Jakarta (Greeners) – Proyek strategis nasional lumbung pangan atau food estate menyumbang potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sebab, proyek tersebut dinilai menambah hotspot penyebab bencana tersebut. Menurut Koordinator Nasional Pantau Gambut, Iola Abas, pembukaan lahan gambut dari hutan menjadi lahan memungkinkan terjadinya karhutla.

“Tiga upaya restorasi lahan gambut seharusnya sudah dilakukan sejak 20 tahun yang lalu. Sayangnya, hingga kini pemerintah masih abai dengan restorasi lahan gambut yang serius dan hanya pernyataan secara seremonial saja. Untuk itulah, karhutla masih terus terjadi,” tutur Iola dalam keterangan tertulis.

Abas mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir pergerakan investasi pada industri ekstraktif dan monokultur skala besar terus bergeser. Pergeseran tersebut terjadi dari Indonesia bagian barat ke arah Indonesia bagian timur, termasuk Papua.

“Hal ini menimbulkan konsekuensi pada peningkatan risiko bencana ekologi seperti karhutla maupun banjir. Apabila dilihat secara proporsi, Provinsi Papua Selatan menjadi provinsi dengan kesatuan hidrologi gambut (KHG) yang memiliki  kerentanan terbanyak. Provinsi Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan kerentanan terluas,” ucap Iola.

BACA JUGA: Siaga Hadapi El Nino

Kelalaian Manusia Berkontribusi dalam Karhutla

Ketua Auriga Nusantara, Timer Manurung mengungkapkan kelalaian manusia berkontribusi besar dalam karhutla selama dua dekade terakhir (2001-2019). Sebagian besar titik panas berada di lahan gambut. Bahkan, banyak pihak memprediksi karhutla tahun ini akan lebih parah dibandingkan dua tahun sebelumnya (2021-2022).

“Selain itu, fenomena El Nino juga memperparah kondisi kebakaran hutan dan lahan,” ujar Timer dalam keterangan tertulis.

Menurut Timer, 78 tahun kemerdekaan Indonesia telah menjadi pengingat target menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Namun, dalam pidato kenegaraannya pada Rabu (16/8/2023), Presiden Joko Widodo tak sekali pun mengangkat urgensi penjagaan dan restorasi hutan dan lahan.

BMKG Prediksi 2024 Jadi Tahun Terpanas di Dunia

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah menyerukan dampak dari iklim ekstrem El Nino di Indonesia dapat mengurangi curah hujan dan memicu kekeringan. Bahkan, BMKG memprediksi tahun 2024 akan menjadi tahun terpanas di dunia.

Berdasarkan data Auriga, karhutla sebagian besar terjadi di wilayah Kalimantan Tengah, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Papua. Hal ini menyebabkan kebakaran semakin sulit dipadamkan. Api menjalar di perut gambut dan memicu bencana asap.

Menurut Timer, titik panas atau hotspot sepanjang 20 tahun terakhir, cenderung berulang di lokasi yang sama secara administratif. Titik panas tersebut cenderung meninggi pada bulan yang sama di tujuh provinsi.

ilustrasi karhutla. Foto: Auriga Nusantara

“Ditelisik lebih dalam, titik api berulang tersebut ternyata tidak hanya di dalam konsesi monokultur, tapi juga di kawasan konservasi. Data hotspot juga menunjukkan bahwa muncul fenomena episentrum api baru di provinsi (masih) kaya hutan, seperti Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Utara,” kata Timer.

BACA JUGA: BMKG: Waspada Risiko Bencana Kekeringan Meteorologis

Titik panas tersebut cenderung meninggi pada bulan yang sama di kabupaten yang sama di 7 provinsi. Di antaranya Riau (proporsi hotspot 19%), Kalimantan Tengah (19%), Kalimantan Barat (13%), Sumatera Selatan (12%), Jambi (5%), Papua (5%), dan Kalimantan Selatan (4%).

Mitigasi Karhutla dalam Kebijakan Pemerintah

Komitmen pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi karhutla tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

“Namun, dalam upaya pencegahan kebakaran hutan, kesenjangan kerap terjadi terutama dalam ranah kebijakan, anggaran, kelembagaan, dan implementasi kegiatan,” ungkap Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, Nadia Hadad.

Dalam upaya penanggulangan karhutla, menurut Nadia, kementerian, lembaga dan pemerintah daerah wajib bersinergi sesuai dengan koridornya masing-masing. Berdasarkan catatan Yayasan Madani Berkelanjutan, luas Area Indikatif Terbakar meningkat berkali lipat di wilayah izin hutan tanaman, perkebunan sawit, konsesi minerba, serta konsesi migas dalam dua bulan terakhir.

“Hal ini perlu menjadi perhatian KLHK, Kementan, Kementerian ESDM, Kemendagri, dan para kepala daerah,” kata Nadia.

Langkah mitigasi lainnya, menurut Nadia, adalah melakukan mitigasi bencana yang lebih holistik berbasis konservasi ekosistem dan tata ruang. Selain itu, perlu kolaborasi lintas sektor dalam upaya melakukan mitigasi tersebut.

“Dengan demikian, kolaborasi dapat melahirkan penanganan kebencanaan yang berkelanjutan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Penanganan yang efektif juga perlu menyesuaikan dengan kearifan lokal dan fungsi ekologis daerah,” ungkapnya.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Pertamina perlu mengambil langkah cepat untuk mengantisipasi potensi tumpahan minyak imbas terbakarnya kapal bahan bakar minyak (BBM) di Pelabuhan Ampenan Kota Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (26/3).

Manajer Kampanye Energi dan Perkotaan Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Dwi Sawung mengatakan, kebakaran kapal pengangkut BBM MT Kristin tersebut berpotensi menyebabkan penumpahan minyak ke laut.

“Hal ini bisa menyebabkan kematian ekosistem, bukan hanya di lokasi tapi juga sekitarnya,” katanya kepada Greeners, Senin (27/3).

Menurutnya, ekosistem terumbu karang, padang lamun dan satwa lainnya juga bisa mati imbas kebakaran ini. Selain itu kebakaran ini memicu gangguan pernapasan jangka panjang bagi yang menghirupnya.

“Dan bisa berakibat lebih jauh lagi kalau tidak segera kita pasang oil boom atau kita sedot,” imbuhnya.

Dwi menyoroti lemahnya kinerja Pertamina dalam hal Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)  beberapa tahun belakangan. “Tanpa adanya tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi dan perbaikan K3 maka akan terus berulang lagi,” tegasnya.

Kebakaran, Kebocoran Kilang dan Depo Minyak Berulang

Tak hanya kebakaran kapal pengangkut BBM, pencemaran lingkungan kerap terjadi pada peristiwa kebakaran dan kebocoran kilang dan depo minyak.

Sebelumnya pada 3 Maret 2023 lalu kebakaran di Depo Minyak Plumpang, Jakarta Utara terjadi karena gangguan teknis saat pengisian atau penerimaan minyak jenis Pertamax. Peristiwa ini menewaskan 19 orang dan 49 orang luka-luka.

Kejadian kebakaran di tempat yang sama terjadi pada 18 Januari 2009 yang berasal dari depo 24 yang menampung sekitar 5.000 kiloliter (KL) BBM jenis Premium. Pihak kepolisian menyebut kebakaran karena faktor human error gesekan antara slot ukur dan alat pengambil sampel BBM.

Peristiwa kebakaran kilang minyak terjadi di kilang minyak Balongan-Indramayu pada 29 Maret 2021 lalu. Kebakaran pada tangki T-301G menyebabkan setidaknya 932 orang diungsikan, 6 orang luka berat dan 29 orang luka ringan.

Kemudian pada 8 September 2022 kebakaran terjadi di tempat yang sama, kilang minyak Balongan-Indramayu, di tangki 107 yang diklaim akibat sambaran petir saat pengisian Pertalite.

Pencemaran juga terjadi akibat tumpahan kilang minyak besar pada 31 Maret 2018 di Pertamina Refinary Unit V Balikpapan. Area tumpahan minyak ini menutupi setidaknya 7.000 hektare.

