Sungai Ciliwung perlu pengelolaan yang sesuai bentang alam agar tidak menimbulkan masalah. Setiap hujan deras melanda, banjir besar kerap terjadi di sepanjang aliran Ciliwung. Di sisi lain, pemerintah kurang melibatkan masyarakat –dalam hal ini  komunitas lingkungan– dalam mengelola Ciliwung.

Jakarta (Greeners) – Koordinator Ciliwung Institute, Sudirman Asun, mengatakan salah satu masalah sungai Ciliwung adalah masalah struktural. Menurutnya, masalah struktural berkaitan dengan pengelola resmi sungai Ciliwung yang berada di bawah komando pemerintah pusat.

Asun meminta komunitas masyarakat lebih bisa terlibat dalam pengelolaan sungai Ciliwung sebagai salah satu pemangku kebijakan. Hal ini melihat luas wilayah sungai serta beragam potensi di dalamnya.

“Dengan luas Ciliwung dan beragam potensinya harus ada desentralisasi atau masyarakat dilibatkan dalam pengambilan kebijakan. Saat ini, komunitas dimanfaatkan untuk seremoni saja. Tapi, ketika dalam pengambilan kebijakan, komunitas itu pesannya tidak terakomodir,” ujar Asun dalam diskusi Sungai di Tengah Guyuran Beton, Minggu, (17/1/2021).

Pengelolaan Ciliwung Terkendala Tupoksi

Asun menyebut Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) maupun anggaran terbesar pengelolaan sungai Ciliwung berada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Menurutnya, hal ini cenderung membatasi ruang pengelolaan Ciliwung. Sebagai contoh masalah banjir, PUPR menawarkan solusi berupa normalisasi sungai dengan membangun tanggul tinggi dari beton.

Contoh lain, lanjut Asun, adalah pengelolaan sampah di sungai Ciliwung. Dia menyebut, Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane, hanya mengelola sampah yang berada di air sungai saja. Tapi, untuk sungai yang berada di daratan sungai menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

“Jadi saling lempar masalah. Bisa dibayangkan dengan sumber daya mereka harus bertanggung jawab mengurusi sungai yang beratus kilometer,” jelasnya.

Asun, mengatakan salah satu solusi palsu pemerintah pusat mengelola Ciliwung adalah normalisasi sungai dengan membangun tembok beton atau betonisasi. Foto: Shutterstock.

Baca juga: Pengaruh Polar Vortex Split Pada Kondisi Cuaca Indonesia

Ciliwung Institute Tolak Betonisasi yang Tidak Sesuai dengan Kondisi Bentang Alam 

Lebih jauh, Asun, mengatakan salah satu solusi palsu pemerintah pusat mengelola Ciliwung adalah normalisasi sungai dengan membangun tembok beton atau betonisasi. Menurutnya, hal tersebut bertujuan untuk mengalirkan air sungai secepatnya ke laut. Sayang, pada praktiknya malah kontradiktif mengingat pembangunannya kerap tidak sesuai dengan kondisi bentang alam Sungai Ciliwung.

Hal tersebutlah yang membuat Ciliwung Institut menolak kebijakan tersebut. Adapun Ciliwung Instute lebih mendukung konsep naturalisasi dengan menggunakan pendekatan alami serta memaksimalkan kearifan lokal masyarakat sekitar.

“Pemerintah membangun beton di sempadan sehingga mempersempit sungai. Itu bertolak belakang dengan plan. Kami bukan menolak betonisasi. Tapi, penerapan aplikasi tidak sesuai pada tempatnya. Hal-hal tertentu beton dibutuhkan untuk infrastruktur penguatan tebing sungai,” ucapnya.

Sungai Ciliwung Sumber Kehidupan, Bukan Sekadar Drainase

Asun menekankan, alih-alih sebagai irigasi atau drainase, Ciliwung adalah sumber kehidupan masyarakat. Menurutnya, jika masyarakat menyadari Ciliwung sebagai sumber kehidupan, maka masyarakat tidak akan takut pada sungai, sehingga bisa lebih terlibat menjaga kelestariannya.

Asun menambahkan betonisasi yang tidak sesuai malah mengancam kehidupan di sekitar sungai. Tidak hanya merusak kondisi bentang alam, tapi juga menggusur pemukiman warga dan membuat masyarakat berjarak dengan mengubah pola hidup masyarakat yang harusnya bergantung dari air sungai.

“Kami menyayangkan ada disinformasi selama ini bahwa kampung-kampung pinggir sungai dituduh sebagai penyebab banjir. Sebenarnya, kami di hilir ini adalah korban. Kita bisa membayangkan bahwa kondisi bentang alam di hulu rusak, kemudian masyarakat lagi-lagi yang disalahkan pemerintah,” pungkasnya.

Penulis: Muhammad Ma’rup

Editor: Ixora Devi

Jakarta (Greeners) – Dalam penanganan pencemaran sungai, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya sudah menetapkan Surat Keputusan Daya Tampung Beban Pencemaran (SK DTBP) untuk tujuh sungai, yaitu Sungai Ciliwung, Cisadane, Citarum, Bengawan Solo, Brantas, Kapuas, dan Siak. Tujuan pembuatan SK tersebut adalah untuk menghitung tingkat beban pencemaran sungai yang terjadi sehingga dapat merancang proyeksi penurunan beban pencemaran kedepannya.

