Yayasan Keanekaragaman Hayati atau Yayasan Kehati adalah lembaga nirlaba yang berdiri sejak 12 Januari 1994 dengan tujuan menghimpun dan mengelola sumber daya, yang nantinya dapat disalurkan dalam bentuk hibah, fasilitas, dan konsultasi guna menunjang berbagai program kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Badan ini memberikan apresiasi kepada para pejuang lingkungan dalam pelestarian keanekaragaman hayati lewat Kehati Award 2020.

Penghargaan ini terlaksana sejak tahun 2000 sebagai ajang penghormatan dan promosi individu, kelompok, dan instansi yang telah berjasa di bidang lingkungan hidup dan pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Di tengah kerusakan yang banyak terjadi, mereka secara gigih terus berjuang agar Indonesia tetap indah, dan kekayaan alam yang ada dapat terus dimanfaatkan oleh generasi mendatang.

“Kehati award adalah ajang apresiasi bagi mereka-mereka yang terpilih, para pahlawan biodiversity. Mereka-mereka yang berjuang seringkali bergerak tanpa banyak suara di segala penjuru nusantara. Mereka yang mendedikasikan waktu, tenaga, pikiran dan keilmuan; membaktikan amal kebaikan bagi lestarinya alam Indonesia,” tutur Riki Frindos, selaku Direktur Eksekutif Yayasan Kehati.

Penghargaan Kehati 2020 menjadi ajang ke 9 untuk Yayasan Kehati dan mengangkat sosok-sosok inspiratif di bidang keanekaragaman hayati dari berbagai sektor, seperti 6 kategori yang diusung, yaitu: Prakarsa Kehati, Pamong Kehati, Inovasi Kehati, Cipta Kehati, Citra Kehati, dan Tunas Kehati. 

Enam Kategori Penghargaan dan Pemenang Kehati Award 2020

1. Prakarsa Kehati

Prakarsa Kehati yakni kategori perseorangan atau kelompok dan atau organisasi dari komunitas masyarakat lokal, seperti masyarakat adat, rukun warga desa, Karang Taruna, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Organisasi non pemerintah (Ornop) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta kelompok lain yang berbasis masyarakat lokal. 

Yayasan Kehati menganugerahkan kategori Prakarsa kepada Rubama M., dari Gampong Nusa, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Rubama mendapatkan nominasi berkat kegiatannya yang bertajuk Perempuan Dan Kawasan Ekosistem Leuser ‘Konservasi Keanekaragaman Hayati Ke Wilayah Kelola Perempuan’.

2. Pamong Kehati

Kategori Pamong Kehati yaitu perseorangan, bagian dari suatu lembaga kedinasan, badan pelayanan publik atau instansi pemerintahan atau lembaga negara ditingkat pusat ataupun di daerah (provinsi, kabupaten, kota, kecamatan atau desa). Jarot Winarno, M. Med. Ph, Bupati Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat Periode 2015-2020 mengantongi kategori ini untuk program Rencana Aksi Daerah Sintang.

Air terjun Bukit Liang, Sintang, Kalimantan Barat. Foto: Shutterstock.

3. Inovasi Kehati

Kategori Inovasi Kehati mencari perseorangan atau kelompok atau unit usaha dari sektor usaha kecil, usaha menengah dan usaha start-up. PT Karya Dua Anyam, Jakarta, dengan kegiatan Du Anyam: Memberdayakan Perempuan Indonesia Bagian Timur Melalui Anyaman, menjadi pemenang Inovasi Kehati.

4. Cipta Kehati

Kategori Cipta Kehati menyeleksi perseorangan atau kelompok atau institusi dari dunia ilmu pengetahuan dan teknologi atau masyarakat ilmiah, baik Insan Akademik (Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan) maupun para peneliti dari lembaga penelitian dan pengembangan. Samsudin dari Desa Karanganyar, Kecamatan Pasekan, Indramayu menjadi juara kategori ini berdasarkan kegiatan Dongeng Keliling Untuk Edukasi Mengenai Pelestarian Satwa Langka Indonesia

5. Citra Kehati

Kategori Citra Kehati menilai perseorangan dan atau kelompok atau organisasi dari kalangan media dan komunikasi massa (termasuk jurnalis media cetak dan elektronik) serta pekerja seni dan budaya. Margaretha Mala dari Desa Menua Sadap, Kec. Embaloh Hulu, Kab. Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Menyabet penghargaan ini untuk kegiatan Dara Labu Anya Ngemata Ka Pengawa Ari Aki-Inek Kitai Bansa Iban Ngan Ngenanka Menua (Srikandi Pelestari Tradisi Suku Dayak Iban)

6. Tunas Kehati

Kategori Tunas Kehati mereken perseorangan dan atau kelompok usia muda atau mahasiswa agar menjadi tunas harapan berikutnya dalam menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati Indonesia di masa yang akan datang. Yayasan Kehati menganugerahkan kategori ini kepada Dr. Ir. Pande Ketut Diah Kencana dari Batur Sari, Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali. Kehati mengapresiasi kegiatannya yang bertajuk Bambu, Konservasi, dan Ekonomi.

Baca juga: Rumah Sepeda Indonesia Bandung: Jaga Geliat Pesepeda Kota Kembang

Juri Kehati Award 2020

Juri penghargaan Kehati Award 2020  terdiri dari Prof. Jatna Supriatna, yang merupakan Direktur Institute for Sustainable Earth and Resources, Universitas Indonesia. Selanjutnya, ada Hasan Fawzi, Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia. Kemudian Desi Anwar, Direktur CNN Indonesia, Prof. Parikesit yang merupakan Ketua Pusat Unggulan Lingkungan dan Ilmu Keberlanjutan Universitas Padjajaran, serta Alexander Irwan, Regional Director Ford Foundation.

Pelaksanaan ajang penghargaan ini sudah berlangsung sejak tanggal 16 Januari 2020. Akhirnya, pada tanggal 27 November 2020, Yayasan Kehati mengumumkan peraih penghargaan Kehati 2020. Jumlah pendaftar penghargaan ini mencapai 153 pendaftar yang tersebar dari 29 provinsi di seluruh Indonesia. Dengan penghargaan ini, Yayasan Kehati berharap masyarakat Indonesia semakin tergugah untuk lebih peduli terhadap sumber daya alam atau keanekaragaman hayati yang melimpah di nusantara.

Penulis: Agnes Marpaung

Editor: Ixora Devi

Jakarta (Greeners) – Permasalahan tata kelola sawit terus bergulir setiap tahun. Salah satunya adalah keberadaan kebun sawit di kawasan hutan, yang menurut hukum di Indonesia merupakan sebuah fenomena ilegalitas. Untuk membahas hal tersebut, Panitia Kerja (Panja) Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  mengundang sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akdemisi, dan asosiasi untuk membicarakan permasalahan tersebut yang bersinggungan dengan Undang-undang Cipta Kerja pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan Komisi IV DPR RI (12/11/2020).

Ketua Auriga Nusantara, Timer Manurung, mengatakan total pelepasan kawasan hutan saat ini sejumlah 7,2 juta ha. Paling banyak berada di Provinsi Sumatra dan Kalimantan. Dari jumlah tersebut setidaknya 5 juta ha pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit. Salah satu alasannya, menambah pasokan minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) untuk bahan bakar biodiesel berbasis kelapa sawit.

“Menurut hitungan kami, sampai target B50 kita tidak perlu menambah luas kebun sawit. Bahkan B100, kalau kita mau, bisa ekspor CPO-nya. Selain itu, setidaknya ada 2 juta-an hektar tutupan lahan sawit tanpa tuan, artinya perusahaan menanam di luar izinnya. Menurut kami, seharusnya pemerintah bisa menyita lahan tersebut untuk diberikan ke Bumdes (Badan Usaha Desa) atau masyarakat. Daripada dikelola perusahaan, tapi tidak masuk kepada penerimaan negara,” ujar Timer di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11).

Sementara itu, Yayasan Kehati menyoroti penataan sawit rakyat di dalam kawasan hutan. Direktur Program SPOS Yayasan Kehati, Irfan Bakhtiar, mengatakan keterlanjuran kebun sawit rakyat di dalam kawasan hutan tanpa adanya perizinan harus disikapi dengan bijaksana. Irfan menekankan, soal perizinan kebun sawit rakyat seyogyanya tidak dengan pendekatan hukum pidana saja, namun harus diselesaikan secara khusus. Bila pemerintah menerapkan langkah ini, lanjut Irfan, niscaya dapat memberikan solusi yang tepat demi kebaikan bersama.

Butuh Langkah Kerja Penataan Hutan dan Penyesuaian Peraturan

Lebih lanjut Irfan menjelaskan bahwa klausul “terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan” sebagaimana terdapat dalam Pasal 17A ayat (2) dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 110B ayat (2) bahwa yang akan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan yakni kebun yang dimiliki penduduk yang bertempat tinggal di sekitar atau di dalam kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar. Dengan demikian, pengaturan dalam Pasal 17 A ayat (2) dan 110B ayat (2) memberikan peluang bagi penyelesaian sawit rakyat dalam kawasan hutan dengan mekanisme non-litigasi yakni dengan kebijakan penataan kawasan hutan.

Untuk mengimplementasikan kebijakan penataan kawasan hutan, lanjut Irfan, dibutuhkan langkah kerja yang efektif dengan melibatkan pemerintah pada tingkatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah bahkan sampai Pemerintah Desa. Pelibatan ini diharapkan dapat menyelesaikan problematika sawit rakyat dalam kawasan hutan, selain itu koordinasi dan Kerjasama yang baik dari pemerintah pusat sampai pemerintah desa diharapkan dapat memperoleh data dan peta yang benar sesuai kondisi fisik dilapangan, sehingga keputusan yang diambil dapat dilaksanakan di lapangan.

Selain itu, Irfan menjelaskan beberapa ketentuan dalam regulasi yang perlu diubah misalnya ketentuan dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 serta Peraturan Menteri Agraria /Kepala BPN No. 3/1997 mengenai prasyarat penguasaan tanah untuk diberikan hak atas tanah yakni 20 tahun diubah atau disesuaikan menjadi 5 tahun. Selanjutnya, Peraturan Menteri LHK P83/MenLHK/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial Pasal 65 huruf h yakni dengan mengubah batasan pengelolaan sawit dalam kawasan hutan 12 tahun menjadi minimal 1 daur dengan penerapan Strategi Jangka Benah.

“Aturan turunan UUCK harus disusun secara terbuka, utk memastikan safeguards untuk mencegah konversi hutan alam. Berikutnya, pertimbangan keberlanjutan dan kelestarian menjadi acuan dalam menyusun aturan-aturan pelaksanaan UUCK. Investasi yang harus diamankan oleh UUCK, jangan hanya melihat investasi besar, tapi juga investasi masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan. Dengan kata lain, alokasi ruang hidup dan berusaha masyarakat setempat harus diutamakan,” ujar Irfan.

Baca juga: KKP Rancang Peraturan Pemerintah Turunan UU Cipta Kerja

LSM: Cipta Kerja Putihkan Kejahatan Korporasi

Sedangkan, Wahana Lingkungan Indonesia (Walhi) yang menjadi salah satu tamu undangan dalam RDPU Panja tersebut tidak hadir karena menolak terlibat dan dijadikan justifikasi, baik langsung maupun tidak langsung dalam proses-proses UU Cipta Kerja.

