Jakarta (Greeners) – Presiden Joko Widodo memberikan kesempatan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk mengelola tambang. Nahdlatul Ulama (NU) siap menjalankan tawaran tersebut. Namun, respons itu dianggap sebagai keputusan keliru karena bisa memperluas kerusakan lingkungan.

Salah satu Nahdliyin atau Anggota NU, Ahmad Rahma Wardhana mengatakan bahwa keputusan itu menjadi kabar yang mengecewakan karena tidak sesuai dengan prinsip NU.

“Di era transisi energi seperti sekarang, tentu saya tidak sepakat dengan keputusan ini karena bisnis tambang batu bara bukanlah opsi yang baik untuk dijalankan. Ada opsi yang lebih baik seperti mendorong transisi energi terbarukan, salah satunya PLTS. Padahal, ada opsi yang lebih bagus, tapi malah ke tambang. Ya, saya kecewa dengan ini,” ungkap Ahmad lewat sambungan teleponnya kepada Greeners, Senin (3/6).

BACA JUGA: Walhi Beberkan Indikasi Korupsi 12 Perusahaan Batu Bara di Sawahlunto

Menurut Ahmad, saat ini batu bara memang belum bisa dihindari sepenuhnya. Namun, bukan berarti NU ikut mendorong energi kotor tersebut. Semestinya, NU sebagai ormas keagamaan memiliki mindset bisnis yang lebih lestari dan tidak merusak alam.

“Karena banyak bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa batu bara adalah kontributor emisi gas rumah kaca, hal ini termasuk yang disepakati oleh Intergovernmental Panel on Climate Change. Nah, itulah kenapa kami kecewa dengan keputusan ini,” tambah Ahmad yang sekaligus sebagai Peneliti Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada.

Bertolak Belakang dengan Keputusan NU

Selain itu, NU juga memiliki fatwa dalam Keputusan Muktamar NU ke-29 tahun 1994. Fatwa tersebut menerangkan bahwa mencemarkan lingkungan, baik udara, air, dan tanah apabila menimbulkan dharar maka hukumnya haram dan termasuk perbuatan kriminal (jinayat).

Dalam fatwa itu juga tertulis, apabila ada kerusakan lingkungan, maka wajib diganti oleh pencemar dan memberikan hukuman yang menjerakan terhadap pencemar. Apalagi, saat ini NU juga memiliki Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU). Lembaga yang NU buat itu menandakan bahwa NU akan berkontribusi dalam memitigasi bencana dan perubahan iklim.

Pada konteks energi, Keputusan Muktamar NU ke-29 tersebut juga telah diperkuat oleh fatwa Lembaga Bahtsul Masail PBNU di tahun 2017. Fatwa tersebut telah terbit dalam buku “Fikih Energi Terbarukan – Pandangan dan Respons Islam atas PLTS”. Salah satu kesimpulan buku ini adalah agar semua pihak memprioritaskan energi terbarukan, bukan energi fosil.

Dengan demikian, Ahmad pun menegaskan bahwa para internal NU sangat perlu mengkaji ulang keputusan tersebut. Sebab, keputusan NU yang mendukung bisnis tambang ini bertolak belakang dengan prinsip-prinsip NU.

BACA JUGA: Greenpeace Rilis Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang di Kalimantan Timur

“Sebenarnya suatu prinsip bagi orang NU itu ibarat tangan kanan mendukung lingkungan, tetapi ternyata tangan kirinya itu mendukung tambang yang jelas bisa berkontribusi terhadap perubahan iklim dan merusak lingkungan,” tegas Ahmad. 

Padahal, bisnis pertambangan sangat erat kaitannya dengan perubahan iklim. Namun, sayangnya, isu tentang perubahan iklim masih sulit semua orang pahami. Sebagian besar dari mereka juga belum menyadari ada dampak yang sangat besar dari perubahan iklim ini.

“Pada 5-10 tahun ke depan, dampak kerusakan lingkungan bernama perubahan iklim semakin terasa. Sehingga, salah satu solusinya harus sedikit demi sedikit melepaskan diri ketergantungan batu bara, kami yang NU malah beda sendiri,” ujarnya.

Anggota NU, Ahmad Rahma Wardhana mengatakan keputusan NU untuk mengelola tambang menjadi kabar yang mengecewakan karena tidak sesuai dengan prinsip NU. Foto: Istimewa

NU Perlu Mengkaji Ulang Pengelolaan Tambang

Databooks melansir bahwa berdasarkan data Global Energy Monitor, tambang batu bara di Indonesia menghasilkan emisi metana sebanyak 58 juta ton CO2e20 per tahun. Hal ini membuat Indonesia menjadi negara penghasil metana terbesar ke-8 di dunia, meskipun produksi batu bara Indonesia adalah yang terbesar ke-3 di skala global.

