Jakarta (Greeners) – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Yogyakarta menegaskan, tidak memanfaatkan konflik satwa ekspor monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) untuk tujuan ekspor.

Sebelumnya, memang terjadi konfik monyet ekor panjang dengan masyarakat. Bahkan terjadi berkepanjangan. BKSDA Yogyakarta sempat menangkap 300 ekor untuk keperluan ekspor. 

Pemanfaatan monyet ekor panjang untuk tujuan model dalam riset medis bukanlah hal baru. Indonesia menjadi eksportir monyet untuk riset ini. 

Namun, pada tahun 2022, rencana ekspor 1.000 ekor monyet urung dilakukan. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengeluarkan larangan. Alasannya, belum adanya dasar ilmiah terkait survei populasi dan persebaran monyet ekor panjang di Yogyakarta.

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Yogyakarta, Muhammad Wahyudi kepada Greeners menegaskan, tak pernah mengatakan konflik satwa liar sebagai pembenaran penangkapan monyet untuk kebutuhan ekspor.

Akui Sering Terima Aduan Konflik Monyet Ekor Panjang

Ia tak memungkiri, BKSDA Yogyakarta sering menerima pengaduan terkait gangguan monyet ekor panjang di permukiman dan konflik serangan ke lahan pertanian masyarakat. Pihaknya pun berusaha mencari solusinya.

Pertemuan pertama pada 11 Januari 2023 di Aula Suaka Margasatwa Paliyan Gunungkidul. Lalu, pertemuan kedua pada Kamis, 19 Januari 2023 yang membahas terkait rencana konservasi satwa lokal. Rapat tersebut melibatkan banyak pihak mulai dari pemerintah daerah hingga lembaga terkait.

“Dalam dua kali pertemuan tersebut BKSDA Yogyakarta tak pernah menyampaikan bahwa konflik monyet ekor panjang ini menjadi dasar untuk mengusulkan ekspor,” katanya baru-baru ini.

Dalam pertemuan tersebut ada rekomendasi penanganan jangka pendek maupun jangka menengah. Beberapa di antaranya kajian demografi, perilaku, habitat, populasi, dan sebaran koloni monyet ekor panjang.

Selanjutnya, penyediaan tanaman buah-buahan sumber pakan monyet ekor panjang dan membuat barrier alami. Kemudian menentukan kawasan penyangga dan jenis tanaman yang menjadi sumber pakan monyet.

Selain itu mengubah pola pikir masyarakat terkait jenis tanaman, mengusir monyet ekor panjang dengan suara keras, hingga mengembalikan fungsi Suaka Margasatwa Paliyan sebagai habitat monyet.

Ia juga membantah bahwa monyet ekor panjang saat ini kelebihan populasi. Namun, ia memastikan akan melakukan survei populasi monyet ekor panjang yang ada di Yogyakarta saat ini.

Monyet Ekor Panjang atau Macacca fascicularis kerap dipelihara dan diperdagangkan secara bebas. Foto: Shutterstock

Survei Populasi Krusial

Sementara itu, Direktur Sekretariat Kewenangan Ilmiah Keanekaragaman Hayati Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Amir Hamidy menilai, penetapan kuota pengambilan tumbuhan alam dan penangkapan satwa liar periode tahun 2022 mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: SK.2/KSDAE/KKH/KSA.2/1/2022 pada 5 Januari 2022.

Namun, khusus penetapan kuota jenis kera ekor panjang masih belum ada. Ini menyusul kebutuhan survei populasi dan penyebarannya.

“Monyet ekor panjang untuk kebutuhan ekspor kepentingan biomedis ini ada yang berasal dari penangkaran dan alam. Wajib melakukan survei populasi karena ini menjadi dasar kebijakan. Jadi wajar bila BRIN mempertanyakan,” imbuhnya.

Monyet ekor panjang mempunyai peran penting, bermanfaat untuk manusia dalam menghadapi berbagai virus, termasuk Covid-19. Oleh karena itu, monyet tak asal tangkap dan ekspor. Tapi harus memastikan kesehatannya, termasuk bebas dari berbagai virus. 

Melansir iucnredlist.org, populasi monyet ekor panjang akan menurun hingga 40 persen sekitar 42 tahun lagi. Penurunan populasi ini terjadi di beberapa negara seperti Kamboja, Laos dan Bangladesh yang mencapai 50 persen dalam waktu 10 tahun terakhir.