Dalam konteks subtansi pembahasan RDPU, Nur Hidayati selaku Direktur Eksekutif Walhi menyampaikan, setidaknya ada 3 hal yang paling bermasalah, termasuk kaitannya dalam UU Cipta Kerja. Pertama, UU Cipta Kerja melakukan “pemutihan” kejahatan korporasi, dengan membiarkan keterlanjuran industri ektraktif Perkebunan dan Pertambangan dalam kawasan hutan. Alih-alih mengatur penegakan hukum, justru diberi ruang waktu untuk melengkapi administrasi hingga tiga tahun.

Kedua, pasal afirmatif perlindungan kawasan hutan justru dihapus UU Cipta Kerja, sehingga batas minimum kawasan hutan sebesar 30 persen pada satu wilayah dihapus. Ketiga, hal paling mendasar, terlebih terkait kejahatan korporasi, khususnya dalam kawasan hutan, justru pasal pertanggung jawaban mutlak pada pasal 88 di UU PPLH dikebiri, redaksinya diubah sehingga tidak lagi menjadi konsepsi pertanggungjawaban mutlak dalam penegakan hukum kejahatan korporasi dalam kejahatan lingkungan hidup.

“Secara materiil, hampir secara keseluruhan UU ini bermasalah, melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, dipaksakan isinya tanpa memiliki landasan, dan secara terang benderang merupakan bagian dari State Capture Corruption. Bagi kami UU Cipta Kerja ini merupakan puncak pengkhianatan negara terhadap hak-hak rakyatnya,” ujar Nur Hidayati.

Penulis: Dewi Purningsih

Editor: Ixora Devi

Jakarta (Greeners) – Ahli Gastronomi Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, Dr. Saptarining Wulan menyayangkan vegetasi Indonesia yang mengalami perubahan. Dia menerangkan, vegetasi alam Indonesia merupakan hutan hujan tropis dengan ciri tumbuh-tumbuhan tinggi. Dalam satu hektarnya, terdapat sekitar 480 spesies flora dan fauna yang dapat memenuhui kebutuhan furnitur, makanan, dan obat-obatan.

Namun, lanjut Dr. Saptarining, vegetasi Indonesia mengalami perubahan. Saat ini, vegetasi Bumi Pertiwi menjadi prairie atau tanaman rumput tinggi seperti padi, gandum, jagung, dan tanaman yang lebih identik dengan lahan pertanian.

“Kita di Indonesia sudah mengubah vegetasi alam kita yang hutan hujan tropis dari polikultur dalam satu hektar berbagai macam, kita ubah jadi monokultur yaitu padi,” ujar Dr. Saptarining pada acara Sagu Sebagai Solusi Krisis Global, Minggu (11/10/2020).

Baca juga: Dikti Minta Perguruan Tinggi Jadi Imam Pelestarian Lingkungan

Dr. Saptarining melanjutkan, apabila vegetasi hutan hujan tropis dibuka total untuk menjadi lahan pertanian, maka kerusakan tanah niscaya akan terjadi. Kerusakan disebabkan kandungan nutrisi dan humus dalam tanah menurun. Jalan pintas menjaga kesuburan tanah akhirnya dengan menggunakan pupuk dalam jumlah yang banyak.

Penggunaan pupuk, terutama pupuk kimia, dalam jumlah yang banyak ini akan kembali menjadi bumerang yang menambah rusaknya kondisi tanah. Dr. Saptarining menilai tanaman dan lahan dalam vegetasi praire atau monokultur lebih berisiko tinggi dibanding vegetasi hutan hujan tropis yang polikultur. Selain risiko kerusakaan tanah akibat pupuk kimia, vegetasi praire juga dibayangi risiko dari gagal panen. Selain itu, dia tidak mampu menahan kemarau dan hujan yang berkepanjangan serta rentan terhadap serangan hama.

“Apabila (vegetasi) hutan hujan tropis maka akar-akar dapat menahan air dalam tanah dengan jumah besar,” tambahnya.

Sagu: Solusi Ketahanan Pangan yang Dapat Hidup pada Dua Jenis Vegetasi Tanah Air

Mengaitkan pergeseran vegetasi dengan topik ketahanan pangan, Dr. Saptarining menyebut tanaman sagu sebagai solusi ketahanan pangan yang lebih berkelanjutan. Sagu, lanjutnya, bisa hidup di dua vegetasi baik di vegetasi hutan hujan tropis maupun vegetasi prairie. Bahkan, sagu bisa tumbuh di lahan marjinal dan lahan subur.

Menakar keunikan sagu, Dr. Saptarining menilai sagu memiliki banyak kelebihan untuk kebutuhan pangan maupun lingkungan. Dibanding dengan padi, sagu sama sekali tidak memerlukan pupuk. Pasalnya, ujar Dr. Saptarining, sagu memproduksi banyak mikroba pada bagian daun, batang, akar, yang mampu menangkap nitrogen untuk proses fontosintesis. “Tanaman sagu dipupuk atau tidak hasilnya sama,” imbuhnya.

Menilik penggunaan air yang juga menjadi isu besar dalam pangan keberlanjutan, sagu jauh lebih unggul ketimbang padi. Bila dibandingkan dengan padi yang bergantung pada hujan maupun sistem irigasi untuk memenuhi kebutuhan air, sagu jauh lebih efisien. Sagu bisa menahan air dengan jumlah 13 kali lipat dari volumenya. Sehingga, sagu bisa dimanfaatkan masyarakat ketika terjadi kemarau panjang.

“Sagu spesies yang neglected and underutilized. Jadi jumlahnya luar biasa, tapi belum dimanfaatkan secara maksimal,” ucap Dr. Saptarining.

Pria Sulawesi mengolah sagu dengan cara tradisional. Foto: Shutterstock.

Dia melanjutkan, sagu bersifat replanting. Seperti halnya pisang, sekali menanam sagu dia akan beranak-pinak. Kandungan nutrisi sagu pun sebanding dengan padi. Layaknya padi, sagu juga memiliki kandungan karbohidrat tinggi dan bisa dipanen setiap tahun. Selain itu, lanjut Dr. Saptarining, sagu juga tahan banjir, angin kencang bahkan kebakaran.

“Pada saat kebakaran anakannya memiliki insulasi yang melindungi sehingga tidak mati dan bisa tumbuh lagi,” terangnya.

Dari segi produktivitas, sagu dia nilai baik untuk menjaga ketahanan pangan. Satu pohon bisa menghasilkan 100-300 kg pati sagu kering untuk proses budidaya. Pada kondisi alami satu pohon sagu mampu menghasilkan 800 kg pati. Kelebihan lainnya adalah produk turunan dari sagu yang banyak.

“Kekurangannya protein rendah. Kekurangan bisa jadi kelebihan sebab masa simpan bisa lebih dari lima tahun,” ungkapnya.

Pandemi dan Urgensi Ketahanan Pangan Nasional

Pada kesempatan yang sama, Direktur Program Yayasan Keanekaragaman Hayati (Kehati), Rony Megawanto mengaitkan topik sagu sebagai solusi ketahanan pangan dengan pandemi Covid-19. Rony menuturkan, secara global pandemi mendorong semua negara melakukan proteksi atau mengutamakan pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri. Menurutnya, Indonesia perlu memanfaatkan keanekaragama pangan lokal dan ragam budaya pangannya yang tinggi.

Lebih jauh, Rony menekankan kebijakan pangan lokal sangat dipengaruhi dengan adanya regulasi pemerintah. Sebagai contoh, ketika adanya kebijakan lockdown maka akan menghambat jalur distribusi pangan antar negara dan antar pulau di dalam negeri.

Baca: DKI Jakarta Angkut 398 Ton Sampah Sisa Aksi Unjuk Rasa

Menurut Rony, regulasi dari pemerintah terkait pangan lokal harus menyesuaikan hukum ekonomi supply and demand, penawaran dan permintaan. Supply mencakup produksi pangan lokal sesuai dengan budaya lokal, agroklimatologi, dan agroekologi. Sedangkan demand, mencakup kampanye konsumsi pangan lokal.

Rony menerangkan peningkatan konsumsi pangan lokal di Indonesia sangat diperlukan. Berdasarkan data Badan Ketahanan Pangan tahun 2019, konsumsi terigu dan beras di Indonesia terus mengalami peningkatan pesat. Sebaliknya, jenis pangan lain seperti singkong, ubi jalar, kentang, dan sagu tidak mengalami peningkatan.

“Kondisi tersebut berdampak pada tingginya impor beras dan gandum di Indonesia,” tambahnya.

Penulis: Muhammad Ma’rup

Editor: Ixora Devi

Jakarta (Greeners) – Model pembangunan ekstraktif yang selama ini diterapkan dinilai belum mempertimbangkan aspek kerawanan bencana dan keberlanjutan. Yayasan Madani Berkelanjutan menyebut pembangunan tanpa memerhatikan aspek kerentanan lingkungan akan menyebabkan potensi kerugian ekonomi yang sangat besar. Era kenormalan baru di saat pandemi Covid-19 diharapkan dapat menjadi momentum untuk mengganti model pembangunan hari ini.

Ismid Hadad, Ketua Dewan Pembina Yayasan KEHATI menyampaikan, selama ini pembangunan dikorelasikan sebatas pada pengembangan ekonomi. Menurutnya hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi suatu wilayah terutama negara berkembang yang ingin terbebas dari kemiskinan.

“Pembangunan dianggap sebagai jalan paling cepat untuk lepas dari belenggu kemiskinan,” ujarnya pada Talkshop 1000 Gagasan Ekonomi bertajuk ‘Adaptasi Kebiasaan Baru, Membangun Ekonomi Tanpa Merusak Lingkungan’, Kamis, (09/07/2020).

Baca juga: Pengawasan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar Masih Longgar

Ia menuturkan pembangunan ekonomi didukung oleh dana dan modal internasional berskala besar. Program pemerintah, kata dia, juga didesain untuk menguntungkan sektor swasta dan pasar. “Semua pembangunan bersifat jangka pendek, karena itu bisa dilihat lebih cepat hasilnya,” ucapnya.

Dalam teori ekonomi, sumber daya alam termasuk salah satu faktor produksi atau bahan baku saja sehingga keberadaannya ditempatkan di luar cakupan perhitungan. Menurut Ismid, hal tersebut memuat kekeliruan yang menyebabkan kekayaan alam sah untuk dieksploitasi dan dimanfaatkan tanpa perlu dilindungi. “Hampir di semua kebijakan pemerintah, lingkungan bukan jadi prioritas utama. Lingkungan dianggap faktor produksi saja bukan sumber penghidupan bagi masyarakat,” kata dia.

Menurutnya tantangan untuk membangun tanpa merusak lingkungan yakni dengan menghindari konflik kepentingan. Ia mengatakan jika pembangunan dianggap kontestasi, ekonomi akan selalu menang melawan lingkungan. “Kita tidak harus melawan, tetapi mengaitkan satu sama lain. Jadi tidak hanya satu aspek saja,” ucapnya.

Pembangunan kerap dihadapkan dengan pertimbangan ekonomi dan lingkungan. Keduanya juga dianggap berlawanan satu sama lain. Ilustrasi: shutterstcok

Ia mengatakan kebijakan ekonomi sebaiknya disertai dengan perlindungan lingkungan hidup yang kuat, misalnya, menghentikan kebijakan yang sifatnya ekstraktif seperti pertambangan. Hal tersebut, kata dia, perlu dilakukan melalui gotong royong dengan para stakeholder. “Jadi setop itu (kebijakan ekstraktif) dan beralih ke hal yang lebih renewable,” ujarnya.