Menteri Siti menyebutkan SK DTBP ini pada rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI. Dari keterangan resmi yang diterima Greeners, raker tersebut menyoroti masalah pencemaran sungai yang terjadi pada Sungai Citarum, Cisadane dan Ciujung. Khusus Sungai Citarum yang membentang dari Kabupaten Bandung hingga Kabupaten Bekasi, sungai ini sudah mendapatkan perhatian internasional akibat kondisinya yang sangat tercemar.

Siti mengatakan untuk masalah Sungai Citarum Presiden Jokowi sudah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum untuk mempercepat pemulihan Sungai Citarum dari pencemaran yang terjadi.

“Data menunjukkan kondisi air sungai Citarum 54% tercemar berat, 23% tercemar sedang, 20% tercemar ringan dan hanya 3% yang memenuhi baku mutu,” ungkap Siti dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Kamis (22/11/2018).

BACA JUGA: Emil Salim: Sungai Jakarta Perlu Pola Penanganan seperti Citarum 

Siti mengatakan bahwa pencemaran di Sungai Citarum berdasarkan beban pencemaran eksisting sudah melampaui DTBP. “Contoh beban pencemaran Citarum di Sub DAS Cikapundung sudah mencapai 77.341,19 kg/hari, sementara daya tampungnya hanya 19.335,30 kg/hari, ini berarti sudah empat kali lipatnya. Ini harus segera diturunkan bebannya. Secara keseluruhan, dari hulu ke hilir, penurunan beban pencemaran Sungai Citarum harus mencapai 303.552,30 kg/hari,” kata Siti.

Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sumber pencemaran terbesar Sungai Citarum berasal dari pencemaran domestik berupa air limbah rumah tangga dan sampah, kemudian dari peternakan, industri serta perikanan.

Siti menyatakan bahwa KLHK telah memiliki program untuk mendorong percepatan pengendalian pencemaran Sungai Citarum, seperti program penurunan beban pencemar industri; stasiun pemantauan kualitas air secara otomatis, kontinyu dan online; penanganan sampah terpadu serta dukungan penegakan hukum.

BACA JUGA: KLHK Berikan Bantuan Dana 12 Miliar untuk Pengelolaan Sampah Sungai Citarum 

Mengenai pencemaran di Sungai Cisadane yang membentang dari Kabupaten Bogor hingga Kabupaten Tangerang, berdasarkan data awal diketahui bahwa kondisi kualitas air Sungai Cisadane aktual berada pada kelas IV yang merupakan kelas terendah kualitas air sungai.

“Pada periode tahun 2015-2019 ditargetkan mutu air akan mencapai kelas III dan pada periode 2020-2024 akan mencapai kelas II sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah no 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengedalian Pencemaran Air,” ujar Siti.

Siti mengatakan hampir sama dengan Sungai Citarum, pencemaran pada Sungai Cisadane juga didominasi oleh pencemar domestik yang angkanya mencapai 83,99%, disusul pencemar industri (8,39%), pencemar peternakan (3,94%), pencemar pertanian (2,46%), pencemar prasarana dan jasa (0,71%) dan pencemar perikanan (0,51%).

Terkait pencemaran di Sungai Ciujung, yaitu sungai yang membentang sepanjang 142 km dari Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang hingga Kabupaten Serang, KLHK menemukan data awal tahun 2017 jika kondisi Sungai Cisadane masuk kategori tercemar berat.

Siti mengatakan, KLHK bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) akan terus melakukan pemantauan DTBP air di Sungai Ciujung dan melakukan pembinaan industri di sepanjang aliran, baik skala besar dengan pendekatan PROPER maupun industri skala kecil dengan sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan limbah skala kecil.

“Namun upaya penanganan pencemaran sungai ini bukan semata menjadi tanggung jawab KLHK, melainkan juga melibatkan lintas sektor dan melibatkan kerjasama pusat dan daerah, seperti Pemda Jawa Barat, Kementerian PUPR, TNI, Polri dan Kejaksaan,” kata Siti.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Tokoh lingkungan hidup Emil Salim menyoroti keadaan sungai-sungai yang ada di Jakarta karena banyaknya sampah yang berakhir di laut. Emil mengatakan bahwa harus ada sistem penanganan sampah di 17 sungai di Jakarta seperti program Sungai Citarum Bersih. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengaku sudah melakukan yang terbaik untuk membersihkan waduk, sungai, dan kali yang ada di Jakarta.

Mantan Menteri Lingkungan Hidup era pemerintahan Presiden Soeharto ini mengatakan, dari hasil pengamatan udara menggunakan helikopter nampak masih banyak sampah fisik, limbah cair, dan sampah golongan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang berserakan di sungai-sungai lalu mengalir ke teluk Jakarta. Menurutnya, sungai-sungai di Jakarta perlu penanganan seperti yang diterapkan di Sungai Citarum.

“Saya punya mimpi kalau pola penanganan sampah di Citarum bisa diterapkan juga di 17 sungai yang ada di Jakarta karena ada sungai Cisadane, Ciliwung, banjir kanal barat, banjir kanal timur, kali Sunter yang semuanya itu mengalir ke teluk Jakarta. Jadi, andaikata pola pembersihan sungai Citarum bisa diterapkan di 17 sungai yang mengalir ke teluk Jakarta, maka sungai-sungai bisa kembali sehat dan masyarakat juga terjamin untuk sumber air,” ujar Emil kepada Greeners, Rabu (12/09/2018).