Penulis: Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Primata merupakan cerminan manusia. Oleh karena itu dalam peringatan Hari Primata Indonesia setiap 30 Januari harus membangkitkan kesadaran agar manusia di bumi hendaknya hidup berdampingan dengan primata salah satunya monyet ekor panjang (Macaca fascicularis).

Pakar primata dari Universitas Indonesia Jatna Supriatna menyebut, genetik primata dekat dengan manusia. Dari perilakunya kita belajar adaptasi dengan kehidupan alam. 

Saat ini, kurang lebih 63 spesies primata ada di Indonesia. Tepatnya negara terkaya primata ketiga setelah Brazil dan Madagaskar. Namun, ironisnya sekitar 50 % masuk dalam kategori terancam.

“Kita berharap tidak ada penurunan drastis populasi mereka dan kita harus sadar akan keberadaan mereka,” katanya kepada Greeners, di Jakarta, Senin (30/1).

Konflik Monyet Ekor Panjang

Sementara itu, demi menangani konflik monyet ekor panjang dengan masyarakat setempat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Yogya mengekspor ke luar negeri. Ekspor monyet ekor panjang untuk tujuan riset biomedis ini bukan hal baru.

Kelebihan populasi monyet ekor panjang di Yogyakarta, terutama Gunungkidul menjadi alasan kebijakan ekspor ini. Pada tahun 2021, sebanyak 300 ekor monyet ekor panjang di Gunungkidul ditangkap dan diekspor.

Tahun lalu, BKSDA Yogya menambah kuota ekspor menjadi 1.000 ekor pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebelum akhirnya ditolak. Alasan penolakan ini yakni karena belum adanya dasar ilmiah untuk menentukan kuota tangkap.

Jatna menilai, daripada mengekspor monyet ekor panjang ke luar, lebih baik memanfaatkannya untuk tujuan ekowisata primata. “Sehingga semua pihak, termasuk masyarakat bisa berkontribusi untuk melindungi mereka,” imbuhnya.

Jatna berpendapat, konflik berkepanjangan antara Macaca fascicularis dan masyarakat setempat tak semata dapat diselesaikan dengan kebijakan ekspor.

“Di satu sisi tentu ekspor monyet ekor panjang ini ada syarat-syarat khusus seperti harus dipastikan virus free hingga karantina. Tidak bisa ekspor langsung,” tegasnya.

Meski jumlah populasi Macaca fascicularis sangat banyak, tapi Jatna menekankan pentingnya keberlanjutan spesies ini. 

Macaca fascicularis. Foto: Freepik

Alih Fungsi Lahan Pemicu Konflik

Konflik antara Macaca fascicularis dan masyarakat setempat terjadi di daerah-daerah seperti di Gunungkidul, Sleman, Kulonprogo, hingga Bantul.

Jatna menyatakan, kerusakan habitat imbas alih fungsi lahan menjadi ladang pertanian hingga pemukiman menjadi pemicu konflik berkepanjangan ini. Ia menyorot seharusnya BKSDA mampu menangani permasalahan ini dengan mengembalikan monyet-monyet ini ke habitat aslinya di hutan.

“Berbeda dengan owa yang teritorialnya harus sesuai, monyet ini tidak teritorial sehingga bisa kita pindah ke hutan,” ujar dia.

Jatna mengingatkan jangan sampai sikap BKSDA Yogya ini karena kepentingan bisnis belaka. “BKSDA tugasnya melestarikan dan melindungi, bukan menjual monyet ini,” tandasnya.

Kajian Populasi dan Sebaran 

Menanggapi hal itu, Peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi BRIN Wanda Kuswanda menyatakan,  ada beberapa kriteria untuk kebijakan ekspor Macaca fascicularis ini. Misalnya menghindari individu produktif yang ada di alam.

Wanda mengungkap alasan penolakan 1.000 ekor monyet karena pentingnya aspek kebutuhan data populasi yang lebih komprehensif. “Harus ada kajian kembali populasi dan sebarannya. Jangan salah ambil dan mengancam keberadaan mereka,” ucapnya.

Penulis: Ramadan Wahyu

Editor : Ari Rikin