Rimawan Pradiptyo Ketua Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gajah Mada mengatakan masalah di Indonesia adalah korupsi yang terjadi secara struktural. Bukan hanya itu, menurutnya, aspek kelembagaan juga menjadi akar dari banyak persoalan di negeri ini. Norma baru dalam pandemi Covid-19 ini, kata dia, membuka sense of crisis dan kelangkaan sumber daya yang melatarbelakangi potensi rasuah. “Norma baru dari pandemi Covid-19 yang dimaksud, yaitu dibutuhkannya kejujuran dan transparansi,” ujarnya.

Menurutnya banyak negara dengan sumber daya alam melimpah memiliki aspek kelembagaan yang lemah sehingga kerap muncul celah korupsi dan akhirnya tertinggal. Rimawan mencontohkan negara seperti Australia, Malaysia, dan Chile berhasil keluar dari jerat persoalan serupa karena memprioritaskan perbaikan aspek kelembagaan dan sumber daya manusia (human capital).

“Aspek kelembagaan kita compang camping yang mengakibatkan asymmetric information. Efeknya kepada moral hazard dan larinya semua ke korupsi,” kata Rimawan.

Bencana Ekologis Tinggi

Pembangunan ekstraktif juga dinilai akan lebih merugikan perekonomian negara dan menimbulkan ketimpangan kesejahteraan. Muhammad Teguh Surya, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan memberikan contoh bahwa industri ekstraktif yang saat ini tengah berjalan tidak menguntungkan masyarakat. Sektor perkebunan sawit, misalnya, merupakan sektor andalan yang dipercaya mampu menopang perekonomian nasional.

Sumbangan devisa dari sektor sawit sepanjang 2018 mencapai USD 20,54 miliar atau setara Rp289 triliun. Sebanyak 16,3 juta hektare lahan produktif termasuk hutan dan gambut berubah menjadi perkebunan sawit.

Dari 10 provinsi dengan rata-rata penambahan luas lahan sawit terbesar, hanya Riau, Kalimantan Timur, dan Jambi yang masyarakat pedesaannya memiliki tingkat kesejahteraan tinggi. Namun, menurut Teguh tingkat kesejahteraan masyarakat di ketiga provinsi tersebut tidak sepenuhnya bersumber dari sawit. “Terdapat komoditas unggulan lain seperti karet, kelapa, dan kayu manis,” ucapnya.

Baca juga: Zat Kimia Klorin Cemari Sungai Kalimas Surabaya

Ia mengatakan, kesejahteraan petani sawit justru masih tertinggal dibanding petani yang mengusahakan tanaman pangan maupun hortikultura. Kabupaten-kabupaten dengan lahan perkebunan sawit yang luas juga memiliki tingkat kerawanan bencana ekologis tinggi.

Kajian Madani di Provinsi Riau dan Kalimantan Barat menunjukkan bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) petani tanaman pangan dan hortikultura pada periode 2014-2018 justru lebih baik dibandingkan dengan petani sawit. Dalam kurun lima tahun tersebut, hanya pada 2017 kesejahteraan petani sawit dapat mengungguli dua sektor lainnya.

Sedangkan di sektor pertambangan, kata dia, juga tak jauh berbeda. Teguh menuturkan meskipun Indonesia memiliki tambang emas terbesar di dunia, gunung-gunung emas telah rata dengan tanah bahkan berubah menjadi jurang yang sangat dalam. Lubang bekas tambang batu bara telah merenggut ratusan korban jiwa karena tak dilakukan pemulihan dan rehabilitasi lingkungan pasca kegiatan.

“Baik dan buruknya kondisi ekonomi dan lingkungan, kita yang akan merasakannya. Tidak ada pilihan selain berkomitmen untuk Indonesia baru,” ujarnya.

Penulis: Dewi Purningsih

Editor: Devi Anggar Oktaviani

Jakarta (Greeners) – Yayasan Kehati menggelar ajang penghargaan untuk para pejuang keanekaragaman hayati. Penghargaan ini dalam rangka memotivasi para pegiat konservasi di Indonesia yang terus memperjuangkan pelestarian dan pemanfaatan biodiversitas secara berkelanjutan. Di tengah kerusakan yang banyak terjadi, ajang ini diharapkan dapat menginspirasi pihak lain untuk melakukan perlindungan.

“Kami berharap KEHATI Award yang ke-9 ini dapat menumbuhkan dan mendorong minat seluruh komponen bangsa Indonesia untuk lebih mempedulikan, mencintai, dan mengambil peran dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati,” ujar Riki Frindos Direktur Eksekutif Yayasan KEHATI di Jakarta, Kamis (16/01/2020).

Riki Frindos mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi kepada para masyarakat yang telah berpartisipasi mengurangi kerusakan alam. Penghargaan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akan pentingnya keanekaragaman hayati, pelestarian, dan pemanfaatannya secara bijak dan berkelanjutan, serta pembagian manfaatnya yang berlandaskan keadilan.

Baca juga: Biopiracy Masih Marak Terjadi, Pemerintah Belum Berpihak pada Konservasi Kehati

Sebagai pendiri Yayasan Kehati, Prof. Emil Salim menuturkan bahwa acara ini sebagai edukasi bagi masyarakat secara luas. Saat ini banyak pembangunan ekonomi yang menomorduakan keberlanjutan keanekaragaman hayati. Lewat penghargaan ini juga, kata Emil, diharapkan banyak masyarakat yang bisa teredukasi mengenai pentingnya keanekaragaman hayati untuk masa depan.

“Sebetulnya musuh keanekaragaman hayati ini adalah ekonomi. Karena merugikan akar sumber daya alam. Banyak hutan yang ditebang dan ditanami sawit untuk meraih keuntungan semata. Maka, bagaimana menjelaskan kepada masyarakat bahwa mengelola alam lebih penting daripada keuntungan ekonomi,” ujar Emil.

Pendiri Yayasan Kehati, Prof. Emil Salim mengharapkan masyarakat dapat teredukasi pentingnya keanekaragaman hayati untuk masa depan, di Jakarta, Kamis, 16 Januari 2020. Foto: Yayasan Kehati

Emil berharap KEHATI Award dapat memberikan pemahaman bahwa pembangunan yang baik tidak mengeksploitasi sumber daya alam, tapi bisa melestarikan alam. KEHATI Award juga bertujuan mengidentifikasi para pelaku usaha yang melakukan praktik berkelanjutan sehingga dapat terhubung dengan beberapa lembaga seperti perbankan dan pelaku usaha lain.

Pada akhirnya kegiatan ini diharapkan bisa menciptakan pengembangan usaha sesuai dengan misi KEHATI yaitu memperluas gerakan ekonomi dan budaya lokal berbasis pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Baca juga: Taman Kehati, Benteng Perlindungan Tumbuhan Lokal Indonesia

Pemenang Kehati Award Kategori Cipta Pelestari Tahun 2006, Prof. Ocky Karna Radjasa membahas tentang pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk ekonomi dalam karyanya. “Dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang kita miliki, kita tidak mungkin hanya mengonservasi dan memelihara. Tapi, di satu sisi ada manfaat bioekonomi atau bioprospeksi, bagaimana keanekaragaman hayati memiliki nilai ekonomi,”ujar Oky.

KEHATI Award yang diselenggarakan sejak tahun 2000 ini akan memasuki tahap pendaftaran hingga 31 Maret 2020. Panitia akan mengidentifikasi dan mencari kandidat yang masuk ke dalam kategori penghargaan. Setelah itu, akan dilakukan penjurian, penyaringan, kunjungan lapangan hingga proses final.

KEHATI Award memiliki 6 kategori yang menyasar individu, kelompok, atau institusi, antara lain, prakarsa Kehati, perseorangan atau kelompok dari komunitas masyarakat lokal, seperti masyarakat adat, rukun warga desa, karang taruna, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Organisasi non-pemerintah (Ornop) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta kelompok lain yang berbasis masyarakat lokal.

Penulis: Dewi Purningsih

Tiga buah program yang dibuat untuk membantu proses revitalisasi itu di antaranya, pembentukan forum komunikasi bagi pelaku usaha di DAS Citarum, penghargaan bagi pelaku usaha yang berhasil menjalankan praktik usaha ramah lingkungan, dan penguatan komunitas.

Direktur Eksekutif Yayasan KEHATI, Riki Frindos, mengatakan agar target dapat tercapai, revitalisasi sungai memerlukan dukungan dari semua pihak termasuk pelaku usaha dan komunitas di sekitar Citarum. “Dari 2.700 perusahaan yang berada di DAS Citarum, beberapa di antaranya sudah mengelola limbah industrinya. Oleh karena itu, HSBC, KEHATI, dan GIF berusaha mengadvokasi dan mengedukasi perusahaan dan komunitas lain di sekitar DAS Citarum untuk melakukan hal yang sama, termasuk pengelolaan limbah organik dan non organik,” ucap Riki.

Pembentukan forum komunikasi, kata Riki, bertujuan agar para pelaku usaha saling berbagi praktik terbaik pengelolaan limbah. Forum itu juga memungkinkan para pelaku usaha untuk berkonsultasi dengan para pakar membahas permasalahan teknis, keuangan, hukum, dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan penghargaan dan pengakuan diharapkan dapat memotivasi para pelaku usaha agar menjalankan praktik usaha ramah lingkungan.

Menurut Riki, di masa depan usaha berbasis lingkungan tidak lagi menjadi sesuatu yang dipaksakan oleh regulator dan diteriakkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). “Ia kelak menjadi nilai-nilai yang akan diadopsi pasar,” ucapnya.

Penguatan komunitas DAS Citarum akan dilakukan melalui latihan dan sosialisasi isu lingkungan, kesehatan, higien, maupun sanitasi. Karena limbah rumah tangga yang dihasilkan masyarakat tidak hanya merusak lingkungan, tapi juga membahayakan kesehatan. Meski beberapa pihak mengklaim partisipasi warga membaik, upaya memperbaiki kualitas air Citarum tetap harus ditingkatkan.

“Proyek ini mendukung program pemerintah untuk memperbaiki kualitas air sungai Citarum dan mendorong keterlibatan seluruh pihak yang berada di DAS Citarum. Sudah menjadi tugas bersama untuk mengembalikan Citarum menjadi sumber kehidupan seperti dahulu kala,” ujar Riki.

Dalam kesempatan yang sama, Nuni Sutyoko, Head of Corporate Sustainability PT Bank HSBC Indonesia menyampaikan untuk merevitalisasi Citarum, mereka melakukan pendekatan melalui edukasi dan penyediaan informasi. Cara ini berguna untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian sungai.

“Kami meyakini nilai vital sungai bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Untuk merehabilitasi Sungai Citarum, kolaborasi dan peran aktif dari semua pihak adalah kunci,” kata Nuni.

Penulis: Dewi Purningsih

Editor: Devi Anggar Oktaviani

Bandung (Greeners) – PT Bank HSBC Indonesia (HSBC), Yayasan KEHATI, dan GIF (Green Initiative Foundation)  menginisiasi program bertajuk “Revitalisasi dan Rehabilitasi Sungai Citarum Sebagai Sumber Kehidupan Berkelanjutan”.