KLHK bersama dengan Polda Kalimantan Timur melakukan penyidikan pidana atas tumpahnya minyak milik Pertamina di Teluk Balikpapan pada 31 Maret 2018. Foto: KLHK

Evaluasi Menyeluruh

Dwi menyebut, peristiwa berulang ini menunjukkan kegagalan perencanaan pembangunan secara sistemik dan hendaknya menjadi evaluasi menyeluruh.

“Mengingat pemberian izin proyek-proyek berisiko tinggi seperti kilang minyak dan pertambangan belum secara menyeluruh menggunakan instrumen yang ada dalam UU 32 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan ketat,” tandasnya.

Ia menilai, evaluasi ini hendaknya melibatkan seluruh stakeholder terkait khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian ESDM. “Termasuk Pertamina yang harus menyiapkan skema mitigasi terhadap operasional perusahaannya yang memiliki risiko tinggi,” ucapnya.

Demikian pula KLHK harus berani melakukan tindakan hukum terhadap perusahaan yang mencemari lingkungan dan mengancam keselamatan. Dalam hal ini, UU 32 Tahun 2009 bisa menjadi acuan menindak perusahaan yang terbukti mencemari lingkungan.

Siapkan Langkah Antisipasi Usai Kapal BBM Terbakar

Pertamina menyebut, Kapal MT Kristin merupakan kapal milik PT Hanlyn Jaya Mandiri, yang disewa oleh Pertamina International Shipping (PIS) untuk mengangkut muatan BBM 5.900 KL berupa Pertalite ke Integrated Terminal Ampenan dan Fuel Terminal Sanggaran.

Corporate Secretary PT Pertamina International Shipping (PIS) Muh. Aryomekka Firdaus menyatakan posisi PIS dalam hal ini adalah sebagai penyewa kapal.

Ia menambahkan, saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan seluruh otoritas yang berwenang untuk penanggulangan kebakaran. Mulai dari Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Basarnas dan Tim SAR, Pelindo, POLAIRUD, dan pihak lainnya.

Berdasar laporan terkini tim gabungan, dua dari tiga kru yang hilang telah ditemukan dengan kondisi meninggal dunia.

Terkait kondisi kargo BBM yang berada di Kapal MT Kristin, saat ini terpantau masih aman dan tidak ditemukan tumpahan minyak. “Sebab titik api berasal dari tambatan bagian depan kapal dan tidak terdampak langsung pada tangki BBM kapal,” katanya menjawab Greeners.

Setelah api tim padamkam pada pukul 21.00 Minggu malam waktu setempat, PIS bersama dengan Tim Pelindo dan Pertamina Trans Kontinental (PTK) melakukan pendinginan untuk mencegah api kembali.

Selain itu, perusahaan juga telah menyiapkan oil boom sepanjang total 300 meter untuk mengantisipasi jika terjadi tumpahan minyak.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Pemerintah pusat maupun daerah menyiapkan penanganan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau kali ini. Pemerintah pusat melakukan upaya pencegahan karhutla khususnya di provinsi rawan. Sementara di daerah, pengendaliannya dinilai kurang optimal sebab dipengaruhi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Wakil Bupati Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Beni Hernedi mengatakan, penanganan karhutla di daerah terhambat di kala wabah lantaran adanya protokol kesehatan yang harus dipenuhi. “Tidak semua stakeholder bekerja maksimal karena adanya kebijakan Work From Home,” ucap Beni saat diskusi daring “Antisipasi Dampak Kebakaran Hutan, Kabut Asap dan Covid-19”, Rabu, (06/05/2020).

Pada 2019, titik panas di Musi Banyuasin mencapai 3.613 buah. Menurut Beni, kebakaran di lahan gambut tidak bisa dikendalikan karena dipengaruhi faktor wilayah. “Kalau kebakarannya di lahan mineral bisa kita pastikan padam dan orangnya akan ketahuan. Tapi tidak di wilayah gambut, karena di Musi Banyuasin wilayah gambut kita bertetangga dengan Jambi, jadi sulit menemukan pelaku dan memadamkan api,” kata dia.

Baca juga: Karhutla Masih Terjadi di Tengah Pandemi

Di bulan September 2019, titik panas di wilayah gambut di Kecamatan Bayung Lencir mencapai 2.319 buah. Ia menyebut daerah ini sudah berulang kali kebakaran karena pasokan air tidak memungkinkan lagi untuk terisi. Menurutnya, kebakaran yang terjadi di Musi Banyuasin juga dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. “Jadi, Covid-19 ini juga dijadikan sebuah momentum untuk memantau pergerakan orang yang keluar masuk di Musi Banyuasin,” ujar Beni.

Pemantauan tersebut dilakukan agar tidak ada masyarakat yang positif Covid-19 maupun menjadi Orang Dalam Pengawasan (ODP). Hal tersebut akan berpengaruh kepada penanganan karhutla. “Pasti penanganan dan pencegahan karhutla kita tidak akan bisa seperti di 2019 dulu karena adanya pandemi covid-19 ini,” ucapnya.

Sementara di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Jarot Winarno, Bupati Kabupaten Sintang menuturkan, antisipasi karhutla masih memerlukan pendampingan dan arahan. Masyarakat diminta agar tidak melakukan slash and burn atau membuka lahan dengan cara membakar. Pada Agustus 2018, terdapat 104 titik panas di Sintang dan hilang pada bulan September. Namun, pada 5 September 2019, hotspot meningkat menjadi 699 titik.

“Tahun ini katanya lebih kering, barangkali tantangannya lebih besar lagi. Situasi Covid-19 ini juga pasti akan menjadi trigger masyarakat untuk membuka lahan dengan cara dibakar. Dampak corona mendorong slash and burn lebih tinggi,” ujarnya.

Peta Sebaran Hotspot di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019. Sumber: Bappeda Musi Banyuasin

Menurut Jarot, pihaknya sudah berusaha menemukan solusi untuk menangani karhutla dengan cara menerapkan sistem bertani dengan kearifan lokal. Ia kemudian menetapkan peraturan tata cara dan norma baru pembukaan lahan bagi masyarakat. “Kita izinkan secara terbatas dan terkendali bagi masyarakat adat untuk tetap membakar lahannya asal tidak lebih dari 2 hektare,” ujarnya.

Pemerintah daerah Kabupaten Sintang telah memberikan sanksi berat kepada perusahaan yang terbukti menyalahi aturan dan terlibat dalam karhutla. “Saya sudah cabut 7 izin perusahaan, jadi kita harus berkawan dengan kearifan lokal,” ucapnya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membentuk tim kerja pendampingan di daerah rawan kebakaran. Tim tersebut diisi oleh jajaran Eselon I dan II, Staf Khusus Menteri, dan Tenaga Ahli Menteri lingkup KLHK yang akan memberikan dukungan serta pendampingan bagi tim satuan tugas di daerah.

Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Karliansyah, menyampaikan berbagai upaya pencegahan karhutla dilakukan melalui pemulihan ekosistem gambut maupun capaian ketaatan Tinggi Muka Air Tanah (TMAT). Ia menuturkan upaya tersebut menjadi kewajiban perusahaan untuk menghindari karhutla terjadi secara berulang.

Menurutnya, dari hasil evaluasi pemegang izin perkebunan Hak Guna Usaha (HGU), pencegahan karhutla melalui pemulihan ekosistem gambut dilakukan dengan membangun beberapa infrastruktur seperti Titik Penataan-TMAT Manual, TP-TMAT Logger, dan sekat kanal.

Baca juga: Sektor Pertanian Akan Hadapi Kekeringan

Sementara di kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI), penanganan karhutla melalui pemulihan ekosistem gambut dilakukan dengan membangun beberapa infrastruktur seperti 376 Titik Penataan-TMAT Manual, TMAT otomatis 106 unit, stasiun curah hujan 7 unit, dan 321 unit sekat kanal.

