Jakarta (Greeners) – Pekerja sampah informal di Indonesia memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah. Karena itu, jaminan ketenagakerjaan bagi mereka perlu diperkuat. Startup pengelolaan sampah, Sirsak, berkomitmen meningkatkan kesejahteraan pekerja persampahan melalui penyediaan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan data Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (2025), terdapat sekitar 4,2 juta pekerja sampah informal di Indonesia yang sebagian besar beraktivitas di kota-kota besar. Sekitar 50–60 persen di antaranya belum memiliki KTP. Kondisi ini membuat mereka sulit mengakses berbagai layanan sosial, seperti jaminan kesehatan, bantuan sosial, dan program perlindungan kerja lainnya.

Sirsak secara aktif memberikan sosialisasi dan pelatihan terkait BPJS Ketenagakerjaan, serta menanggung iuran bagi pekerja persampahan informal. CEO & Co-Founder Sirsak, Angeline Callista, mengatakan bahwa upaya menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan harus berjalan beriringan dengan peningkatan taraf hidup para pekerjanya.

“Program ini merupakan langkah nyata Sirsak menggandeng sektor swasta untuk memastikan kesejahteraan pekerja sampah yang berada di garis depan setiap hari. Harapannya, ke depannya perusahaan juga dapat turut serta dalam mendukung program ini,” kata Angeline dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/3).

Menyalurkan Paket Sembako

Sementara itu, Sirsak juga melakukan aksi membagikan 300 paket sembako gratis kepada para pekerja persampahan di kawasan Jabodetabek. Program penyaluran paket sembako ini didukung juga oleh beberapa perusahaan.

Inisiatif tersebut merupakan bentuk apresiasi dan rasa terima kasih kepada para pekerja sampah informal (yang sering disebut pemulung) atas perannya. Sebab, mereka merupakan salah satu garda terdepan dalam menjaga kebersihan lingkungan, sekaligus penggerak nyata praktik pemilahan sampah di Indonesia.

Paket sembako gratis didistribusikan di beberapa lokasi pengelolaan sampah, seperti bank sampah, Tempat Penampungan Sementara (TPS), dan titik-titik pengumpulan dan pengelolaan sampah lainnya yang tersebar di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Depok, Bogor, dan Pamulang.

Menurut Angeline, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepedulian publik terhadap peran para pekerja persampahan. “Tanpa pekerja persampahan, volume sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir (TPA) akan jauh lebih besar. Namun, sayangnya, mereka (pekerja persampahan) seringkali luput dari perhatian,” ujar Angeline.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta mengerahkan 2.859 petugas kebersihan. Hal ini untuk memastikan Jakarta tetap bersih selama libur Lebaran. Langkah ini untuk mengantisipasi peningkatan aktivitas masyarakat serta potensi lonjakan volume sampah di berbagai titik kota.

Para petugas akan bersiaga di lokasi-lokasi strategis. Mulai dari Tempat Penampungan Sementara (TPS), kawasan wisata, hingga area publik yang akan warga padati selama perayaan Idul Fitri dan masa libur Lebaran.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, mengatakan selain menyiagakan personel, DLH juga mengoperasikan berbagai sarana pendukung kebersihan. Di antaranya 89 unit kendaraan penyapu jalan otomatis (road sweeper), 30 unit bus toilet, serta 35 unit toilet portable. Sarana tersebut akan mereka tempatkan di sejumlah lokasi.

“Kami menyiapkan sekitar 70 petugas kebersihan di setiap kecamatan. Secara keseluruhan, lebih dari 2.859 personel akan bertugas di berbagai wilayah Jakarta. Mulai malam takbiran, Hari Raya Idul Fitri, hingga masa libur Lebaran,” ujar Asep.

Menjelang Hari Raya Idul Fitri, DLH akan memaksimalkan pengangkutan sampah untuk mengosongkan TPS. Pada hari H, pembersihan jalan berlangsung secara manual maupun menggunakan road sweeper. Selama masa libur Lebaran, fokus kebersihan adalah di kawasan wisata yang diperkirakan ramai kunjungan masyarakat. Di antaranya Monas, Kota Tua, Ragunan, hingga Ancol.

DLH juga memastikan operasional Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang dan RDF Plant tetap berjalan selama masa libur Lebaran guna menjaga kelancaran pengelolaan sampah Jakarta. Selain itu, pengosongan TPS di seluruh wilayah Jakarta berlangsung secara bertahap sebagai langkah antisipasi terhadap potensi peningkatan volume sampah menjelang hari raya.

Mudik Minim Sampah

Selain menjaga kebersihan kota, DLH juga menyiagakan personel dan sarana pendukung untuk penanganan sampah di area transportasi publik seperti stasiun, terminal, dan pelabuhan. Upaya ini menjadi bagian dari kampanye “Mudik Minim Sampah” yang bertujuan mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pengurangan sampah selama perjalanan mudik.

“Program Mudik Minim Sampah merupakan ajakan kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama menekan timbulan sampah yang biasanya meningkat selama periode mudik Lebaran,” kata Asep.

DLH akan bekerja sama dengan pengelola moda transportasi mudik, termasuk pengelola stasiun, terminal, dan pelabuhan, untuk memastikan program tersebut berjalan efektif. Koordinasi juga berlangsung agar pengangkutan sampah bisa rutin sehingga kebersihan dan kenyamanan pemudik tetap terjaga.

“Menjelang mudik Lebaran, mari bersama-sama membangun kesadaran untuk mengurangi sampah selama perjalanan. Kita rayakan Idul Fitri dengan penuh kebahagiaan tanpa meninggalkan sampah yang berlebihan,” tutup Asep.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton) menghadirkan instalasi seni bertajuk “Bayi Mikroplastik” dalam kegiatan Urban Market Kota Lama Surabaya. Instalasi bayi terlilit mikroplastik ini menjadi sarana edukasi publik untuk mengenalkan dampak kesehatan dari penggunaan plastik sekali pakai yang mengkhawatirkan.

Instalasi bayi terlilit mikroplastik ini menggambarkan situasi darurat kesehatan akibat paparan mikroplastik yang kini tidak lagi hanya mencemari sungai dan laut, tetapi juga ada dalam tubuh manusia. Temuan terbaru Ecoton sepanjang 2025–2026 menunjukkan adanya kontaminasi mikroplastik dalam air ketuban, darah perempuan, dan air seni.

Menurut Ecoton, fakta tersebut menandai datangnya “era mikroplastik”, yaitu fase ketika peradaban yang selama hampir delapan dekade bergantung pada plastik sekali pakai mulai memanen konsekuensi kesehatannya.

“Di mana sebuah peradaban yang tergantung pada plastik sekali pakai sudah berlangsung hampir 8 dekade, manusia telah memetik segala kemudahan dan gaya hidup praktis nan instan. Kini, saatnya manusia memanen upahnya berupa kontaminasi mikroplastik dalam darah dan organ tubuh,” ungkap Koordinator JEJAK, Alaika Rahmatullah dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (28/2).

Ia menambahkan bahwa dampak mikroplastik terhadap kesehatan dapat menyebabkan gangguan hormon, peradangan, hingga potensi risiko kanker dan gangguan reproduksi. “Ini merupakan buah dari perilaku konsumtif dan budaya sekali pakai yang tidak terkendali,” katanya.

Sejumlah fakta krusial juga Ecoton sampaikan dalam pameran ini. Mereka mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi salah satu penyumbang sampah plastik terbesar ke laut di dunia. Selain itu, sekitar 57 persen penduduk masih membakar sampah, yang berisiko melepaskan zat beracun seperti dioksin dan furan ke udara.

Ecoton juga menyampaikan bahwa rata-rata konsumsi mikroplastik masyarakat Indonesia diperkirakan mencapai 15 gram per bulan per kapita. Angka ini menunjukkan tingginya paparan plastik dalam kehidupan sehari-hari.

Pameran ini bertujuan mengedukasi masyarakat tentang ancaman nyata plastik sekali pakai, sekaligus mendorong perubahan perilaku menuju gaya hidup minim sampah.

Imbauan Ecoton

Melalui pameran ini, Ecoton juga mengajak masyarakat dan pemerintah untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ecoton mengimbau masyarakat membawa tas belanja guna ulang, botol minum isi ulang, serta wadah makan sendiri.

Mereka juga meminta pemerintah membuat peraturan pengurangan atau pembatasan plastik sekali pakai, serta menjadikan target pengurangan plastik sekali pakai sebagai prioritas nasional dan daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mengendalikan perilaku konsumtif terhadap plastik sekali pakai.

Masyarakat juga perlu memilah sampah dari rumah dan tidak membakar sampah. Hal ini penting untuk menghindari paparan mikroplastik di udara serta menekan penumpukan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA).

Di sisi lain, produsen juga perlu membatasi dan meredesain kemasan menuju transformasi wadah dan sistem bisnis guna ulang. Dalam hal ini, masyarakat perlu mendorong pemerintah dan industri untuk menghentikan keran produksi plastik sekali pakai.

Koordinator Refillin Ecoton, Jofany Ahmad, menyampaikan bahwa skema guna ulang juga sangat efektif dalam mengurangi plastik sekali pakai. Solusi ini terbukti dalam penelitian perilaku konsumen dalam sistem guna ulang yang diterapkan oleh Ecoton melalui Refillin. Ketika konsumen menerapkan sistem guna ulang, mereka dapat mengurangi kemasan saset ukuran 40 ml sebanyak 180–200 sachet dalam satu bulan.