Terdapat 3 aspek dalam program ini yang bisa membantu proses revitalisasi Sungai Citarum yaitu pembentukan forum komunikasi bagi para pelaku usaha di DAS Citarum, program penghargaan bagi pelaku usaha di DAS Citarum yang berhasil menjalankan praktik usaha ramah lingkungan, dan penguatan komunitas.

Direktur Eksekutif Yayasan KEHATI, Riki Frindos, mengatakan agar target dapat tercapai, revitalisasi Sungai Citarum memerlukan dukungan dari semua pihak, termasuk pelaku usaha dan komunitas yang berada di DAS Citarum.

BACA JUGA: Fasilitas Pengelolaan Sampah di 6 Kabupaten/Kota DAS Citarum Diresmikan

Dari  2.700 perusahaan yang terdapat di DAS Citarum, beberapa diantaranya sudah mengelola limbah industrinya dengan baik. Oleh karena itu, PT Bank HSBC Indonesia, Yayasan KEHATI dan GIF berusaha mengadvokasi dan mengedukasi perusahaan lain serta komunitas yang berada di DAS Citarum untuk melakukan hal yang sama, termasuk pengelolaan limbah organik dan non-organik.

“Oleh karenanya, menurut hasil kajian yang kami lakukan bersama HSBC dan GIF, ada tiga program yang bisa membantu proses revitalisasi sungai citarum di mana melibatkan seluruh sektor untuk bersama-sama aktif menjaga sungai citarum,” ujar Riki pada acara Seminar “Kolaborasi Lintas Sektoral untuk Mendukung Percepatan Pemulihan DAS Citarum di Kabupaten Bandung, Selasa (19/11/2019).

Direktur Eksekutif Yayasan KEHATI Riki Frindos. Foto : KEHATI

Program pertama yakni, pembentukan forum komunikasi bertujuan agar para pelaku usaha dapat saling berbagi tentang praktik terbaik pengelolaan limbah usaha. Selain itu, forum ini memungkinkan para pelaku usaha untuk  berkonsultasi dengan para pakar untuk membahas permasalahan teknis, keuangan, hukum, dan pemberdayaan masyarakat.

Kemudian, program penghargaan dan pengakuan diharapkan dapat memotivasi para pelaku usaha untuk terus menjalankan praktik usaha ramah lingkungan. Yayasan KEHATI melihat ke depannya usaha yang berbasis ingkungan tidak lagi menjadi sesuatu yang akan dipaksakan oleh regulator dan diteriakkan oleh LSM lingkungan. “Ia kelak akan menjadi nilai-nilai yang akan diadopsi pasar,” ujar Riki.

Selanjutnya, penguatan komunitas DAS Citarum juga akan dilakukan melalui pelatihan dan sosialisasi  tentang isu lingkungan, kesehatan, higienis, dan sanitasi.  Limbah rumah tangga yang dihasilkan oleh masyarakat tidak hanya merusak lingkungan, namun juga membahayakan kesehatan masyarakat setempat. Meski diklaim membaik oleh beberapa pihak, partisipasi masyarakat harus terus ditingkatkan untuk memperbaiki kualitas air Citarum.

BACA JUGA: Proyek Citarum Harum Mulai Menunjukkan Hasil

“Revitalisasi Citarum masih panjang, dan projek ini bertujuan mendukung program pemerintah untuk memperbaiki kualitas air sungai Citarum dengan mendorong keterlibatan aktif seluruh pihak, terutama pihak berada di DAS Citarum. Sudah menjadi tugas bersama untuk mengembalikan Citarum menjadi sumber kehidupan seperti dahulu kala,” ujar Riki.

Sementara itu, Head of Corporate Sustainability PT Bank HSBC Indonesia Nuni Sutyoko mengatakan untuk membentu revitalisasi sungai citarum ini, HSBC juga melakukan pendekatan dengan mengedukasi dan menyediakan informasi yang berguna bagi peningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan perilaku sehat untuk menjaga kelestarian sungai, sehingga bisa tercipta kesejahteraan yang lebih baik dan pada akhirnya mendorong pembangunan ekonomi.

“Kami meyakini nilai vital sungai bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Untuk merehabilitasi Sungai Citarum, kolaborasi dan peran aktif dari semua pihak adalah kunci,” kata Nuni.

Penulis: Dewi Purningsih

Bali (Greeners) – Sebanyak 200 pemuda peserta Our Ocean Youth Leadership Summit (OOYSL) 2018 bersama komunitas Divers Clean Action dan Yayasan KEHATI menanam terumbu karang pada 50 struktur berbentuk jaring laba-laba di Pantai Samuh, Nusa Dua, Bali. Kegiatan ini merupakan upaya sekaligus aksi nyata pemuda untuk melindungi laut.

“Setelah pembahasan selama dua hari di OOYSL 2018 kemarin, sekaranglah waktunya aksi langsung. Di sini kita fokus kepada MPA (marine protected area) dan marine pollution,” ujar Founder Divers Clean Action Swietenia Puspa Lestari saat ditemui Greeners di Pantai Samuh, Nusa Dua, Bali, Rabu (31/10/2018).

Perempuan yang akrab disapa Tenia ini mengungkapkan bahwa berdasarkan data penelitian, terumbu karang dapat mati jika ditutupi oleh plastik selama empat hari. Sebelumnya, pada kegiatan Beach Clean Up yang dilakukan pada 28 Oktober lalu, sampah plastik menjadi sampah yang paling banyak ditemukan.

“Penanaman 50 struktur terumbu karang dan 7.500 fragmen ini merupakan upaya kami sebagai anak muda dalam memerangi sampah laut,” katanya.

Program Manager Ekosistem Pesisir Pulau Kecil Yayasan KEHATI Basuki Rahmad mengatakan struktur yang digunakan untuk menjadi rumah terumbu karang ini menggunakan metode Mars Accelerated Coral Reefs Rehabilitation System (MARRS). Metode ini memanfaatkan struktur besi berbentuk seperti jaring laba-laba. Struktur tersebut berfungsi untuk mengisi gap antara sisa karang alami, menstabilkan terumbu karang, membatasi reruntuhan karang dan menyediakan substrat untuk habitat pemulihan serta meningkatkan keanekaragaman hayati karang secara alami.

“Dengan metode ini ikan dapat kembali dengan cepat ke area yang direhabilitasi, memulihkan keseimbangan ekosistem, mengendalikan alga dan menciptakan dasar untuk perikanan berkelanjutan di masa depan, serta ekowisata laut yang lestari,” papar Basuki.

Sebagai bagian dari rangkaian acara Our Ocean Conference 2018, Kepala Sub Bagian Kerjasama Kementerian Kelautan dan Perikanan, Imam Fitrianto, menilai positif kegiatan tersebut. Ia berharap 200 peserta OOYSL 2018 nantinya menjadi penggerak terutama dalam konservasi di bidang kelautan.

“Kami juga sebagai pemerintah tidak bisa bergerak sendirian. Perkumpulan DCA bekerjasama dengan KEHATI dan Nusa Dua Foundation ini sudah mempresentasikan komitmen mereka dalam penyelenggaraan OOC sebagai acara utama yang dihadiri oleh 4.000 peserta dari 74 negara,” ujar Imam.

Sebagai informasi, terumbu karang merupakan bagian dari ekosistem laut yang rawan mengalami kerusakan. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali pada tahun 2017 mencatat sekitar 12 persen dari 7.200 hektare terumbu karang di perairan Bali dalam kondisi rusak. Ada beberapa faktor penyebab kerusakan tersebut, diantaranya perubahan suhu air yang diakibatkan perubahan iklim, pencemaran atau limbah lingkungan yang datang dari darat, dan lapisan minyak yang kemungkinan dihasilkan dari limbah kapal laut.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Yayasan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) melalui Biodiversity Warriors menyelenggarakan capture nature (Capnature) atau geledah keanekaragaman hayati secara serentak di delapan kota di Indonesia pada 22 Mei 2018. Dalam kegiatan ini, para anggota komunitas Biodiversity Warriors dan warga di masing-masing kota bersama-sama turun ke lokasi pengamatan untuk mengenal, mendata, mendokumentasikan, dan memopulerkan keanekaragaman hayati di kota mereka.

Direktur Komunikasi dan Penggalangan Sumber Daya Yayasan KEHATI Fardila Astari mengatakan, penyelenggaraan Capnature ini bertepatan dengan Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia, oleh karena itu kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap ragam hayati Indonesia yang sangat kaya.

“Diharapkan kegiatan ini membuat masyarakat menjadi tergerak untuk turut melestarikan keanekaragaman hayati di sekitarnya. Capnature serentak ini juga sebagai upaya membangun citizen scientist di Indonesia, serta mempromosikan kegiatan Biodiversity Warriors kepada masyarakat,” kata Fardila, Jakarta, Kamis (24/05/2018).

Kota-kota yang turut berpartisipasi dalam kegiatan ini yaitu Jakarta, Bogor, Tarakan, Samarinda, Pontianak, Lampung, Kuningan, dan Padang. Pelaksanaan di masing-masing kota tersebut diinisiasi dan diselenggarakan oleh para anggota Biodiversity Warriors di kota-kota tersebut.

Untuk di wilayah Jakarta, kegiatan Capnature dilaksanakan di Taman Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan ini diikuti oleh Biological Bird Club (BBC) Ardea Fakultas Biologi Universitas Nasional (UNAS), Komunitas Pegiat Lingkungan Jakarta, serta masyarakat umum. Selain itu, kegiatan juga diisi dengan Kontes Foto Hidupan Liar.

“Jumlah foto yang berhasil terkumpul dari kegiatan Capnature di Taman Menteng ini sebanyak 51 foto, yang terdiri dari flora dan satwa liar di Taman Menteng. Foto tersebut merupakan karya dari Biodiversity Warriors Yayasan KEHATI, komunitas pegiat lingkungan dan masyarakat,” ujar Fardila.

Peserta Capnature melakukan pengamatan flora dan fauna di Taman Menteng, Jakarta. Foto: KEHATI

Koordinator Capnature Biodiversity Warriors Ahmad Baihaqi menjelaskan, dipilihnya Taman Menteng sebagai area Capnature dikarenakan kawasan terbuka hijau yang berada di tengah kota Jakarta ini memiliki fungsi penting bagi kelangsungan keanekaragaman hayati kota yang tersisa. “Diperkirakan ada banyak spesies yang bergantung dengan hutan kota ini, yang sebagian besar belum diketahui oleh publik,” katanya.

Lebih jauh Baihaqi menjelaskan, saat ini DKI Jakarta hanya memiliki sekitar 9 persen ruang terbuka hijau dari total luas wilayah Jakarta. Padahal, dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ditegaskan bahwa sebuah kota harus memiliki ruang terbuka hijau setidaknya seluas 30 persen.

Luasan sebesar 30 persen dari total wilayah itu adalah syarat minimum untuk menjamin keseimbangan ekosistem sebuah kota. Termasuk di dalamnya, keseimbangan sistem hidrologi yang berkaitan erat dengan banjir dan peningkatan ketersediaan udara bersih.

“Jakarta sebenarnya masih jauh dari ideal karena luasan ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta saat ini sebesar 9 persen. Hal ini disebabkan karena konversi lahan atau alih fungsi lahan menjadi gedung-gedung pencakar langit. Untuk mencapai kota yang ideal, Pemprov DKI Jakarta sebaiknya memperbanyak RTH hingga mencapai 30 persen dari total wilayah DKI Jakarta, ” kata Baihaqi.

Dengan diadakannya capture nature, sambung Baihaqi, keanekaragaman hayati yang masih tersimpan di Taman Menteng dapat terungkap dan dikenali kembali oleh warga. Harapannya, hal tersebut dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk datang ke taman tersebut dan hutan-hutan kota lainnya serta memanfaatkannya secara positif.

Sebagai informasi, Biodiversity Warriors merupakan gerakan anak-anak muda yang diinisasi oleh Yayasan KEHATI untuk melakukan perubahan dengan menjadi ksatria penyelamat dan penjaga keanekaragaman hayati di Indonesia. Saat ini, sudah terdaftar sebanyak 1.879 anggota Biodiversity Warriors yang tersebar dari seluruh Indonesia.

Penulis: Dewi Purningsih

Kalimantan Barat (Yayasan Kehati) – Empat individu orangutan (Pongo pygmaeus sp.) yang terdiri atas tiga betina dan satu jantan, dilepasliarkan di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya (TNBBBR) di wilayah Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, 21-22 November 2017.

Direktur Program Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) Karmele L. Sanches mengungkapkan pelepasliaran pelepasliaran empat orangutan ini merupakan salah satu bagian dari upaya YIARI, didukung Tropical Forest Conservation Act (TFCA) Kalimantan-KEHATI, dalam penyelamatan dan konservasi satwa liar dilindungi, khususnya orangutan di Kalimantan, yang saat ini statusnya Kritis.

“Orangutan di Kalimantan kian terancam habitatnya. Banyak hutan yang dikonversi, dijadikan kebun. Tak sedikit pula orangutan yang diburu dan diperjualbelikan. Oleh karena itu, kami tergerak untuk melakukan penyelamatan. Empat orangutan ini sebelumnya kami rescue dan rawat di pusat rehabilitasi. Saatnya kini kami kembalikan ke habitat liarnya,” ujar Karmele, Selasa (28/11).

BACA JUGA: Orangutan Tapanuli Dipublikasikan di Jurnal Internasional

Keempat orangutan tersebut masing-masing diberi nama Mama Laila (betina, 14 tahun), Lili (anak Mama Laila, betina, 4 tahun), Lisa (betina, 5 tahun), dan Vijay (jantan, 5 tahun). Orangutan ini berasal dari sejumlah lokasi yang berbeda di wilayah Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Dipilihnya TNBBBR sebagai lokasi pelepasliaran, lanjutnya, karena kawasan ini memenuhi syarat sebagai habitat bagi orangutan tersebut, terutama untuk aspek ketersediaan pakan di alam liar, tegakannya, dan tingkat kepadatan populasi orangutan. “Hutan-hutan di Ketapang umumnya sudah rusak,” ujar Karmele.

Sebanyak empat individu orangutan dilepasliarkan di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, di wilayah Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, pada 21-22 November 2017. Foto: Yayasan Kehati

Pelepasliaran dilaksanakan dalam dua kesempatan berbeda. Pada hari pertama, tanggal 21 November 2017, tim yang terdiri atas 30 orang perwakilan YIARI, TFCA Kalimantan-Yayasan KEHATI, BKSDA Kalbar, TNBBBR, dan Polres Melawi, dan masyarakat sekitar hutan, melepasliarkan Mama Laila dan Lili pada titik sekitar 4 kilometer dari batas TNBBBR dengan Dusun Mengkilau, Desa Nusa Poring, Kecamatan Manukung. Pelepasliaran kedua dilaksanakan keesokan harinya terhadap Vijay dan Lisa pada titik sekitar 12 kilometer dari batas TNBBBR dengan dusun yang sama.

Direktur Program TFCA Kalimantan pada Yayasan KEHATI, Puspa Dewi Liman, menyatakan, “Penyelamatan ini sangat diperlukan karena keberadaan mereka semakin terancam oleh karena perubahan fungsi lahan, perambahan, dan perdagangan satwa liar yang terus terjadi,” kata Puspa.

BACA JUGA: Balitbang KLHK Bangun Pusat Penelitian Orangutan

TFCA Kalimantan merupakan program pengalihan utang dari Pemerintah AS untuk dipakai sebagai dana konservasi hutan di Kalimantan. KEHATI merupakan institusi yang ditunjuk sebagai administrator dari Program TFCA Kalimantan. TFCA Kalimantan mendukung dua program yang sebelumnya sudah berjalan, yakni Heart of Borneo dan Program Karbon Hutan Berau.

“Dukungan kami terhadap YIARI sebenarnya bagian dari upaya menyukseskan program Heart of Borneo melalui perlindungan terhadap spesies-spesies kunci di wilayah hutan Heart of Borneo,” ujar Puspa.

Meski demikian, lanjut dia, ke depan TFCA Kalimantan tidak bisa memberikan dukungan finansial secara terus-menerus. Oleh karena itu, dia berharap agar kegiatan konservasi yang telah dilaksanakan TFCA Kalimantan bersama mitra lokalnya, seperti YIARI, hendaknya diteruskan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, masyarakat lokal, balai taman nasional, dan pihak pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai informasi, saat ini, masih terdapat 109 individu orangutan yang dirawat di pusat penyelamatan dan rehabilitasi orangutan YIARI di Ketapang. Selama tahun 2017, sebanyak 12 individu orangutan yang telah dilepasliarkan oleh YIARI di TNBBR. Pada tahun yang sama, jumlah orangutan yang masuk ke pusat penyelamatan lebih dari 20 individu. Hal ini mengindikasikan, kerusakan hutan sebagai habitat orangutan semakin tinggi.

“Orangutan yang direhab tak serta-merta bisa langsung dilepasliarkan. Harus dirawat, diobati, dan dikembalikan kemampuan dan instingnya untuk hidup di alam liar. Butuh waktu yang lama dan biaya sangat besar,” kata Karmele.

Editor: Renty Hutahaean

Cikeas (Greeners) – Selain menjadi tempat menimba ilmu, sekolah serta lingkungan sekitarnya juga dapat berperan sebagai ruang terbuka hijau. Lingkungan sekolah dengan pepohonan dan taman yang asri akan menghadirkan sebuah lingkungan yang sehat, dan terjaganya keanekaragaman hayati sekitar sekolah yang berguna sebagai sarana pembelajaran siswa.

“Mengetahui potensi keanekaragaman hayati di lingkungan sekolah sangatlah penting. Hal ini dikarenakan keberadaan keanekaragaman hayati atau biodiversitas di lingkungan sekolah dapat menjadi indikasi baik atau buruknya kualitas lingkungan sekolah,” tandas Fardila Astari, Direktur Komunikasi dan Penggalangan Sumber Daya Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia, Kamis (14/09).

Fardila menambahkan, keberadaan keanekaragaman hayati sebagai bioindikator juga dapat membangkitkan kesadaran bagi warga sekolah untuk turut bertanggung jawab menjaga dan melestarikannya. Selain itu, keberadaan flora dan satwa liar di lingkungan sekolah dapat dijadikan sebagai laboratorium alam oleh guru serta siswa dan siswinya sebagai sarana pendidikan khususnya di bidang biologi.

Oleh karena itu, KEHATI melalui gerakan Biodiversity Warriors menyelenggarakan kegiatan Biodiversity Warriors Go To School (BWGTS) di Sekolah Alam Cikeas (SAC) pada tanggal 25 Agustus-12 September 2017. Kegiatan BWGTS secara umum berupa identifikasi tumbuhan di pekarangan di SAC dan pengamatan satwa liar yang meliputi capung, burung, kupu-kupu, herpetofauna (reptil dan amfibi), serta mamalia.

“Melalui kegiatan tersebut, diharapkan seluruh warga sekolah dapat mengenal, peduli dan melestarikan keanekaragaman hayati yang berada di lingkungan sekolah dan dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran khususnya di bidang biologi,” ujar Kepala SAC, Pungky Aryogo, S.Hut.

Foto: Biodiversity Warriors

Keberadaan keanekaragaman hayati di lingkungan sekolah dapat mengubah pola pikir para guru bahwa kegiatan belajar mengajar Ilmu Biologi tidak hanya dapat dilakukan di dalam ruang kelas. Bahkan, praktikum pun tidak hanya dapat dilakukan di ruang laboratorium, melainkan pekarangan sekolah juga dapat dijadikan sebagai alam terbuka, khususnya di RTH sekolah. Selain itu, hal tersebut juga dapat menjadi pengingat bagi warga sekolah untuk menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati di lingkungan sekolah.

Ruang terbuka hijau (RTH) saat ini sangatlah terbatas. Pasalnya, banyak kawasan yang semestinya menjadi RTH telah beralih fungsi, seperti dibangun jalan, permukiman, pertokoan, industri, tempat rekreasi, dan gedung-gedung pencakar langit.

Sekolah dan lingkungan sekitarnya sebagai RTH sangat penting untuk menunjang kehidupan flora dan satwa liar serta manusia. Suasana yang terlihat lebih asri, teduh dan nyaman dikarenakan banyak rerimbunan pohon yang hijau menjadi tempat yang nyaman bagi manusia maupun satwa liar yang berada di sekitarnya.

Sebagai kegiatan awal BWGTS, pada Bulan April 2017 di SAC juga telah diadakan workshop bertema “Keanekaragaman Hayati di Lingkungan Sekolah dan Perkotaan”. Dalam workshop tersebut, para peserta yang terdiri atas siswa dan siswi kelas 4 hingga kelas 6, dikenalkan tentang keanekaragaman hayati di lingkungan sekolah dan perkotaan beserta fungsinya, serta metode pengamatan keanekaragaman hayati, yang disampaikan oleh Ahmad Baihaqi, Education & Outreach Officer KEHATI.

Pungky berharap workshop ini dapat memberikan pemahaman pada guru dan siswa tentang keanekaragaman hayati di lingkungan sekolah dan perkotaan. Melalui kegiatan ini siswa juga diharapkan memiliki bekal awal pengetahuan tentang metode pengamatan keanekaragaman hayati.

“Hasil pengamatan keanekaragaman hayati tersebut akan dijadikan poster keanekaragaman hayati di lingkungan SAC yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan, khususnya dibidang Biologi,” tandas Pungky.

Penulis: (*)

Jakarta (Greeners) – Pembenahan rusaknya kawasan terumbu karang di Raja Ampat akibat kandasnya MV Caledonian Sky awal Maret lalu akan menjadi prioritas dukungan pendanaan bagi kegiatan konservasi di kawasan yang masuk dalam Bentang Laut Kepala Burung (BLKB) tersebut dari skema dana abadi bagi perlindungan kawasan BLKB.

Direktur Eksekutif Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) MS Sembiring mengatakan, kawasan Kepala Burung yang di dalamnya terdapat Kabupaten Raja Ampat adalah wilayah yang diakui dunia sebagai tempat dengan sumber hayati yang paling beragam. Kekayaan Raja Ampat telah mengilhami berdirinya inisiatif konservasi multi-partner BLKB pada tahun 2004, antara lain oleh Conservation International (CI), The Nature Conservancy (TNC) dan World Wildlife Fund (WWF).

“Saat ini sedang kita rancang skema pendanaannya tapi memang akan lebih fokus pada pembiayaan keamananan patroli laut dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan ekonomi mereka,” terangnya kepada Greeners, Jakarta, Senin (20/03).

Kawasan BLKB ini terdiri dari 2.500 kepulauan dan menyimpan 75 persen karang dunia. Raja Ampat sendiri memiliki luas lebih dari 225.000 kilometer persegi. Kerusakan yang diakibatkan oleh Kapal Caledonian Sky yang kandas ini, dikatakan MS Sembiring, harus menjadi pelajaran berharga karena butuh waktu cukup lama untuk mengembalikan karang-karang yang rusak.

BACA JUGA: Pemerintah Rumuskan Instrumen Hukum untuk Menindak Caledonian Sky

Skema dana abadi bagi perlindungan kawasan BLKB yang diberi nama Blue Abadi Trust Fund (BATF) memiliki target pengelolaan yang mencapai 38 juta Dolar AS. Yayasan KEHATI dipercaya sebagai administrator untuk mengelola dana tersebut. Yayasan KEHATI akan bekerjasama dengan berbagai lembaga konservasi yang selama ini telah bekerja di daerah BLKB antara lain CI, TNC dan WWF.

Saat ini, jaringan 12 kawasan konservasi perairan (KKP) menjadi kekuatan bagi perlindungan dan pelestarian kawasan yang dikelola oleh masing-masing badan layanan umum daerah (BLUD). Inisiatif ini pun aktif mendorong dan memberdayakan masyarakat untuk menjadi pelaku utama dalam perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati kawasan ini secara berkelanjutan.

Selain itu, MS Sembiring meminta kepada semua pihak agar menjadikan kasus kandasnya MV Caledonian Sky sebagai indikasi bahwa perbaikan dalam sistem tata kelola wisata harus dilakukan secara terus-menerus. Ia meminta kepada seluruh stakeholder dan lembaga yang bekerja pada sektor pariwisata kelautan untuk melakukan evaluasi dan menyusun rencana perbaikan bersama.

“Berapa banyak kerugian kita karena rusaknya terumbu karang itu jika dibandingkan dengan pemasukan dari kapal pesiar besar. Di sini kita perlu tekankan kalau harus ada kesepahaman dari semua pemangku kepentingan tentang tata kelola khusus bagi lokasi wisata yang masuk dalam kategori high conservation value seperti di Raja Ampat,” terangnya lagi.

BACA JUGA: Pemerintah Bentuk Tim Tangani Pengrusakan Terumbu Karang oleh Kapal Caledonian Sky

Deputi I Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman Arif Havas Oegroseno dalam keterangan resminya menyatakan akan mempelajari aturan yang mengatur akses kunjungan ke kawasan konservasi menyusul kerusakan terumbu karang di Raja Ampat, Papua Barat, oleh kapal pesiar MV Caledonian Sky pada 4 Maret. Ini dilakukan sebagai upaya pencegahan atas masalah serupa di masa mendatang.

“Preventifnya ada dua, yang pertama kajian terhadap akses di kawasan itu. Nanti akan dibawa Menteri Kelautan dan Perikanan. Lalu kedua, untuk perhubungannya nanti mengikuti kebijakan kajian itu,” ujar Arif.

Sebelumnya, data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan bahwa luas terumbu karang yang ditabrak oleh kapal tersebut mencapai 13.522 meter persegi. Direktur Jndral Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Karliansyah menyatakan bahwa kerusakan terumbu karang di perairan Raja Ampat sangat luas.

Dari laporan yang diterimanya, kerusakan mencapai 13.522 meter persegi. Jenis kerusakan, dikatakannya terbagi dua, pertama kerusakan retakkan dari individu-individu karangnya yang kira-kira 13,4 meter kali 22,8 meter. Lalu terdapat patahan yang panjang akibat kapal yang merosot, hitungannya 50 meter kali lebar tertentu.

“Jadi totalnya 13.522 meter persegi. Diperkirakan memakan waktu hingga 20 tahun untuk mengembalikan terumbu karang yang rusak agar bisa tumbuh kembali. Soal data ini penting untuk dikoordinasikan agar tidak simpang siur data yang dimiliki pemerintah. Dengan demikian, data dan bukti pemerintah yang akan dihadirkan akan kuat,” tambahnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) berencana membangun laboratorium hayati di kawasan Indonesia Peace and Security Center (IPSC), Sentul, Kabupaten Bogor. Laboratorium tersebut akan dikhususkan untuk tanaman bambu yang jenisnya mencapai lebih dari 150 jenis di Indonesia.

Kepala Badan Instalasi Strategis Nasional (Baintranas), Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Mayor Jenderal TNI Heros Paduppai mengatakan, bentuk kerjasama yang akan dilakukan adalah dalam bentuk penanaman bambu dan pemanfaatannya secara sosial dan ekonomi oleh masyarakat. Langkah ini bertujuan untuk melakukan konservasi keanekaragaman hayati yang mendukung komitmen nasional untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK).

“Penanaman bambu di kawasan IPSC ini tidak hanya memberikan manfaat untuk ilmu pengetahuan dari sisi laboratorium hayati yang dapat dimanfaatkan untuk penelitian, tetapi juga memberi manfaat ekologi,” katanya seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, Jakarta, Jumat (10/02).

BACA JUGA: LIPI: Penggunaan Bambu Lebih Tepat Atasi Banjir Dibanding Betonisasi

Bambu memiliki kemampuan menyerap karbon dioksida setidaknya 8 kali lebih besar dari hutan tropis. Jika kemampuan hutan tropis menyerap karbon sebesar kurang lebih 7 ton per hektar per tahun, maka bambu mampu menyerap sekitar 62 ton per hektar per tahun.

Mengutip dari keterangan yang sama, Direktur Eksekutif Yayasan KEHATI, M.S Sembiring pun mengatakan, penanaman bambu dapat membantu pengurangan emisi yang signifikan. Selain itu, kawasan Sentul merupakan daerah tangkapan dan resapan air yang jika dikelola dengan baik akan menambah cadangan air dan mengurangi risiko banjir.

“Kerjasama ini tidak hanya sekadar menanam tetapi juga merupakan upaya penghijauan dan memberikan manfaat secara sosial dan ekonomi,” ujar Sembiring.

BACA JUGA: LIPI Kembangkan Kawasan Biovillage

Bambu sendiri sudah dikenal sebagai tanaman yang mampu memberikan dampak ekologi yang besar, seperti penyerap air dan pencegah erosi. Selain itu tanaman ini juga mampu memberikan manfaat sosial dan ekonomi.

Dari sisi sosial, bambu sudah sangat lekat dengan budaya Indonesia. Banyak perkakas yang menjadi bagian dari budaya berbahan dasar bambu. Kemudian dari sisi ekonomi, bambu menjadi salah satu bahan baku furnitur yang memiliki kualitas tinggi, ditambah lagi dengan rebungnya yang juga memiliki nilai jual.

“Dari manfaatnya yang sangat banyak ini, konservasi bambu di kawasan IPSC diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan tetapi juga bagi masyarakat,” kata Sembiring.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Gambut adalah salah satu lahan basah yang penting bagi dunia. Menurut laman Wetlands International-Program Indonesia, luas lahan gambut di seluruh Indonesia berjumlah 20,6 juta hektar atau sekitar 10,8 persen dari luas daratan. Adapun catatan dari Rencana Aksi Lahan Basah tahun 2004, luas lahan basah di seluruh penjuru Indonesia sekitar 54 juta hektar.

Lahan basah, mengacu pada Konvensi Ramsar tahun 1971, diklasifikasikan menjadi rawa, gambut, danau, sungai, mangrove, padang lamun, dan terumbu karang serta lingkungan laut dengan kedalaman maksimum enam meter pada surut terendah. Kawasan ini penting karena menjadi ekosistem yang paling produktif di dunia serta merupakan habitat bagi ribuan keanekaragaman hayati.

“Lahan basah menyediakan banyak penghidupan bagi manusia. Mulai dari pertanian, perikanan, pariwisata, transportasi, dan penyedia air,” ujar Direktur Program Tropical Forest Conservation Actio-Sumatera (TFCA-Sumatera) Samedi seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, Jakarta, Senin (01/02).

Rawa Tripa, kata Samedi, merupakan sebuah kawasan gambut di Aceh yang menjadi bukti bahwa konservasi gambut mampu memberi manfaat bagi warga sekitar. TFCA-Sumatera, sebuah program yang dikelola oleh Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) untuk konservasi hutan Sumatera, telah berhasil meredakan kebakaran berulang di hutan yang sudah dibuka untuk perkebunan kelapa sawit dengan teknik cannal blocking (membendung saluran drainase untuk menaikkan muka air).

Sebagai contoh, lanjutnya, dalam waktu kurang dari satu tahun, permukaan air lahan gambut telah naik, dan pada saat kawasan lain terjadi kebakaran, kawasan Rawa Tripa yang biasanya mengalami kebakaran, pada tahun ini tidak terjadi.

Menurut Samedi, hingga saat ini, belum ada pembaruan data terkini tentang status lahan basah di Indonesia. Sedangkan berdasarkan Gaps Analysis (on ecological representativeness and management of protected areas) tahun 2010, terangnya, dari sekitar 750 ribu hektar mangrove di Sumatera, sekitar 28 persen ekosistem mangrove telah terbuka (rusak).

“Perlu diketahui bahwa Indonesia menduduki tempat pertama di dunia untuk luas ekosistem mangrove. Ekosistem lahan basah lainnya, yaitu gambut, dari luas total gambut di Sumatra yaitu 7,2 juta hektar, sebesar 23 persen telah mengalami kerusakan. Untuk hutan rawa, sekitar 52 persen telah mengalami kerusakan. Data tersebut baru di Sumatera, belum di Jawa, Sulawesi, Kalimantan dan Papua,” tutur Samedi.

Samedi menyatakan bahwa dengan merestorasi lahan basah yang terabaikan bisa memberi peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Di Rawa Tripa dengan menggunakan teknik cannal blocking, kini beberapa areal gambut sudah bisa dikembangkan menjadi perikanan rawa gambut. Model koeksistensi antara konservasi dan pemanfaatan ekonomi diharapkan bisa menjaga harmonisasi hubungan yang menguntungkan antara ekosistem lahan basah dan manusia yang tinggal di sekitarnya.

Inisiatif di tingkat masyarakat tersebut, menurut Samedi perlu diperkuat dari level yang lebih tinggi. Contohnya adalah dengan penetapan rencana tata ruang wilayah yang menempatkan mangrove dan gambut sebagai kawasan lindung. Pada Maret 2015 lalu, sebagian wilayah di Rawa Tripa, sudah ditetapkan sebagai kawasan lindung gambut oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah.

Gambut, dalam kondisi alami adalah penyimpan karbon. Tetapi jika diganggu seperti kebakaran, lahan gambut justru menjadi sumber emisi karbon yang beracun dan gas rumah kaca lainnya. Adapun mangrove sangat signifikan untuk menahan abrasi, intrusi air laut, dan sumber pendapatan masyarakat dari perikanan.

Sebagai informasi, setiap tanggal 2 Februari, dunia memperingati apa yang dinamakan Hari Lahan Basah Dunia sesuai dengan tanggal lahirnya Konvensi Ramsar di Iran. Tahun ini tema yang diambil adalah Wetlands for our Future: Sustainable livelihoods. Tema ini merujuk pada pentingnya peran lahan basah bagi manusia, khususnya dalam pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Jakarta ternyata masih menyimpan keanekaragaman hayati, baik disadari atau tidak oleh warganya. Dari sekian banyak keanekaragaman hayati tersebut, Ibukota Indonesia ini masih memiliki 13 jenis burung yang dilindungi oleh UU nomor 5 tahun 1990 dan PP nomor 7 tahun 1999.

Capture Nature Jakarta atau biasa disingkat dengan Cap(na)ture, melalui hasil pengamatannya mencatat terdapat 58 jenis burung, 28 jenis capung, 29 jenis kupu-kupu, 17 jenis herpetofauna, 8 jenis mamalia dan 7 jenis jamur. Dari 58 jenis burung tersebut, terdapat 13 jenis burung yang dilindungi oleh undang-undang.

“Berdasarkan status keterancamannya sendiri, ada satu jenis burung yang sangat terancam punah yaitu kakatua jambul kuning, satu jenis yang terancam punah yaitu bangau bluwok dan tiga jenis yang hampir terancam punah yaitu betet biasa, cerek jawa dan pecuk ular asia,” jelas Ahmad Baihaqi selaku koordinator dari Cap(na)ture Jakarta, Sabtu (14/11).

Pria yang akrab disapa Abay ini menyatakan, dari hasil pengamatan, terdapat juga jenis jamur yang sudah mulai langka di Jakarta, yaitu jamur tudung pengantin dan salah satu maskot Jakarta yang hampir punah akibat pembangunan proyek normalisasi Sungai Ciliwung, yaitu salak condet.

“Salak condet hanya bisa ditemukan di Balai Kembang, Jakarta Selatan dan Batu Ampar, Jakarta Timur karena dekat wilayah sungai,” katanya.

Sebagai informasi, kegiatan pengamatan keanekaragaman hayati bertajuk Cap(na)ture Jakarta ini telah dituangkan dalam bentuk buku bertajuk “Geledah Jakarta, Menguak Potensi Keanekaragaman Hayati Ibu Kota”. Buku ini dilengkapi dengan foto-foto dan keterangan yang sangat membantu untuk melakukan identifikasi.

Kegiatan ini juga diinisiasi oleh Biodiversity Warriors Yayasan KEHATI bekerja sama dengan Fakultas Biologi Universitas Nasional dan Komunitas Peta Hijau Jakarta, serta komunitas peduli lingkungan lainnya seperti Biological Science Club (BScC), Indonesia Wildlife Photography (IWP) dan Jakarta Birdwatcher Society (JBS). Buku ini diakui Abay belum memuat seluruh biodiversitas di ruang terbuka hijau Jakarta karena pengamatan belum difokuskan untuk seluruh biota di seluruh kawasan tersebut.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dimiliki oleh DKI Jakarta ternyata tidak menghilangkan keberadaan biodiversitas (keanekaragaman hayati) baik flora maupun fauna yang dimiliki oleh Ibukota. Terbukti dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa, kelompok pecinta alam, siswa SMA, dan masyarakat umum, menunjukkan potensi keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Jakarta masih cukup banyak.

Ahmad Baihaqi, lulusan Fakultas Biologi Universitas Nasional, Jakarta yang juga Koordinator dari kegiatan pengamatan keanekaragaman hayati di Jakarta ini mengatakan bahwa dari hasil pemantauan yang dilakukan di 28 titik RTH di DKI Jakarta selama empat bulan dari bulan April hingga Juli 2015, telah dijumpai 58 jenis burung, 28 jenis capung, 29 jenis kupu-kupu, 17 jenis herpetofauna dan 8 jenis mamalia.

Pemuda yang akrab disapa Abay ini menyatakan kemungkinan besar masih terdapat banyak keanekaragaman hayati lainnya yang belum teramati dan jumlah jenisnya kemungkinan dapat bertambah.

“Keanekaragaman hayati yang diamati itu meliputi burung, capung, kupu-kupu, herpetofauna (amfibi, dan reptil) serta mamalia,” jelas Abay saat dihubungi oleh Greeners, Jakarta, Jumat (06/11).

Peserta kegiatan Cap(na)ture Jakarta. Foto: greeners.co/Ahmad Baihaqi (Indonesia Wildlife Photography)

Sebagai informasi, kegiatan pengamatan keanekaragaman hayati yang dikoordinir oleh Abay ini bertajuk Cap(na)ture Jakarta telah dituangkan dalam bentuk buku “Geledah Jakarta, Menguak Potensi Keanekaragaman Hayati Ibu Kota” lengkap dengan foto-foto dan keterangan yang sangat membantu untuk melakukan identifikasi.

Kegiatan ini juga diinisiasi oleh Biodiversity Warriors Yayasan KEHATI bekerja sama dengan Fakultas Biologi Universitas Nasional dan Komunitas Peta Hijau Jakarta, serta komunitas peduli lingkungan lainnya seperti Biological Science Club (BScC), Indonesia Wildlife Photography (IWP) dan Jakarta Birdwatcher Society (JBS). Buku ini diakui Abay belum memuat seluruh biodiversitas di RTH Jakarta karena pengamatan belum difokuskan untuk seluruh biota di seluruh kawasan RTH.

Meski demikian, Rosyid Nurul Hakim, Officer Edukasi dan Outrech Yayasan KEHATI, menyatakan bahwa buku ini tetap dapat dijadikan sebagai referensi awal tentang biodiversitas RTH Jakarta. Buku ini juga mampu menjadi bukti bahwa meski terkadang anak muda terkesan kurang serius, tetapi mereka dapat menghasilkan karya ilmiah yang serius.

“Kesimpulannya kami menemukan ada banyak potensi keanekaragaman hayati yang menarik di setiap RTH di Jakarta, oleh karena itu sangat penting untuk menjaga atau menambah RTH di jakarta,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) -Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah rumah tangga tani pada tahun 2003 masih berjumlah 31 juta rumah tangga. Namun, berselang satu dekade kemudian, jumlah keluarga tani tersebut merosot menjadi 26,5 juta. Hal tersebut dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman bahwa minat menjadi petani menurun karena penghasilan petani yang sangat minim.

Menurut Amran, rata-rata petani yang hanya mengantongi Rp 200 ribu per bulan dirasa sangat kecil dibanding dengan harga bahan pokok yang terus meroket. Penurunan jumlah petani itu pun berpotensi menggangu target swasembada beras sebesar 73,4 juta ton gabah kering giling.

Namun, Direktur Eksekutif Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) M.S. Sembiring menyatakan bahwa sebenarnya petani tidak harus selalu menggantungkan mata pencahariannya hanya terhadap beras semata. Rata-rata petani sawah di Indonesia mempunyai lahan garapan sekitar 0,3 hektar.

“Sudah saatnya petani di Indonesia berdaya. Petani sebagai soko pangan di Indonesia perlu mendapatkan perlindungan agar kehidupannya lebih baik,” ujar Sembiring seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, Jakarta, Sabtu (17/10).

Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) sendiri menggarisbawahi nasib hidup petani pada Hari Pangan Sedunia yang jatuh setiap tanggal 16 Oktober. Khusus untuk Indonesia, tema hari pangan tersebut mengangkat “Pemberdayaan Petani Sebagai Penggerak Ekonomi Menuju Kedaulatan Pangan”.

Puji Sumedi, Program Officer untuk Ekosistem Pertanian Yayasan KEHATI menyatakan ada tiga kata kunci dalam tema hari pangan tahun ini. Ketiga kata kunci tersebut, kata Puji Lagi, terletak pada aspek pemberdayaan petani, penggerak ekonomi dan kedaulatan pangan.

Memulai dari pemberdayaan petani, lanjutnya, bisa dirujuk data-data dari Badan Pusat Statistik tentang nasib petani. Data menunjukkan bahwa profesi petani tak lagi menjadi pilihan utama generasi muda. Tapi, semacam kewajiban turun temurun atau memang tak ada lagi pilihan pekerjaan yang lain. Di Indonesia, nasib petani seakan tak berjamin. Jika gagal panen dan lahan tergadai, pemerintah belum bisa mengulurkan tangannya.

“Namun setidaknya angin sejuk sudah berhembus mulai pekan pertama Oktober 2015. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan mulai pekan ini,petani yang gagal panen bisa mendapatkan uang santunan asuransi pertanian. Kebijakan tersebut berlaku, lantaran dana premi asuransi sebesar Rp 150 miliar kepada Asuransi Jasindo sebagai penyelenggara asuransi pertanian sudah dicairkan,” kata Puji.

Selain itu, untuk kata kunci yang kedua, Puji menambahkan, langkah positif dari OJK tersebut tentunya masih memerlukan dukungan dari internal petani. Artinya, petani juga harus cerdas dan inovatif sesuai dengan kondisi geografis dan iklim setempat. Puji mencontohkan, untuk petani di Nusa Tenggara Timur yang kering, dibutuhkan teknik pertanian dengan memanfaatkan sedikit air yang bisa tumbuh subur di lahan kering. Dengan teknik ini diharapkan petani bisa tetap mendapatkan pendapatan tanpa tergantung dengan musim.

“Kesejahteraan nasib petani akan membuat profesi ini berkelanjutan. Lantaran generasi muda melihat menjadi petani adalah profesi yang menjanjikan. Maka dari itu,merujuk ke kata kunci kedua, bahwa pemberdayaan petani sebagai penggerak ekonomi pun akhirnya bisa terwujud,” lanjutnya.

Kata kunci terakhir adalah kedaulatan pangan. Undang-Undang Pangan No 18 Tahun 2012 sudah mendefinisikan kedaulatan pangan dalam pasal satu ayat dua. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Definisi tersebut menegaskan posisi pangan lokal. Sayang, menurut Puji, kedaulatan pangan belum ditanggapi serius oleh pemerintah.

“Bukti nyata adalah target swasembada pangan. Bisa dilihat jumlah yang harus dicapai hanya berkutat pada varietas padi, jagung dan kedelai (pajale). Padi dengan 73,4 juta ton gabah kering giling, jagung sejumlah 20 juta ton dan kedelai sebanyak 2, 5 juta ton. Idealnya sumber swasembada pangan itu tidak hanya diukur dari pajale, sesungguhnya potensi pangan Indonesia sangat kaya,” pungkas Puji.

Sebagai Informasi, untuk tahun 2015 ini, tema poster Hari Pangan Sedunia mengangkat permasalahan yang lebih terfokus pada perlindungan dan pemberdayaan petani yaitu “Perlindungan Sosial dan Pertanian: memutus siklus kemiskinan di pedesaan.”

Penulis: Danny Kosasih

Perempuan bergamis ungu itu sibuk membagi-bagikan kaos ke para ibu yang berkumpul di dermaga Bohe Silian pada Kamis, 11 September 2015. Jilbab segitiga disampirkan di bahu. Sesekali terlepas, tapi hanya dililitkan saja untuk sekadar menutupi kepala.

“Nanti berbarislah di depan darmaga, berpura-pura kita membersihkan bulu babi,” ucap Susnila nama perempuan asli Bajo yang tinggal di Maratua, Kalimantan Timur itu kepada delapan orang perempuan anggota Kelompok Ibu-Ibu Mella Danakan. Mereka sudah berseragam kaos yang di dadanya terpatri tulisan kelompok Mella Danakan, Bohe Silian Maratua, Kampung Ekowisata.