Apabila dalam lima tahun ke depan NU sepakat untuk mengelola bisnis tambang, NU bisa kehilangan kemampuan besar dan kritisnya dalam mengawal agenda nasional dan dunia guna mengurangi berbagai dampak negatif ketergantungan pada batu bara.

“NU perlu mengkaji lebih serius sebelum memutuskan keterlibatannya dalam pertambangan batu bara. Masih ada waktu lima tahun untuk mengambil atau tidak mengambil kesempatan ini. Jadi, kita semua memiliki waktu untuk bersama-sama mendesak ormas keagamaan agar menolak konsesi tambang,” ujar Ahmad.

NU Siap Kelola Tambang

Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024. Regulasi tersebut merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

PP No.25 tahun 2024 telah Jokowi tetapkan pada 30 Mei 2024. Pemerintah menyisipkan pasal 83A yang mengatur tentang penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada ormas.

Bunyi pasal 83A ayat 1 menyatakan, “Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.”

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengatakan, pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan dari pemerintah merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, agar tujuan mulia dari kebijakan itu sungguh-sungguh tercapai.

“Nahdlatul Ulama telah siap dengan sumber-sumber daya manusia yang mumpuni, perangkat organisasi yang lengkap, dan jaringan bisnis yang cukup kuat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut,” ujar Gus Yahya.

Gus Yahya juga mengungkapkan, kebijakan konsesi tambang bagi ormas keagamaan merupakan langkah berani Presiden Joko Widodo untuk memperluas pemanfaatan sumber daya alam bagi kemaslahatan rakyat.

Menurut Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Melky Nahar, dalih bahwa tambang bisa mendorong kesejahteraan bagi ormas keagamaan juga omong kosong. JATAM mengingatkan, bahwa pertambangan itu padat modal dan padat teknologi. Ekonomi tambang pun sangat rapuh dan tidak berkelanjutan.

“Saat ini, jumlah izin tambang di Indonesia mencapai hampir delapan ribu izin, dengan luas konsesi mencapai lebih dari sepuluh juta hektar. Dalam operasionalnya, tambang tak hanya melenyapkan ruang pangan dan air, serta berdampak pada terganggunya kesehatan, tetapi juga telah memicu kematian,” ungkap Melky.

Di Kalimantan Timur, misalnya, telah menelan korban tewas 49 orang, mayoritas anak. Namun, kasus-kasus ini dibiarkan begitu saja tanpa penegakan hukum.

Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Melky Nahar, mengatakan dalih bahwa tambang bisa mendorong kesejahteraan bagi ormas keagamaan adalah omong kosong. Foto: Istimewa

Tanggapan Muhammadiyah

Sementara itu, Muhammadiyah pun ikut menanggapi terkait tawaran pengelolaan tambang untuk ormas.  Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa hal itu merupakan wewenang pemerintah.

“Kemungkinan ormas keagamaan mengelola tambang tidak otomatis karena harus memenuhi persyaratan,” jelas Mu’ti.

Mu’ti mengatakan, sampai saat ini tidak ada pembicaraan pemerintah dengan Muhammadiyah terkait dengan kemungkinan pengelolaan tambang.

“Kalau ada penawaran resmi pemerintah kepada Muhammadiyah akan dibahas dengan seksama,” jelas Mu’ti.

Mu’ti juga menekankan bahwa Muhammadiyah tidak akan tergesa-gesa dan mengukur kemampuan diri. Hal itu supaya pengelolaan tambang tidak menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan juga negara.

Di samping itu, Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pondok Labu, M. Din Syamsuddin menyampaikan bahwa pemberian tambang batu bara yang dilakukan di tengah protes global terhadap energi fosil menjadi penyebab perubahan iklim dan pemanasan global.

“Pemberian tambang ‘secara cuma-cuma’ kepada NU dan Muhammadiyah berpotensi membawa jebakan,” ujarnya.

Sebagai warga Muhammadiyah, Din mengusulkan kepada PP Muhammadiyah untuk menolak tawaran Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dan Presiden Joko Widodo itu. Menurutnya, pemberian izin usaha tambang itu lebih banyak mudharat daripada maslahatnya.