BACA JUGA: Pembersihan Sungai Citarum Kini Fokus pada Warna Air 

Menurut Emil saat ini sungai menjadi prioritas terpenting yang harus diperhatikan pihak pemerintah karena sungai adalah sumber kehidupan bagi manusia. Jika air sungai tercemar dan kotor, warga akan kesulitan mendapatkan air bersih.

“Dalam penanganan sampah jangan kita ‘tembak’ ke seluruh penjuru Republik Indonesia, tapi utamakan yang menjadi prioritas. Air itu sangat penting dan air di Jakarta semakin langka karena penduduknya semakin padat hingga akhirnya (warga) mengebor air dari tanah. Akibatnya banyak tanah-tanah yang ada di Jakarta sudah amblas,” kata Emil.

Diketahui bahwa salah satu penyebab menurunnya permukaan tanah di Jakarta karena banyak warga yang menyedot air tanah, sehingga membuat tanah di Jakarta mudah amblas. Penurunan permukaan tanah juga membuat risiko banjir rob meningkat karena naiknya permukaan laut.

“Permukaan air laut naik karena adanya perubahan iklim. Jika air laut naik dan tanah utara Jawa turun, diprediksi saat tahun 2030 hingga 2050 seluruh Jawa akan mengalami banjir rob. Lagi-lagi penyelamatan sungai menjadi penting di kasus seperti ini,” kata Emil.

BACA JUGA: KLHK Berikan Bantuan Dana 12 Miliar untuk Pengelolaan Sampah Sungai Citarum 

Terkait hal ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Isnawa Adji menyatakan bahwa DLH sudah melakukan upaya pembersihan di sungai-sungai di Jakarta secara maksimal. Ia bahkan menyatakan akan memberhentikan petugas kebersihan yang bertanggung jawab akan kebersihan sungai jika sungai di Jakarta masih kotor.

“Jadi sekarang boleh saya bilang kalau kali, sungai, waduk Jakarta sampai Kepulauan Seribu lebih bersih dibandingkan Jakarta 10 tahun yang lalu. Saat ini ada 4.500 petugas kebersihan yang saya tempatkan di waduk, kali, dan sungai di Jakarta. Bahasa sederhana saya kepada petugas kebersihan yang bertugas adalah ‘saya tidak mau waduk, kali, dan sungai di Jakarta kotor. Kalau kotor dan menjadi viral, kalian akan saya bersihkan semua’,” kata Isnawa.

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rosa Vivien Ratnawati mengatakan bahwa pernyataan Emil Salim terkait sampah yang ada di sungai berujung pada sampah di laut. KLHK sendiri berulang kali menyampaikan bahwa kebanyakan sampah di laut berasal dari sampah yang ada di darat.

“Sebanyak 80% sampah di darat bocor ke sungai dan kali yang mengakibatkan sampah terbawa ke lautan. Jadi upaya dari kami ialah mengendalikan sampah yang ada di kota-kota. Maka dari itu, KLHK sudah bekerjasama dengan para walikota dan bupati untuk membangun fasilitas Pusat Daur Ulang (PDU), Bank Sampah Induk (BSI), Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS), tempat sampah terpilah, dan motor sampah,” kata Vivien.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Kementerian Koordinator Kemaritiman melalui Deputi IV Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim Safri Burhanuddin menyatakan bahwa sampah domestik di Sungai Citarum sudah 90-95 persen terangkat. Dengan demikian saat ini pembersihan berfokus kepada air sungai Citarum yang hitam dengan cara mengecor saluran pembuangan air limbah industri.

“Di Sungai Citarum 90 sampai 95 persen sampah domestik sudah diangkat, botol-botol plastik, kemasan makanan sudah tidak ada. (Sampah) paling ada setelah hujan datang, itu juga dari sisa-sisa sampah yang ada di darat,” kata Safri kepada Greeners, Jakarta, Kamis (06/09/2018).

Safri mengatakan fokus saat ini pada air sungai Citarum yang masih hitam akibat pembuangan air limbah yang ada di sekitar Sungai Citarum. Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Pandjaitan sebelumnya pernah mengatakan akan menindak tegas para pengusaha dan industri yang mengotori Sungai Citarum. Namun hal ini diakui Safri sangat sulit karena tidak ada industri yang mau mengaku dan mau bertanggung jawab atas pencemaran limbah yang ada di Sungai Citarum.

“Kita lakukan pengecoran terhadap 100 pipa pembuangan pabrik. Hal itu kami lakukan karena tidak ada yang mau mengaku, tapi begitu dicor ketahuan siapa yang punya. Kadang memang tidak semuanya harus memakai hukum tapi tindakan tegas harus maju duluan,” ujarnya sambil tertawa.

BACA JUGA: Menko Luhut Siap Menindak Perusahaan Pencemar Sungai Citarum 

Setelah dilakukan penutupan pipa pembuangan air limbah dengan pengecoran tersebut, ada 70 perusahaan yang mengaku dan melakukan perbaikan air limbahnya agar menjadi jernih. Ke tujuh puluh perusahaan tersebut tidak mendapat sanksi hukum melainkan sebatas penyadaran dan pembinaan.

“Dari 100 yang dicor pipa pembuangan air limbahnya, sudah dibuka 70 pipa industri. Dibuka karena mereka melapor dan mulai memperbaiki limbahnya menjadi jernih serta ada komitmen dari mereka, seperti membangun sistem instalasi air limbahnya dan keluarnya bersih,” jelas Safri.