Menurutnya, jika masyarakat Surabaya yang saat ini berjumlah kurang lebih 2,5 juta orang menerapkan sistem guna ulang, maka gerakan ini tidak akan membebani fiskal daerah dalam pengelolaan sampah.

“Perubahan tidak cukup hanya dari konsumen. Industri harus bertanggung jawab dan pemerintah harus berani membatasi bahkan menghentikan produksi plastik sekali pakai. Tanpa itu, generasi mendatang akan terus mewarisi tubuh yang terkontaminasi,” tegas Jofany.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Alfamidi bersama Bank Sampah Sakura memanfaatkan momentum Ramadan 1447 H untuk mendorong kepedulian lingkungan melalui kegiatan bertajuk Tukar Sampah Jadi Berkah. Program ini menjadi bagian dari Kampung Merdeka Alfamidi sekaligus memperingati Hari Peduli Sampah Nasional 2026.

Kegiatan berlangsung di Bank Sampah Sakura, Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, Jumat (27/2). Puluhan nasabah bank sampah serta masyarakat sekitar mengikuti kegiatan ini.

Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat menukarkan berbagai jenis sampah anorganik seperti botol plastik, kardus, kertas seberat dua kilogram menjadi paket sembako berupa mie, sirup dan margarine kebutuhan selama Ramadan. Sampah yang terkumpul ditimbang berdasarkan jenis serta beratnya sebelum ditukar dengan kebutuhan pokok.

Corporate Communication Manager Alfamidi, Retriantina Marhendra, mengatakan kegiatan ini menjadi cara Alfamidi mengajak masyarakat melihat sampah dari sudut pandang berbeda, bukan sekadar sampah, tetapi juga memiliki nilai manfaat.

“Lewat program tukar sampah jadi sembako ini, kami ingin menunjukkan kalau sampah sebenarnya punya nilai ekonomi dan bisa memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Program serupa juga sudah kami lakukan di Medan dan Palu. Harapannya semakin banyak warga yang terbiasa memilah dan mengelola sampah dari rumah,” ujar Retriantina dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/3).

Menurutnya, kegiatan ini juga sejalan dengan komitmen Alfamidi dalam mengedukasi masyarakat mengenai pengurangan sampah serta mendorong ekonomi berkelanjutan untuk komunitas.

Sambutan Baik

Ketua Bank Sampah Sakura, Sudi Asmoro, menyambut baik kolaborasi tersebut karena mampu meningkatkan partisipasi warga dalam memilah sampah rumah tangga.

“Program seperti ini membuat warga semakin semangat menabung sampah. Selain lingkungan lebih bersih, masyarakat juga mendapatkan manfaat langsung berupa kebutuhan sembako,” katanya.

Program penukaran sampah menjadi kebutuhan pokok ini diharapkan bisa dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini menjadi salah satu pendekatan efektif yang menggabungkan edukasi lingkungan dengan manfaat yang dirasakan langsung oleh warga.

Melalui kegiatan ini, Alfamidi berharap kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah terus meningkat. Ke depannya mereka berharap bisa tercipta lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan selama Ramadan dan seterusnya.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Jakarta (Greeners) — Upaya pengelolaan sampah elektronik (e-waste) secara terstruktur kembali institusi negara lakukan. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta mengapresiasi program “Jaga Jayakarta, Jaga Bumi” inisiasi Kodam Jaya. Hal itu sebagai langkah konkret mencegah pencemaran lingkungan sekaligus menjadi percontohan pengelolaan limbah elektronik di Jakarta.

Melalui program tersebut, Kodam Jaya mengumpulkan limbah elektronik dari seluruh Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) dan Satuan Non Kowil. Seluruh e-waste kemudian mereka serahkan kepada DLH DKI Jakarta. Selanjutnya, sampah tersebut DLH kelola sesuai standar limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menilai langkah ini sebagai inisiatif yang jarang dilakukan secara masif oleh satuan kerja.

“Ini langkah yang sangat baik. Ada satuan kerja yang secara terstruktur menginisiasi dan menggerakkan pengumpulan e-waste dalam skala besar. Kodam Jaya bisa menjadi pionir sekaligus role model bagi instansi lain di Jakarta,” ujar Asep.

E-Waste dan Ancaman Pencemaran

Sampah elektronik mengandung berbagai zat berbahaya, seperti merkuri, timbal, dan kadmium. Jika terbuang sembarangan atau tidak terkelola sesuai prosedur, kandungan tersebut berisiko mencemari tanah dan air serta membahayakan kesehatan manusia.

Karena itu, pengumpulan dan pengelolaan e-waste secara resmi dan terkontrol menjadi bagian penting dari tata kelola lingkungan perkotaan. DLH DKI menilai perlu kolaborasi lintas institusi untuk menekan potensi pencemaran akibat meningkatnya konsumsi perangkat elektronik.

Asep berharap inisiatif serupa dapat direplikasi oleh instansi pemerintah, swasta, maupun lembaga lain di Jakarta. Selain itu, ia juga mendorong sistem pengumpulan e-waste yang rutin dan terstruktur di setiap institusi.

Pangdam Jaya, Mayjen TNI Deddy Suryadi, menegaskan bahwa pengumpulan limbah elektronik merupakan bagian dari komitmen Kodam Jaya dalam menjaga lingkungan sebagai bagian dari pengamanan wilayah.

“Menjaga wilayah tidak hanya soal batas geografis, tetapi juga memastikan tanah dan airnya tetap aman. Kami ingin sampah elektronik tidak menjadi beban bagi generasi mendatang,” tegasnya.

Program ini berlangsung secara terorganisasi oleh seluruh satuan di lingkungan Kodam Jaya. Selain itu, dukungan Persit Kartika Chandra Kirana PD Jaya turut menggerakkan keluarga prajurit dan masyarakat untuk menyalurkan limbah elektronik melalui jalur resmi.

Secara keseluruhan, sebanyak 5.598,2 kilogram atau lebih dari 5,5 ton e-waste berhasil terkumpul. Selanjutnya, sampah tersebut DLH DKI Jakarta kelola sesuai ketentuan pengelolaan limbah B3 yang berlaku.

Penulis: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) — Di tengah tekanan urbanisasi dan degradasi kawasan pesisir, pemantauan keanekaragaman hayati menjadi semakin krusial. Melalui pelaksanaan Asian Waterbird Census (AWC) 2026, Biodiversity Warriors mengajak generasi muda terlibat langsung dalam sensus burung air di tiga kawasan pesisir Jakarta, Sabtu (14/2).

Kegiatan bertema “Kenali dan Lindungi Burung Air di Sekitar Kita” ini berlangsung serentak di Hutan Lindung Angke Kapuk, Taman Wisata Alam Angke Kapuk, dan Suaka Margasatwa Muara Angke.

Asian Waterbird Census merupakan gerakan sensus burung air terbesar di Asia yang berlangsung setiap tahun secara serentak di berbagai negara. Di Indonesia, AWC berlangsung sepanjang Januari–Februari 2026 di berbagai habitat lahan basah, baik alami maupun buatan.

Direktur Komunikasi dan Kemitraan Yayasan KEHATI, Rika Anggraini, menegaskan bahwa AWC bukan sekadar kegiatan pengamatan burung.

“Asian Waterbird Census adalah bagian dari mekanisme ilmiah pemantauan ekosistem lahan basah secara global. Data dari pesisir Jakarta akan memperbarui basis data nasional dan regional. Hal itu untuk mendeteksi tren penurunan populasi, perubahan migrasi, hingga tekanan habitat,” ujarnya.

Indikator Kesehatan Ekosistem

Burung air menjadi indikator penting kesehatan lahan basah. Mereka hidup di ekosistem sungai, danau, tambak, mangrove, rawa gambut, sawah, hingga kawasan pesisir. Keberadaan kuntul, bangau, bebek, pecuk, burung pantai, camar, hingga pelikan mencerminkan keseimbangan ekologis.

Dalam pelaksanaan AWC 2026 di Jakarta, Biodiversity Warriors berkolaborasi dengan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, juga melibatkan 83 peserta, muda dari kalangan siswa SMA dan mahasiswa.

Peserta berasal dari Saka Wanabakti Daerah DKI Jakarta, Kelompok Studi Hidupan Liar Comata Universitas Indonesia, Kelompok Pengamat Burung Nycticorax Universitas Negeri Jakarta, KPB Nectarinia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hingga Himpunan Mahasiswa Biologi Rafflesia Universitas Islam As-Syafi’iah. Kegiatan ini juga mendapat dukungan Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta, Jakarta Mangrove Resort TWA Angke Kapuk, TFCA Sumatera, serta Yayasan Lahan Basah.

Hasil Sensus Burung Air 2026 di Pesisir Jakarta

Pengamatan berlangsung serentak pada pukul 07.00–17.00 WIB. Hasilnya menunjukkan:

Hutan Lindung Angke Kapuk (HLAK): 38 jenis burung dengan total 289 individu. Sebanyak 18 jenis merupakan burung air dengan total 206 individu.

TWA Angke Kapuk: 34 jenis burung dengan total 117 individu. Sebanyak 12 jenis burung air dengan total 54 individu.