Pemerintah pusat juga akan menggunakan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) pada tiga provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. KLHK juga menyiapkan peta kelembapan tanah (Soil Moisture) untuk menjadi dasar respons kebijakan mitigasi kewaspadaan karhutla.

Penulis: Dewi Purningsih

Editor: Devi Anggar Oktaviani

Jakarta (Greeners) – Terjadinya kebakaran lahan dan hutan di 2019 mengundang pertanyaan dari beberapa pihak. Sebab area terbakar berada di wilayah yang menjadi tanggung jawab Badan Restorasi Gambut (BRG). Data BRG mencatat terdapat tujuh faktor penyebab lahan gambut yang direstorasi kembali terbakar.

Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan Badan Restorasi Gambut, Myrna A. Safitri mengatakan pemilihan lokasi target restorasi gambut tidak hanya berdasarkan kriteria area yang terbakar. Namun, terdapat penyebab lain seperti wilayah fungsi lindung ekosistem gambut berkalan.

Menurut Myrna implementasi telah dilakukan sesuai dengan peta kebakaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2015. KLHK menyebut jumlah luas kebakaran pada lahan gambut mencapai 600 ribu hekta. Sementara Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut, menilai daerah yang harus direstorasi mencapai 2 juta hektar yang terdiri dari area fungsi lindung dan budidaya.

Baca juga: Kebakaran Lahan Gambut dan Sawit Picu Krisis Iklim

Perubahan tata ruang di lapangan, kata Myrna, juga berpengaruh terhadap kebakaran di lahan gambut. Ia menuturkan, saat dilakukan perestorasian dan pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut (IPG) ditemukan lahan masyarakat atau negara yang berubah fungsi menjadi area konsesi. Padahal anggaran negara, kata dia, tidak boleh dipergunakan untuk merestorasi wilayah konsesi. Karena menjadi tanggung jawab pemegang lahan.

“Kita menggunakan peta Hak Guna Usaha (HGU) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), tapi ternyata areal tidak jelas dan tumbuh sawit atau akasia. Kami menduga bahwa lahan itu sudah mendapatkan izin, tapi kita tidak tahu izinnya diberikan oleh siapa dan termasuk ke dalam izin apa. Meskipun itu masuk ke dalam target restorasi, kita tidak ingin ada risiko di dalam pelaksanaan keuangan negara karena salah bangun,” ujar Myrna di Jakarta, Rabu (22/01/2010).

Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan Badan Restorasi Gambut, Myrna A. Safitri, menjelaskan penyebab kebakaran di areal restorasi, dalam diskusi media “Empat Tahun Merawat Gambut” di Jakarta, Rabu (22/01/2010). Foto: www.greeners.co/Dewi Purningsih

Terbatasnya anggaran BRG untuk merestorasi lahan menyebabkan rencana pembangunan IPG seperti sekat kanal, sumur bor atau penimbunan kanal tidak dapat dilaksanakan. Anggaran 2017 tercatat sebesar Rp 428 miliar, lalu pada 2018 anggaran mulai dibagi menjadi dua. Pertama yang diberikan oleh pemerintah daerah senilai Rp 280 miliar dan untuk BRG Rp234 miliar. Tahun 2019, untuk pemda Rp 158 miliar dan BRG Rp148 miliar.

Myrna menilai, dana yang diberikan ke pemerintah daerah belum diterapkan dengan maksimal. Sebab, kata dia, lokasi yang seharusnya sudah terbangun sekat kanal atau sumur bor belum juga dibuat. “Kegiatan restorasi itu tidak berjalan sebanding dengan lajunya kerusakan yang ada. Dengan terbatasnya dana mau tidak mau membangun sekat kanal terbatas dan akhirnya kami meminta bantuan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat juga untuk turut membantu,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, terdapat areal terbakar baru di luar peta kebakaran yang ada. Peta kebakaran 2015 dan 2017 dijadikan salah satu dasar penentuan target restorasi yang digunakan oleh BRG. Meskipun diketahui ada wilayah baru yang terbakar di lur peta tersebut. Myrna juga menyebut adanya pembakaran yang dilakukan oknum tertentu dengan berbagai tujuan. Sementara BRG tidak memiliki kewenangan dalam penegakan hukum. “Kami tidak ada kewenangan hukum untuk menghukum karena tugas kami hanyalah merestorasi,” ujar Myrna.

Baca juga: Pemda Kalteng Pastikan Pembangunan Ibukota Baru Tidak Berada di Kawasan Gambut

Di lapangan, BRG menemukan lahan tidak berkepemilikan ketika kebakaran sedang terjadi. Menurut Myrna hal tersebut juga menghalangi upaya BRG untuk merestorasi. “Kalau ditanya siapa pemiliknya tidak ada yang tau. Contohnya, banyak di Riau ada lahan di desa tersebut tapi tidak ada yang mengakui. Hal seperti ini kita menyebutnya De Facto Open Access,” ucap Myrna.

Sementara untuk kualitas, IPG dinilai tidak seluruhnya sesuai standar. Karena pembangunannya tidak hanya dilakukan oleh BRG, tetapi juga oleh perusahaan, perguruan tinggi, dan LSM dengan standar yang berbeda. BRG juga menyebut pelaksana proyek IPG tidak semuanya mematuhi standar.

“Kami tau bahwa dari ribuan sekat kanal dan sumur bor tidak semua kualitasnya baik, tapi yang buruk tidak sebanyak yang ada. Karena ada pembangunan sumur bor atau sekat kanal yang dibangun oleh pihak-pihak bantuan seperti universitas. Pasti standar yang digunakan berbeda-beda,” kata Myrna.

Sedangkan perihal pemeliharaan IPG, BRG mengatakan hanya dapat melakukan pemeliharaan instalasi yang dibangun dengan dana APBN. Sementara banyak IPG dibangun pihak lain tanpa melaporkan ke BRG terkait keberadaan dan kondisinya. “Dana pemeliharaannya pun sangat kecil dibanding dengan jumlahnya. Sebenarnya fase awal lima tahun ini memang dilakukan pembangunan IPG dan fase setelahnya baru pemeliharaan,” ujar Myrna.

Tantangan Restorasi Gambut

 Project Coordinator Partner for Resilience Wetlands International Indonesia Susan Lusiana menambahkan bahwa tantangan dalam melakukan restorasi gambut di antaranya, kompleksitas kegiatan di dalam Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), lokasi restorasi lintas batas administratif di kabupaten dan provinsi, lokasi restorasi melintasi lahan konsesi milik perusahaan, turunnya permukaan gambut, dan terjadinya genangan serta tereksposnya tanah mineral (hilangnya gambut).

“Di dalam satu KHG, terdapat berbagai kegiatan dan kepentingan, baik oleh swasta, masyarakat maupun pemerintah. Jaringan kanal yang kompleks dan panjang di dalam KHG ini telah menyebabkan gambut menjadi kering di musim kemarau dan akhirnya mudah terbakar, dan tergenang di musim hujan akibat lahan gambutnya mengalami subsiden,” ujar Susan.

Penulis: Dewi Purningsih

Editor: Devi Anggar Oktaviani

Malang (Greeners ) – Kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Gunung Arjuno, Ringgit, Welirang, sejak awal November 2014, setidaknya telah menghanguskan 250 hektare lebih area hutan di kawasan itu. Beberapa pohon seperti cemara gunung, kesemek, akasia, dan satwa juga terancam kehilangan tempat mencari makan. Bahkan, di daerah Pacet, Kabupaten Mojokerto, satwa sudah turun ke rumah penduduk untuk mencari makan.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur, Ony Mahardika, mengatakan kebakaran yang terus terjadi setiap tahun di kawasan hutan Arjuno-Welirang mengancam keberadaan sumber mata air. Menurutnya, para pemangku wilayah tersebut, baik Perhutani maupun Taman Hutan Rakyat atau Tahura R Soerjo, harus serius memulihkan kawasan itu demi menyelamatkan sumber mata air yang ada di sana. “Kawasan itu harus dipulihkan,” kata Ony, Senin (29/9/2014).

Data yang dihimpun Greeners, kebakaran yang terjadi di kawasan hutan Arjuno Welirang terjadi di daerah yang dikelola Perhutani dan Tahura R Soerjo, dimana kawasan tersebut merupakan hutan produksi dan hutan lindung. Kebakaran terakhir berada di sisi lereng di wilayah Mojokerto, Jawa Timur.

Ony meminta aparat penegak hukum bertindak tegas dan mencari penyebab siapa yang sengaja membakar karena kebakaran diduga akibat ulah pemburu liar. Ony menyebutkan, kawasan Arjuno-Welirang merupakan daerah yang terdapat ratusan sumber mata air yang digunakan oleh masyarakat di Malang, Batu, Mojokerto, Pasuruan, dan daerah sekitarnya.

Terlebih lagi kawasan ini, kata Ony, akan dijadikan lokasi eksplorasi energi panas bumi yang jelas mengancam keberadaan sumber mata air di kawasan hulu karena airnya akan dibutuhkan banyak untuk operasi ini.

Data Walhi Jawa Timur, di kawasan ini terdapat 164 mata air yang dimanfaatkan untuk berbagai macam kebutuhan, seperti aliran irigasi, bahan baku air minum, industri air minum kemasan, dan pasokan untuk hotel dan industri. Warga juga memanfaatkan aliran air dari hulu untuk berbagai keperluan, seperti irigasi, ternak, dan air minum. Namun, sejak sepuluh tahun terakhir, tersisa 11 mata air dan 5 di antaranya memiliki debit air yang besar.

Kepala seksi Tahura R Soerjo wilayah Malang-Pasuruan, Murbandarto, mengatakan, penyebab kebakaran diduga karena ulah pemburu liar yang menggunakan api untuk menggiring buruannya. Karena musim kemarau, api sulit dikendalikan sehingga meluas.

“Api juga sulit dipadamkan karena medan sulit,” katanya.

Ia menyatakan upaya petugas, relawan, dan masyarakat sudah dilakukan untuk memadamkan api sejak awal bulan lalu, meski api kadang menyala lagi setelah dipadamkan. Menurutnya, kebakaran hutan di kawasan itu telah menghanguskan ilalang serta pohon cemara gunung. Petugas dan relawan terus berupaya memadamkan api dengan alat seadanya dan mencegah agar api tidak meluas. Petugas, katanya, masih terus disiagakan untuk berjaga-jaga apabila api kembali menyala setelah dipadamkan.

(G17)

Jakarta (Greeners) – Musibah kebakaran kapal laut kembali terjadi. Kali ini, kapal KM Paus I milik Dinas Perhubungan terbakar di perairan pulau Gosong Sekati, Kelurahan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu Utara.

Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Metro Jaya, Komisaris Besar (Kombes) Rikwanto mengatakan, meledaknya kapal KM Paus I tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2014, pukul 10.10 WIB kemarin pagi.

Rikwanto menjelaskan, bahwa KM Paus I milik Dinas Perhubungan DKI Jakarta bertolak dari Pelabuhan Penumpang Kaliadem, Muara Angke pada pukul 08.15 WIB dengan jumlah penumpang 67 orang, kru & Anak Buah Kapal (ABK) 11 orang, serta nahkoda kapal bernama Abdulah.

Selanjutnya, di Pulau Untung Jawa turun 23 orang dan di Pulau Pari turun 30 orang. Sisa penumpang pun menjadi 26 orang dengan tujuan Pulau Pramuka dan Pulau Kelapa.

“Nah, sesampainya di perairan Gosong Sekati (dekat Pulau Pramuka), kapal mengalami ledakan besar pada mesin belakang sehingga kelistrikan pada kapal mengalami kerusakan,” jelas Rikwanto saat dihubungi oleh Greeners, Jakarta, Kamis (28/08).

Saat ini, kapal nahas tersebut sudah di tarik ke Muara Angke, dan tim laboratorium forensik dari kepolisian tengah memeriksa lebih lanjut penyebab kebakaran.

Ketika dikonfirmasi mengenai kecelakaan ini, Kepala Dinas Perhubungan, M. Akbar menyatakan, bahwa saat kejadian, di dalam kapal terdapat 26 orang penumpang, 3 orang petugas dirjen perhubungan laut, 4 ABK, dan 1 kapten kapal.

“Semua korban yang mengalami luka bakar di evakuasi ke RSUD pulau pramuka, RS Atmajaya, RS Koja, dan RSCM,” terang Akbar.

(G09)

Surabaya (Greeners) – Negara-negara anggota ASEAN menyepakati untuk tetap waspada dan memantau pelaksanaan kegiatan pencegahan kabut asap, dimana di kawasan ASEAN utara, musim hujan yang diperkiraan sedang berlangsung sampai musim kemarau Desember 2013.

Untuk kawasan ASEAN selatan , musim kemarau diperkirakan akan terus berlanjut sampai awal Oktober 2013. Peningkatan hotspot dapat menyebabkan terjadinya kabut asap lintas pada kondisi cuaca kering.

Hal tersebut merupakan salah satu hasil keputusan dalam The 9th Meeting of the Conference of The Parties (COP-9) to the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Poluttion, yang merupakan bagian dari pertemuan informal menteri lingkungan hidup ASEAN (14th Meeting of the Informal Ministerial Meeting on Environment (IAMME) and Related Meetings) yang dilangsungkan di Surabaya mulai 23 September dan ditutup pagi ini oleh Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya, sesuai siaran pers dari KLH yang diterima Greeners.

Pertemuan tersebut juga merekomendasi kepada para pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN ke 23 bulan Oktober 2013 untuk mengadopsi Hotspot Monitoring Systems (HMS) sebagai sistem pemantauan kabut bersama antara negara-negara MSC. Peta penggunaan lahan dan peta digital konsesi daerah rawan kebakaran yang menyebabkan asap lintas batas dapat diakses antar pemerintah.

Juga dibentuk pembentukan Satuan Tugas (task force) yang terdiri dari Panel Ahli Pengkajian dan Koordinasi Kebakaran dan Kabut asap untuk memantau tingkat kewaspadaan dan memformulasikan poin memicunya.

Juga diadopsi pembaharuan ASEAN Peatland Management Strategy (2006-2020) serta apresiasi kemajuan dalam Work Programme of the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution termasuk The ASEAN-wide Fire Danger Rating System, implementasi the ASEAN Peatland Management Strategy (2006-2020) dan implementasi The Strategic Review on Sub-Regional Ministerial Steering Committee (MSC) on Transboundary Haze Pollution programmes.

Pertemuan IAMME ke 14 membahas antara lain isu perubahan Iklim dan pemanasan global, konservasi alam dan kehati, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan perkotaan, pesisir dan laut, pendidikan lingkungan serta ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint (ASCC).

Keputusan lainnya yaitu Adopsi The ASEAN Environmental Education Action Plan (AEEAP) 2014-2018 sebagai rencana kelanjutan dari AEEAP 2008-2012 serta penerbitan The ASEAN Guidelines on Eco-schools sebagai acuan untuk mempromosikan pembangunan dan pembentukan eco-schools di negara-negara anggota ASEAN .

Selain itu, juga tercapai kesepakatan bahwa The 3rd ASEAN Environmentally Sustainable City (ESC) Award dan 2nd Certificate of Recognition Presentation Ceremony dilaksanakan bersamaan dengan IAMME ke 15 tahun 2014 di Laos. Pemberian Penghargaan ini bertujuan untuk mempromosikan kota ramah lingkungan yang berkelanjutan di ASEAN dengan mengakui upaya keteladanan dan berbagi praktik terbaik untuk menjaga kota yang bersih, hijau, dan ditinggali.