Safri mengatakan masih tersisa 30 pipa yang masih dalam tahap proses pencarian sumber industrinya. Untuk menampung air limbah industri ke depannya akan dilakukan pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal untuk untuk setiap industri yang biayanya akan ditanggung sendiri oleh industri tersebut.

BACA JUGA: KLHK Berikan Bantuan Dana 12 Miliar untuk Pengelolaan Sampah Sungai Citarum 

Dalam siaran pers Kemenko Maritim, Menteri Luhut meminta para pengusaha industri untuk membuat IPAL komunal. Gubernur Jawa Barat juga sedang mempertimbangkan untuk melakukan relokasi beberapa industri di wilayahnya ke daerah-daerah yang lebih aman pembuangan limbahnya.

“Saya sudah bertemu dengan para pengusaha, kita harus memenuhi aturan. Dampaknya sudah diperlihatkan tadi oleh Pak Gubernur 340 ribu ton kotoran limbah industri masuk ke Citarum. Itu baru limbah (industri) saja. Ada 30 juta lebih penduduk yang tinggal di bantaran Citarum, mau kemana kita? Keturunannya bisa kena kuntet (kerdil, Red.). Saya baru terima laporan hasil penelitian IPB, semua ikan di sana sudah tidak layak makan,” ujar Luhut.

Asisten Deputi IV Bidang Pendidikan dan Pelatihan Maritim TB Haeru Rahayu mengatakan bahwa sistem IPAL komunal ini dibagi menjadi level atas industri dan level bawah industri. Industri level atas bisa membangun satu IPAL komunal sendiri, sedangkan industri level bawah akan punya satu IPAL komunal untuk lima industri.

“Sejujurnya saat ini hanya ada satu IPAL komunal, itu pun juga tidak berfungsi dengan baik. Jadi dari ribuan industri seharusnya ada kurang lebih lima ratusan IPAL komunal, harus banyak berjuangnya kita ini,” kata Haeru.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Sejak terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum, pemerintah mempercepat perbaikan ekosistem dan penindakan hukum. Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan siap menindak tegas para pelaku usaha yang mencemari Sungai Citarum.

“Pencemaran di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum sudah tidak bisa main-main lagi. Saya sudah berbicara kepada Ibu Siti (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) karena kita harus betul-betul melakukan kerjasama yang bersinergi dan ketat untuk menindak tegas pelaku usaha yang mencemari Sungai Citarum, karena taruhannya adalah generasi muda yang akan datang,” tegas Luhut kepada wartawan di Kantor Kemenko Bidang Kemaritiman, Jumat (11/05/2018) sore.

Dari laporan tim Satgas Citarum diketahui bahwa kondisi hulu hingga hilir Sungai Citarum telah tercemar logam berat dan bakteri berbahaya. Padahal ada 27 juta masyarakat yang hidup di bantaran Sungai Citarum.

“Jika sudah seperti itu bisa dipastikan masyarakat akan terkena imbas penyakit. Terbukti bahwa anggaran BPJS dari pusat yang tersedot untuk biaya pengobatan masyarakat di sepanjang sungai Citarum telah mencapai RP 1,2 triliun,” ujar Luhut.

BACA JUGA: KLHK Berikan Bantuan Dana 12 Miliar untuk Pengelolaan Sampah Sungai Citarum

Mantan Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Doni Monardo yang hadir mendampingi Luhut mengatakan bahwa pada November tahun 2017, Kesdam III Siliwangi telah melakukan penelitian atas permintaan Menko Maritim untuk meneliti seluruh mata air. Hasilnya, mulai dari Situ Cisanti sampai Muara Gembong, seluruh sungai termasuk Situ Cisanti sudah tercemar oleh berbagai macam logam berat hingga bakteri.

“Dari hasil penelitian tersebut yang paling membahayakan adalah bakteri Pseudomonas Aerogonosa. Hasil diskusi pun menyatakan bakteri tersebut disebabkan oleh limbah medis yang dibuang. Kami menemukan limbah medis di lapangan, yang ada tulisan kantong darah HIV AIDS, potongan tubuh manusia, dan alat operasi. Temuan tersebut bukan hanya di Citarum, tapi di sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane,” beber perwira TNI yang kini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sesjen) Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) ini.

Doni menambahkan, menurut data dari aktivis lingkungan, kerusakan ekosistem dari Barat hingga Timur diakibatkan dari pengelolaan tambang emas yang menggunakan merkuri dan sianida.

Atas fakta dilapangan tersebut, Luhut menegaskan bahwa pemerintah akan menindak perusahaan yang masih membuang limbahnya ke sungai. “Tadi saya sudah telpon Jaksa Agung, bahwa kami akan menangani (permasalahan ini) dengan serius, dan Pak Prasetyo (Jaksa Agung) mengatakan kita akan membuat tindakan yang tegas karena kalau dibiarkan terus korbannya makin banyak,” katanya.

BACA JUGA: Sampah Sedotan Plastik Peringkat ke-5 Penyumbang Sampah Plastik di Dunia

Untuk memperbaiki kondisi lingkungan, Luhut menyatakan pemerintah telah meminta perusahaan untuk membangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

“Kita memberikan waktu mereka 3 bulan, tapi dari sekarang tetap kami periksa. Kalau masih ada yang buang (limbah) kita akan tindak. Saya sarankan perusahaan membuat IPAL komunal dan IPAL sendiri. Mereka bisa membebankan pembuatannya pada cost produksi jadi tidak mesti buang ke sungai. Karena kita tahu bahayanya, jadi kita tidak akan main-main dengan itu,” katanya tegas.