Suaka Margasatwa Muara Angke (SMMA): 27 jenis burung dengan total 126 individu. Sebanyak 13 jenis burung air dengan total 42 individu.

Beberapa jenis burung air yang teridentifikasi antara lain blekok sawah (Ardeola speciosa), pecukpadi hitam (Phalacrocorax sulcirostris), pecukular asia (Anhinga melanogaster), cangak abu (Ardea cinerea), dan cangak merah (Ardea purpurea).

Data ini menjadi bagian penting dalam pemutakhiran data populasi burung air nasional sekaligus memperkuat basis pengambilan kebijakan konservasi berbasis sains.

Kawasan pesisir Jakarta memiliki nilai ekologis strategis sebagai habitat burung air sekaligus benteng alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Namun, wilayah ini menghadapi tekanan serius berupa pencemaran, alih fungsi lahan, serta aktivitas manusia yang tidak berkelanjutan.

Partisipasi generasi muda dalam AWC menjadi langkah strategis membangun kesadaran ekologis sekaligus memperkuat praktik citizen science di Indonesia.

“Melibatkan generasi muda berarti membangun kapasitas sains warga yang kredibel dan berbasis metodologi. Konservasi tidak cukup hanya dengan kepedulian, tetapi juga harus berbasis data,” ujar Rika.

Penulis: Indiana Malia

Sampah plastik masih menjadi pekerjaan rumah di banyak wilayah pedesaan. Di Desa Babakan Sadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, limbah plastik kerap berakhir menumpuk di sudut-sudut kampung, dibakar, bahkan terbawa ke aliran sungai. Material yang sulit terurai ini perlahan menjadi ancaman bagi kualitas lingkungan dan kesehatan warga.

Kondisi tersebut mendorong mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) Inovasi dari IPB University menghadirkan solusi berbasis praktik lapangan. Melalui Kelompok Babakan Sadeng Squad, mereka menginisiasi pembuatan eco paving block dari sampah plastik. Inovasi sederhana tersebut menyasar persoalan dari hulunya.

Kegiatan berlangsung bersama warga di rumah salah satu penggerak Kampung Ramah Lingkungan (KRL). Dalam kegiatan itu, masyarakat tak sekadar menjadi penonton, melainkan terlibat langsung dalam proses pengolahan. Kepala Dusun 2, sejumlah ketua RT, hingga warga sekitar turut hadir menyaksikan sekaligus mencoba metode tersebut.

Maria Ulfah Siregar, perwakilan tim mahasiswa, menjelaskan bahwa selama masa KKN mereka mengamati penanganan sampah plastik di desa tersebut belum optimal. “Sebagian besar sampah hanya warga kumpulkan, bahkan ada yang berakhir di aliran sungai. Padahal, plastik bisa kita olah menjadi produk yang bernilai guna jika pengelolaannya tepat,” ujarnya melansir IPB University.

Dari Limbah Jadi Material Bangunan

Inisiatif bermula dari sosialisasi ringan dan ajakan kepada warga untuk memilah serta mengumpulkan sampah plastik dari rumah masing-masing. Plastik yang telah terkumpul kemudian mereka manfaatkan sebagai bahan baku eco-paving block.

Proses pembuatannya cukup sederhana, yakni melelehkan sampah plastik menggunakan oli bekas. Kemudian, mereka mencampurkannya dengan pasir sebelum mereka cetak menjadi paving block. Metode ini relatif sederhana dan tidak membutuhkan peralatan khusus maupun biaya besar.

Antusiasme warga terlihat sepanjang kegiatan berlangsung. Banyak yang baru menyadari bahwa sampah plastik yang selama ini tampak tidak memiliki nilai ternyata bisa menjadi produk fungsional.

“Ilmu yang mereka berikan sangat membantu. Setelah melihat dan mencoba langsung, ternyata prosesnya tidak sesulit yang kami bayangkan,” ujar Kepala Dusun 2 Desa Babakan Sadeng.

Eco Paving Block Solusi Lokal untuk Masalah Global

Dibandingkan paving block konvensional, eco-paving block berbahan plastik memiliki bobot lebih ringan dengan tahapan produksi yang lebih praktis. Meski demikian, inovasi ini tetap memerlukan pengawasan dan standar keselamatan agar proses peleburan plastik tidak menimbulkan risiko kesehatan maupun pencemaran udara.

Langkah yang dilakukan Babakan Sadeng Squad menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tak selalu membutuhkan teknologi tinggi. Pendekatan kolaboratif antara mahasiswa dan masyarakat menjadi kunci dalam mendorong perubahan perilaku sekaligus membuka peluang ekonomi berbasis lingkungan.

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Burung Indonesia kembali menggelar kegiatan tahunan Asian Waterbird Census (AWC) pada Sabtu (7/2) di Suaka Margasatwa Pulau Rambut, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari International Waterbird Census (IWC) yang bertujuan mendukung pembaruan data populasi burung air, sekaligus meningkatkan kapasitas dan penyadaran publik mengenai nilai penting burung air beserta habitatnya di Indonesia.

Dalam kegiatan ini, para peserta terbagi dalam tiga kelompok. Setiap kelompok melakukan pengamatan di sisi luar pulau dan bagian tengah pulau. Untuk lokasinya ada dermaga di selatan, bird hide di timur, dan menara di tengah pulau. Pengamatan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB hingga 12.00 WIB.

Dari kegiatan ini, secara keseluruhan tercatat 14 jenis burung air di Pulau Rambut. Di antaranya kowak-malam abu (Nycticorax nycticorax), kuntul kecil (Egretta garzetta), kuntul besar (Ardea alba), cangak abu (Ardea cinerea), dan cangak merah (Ardea purpurea).

Setelah pengamatan di tiga lokasi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi. Salah satu spesies burung yang menjadi sorotan adalah bangau bluwok (Mycteria cinerea) yang menjadi burung ikonik Pulau Rambut. Spesies ini bersarang dan berbiak di kawasan tersebut.

Menurut IUCN, bangau bluwok termasuk spesies terancam punah secara global, statusnya Genting (Endangered). Populasinya juga menunjukkan tren penurunan berdasarkan data BirdLife International, dengan jumlah individu saat ini diperkirakan sekitar 1.800 ekor.

Penurunan populasi tersebut dirasakan langsung oleh salah satu peserta pengamatan, Merry Hemelda. Ia mengenang pengalamannya pada 2011–2012, saat bangau bluwok masih mudah ditemui di area menara. Tidak hanya bangau bluwok, populasi burung air secara keseluruhan yang ditemui di Pulau Rambut kala itu masih jauh lebih banyak dibandingkan tahun ini. Bahkan, ketika masuk pulau, pengunjung sampai disambut dengan kotoran burung yang jatuh.

“Saat itu, saking banyaknya burung yang bertengger, kami sampai bingung mau mengamati yang mana. Warnanya didominasi putih. Sekarang, yang terlihat justru didominasi hamparan hijau,” ujarnya.

Persinggahan bagi Burung Migran

Gugusan pulau di Teluk Jakarta menjadi tempat persinggahan penting bagi burung migran. Ini sekaligus surga bagi burung air di kawasan DKI Jakarta. Salah satunya adalah Pulau Rambut. Pulau ini telah ditetapkan sebagai kawasan perlindungan suaka margasatwa sejak 1999. Vegetasi utamanya terdiri atas hutan mangrove, hutan dataran rendah, dan hutan pantai yang menjadi habitat berbagai jenis burung air.

Pulau Rambut merupakan salah satu dari 228 Daerah Penting bagi Burung dan Keanekaragaman Hayati (Important Bird Areas/IBAs) di Indonesia. Pulau ini sekaligus telah ditetapkan sebagai Situs Ramsar, kawasan lahan basah bernilai ekologis tinggi yang penting bagi habitat burung air dan burung migran.

Meskipun saat ini populasi burung air di Pulau Rambut menurun, masih terdapat spesies lain yang masih cukup banyak terlihat di Pulau Rambut, contohnya pecuk-padi hitam (Phalacrocorax sulcirostris). Burung residen ini berstatus Risiko Rendah (Least Concern) dan banyak dijumpai di area pesisir. Pengamat juga mencatat keberadaan burung migran seperti trinil pantai (Actitis hypoleucos) dan dara-laut kumis (Chlidonias hybrida).

Bioindikator Kesehatan Lingkungan

Sementara itu, Biodiversity and Conservation Officer Burung Indonesia, Achmad Ridha Junaid, mengatakan pendataan burung penting dilakukan karena burung merupakan salah satu bioindikator kesehatan lingkungan. 

“Untuk mengetahui apakah lingkungan kita masih baik-baik saja atau sedang mengalami masalah, kita perlu melakukan pengukuran, salah satunya melalui perhitungan burung. Di sinilah kami turut berkontribusi menghitung jenis-jenis burung yang ada di Jakarta, khususnya di  Pulau Rambut,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa berbagai aktivitas di darat pada akhirnya akan berdampak langsung pada perairan dan wilayah pesisir. Penggundulan hutan, misalnya, dapat memicu aliran permukaan (run off) yang tinggi dan menyebabkan sedimentasi, yang kemudian mengalir dan merusak habitat muara dan pesisir, wilayah penting tempat burung air menggantungkan hidupnya.