Bohe Silian, kampung tertua di Maratua ini perlahan tumbuh menjadi desa ekowisata. Tak ada resor atau pengusaha yang mengelolanya, tapi seluruh warga bergandeng tangan menyambut para pelancong di pulau terluar Indonesia ini. Para perempuannya tergabung dalam kelompok ibu-ibu memasak yang terdiri dari 40 anggota.

Kelompok ibu-ibu Mella Danakan. Foto: dok. KEHATI

Mella berarti memasak dalam bahasa Bajo. Adapun Danakan adalah keluarga. “Semua anggota ibu-ibu memasak ini memang sudah berkeluarga,” kata perempuan 26 tahun itu menjelaskan arti nama kelompok mereka. Petang itu, Mella Danakan tengah disyuting oleh stasiun televisi dalam pengolahan bulu babi. Kepiawaian meramu cangkang bulu babi menjadi kudapan teman minum teh telah memikat jurnalis televisi tersebut. “Baru kali ini kami disyuting,” kata dia dengan senyum merekah.

Hanya Nila, sapaan Susnila, yang tidak berseragam. Ia mengawasi delapan sejawatnya yang sesekali tertawa merasakan pengalaman pertama masuk televisi. Ibu-ibu di desa Bohe Silian ini memang rencananya akan menyajikan tehe-tehe olahan bulu babi berisi ketan ini, kepada tamu yang menginap hari itu. Tak belaka tehe-tehe, bagi yang memesan masakan dengan mereka akan bisa mencecap balelo (semacam siput laut), dan sayur asam lokai (ikan dimasak dengan daun lokai). Tiga sajian tersebut menurut Nila, memang berakar dari Bohe Silian.

Nila ditunjuk sebagai ketua kelompok, lantaran dia dekat dengan Iriani, Koordinator Program dari Yayasan Berau Lestari (BESTARI) yang mendampingi para ibu ini. Yayasan Bestari adalah Lembaga Swadaya Masyarakat dari Berau yang sudah masuk ke Maratua sejak tahun 2001. Delapan tahun kemudian, pada 2009, Yayasan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) ikut memperluas dukungan di Maratua.

Kiri atas: cangkang bulu babi. Kiri bawah: tehe-tehe. Kanan: daun lokai. Foto: dok. KEHATI

KEHATI melihat bahwa perkembangan wisata di Maratua harus bisa dirasakan langsung oleh warga, bukan belaka usahawan atau penanam modal. Mengingat di tiga kampung lainnya, Bohe Bukut, Payung-Payung dan Teluk Alulu sudah ramai berdiri resor wisata yang mengambil lokasi di pesisir dengan panorama alam yang ciamik, tapi dikuasai orang dari luar Maratua. Bohe Silian dipilih sebagai desa percontohan agar masyarakat bisa mandiri, mendapatkan manfaat ekonomi sekaligus menjaga keanekaragaman hayati.

Dari Nila dan teman-temanya inilah, BESTARI, KEHATI bersama Chevron Company (CICo) menitipkan penjagaan beranda terluar Indonesia. Nila merasakan betul dampak manajemen kampung ekowisata. Setidaknya satu kelompok yang berisi lima orang bisa mengantongi Rp 1.650.000 ribu. “Itu sudah bersih,” kata Ibu dua anak ini. Tapi, syaratnya harus ada sekitar 40 orang yang menginap semalam dan mengandalkan asupan tiga kali sehari dari mereka. Pendapatan tambahan yang signifikan, dibanding dengan kegiatan harian mereka sebagai Ibu-ibu rumah tangga. Hanya saja, panen pesanan biasanya datang sekitar akhir tahun atau bulan-bulan usai idul fitri. Di luar kurun tersebut, tamu-tamu yang berkunjung biasanya perseroangan, sehingga tanggung jawab ada pada pemilik penginapan.

Lewat mereka pula, masuk manajemen sampah rumah tangga. “Kami dilatih membuat aneka kerajinan dari plastik, tempurung kelapa dan kayu” kata perempuan yang juga berprofesi sebagai guru Taman Kanak-Kanak ini.

Masalah sampah di pulau kecil dengan daya dukung lingkungan yang rendah perlu menjadi fokus. Apalagi Desa Bohe Silian diharapkan menjadi kampung ekowisata yang lestari. Program Manager Konservasi Ekosistem Pesisir dan Pulau Kecil KEHATI, Basuki Rahmad mengatakan diharapkan terwujud desa yang zero waste. Sampah organik menjadi kompos, sampah anorganik diolah untuk dijual lagi ke luar pulau.

“Kami percaya desa yang berdaya dan mandiri mampu menjaga keanekaragaman hayatinya agar tetap lestari,” ujar Direktur Eksekutif KEHATI M.S Sembiring.

(*)

Jakarta (Greeners) – Pada tahun 2014, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat setidaknya terjadi 1.559 bencana di Indonesia yang menyebabkan 490 jiwa menjadi korban dan mempengaruhi kehidupan dua juta orang lainnya. Saat bencana datang, bantuan utama yang sangat dibutuhkan selain kesehatan adalah pangan.

Namun, kebanyakan bantuan pangan yang diterima oleh masyarakat yang menjadi korban bencana alam berwujud mi instan maupun beras. Padahal, bantuan tersebut justru beresiko menyebabkan ketergantungan masyarakat terhadap terigu dan beras. Dalam jangka panjang, solusi ini tentu tidak menyelesaikan masalah lantaran di kawasan tertentu, bencana selalu datang tahunan.

Melalui keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, Program Officer untuk Ekosistem Pertanian, Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI), Puji Sumedi mengutarakan, jika menilik peta rawan bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, lebih dari separuh wilayah di Nusa Tenggara Timur berwarna merah. Ini artinya risiko bencana tinggi, termasuk di dalamnya adalah kekeringan. Musim kering di Nusa Tenggara, berimplikasi langsung ke dalam ketersediaan pangan.

Kasus terakhir adalah bencana kelaparan di lima desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Juni 2015. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah, bantuan datang berupa beras 24 ton dan 800 kardus mi instan dari Menteri Sosial serta 50 ton dari pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut tentu tidak menyelesaikan masalah karena kelaparan terjadi karena sawah dan kebun milik warga tidak bisa ditanami akibat kekeringan yang panjang.

“Oleh karena itu, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah menyiapkan masyarakat dalam menghadapi bencana sehingga mampu mengurangi risikonya (mitigasi) untuk beradaptasi. KEHATI sendiri mendorong pelestarian sumber pangan lokal sesuai dengan potensi setempat atau diversifikasi pangan,” jelas Puji, Jakarta, Sabtu (11/07).

Model pelestarian sumber pangan lokal itu sendiri, lanjut Puji, bisa dilakukan dengan memanfaatkan kembali lumbung pangan lokal. Baik yang ada di keluarga maupun di tingkat desa. Namun yang terpenting adalah mengubah pola pikir masyarakat untuk kembali mengonsumsi pangan lokal itu sendiri.

“Sejak 2013 itu KEHATI telah menggandeng mitra-mitra lokal di NTT untuk membangun kedaulatan pangan berbasis sumber pangan lokal,” tambahnya.

Mulai dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Sumba Timur dan Pulau Flores, warga diajak untuk membudidayakan kembali jagung lokal, ragam sorgum, umbi-umbian dan jewawut. Selain itu KEHATI juga mendampingi masyarakat untuk dapat mengelola paska panen yang benar, mengolah sorgum menjadi makanan enak dan sehat untuk keluarga, terutama untuk anak-anak.

Keanekaragaman pangan di tiap daerah dapat menjadi cadangan pangan, termasuk saat bencana terjadi. Menurut Puji, pada dasarnya model diversifikasi pangan yang dilakukan KEHATI sejalan dengan mandat UU Pangan no. 18 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah no 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

“Tinggal pemerintah dan masyarakat yang berkomitmen agar pangan lokal terintegrasi dengan kebijakan daerah. Karena yang sulit adalah mengubah pola pikir beras sebagai makanan pokok dan menaikkan derajat pangan lokal sebagai sumber pangan kaya gizi, aman serta menggugah selera. Dan lewat kebijakan daerah, kebiasaan bisa perlahan diubah,” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Saat ini bumi ini sudah dihuni oleh lebih dari 7,3 miliar manusia. Hasil proyeksi Biro Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia selama 25 tahun mendatang akan terus meningkat; dari 238,5 juta pada tahun 2010 menjadi 305,6 juta pada tahun 2035.

Catatan Biro Pusat Statistik pada September 2014 juga menunjukkan bahwa dari populasi masyarakat yang ada saat ini, sekitar 27,7 juta jiwa masuk dalam kategori miskin. Mereka rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar utamanya yaitu pangan, sementara Indonesia diberkahi dengan ketersediaan sumber daya pangan yang seakan tidak terbatas.

M.S. Sembiring, Direktur Eksekutif Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI), mengatakan, Indonesia memiliki lahan pertanian subur yang menghasilkan bermacam-macam tanaman, beragam ternak, sungai yang dihuni oleh berbagai jenis ikan, dan laut luas yang menawarkan aneka sumber protein hewani yang masih tersedia luas untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia.

Namun sayangnya, tidak semua potensi itu tergarap menjadi pangan yang dibutuhkan oleh dan tersedia bagi semua orang. Untuk itu, lanjut Sembiring, untuk membangun kedaulatan pangan tingkat nasional tentu harus diawali dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Rumah tangga diharapkan mulai mengembangkan ragam pangan lokal.

“Konsumsi sumber pangan lokal yang terus-menerus bisa menjaga kelestarian tanaman pangan lokal. Karena petani akan mulai membudidayakan sumber tanaman lokal seiring peningkatan kebutuhan konsumsi yang berujung terjaganya sumber keanekaragaman hayati tanaman lokal,” jelas Sembiring, Jakarta, Sabtu (11/07).

Sedangkan perempuan khususnya Ibu sebagai pengelola rumah tangga yang selalu menjadi garda terdepan dalam menyediakan makanan pokok setiap harinya masih harus berjibaku tak hanya untuk urusan dapur, tapi juga merawat anak hingga orang tua.

Akibatnya, para perempuan ini menyampingkan kebutuhannya sendiri. Dampak lebih buruk terjadi pada para perempuan yang tinggal di daerah konflik, wilayah terdampak perubahan iklim hingga kawasan ekstremis. Maka dari itu, “Melindungi Penduduk Rentan Dalam Situasi Bencana” menjadi tema besar pada perayaan World Population Day atau perayaan Hari Populasi Dunia tanggal 11 Juli 2015 ini.

Sebagai informasi, sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya memperkuat penganekaragaman pangan berdasarkan kearifan lokal di seluruh Indonesia. Selain beras, masih banyak makanan pokok lain yang dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai daerah.

Amran menjelaskan, diversifikasi pangan merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Pasalnya, masyarakat tertentu bukan konsumen beras, karena itu pangan lokal mereka juga perlu ditingkatkan produksinya agar kebutuhan pangan mereka juga terpenuhi. Penganekaragaman pangan akan dilakukan dengan melihat potensi masing-masing daerah.

Diversifikasi pangan ini juga suatu bentuk penghormatan terhadap kearifan lokal di daerah-daerah. Amran berjanji tidak akan hanya fokus meningkatkan produksi padi, jagung, dan kedelai, tapi juga pangan lokal seperti sagu, umbi-umbian, dan sebagainya.

Penulis: Danny Kosasih