“Muhammadiyah harus menjadi penyelesai masalah bangsa (problem solver), bukan bagian dari masalah (a part of the problem),” ungkapnya.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Ministry of Environment and Forestry and Nahdlatul Ulama (NU), Indonesia’s biggest Islamic organization, will increase waste management in Indonesia through Training of Trainer of Waste Bank management. The program will be attended by 90 participants of NU’s Disaster Management and Climate Change organization in Java and DKI Jakarta.

Director general of waste management, toxic and hazardous waste, Rosa Vivien Ratnawati, said that 36 percent of national waste comes from households. Hence, it will need public participation to manage their waste, one of them is increase people awareness of reduce, reuse, and recycle, through Waste Bank.

“The training for NU members will hopefully change perspective of waste management. Previously, we just throw them away, but with this training, waste can be turned into economical and benefits people,” said Ratnawati, in Jakarta, on Wednesday (29/08/2018).

READ ALSO: KLHK to Set Up A Regulation on People’s Movement on Waste Management 

Based on Ministry of Environment and Forestry data, profile of national waste in 2016 is 65 million tons, with an estimated of 0.7 kilograms per day. The composition is dominated by 57 percent of organic waste, followed with 16 percent of plastic waste and 10 percent of paper waste, and 17 percent of others.

Furthermore, Ratnawati said that NU members can spread the knowledge of waste management.

For waste management, Indonesian government had issued the 2008 Law on Waste Management and the 2017 Presidential Regulation on Household Waste and Similar to Household Waste Management. In addition, the government had targeted to reduce 30 percent of waste volume and 70 percent of waste management by 2025.

Secretary general of NU, Suwadi Darmatias Pranoto, said that waste management should start from households and NU will also develop environment programs based on environmentally friendly households.

“We want to produce programs not just from social or religious sectors. We also want to strengthen environmental programs, so that it can have contribution to public,” said Pranoto.

Furthermore, he said that apart from reducing waste volume to landfills, people will get economical benefits for their daily lives. “The national revenue of waste bank can reach 300 to 400 million rupiah per month,” he said.

READ ALSO: Two Major Islamic Organizations Declare Reduce Plastic Bag Movement  

Based on the ministry data in 2017, there are 5,244 waste banks in 31 provinces and 218 districts and cities. The largest part of the waste is plastic with 40.79 percent, followed by paper and aluminum/steel/iron sheeting for 33.43 percent and 21.74 percent, respectively. The rest is metal, cans, and other waste.

Based on its volume, waste managed by waste bank is 1,389,522 tons per year or 1.7 percent out of national waste volume. Total revenue of waste bank is Rp1,484,669,825 (US$ 99,864) or Rp283,117 (US$19.04) per month. Nevertheless, it is still relatively small and can be improved.

Report by Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk memperluas penanganan dan pengelolaan sampah di masyarakat. Kerjasama ini diwujudkan melalui Training of Trainer (ToT) Manajemen Bank Sampah Berbasis Lingkungan yang diikuti 90 orang perwakilan dari Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdatul Ulama (LPBI NU) se-Jawa dan DKI Jakarta.

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun KLHK Rosa Vivien Ratnawati mengatakan, 36% sampah nasional bersumber dari kegiatan rumah tangga. Oleh karena itu diperlukan partisipasi masyarakat untuk mengelola sampahnya. Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah dengan membangun kesadaran masyarakat untuk menerapkan prinsip 3R (reduce, reuse dan recycle) melalui pembangunan Bank Sampah.

“Training kepada para kader NU ini diharapkan bisa mengubah paradigma pengelolaan sampah. Jika dulu hanya dibuang saja, dengan pembekalan training ini sampah bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu yang bersifat ekonomi dan bisa menguntungkan bagi masyarakat,” kata Vivien saat dijumpai di lokasi acara di Park Hotel Cawang, Jakarta Timur, Rabu (29/08/2018).

BACA JUGA: KLHK Siapkan Permen Gerakan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah 

Berdasarkan data KLHK, profil sampah nasional pada tahun 2016 sebesar 65 juta ton sampah dihasilkan dengan estimasi timbulan sampahnya 0,7kg/hari. Komposisi sampah nasional didominasi oleh sampah organik sebesar 57%, sampah plastik sebesar 16%, dan sampah kertas 10%, sisanya 17% adalah sampah lainnya.

Atas kerjasama ini Vivien mengharapkan kader NU dapat menyebarkan pengetahuan pengelolaan sampah yang benar kepada masyarakat sekitarnya. Dalam hal pengelolaan sampah, pemerintah telah menetapkan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pemerintah juga memiliki target pengurangan sampah hingga 30% dan penanganan sampah 70% pada tahun 2025.

Sekretaris Jenderal PBNU, Suwadi Darmatias Pranoto mengatakan penguatan sistem pengelolaan sampah memang harus dari rumah tangga dan NU juga ingin mengembangkan program-program lingkungan berbasis rumah tangga yang ramah lingkungan.

“Kita ingin menghasilkan program yang tidak hanya dari sektor sosial atau keagamaan saja. Kami juga ingin membuat penguatan program dari sektor lingkungan supaya program yang kita buat nantinya bisa dilihat dan dirasakan oleh masyarakat secara nyata,” ujar Suwadi.

Suwadi pun menyatakan dukungannya atas upaya pengurangan sampah seperti bank sampah. Selain bisa mengurangi sampah ke tempat pemrosesan akhir, ada nilai ekonomi yang didapat masyarakat yang bisa membantu biaya kehidupan sehari-hari.

“Omset nasional yang didapatkan dari bank sampah ini per bulan bisa mencapai 300-400 juta rupiah,” kata Suwadi.

BACA JUGA: NU dan Muhammadiyah Mendeklarasikan Pengurangan Sampah Kantong Plastik 

Menurut data KLHK tahun 2017, jumlah bank sampah sudah mencapai 5.244 bank sampah yang tersebar di 31 provinsi dan 218 kabupaten/kota. Sampah terbanyak yakni plastik sebesar 40,79%, sampah terbesar kedua di bank sampah yaitu sampah kertas sebesar 33,43%, alumunium/besi/seng sebesar 21,74%, dan selebihnya adalah sampah logam, kaleng dan sampah lainnya.

Dari volumenya, sampah yang ditangani di bank sampah sebesar 1.389.522 ton/tahun atau 1,7% dari timbulan sampah nasional. Secara nasional, total pemasukan dari bank sampah dalam sebulan sebesar Rp 1.484.669.825 atau rata-rata Rp 283,117/bulan. Jumlah ini relatif masih kecil namun optimis untuk terus ditingkatkan.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mendeklarasikan komitmen pengurangan sampah kantong plastik pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia di gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Deklarasi ini diharapkan menjadi pemicu umat serta anggota dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Muhammadiyah bisa mengimplementasikan pengurangan sampah kantong plastik ini.

“Inisiatif NU dan Muhammadiyah untuk mencanangkan gerakan penggunaan kantong belanja guna ulang diharapkan menjadi pemicu berkembangnya gerakan masyarakat untuk mengurangi sampah kantong plastik,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun (PSLB3) Rosa Vivien Ratnawati di Manggala Wanabakti, Jakarta, Selasa (05/06/2018).

Vivien mengatakan, masalah sampah terkait dengan perubahan pola pikir maka dari itu KLHK mengajak NU dan Muhammadiyah untuk menyebarluaskan gerakan ini melalui khotbah atau ceramah keagamaan. “Menurut saya masalah sampah ini bagaimana untuk mengubah mindset umatnya, dalam hal ini yang paling ampuh dan patut berbicara ialah melalui NU dan Muhammadiyah ini,” katanya.

Menurut Vivien, anggota wanita Muhammadiyah yang tergabung dalam Aisyiyah saja beranggotakan 93.236 orang, selain itu ada 34 Pimpinan Wilayah Aisyiyah, 446 Pimpinan Daerah Aisyiyah, 2.621 Pimpinan Cabang Aisyiah dan 7.154 Pimpinan Ranting Aisyiah.

“Kita mendorong supaya umat ini bisa membawa tas sendiri kalau belanja ke pasar, tidak memakai tas kresek. Dari jumlah umat yang dimiliki NU dan Muhammadiyah diharapkan memiliki gaung yang luar biasa,” kata Vivien.

BACA JUGA: Eco Iftar, MUI dan Greenpace Ajak Masjid Kurangi Sampah Plastik

Terkait gerakan pengurangan sampah, Fitria Ariyani selaku Direktur Bank Sampah Nusantara Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) NU mengatakan bahwa NU memiliki program Ngaji Sampah yang dilakukan setiap satu bulan sekali. Kegiatan ini membahas satu materi yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

“Ngaji Sampah ini dilakukan di pusat NU dan disiarkan secara langsung (live streaming) ke NU yang ada di daerah. Kita mengenalkan kepada masyarakat NU di seluruh Indonesia bahayanya sampah lalu cara mengelola sampah. Seperti bulan lalu kami memilih tema tentang bank sampah, di situ kami menjelaskan kepada lembaga kajian NU apa itu bank sampah dan aktivitas apa saja yang dilakukan bank sampah. Rencananya setelah Lebaran kami akan mengambil tema tentang sampah plastik,” ujar Fitria.