“Karena itu, burung air menjadi indikator yang efektif untuk menilai kesehatan lingkungan. Melalui AWC, kita menggabungkan upaya pengumpulan data yang ilmiah dan edukasi kepada masyarakat untuk mendorong upaya pelestarian yang memberi dampak yang lebih luas,” kata Ridha.

Perhitungan burung air bukan hanya menjadi urusan pengamat burung dan peneliti, tetapi juga masyarakat luas. Kegiatan ini menjadi salah satu sarana edukasi untuk mengenalkan kekayaan spesies burung air yang ada di Indonesia. Data populasi burung air yang dikumpulkan melalui AWC menjadi acuan penting dalam pengelolaan kawasan konservasi dan penentuan lokasi Ramsar. Data tersebut juga mendukung East Asian–Australasian Flyway Partnership serta peninjauan status perlindungan jenis-jenis burung air di Indonesia.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Sebanyak 50 rumah tangga di Desa Oro-Oro Ombo, Kota Batu tengah menjalankan program Zero Waste Cities. Program ini menekankan pada pemilahan sampah sejak dari sumber. Program tersebut melibatkan berbagai pihak. Di antaranya TPS3R Jalibar Berseri, Pemerintah Desa Oro-Oro Ombo dan DLH Kota Batu bersama Ecological Observation and Wetland Conservations (Ecoton).

Koordinator program Titik Setyowati menjelaskan bahwa sebelum implementasi program yang lebih jauh, ada Analisis Sampah (AKSA) di skala RW. Tujuan dari AKSA untuk mengetahui timbulan sampah di kawasan RW 05 Desa Oro-Oro Ombo.

“Untuk itu kami melibatkan 50 rumah tangga sebagai relawan untuk memberikan sampah harian mereka dalam keadaan terpilah menjadi tiga jenis, yaitu organik, daur ulang, dan residu kemudian kita timbang perjenis,” terangnya.

Titik menambahkan bahwa AKSA telah menjadi ajang belajar memilah sampah rumah tangga dengan benar. Apabila sampah sudah terpilah dari sumber, maka nantinya akan lebih mudah diproses di TPS3R.

“Juga sebagai ruang mengedukasi pilah sampah rumah ke rumah Door to Door Education (DTDE),” tambah Titik.

Sampah yang sudah terpilah sejak dari sumber akan petugas angkut secara terpilah juga di dalam kendaraan roda tiga. AKSA akan berlangsung selama delapan hari berturut-turut, hingga diperoleh sebuah data timbulan dan komposisi sampah yang berguna. Nantinya data tersebut akan digunakan untuk rencana induk pengelolaan sampah.

Selain itu, Project Manager Zero Waste Cities Ecoton Tonis Afrianto mengatakan, AKSA berguna untuk menentukan kebijakan dalam pengelolaan sampah di masa mendatang.

“Dalam membangun sistem pengelolaan sampah tidak boleh ngawur, harus tahu dulu jenis sampah yang mendominasi di kawasan tersebut. Jika terbukti sampah jenis organik mendominasi, perlu untuk membangun sistem pengelolaannya, misalnya rumah kompos, komposter di kawasan RT/RW, biogas dan lain sebagainya, sehingga sampah organik bisa tertangani di sumber tanpa pindah ke TPA,” tegasnya.

Rumah Kompos Kota Batu

Sementara itu, Fungsional Bidang Persampahan DLH Kota Batu, Eni Maulidiyah mengungkapkan bahwa DLH Kota Batu sudah menyiapkan rumah kompos untuk mengatasi timbulan sampah organik skala kota.

“Sepanjang tahun 2025 kami sudah membangun 16 titik Rumah Kompos (RuKom) di Kota Batu. Ini juga menjadi kebijakan kota untuk menuntaskan permasalahan pengelolaan sampah, salah satunya jenis organik. Kami mengimbau masyarakat Kota Batu agar selalu memilah sampah dari sumber sehingga sampah organik dapat terkelolah dengan mudah,” ujarnya.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup  Hanif Faisol Nurofiq memimpin langsung aksi bersih sampah laut di Pantai Kelan, Pantai Kedonganan, dan Pantai Jimbaran, Bali pada (6/2). Dari pelaksanaan aksi bersih ini, total sampah yang terkumpul mencapai lebih dari 10 ton.

Selain itu, kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut langsung arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melalui Gerakan Nasional Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah). Gerakan tersetbut bertujuan memperkuat penanganan sampah laut secara terpadu dan berkelanjutan dari hulu hingga hilir.

Aksi yang berpusat di wilayah pesisir Kabupaten Badung tersebut melibatkan lebih dari 8.000 peserta. Para peserta meliputi pemerintah pusat dan daerah, TNI/Polri, dunia usaha, pelaku pariwisata, komunitas lingkungan, hingga pelajar dan mahasiswa. Pembersihan berlangsung secara serentak sepanjang lebih dari 3,9 kilometer garis pantai. Dalam kegiatan juga terdapat pembagian zona kerja untuk memastikan efektivitas dan keterkendalian pengumpulan sampah.

Hanif menegaskan bahwa persoalan sampah laut merupakan tantangan serius yang kerap meningkat pada periode musim angin barat, ketika kiriman sampah dari perairan sekitar terbawa ke pesisir Bali.

“Sampah yang kita tangani saat ini merupakan sampah spesifik yang tidak berasal dari rumah tangga dan memerlukan penanganan khusus. Sampah ini muncul akibat kondisi tertentu, termasuk dampak banjir, sehingga harus dikelola secara lebih tepat dan terkontrol,” tegas Hanif.

Secara nasional, kata dia, persoalan sampah telah memasuki fase krisis. Data menunjukkan sekitar 143 ribu ton sampah per hari, hanya sekitar 24 persen yang terkelola dengan baik. Kondisi tersebut berdampak langsung pada kesehatan lingkungan, ekonomi pesisir, serta citra pariwisata Indonesia di tingkat global.

Lebih lanjut, Hanif menekankan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, kewenangan pengelolaan sampah berada pada kepala daerah, dengan dukungan pemerintah pusat, dunia usaha, dan partisipasi aktif masyarakat.

Jaga Daya Saing Pariwisata

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menyampaikan bahwa kebersihan lingkungan pesisir merupakan faktor kunci dalam menjaga daya saing pariwisata nasional.

“Kami mengapresiasi KLH/BPLH, Pemerintah Kabupaten Badung dan seluruh pihak yang terlibat. Namun, upaya menjaga kebersihan tidak boleh berhenti pada satu hari kegiatan saja. Jika dimulai dari destinasi wisata sebagai kebiasaan harian, maka budaya bersih akan tumbuh dan mengakar,” kata Widiyanti.

Sementara itu, Hanif juga telah memimpin kegiatan aksi pungut sampah di beberapa titik. Salah satunya di Kota Tangerang Selatan. Kegiatan ini telah menggerakkan lebih dari 4.000 personel gabungan.

Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu daeah yang menetapkan darurat sampah. Data menunjukkan timbulan sampah di Kota Tangerang Selatan saat ini mencapai 1.029 ton per hari, dengan 428 ton di antaranya atau sekitar 41,54 persen masih belum terkelola dengan baik.

Hanif menekankan bahwa kondisi darurat sampah ini tidak dapat dibiarkan dan menuntut sinergi tanpa sekat antara pemerintah pusat, daerah, hingga sektor swasta demi mencapai target penyelesaian sampah 100 persen pada tahun 2029.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Sebanyak 12 basis penggemar K-pop Indonesia menyampaikan surat secara terbuka ke kantor pusat Hana Bank di Seoul. Mereka menuntut Hana Bank agar segera berhenti mendanai proyek nikel bertenaga pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara di Pulau Obi. 

Hana Bank yang menunjuk sejumlah bintang K-pop, seperti G-Dragon dan An Yu-jin, sebagai brand ambassador menuai kritik dari penggemar K-pop. Kritik tersebut muncul terkait strategi pendanaan bank yang dinilai masih mendukung industri batu bara. Para penggemar mengklaim bahwa Hana Bank terus memberikan dukungan finansial kepada proyek-proyek batu bara skala besar di Indonesia.

KPOP4PLANET dan 12 basis penggemar K-pop Indonesia mengirimkan surat terbuka untuk Ketua Hana Financial Group, Ham Young-Joo, ke kantor pusat Hana Bank. Mereka mengecam Hana Bank karena telah memberikan dukungan keuangan yang signifikan kepada Grup Harita. Grup tersebut masih bergantung pada batu bara dalam operasi nikelnya di Pulau Obi, Indonesia.

Sejak 2018, Hana Bank telah mengucurkan pembiayaan US$ 84 juta ke Grup Harita, mengacu laporan Market Forces. Harita Group saat ini sedang membangun dan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga batu bara berkapasitas 1,6 GW di Pulau Obi. Perusahaan tersebut juga berencana untuk memperluasnya menjadi lebih dari 4 GW. Hal ini secara langsung bertentangan dengan “Deklarasi Penghentian Pembiayaan Batu Bara” oleh Hana Financial Group. 

Organizer ZeroBaseOne Indonesia Cinta mengatakan, di Pulau Obo masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih. Sementara, aktivitas industri terus berlangsung dan mendapat dukungan pembiayaan internasional. 

“Ketika korporasi tetap berjalan normal di tengah krisis yang warga lokal alami, ini bukan hanya soal transisi energi. Ada ketimpangan kekuasaan dan tanggung jawab,” kata Cinta dalam keterangan tertulisnya, Kamis (5/2).