Pertemuan juga mengadopsi The ASEAN Joint Statement on Sustainable Consumption and Production antara lain sebagai komitmen negara-negara ASEAN maupun dengan Mitra Dialog ASEAN, Badan PBB terkait dan mitra internasional lain tentang The 10-Year Framework of Programme on Sustainable Consumption and Production (10YFP) dengan Indonesia sebagai leader. Para Menteri juga mendorong pemangku kepentingan yang relevan di ASEAN, termasuk sektor swasta dan masyarakat untuk meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, peningkatan kapasitas, menerapkan praktik terbaik, serta promosi kerjasama regional.

Hadir dalam pertemuan ini Menteri Lingkungan Hidup atau yang mewakili dari Brunei, Malaysia, Laos dan Singapura, Kamboja, Myanmar, Filipina, Thailand dan Vietnam, serta mitra Menteri Lingkungan Hidup atau yang mewakili Menteri dari China, Korea Selatan dan Jepang. (G02)

Jakarta (Greeners) – Aktor “Indiana Jones” Harrison Ford mengunjungi Istana Negara untuk bertemu dan mewawancarai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Selasa (10/9).  Harrison mewawancarai SBY mengenai konservasi hutan dan penanganan perubahan iklim di Indonesia, dalam rangka shooting film serial dokumenter berjudul  “Years of Living Dangerously”.

Ditemui setelah mengikuti wawancara tersebut, Juru Bicara Kepresidenan, Julian Pasha mengatakan Harrison Ford menanyakan kepada Presiden SBY tentang kebijakan kehutanan terkait perubahan iklim.

“Tentu Indonesia mempunyai kontribusi besar terhadap lingkungan global, terutama perubahan iklim dan konservasi hutan. Dia datang untuk mengetahui persis kebijakan Indonesia di sektor kehutanan. Dan dalam situasi perubahan iklim global, Indonesia diharapkan bisa memberi kontribusi positif seperti yang disampaikan Presiden dalam wawancara itu,” kata Julian.

Dalam wawancara tertutup yang berlangsung sekitar satu jam tersebut, Presiden menjelaskan keseriusan pemerintah  di sektor kehutanan, pemberantasan pembalakan liar dan pelestarian hutan.  SBY menegaskan hutan merupakan masa depan perekonomian, lingkungan hidup dan masyarakat.

“Indonesia memiliki komitmen tinggi untuk terus mengurangi emisi karbon, memelihara hutan, memerangi ilegal loging, mencegah kebakaran hutan, melakukan moratorium pada hutan primer dan lahan gambut serta menanam satu miliar pohon setiap tahun,” jelas Julian.

“Presiden menegaskan secara serius tentang apa yang bisa dilakukan pemerintah. Tetapi Indonesia tidak ingin bekerja sendirian dalam penanganan perubahan iklim, dan mengharapkan kerjasama internasional termasuk dari private sektor,” lanjut Julian.

Wawancara sendiri,  lanjutnya, berlangsung mengalir dan menyenangkan, termasuk pertanyaan Harrison Ford soal Taman Nasional Tesso Nilo, Riau, sebelumnya ditanyakan kepada Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.

Harrison Ford berada di Indonesia dalam rangka pembuatan film dokumenter tentang perubahan iklim dan konservasi hutan yang berjudul  “Years of Living Dangerously”  yang disutradarai bersama James Cameron dan Arnold Schwarzenegger  dengan produser  perusahaan “Showtime”.  Selain Harrison Ford,  pembuatan film dokumenter ini juga melibatkan artis Matt Damon, Don Cheadle, dan Alec Baldwin sebagai narator.

Film ini yang bakal tayang perdana pada April 2014 bercerita mengenai penanganan dampak perubahan iklim global, dengan mengambil contoh dua negara berkembang yang dianggap paling maju dalam penanganan perubahan iklim dari sektor kehutanan yaitu Indonesia dan Brazil.

Sebelum mewawancarai Presiden,  Ford yang datang ke Jakarta pada 1 September, telah mewawancarai Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.  Dia juga mengunjungi  Pusat Rehabilitasi Orang Utan Nyaru Menteng di Kalimantan Tengah dan Taman Nasional Tesso Nilo di Riau. (G02)

Jakarta (Greeners) – Negara anggota ASEAN menyambut baik rencana Indonesia untuk segera meratifikasi  Perjanjian ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas. Hal tersebut terungkap dalam Pertemuan Tingkat Menteri ke-15 (MSC) untuk Pencemaran Asap Lintas Batas yang digelar di Kuala Lumpur Malaysia pada 16 -17 Juli 2013 kemarin.

Dalam pertemuan tersebut, para Menteri yang hadir menyatakan penghargaan atas upaya substantif Indonesia dalam melaksanakan Rencana Aksi/Plan Of Action (PoA) pada penanganan polusi asap lintas batas, khususnya di Provinsi Riau. Bagian dari Rencana Aksi Indonesia yaitu mendirikan Posko Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana Asap Provinsi Riau. Upaya Indonesia dalam pemadaman kebakaran lahan dan hutan yaitu melalui darat dengan pemadam kebakaran, water bombing, dan hujan buatan.

Selain itu, penegakan hukum secara intensif juga dilakukan oleh Satgas yang terdiri dari Polri dan Polda Provinsi Riau, institusi terkait, dan masyarakat. Namun demikian, Indonesia mengakui masih memerlukan sistem peringatan dini yang lebih baik sehingga dapat mengantisipasi kebakaran lahan dan hutan serta melakukan mitigasi yang diperlukan.

Lebih lanjut, para Menteri yang hadir juga menyatakan penghargaan atas upaya Indonesia dalam memadamkan api dalam hitungan hari dengan berbagai upaya sehingga kebakaran lahan dan hutan dapat ditanggulangi.

“Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Malaysia dan Singapura untuk upaya berkelanjutan dalam kolaborasi bilateral dan kerjasama dalam mengatasi masalah asap lintas batas,” kata Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya dalam rilis yang diterima Greeners.

Sedangkan Malaysia dan Singapura menawarkan untuk kerjasama bilateral untuk penanganan kabut asap di Sumatera.

MenLH menjadi Ketua Delegasi RI dalam pertemuan Technical Working Group (TWG) dan Ministerial Steering Commitee (MC). Delegasi RI terdiri dari Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, BNPB, BMKG, LAPAN, dan Pemerintah Provinsi Riau.

Pertemuan ini dihadiri para Menteri Lingkungan Hidup dari, Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, serta Wakil Menteri Sumber Daya Alam dan Lingkungan Thailand, dan Sekretaris Jenderal ASEAN.

Pertemuan diawali dengan uraian ASEAN Specialized Meteorogical Center (ASMC) Singapura yang menyampaikan presentasi hasil pemantauan titik panas dan pencemaran asap lintas batas di ASEAN, kondisi iklim regional terbaru dan informasi relevan lainnya. Agenda lainnya adalah laporan masing-masing negara mengenai situasi kebakaran lahan dan hutan serta potensi titik api dan asap, upaya pengendalian (implementasi Plan Of Action), serta ratifikasi Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP). (G03)

Jakarta (Greeners) – Kebakaran hutan dan lahan di Riau beberapa waktu yang lalu, tidak hanya merugikan secara materiil dan kesehatan, tetapi juga menimbulkan emisi gas rumah kaca (GRK). Untuk mengetahui seberapa banyak emisi yang ditimbulkan, pemerintah berencana menghitung emisi GRK dari kebakaran tersebut.

Dengan difasilitasi oleh Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI),  stakeholder terkait kebakaran seperti dari kementerian dan lembaga terkait, bakal mengukur emisi gas-gas rumah kaca (GRK) yang timbul akibat kebakaran hutan dan lahan di Riau beberapa waktu yang lalu.

“Kita ingin menggunakan peringatan dari Tuhan lewat kebakaran Riau sebagai upaya kembali menyelesaikan beberapa tugas yang berkaitan dengan perhitungan, ristek dan ilmu pengetahuan. Dengan adanya kebakaran kecil kemarin, kita berkumpul kembali menjadikan networking ini sebagai basis untuk ada kemajuan dalam penguasaan Indonesia dalam pengukuran emisi GRK untuk bisa lebih maju dalam menyampaikan berapa emisi yang keluar di kebakaran kemarin,” kata Kepala Sekretariat DNPI Agus Purnomo dalam rapat koordinasi membahas kebakaran Riau di Kantor DNPI, di Jakarta, Jumat (12/7).

Pada kebakaran yang pernah terjadi kurun waktu 2007 – 2008, Agus Purnomo yang lebih akrab dipanggil Pungki tersebut pernah melakukan usaha perhitungan emisi GRK dengan melibatkan pakar dari berbagai negara. “Butuh satu tahun dan biaya tak sedikit dengan hasil yang tentatif,” katanya.

Pungki yang menjabat Staf Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim tersebut mengatakan saat ini mestinya pemerintah bisa menghitung emisi GRK sendiri karena banyak kementerian dan lembaga yang mampu melakukannya. “Mestinya kita bisa melakukan perhitungan emisi. Dan lebih baik kita yang menghitung emisi tersebut,” katanya.

Rapat Koordinasi diadakan untuk memperbarui informasi yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan gambut yang sekarang terjadi di Sumatera dan Kalimantan, dan untuk menentukan langkah-langkah yang perlu diambil terkait dengan kebakaran hutan dan lahan gambut.

Hasil yang diharapkan dari rapat koordinasi ini adalah untuk memiliki kesepakatan antara kementerian dan lembaga untuk menangani dan mencegah kebakaran hutan dan lahan gambut.

Agus mengatakan laporan hasil perhitungan emisi GRK kebakaran Riau tersebut, akan dilaporkan DNPI kepada Presiden. (G03)

Jakarta (Greeners) – PT Sinar Mas Agro Resources and Technology,tbk (SMART) dan Asia Pulp and Paper (APP) membantah keterlibatan mereka dalam kebarakaran hutan dan lahan di Riau. Hal tersebut untuk menanggapi rilis yang dikeluarkan World Resources Institute (WRI) yang menyebutkan lebih dari 50 persen lahan yang terbakar di Riau merupakan perusahaan dan anak perusahaan Sinar Mas.

“Kita di SMART sudah lama menerapkan kebijakan no burning policy sejak 1997. Kita punya kewajiban untuk mengamankan aset kita, sehingga tidak mungkin kita membakar aset kita sendiri,” kata Wakil Direktur Sinas Mas Agro Resources and Technology, Edy Saputra Suradja yang ditemui disela-sela Semiloka “Solusi dan Alternatif Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Indonesia” di Jakarta, Selasa (2/7) kemarin.

“Kita mempunyai SOP (Standar Operation Procedure), kita punya staf yang menjaga 24 jam terhadap bahaya kebakaran, kita punya alat untuk memadamkan kebakaran. Semua itu telah diatur,” kata Edy.

Dia mengatakan data satelit yang mengatakan kebakaran lahan di area PT SMART, perlu dilakukan pengecekan lapangan. “Karena seringkali titik api itu dari data satelit ketika di-overlay, bisa masuk ke lahan kita. Tetapi harus dicek di lapangan, apakah titik api itu benar- benar masuk lahan kita,” katanya.

Sedangkan APP dalam laman mereka menyebutkan mereka tidak melakukan pembakaran, dan sangat mengutuk kegiatan membakar yang merugikan untuk dampak merugikan terhadap lingkungan dan hutan hujan. “Kami sangat mendorong orang lain untuk mendukung kami dalam melaksanakan zero burning dan praktik deforestasi nol,” kata rilis mereka.

APP merasa sangat prihatin dengan kebakaran hutan dan kabut asap yang dihasilkan di Provinsi Riau Sumatera, yang mempengaruhi karyawan dan masyarakat kita serta negara-negara tetangga.

“Kru pemadam kebakaran kami, bersama-sama dengan anggota masyarakat, telah bekerja keras untuk mengendalikan kebakaran di konsesi pemasok kami ‘. Tugas ini sangat kompleks karena kombinasi antara angin, suhu tinggi yang kuat dan fakta bahwa api telah mencapai lahan gambut,” kata mereka.

Sebelumnya, World Resources Institute (WRI), sebuah pusat studi kebijakan dan analisis yang berbasis di Washington DC, Amerika, merilis 32 perusahaan yang terkait dengan peristiwa kebakaran yang melanda Riau. Kebakaran di Riau tersebut telah menimbulkan kabut asap di Singapura dan Malaysia. WRI menyebutkan ada 17 perusahaan pemegang konsesi hutan tanaman industri dan 15 perusahaan pemegang konsesi perkebunan sawit. ( http://goo.gl/vfnpW )

WRI merilis nama-nama perusahaan tersebut berdasarkan analisa titik api dari data satelit yang diperoleh dari NASA (Informasi Kebakaran Untuk Sistem Manajemen Sumber Daya /FIRMS)  rentang waktu 12-20 Juni 2013 dan peta konsesi untuk kelapa sawit, konsesi penebangan, dan konsesi hutan tanaman industri, tahun 2010, dari Kementerian Kehutanan RI.

Sebagian besar peringatan kebakaran NASA berada di dalam Provinsi Riau, dan terutama dalam batas-batas hutan tanaman industri dan konsesi kelapa sawit. Sekitar 52 persen dari total kebakaran terjadi di dalam daerah-daerah konsesi. Peringatan kebakaran yang berada di hutan lindung atau konsesi untuk penebangan selektif jumlahnya jauh lebih sedikit.

WRI menyebutkan perusahaan yang merupakan bagian dari grup Sinar Mas dan Raja Garuda Mas (RGM) memiliki konsesi dengan jumlah peringatan kebakaran terbesar. Bila digabungkan, kedua kelompok ini berkontribusi lebih dari 50 persen dari titik api di semua konsesi. (G03)

Jakarta (Greeners) –  Perusahaan pemilik konsesi lahan bertanggung jawab terhadap kebakaran yang terjadi di areal lahan miliknya, terlepas penyebab kebakaran tersebut tidak disengaja. Hal tersebut diungkapkan Staf Khusus Presiden bidang Perubahan Iklim, Agus Purnomo dalam  Semiloka “Solusi dan Alternatif Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Indonesia” di Jakarta, pada Selasa (2/7).

“Bila ada kebakaran di suatu lahan, maka menjadi tanggung jawab pemilik konsesi untuk memadamkan. Kalau perusahaan tidak melakukan apa-apa, kemudian kebakaran membesar, maka ada tanggung jawab perusahaan yang gagal, sehingga harus diberi sanksi,” kata Agus Purnomo.

Staf Khusus Presiden yang masih menjabat Kepala Sekretariat Dewan Nasional Perubahan Iklim ini mengatakan perusahaan harus melakukan pendefinisian tugas pemadaman kebakaran. Salah satu indikator performace perusahaan adalah tidak ada api pada lahan konsesinya. Kalau ada kebakaran, berarti karyawannya tidak patuh.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Tungko Sipayung mengatakan pengusaha sawit merupakan korban dari kebakaran lahan yang terjadi di Riau.

“Perusahaan sawit itu sebenarnya merupakan korban kebakaran, karena sawit milik mereka mati terbakar,” kata Tungkot.

Dia menjelaskan standar prosedur operasi pada seluruh perusahaan konsesi kelapa sawit yang tidak memperbolehkan membuka lahan dengan cara membakar.  Sehingga tidak mungkin perusahaan-perusahaan melakukan pembakaran untuk membuka lahan, karena melanggar peraturan dan bakal mengalami kerugian berupa sawit yang mati.

Selain itu, banyak perusahaan besar perkebunan sawit yang memiliki ISO terkait lingkungan yaitu ISO 9000 dan ISO 14.000.

Pada kesempatan terpisah, Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya menyatakan bahwa saat ini Kalimantan berstatus waspada kebakaran dan pembakaran hutan. Dia mengatakan pembakaran hutan biasanya dilakukan pada bulan Juli dan Agustus.

Oleh karena itu, dia meminta kepada jajaran pemerintah provinsi sampai pemerintah kabupaten untuk siaga dengan menyiapkan personil maupun peralatan. Kambuaya juga meminta masyarakat lebih waspada dalam bertindak, seperti tidak membuang rokok sembarangan. (G03)

Jakarta (Greeners) – Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Tanah Air. Sejak awal Juni 2013 titik api (hot spot) mulai muncul dan semakin menyebar. Titik api terdeteksi di sejumlah kabupaten di Provinsi Riau seperti Bengkalis, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Dumai, Siak, Kampar, Pelalawan dan sejumlah kabupaten lainnya.

Bukan hanya di Riau, kebakaran hutan dan lahan juga kerap terjadi di Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur disamping beberapa propinsi lain di Sumatera dan Sulawesi. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya, kebakaran hutan dan lahan disebabkan pembukaan lahan untuk perkebunan dengan cara membakar lahan.

Selain itu, cuaca Provinsi Riau yang mengalami kemarau ekstrim dan sebagian besar lahan merupakan lahan gambut semakin memicu kebakaran.

Sejak 1-19 Juni 2013 satelit NOAA-18 mencatat 142 titik api di Provinsi Riau dengan perkiraan luas hutan dan lahan yang terbakar mencapai 3.709 hektare.Sementara pada 23 Juni 2013 tercatat 154 titik api dan 24 Juni sebanyak 265 titik api. Sedangkan luas hutan dan lahan yang terbakar sejak 1-26 Juni 2013 mencapai 16.500 hektare.

Dampaknya terjadi kabut asap di lokasi kebakaran bahkan hingga ke negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia yang mengganggu aktivitas sehari-hari dan kesehatan masyarakat. Terdata sedikitnya 3.160 balita di Provinsi Riau menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat menghirup asap kebakaran hutan dan lahan yang mencemari udara di daerah tersebut.

Penanganan

Pemerintah melakukan modifikasi cuaca dan bom air (water bombing) untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu juga menurunkan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana ke delapan wilayah yang paling banyak terdeteksi titik api.

“Sebanyak 3.049 orang terdiri dari TNI AD, AU, AL, Kementerian Kehutanan, Polri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, BMKG dan BNPB diturunkan ke lokasi kebakaran,” kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif.

Sebelumnya sebanyak 2.300 personil juga sudah dikerahkan  untuk penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. BNPB juga menurunkan dua helikopter berkapasitas angkut 500 liter untuk melakukan operasi bom air ditambah dua helikopter SAR TNI AU dan empat helikopter bantuan perusahaan.

Sementara itu, Satgas Penanggulangan Bencana Asap juga sudah menangkap 14 pelaku pembakaran lahan. Saat ini Kementerian Lingkungan Hidup fokus pada delapan perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit yang diduga kuat melakukan pembakaraan lahan.

“Setelah bukti yang kita miliki cukup kuat akan dilanjutkan dengan pemberkasan,” kata Deputi bidang Penaatan Hukum Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Sudariyono.

Sudariyono menambahkan, pelaku pembakaran lahan dan hutan akan diarahkan pada tuntutan pidana dan perdata serta bukan hanya kepada perorangan tapi juga diarahkan kepada korporasi.

Kementerian Lingkungan Hidup mengacu pada Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam penanganan kebakaran lahan dan hutan. (G23)

Jakarta (Greeners) – 14 orang telah ditangkap dan disidik dengan dugaaan membakar lahan yang menyebabkan kebakaran hebat dan menimbulkan asap sampai ke Singapura dan Malaysia. Hal tersebut terungkap dalam rapat koordinasi para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II yang dipimpin oleh Menko Kesra Agung Laksono di Kantor Kementerian Kehutanan pada Kamis kemarin.

Sekitar 14 orang yang disidik tersebut  11 orang berasal dari dari perusahaan perkebunan dan 3 orang masyarakat. Apabila terbukti mereka bisa kena sanksi pidana 5 tahun penjara dan izin perusahaan bisa dicabut.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan apabila terbukti ada perusahaan yang melakukan pembakaran akan ditindak tegas tanpa toleransi dan serahkan pada kepolisian.

Dia mengatakan saat ini pemerintah sedang fokus pada upaya pemadaman api dan mengharapkan dukungan semua pihak. “Kita butuh dukungan semua pihak dan semua perusahaan harus menjaga hutannya masing-masing dan fokus kita memadamkan api”, katanya dalam rilis yang diterima Greeners.

Bencana asap ini pada awalnya merupakan masalah daerah di Riau, namun dua hari lalu diambil oleh Pemerintah pusat dan dianggap sebagai masalah nasional. Melalui koordinasi dan upaya semua pihak baik pusat maupun daerah serta BBPT telah berhasil menurunkan hujan buatan di provinsi Riau. Di samping itu pemerintah sudah melakukan bom air dengan mengerahkan 6 buah helikopter dan minggu ini akan ditambah lagi dengan beberapa pesawat udara lainnya.

Sementara itu Menko Kesra Agung Laksono menegaskan bahwa Rakor Menteri yang baru dilakukan tidak hanya membahas upaya yang dilakukan untuk Riau saja tapi juga untuk antisipasi 8 propinsi dan dilakukan mulai sekarang sampai oktober selama 4 bulan dengan biaya sekitar Rp 100 miliar untuk keperluan hujan buatan, bahan baku garam NHCL dan penyediaan pesawat terbang untuk menjatuhkan water boom.

Rakor Menteri di Kemhut tersebut diikuti oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya, Wakil Menlu Wardana, unsur pimpinan Polri, Kejaksaan, BNPB, Bappenas, BPPT, LAPAN, RISTEK, perwakilan Kementerian Pertanian, wakil Pemda Jambi, Sumateran Selatan, Kalimantan Selatan. (G03)

Jakarta (Greeners) – Walhi melakukan somasi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan peristiwa kebakaran hutan yang melanda Riau dan sekitarnya selama sepekan ini. Somasi dilakukan Walhi dengan mengirimkan surat terbuka kepada Presiden.

Surat tersebut juga ditembuskan ke KLH, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian, Gubernur Riau, Gubernur Jambi dan Gubernur Sumatera Selatan, serta Kapolri.

Dalam suratnya tersebut, Walhi minta pemerintah mengeluarkan kebijakan guna melindungi warga negara yang saat ini berada dalam ancaman udara yang  melebihi ambang batas kesehatan. Kedua, Melakukan pencegahan serta penanggulangan secara cepat atas peristiwa kebakaran hutan di sejumlah Pulau di Indonesia. Ketiga, Melakukan evaluasi terhadap semua izin konsesi baik perkebunan maupun Hutan Tanaman Industri. Keempat, Melakukan penegakan hukum termasuk menangkap pelaku-pelaku perseorangan maupun korporasi yang bertanggung jawab atas wilayah konsesinya.

Dalam catatan WALHI  yang diperoleh dari satelit Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa 2006 : 146.264 titik api, 2007 : 37.909 titik api, 2008 : 30.616, titik api 2009 : 29.463 titik api,  2010 : 9.898, titik api 2011 : 11.379 titik api.

Sedangkan penghitungan WALHI tahun 2011 terdapat  22.456 titik api  dan sampai dengan Agustus 2012, tercatat 5.627 titik api tersebar dibeberapa propinsi di Indonesia, wilayah sebaran titik api tersebut hampir sama tiap tahunnya yaitu di Propinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengan dan Kalimantan Timur disamping beberapa propinsi lain di Sumatera dan Sulawesi.

“Negara telah sengaja melakukan kejahatan Hak Asasi Manusia, dengan tetap membiarkan dan sangat lamban menanggulangi kebaran hutan ini menjadikan ribuan warga negara terlanggar hak atas lingkungan hidupnya,” kata Muhnur Satyahaprabu Manager Kebijakan Dan Pembelaan Hukum Eksekutif Nasional WALHI dalam jumpa pers di Kantor Walhi di Jakarta, Selasa (25/6) kemarin.