Selain itu Luhut juga menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan perbaikan dengan melibatkan semua unsur terkait termasuk TNI dan Polri untuk turut ambil bagian melakukan pembersihan dan sosialisasi kepada warga di sepanjang Sungai Citarum.

“Semua kami lakukan secara terintegrasi. Tidak ada kementerian yang tidak terlibat. Ada 18 kementerian yang terlibat sesuai bidangnya masing-masing. Jadi diharapkan masalah Sungai Citarum ini bisa terlihat titik terangnya dalam waktu dekat,” katanya.

Luhut menambahkan bahwa tahun ini Polda Jawa Barat sedang menangani 75 kasus terkait pencemaran lingkungan. Dari jumlah tersebut, satu kasus statusnya sudah dinyatakan P21.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Beracun Berbahaya memberikan bantuan dana sebesar Rp12 Miliar untuk pengelolaan sampah sungai Citarum. Selain itu, KLHK juga memfokuskan pengelolaan sampah di hulu hingga hilir dan berakhir pada pusat daur ulang Bank Induk Sampah.

“KLHK tahun 2018 ini memberikan bantuan dana sebesar 12 miliar untuk sungai Citarum dalam hal melakukan pengelolaan sampah. Diketahui kalau di Citarum banyak sekali sampah, untuk mengurangi sampah tersebut yang dilakukan pertama ialah pengangkatan sampah yang bekerjasama dengan Kementerian PUPR, setelah itu ditangani di hulu hingga hilir. Kami juga akan membangun Bank Induk Sampah,” ujar Rossa Vivien Ratnawati, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Beracun Berbahaya KLHK saat ditemui di Manggala, Jakarta, Senin (02/04/2018).

BACA JUGA: Penerapan Circular Economy dalam Pengelolaan Sampah Belum Maksimal

Vivien mengatakan bahwa bantuan pengelolaan sampah dan limbah B3 akan dilakukan di 6 Kabupaten dan Kota dan akan dibantu oleh Pemda untuk menangani dari hulu. Implementasinya antara lain membantu pusat daur ulang bank sampah dan membantu koneksi antara bank sampah dengan perusahaan daur ulang.

“Selama ini bank sampah ada yang tidak berjalan optimal karena setelah dilakukan kajian, saat melakukan pemilahan dan dibawa ke bank sampah, tidak ada perusahaan bank sampah yang menyerap atau mengambil. Itulah yang menjadi masalah,” ujar Vivien.

BACA JUGA: Sampah di Empat Sungai Pasuruan Didominasi Popok Bayi

Mengenai pengelolaan sampah, Vivien menyatakan bahwa pengelolaan sampah harus bergerak ke hulu, bukan lagi di hilir. Penanganannya adalah membangun enam bank sampah induk yang berada di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), membangun pusat daur ulang (recycle center) dengan kapasitas 5 ton per hari, memberikan pendampingan edukasi kepada masyarakat dan intervensi sarana dan prasarana.

“Untuk pusat daur ulang Citarum akan kami buat kapasitasnya 5 ton per hari di 4 lokasi. Selain itu, di pusat daur ulang ini akan ada pusat edukasi sekaligus kita dorong pembangunan urban farming dari hasil-hasil sampah. Untuk intervensi dari sarana dan prasarana akan dibantu oleh beberapa kementerian yang lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,” kata Direktur Pengelolaan Sampah KLHK Novrizal Tahar.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah daerah saat ini tidak lepas dari rusaknya Daerah Aliran Sungai (DAS). Oleh sebab itu, ketaatan terhadap Rencana Pengelolaan DAS Terpadu yang dirancang melalui multipihak seharusnya mampu menjadi solusi mengatasi permasalahan rusaknya DAS.

Direktur Jendral (Dirjen) Pengelolaaan DAS dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Hilman Nugroho mengungkapkan, saat ini sebanyak 2.087 dari 17.000 DAS seluruh Indonesia dalam kondisi rusak. Jika dilihat dari tutupan lahannya, terdapat sekitar 24,3 juta hektare lahan yang berada dalam status kritis.

Apalagi, katanya, berbicara wilayah DAS bukan hanya bicara tentang wilayah yang berada di kanan dan kiri sungai, melainkan keseluruhan wilayah yang menampung, menyimpan dan menyalurkan air hujan sebelum dikeluarkan melalui sungai, danau atau laut.

“Ini berarti seluruh wilayah daratan terbagi habis dalam beberapa DAS. Makanya persoalan ini tentu harus kita selesaikan bersama,” kata Hilman usai acara Apresiasi Yayasan Kehati Pelestarian Mangrove di Jakarta, Kamis (11/02).

Permasalahan yang terjadi pada DAS bukan hanya lintas pengelola, tetapi juga lintas sektor dan lintas wilayah administrasi. Pada suatu DAS juga terdapat banyak pemangku kepentingan dengan tujuan masing-masing. Menurut Hilman, diperlukan rencana pengelolaan yang terpadu agar masing-masing stakeholder bisa menyamakan tujuan dalam pemanfaatan dan pengelolan DAS.

Hilman menyatakan, semua pihak harus menjalankan perannya dengan baik demi pencegahan banjir. Bendungan yang rusak harus diperbaiki, sedimentasi sungai dikeruk, dan perilaku kehidupan masyarakat juga harus berubah agar jangan menyebabkan banjir.

Upaya pencegahan banjir sendiri akan lebih efektif dengan mengikuti Proyek Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (RPDAS) Terpadu. Dokumen tersebut harus dirancang multipihak untuk mengakomodasi semua kepentingan. RPDAS Terpadu merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS. Menurut Hilman, sebanyak 138 DAS prioritas telah memiliki dokumen RPDAS Terpadu.

Selain itu, sebagai sistem deteksi dini, Hilman mengatakan kalau KLHK juga telah memiliki peta daerah rawan banjir dan tanah longsor. Peta tersebut diperbarui setiap tahun menggunakan Aplikasi Sistem Standar Operasi Prosedur Banjir dan Tanah Longsor (SSOP BANTAL) berbasis satuan analisa DAS. Ini dikarenakan potensi banjir dan longsor bencana sebuah wilayah berbeda-beda dan dipengaruhi banyak faktor, termasuk kelerengan, jenis tanah, curah hujan, jenis tanaman, dan faktor lainnya.

“Aplikasi ini berguna untuk mengetahui lokasi rawan banjir dan tanah longsor, serta dapat memberikan solusi arahan fungsi berupa manajemen pengelolaan wilayah rawan bencana,” tandasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi masuknya awal musim hujan di tahun 2015 akan bermula pada awal bulan November mendatang dengan ditandai datangnya masa pancaroba.

Kepala BMKG Andi Eka Sakya menjelaskan, ada beberapa proses awal yang menandakan masuknya musim hujan setelah masa pancaroba, diantaranya adalah tiupan angin yang dirasakan cukup kencang serta berubah arah.

Pada saat itu, katanya, hujan akan mulai turun perlahan pada sore hari, kemudian berhenti dan hujan lagi secara terus-menerus. Kemudian, pola hujan berganti menjadi pagi hari, begitu seterusnya sampai kemudian benar-benar memasuki musim hujan.

“Anginnya itu nanti berubah arah. Itu sudah tanda-tanda mulai masuk musim hujan dan ini bisa berlangsung selama dua mingguan,” jelas Andi kepada Greeners, Jakarta, Jumat (23/10).

Prediksi awal musim hujan yang datang terlambat ini, menurut Andi, sebagian besar disebabkan oleh dampak El Nino di Indonesia. Keterlambatan ini akan berlangsung selama dua bulan, yaitu Oktober dan November.

“Prediksi kami, awal November seharusnya sudah mulai masuk musim hujan. Ini terlambat karena beberapa faktor seperti salah satunya El Nino ini,” jelasnya.

Terkait persiapan menghadapi musim hujan dan kemungkinan banjir di wilayah Jakarta, Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Tri Djoko Margianto menyatakan hingga saat ini pihaknya tengah mempersiapkan waduk sebagai tempat menampung air hujan sebanyak-banyaknya. Selain itu, Pemprov DKI juga melakukan antisipasi banjir dengan mengeruk dasar sungai dan waduk yang berada di wilayah Jakarta.

“Pengerukan dasar sungai dan waduk ini untuk antisipasi banjir di wilayah DKI Jakarta dan akan mulai dilaksanakan hingga Maret 2016,” tambah Tri.

Mengenai kondisi pompa penyaringan air di Jakarta, Tri mengakui adanya kerusakan sekring di pompa Waduk Pluit. Meski demikian, ia menyatakan telah memesan sekring yang baru ke perusahaan Jepang untuk memperbaikinya.

Sebagai informasi, DKI Jakarta memiliki 76 waduk dan 554 unit pompa yang tersebar di seluruh Jakarta. Dari keseluruhan jumlah tersebut, beberapa waduk mengalami kendala, seperti di Waduk Pluit dan pompa air di Sunter, Jakarta Utara.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Penyusutan daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung sangatlah memprihatinkan. Berdasar pada keprihatinan itu, Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Indonesia (Mapala UI) memprakarsai Runforiver UI Half Marathon sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi Sungai Ciliwung.

Ketua Mapala UI, Firman Arif menyatakan bahwa tingkat kepedulian masyarakat terhadap kondisi Ciliwung masih kurang dan karenanya ia berharap Runforiver dapat membuka mata publik terhadap kondisi Sungai Ciliwung. “Kita pengin peserta juga peduli, bukan cuma Mapala UI yang peduli,” ujar Firman saat di temui di lokasi acara Runforiver 2015, kampus UI Depok, Minggu (06/09) pagi.

Menurut Firman, dengan menyebarluaskan kepedulian terhadap lingkungan, khususnya Sungai Ciliwung, nantinya akan menularkan semangat untuk bersama-sama menjaga sungai. Dari semangat tersebut, diharapkan akan lahir banyak gerakan atau kampanye pelestarian sungai, khususnya Sungai Ciliwung. “Mungkin nantinya ada ide yang lebih dari kami, terus bikin program sendiri. Kami bersyukur banget,” imbuhnya.

Runforiver 2015. Foto: greeners.co

Runforiver merupakan kegiatan tahunan dan tahun ini merupakan penyelenggaraan yang ketiga. Pada pelaksanaan kali ini, seluruh biaya pendaftaran akan didonasikan untuk pelestarian Sungai Ciliwung.

Aktivitas lari, lanjut Firman, dipilih karena memang banyak disukai orang dari segala lapisan. “Dengan banyaknya peserta yang ikut akan semakin meningkatkan sumbangan masyarakat terhadap Sungai Ciliwung. Jadi, kami padukan antara olah raga dan berbagi,” katanya.

Mewakili Mapala UI, Firman menegaskan bahwa Sungai Ciliwung harus kembali berfungsi selayaknya sungai yang normal. “Paling tidak airnya bersih dan DAS-nya tidak mengalami penyusutan,” jelas Firman.

Acara Runforiver 2015 melombakan tiga kategori jarak, yaitu nomor 5km, 10km dan 21km. Runforiver 2015 diikuti oleh sekitar 1.400 peserta dan partisipan dari beberapa komunitas kesehatan, lingkungan serta olah raga.

Penulis: TW

Jakarta (Greeners) – Banjir kembali melanda pemukiman padat penduduk di Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

Ketua RT 03/RW 04, Budi Budriel, menjelaskan, kronologis datangnya air di mulai dari pemberitahuan oleh posko Banjir Pekerjaan Umum melalui handy talky (HT) pada pukul 22.00 WIB, Senin malam (10/11). Setelah mendapatkan pemberitahuan, Budi pun langsung memberikan pengumuman pada warganya agar bersiap-siap akan datangnya banjir kiriman dari Bogor tersebut.

“Pukul 02.00 WIB banjir sudah datang. Warga pun telah bersiap-siap. Puncaknya terjadi pada pukul 6 pagi tadi, tingginya satu meter. Setelah itu air perlahan mulai surut lagi,” ujar Budi saat ditemui Greeners di Kampung Pulo, Jakarta Timur, Selasa (11/11).

Budi menuturkan, dari 16 RW di Kelurahan Kampung Melayu, ada 12 RT yang terkena banjir kiriman tadi malam dan kondisi banjir tertinggi melanda RT 03 dan RT 04 di Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Ia menambahkan, untuk RT 03 terdapat 62 Kepala Keluarga dan 242 penduduk, dengan jumlah rumah sebanyak 36 yang dilanda banjir setinggi satu meter malam tadi.

Ketua RT 03/RW 04 Kampung Pulo, Budi Budriel menyatakan sudah memberitahukan warganya untuk bersiap menghadapi banjir pada Selasa (11/11) pagi. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Saat ditanya mengenai rencana relokasi warga Kampung Pulo ke rumah susun yang akan dilakukan oleh pemerintah sebagai salah satu syarat normalisasi Sungai Ciliwung, Budi menerangkan kalau warga sebenarnya setuju saja asal ada kompensasi dan sosialisasi yang jelas.

“Saat ini warga belum tahu apa-apa, belum ada yang pernah datang kesini,” tambahnya.

Isah (50), salah satu warga RT 03 yang rumahnya juga terkena banjir, mengakui walaupun pemberitahuan banjir telah diumumkan, namun warga memilih untuk tetap bertahan di rumahnya masing-masing.

“Sebelumnya warga sudah diberitahu akan adanya banjir kiriman. Jadi, warga tidak kaget lagi karena sudah tahu informasinya,” katanya.

Sebagai informasi, berdasarkan pantauan Greeners, hingga pukul 16.13 WIB sore ini, beberapa warga masih sibuk membersihkan sisa-sisa lumpur akibat banjir. Sedangkan beberapa rumah masih ada yang tergenang air beberapa sentimeter.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Masalah banjir di Ibukota merupakan hal yang klasik dan telah terjadi sejak Jakarta masih bernama Batavia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah melalui beberapa badan terkait telah melakukan berbagai upaya seperti proyek normalisasi Sungai Ciliwung yang menggunakan beton padat sebagai bahan bakunya.

Namun, Koordinator Ciliwung Institute, Sudirman Asun, menganggap bahwa proyek tersebut justru hanya akan menambah parah banjir di wilayah Jakarta Pusat dan Utara. Menurutnya dengan pembangunan beton-beton tersebut, air akan lebih deras mengalir ke hilir.

Sudirman mengungkapkan bahwa penanganan banjir tidak bisa dilakukan dengan kebijakan temporal atas dasar kepanikan sesaat, kemudian melupakan persoalan yang ada beserta upaya penyelesaiannya setelah bencana banjir sudah lewat.

“Pemulihan sungai di luar negeri itu sudah mengarah ke restorasi (beton dibongkar dan mengembalikan sungai ke kondisi alamiah), itulah normalnya atau alaminya kondisi sungai. Bukan normalisasi versi teknokrat dengan turap beton, sebuah kondisi sungai yang sangat tidak normal,” jelas Sudirman saat dihubungi oleh Greeners, Jakarta, Rabu (01/10).

Pekerja memasang pancang-pancang beton di pinggir Sungai Ciliwung, Rabu (01/10). Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Menurutnya, kebijakan yang diambil pemerintah harus dilakukan secara terencana dan untuk jangka panjang dalam sebuah master plan . Rencana inti tersebut dirancang secara komprehensif dan terpadu antar kementerian dan berintegrasi dengan pemerintah daerah di sepanjang daerah aliran sungai atau DAS Ciliwung. Penerapan rencana ini nantinya akan lintas sektoral dan struktural, termasuk dalam hal pengawasan dan penegakan aturan hukum.

Pemerintah, lanjut Sudirman, harus memperhatikan juga keberlangsungan hutan di hulu Ciliwung dan catchment area (daerah tangkapan air), serta Daerah Aliran Sungai (DAS) karena sungai dengan bentuk alamiah mempunyai fungsi ekologi sebagai resapan air, menstabilkan kecepatan arus sungai, filtrasi pencemar dan sedimen, vegetasi riparian, serta sebagai habitat ekosistem keanekaragaman hayati seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai.