Menurutnya, dukungan finansial yang terus mengalir tanpa perubahan nyata di lapangan berarti turut membiarkan kerusakan ini berlangsung. 

Ungkapkan Kekecewaan 

Dalam surat terbuka tersebut, para penggemar juga mengungkapkan kekecewaan. Mereka menyatakan, “Pulau Obi yang dulunya subur dan hijau telah mengalami degradasi lingkungan yang parah. Kini masyarakat kesulitan, bahkan untuk mengakses air bersih.” 

Menurut mereka, emisi kabron dan polusi dari perluasan proyek PLTU batu bara dengan dukungan keuangan Hana Bank, akan sepenuhnya ditanggung oleh generasi mendatang.

Faktanya, emisi gas rumah kaca tahunan Grup Harita mencapai 10,87 MtCO2e pada tahun 2024, yang setara hampir 1% dari total emisi Indonesia pada 2023. Menurut Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), jika rencana ekspansi produksi nikel Harita berjalan sesuai jadwal, emisi akan berlipat ganda pada tahun 2028. Dukungan keuangan dari Hana Bank disebut secara tidak langsung berkontribusi pada “bom gas rumah kaca.”

“Tanpa generasi mendatang, Hana Bank tidak akan bertahan. Mereka harus secara aktif menafsirkan kebijakan pendanaan iklim yang mereka katakan, bukan hanya berinvestasi di PLTU batu bara, tetapi juga segera mengecualikan pembiayaan untuk perusahaan yang mengembangkan bisnis mereka berdasarkan tenaga batu bara,” ujar Juru Kampanye KPOP4PLANET di Indonesia, Nurul Sarifah. 

Dari surat terbuka ini para penggemar menuntut agar Hana Bank menghentikan pendanaan untuk Grup Harita selama masih bergantung pada PLTU batu baru baru, mengecualikan investasi untuk perusahaan yang membangun atau memperluas bisnis dan bergantung pada PLTU batu bara baru, dan menetapkan kebijakan yang memperkuat prinsip-prinsip pendanaan iklim.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Jaringan Gen Z Jawa Timur Tolak Plastik Sekali Pakai (JEJAK) mendesak DPRD Provinsi Jawa Timur untuk mendorong penyusunan peraturan daerah (perda) provinsi tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.

Desakan itu disampaikan saat audiensi kepada DPRD Provinsi Jawa Timur oleh 35 generasi Z Jawa Timur sebagai bentuk respons atas semakin seriusnya krisis plastik dan mikroplastik di Jawa Timur. Terutama, kerusakan di Sungai Brantas akibat banyaknya sampah plastik di badan air sungai dan sempadan sungai. Hal tersebut imbas absennya kerangka kebijakan provinsi yang mampu menjadi payung hukum bersama bagi kabupaten/kota.

Menurut mereka, kebijakan pembatasan dan pengurangan plastik sekali pakai di Jawa Timur hingga kini masih lemah dan tidak merata. Dari total 38 kabupaten/kota, baru 16 daerah yang memiliki produk hukum terkait pembatasan plastik. Sanksinya juga masih lemah. Bahkan, ada yang tidak memiliki kekuatan hukum hanya sebatas himbauan berupa surat edaran (SE).

Koordinator Komunitas Cakra Greenlife Malang mengungkapkan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur belum menerjemahkan komitmen tersebut dalam bentuk perda provinsi sebagai kerangka kebijakan induk. Hal ini berbeda dengan Provinsi Bali yang memperketat pembatasan plastik melalui regulasi dan kebijakan lanjutan.

“Kondisi ini menegaskan urgensi pembentukan Perda Provinsi Pembatasan Plastik Sekali Pakai untuk memastikan pengurangan plastik berjalan seragam, terukur, dan efektif di seluruh Jawa Timur” kata Faizul.

Minimnya perda yang bersifat mengikat juga menunjukkan belum adanya standar kebijakan yang seragam. Akibatnya, daerah tanpa memiliki regulasi berpotensi menjadi titik lemah dalam pengendalian sampah plastik dan kontaminasi mikroplastik. Padahal, pengurangan plastik sekali pakai telah menjadi prioritas nasional dengan target 100% pengelolaan sampah pada 2029 sesuai RPJMN (2025-2029).

Implementasi Regulasi Kurang Maksimal

Sementara itu, hasil dari audiensi ini, DPRD Jawa Timur menyepakati bahwa plastik merupakan krisis serius yang berdampak langsung pada kesehatan manusia dan lingkungan. Ketua Bapemperda DPRD Jawa Timur Yordan Batara Goa, menegaskan bahwa dalam konteks otonomi daerah, provinsi memiliki ruang kewenangan strategis.

“Sekarang kita berada di era otonomi daerah. Provinsi bisa melakukan intervensi kewenangan, misalnya mengatur pengurangan plastik di sekolah, rumah sakit, dan BUMD,” ujar Yordan.

Dalam pertemuan itu, DPRD Jatim juga mengakui tantangan tata kelola regulasi yang selama ini dihadapi. Yordan menyampaikan bahwa Jawa Timur mengalami “obesitas perda”, di mana banyak aturan sudah ada tetapi implementasinya lemah.

“Kita ini mengalami obesitas perda, aturannya banyak tapi pelaksanaannya kurang maksimal. Jadi ke depan harus dirampingkan dan dievaluasi, termasuk soal pengelolaan sampah dan pengurangan plastik,” tegasnya.

Kepastian Hukum untuk Membentuk Budaya

Berdasarkan hasil Survei Persepsi Generasi Z terhadap Penggunaan Plastik Sekali Pakai oleh Jejak pada periode Juni 2025 hingga Januari 2026, sebanyak 92 persen responden masih menggunakan plastik sekali pakai. Di antaranya air minum dalam kemasan (AMDK), sachet, tas kresek, dan gelas plastik. Angka tesebut menggambarkan tingginya ketergantungan generasi Z terhadap plastik, meskipun mereka sadar akan dampak buruknya.

Survei ini melibatkan 1.000 responden pelajar SMA dan mahasiswa yang tinggal di 15 kabupaten/kota di Jawa Timur. Di antaranya Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Lamongan, Jember, Situbondo, Probolinggo, Bondowoso, Banyuwangi, Nganjuk, Malang, Lumajang, Kediri, dan Tulungagung.

Menanggapi kondisi tersebut, Koordinator Komunitas Replazt Universitas Negeri Jember, Fildza Sabrina Vansyachroni, menilai bahwa perubahan perilaku membutuhkan kepastian hukum yang kuat.

“Yang kita perlukan saat ini adalah kepastian hukum supaya membentuk budaya, orang Indonesia itu akan berubah apabila dipaksa. Kebiasaan akan datang sendirinya ketika dipaksa oleh aturan untuk mengurangi penggunaan plastik,” ujar Fildza.

Lebih lanjut, Fildza mencontohkan keberhasilan negara lain seperti Jepang mampu mengelola sampah karena regulasi yang jelas, disiplin pemilahan sejak rumah tangga, dan sanksi sosial tegas. Di Jerman, regulasi Extended Producer Responsibility (EPR) mewajibkan produsen bertanggung jawab penuh atas kemasan yang mereka hasilkan, termasuk biaya pengelolaannya.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Puluhan anggota komunitas bank sampah di Kecamatan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan antusias mengikuti pelatihan pembuatan eco enzyme oleh Alfamidi di Bank Sampah Sakura, Srengseng Sawah, Rabu (28/1). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang ramah lingkungan.

Pelatihan tersebut merupakan bagian dari program Kampung Merdeka Alfamidi, yang berfokus pada pembangunan lingkungan berkelanjutan. Dalam kegiatan ini, peserta memanfaatkan sampah organik rumah tangga. Contohnya, sisa kulit buah dan sayuran mereka olah menjadi eco enzyme.

Eco enzyme merupakan cairan serbaguna yang dapat masyarakat gunakan untuk menyiram tanaman, membersihkan lantai, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya. Selain bermanfaat, pengolahan ini juga mampu mengurangi jumlah sampah organik yang berakhir di tempat pembuangan akhir.

Tak hanya praktik, peserta juga mendapatkan edukasi mengenai manfaat eco enzyme sebagai produk ramah lingkungan serta perannya dalam mendukung gaya hidup berkelanjutan. Pegiat lingkungan Tri Sugiarti, yang akrab disapa Menik, turut memandu proses pembuatan eco enzyme dan mendorong peserta untuk memulai pengolahan sampah organik dari rumah.

“Eco enzyme bisa kita buat dengan cara sederhana dan bahannya mudah kita dapatkan. Selain mengurangi sampah, hasilnya juga bisa kita manfaatkan kembali untuk kebutuhan sehari-hari,” ujar Menik.

Ruang Belajar

“Melalui Kampung Merdeka Alfamidi, kami ingin mengajak masyarakat melihat sampah organik sebagai sesuatu yang bernilai. Dengan pengolahan sederhana, sampah bisa kita manfaatkan kembali dan memberi dampak positif bagi lingkungan,” ujar Retriantina.

Salah satu peserta, Fatur, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, pelatihan pembuatan eco enzyme dari sampah buah terasa seru dan bermanfaat. “Kegiatannya seru, kami belajar membuat eco enzyme dari sampah buah. Ke depannya, rencananya ingin saya terapkan juga bersama anak-anak karang taruna,” ungkapnya.