Lemahnya penegakan hukum lingkungan menjadi salah satu sebab mengapa kebakaran terus terulang setiap tahunnya. “Kepolisian dan kementrian sektoral harusnya tegas terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup ini. Kebakaran hutan jelas merusak dan mencemari lingkungan tetapi siapa yang diseret ke pengadilan seharusnya bukan saja perseorangan tetapi korporasi sebagai penerima manfaat dan mungkin juga sebagai pelaku sebenarnya harus juga bisa di proses secara hukum,” kata Muhnur.

Sedangkan Rico Kurniawan Direktur Eksekutif Daerah WALHI Riau menyatakan “bahwa dari 300an titik api yang terjadi di Riau tahun ini justru dari wilayah konsesi HTI dan wilayah perkebunan, ini menunjukan bahwa proses pengeluaran izin tidak berdasarkan kajian yang memadai dan kalaupun mempunyai kajian lingkungan, penerapan kaidah lingkungan dalam praktek Industri HTI dan Perkebunan masih jauh dari sikap bertanggung jawab”.

Apel Kebakaran

Sedangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mulai menunjukkan keseriusannya menangani permasalahan kebakaran hutan Riau dengan telah memerintahkan Badan Nasional Penanggulanan Bencana (BNPB) sebagai koordinator di lapangan, selain Kementerian Kehutanan dan KLH.

Dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Presiden juga memimpin Apel Satgas Penanggulangan Bencana Asap yang diikuti 2.300 personel TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) di Skuadron 17, Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (25/6) siang, sesaat sebelum terbang ke Bali.

Pada kesempatan tersebut, Presiden SBY didampingi oleh didampingi Kepala BNPB Syamsul Maarif, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Menlu Marty Natalegawa, dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan Kapolri Jendral Timur Pradopo, dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono,  memeriksa kesiapan  tiga pesawat Hercules dan satu pesawat CN-235 yang akan digunakan dalam penanggulangan bencana di Kepulauan Riau. (G03)

Jakarta (Greeners) – World Resources Institute (WRI), sebuah pusat studi kebijakan dan analisis yang berbasis di Washington DC, Amerika, merilis 32 perusahaan yang terkait dengan peristiwa kebakaran yang melanda Riau. Kebakaran di Riau tersebut telah menimbulkan kabut asap di Singapura dan Malaysia. WRI menyebutkan ada 17 perusahaan pemegang konsesi hutan tanaman industri dan 15 perusahaan pemegang konsesi perkebunan sawit. ( http://goo.gl/vfnpW )

Balthasar menyebutkan ada delapan perusahaan sawit asal Malaysia yang teridentifikasi melakukan pembakaran. Pihaknya masih melakukan investigasi dan konfirmasi terhadap perusahaan tersebut. Delapan perusahaan tersebut yaitu PT LIH, PT BKS, PT TMP, PT ULD, PT AP, PT JJP, PT MGI, dan PT MAL.

Dan 14 perusahaan lainnya yang telah disebutkan teridentifikasi melakukan pembakaran, KLH masih melakukan penyelidikan. MenLH mengatakan jumlah perusahaan bisa bertambah sesuai penyelidikan di lapangan.

“Jika nantinya datanya sudah cukup lengkap, kasus ini tetap kita lanjutkan ke pengadilan. Karena itu dalam proses penyelidikan ini, kita tetap berkoordinasi dengan Polda Riau dan Kejaksaan Riau,” katanya.

Bila terbukti membakar hutan, perusahaan tersebut dapat dikenakan hukuman, yaitu Pasal 98 ayat (1) UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup     menyebutkan pelaku pembakaran lahan diancam hukuman minimal tiga tahun penjara, maksimal 10 tahun penjara dan denda minimal Rp3 miliar, maksimal Rp10 miliar.

Bila kebakaran itu menyebabkan jatuhnya korban maka pelaku pembakaran lahan diancam hukuman minimal empat tahun penjara, maksimal 12 tahun penjara dan denda minimal Rp4 miliar, maksimal Rp12 miliar.

Apabila kebakaran tersebut menyebabkan hilangnya nyawa, maka pelaku diancam hukuman minimal lima tahun penjara, maksimal 15 tahun penjara dan denda minimal Rp5 miliar, maksimal Rp15 miliar.

Sesuai pasal 116 UU Nomor 32 Tahun 2009, pidananya dijatuhkan kepada pemberi perintah dan pimpinan badan usaha, tanpa melihat apakah pembakaran lahan itu dilakukan secara perorangan atau bersama-sama. Hukuman ditambah dengan pemberatan sepertiga dibandingkan dengan pembakaran lahan yang dilakukan orang pribadi. (G03/G32)

MALANG (Greenersmagz) – Ratusan hutan di kawasan Gunung Arjuno (3339 mdpl), yang terletak di dua wilayah, Pasuruan dan Malang, Jawa Timur mengalami kebakaran hebat. Bahkan, hingga Selasa (25/09/2012) api belum bisa dijinakkan dan semakin meluas karena cuaca panas dan angin yang berhembus kencang.

Dari data yang dihimpun Kelompok Tani Tahura, ada 12 blok hutan yang terbakar di bawah pengelolaan Perhutani dan Taman Hutan Rakyat (Tahura) R Soerjo. Di antaranya Blok Sidomulyo, Watu Lawang, Persil Trenggiling, Ratawu, Torong Wedhus, Tong Roto, masuk wilayah Perhutani. Sedangkan Blok Semar Sepilar, Lincing, Rangsang, Gumandar berada di wilayah Tahura R Soejo.

Sekretaris Kelompok Tani Tahura (KTT), Prigen, Dardiri, mengatakan, lebih dari 200 petani dan petugas naik untuk memadamkan kebakaran yang terjadi sejak dua bulan terakhir. Menurutnya, tercata sudah 20 kali kebakaran sejak Agustus-September ini. “Kami seperti tidak berdaya memadamkan api dengan cara seadanya,” kata Dardiri, Selasa (25/09/2012).

Di bulan Agustus saja, kata Dardiri, terjadi Sembilan kali kebakaran. Sedangkan pada bulan ini sudah 11 kali api membakar Gunung Arjuno yang penuh cerita legenda ini. Namun, pihaknya masih belum mempunyai data resmi total areal hutan yang mengalami kebakaran. Namun diperkirakan mencapai 700 hektare lahan hutan di kawasan pegunungan Arjuna sudah habis terbakar. “Pada Senin kemarin saja sudah sekitar 250 hektare lahan terbakar,” katanya.

Kepala Seksi Malang – Pasuruan Tahura R Soerjo, Gatot Sundoro, mengatakan, kebakaran yang terjadi saat ini sudah merembet ke wilayah Malang. Dari pantauan terakhir, kata dia, kobaran api kini sudah berada di hutan wilayah Lawang, tepatnya di Blok Lincing atau pos II dan III.

Menurutnya, kobaran api bisa merembet ke atas maupun ke bawah, tergantung arah anginnya. Di Lawang, jarak terdekat dengan pemukiman warga sekitar delapan kilometer. Untuk itu, pihaknya saat ini mengantisipasi agar api tidak sampai ke pemukiman warga. Pihaknya bersama masyarakat kini sudah kehilangan akal untuk memadamkan api. Energi yang digunakan seperti terkuras habis selama dua bulan terakhir. “Pihak pemerintah daerah maupun swasta sepertinya kurang peduli,” katanya.

Gatot meyakini, penyebab kebakaran ini akibat ulah manusia. Sebab, dari pantauan petugas yang berusaha memadamkan api, ditemukan bekas perkemahan manusia, handphone bahkan jaring. “99,9% adalah ulah pemburu liar yang membakar hutan,” katanya.

Ia meyakini hal ini karena, para pemburu liar ini melakukan pembakaran agar hewan turun ke bawah sehingga mudah tertangkap. Hal ini diperkuat dengan temuan beberapa barang milik manusia yang turut terbakar. Bahkan, beberapa tulang belulang Kijang juga ditemukan, diduga hewan itu menjadi santapan para pemburu liar.  (G17)