Fitria mengatakan deklarasi ini merupakan suatu pembuktian NU di bidang lingkungan yang memiliki anggota sekitar 90 juta orang di seluruh Indonesia dan memastikan bahwa semua lembaga di bawah NU ikut mensosialisasikan pengurangan kantong plastik sampai ke tingkat bawah.

BACA JUGA: Hari Lingkungan Hidup Sedunia, KLHK Soroti Pengendalian Sampah Plastik

Hal senada juga dinyatakan oleh Koordinator Lingkungan Pimpinan Pusat Aisyiyah, Hening Parlan. Menurut Hening, pengurangan sampah kantong plastik menjadi satu program penting yang dilekatkan dengan program kembali ke alam dan akan di teruskan dengan berbagai kegiatan untuk menjadi budaya Islami.

“Nanti akan dilaksanakan gerakan Green Idul Fitri bulan Juli nanti dengan memberikan surat edaran kepada pimpinan wilayah dan daerah Aisyiyah. Green Idul Fitri ini di rancang dengan basis keluarga, dimana setiap keluarga akan melakukan gerakan pengurangan sampah plastik, tidak menggunakan sedotan plastik, membawa botol serta tempat makan non plastik, dan banyak lagi,” kata Hening.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Pada tanggal 3 Agustus 2015 lalu, musyawarah kaum muda Nahdlatul Ulama (NU) 2015 membahas agenda-agenda kerakyatan yang salah satunya adalah agenda pendampingan masyarakat, khususnya terhadap konflik sumberdaya alam dan lingkungan serta rekonsiliasi dan resolusi konflik sosial.

Peserta musyawarah yang hadir dari seluruh penjuru nusantara tersebut membahas persoalan konflik sumberdaya alam seperti kasus “urut sewu” di Kebumen, konflik masyarakat di Gunung Lemongan di Lumajang, kasus pertambangan di Kalimantan, konflik perkebunan di Kabupaten Batang, kasus semen di Kabupaten Rembang, dan kasus sosial lainya dibahas secara serius dalam musyawarah tersebut.

Muhnur Satyahaprabu, penasihat hukum dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) yang seringkali membantu atau mendampingi warga yang mengalami konflik sumberdaya alam turut hadir dalam pertemuan tersebut. Di sana, ia menyampaikan bahwa konflik sumberdaya alam selalu berkaitan dengan penguasaan aset lahan.

Menurut Muhnur, saat ini penguasaan aset lahan dikuasai oleh segelintir elit. Selain itu, penetrasi modal akan lahan sangat cepat dan kuat karena dibantu oleh kekuasaan negara. Jika tidak ada pengaturan yang kuat atas penguasaan lahan, maka konflik sumberdaya alam mustahil akan berkurang.

“Masalah yang paling jelas adalah regulasi politik dan kekuasaan. Sampai saat ini partai politik masih menggantungkan sumber pendanaanya pada hasil kekayaan sumberdaya alam. Bisa dilihat bahwa saat ini yang berkuasa baik di pemerintah pusat maupun daerah hampir pasti menggunakan kekuasaannya untuk menjual sumberdaya alam dengan izin-izin,” jelas Muhnur melalui keterangan tertulis yang diterima oleh Greeners, Jakarta, Rabu (05/07).

Sementara itu, Fatkhul Khoir dari Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Surabaya yang terlibat dalam komisi rekonsiliasi dan konflik sosial juga meminta kepada NU untuk terlibat dan mendesak negara agar segera menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu, khususnya yang bersumber pada konflik agraria maupun sumberdaya alam.

“Saat ini kendala terbesar adalah kemauan politik, terutama pada level kebijakan Presiden,” tambahnya.

Roy Murtadho dari Front Nahdliyin untuk keadilan sumberdaya alam pun menyampaikan bahwa agenda NU kedepan adalah jihad melawan fundamentalisme agama dan fundamentalisme pasar. NU, katanya, harus turun dari langit dan kembali sebagai pelayan umat. “Tanpa pelayanan basis maka NU akan ditinggalkan umatnya,” katanya dalam musyawarah tersebut.

“Saat ini warga Nahdliyin banyak yang sedang berjuang mempertahankan hak-haknya. Kantong-kantong warga NU sedang mengalami banyak konflik sosial, maka NU harus hadir dan membela kepentingan umatnya,” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih