data mengenai 7 urutan genom virus yang sangat berguna untuk pengembangan vaksin,” kata Jokowi.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga meluncurkan Mobile Biosafety Level 2/BSL2 Laboratory. Laboratorium ini ditujukan untuk menguji spesimen Covid-19 menggunakan Polymerase Chain Reaction (PCR) dengan memanfaatkan metode amplifikasi DNA virus SARS CoV-2. Ketepatan dan kecepatan hasil uji yang valid diperlukan untuk melakukan penanganan yang cepat dan tepat.

Presiden Joko Widodo saat melihat barang-barang hasil inovasi untuk mempercepat penanganan Covid-19. Foto: BPMI Sekretariat Kabinet.
Sumber: https://setkab.go.id/55-produk-alat-kesehatan-karya-anak-bangsa-untuk-tangani-covid-19/

Berdasarkan panduan Laboratory Biosafety Guidance Related to The Novel Coronavirus (2019-nCoV) Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kegiatan pengujian Covid-19 yang tidak bersifat propagasi (misalnya sekuensing DNA) dapat dilakukan di laboratorium Biosafety Level-2. BSL-2 merupakan standar bagi laboratorium yang kegiatan pengujiannya berhubungan dengan organisme penyebab penyakit pada manusia dengan tingkat bahaya sedang (moderate). Laboratorium tersebut mensyaratkan protokol pengujian yang dapat mencegah kontaminasi virus di lingkungan sekitar serta memberikan perlindungan maksimum bagi petugas laboratorium.

Kepala BPOM, Penny Kusumastuti Lukito menyampaikan bahwa lima laboratorium pemerintah seperti PPPOMN dan laboratorium di emapt Balai Besar di Gorontalo, Makassar, Jayapura, dan Ambon mendukung percepatan pengujian spesimen Covid-19.

Baca juga: Emil Salim: Perkuat Swasembada Pangan untuk Hadapi Pandemi

Kapasitas pengujian spesimen sebanyak 300 sampel per hari dilakukan oleh PPPOMN, 200 sampel per hari oleh Balai POM di Gorontalo, 150 sampel per hari oleh Balai Besar POM di Makassar, 90 sampel per hari oleh Balai Besar POM di Jayapura, dan 180 sampel per hari oleh Balai POM di Ambon.

Hingga 19 Mei 2020, PPPOMN telah melakukan pengujian terhadap 1.065 sampel Covid-19. Selain PPPOMN, Badan POM juga memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) di 33 provinsi yang dilengkapi dengan fasilitas laboratorium terakreditasi. Beberapa di antaranya disebut telah memiliki peralatan Real Time PCR (RT-PCR) sehingga dapat digunakan untuk melakukan pengujian.

UPT Badan POM yang telah melakukan pengujian spesimen dan hasil ekstraksi spesimen Covid-19, yaitu Balai POM di Gorontalo (777 sampel), Balai Besar POM di Jayapura (41 sampel), Balai POM di Ambon (153 sampel), dan Balai Besar POM di Makasar yang mulai beroperasi melakukan pengujian spesimen pada 18 Mei 2020 (19 sampel).

Penulis: Dewi Purningsih

Di dunia yang serba digital seperti sekarang melahirkan banyak profesi baru yang dapat dilakukan dari rumah. Bermodal seperangkat komputer atau laptop yang terhubung ke internet, kini bekerja tidak perlu dilakukan dari kantor.

Bekerja di rumah terbukti menghemat bahan bakar kendaraan dan ongkos. Tapi di satu sisi, makin banyak pula kesempatan untuk tidak bergerak. Berat badan naik dan penyakit akibat obesitas pun meningkat.

Berasal dari pengalaman tersebut, FitDesk mempunyai solusinya. Mereka meluncurkan produk yang merupakan gabungan antara sepeda dan meja. Sebuah kombinasi unik yang membuat penggunanya bekerja dan bergerak sekaligus. Sepeda stasioner ini dilengkapi dengan dudukan untuk laptop yang memungkinkan kita membakar kalori sambil menjawab surat elektronik.

Sepeda stasioner Pedal Desk dari FitDesk. Foto: inhabitat.com

Produk dari FitDesk ini bernama Pedal Desk. Dudukan sepedanya kokoh dan dapat menjaga laptop tetap aman ketika kita mengayuh pedalnya. Sepeda stasioner berkualitas tinggi ini juga menawarkan kecepatan dan ketahanan yang berbeda-beda sehingga cocok untuk dipakai sebagai alat fitness untuk berbagai kalangan.

Selain itu, di Pedal Desk terpasang dudukan untuk tangan yang nyaman ketika digunakan. Bahkan mejanya dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain, misalnya bersepeda sambil main video game.

Rancangan Pedal Desk ditujukan untuk para pekerja yang sangat sibuk dan tidak punya banyak waktu untuk berolahraga. Terutama untuk para pekerja yang memerlukan laptop sepanjang hari untuk membalas email, riset atau menulis.

Penulis: NW/G15

Jakarta (Greeners) – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merilis hasil penindakan terhadap sumber peredaran lensa kontak (contact lens) ilegal di salah satu wilayah di Jakarta Pusat beberapa hari lalu. Dari hasil penindakan, ditemukan dua merek lensa kontak ilegal sejumlah 200 ribu pasang atau setara dua truk dengan nilai sebesar 11 milyar rupiah.

Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI, Maura Linda Sitanggang, dalam keterangan resmi yang diterima oleh Greeners menyatakan bahwa kemasan lensa kontak ilegal yang ditemukan dari hasil penindakan sangat tidak steril dan tidak memiliki ijin edar di Indonesia.

Maura mengingatkan, untuk setiap pendistribusian alat kesehatan harus memiliki izin yang terdaftar di Kemenkes RI sebelum didistribusikan ke masyarakat. Selain itu, pengimpor juga harus mengantongi izin sebagai distributor.

Untuk itu, ia mengimbau kepada masyarakat untuk lebih hati-hati dalam membeli alat kesehatan dan jangan mudah tergiur oleh harga murah yang ditawarkan oleh para pedagang ilegal. Masyarakat, lanjutnya, juga dapat melihat produk alat kesehatan apa saja yang sudah memiliki izin edar dengan mengakses www.infoalkes.depkes.go.id dan memeriksa nomor izin distribusi.

“Jika tidak tertera di situs itu, maka produk tersebut ilegal dan dapat dilaporkan. Hal ini sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 106 ayat 1, yaitu ketersediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar,” tegas Maura, Jakarta, Rabu (17/06).

Setelah menemukan kasus ini dan untuk mencegah lebih banyak beredarnya alat kesehatan ilegal di Indonesia, terang Maura lagi, Kementerian Kesehatan akan melakukan sosialisasi terus-menerus kepada masyarakat agar terlindung dari produk kesehatan tanpa izin.

Sebagai informasi, guna melindungi masyarakat, tim Inspeksi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI bersama dengan Satgas Penegakan Hukum Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal secara rutin melakukan penindakan terhadap produk ilegal.

Penindakan ini merupakan salah satu bagian kegiatan Operasi Pangea VIII tahun 2015. Dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 104 ayat 1, disebutkan bahwa pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau khasiat/kemanfaatan. Dengan penindakan ini, diharapkan masyarakat akan lebih terlindungi kesehatannya dari produk-produk yang belum terjamin keamanannya.

Penulis: Danny Kosasih