Ke depan, Alfamidi berkomitmen untuk terus menghadirkan program edukasi serupa dengan melibatkan komunitas lokal sebagai mitra utama dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Jagat Satwa Nusantara (JSN) secara resmi mengumumkan para pemenang Grand Final Cerdas Cermat Jagat Satwa Nusantara 2026. Ajang ini berlangsung pada Rabu (28/1) di Teater Dunia Air Tawar, Jagat Satwa Nusantara.

Dari total 21 sekolah yang mengikuti Grand Final Cerdas Cermat Jagat Satwa Nusantara 2026, panitia menetapkan para juara terbaik berdasarkan jenjang pendidikan. Di antaranya tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).

“Kami melakukan internal lomba di masing-masing sekolah untuk menentukan 21 sekolah terbaik ini. Jadi, kami kirimkan kebutuhan lomba seperti tombol bel hingga bocoran soal kepada para gurunya. Setelah selesai, kemudian kami pilih tiga SMP dan 18 SD yang masuk ke final,” kata Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Muhammad Fardhan Khan.

Adapun sekolah yang berhasil melaju ke babak Grand Final berasal dari 21 satuan pendidikan tingkat SD dan SMP. Selain kategori utama, JSN juga memberikan kategori liputan terbaik. Penghargaan ini diberikan kepada sekolah yang membuat dan mengunggah konten recap kegiatan Cerdas Cermat Jagat Satwa Nusantara, melalui kanal media sosial masing-masing sekolah.

Penilaian kategori ini JSN lakukan berdasarkan kelengkapan dan kedalaman konten, serta kesesuaian dengan ketentuan publikasi yang telah ditetapkan. Selain itu, tingkat interaksi audiens, termasuk jumlah likes dan comments, turut menjadi indikator penilaian.

Tumbuhkan Kepedulian Lingkungan

JSN mengapresiasi seluruh sekolah dan siswa yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Apresiasi tersebut diberikan karena para peserta dinilai sebagai generasi muda yang berani belajar, berpikir kritis, dan peduli masa depan lingkungan.

“Cerdas cermat ini bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi ruang belajar bersama untuk menumbuhkan kesadaran bahwa menjaga satwa dan lingkungan adalah tanggung jawab kita semua,” tambah Fardhan.

Grand Final juga didukung berbagai pihak. Di antaranya Taman Mini Indonesia Indah, Gramedia, Kompas Gramedia, Animalium BRIN, dan Kebun Raya. Dukungan ini sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat pendidikan dan literasi ekologi di Indonesia.

Melalui program ini, JSN menegaskan komitmennya sebagai mitra strategis dunia pendidikan dalam membentuk generasi yang memiliki empati terhadap satwa serta pemahaman mendalam mengenai hubungan antara manusia dan alam.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Ecological Observation and Wetland Conservation (Ecoton) resmi menggelar Zero Waste Academy. Kegiatan ini memberikan ruang pembelajaran intensif pengelolaan sampah berbasis sumber dan pengurangan emisi metana.

Ada lebih dari 50 peserta yang berasal dari lebih dari 12 kota dan kabupaten di Pulau Jawa yang mengikuti kegiatan ini. Ecoton juga menggandeng  BAPPEDA, dinas lingkungan hidup, pemerintah desa dan kelurahan, akademisi, serta organisasi lingkungan.

Saat pembukaan, Direktur Ecoton Daru Setyo Rini mengungkapkan bahwa krisis sampah tidak bisa selesai hanya dengan pendekatan hilir. Dengan demikian, Zero Waste Academy dapat menjadi ruang kolaborasi lintas sektor untuk belajar pengelolaan sampah berbasis sumber.

“Kami ingin mempertemukan pemerintah, masyarakat, akademisi, dan pengelola TPS 3R agar belajar langsung dari praktik nyata. Harapannya, peserta pulang tidak hanya membawa pengetahuan, tetapi juga rencana aksi konkret yang bisa terintegrasi ke dalam kebijakan daerah,” kata Daru di Gresik, Rabu (28/1).

Usai pembukaan, peserta mengunjungi rumah-rumah warga di Desa Wringinanom yang telah menerapkan pemilahan sampah organik dan anorganik langsung dari sumber. Kunjungan ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah dapat dimulai dari rumah dengan cara yang sederhana dan menguntungkan.

Setelah kunjungan ke rumah warga, peserta kembali ke TPST 3R Wringinanom untuk mempelajari secara langsung mekanisme pengelolaan sampah. Peserta belajar tentang pemilahan sampah spesifik, alur pengolahan, hingga pencatatan administrasi.

Peserta juga melihat teknologi pengomposan sederhana menggunakan lubang tanah yang dinilai murah, mudah diterapkan, dan efektif untuk mengolah sampah organik di tingkat desa maupun kawasan.

Diskusi Bersama

Pada kegiatan hari pertama ini, peserta lanjut berdiskusi bersama Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) TPST 3R Wringinanom. Diskusi tersebut membahas aspek kelembagaan, administrasi, dan pendanaan pengelolaan sampah.

Pada sesi selanjutnya, peserta mendapatkan pendalaman materi terkait Methane Reduce Action Plan oleh Amirudin Muttaqin dari Ecoton. Ke depannya, Ecoton akan mendampingi 3 kota dan kabupaten untuk menyusun rencana aksi pengurangan emisi gas metana dari sektor sampah, khususnya di TPA.

”Rencana aksi ini kami harap dapat terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah, seperti Musrenbang, RPJMD, serta ada dukungan melalui alokasi APBD. Mengingat sekitar 60% timbulan sampah merupakan sampah organik sisa makanan, maka pengelolaan sampah organik di sumber menjadi kunci agar tidak seluruhnya berakhir di TPA dan memicu emisi metana,” kata Amirudin.

Kegiatan hari pertama ditutup dengan tur ke kantor Ecoton. Peserta melihat bisnis Refillin untuk melihat langsung inovasi pengurangan plastik sekali pakai, serta kunjungan ke Laboratorium Mikroplastik Ecoton.

Dalam kesempatan tersebut, peserta mempelajari hasil riset mikroplastik. Selain itu, mereka juga melihat langsung sampel mikroplastik udara yang berasal dari praktik pengelolaan sampah yang salah, seperti pembakaran sampah terbuka.

Zero Waste Academy ini akan berlangsung selama tiga hari di Kabupaten Gresik dan Kota Kediri. Ecoton berharap kegiatan ini mampu mendorong lahirnya kebijakan dan praktik nyata menuju Indonesia bebas sampah 2030.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Yayasan HAkA melakukan aksi kampanye “Stop Deforestation” sebagai langkah mendesak untuk memutus mata rantai bencana di Aceh. Aksi ini sekaligus sebagai peringatan bahwa kerusakan hutan hari ini akan menjadi penderitaan masyarakat di masa depan.

Juru Kampanye Hutan dan Satwa Liar Yayasan HAkA, Raja Mulkan mengatakan bahwa seruan ini bukan hanya ditujukan kepada pemerintah dan pelaku usaha, tetapi juga kepada seluruh lapisan masyarakat.

Menurutnya, perlindungan hutan tidak dapat diserahkan kepada satu pihak semata. Tanpa kesadaran kolektif dan keberanian untuk menghentikan praktik perusakan hutan, Aceh akan terus menghadapi krisis ekologis yang berulang.

“Hutan Aceh adalah benteng terakhir hutan yang ada di pulau sumatra, memiliki peran strategis sebagai penyangga kehidupan, sumber keanekaragaman hayati, serta benteng alami terhadap bencana. Kehilangan hutan berarti kehilangan perlindungan, kehilangan ruang hidup, dan kehilangan masa depan,” kata Raja dalam keterangan tertulisnya, Minggu (18/1).

Raja menambahkan, banjir yang melanda berbagai wilayah di Aceh pada akhir tahun 2025 bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Bencana tersebut merupakan akumulasi dari kerusakan ekologis yang terus dibiarkan. Terutama akibat deforestasi hutan yang masif dan berkepanjangan.

“Hilangnya tutupan hutan telah merusak keseimbangan alam dan menghilangkan fungsi hutan sebagai pelindung alami dari bencana hidrometeorologis,” tambahnya.

Selamatkan Hutan Aceh

Raja menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh lagi mengorbankan hutan, dan kebijakan yang melemahkan perlindungan lingkungan harus dihentikan. Meski Aceh punya hutan terluas di pulau Sumatra, itu bukan jaminan daerah ini bebas dari bencana hidrometeorologis.

“Faktanya, sekitar 47 persen daratan Aceh berada di wilayah dengan lereng curam hingga sangat curam. Ini sebagai bahan refleksi, apakah bencana banjir yang kita alami sanggup mencegah manusia untuk tidak merusak hutan lagi?” ungkapnya.

Momentum banjir yang terjadi saat ini, kata dia, seharusnya menjadi titik balik untuk menata ulang hubungan manusia dengan alam. Yayasan HAkA mengajak semua pihak untuk melihat hutan bukan sebagai komoditas semata, tetapi sebagai penentu keselamatan dan keberlanjutan hidup bersama.