Sungai, lanjutnya, hanyalah indikator. Badan sungai sebagai permukaan tanah terendah (Jakarta) hanyalah penerima akibat dampak diatasnya. Cakupan luas yang harus diperbaiki adalah DAS (Watershed). DAS harus diperbaiki menyeluruh dan komprehensif sehingga air hujan dari permukaan yang turun ke sungai dapat dikurangi secara signifikan dan terserap ke tanah dan pohon oleh ruang terbuka hijau maupun penampungan air situ/waduk.

Penguatan bantaran juga dapat dilakukan dengan pendekatan bio-engineering, misalnya dengan beronjong (perkuatan tebing dengan kawat berisi batu batu kali) dan penanaman pohon di sempadan sungai seperti yang direkomendasikan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai.

“Itu DAS-nya dibanyakin, Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Birunya juga diperhatikan, di luar negeri betonisasi sudah dilarang,” katanya.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Begitu banyak upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi masalah banjir di Ibukota. Mulai dari pembenahan gorong-gorong hingga proyek normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 19 kilometer.

Akan tetapi, Koordinator Ciliwung Institute, Sudirman Asun, berpendapat lain terhadap upaya tersebut. Menurutnya, proyek normalisasi yang menggunakan beton berukuran besar tersebut justru akan mengancam usaha konservasi keanekaragaman hayati yang telah diupayakan oleh banyak komunitas yang peduli terhadap Sungai Ciliwung. Proyek ini dinilai sama sekali tidak menyelesaikan masalah banjir di Jakarta.

Sudirman menganggap bahwa rencana proyek normalisasi Sungai Ciliwung dengan melakukan pengerukan untuk pelebaran sungai dan pembangunan turap beton di kanan-kiri bantaran sungai merupakan langkah yang keliru.

“Yang dilakukan oleh pemerintah ini tidak menyelesaikan masalah. Untuk mengatasi banjir bukan hanya di badan sungai saja,” ujar Sudirman saat dihubungi oleh Greeners, Jakarta, Rabu (01/10).

Rencana pembangunan turap beton, lanjutnya, jelas kontradiktif dengan judul tujuan usaha penanggulangan banjir, karena beton adalah musuh dari resapan. Diperkirakan akan ada banyak daya dukung resapan yang berkurang dengan dinding beton terbangun sepanjang 19 kilometer pada kanan dan kiri sungai.

Sudirman menjelaskan bahwa pembetonan segmen TB. Simatupang-Manggarai berbeda kasus dengan pembetonan aliran Ciliwung Lama ataupun kanalisasi daerah Kota Tua yang mempunyai kontur lebih landai dan datar. Turap betonisasi aliran TB.Simatupang- Manggarai dengan lansekap kontur yang lebih curam akan mengakibatkan arus air lebih cepat menuju hilir di daerah Jakarta Pusat dan Jakarta Utara.

“Beton ini bukan menyelesaikan banjir, hanya memindahkan airnya saja ke hilir. Air yang lebih cepat dialirkan ke daerah hilir itu mempunyai persoalan sendiri. Air sungai tidak bisa dialirkan secara alamiah dibuang ke laut karena permukaan laut lebih tinggi dari pada permukaan air sungai,” tambahnya.

Selain itu, terang Sudirman, rekam jejak kemampuan pemeliharaan dari pemerintah yang buruk dalam perawatan pompa folder jelas akan mengancam daerah Jakarta Pusat dan Jakarta Utara. Penyebab lain dari banjir yang lebih parah adalah buruknya sistem drainase Kota Jakarta.

(G09)

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI 2013-2017, Pemprov DKI menjelaskan pencapaian visi dan misi perlu adanya program-program yang bersifat program unggulan.

Salah satu program unggulan yang dituangkan dalam RPJMD DKI 2013-2017 adalah antisipasi banjir, rob dan genangan air, melalui pengembangan situ, waduk dan embung.

Juga penguatan tanggul dalam konteks pembangunan Jakarta Coastal Defense Strategy (JCDS), pembuatan sumur resapan dan lubang biopori, dan pembangunan terowongan multi fungsi bawah tanah. Lalu pengembangan sistem polder, normalisasi sungai dan saluran serta pengerukan sungai dan saluran.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan daerah-daerah yang merupakan retensi air akan dibeli Pemprov DKI. Daerah tersebut akan dibuat embung sebagai tempat penampungan air dan daerah resapan air.

“Ada daerah-daerah yang merupakan retensi air, sudah kayak rawa-rawa, akan kami beli untuk dibuatkan embung. Ada beberapa titik. Nanti akan didiskusikan secara teknis. Kalau perlu akan kita konsinyasikan untuk dijadikan embung, seperti waduk,” kata Ahok di Balaikota DKI, Jakarta, Selasa (5/3).

Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI merencanakan akan membangun embung atau waduk kecil di pemukiman kumuh dan padat. Pembangunan embung sebagai upaya penataan lingkungan padat akan dibangun pada tahun ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp75 miliar.

Embung yang direncanakan dibangun di lima wilayah, merupakan wadah untuk menampung air hujan. Di pinggiran embung akan dibangun taman dan pohon. Tidak hanya itu embung juga akan menjadi tempat rekreasi bagi warga sekitar. Luas ideal embung yang paling besar 5.000 meter persegi dan paling kecil 1.000 meter persegi. (G06)