Aksi Bersih-bersih Sekolah

Bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi pada November 2025 lalu menyebabkan ratusan sekolah di Aceh terdampak. Lumpur tebal yang tersisa menghambat aktivitas pendidikan ribuan siswa, termasuk siswa penyandang disabilitas di SLB Negeri Pembina Aceh Tamiang.

Menanggapi kondisi tersebut, Yayasan HAkA melakukan aksi bersih-bersih secara intensif di lima sekolah terdampak banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang. Dalam pelaksanaannya, mereka berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Aceh.

Kegiatan tesebut dilaksanakan di SLB Negeri Pembina Aceh Tamiang, SMAN 1 Kejuruan Muda, SMKN 1 Karang Baru, SMKN 2 Karang Baru, dan SMAN 1 Bandar Pusaka. Aksi gotong royong ini melibatkan tim relawan Yayasan HAkA yang bekerja sama dengan guru, wali murid, mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Syiah Kuala, serta mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Para relawan membersihkan lumpur tebal dari ruang kelas dan ruang guru, sekaligus membersihkan fasilitas sekolah yang masih layak digunakan agar proses belajar mengajar dapat segera kembali berjalan.

Selain kegiatan bersih-bersih, Yayasan HAkA juga menyalurkan bantuan berupa dispenser, galon air minum, botol minum, kaos kaki siswa, serta perlengkapan kebersihan seperti sabun dan alat pel. Bantuan ini ditujukan untuk mendukung kebutuhan operasional sekolah dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

“Kami berharap kegiatan bersih-bersih dan penyaluran bantuan ini dapat mempercepat pemulihan proses belajar mengajar di sekolah sekolah terdampak banjir, khususnya di Aceh Tamiang,” ujar Raja.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak untuk membangun pendidikan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan di masa depan.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Sejak meninggalkan hunian sementara, warga Kampung Bayam kini menempati rumah susun yang berada di sisi Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara. Meski ruang hidup berubah dan lahan pertanian lama telah berganti menjadi stadion, kebiasaan mereka untuk bertani tetap bertahan. Kini, mereka menghidupkan kembali pertanian perkotaan (urban farming).

Di sepanjang jalan rusun, deretan tanaman pangan, buah, dan pepohonan kembali tumbuh dan mereka rawat bersama-sama. Keterbatasan lahan tidak menyurutkan warga untuk bertani dengan memanfaatkan setiap ruang yang tersedia.

Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Madani, Muhammad Furqon, mengatakan meski kondisi tempat tinggal tidak lagi sama seperti dulu, tanah di wilayah tersebut tetap subur. Kesuburan itu kini dirawat bersama dengan menanam berbagai jenis tanaman pangan, tanaman obat, dan buah-buahan. Bahkan, mereka kini juga merawat kolam ikan dan beberapa green house untuk budidaya buah-buahan, salah satunya melon.

Tanaman lain seperti kembang kol, kubis, kailan, bayam, labu, cabai, terong, timun suri, semangka juga tumbuh di sana. Selain itu, warga juga memiliki tanaman obat dan banyak kolam ikan.

“Hampir seluruh tanaman yang dibudidayakan tumbuh dengan baik dan berbuah. Terong ungu, misalnya, dapat dipanen beberapa kali hingga total mencapai delapan kuintal. Sayuran seperti kailan bahkan bisa dipetik setiap hari dan langsung dikonsumsi warga Kampung Bayam,” kata Furqon kepada Greeners, Selasa (13/1).

Sebelum digusur, Kampung Bayam merupakan kawasan pertanian yang dihuni warga secara turun-temurun. Sejak dulu, wilayah ini dikenal sebagai salah satu pemasok sayuran, terutama bayam, ke pasar-pasar di Jakarta. Kini, dengan wajah kebun yang berbeda, hasil panen belum diproduksi dalam skala besar dan masih dinikmati oleh warga setempat serta pembeli lokal.

“Bayangkan lahan sesempit ini. Tapi petani tidak melihat sempitnya lahan, yang kami lihat adalah tanggung jawab untuk memelihara alam. Bertanam itu kekayaan,” ujar Furqon.

Wajah baru Kampung Bayam menghidupkan kembali pertanian perkotaan. Foto: Dini Jembar Wardani

Merawat Tanah

Dengan kondisi lahan yang telah berubah, Furqon tetap yakin tanaman dapat tumbuh subur. Bersama petani lainnya, ia tidak pernah absen untuk terus mengisi lahan-lahan kosong di sekitar rusun dengan berbagai jenis tanaman.

Kesuburan tanah dijaga secara bergotong royong. Mereka kembali mempelajari kondisi tanah, termasuk tingkat keasaman. Furqon juga kerap berdiskusi dengan sesama petani di Bandung, Bogor, hingga Tasikmalaya untuk menghidupkan kembali kebun di lahan terbatas tersebut.

“Orang tua kami mengajarkan agar tidak pernah menyalahkan tanah jika tanaman gagal. Tanah itu harus dipahami, bukan dipaksakan. Generasi terdahulu mampu menyuburkan tanah tanpa teknologi, saya percaya petani hari ini bisa melakukannya dengan lebih baik,” ujar Furqon.

Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil. Di lahan yang seadanya, hampir tidak ada tanaman yang gagal panen. Bagi Furqon, kegagalan sering kali bukan berasal dari alam, melainkan dari manusia yang lupa berbagi ruang hidup dengan makhluk lain. Selain itu, cara untuk merawat tanaman-tanaman ini yaitu harus konsisten, sabar, dan telaten.

“Kalau kita berharap panen 100 persen lalu hanya mendapat 40 persen, itu bukan gagal. Itu tanda kita pelit dan tidak berbagi dengan makhluk hidup lain,” katanya.

Memupuk Tanaman Secara Organik

Prinsip bertani yang dipegang Furqon menunjukkan bahwa kendali utama dalam proses menanam berada pada manusia. Untuk memastikan tanaman itu tetap hidup dan tumbuh, menurutnya manusia yang merawatnya juga harus paham cara-cara menanam hingga menggunakan pupuk.

Karena itu, petani Kampung Bayam memilih menghindari penggunaan pestisida kimia, mereka menggunakan pupuk secara organik dari fermentasi kotoran hewan dan kulit buah.

Furqon mengungkapkan bahwa para petani di sana juga tidak pernah khawatir akan hama yang memakan tanaman-tanaman mereka. Contohnya, saat ulat memakan tanaman, petani tidak buru-buru membasminya. Mereka hanya memberi pupuk cair organik, kemudian ulat tersebut turun sendiri mencari sumber makanan lain.

“Tanah itu ekosistem, seperti tubuh manusia. Di dalamnya ada bakteri baik dan bakteri lain yang sama-sama memiliki peran,” ujar Furqon.

Menyesuaikan kondisi Jakarta yang panas dan berada di dataran rendah, warga juga menggunakan sekam dan arang untuk menjaga kelembapan tanah sekaligus mengendalikan populasi jamur. Metode ini bukan hal baru, namun telah lama dipraktikkan oleh orang tua mereka.

Harapan Warga

Dari kebun sederhana ini, Furqon memiliki harapan untuk Kampung Bayam. Ia berharap urban farming seperti di Kampung Bayam ini bisa berkembang menjadi kawasan agrowisata pertanian kota.

Ia membayangkan pengunjung dapat datang untuk belajar bertani, menikmati hasil kebun, memancing ikan, hingga mencicipi masakan dari dapur warga. Dengan begitu, warga tidak hanya menjual hasil panen, tetapi juga pengetahuan dan pengalaman.

Selain itu, Furqon berharap model pertanian kota ini dapat melahirkan petani-petani rumah tangga di Jakarta. Menurutnya, perubahan tidak harus dilakukan secara besar-besaran. Dari seribu orang, jika sepuluh saja mulai menanam, itu sudah menjadi keberhasilan.

Warga kota, kata Furqon, bisa memulai dari hal sederhana dengan menanam satu tanaman terlebih dahulu, merasakan manfaatnya, lalu menanam tanaman lain. Nantinya, dampak baik akan terasa langsung ketika mengisi isi dapur. Dengan memulai menanam dan memanfaatkan lahan yang ada, ketahanan pangan juga bisa tercipta bahkan dapat memperbaiki ekosistem di lingkungan.

Contohnya di Kampung Bayam, anak-anak kini terbiasa mengonsumsi sayuran dari hasil kebun sendiri sehingga mereka bisa lebih sehat dan nutrisi terpenuhi. Warga yang membutuhkan tanaman obat juga dapat memetik jahe merah atau serai untuk diolah secara mandiri. Hal ini menunjukkan, ketika sebuah lahan dimanfaatkan untuk bertani, ketersediaan pangan bisa diakses secara mandiri.

“Bertani bukan hobi, melainkan kehidupan. Tidak ada yang namanya gagal panen. Allah tidak pernah memberikan kegagalan. Jadi mulailah dengan dari menanam satu pohon dulu, kemudian rasakan manfaatnya,” ujar Furqon.

Dengan wajah baru Kampung Bayam yang kembali dirangkai oleh tangan-tangan warga menjadi lebih hijau, warga berharap pemerintah dapat mendorong kawasan ini menjadi agrowisata pertanian kota. Mereka ingin Kampung Bayam menjadi percontohan bahwa kebun kecil di tengah kota mampu mengembalikan ekosistem lingkungan dan menggerakkan ekonomi warga.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menyiagakan 1.790 petugas kebersihan atau pasukan orange untuk menangani sampah akibat banjir di sejumlah wilayah ibu kota. Kesiapsiagaan ini merupakan bagian dari antisipasi DLH menghadapi potensi curah hujan tinggi pada periode Januari hingga Februari.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto menegaskan bahwa kesiapan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana menjadi kunci utama dalam penanganan sampah saat banjir.

“Fokus kami memastikan sampah tidak menumpuk, saluran air tetap berfungsi optimal, dan lingkungan warga terdampak banjir dapat segera dibersihkan secara cepat dan terkoordinasi,” ujar Asep dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/1).

Untuk mendukung upaya tersebut, DLH DKI Jakarta menyiagakan berbagai sarana dan prasarana. Fasilitas disiapkan berupa 101 truk sampah, 116 alat berat, 15 perahu karet, serta 25 bus toilet dan 48 toilet portable.

Selain itu, DLH juga menyiapkan puluhan ribu peralatan kerja untuk mendukung operasional di lapangan. Peralatan tersebut meliputi 1.369 cangkrang atau garpu penggaruk sampah, 1.235 cangkul, 1.329 sapu, serta 7.836 karung atau plastik sampah.

“Seluruh personel dan armada kami sebar di 25 lokasi rawan banjir untuk mempercepat penanganan sampah sekaligus menjaga fungsi drainase kota tetap berjalan dengan baik,” tambahnya.

Penanganan Khusus Selama Musim Penghujan

Asep menjelaskan, DLH juga menerapkan pola penanganan khusus selama musim penghujan. Unit Pengelola Sampah Badan Air (UPSBA) disiagakan di sembilan titik rawan banjir dengan mengoptimalkan 29 unit saringan sampah otomatis. Personel lapangan turut dilengkapi dengan perlengkapan pendukung seperti kubus apung, bus toilet, tangki air, dan toilet portable.

“Melalui sistem siaga ini, kami berupaya mencegah sampah menyumbat saluran air serta menjaga kelancaran aliran sungai, sehingga dampak banjir dapat ditekan secara efektif. Harapannya, warga dapat segera kembali beraktivitas dengan lingkungan yang aman dan bersih,” tutup Asep.

Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta juga mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah. Mereka juga terus mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan.

Pihak tersebut juga diarahkan untuk memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat. Kemudian menyiapkan kebutuhan dasar bagi penyintas. Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama United Nations Development Programme (UNDP) meluncurkan kapal listrik bertenaga surya. Inovasi tersebut untuk membantu nelayan menekan biaya bahan bakar, mengurangi emisi, serta memperkuat mata pencaharian mereka di tengah tantangan perubahan iklim.

Kapal listrik bertenaga surya ini dipamerkan dalam kegiatan Clean Energy Electric Boat Innovation Expo di Pulau Tunda, Banten, Rabu (14/1). Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek SeaBLUE, kerja sama UNDP dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP), dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Jepang. Selain kapal listrik, UNDP juga memperkenalkan cooler box atau kotak pendingin bertenaga surya untuk menjaga kesegaran hasil tangkapan.

Berdasarkan data KKP, Indonesia memiliki lebih dari dua juta nelayan kecil yang secara kolektif menyumbang hingga 60 persen produksi perikanan tangkap nasional. Namun, banyak nelayan kecil masih sangat rentan terhadap risiko perubahan iklim, fluktuasi harga bahan bakar, serta kehilangan hasil pasca-panen.

Kondisi tersebut terlihat di wilayah kepulauan terpencil seperti Morotai dan Kepulauan Tanimbar. Di wilayah ini, kenaikan biaya operasional dan penurunan kualitas hasil tangkapan terus mengancam pendapatan dan ketahanan pangan masyarakat.

Kepala BRIN, Arif Satria, menyoroti pentingnya inovasi ini dari sisi teknis. Menurutnya, transisi menuju kapal bertenaga listrik merupakan langkah krusial dalam upaya dekarbonisasi sektor perikanan.

“Kemitraan kami dengan UNDP memastikan bahwa kapal listrik tidak hanya unggul secara teknologi, tetapi juga benar-benar dapat masyarakat manfaatkan. Dengan mengombinasikan penyempurnaan desain, pelatihan langsung, dan pemantauan berkelanjutan, kami membangun fondasi untuk implementasi yang lebih luas di wilayah pesisir Indonesia,” kata Arief dalam keterangan tertulisnya.

Bersama BRIN melalui inisiasi co-development (co-dev), kolaborasi ini menghasilkan komponen teknologi kapal listrik yang relevan dengan kondisi operasional di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Distribusi 162 Cooler Box 

Kepala Pusat Riset Teknologi Transportasi BRIN, Aam Muharam berharap kapal listrik dan ekosistem energinya dapat menjadi solusi transportasi perairan yang ramah lingkungan, terjangkau, dan berdaya guna bagi masyarakat di daerah 3T.

“Serta menjadi langkah strategis menuju masa depan transportasi berkelanjutan di Indonesia,” ucapnya.

Sementara itu, proyek ini juga menargetkan distribusi 162 cooler box bertenaga surya dan enam mesin kapal listrik. Distribusi tersebut akan disalurkan ke 34 desa di Morotai dan Kepulauan Tanimbar.

Pelatihan operator serta instalasi stasiun pengisian daya telah selesai. Sementara itu, pemasangan akhir dan pelatihan untuk mesin kapal listrik akan rampung pada akhir Januari.

Sejalan dengan inisiatif ini, kunjungan lapangan lanjutan akan dilaksanakan pada Februari untuk meninjau kemajuan serta menghimpun pembelajaran dari implementasi proyek.

Kepala Perwakilan UNDP Indonesia, Sara Ferrer Olivella mengungkapkan, nelayan skala kecil merupakan jantung komunitas pesisir Indonesia. Namun, banyak di antaranya menghadapi tantangan terkait kenaikan biaya operasional di tengah perubahan iklim.

“Dengan menyediakan kapal bertenaga surya serta sistem pendingin (cooler box), UNDP bekerja bersama dengan para mitra untuk menghadirkan solusi praktis yang dapat menekan biaya bahan bakar, menjaga kualitas hasil tangkapan, dan memastikan pendapatan mereka tetap stabil,” kata Sara.

Menurutnya, solusi ini menempatkan energi bersih langsung di tangan masyarakat. Bahkan dapat membantu keluarga mempertahankan mata pencaharian, dan membangun ketangguhan untuk masa depan.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (PSE UGM) menyalurkan bantuan berupa pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) portabel kepada masyarakat di wilayah terdampak bencana di Aceh. PLTS tersebut untuk memenuhi kebutuhan energi di tengah situasi darurat.

Tim telah menyerahkan PLTS portabel tersebut kepada masyarakat setempat dan terpasang di lokasi bencana pada Minggu (28/12). Rachmawan Budiarto mewakili PSE UGM mengungkapkan bahwa bantuan PTLS portable disalurkan di sejumlah lokasi. Di antaranya Patan Kemuning, Timang Gajah dan Simur, Mesidah Kabupaten Bener Meriah, serta Takengon Aceh.

Lebih lanjut, Rachmawan mengatakan perangkat tersebut merupakan pembangkit listrik surya portable berkapasitas 200 wattpeak (WP) sebanyak 3 paket. Pembangkit listrik surya ini dapat menyediakan sumber listrik mandiri dan ramah lingkungan. Ia berharap kehadiran pembangkit dapat menjadi source of alternative energy bagi masyarakat terdampak.

“Mudah-mudahan bisa membantu dan mendukung kebutuhan dasar khususnya untuk penerangan, pengisian perangkat komunikasi, serta operasional darurat lainnya saat sumber listrik PLN padam,” kata Rachmawan melansir Berita UGM, Jumat (9/1).

Rachmawan menambahkan bahwa dalam kondisi pascabencana, keterbatasan akses terhadap listrik sering kali menjadi tantangan utama dan kendala menuju proses pemulihan.

“Oleh karena itu, kami berharap bantuan pembangkit listrik surya portable mampu membantu menjaga ketersediaan energi dan mendukung upaya elektrifikasi di wilayah terdampak bencana Aceh,” tambahnya.

Pemanfaatan Energi Menjadi Solusi

Melalui kegiatan ini, PSE UGM berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam penguatan ketahanan energi, termasuk pada situasi krisis dan kebencanaan. Pemanfaatan energi terbarukan dapat solusi yang relevan dan berkelanjutan. Terutama di wilayah yang mengalami gangguan infrastruktur energi konvensional.

“PSE UGM berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh. Selain itu, juga menjadi bagian dari upaya bersama dalam mendukung proses pemulihan dan kebangkitan pascabencana melalui pemanfaatan energi bersih dan berkelanjutan,” terangnya.

Sebelumnya, UGM juga telah memasang sistem penjernih air bertenaga surya di RSUD Bener Meriah, Aceh. Upaya ini untuk memperkuat layanan kesehatan di wilayah terdampak bencana, yang masih menghadapi keterbatasan akses air bersih dan listrik.

Pemasangan sistem penjernih air bertenaga surya ini tim lakukan berdasarkan hasil asesmen awal di lapangan. Alat diprioritaskan untuk Posko Pengungsian Pantan Kemuning, Puskesmas Mesidah, serta Polindes di wilayah Simpur.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia