Jakarta (Greeners) – Tubuh orang utan bernama Sempurna sangat lemah ketika ditemukan di Desa Kuala Satong, Kalimantan Barat ketika kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda habitatnya. Napasnya terganggu setelah asap pekat mengepung kawasan yang selama ini menjadi ruang hidupnya. Ia bersama satwa liar lainnya tak bisa berlari hingga akhirnya berujung mati.

Setelah ditemukan dengan keadaan lemah, Sempurna kemudian dibawa untuk mendapatkan penanganan. Namun, kondisinya terus memburuk. Ia akhirnya mati setelah mengalami gangguan pernapasan berat yang bersifat akut.

Senior Manager Media dan Komunikasi Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI), Heribertus Suciadi mengatakan, Sempurna diduga mati akibat paparan dan terhirupnya asap pekat dari kebakaran yang sedang melanda areal jelajahnya.

“Dugaan tersebut didukung oleh temuan lesi atau kerusakan pada jaringan paru-paru saat pemeriksaan setelah kematian,” ujar Heribertus kepada Greeners, Senin (14/9).

Kematian Sempurna menjadi salah satu gambaran bagaimana karhutla tidak hanya menyisakan hutan yang terbakar. Di balik luasan lahan yang hangus, ada satwa yang kehilangan tempat hidup, sumber pakan, bahkan nyawanya.

Kabar kematian satwa liar akibat karhutla juga terus bermunculan ketika kebakaran meluas di sejumlah wilayah Indonesia. Api yang menjalar membuat satwa kehilangan ruang untuk berlindung. Asap pekat memenuhi udara yang mereka hirup. Sementara ketika api semakin dekat, tidak semua satwa memiliki jalan untuk menyelamatkan diri.

12 Bekantan Mati

Berdasarkan pantauan Firewatch pada platform Nusantara Atlas, tercatat total 895.657 hektare area hutan dan lahan hangus terbakar sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Pada akhir Juli, luas area terbakar tercatat 285.914 hektare dan meningkat menjadi 609.743 hektare pada akhir Agustus.

Kalimantan Barat menjadi salah satu wilayah yang mendapat sorotan. Luas area terbakar di wilayah tersebut melonjak lebih dari tiga kali lipat dalam sebulan, dari 25.498 hektare pada akhir Juli menjadi 79.391 hektare pada akhir Agustus.

Di tengah meluasnya kebakaran itu, kematian satwa lainnya juga terjadi. Petugas Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat mengonfirmasi adanya 12 bekantan mati terbakar akibat karhutla di Desa Balimau, Kalimantan Selatan.

Bekantan merupakan satwa endemik Kalimantan yang di Indonesia hanya hidup di Pulau Kalimantan. Kematian mereka menunjukkan bahwa kebakaran tidak hanya menghanguskan vegetasi, tetapi juga mengancam satwa yang bergantung pada habitat tersebut.

Gotong Royong Evakuasi

Karhutla yang terus meluas akhirnya mendorong Kementerian Kehutanan, BKSDA Kalimantan Barat, dan YIARI melakukan evakuasi satwa liar. Sejak 6 Agustus 2026, proses penyelamatan berlangsung di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara, Kalimantan Barat.

Hingga saat ini, tim telah berhasil mengevakuasi 18 orang utan dan 12 satwa liar lainnya. Satwa tersebut terdiri dari tujuh trenggiling, dua bekantan, satu lutung kelabu, satu kukang kalimantan, dan satu musang tenggalung. Proses evakuasi pun masih berlanjut.

Bagi satwa yang berhasil diselamatkan, evakuasi bukan berarti semuanya selesai. Mereka harus menjalani pemeriksaan dan perawatan sebelum dapat kembali ke alam.

Heribertus mengatakan, orang utan yang telah dievakuasi akan dibawa ke pusat rehabilitasi. Tim perlu memastikan kondisi fisik dan psikologis mereka sebelum menentukan apakah satwa tersebut sudah siap kembali ke habitatnya.

“Untuk dapat dikembalikan ke alam, orang utan harus terlebih dahulu dipastikan sehat secara fisik maupun psikologis. Selain kesiapan individu, kondisi habitat juga menjadi pertimbangan utama,” ungkap Heribertus.

Sebab, hutan yang ditinggalkan satwa belum tentu kembali seperti semula setelah api padam. Vegetasi dan sumber pakan dapat hilang. Kondisi tersebut membuat satwa harus menghadapi persoalan lain setelah berhasil lolos dari kebakaran.

Jika orang utan kehilangan habitat atau sumber pakan, mereka berpotensi bergerak ke area yang lebih dekat dengan manusia. Pergerakan tersebut bisa meningkatkan risiko konflik, cedera, atau paparan terhadap ancaman lainnya.

Hadapi Ragam Tantangan

Proses penyelamatan satwa di wilayah terdampak karhutla juga bukan perkara mudah. Kondisi di lapangan dapat berubah dengan cepat. Api dapat menjalar, asap semakin pekat, sementara medan yang harus dilalui tim tidak selalu mudah.

“Api, asap pekat, serta medan yang tidak mudah membuat proses pencarian dan evakuasi memiliki risiko bagi satwa maupun tim. Karena itu, tim harus mempertimbangkan keselamatan dan kondisi kebakaran sebelum menentukan bagaimana evakuasi dilakukan,” kata Heribertus.

Setelah berhasil dievakuasi, persoalan berikutnya adalah memastikan kondisi kesehatan satwa. Kebakaran dapat meninggalkan luka yang tidak selalu terlihat dari luar.

Heribertus mengatakan, satwa yang terdampak karhutla dapat mengalami dehidrasi, luka, gangguan pernapasan akibat asap, hingga kekurangan sumber pakan.

Pada orang utan, paparan asap dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, seperti iritasi saluran pernapasan, batuk, sesak, peradangan, dan penurunan fungsi paru.

Partikel halus dari asap juga dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan, terutama ketika paparan berlangsung dalam waktu lama. Suhu ekstrem dan aktivitas menghindari api juga dapat menyebabkan dehidrasi, kelelahan, dan stres fisiologis. Sementara kontak langsung dengan api dapat menyebabkan luka bakar pada kulit, kaki, tangan, atau bagian tubuh lainnya.

Tidak Ada Pilihan

Guru Besar Biologi Konservasi Universitas Indonesia, Jatna Supriatna mengungkapkan, satwa liar seperti orang utan tidak memiliki banyak pilihan untuk menghindari karhutla. Mereka tidak dapat memprediksi kapan api datang, sementara kemampuan untuk berpindah juga terbatas.

“Sehingga itu kemungkinan mati, terbakar hidup-hidup itu pasti. Selain itu, bagi mereka yang tidak terbakar hidup tapi juga mengisap asap, seperti juga manusia ya. Namun, kalau orang utan kan tidak bisa menghindar dan menutup hidungnya,” kata Jatna kepada Greeners, Senin (14/9).

Orang utan yang hidup di pepohonan juga menghadapi ancaman ketika api datang tanpa dapat diprediksi. Terlebih, kebakaran di lahan gambut memungkinkan api muncul dari bawah dan kemudian menjalar ke atas.

“Jadi saya khawatir banyak sekali dampaknya terhadap orang utan. Hanya saja, kami tidak tahu, tidak buat riset bagaimana dampaknya dan belum kami ketahui berapa persen orang utan yang terdampak populasinya,” tambahnya.

Kekhawatiran itu tidak hanya berlaku bagi orang utan. Satwa lain seperti owa kalimantan dan lutung juga bergantung pada hutan sebagai tempat hidupnya.

“Karena kan hewan beda dengan manusia. Manusia pasti bisa ke mana arah larinya dia harus pergi, tetapi hewan tidak bisa,” ungkap Jatna.

Pakan dan Ruang Hidup Hilang

Ketika hutan terbakar, vegetasi dan sumber pakan ikut musnah. Bagi satwa yang bergantung pada buah, hilangnya sumber makanan dapat menjadi persoalan besar. Mereka tidak bisa begitu saja mencari pengganti di tempat lain.

“Itu buah-buahan yang terbakar jadi mereka betul-betul akan tidak mungkin dia bisa beradaptasi dengan mudah. Sementara kalau yang pemakan daun mungkin masih bisa dia, tapi pemakan buah ini agak-agak sulit. Seperti beberapa jenis owa itu agak sulit,” kata Jatna.

Dalam kondisi seperti ini, evakuasi menjadi salah satu pilihan untuk menyelamatkan satwa yang masih terjangkau. Namun, perpindahan ke tempat rehabilitasi juga bukan berarti satwa dengan mudah dapat menggantikan rumah yang telah hilang.

“Hewan-hewan yang arboreal kan sangat bergantung kepada hutan atau pohon-pohon. Ya mungkin dia mengenal banyak pohon. Namun, kalau dia ke tempat baru, belum tentu dia kenal. Ini akan berdampak sangat besar ya terhadap hewan-hewan itu,” ujarnya.

Mitigasi Kunci Utama

Penyelamatan satwa tidak mungkin hanya mengandalkan evakuasi ketika api sudah membesar. Tidak semua satwa dapat ditemukan. Tidak semua wilayah dapat dijangkau dan tidak semua habitat dapat segera kembali menjadi rumah yang aman.

Menurut Jatna, hal yang paling penting adalah melakukan mitigasi agar kebakaran tidak terjadi. Apalagi sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mewanti-wanti potensi kebakaran pada kondisi El Nino.

Sampai saat ini, karhutla di sejumlah wilayah Indonesia belum usai. Api masih terus menjalar hingga membawa asap pekat yang berdampak bagi kehidupan satwa liar.

Kini mereka ada yang kehilangan sumber makanan. Ada yang harus meninggalkan habitatnya. Ada yang terpaksa mendekati permukiman manusia. Bahkan ada juga yang tidak pernah sempat keluar dari kepungan api dan terbakar hidup-hidup hingga berujung mati.

Peristiwa karhutla ini bukan hanya tentang betapa luas hutan yang terbakar. Namun, di dalam angka tersebut juga terdapat besarnya dampak bagi ruang hidup yang hilang dan satwa yang harus bertahan di tengah habitat yang semakin tidak aman.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Jakarta (Greeners) – Upaya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai kini menjadi sebuah kemauan bagi sejumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Transisi menuju pengurangan plastik dapat mereka lakukan secara bertahap, meski bukan hal yang mudah. Pasalnya, pelaku UMKM perlu mempertimbangkan berbagai faktor agar upaya tersebut tidak membebani biaya operasional bisnis.

Hal tersebut turut Fruity Indonesia rasakan, UMKM asal Bandung yang kini berkomitmen mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Meski belum sepenuhnya lepas dari plastik, UMKM yang menjual produk jus segar ini mulai melakukan sejumlah langkah untuk bertransisi menuju pengurangan sampah dalam kemasannya.

Sejak Maret 2026, Fruity Indonesia mulai mengurangi penggunaan material plastik pada produknya. Salah satunya dengan tidak lagi menggunakan perekat plastik serta mengganti cup plastik berbahan polyethylene terephthalate (PET) menjadi cup berbahan polypropylene (PP). Desain cup terbaru tersebut juga memungkinkan konsumen menikmati minuman tanpa menggunakan sedotan plastik.

Bagi Direktur Utama CV Fruity Indonesia, Erwin Parapat, upaya mengurangi plastik sekali pakai bukanlah proses yang mudah bagi UMKM. Di satu sisi, Erwin ingin membawa bisnisnya untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Namun, di sisi lain, Fruity Indonesia masih menghadapi tantangan untuk sepenuhnya meninggalkan plastik. Khususnya sebagai material cup untuk produk mereka.

Meski demikian, komitmen Fruity Indonesia dalam mengelola dampak lingkungan sebenarnya telah mereka mulai sejak sekitar 10 tahun lalu. Salah satu upayanya yaitu dengan mengelola sampah yang berasal dari bahan baku produksi, seperti sisa buah dan kulit buah.

“Maka dari itu, kami sudah mulai pisahkan sampah-sampah tersebut. Jadi seperti tenan kami yang ada di Mal Paris Van Java, seluruh sampah bahan produksi kami kompos untuk dijadikan pupuk organik dan menjadi makanan maggot,” kata Erwin kepada Greeners.

Pengelolaan sampah bahan baku tersebut kemudian menjadi salah satu pijakan bagi Fruity Indonesia untuk memperluas komitmen lingkungannya. Setelah terbiasa memilah dan mengelola sampah dari proses produksi, Fruity Indonesia mulai mengambil langkah untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.

Memperhitungkan Biaya

Erwin menilai bahwa pengurangan plastik yang Fruity Indonesia lakukan ini bukan hal yang mudah. Sebab, ketika adanya transisi penggantian kemasan plastik ini juga ada perhitungan biaya tambahan. Sedangkan dalam bisnis, keberlanjutan operasional menjadi prioritas utama. 

Meski terdapat tantangan, Erwin tetap mengambil keputusan untuk memprioritaskan bisnisnya ini bisa ikut mengurangi dampak terhadap lingkungan. “Nah akhirnya kami mengambil keputusan untuk merubah tipe cups kami. Sebelumnya kami pakai cup plastik, pake sealer, pake sedotan gitu ya. Jadi dari tiga jenis plastik apakah kita bisa berkurang menjadi satu jenis saja?” kata Erwin. 

Dari situlah akhirnya Erwin mengubah kemasan Fruity Indonesia menjadi kemasan yang lebih praktis tanpa perlu segel plastik. Bahan cup yang Fruity Indonesia gunakan saat ini bewarna putih bisa masuk ke proses daur ulang, lebih tebal, dan bisa konsumen teguk tanpa perlu menggunakan sedotan. 

Ia juga berharap agar konsumen bisa menggunakan kembali cup tersebut. Dari situlah, harapannya sampah cup pascakonsumsi dari Fruity Indonesia bisa berkurang tercecer ke lingkungan. 

“Harapan kami bisa reuse artinya kita juga mencoba educate pelanggan-pelanggan kita. Boleh loh mereka bawa pulang dan bisa mereka gunakan lagi di rumah,” ujar Erwin. 

Kemasan Baru Guna Ulang Fruity Indonesia/Foto : Fruity Indonesia

Tawaran Diskon

Selain itu, Erwin juga mencoba berbagai cara untuk mengedukasi konsumennya supaya bisa membawa tumbler dari rumah ketika membeli minuman di Fruity Indonesia. Contohnya, pada tanggal 17 Agustus lalu khususnya dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Fruity Indonesia memberi diskon delapan persen untuk para konsumen yang membeli jus dengan menggunakan tumbler dari mereka. 

Tak hanya memikirkan strategi untuk pembelian offline. Fruity Indonesia juga mencari cara supaya pelanggan yang membeli produknya secara online bisa ikut mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. 

Hal itu mereka lakukan dengan memberikan syarat kepada pelanggannya untuk membayar ekstra 500 perak jika ingin mendapatkan sedotan. “Kami tulis di situ ya setiap produk itu ada tulisan langkah kecil untuk bumi,” ucap Erwin. 

Dari situ Erwin berharap supaya konsumen tidak memilih menggunakan sedotan karena harus membayar ekstra. Namun, faktanya masih banyak konsumen yang memilih bayar esktra untuk mendapatkan sedotan. 

Berdasarkan besarnya minat konsumen online yang memilih untuk mendapatkan sedotan, Fruity Indonesia akhirnya belum memiliki keberanian untuk menerapkan syarat tersebut di store offline. Namun, mereka tetap melakukan edukasi kepada pelanggan bahwa cup terbarunya bisa mereka gunakan untuk meneguk minuman tanpa memerlukan sedotan. Dari cara inilah, sampah sedotan sekali pakai bisa berkurang. 

2026 Transisi Awal

Transisi pengurangan plastik yang Fruity Indonesia lakukan di 2026 ini menjadi langkah awal untuk kembali melakukan tahap selanjutnya di 2027. Pada September 2026 ini, Fruity Indonesia juga akan kembali memberikan diskon kepada para pelanggan sebesar lima persen untuk yang membawa tumbler. 

“Sambil berjalan untuk upaya pengurangan plastik ini, di 2027 nanti Fruity Indonesia rencananya akan mengurangi kantong plastik. Upaya ini gak bisa langsung kami terapkan secara cepat, karena nantinya justru bikin kaget konsumen,” kata Erwin. 

Erwin menegaskan, meski semangat upaya pengurangan sampah sudah muncul di 15 tahun terakhir ini, namun Fruity Indonesia sebagai UMKM masih perlu transisi yang panjang untuk terhadap upaya ini. 

Menurutnya, dalam melakukan transisi ini pengeluaran terhadap operasional bisnisnya akan lebih meningkat. Sebab, harga cup plastik terbaru yang mereka gunakan harganya lebih mahal daripada harga cup plastik sebelumnya. 

Erwin menyadarai bahwa pengurangan plastik dari UMKM ini semestinya menjadi prioritas. Namun, sayangnya dalam implementasinya masih banyak tantangan. Maka dari itu, satu hal yang juga penting yakni kesadaran konsumen untuk bisa mengurangi sampah dari masing-masing individu.

“Salah satu contoh yang paling sederhana adalah membawa tumbler. Ketika banyak konsumen yang memiliki kebiasaan tersebut, komitmen UMKM dalam mengurangi sampah plastik bisa benar-benar terwujud,” kata Erwin. 

Lakukan secara Bertahap

Meski tak mudah, tansisi pengurangan plastik sekali pakai harus segera UMKM lakukan. Deputy Director Dietplastik Indonesia, Rahyang Nusantara mengatakan bahwa  transisi paling realistis yaitu dilakukan secara bertahap. Hal itu bisa mereka mulai dari bagian upaya yang paling mudah mereka kendalikan. 

“Untuk konsumsi di tempat, misalnya, UMKM dapat menjadikan gelas, piring, dan alat makan guna ulang sebagai pilihan utama. Untuk pesanan bawa pulang, UMKM dapat menyediakan opsi konsumen membawa wadah sendiri, lalu secara bertahap mengembangkan sistem peminjaman kemasan dengan deposit dan titik pengembalian,” kata Rahyang kepada Greeners. 

Ia menegaskan bahwa UMKM juga bisa memulai dengan memetakan jenis kemasan sekali pakai yang paling banyak mereka gunakan. Kemudian melakukan uji coba pada satu atau dua produk terlebih dahulu. Uji coba tersebut juga perlu meliputi SOP pencucian dan sanitasi, pelatihan staf, informasi yang jelas kepada konsumen. Perlu juga adanya pencatatan jumlah kemasan yang berhasil dihindari dan dikembalikan. 

Menurut Rahyang transisi guna ulang bukan sekadar mengganti jenis wadah, tetapi mengubah cara produk disajikan, dikembalikan, dicuci, dan digunakan kembali. “Sistem yang baik harus dibuat semudah mungkin bagi konsumen dan tetap masuk akal secara operasional bagi UMKM,” ungkapnya. 

Rancang Sistem 

Rahyang menilai bahwa perluasan edukasi untuk mengajak konsumen mengurangi sampah begitu penting. Namun, kunci pengurangan sampah tidak boleh sepenunya menjadi beban bagi konsumen. Pelaku usaha perlu merancang sistem yang mudah konsumen gunakan untuk mendukung pengurangan plastik sekali pakai. 

Tak hanya pelaku usaha dan konsumen yang berperan dalam hal ini, pemerintah juga perlu ikut andil. Pemerintah mendukung transisi ini dengan menciptakan aturan, insentif, dan infrastruktur pendukung. Konsumen kemudian berperan menggunakan dan mengembalikan kemasan tersebut dengan benar. 

Sementara itu, saat ini sejumlah UMKM juga mulai untuk merubah desain kemasan supaya lebih mudah untuk bisa masuk dalam proses daur ulang. Namun, menurut Rahyang inisiatif tersebut merupakan kemajuan dari sisi desain material.

“Apabila cup tidak berwarna memang lebih mudah dipilah dan didaur ulang sistem lokal. Namun, cup yang lebih tebal atau diklaim dapat digunakan kembali belum otomatis dapat disebut kemasan guna ulang,” kata Rahyang. 

Kemasan yang digunakan UMKM bisa dianggap mendukung sistem guna ulang apabila memang dirancang dan diuji untuk digunakan dalam banyak siklus, aman bersentuhan dengan makanan atau minuman, tahan terhadap proses pencucian berulang, serta memiliki sistem pengembalian, pencucian, dan redistribusi yang jelas. 

“Jika cup hanya diberikan kepada konsumen dengan harapan akan digunakan kembali di rumah, tanpa mekanisme pengembalian dan tanpa pencatatan jumlah pemakaiannya, dalam praktiknya cup tersebut masih berpotensi menjadi kemasan sekali pakai yang menggunakan lebih banyak material,” ujar Rahyang. 

Dengan demikian, Rahyang menyarankan agar UMKM bisa mulai ke tahap untuk membangun sistem agar cup benar-benar kembali dan pengunaannya berulang kali. Indikatornya juga bukan hanya jenis atau warna material, tetapi yang perlu menjadi perhatian adalah tingkat pengembalian dan rata-rata jumlah pemakaian setiap cup. 

Untuk menekan biaya, UMKM juga dapat bekerja sama dengan pelaku usaha lain menggunakan kemasan dan fasilitas pencucian bersama. Sistem bersama akan lebih efisien daripada setiap UMKM membangun sistem sendiri-sendiri. 

Penulis: Dini Jembar Wardani

Jakarta (Greeners) – Masyarakat Indonesia kembali terhimpit oleh kualitas udara yang buruk. Belum ada napas yang lega selagi udara masih tercemar. Kini, pencemaran udara juga diperparah oleh kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Meski berasal dari berbagai sumber dengan kandungan polutan yang berbeda, polusi udara tetap berbahaya jika terhirup manusia.

Terjadinya pencemaran udara yang berulang ini bukan tanpa sebab. Buruknya kualitas udara disebabkan oleh berbagai sumber, seperti asap kendaraan, karhutla, pembakaran sampah, asap pembangkit listrik, asap industri, dan lain sebagainya.

Pada 2 September 2026, salah satu provinsi di Indonesia, DKI Jakarta tercatat menjadi salah satu kota yang masuk ke dalam lima besar kota dengan kualitas udara terburuk. Data IQAir mencatat, pada hari itu tepatnya pukul 13.00 WIB, indeks kualitas udara mencapai 137 yang masuk dalam kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif.

Tak hanya di DKI Jakarta, wilayah yang terdampak karhutla juga mengalami kondisi serupa. Salah satunya Kalimantan yang tengah mengalami karhutla cukup besar.

Dampak dari peristiwa tersebut, Kementerian Kesehatan mencatat kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di wilayah terdampak karhutla sebanyak 50.891 kasus sejak Juli hingga Agustus 2026.

Udara tercemar yang tak bisa terlihat oleh kasat manusia ini ternyata di dalamnya mengandung banyak senyawa berbahaya. Udara yang tercemar akibat pembakaran apa pun, jika terhirup manusia bisa menimbulkan risiko penyakit.

Kandungan Polutan

Guru Besar Departemen Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Budi Haryanto mengungkapkan bahwa kandungan polusi udara di kota besar seperti DKI Jakarta dengan polusi udara akibat karhutla yang terjadi di Kalimantan memiliki kandungan yang berbeda. Namun, ia menegaskan bahwa keduanya tetap berbahaya terhadap kesehatan manusia.

“Berbeda karena beda sumber ya. Kalau polusi dari kendaraan bermotor, industri yang melayang di udara emisinya itu banyak mengandung bahan kimia kan, seperti bensin. Jadi ada sulfur, ada NOx, ada hidrokarbon macam-macam,” kata Budi kepada Greeners, Jumat (9/7).

Budi menambahkan bahwa hal itu serupa dengan industri yang memiliki aktivitas pembakaran. Terdapat senyawa berbahaya juga yang dapat terlepas ke udara dan mencemari lingkungan.

Sementara itu, asap yang ditimbulkan dari karhutla berasal dari berbagai emisi akibat terbakarnya daun, kayu, dan rumput. Sifatnya lebih biologis sehingga senyawa kimianya pun tidak terlalu banyak.

Namun, kondisi tersebut berbeda ketika karhutla terjadi di lahan gambut seperti di Kalimantan. Sebagian besar bagian gambut berada di bawah tanah dan mengandung berbagai logam berat. Dengan demikian, asap yang dihasilkan dari kebakaran gambut juga dapat membawa berbagai zat berbahaya.

Maka dari itu, baik polusi yang berasal dari kendaraan bermotor, industri, maupun karhutla, seluruhnya memiliki bahaya bagi kesehatan manusia jika asapnya terhirup.

“Jadi sebenarnya kalau mau mengatakan kan kandungan polusi udara yang di kota dan di kebakaran hutan ya jelas beda. Namun, selama orang masih bernapas dan menghirup udara tercemar ya sama saja bahayanya,” tambah Budi.

Di sisi lain, polusi udara yang disebabkan oleh pembakaran sampah juga berbahaya. Sebab, terdapat berbagai campuran bahan yang dibakar, seperti material organik, plastik, kaleng, dan sampah lainnya yang mengandung bahan kimia.

Dari bahan-bahan tersebut, kata Budi, akan dihasilkan emisi yang terlepas ke udara. Seluruhnya dapat memengaruhi kesehatan, baik pembakaran material organik maupun bahan yang mengandung zat kimia.

Sumber Pencemar

Pencemaran udara yang terus berulang ini akan terus terjadi jika sumber-sumber pencemar masih menyumbang emisi. Berdasarkan penelitian peneliti Institut Teknologi Bandung, salah satu sumber pencemaran udara terbesar berasal dari kendaraan bermotor, yakni sekitar 55 persen.

“Kemudian sisanya dari industri dan dari pembakaran terbuka, bahkan seperti sampah. Artinya kalau itu masih ada ya polusi udaranya terus menerus nggak akan berhenti,” ujar Budi.

Selain sumber pencemar, kondisi cuaca juga dapat memengaruhi kualitas udara. Budi mengungkapkan bahwa musim kemarau menjadi salah satu kondisi yang dapat menyebabkan pencemaran udara lebih tinggi. Sebab, berbagai material menjadi kering dan lebih mudah terbawa angin.

“Tapi musim kemarau semuanya kering kan, bisa terbawa angin dan partikel. Ya kalau kemarau ya mesti lebih tinggi, karena sumbernya ada ditambah dengan yang tadinya basah-basah ya menjadi kering yang terurai di udara,” kata Budi.

Sebaliknya, ketika hujan turun, polusi udara dapat berkurang. Air hujan dapat membawa sebagian polutan yang berada di udara turun ke permukaan.

“Nah, terus kemudian yang disebut polusi udara itu kan yang ada di udara. Nanti kalau efeknya pada manusia, polutan-polutan yang ada di udara tadi terhirup oleh orang kan. Kalau sudah tidak di udara, ya tidak terhirup orang lagi kan,” tambah Budi.

Bahaya Paparan Polusi pada Anak

Budi juga mengingatkan bahaya paparan polusi udara pada anak-anak, termasuk ketika mereka diajak bepergian menggunakan sepeda motor tanpa perlindungan yang memadai. Salah satu contohnya adalah kebiasaan orang tua membiarkan anak berdiri di bagian tengah motor dan memeganginya selama perjalanan tanpa menggunakan masker.

“Jadi, sekali tarik napas tuh 500 ml udara yang masuk, jadi dia mau berdiri, mau duduk di motor sama aja tetap terpapar polusi. Berbeda dengan kalau kita naik sepeda, kita lari yang bernapasnya itu lebih, frekuensinya jadi lebih sering kan,” ungkap Budi.

Normalnya manusia bernapas 20 kali dalam semenit. Tapi kalau sedang lari atau naik sepeda, itu bisa 50 kali, 60 kali, 70 kali bernapas dalam semenit. Untuk itu, setiap kali nafas memasukkan 500 ml udara yang tidak diketahui kandungan dari polusi ini berapa yang masuk. Dengan demikian, menurut Budi hal itulah yang lebih berbahaya.

Kelompok Rentan Lebih Berisiko

Dampak dari pencemaran udara yang disebabkan oleh berbagai faktor tersebut juga dapat menimbulkan masalah kesehatan serius pada manusia, terutama kelompok rentan.

Sekretaris Kelompok Kerja Penyakit Paru akibat Pekerjaan dan Lingkungan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Efriadi Ismail mengungkapkan bahwa kelompok yang paling rentan terdampak pencemaran udara adalah balita, anak-anak, ibu hamil, dan lansia.

Balita menjadi kelompok rentan karena saluran pernapasan mereka masih belum berkembang sempurna dan ukurannya lebih kecil. Sistem imunitasnya juga lebih rentan dibandingkan orang dewasa.

“Bahkan kerusakannya bisa menjadi permanen, tapi itu tergantung berapa lama frekuensi pajanannya, kemudian usianya berapa, apakah dia punya penyakit dasar terkait penyakit paru dan pernapasan,” ujar Efriadi.

Selanjutnya, ibu hamil juga menjadi kelompok rentan karena di dalam tubuhnya terdapat janin yang masih berkembang. Jika ibu hamil terpapar polusi udara, janin juga dapat ikut terdampak karena masih sangat rentan terhadap berbagai zat pencemar.

Lansia juga termasuk kelompok rentan karena fungsi paru-paru dan jantungnya telah mengalami penurunan. “Ini rentan apabila terpajan dengan zat-zat yang banyak tadi,” kata Efriadi.

Selain kelompok tersebut, masyarakat yang memiliki penyakit paru atau penyakit penyerta sebelumnya, seperti asma, penyakit paru kronis, penyakit jantung, atau pernah menderita tuberkulosis dengan komplikasi, juga lebih mudah mengalami gangguan kesehatan akibat paparan polusi udara.

“Tentunya masyarakat sekitar yang terdampak dengan karhutla misalnya pekerja yang memadamkan api, atau pekerja pabrik yang terkait dengan polusi industri juga sangat rentan,” tambahnya.

Pencemaran Udara Ganggu Kesehatan

Polusi udara yang terus-menerus mengepung langit dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit bagi masyarakat. Dalam jangka pendek, paparan polusi udara dapat menimbulkan gejala seperti mata perih, hidung berair, serta tenggorokan kering dan terasa terbakar.

“Efeknya juga bisa batuk berdahak, sesak, rasa nyeri di dada jika memiliki riwayat penyakit asma. Bisa saja nanti kuman-kuman menempel jadinya ISPA atau pneumonia. Nah, kalau tinggi banget sekali, bisa kayak gejala keracunan gitu ya, bisa sakit kepala, bisa mual, bahkan bisa saja mengalami gangguan kesadaran kalau zat-zatnya cukup tinggi,” ujar Efriadi.

Asap kebakaran seperti karhutla juga banyak mengandung partikel halus PM2,5 yang dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan. Selain itu, terdapat pula partikel dan berbagai gas yang berasal dari proses pembakaran. Seluruhnya dapat menyebabkan permasalahan pada sistem pernapasan manusia.

Untuk itu, Efriadi mengimbau masyarakat mencegah polusi udara masuk ke dalam tubuh, salah satunya dengan menggunakan masker. “Kalau untuk keluar rumah, kami menyarankan menggunakan masker seperti N95, KN95, atau masyarakat bisa menggunakan masker lain secara double sehingga bisa melindungi, paling tidak masuknya asap dan debu-debunya tidak terlalu tinggi,” ujarnya.

Sementara itu, ketika berada di dalam rumah, masyarakat yang memiliki air purifier dapat menggunakannya untuk membantu menjaga kualitas udara. Masyarakat juga sebaiknya mengurangi aktivitas di luar ruangan, termasuk olahraga, ketika kualitas udara sedang buruk. Jika harus keluar rumah, penggunaan masker menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi paparan polusi.

Melihat tingginya pencemaran udara di sejumlah wilayah Indonesia, hak masyarakat untuk mendapatkan udara bersih masih belum sepenuhnya terpenuhi. Berbagai polutan yang berasal dari kendaraan, industri, pembakaran sampah, hingga karhutla dapat membawa zat berbahaya bagi tubuh. Jika paparan terjadi terus-menerus, dampaknya tidak hanya manusia rasakan dalam jangka pendek, tetapi juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan berkepanjangan di masa mendatang.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Jakarta (Greeners) – Greenpeace Indonesia menggelar aksi damai saat pembukaan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di Tangerang, Kamis (30/7). Dalam aksi tersebut, Greenpeace membentangkan spanduk bertuliskan “Protect Raja Ampat, Stop Dirty Energy” dan “Is Your Car Powered by Forest Destruction?”. Hal itu sebagai seruan kepada industri otomotif agar memastikan transisi menuju kendaraan listrik tidak mengorbankan alam.

Melalui aksi ini, Greenpeace menyoroti dampak penggunaan energi kotor dan pertambangan nikel terhadap hutan serta ekosistem laut Raja Ampat. Aksi ini bertepatan dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menekan tombol pembukaan GIIAS 2026.

Aksi tersebut sekaligus menandai satu tahun kampanye #SaveRajaAmpat. Mereka mendapatkan sejumlah temuan bahwa kepulauan dan perairan dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia ini, belum aman dari ancaman tambang. Temuan tersebut terungkap dalam laporan terbaru Greenpeace “Surga yang Tak Terlindungi”.

“Greenpeace ingin menyampaikan kepada pemerintah bahwa perhatian kami masih tertuju ke Raja Ampat. Juni tahun lalu Menteri Bahlil Lahadalia mengumumkan pencabutan empat dari lima izin tambang nikel di Raja Ampat. Namun, sedikit sekali bukti bahwa pemerintah serius melindungi Raja Ampat dari ancaman industri ekstraktif dan memulihkan lingkungan yang rusak akibat tambang nikel,” kata Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Belgis Habiba dalam keterangan tertulisnya.

Proses Izin Tambang

Laporan Greenpeace “Surga yang Tak Terlindungi” menemukan setidaknya ada tiga perusahaan yang tengah memproses izin pertambangan nikel. Rencana wilayah operasi terletak di bagian timur Pulau Waigeo. Salah satu dari tiga perusahaan nikel tersebut juga berusaha mengaktivasi izin pertambangan batu bara di Pulau Misool.

Selain itu, terdapat dua perusahaan minyak dan gas yang beroperasi di darat dan laut sekitar Pulau Salawati. Temuan-temuan tersebut menunjukkan sejauh mana ancaman industri energi kotor mengintai Raja Ampat. Padahal, kawasan ini dikenal sebagai ‘surga terakhir di Bumi’ dan ruang hidup bagi banyak komunitas masyarakat adat.

Tak hanya itu, ancaman kerusakan lingkungan dari operasi PT Gag Nikel juga masih terus berjalan. Audit yang dilakukan atas perintah Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun lalu menemukan sejumlah pelanggaran lingkungan oleh PT Gag Nikel.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Anggi Putra Prayoga mengatakan bahwa lewat aksi damai kreatif tanpa kekerasan ini, Greenpeace juga ingin menanyakan kepada produsen kendaraan listrik tentang muasal yang mereka gunakan.

“Apakah rantai pasok mereka terhubung dengan penambangan yang menyebabkan deforestasi dan merusak lingkungan? Kami mendesak para pelaku rantai pasok, termasuk produsen baterai kendaraan listrik, untuk menginvestigasi rantai pasok mereka, serta secara jelas dan terbuka menolak suplai nikel yang berasal dari tambang-tambang di Raja Ampat atau area-area yang penting untuk keanekaragaman hayati dan Masyarakat Adat,” ujar Anggi.

Greenpeace mendesak perlindungan Raja Ampat secara penuh dan permanen dari aktivitas industri yang merusak. Penegakan hukum juga harus dilakukan demi melindungi pulau-pulau kecil dan area konservasi di darat dan laut. Sejumlah area penting untuk keanekaragaman hayati dan masyarakat adat harus bebas dari tambang.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Fenomena El Nino diperkirakan semakin kuat sepanjang 2026. Fenomena ini bukan sekadar ancaman cuaca ekstrem, namun juga konsekuensi dari kebijakan yang masih bergantung pada bahan bakar fosil. Kendati demikian, fenomena tersebut dapat menjadi momentum evaluasi kebijakan energi.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperingatkan peluang besar El Nino berkembang dan bertahan selama 9-12 bulan. Sementara, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memprediksi pemanasan suhu akibat El Nino tahun ini dapat mencapai 2 derajat Celsius, lebih tinggi dibandingkan fenomena serupa pada 2023 yang tercatat 1,6 derajat Celsius.

Kondisi ini diperkirakan meningkatkan risiko kekeringan, gelombang panas, penurunan kualitas udara, kebakaran hutan dan lahan. Bahkan, bisa menjadi ancaman terhadap ketahanan pangan yang akan meningkat dalam beberapa bulan mendatang.

Di tengah fenomena tersebut, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas gugatan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dinilai menjadi kesempatan penting bagi pemerintah. Tujuannya untuk mengevaluasi kebijakan energi nasional yang masih mempertahankan investasi besar pada energi fosil.

Policy and Program Associate CERAH, Delly Ferdian mengatakan bahwa seluruh dampak tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh fenomena alam. Namun, juga arah kebijakan pemerintah yang masih mempertahankan ketergantungan pada energi fosil.

Melalui dokumen RUPTL dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), kata dia, pemerintah masih merencanakan pembangunan sekitar 10,3 GW pembangkit listrik berbahan bakar gas dan 6,3 GW PLTU batu bara. Investasi besar ini berpotensi menciptakan carbon lock-in. Artinya, sistem energi nasional terkunci untuk tetap menghasilkan emisi tinggi selama puluhan tahun ke depan.

“El Nino memang tidak dapat dicegah. Namun, besarnya dampak yang dirasakan masyarakat sangat ditentukan oleh keputusan yang kita ambil hari ini. Ketika Indonesia masih mempertahankan ketergantungan pada energi fosil, kita memperbesar risiko krisis iklim, memperburuk polusi udara, dan meningkatkan beban kesehatan yang harus ditanggung masyarakat maupun negara,” ungkap Delly.

Selesaikan Emisi dari Sektor Energi

Sementara itu, pemerintah telah melakukan berbagai langkah adaptasi seperti modifikasi cuaca, bantuan distribusi air bersih, dan lainnya. Namun, upaya tersebut belum mampu menyelesaikan persoalan jika emisi dari sektor energi tidak diatasi.

Outreach and Advocacy Coordinator CERAH, Dzatmiati Sari mengatakan dalam konteks tersebut, putusan PTUN terhadap gugatan RPUTL yang dijadwalkan pada 5 Agustus 2026 mendatang menjadi momentum penting untuk memperbaiki arah kebijakan ketenagalistrikan nasional.

Ia menekankan bahwa RUPTL dan RUKN perlu diarahkan agar tidak lagi memperkuat ketergantungan pada energi fosil. Namun, juga mempercepat pengembangan energi terbarukan.

“Evaluasi terhadap RUPTL dan RUKN mendesak dilakukan agar kebijakan kelistrikan Indonesia tidak lagi memperkuat ketergantungan pada energi fosil, melainkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, membuka ruang bagi pembiayaan hijau, serta mendorong demokratisasi energi melalui pengembangan pembangkit berbasis komunitas,” kata Dzatmiati.

Menurut Dzatmiati, membangun ketahanan iklim tidak cukup hanya dengan memperkuat respons terhadap bencana. Namun, harus diwujudkan melalui transformasi kebijakan energi yang mampu menurunkan emisi secara signifikan.

“Mengurangi carbon lock-in berarti mengurangi risiko yang harus ditanggung masyarakat di masa depan,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa dengan mempercepat transisi menuju energi terbarukan, Indonesia tidak hanya memenuhi komitmen iklim. Namun, juga melindungi kesehatan masyarakat, memperkuat ketahanan pangan dan air, serta mengurangi dampak ekonomi akibat cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menduga adanya kejahatan lingkungan, pelanggaran perizinan, serta potensi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berkaitan dengan aktivitas 13 perusahaan industri pariwisata di Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Gunung Sewu. Aktivitas tersebut diduga telah mengubah bentang alam karst seluas sedikitnya 34,46 hektare.

Perubahan bentang alam itu terjadi akibat pemangkasan bukit karst, pembentukan morfologi baru, eksploitasi sumber daya air, serta hilangnya ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat setempat. Saat ini, terdapat dua proyek industri pariwisata yang dinilai mengancam warga.

Proyek tersebut di antaranya Obelix Sea View di kawasan Pantai Sanglen. Lalu, ada pembangunan resort On The Rock di sisi utara Pantai Watu Bolong.

Pembangunan resort tersebut dilakukan dengan memangkas dan membelah bukit karst untuk membentuk lanskap baru. Akibatnya, sedikitnya 57 kepala keluarga di sekitar Pantai Sanglen dan 37 kepala keluarga di sekitar Pantai Watu Bolong terdampak langsung oleh ekspansi industri pariwisata.

Padahal, Kawasan Karst Gunung Sewu telah ditetapkan sebagai Kawasan Bentang Alam Karst melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 3045 K/40/MEM/2014. Penetapan itu menegaskan bahwa Karst Gunung Sewu merupakan bagian dari kawasan lindung nasional. Maka, kawasan tersebut harus dijaga dari aktivitas yang dapat mengubah fungsi ekologisnya.

Perempuan Paguyuban Sanglen Berdaulat, Suparijiyanti, mengatakan bahwa di balik pembangunan resort dan fasilitas wisata yang dipromosikan sebagai simbol kemajuan ekonomi, masyarakat lokal justru mengalami kehilangan ruang hidup dan sumber pendapatan. Menurutnya, pembangunan tersebut lebih mengutamakan investasi dibandingkan perlindungan lingkungan dan hak-hak warga.

“Masuknya perusahaan industri pariwisata membuat kami tidak lagi bisa berjualan di sekitar Pantai Sanglen. Kami yang memanfaatkan kawasan itu untuk membuka lapak dagangan diminta keluar karena pembangunan resort. Dulu kami juga menanam jagung, kacang, dan umbi-umbian, tetapi sekarang sudah tidak bisa lagi,” ujar Suparjiyati dalam keterangan tertulisnya.

Pelanggaran Aturan

Sementara itu, seluruh industri pariwisata yang Walhi investigasi juga diduga tidak memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Menurut Ketua Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Yogyakarta, Rizki Abiyoga, fakta tersebut telah disampaikan oleh Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsi.

Di sisi lain, pada Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Perlingungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah mewajibkan setiap usaha yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan untuk memiliki AMDAL.

Selain itu, Pasal 5 ayat (2) huruf b PP Nomor 22 Tahun 2021 secara tegas mengharuskan AMDAL bagi usaha yang berada di dalam atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung, tanpa melihat skala kegiatan.

Kawasan ini juga merupakan kawasan lindung geologi nasional yang memiliki fungsi ekologis sangat penting bagi keberlanjutan hidrologi dan kehidupan masyarakat.

“Pelanggaran yang terjadi tidak bersifat tunggal, melainkan sistemik dan berlapis. Bentuk pelanggaran tersebut mencakup perusakan morfologi karst sebagai kawasan lindung geologi, ketiadaan AMDAL pada seluruh industri, eksploitasi air tanah oleh sejumlah perusahaan, pelanggaran sempadan pantai, serta pengabaian hak ekonomi masyarakat yang terdampak langsung,” tegas Rizky.

Dari ketiadaan AMDAL ini, Walhi menduga adanya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Temuan tersebut menjadi landasan adanya dugaan tindak pidana pasal. Namun demikian, menurut Walhi, penelusuran transaksi dan aliran keuangan perlu dilakukan lebih lanjut oleh PPATK sesuai kewenangannya.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Tim peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berhasil mendeskripsikan satu spesies baru Begonia dari Sumatra Barat. Spesies baru tersebut bernama Begonia hattae sebagai bentuk penghormatan kepada Mohammad Hatta.

Hasil penelitian tersebut terpublikasi dalam jurnal internasional Taprobanica Volume 15 Nomor 2 Tahun 2026 melalui artikel berjudul “A New Begonia Species (Begoniaceae) and Three Rediscoveries from West Sumatra”.

Kajian ini dilakukan oleh Muhammad Efendi dan Intani Quarta Lailaty dari Pusat Riset Botani Terapan BRIN, Wisnu Handoyo Ardi dari Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi BRIN, serta Yudi Suhendri dari Direktorat Pengelolaan Koleksi Ilmiah BRIN.

Kegiatan diawali dengan eksplorasi lapangan pada 2022–2023 di sejumlah wilayah di Sumatra Barat. Wilayah tersebut meliputi Padang, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Payakumbuh, Lima Puluh Kota, dan Pasaman Barat.

Selama survei, tim mengumpulkan biji, spesimen herbarium, dan koleksi hidup yang selanjutnya dibudidayakan di Kebun Raya Cibodas. Koleksi tersebut kemudian diamati secara intensif untuk mengkaji karakter morfologi. Hal ini termasuk bunga dan buah, sehingga dapat memastikan identitas serta status taksonomi setiap spesies yang ditemukan.

Dari hasil eksplorasi tersebut, tim berhasil mendeskripsikan Begonia hattae sebagai spesies baru yang ditemukan di kawasan Perbukitan Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian juga mengonfirmasi keberadaan kembali Begonia halabanensis, Begonia goegoensis, dan Begonia longipedunculata di habitat alaminya. Selain itu, tim mencatat keberadaan Begonia lilliputana di Sumatra Barat, memperluas wilayah persebarannya. Sebelumnya, spesies tersebut hanya diketahui berasal dari Taman Nasional Gunung Leuser, Aceh.

Besarnya Potensi Flora Indonesia

Peneliti Pusat Riset Botani Terapan BRIN, Muhammad Efendi, menjelaskan penemuan spesies baru ini menunjukkan masih besarnya potensi eksplorasi flora Indonesia. Khususnya, di kawasan Sumatra yang dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman Begonia dunia.

“Eksplorasi botani secara intensif masih membuka peluang penemuan jenis-jenis tumbuhan yang belum pernah dideskripsikan. Penemuan Begonia hattae menunjukkan kawasan Sumatra Barat masih menyimpan kekayaan flora yang sangat penting untuk didokumentasikan dan dilestarikan,” kata Efendi dalam keterangan tertulisnya.

Secara morfologi, Begonia hattae memiliki kemiripan dengan Begonia raoensis. Namun, dapat dibedakan melalui jumlah tepal pada bunga jantan dan betina, bentuk daun, tidak adanya rambut membentuk cincin pada ujung tangkai daun. Pembeda juga terlihat dari jumlah benang sari yang lebih sedikit. Karakter-karakter tersebut menjadi dasar penetapan Begonia hattae sebagai spesies yang berbeda.

Penghormatan kepada Mohammad Hatta

Sementara itu, nama “hattae” dipilih bukan tanpa alasan. Nama itu dipilih sebagai penghormatan kepada Mohammad Hatta, wakil presiden pertama Republik Indonesia yang berasal dari Sumatra Barat.

Penamaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas jasa Hatta sekaligus mengangkat identitas daerah asal ditemukannya spesies baru tersebut.

Efendi menambahkan lokasi penemuan Begonia hattae bersama beberapa spesies Begonia endemik lainnya berada pada ekosistem hutan batu kapur di kawasan Halaban. Saat ini, kawasan tersebut sedang menghadapi tekanan akibat aktivitas pertambangan.

“Temuan ini tidak hanya menambah daftar spesies flora Indonesia, tetapi juga menjadi pengingat bahwa habitat alami tumbuhan endemik memerlukan perhatian serius. Informasi ilmiah mengenai persebaran spesies sangat penting sebagai dasar penyusunan strategi konservasi,” ujarnya.

Menurut peneliti, penelitian ini memperlihatkan bahwa kawasan Sumatra Barat masih memiliki potensi besar untuk menghasilkan temuan-temuan baru di bidang biodiversitas tumbuhan.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Peneliti menemukan 18 individu ikan purba coelacanth (Latimeria menadoensis) di perairan Pulau Talise, Sulawesi Utara. Penemuan ini menunjukkan bahwa Indonesia menjadi habitat penting bagi salah satu spesies laut paling langka di dunia.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Pulau Talisa memiliki nilai ekologis yang sangat penting bagi kelangsungan hidup coelacanth. Temuan ini menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu habitat utama spesies purba yang telah bertahan selama sekitar 400 juta tahun.

Selain itu, hasil riset tersebut bisa dijadikan sebagai pijakan ilmiah bagi penguatan upaya konservasi. Salah satunya usulan pembentukan kawasan konservasi khusus yang diproyeksikan berkembang menjadi situs konservasi berkelas dunia.

Peneliti dari Universitas Sam Ratulangi, Alex Masengi mengatakan bahwa penelitian coalecanth di Indonesia telah berlangsung lebih dari dua dekade. Sejak dimulai pada 2004, tim peneliti telah mengidentifikasi sedikitnya 52 individu coelacanth di perairan Indonesia, serta empat individu di Afrika Selatan melalui kolaborasi internasional. Berbagai ekspedisi dilakukan untuk mengungkap habitat, sebaran, dan karakteristik biologis spesies tersebut.

“Selama 20 tahun penelitian, kami terus berupaya memahami kehidupan coelacanth di habitat alaminya. Temuan-temuan terbaru menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam upaya konservasi spesies ini,” ujar Alex melansir BRIN, Senin (27/7).

Hasil penelitian juga menunjukkan Pulau Talise memiliki nilai ekologis yang sangat penting bagi kelangsungan hidup coelacanth. Temuan terbaru ini semakin menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu habitat utama spesies purba yang telah bertahan selama sekitar 400 juta tahun.

Catatan Penting dalam Sejarah

Sebelumnya, pada 2009 peneliti hanya mencatat empat individu coelacanth di gua bawah laut Pulau Talise. Pada survei terbaru, tim berhasil mendokumentasikan 18 individu, termasuk 11 ekor yang ditemukan hidup dalam satu gua.

Temuan tersebut menjadi catatan penting dalam sejarah penelitian coelacanth di Indonesia. Sebab, telah memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai pemanfaatan habitat oleh spesies tersebut.

Tim peneliti juga mendokumentasikan seekor coelacanth juvenil berukuran sekitar 26 sentimeter di Teluk Amurang. Ini telah memberikan petunjuk baru mengenai proses reproduksi dan keberlanjutan populasinya.

Penelitian juga mengonfirmasi bahwa habitat coelacanth di Indonesia membentang dari Biak, Papua, hingga Buol, Sulawesi Tengah. Sebaran tersebut menunjukkan bahwa perairan Indonesia merupakan salah satu kawasan kunci bagi kelangsungan hidup spesies purba ini.

Untuk mengungkap aspek biologi coelacanth yang masih minim diketahui, para peneliti memanfaatkan berbagai teknologi modern, termasuk pendekatan environmental DNA (eDNA) yang memungkinkan identifikasi keberadaan spesies melalui jejak genetik di lingkungan perairan.

Selain itu, pemindaian CT Scan terhadap salah satu spesimen mengungkap keberadaan 22 butir telur di dalam tubuh ikan tersebut, memberikan informasi penting mengenai reproduksi coelacanth.

“Keberhasilan menemukan 11 individu coelacanth dalam satu gua dan hasil CT Scan yang menunjukkan adanya 22 telur merupakan pencapaian yang sangat berharga untuk memahami biologi dan reproduksi spesies ini,” tambah Alex.

Perlindungan Habitat

Sementara itu, dari penelitian ini peneliti menilai bahwa pentingnya perlindungan habitat coelacanth di Pulau Talise. Menurut Peneliti Pusat Riset Biosistemika dan Evolusi BRIN, Augy Syahailatua kawasan tersebut tengah dipersiapkan menjadi kawasan konservasi khusus melalui konsultasi publik, pembahasan bersama pemerintah daerah, serta koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Konservasi coelacanth tidak hanya bertujuan melindungi spesies langka, tetapi juga mendukung pengembangan riset ilmiah, pendidikan, dan ekowisata berbasis konservasi. Keberadaan coelacanth memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai pusat penelitian biodiversitas laut dunia,” ujar Augy.

Ia menjelaskan, proses pembentukan kawasan konservasi telah memasuki tahap penting. Pada Juli 2026, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyerahkan dokumen persetujuan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menetapkan perairan Pulau Talise sebagai kawasan konservasi atau taman suaka habitat coelacanth.

Setelah penetapan kawasan konservasi nasional selesai, pemerintah bersama para peneliti berencana mengusulkan habitat coelacanth Pulau Talise sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO. Kawasan tersebut berada di wilayah Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle). Kawasan tersebut dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati laut terpenting di dunia.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Strategi baru konservasi elang jawa (Nisaetus bartelsi) hingga 2036, kini sedang disusun. Penyusunan dokumen ini menjadi hal penting untuk memastikan perlindungan elang jawa dalam 10 tahun ke depan.

Tim penyusun ini di bawah Kementerian Kehutanan yang didukung oleh Burung Indonesia, Raptor Indonesia, PILI Green Network dan PT Djarum yang tergabung dalam kolaborasi multipihak. Mereka telah menyelenggarakan Konsinyasi Penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Elang Jawa Periode 2026-2036 di Bogor pada 23-24 Juli 2026. Melalui konsinyasi ini, para pihak menghimpun keahlian, pengalaman, dan sumber daya untuk memperkuat upaya konservasi elang jawa.

Penyusunan SRAK terbaru dilakukan menyusul berakhirnya dokumen SRAK Elang Jawa periode 2013–2022. Dokumen ini akan menjadi acuan nasional dalam upaya perlindungan elang jawa selama sepuluh tahun ke depan melalui pendekatan berbasis bukti (evidence-based), partisipatif, dan berorientasi pada hasil.

Penyusunan SRAK juga menjadi implementasi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 322 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan SRAK Jenis Tumbuhan dan Satwa. Hingga kini, Elang Jawa masih berstatus Genting (Endangered) dalam Daftar Merah IUCN (International Union for Conservation of Nature). Hal itu disebabkan oleh ancaman perburuan, perdagangan ilegal, kehilangan habitat, dan dampak negatif perubahan iklim.

Direktur Konservasi Spesies dan Genetik Kementerian Kehutanan, Ahmad Munawir mengatakan bahwa penyusunan SRAK Elang Jawa memiliki arti penting bagi penguatan konservasi burung pemangsa di Indonesia. Penyususnan dokumen ini juga menjadi pedoman perlindungan bagi satu spesies.

“SRAK Elang Jawa bukan hanya panduan bagi satu spesies saja, melainkan akan menjadi model dan pendorong utama bagi kebijakan pelestarian seluruh spesies raptor yang terancam punah di Nusantara. Berhasilnya konservasi elang jawa adalah wajah keberhasilan perlindungan raptor Indonesia,” kata Ahmad dalam siaran pers.

Ia menambahkan bahwa tersebut juga penting untuk mencapai komitmen global dalam kerangka Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KM-GBF) dan Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045.

Kolaborasi untuk Elang Jawa

Sementara itu, menurut Direktur Eksekutif Burung Indonesia, Dian Agista, penyusunan SRAK Elang Jawa merupakan hasil kolaborasi seluruh anggota Kemitraan Lacak Jejak Elang Jawa dan menjadi fondasi bagi penguatan kerja sama dalam implementasi konservasi ke depan.

“Dokumen SRAK Elang Jawa ini adalah dokumen bersama. Kami berharap dokumen ini menjadi pintu masuk untuk memperkuat kolaborasi berbagai pihak dalam mengimplementasikan upaya konservasi elang jawa beserta habitatnya. Melalui kolaborasi yang kuat, strategi yang disusun dapat diwujudkan menjadi aksi nyata di lapangan,” ujar Dian.

Di samping itu, elang jawa merupakan spesies endemis Pulau Jawa dan Bali yang dilindungi. Bahkan, spesies ini termasuk Satwa Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1993. Maka dari itu, strategi yang dirumuskan melalui kolaborasi menjadi penting untuk keberlanjutan spesies ini.

Dalam perumusannya, tim penyusun melakukan evaluasi SRAK Elang Jawa 2013–2022. Kemudian memutakhirkan data populasi dan ancaman, dan menyusun target konservasi berbasis wilayah prioritas. Mereka juga merumuskan strategi, indikator kinerja, dan mekanisme pemantauan yang lebih efektif.

Konsinyasi ini juga ditargetkan menghasilkan draft SRAK Elang Jawa Periode 2026–2036. Draf tersebut memuat strategi, rencana aksi, indikator kinerja, serta pembagian peran para pihak dalam pelaksanaan konservasi. Setelah draf selesai disusun, proses akan dilanjutkan melalui konsultasi publik di tingkat wilayah untuk memperoleh masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Rencana melanjutkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Koto Ringin 3×2 megawatt (MW) di Kabupaten Siak, Riau yang mangkrak selama hampir dua dekade dinilai berisiko menambah beban investasi baru. Solusi yang bisa dilakukan yakni mengubah menjadi pembangkit listrik berbasis energi terbarukan.

Solusi tersebut akan menghemat belanja modal dan menghasilkan harga listrik murah. Langkah ini juga sejalan dengan ambisi 100% energi terbarukan yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Studi terbaru Walhi Riau bersama Cerah bertajuk ‘Menerangi Siak tanpa asap: transformasi aset fosil menuju energi bersih berbasis komunitas’ mengungkap, biaya revitalisasi PLTU Koto Ringin. Biayanya mencapai 80-90% dari biaya pembangunan PLTU baru sekitar Rp198 miliar-222,75 miliar. Kebutuhan biaya tersebut semakin besar apabila revitalisasi ditambah dengan penerapan teknologi co-firing biomassa 5-20%, yakni menjadi Rp241 miliar-312 miliar.

Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Riau, Ahlul Fadli mengatakan bahwa PLTU dengan investasi sebesar Rp143,67 miliar tersebut merupakan proyek gagal. Sebab, hanya mencapai pembangunan fisik 72,68% pada Desember 2009 dan terhenti hingga saat ini.

Akibat terlalu lama terbengkalai, aset pembangkit tersebut tidak lagi memenuhi kriteria sebagai aset tetap. Alasannya, alat tersebut dianggap tidak bisa digunakan dan tak lagi memberikan manfaat ekonomi. Ahlul mengatakan bahwa proyek ini justru menyebabkan kerugian aset sebesar Rp24,01 miliar dari selisih antara investasi awal Rp91,67 miliar dan nilai aset tersisa Rp67,66 miliar.

“PLTU yang dibangun sejak 2007 ini dibiarkan mangkrak selama lebih dari satu dekade tanpa perawatan memadai, sehingga mengalami kerusakan berat dan kehilangan banyak komponen penting karena dicuri. Pemantauan kami tahun lalu, sebagian besar peralatan utama seperti boiler, turbin, generator, pompa, dan tangka air telah berkarat dan tidak lagi layak pakai. Itulah mengapa jika melanjutkan proyek PLTU ini hampir setara dengan membangun pembangkit baru,” kata Ahlul dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/7).

Prioritaskan Energi Terbarukan

Selain faktor biaya, proyek PLTU Koto Ringin juga akan berbanding terbalik dengan komitmen Indonesia terhadap pengurangan karbon dan target transisi energi. Bahkan, jika menggunakan skema co-firing, berbagai kajian menilai opsi ini tidak secara substansial menurunkan ketergantungan terhadap batubara. Hal ini justru berfungsi sebagai cara untuk memperpanjang umur operasional PLTU. Co-firing berbasis biomassa dari sawit juga berpotensi memicu deforestasi, sehingga bertentangan dengan target transisi energi dan iklim nasional.

Untuk itu, energi terbarukan seperti menggunakan energi surya bisa menjadi solusi. Data Global Horizontal Irradiation (GHI) menyatakan, potensi energi surya di Kabupaten Siak berkisar 1.580-1.657 kWh/m²/tahun dengan estimasi capacity factor antara 18-18,9%, yang cukup untuk membangun PLTS berkapasitas 19,5 MW.

Untuk mengatasi masalah intermiten dengan biaya terjangkau, PLTS dapat dilengkapi dengan Battery Energy Storage System (BESS) 45 MW. Selain itu, juga bisa diintegrasikan dengan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) 2 MW, mengingat Siak memiliki dua sungai, yakni Sungai Siak dan Sungai Mandau.

Kombinasi ini dinilai mampu menghasilkan biaya listrik yang lebih rendah. Potensi keuntungan bersih bisa mencapai Rp87,5 miliar, tingkat pengembalian investasi lebih kompetitif sebesar 10,2%. Kemudian, periode pengembalian modal yang lebih cepat yakni 9,3 tahun dibandingkan mempertahankan PLTU. Harga listriknya juga lebih kompetitif yakni Rp1.135-1.326 per kWh, dibanding jika dipertahankan sebagai PLTU Rp1.529-1.628 per kWh maupun dengan co-firing Rp1.704-1.902 per kWh.

Skema hibrida ini juga membuka peluang memperoleh manfaat tambahan melalui perdagangan karbon dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Bahkan, bisa menopang tercapainya target bauran energi terbarukan dalam Rencana Umum Energi Daerah Riau sebesar 46,64% pada 2050.

Skema Hibrida sebagai Solusi

Sementara itu, Policy Strategist CERAH, Dwiki Mahendra mengatakan bahwa skema hibrida ini sejalan dengan arah transformasi sistem ketenagalistrikan nasional. Pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas energi terbarukan secara signifikan dalam beberapa dekade mendatang. Salah satunya pengembangan 100 gigawatt (GW) PLTS yang diproyeksikan menjadi tulang punggung penyediaan listrik rendah karbon.

“Untuk mencapai target tersebut, Indonesia memerlukan berbagai strategi yang mampu menekan biaya investasi sekaligus meningkatkan daya tarik proyek bagi investor. Alih fungsi PLTU yang tidak lagi produktif menjadi salah satu opsi yang dinilai mampu memenuhi kedua tujuan tersebut,” kata Dwiki.

Dwiki menambahkan, untuk mengoperasikan pembangkit hibrida, pemerintah perlu menyiapkan kelembagaan pengelolaan energi terbarukan dengan dua opsi. Opsi tersebut meliputi pengelolaan berbasis komunitas untuk kebutuhan lokal melalui BUMDes Energi atau koperasi, serta pengelolaan skala kawasan industri oleh BUMD.

Mekanismenya dengan distribusi manfaat bagi masyarakat sekitar melalui prioritas tenaga kerja lokal dan program peningkatan kapasitas. Sementara, PLN dapat berfungsi sebagai offtaker jika pembelian listrik belum optimal.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mencatat sebanyak 361 spesies tumbuhan berstatus terancam punah telah dikonservasi dalam 2.370 spesimen hidup di lima Kebun Raya BRIN. Data tersebut merupakan hasil analisis koleksi ilmiah tumbuhan hidup hingga Desember 2025.

Dari 361 spesies yang terancam punah, sebanyak 214 spesies atau sekitar 59,3 persen merupakan flora asli Indonesia. Sementara itu, 63 spesies di antaranya merupakan tumbuhan endemik yang hanya ditemukan di Indonesia.

Pelaksana Fungsi Pemrosesan Koleksi Ilmiah Hayati Hidup–KKI Kebun Raya Cibinong, Lutfi Rahmaningtyas, mengatakan bahwa spesies endemik menjadi tanggung jawab nasional karena hanya ada di Indonesia.

“Jika tumbuhan ini punah di Indonesia, maka tumbuhan ini juga tidak ditemukan di bagian lain di seluruh dunia,” kata Lutfi melansir Berita BRIN, Jumat (24/7).

Selain itu, ia menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara megabiodiversitas dengan kekayaan flora yang luar biasa. Terdapat sekitar 30.466 spesies tumbuhan vaskular asli Indonesia. Jumlah tersebut setara dengan 8,7 persen dari total flora vaskular dunia.

“Angka tersebut sangat signifikan, mengingat luas daratan Indonesia hanya mencakup 1,3 persen dari total luas daratan dunia,” tambah Lutfi.

Empat Kategori Spesies

Sementara itu, analisis terhadap empat kategori spesies dilakukan berdasarkan Daftar Merah International Union for Conservation of Nature (IUCN). Sistem penilaian internasional ini mengukur tingkat kepunahan suatu spesies.

Keempat kategori tersebut adalah Extinct in the Wild (punah di alam liar), Critically Endangered (kritis atau terancam punah sangat tinggi), Endangered (genting atau terancam punah tinggi), dan Vulnerable (rentan atau berisiko punah).

Lutfi mengatakan kategori Endangered dan Vulnerable mendominasi sekitar 88,4 persen dari seluruh spesies yang dianalisis. Artinya, sebagian besar spesies yang dikoleksi masih memiliki populasi di alam, namun terus mengalami penurunan.

Selain itu, terdapat salah satu spesies yang berstatus Extinct in the Wild, yaitu mangga kasturi (Mangifera casturi). Spesies tersebut kini hanya terselamatkan melalui koleksi di kebun raya. Dari jumlah tersebut, terdapat 29 spesies juga berstatus Critically Endangered dan 111 spesies yang tergolong tunggal ganda kritis.

Lebih lanjut, Lutfi mengungkapkan analisis juga menemukan sebanyak 260 dari 361 spesies hanya terdapat di satu kebun raya. “Jika di lokasi kebun raya tersebut terjadi bencana atau terkena serangan penyakit tertentu, maka BRIN tidak memiliki koleksi cadangan,” jelasnya.

Lutfi menjelaskan pihaknya akan melakukan verifikasi kondisi koleksi di lapangan, mengaudit asal koleksi, mengevaluasi kemampuan perbanyakan, serta memperbanyak spesies terpilih sebagai koleksi cadangan di kebun raya lain.

Menurutnya, lima Kebun Raya BRIN bersama 44 Kebun Raya Binaan perlu dipandang sebagai satu jaringan konservasi nasional yang saling melengkapi. Penguatan jaringan perlu disesuaikan dengan tiga wilayah fitogeografi Indonesia, yaitu Sunda Shelf, Wallacea, dan Sahul Shelf.

Baginya, terdapat tantangan dalam upaya konservasi tumbuhan terancam. Salah satu tantangannya yaitu menjaga material tersebut tetap hidup, teridentifikasi valid, terlacak asal-usulnya, dan terintegrasi dalam jaringan koleksi nasional yang saling melengkapi.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menemukan spesies baru ikan gobi udang (shrimpgoby) di perairan Banyuwangi, Jawa Timur. Spesies tersebut bernama Tomiyamichthys oriens yang terinspirasi dari sunrise of java.

Temuan ini terpublikasi dalam jurnal internasional bereputasi ZooKeys Volume 1283 Tahun 2026. Artikel tersebut berjudul “Tomiyamichthys oriens, a new species of shrimpgoby (Teleostei, Gobiidae) from the coast of Banyuwangi, East Java, Indonesia”.

Dalam penelitian ini, peneliti BRIN berkolaborasi dengan CV Cahaya Baru. Kajian diawali dari dua individu ikan hias laut gobi udang genus Tomiyamichthys yang dikoleksi dari perairan Banyuwangi. Kemudian, spesies tersebut diidentifikasi dan dianalisis melalui pendekatan morfologi dan penanda DNA  mitokondria cytochrome c oxidase subunit I (COI).

Berdasarkan hasil penelitian, Tomiyamichthys oriens memiliki kemiripan dengan Tomiyamichthys hyacinthinus yang berasal dari Jepang. Namun, pengamatan mendalam menunjukkan sejumlah karakter pembeda. Perbedaan itu terlihat dari jumlah jari-jari sirip, jumlah sisik, jumlah jari-jari insang, dan pola warna tubuh. Bahkan, terdapat perbedaan pada tingkat molekuler yang menguatkan bahwa keduanya merupakan spesies yang berbeda.

Peneliti Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi BRIN, Kunto Wibowo, mengatakan penetapan spesies baru tidak hanya berdasarkan pada satu metode, melainkan melalui pendekatan taksonomi integratif.

“Kami mengombinasikan karakter morfologi dengan analisis DNA untuk memperoleh bukti yang lebih komprehensif. Hasilnya menunjukkan T. oriens memiliki karakter yang konsisten dan berbeda dari spesies terdekatnya sehingga layak ditetapkan sebagai spesies baru,” ujar Kunto dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/7).

Analisis DNA mitokondria menunjukkan adanya perbedaan genetik sebesar 3,1% dibandingkan T. hyacinthinus. Selain itu, ikan ini memiliki ciri khas berupa lima bercak jingga terang besar di sepanjang tubuh dan bercak kuning kecil pada bagian kepala. Ikan ini juga memiliki dua filamen memanjang pada sirip punggung pertama ikan jantan. Filamen tersebut yang membedakannya dari spesies lain dalam genus yang sama.

Arti Nama Unik

Pemberian nama spesies baru ini terdapat arti yang unik. Kunto mengatakan bahwa nama oriens diambil dari bahasa Latin yang berarti “timur atau “matahari terbit”. Penamaan tersebut terinspirasi oleh warna jingga cerah pada tubuh ikan sekaligus mengacu pada Banyuwangi yang dikenal sebagai The Sunrise of Java.

“Penamaan spesies ini juga menjadi bentuk pengakuan terhadap lokasi penemuannya. Kami berharap temuan ini dapat menjadi pemicu penelitian lanjutan untuk mengungkap kekayaan biodiversitas laut Indonesia yang masih sangat besar,” tambahnya.

Sejauh ini, T. oriens baru diketahui hidup di perairan pesisir Banyuwangi dengan habitat dasar berpasir. Informasi dari nelayan setempat menunjukkan ikan tersebut ditemukan di perairan dangkal, meskipun asosiasi ekologisnya dengan udang yang umumnya menjadi pasangan hidup kelompok gobi ini masih memerlukan kajian lebih lanjut.

Menurut peneliti, penemuan spesies baru ini telah menambah daftar spesies ikan yang telah dideskripsikan dari perairan Indonesia. Penemuan ini juga menjadi bukti bahwa kawasan pesisir Indonesia masih menyimpan potensi biodiversitas yang belum sepenuhnya terdokumentasi.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai menerapkan controlled landfill secara bertahap di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Upaya ini sebagai bagian dari transformasi pengelolaan sampah menuju penghentian praktik open dumping secara total pada 2029.

Tahapan awal dimulai pada 2026 melalui penutupan area pembuangan menggunakan media pelindung yang selanjutnya akan diperkuat dengan geomembrane. Pemprov DKI juga menata kawasan landfill serta meningkatkan porsi sampah residu hasil pengolahan yang dikirim ke TPST Bantargebang.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari Roadmap Pengelolaan Sampah Jakarta 100 Persen Terkelola yang disusun bersama Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH).

“Pemprov DKI memiliki arah pembenahan yang jelas dan terukur. Transformasi kami lakukan bertahap agar pelayanan tetap berjalan. Sementara, perlindungan terhadap lingkungan dan keselamatan seluruh pihak di kawasan Bantargebang terus kami tingkatkan,” ujar Dudi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/7).

Pada tahap awal, area pembuangan ditutup menggunakan media pelindung dalam siklus operasional selama tujuh hari. Pemasangan telah dimulai pada Jumat, 17 Juli 2026, di area atas Zona 2. Setelah satu area ditutup, aktivitas pembuangan dialihkan ke titik lain yang telah disiapkan.

Pola bergantian tersebut memungkinkan operasional tetap berjalan sekaligus memberikan waktu untuk melakukan penutupan, penataan, dan perawatan area pembuangan. Ke depan, penggunaan media penutup akan diperkuat dengan geomembrane yang lebih efektif dan mudah dirawat.

Target 25 Persen Berupa Residu

Sementara itu, mulai 1 Agustus 2026, sekitar 25 persen sampah yang dikirim ke TPST Bantargebang ditargetkan telah berupa residu hasil pengolahan. Dengan demikian, semakin banyak sampah yang dipilah dan diolah terlebih dahulu sehingga volume yang langsung ditimbun dapat terus dikurangi.

Untuk menjamin keamanan penerapan controlled landfill, DLH DKI Jakarta telah memetakan area rawan longsor, menata kestabilan lereng, memetakan aktivitas masyarakat dan pemulung, meningkatkan sanitasi, serta menyiapkan desain penutup zona buang menggunakan geomembrane.

Sesuai roadmap, pada 2027 penggunaan media pelindung ditargetkan diterapkan pada dua titik buang. Targetnya, 50 persen sampah yang masuk telah berupa residu hasil pengolahan. Pada 2028, penerapan ditingkatkan menjadi tiga titik buang dengan target residu mencapai 75 persen. Kemudian, pada tahun yang sama penutupan zona landfill yang tidak lagi aktif.

Pada 2029, seluruh sampah yang masuk ke TPST Bantargebang ditargetkan telah melalui proses pengolahan dan hanya menyisakan residu. Dengan pencapaian tersebut, praktik open dumping dapat dihentikan sepenuhnya.

Dudi menegaskan, keberhasilan transformasi TPST Bantargebang juga bergantung pada pengurangan dan pemilahan sampah sejak dari sumber serta peningkatan kapasitas fasilitas pengolahan sampah di Jakarta.

“Semakin banyak sampah yang dipilah dan diolah sebelum dikirim ke Bantargebang, semakin sedikit yang harus ditimbun. Pemprov DKI berkomitmen menjalankan perubahan ini secara konsisten agar Bantargebang menjadi lebih aman, tertata, dan ramah lingkungan,” tutup Dudi.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Perubahan iklim mengakibatkan warga di kota-kota Indonesia kehilangan rata-rata 84 jam tidur per tahun. Hal itu akibat suhu malam yang semakin panas. Sekitar 7 jam di antaranya disebabkan langsung oleh perubahan iklim. Hilangnya waktu tidur ini mengancam kesehatan fisik dan produktivitas masyarakat.

Laporan dari Climate Central berjudul “Climate Change is Costing People Sleep” mengungkapkan, secara global, rata-rata orang kehilangan hampir 56 jam tidur per tahun akibat suhu malam yang tinggi selama periode 2020-2025. Dari jumlah tersebut, sekitar enam jam, atau lebih dari 10%, dapat diatribusikan pada pemanasan akibat perubahan iklim.

Di Indonesia, dampaknya jauh lebih parah dengan warga enam kota besar kehilangan jam tidur melampaui rata-rata global. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat kehilangan tidur tertinggi di Asia Tenggara. Rincinya, warga Malang kehilangan jam tidur per tahun sebanyak 59 jam, Bandung 61 jam, dan Medan 78 jam. Selain itu, warga lainnya seperti di Semarang juga kehilangan 83 jam, Jakarta 84 jam, dan Surabaya mencapai 91 jam.

Ketua Aliansi Iklim dan Kesehatan Global, Courtney Howard menjelaskan bahwa orang dewasa membutuhkan 7 hingga 9 jam tidur per malam. Hal itu penting supaya kesehatan bisa optimal. Menurutnya, peningkatan suhu malam hari membahayakan tidur manusia. Efeknya lebih buruk bagi penduduk negara berpenghasilan rendah, kelompok masyarakat lanjut usia, dan wanita.

“Tidur kurang dari 7 jam per malam dikaitkan dengan gangguan fungsi kekebalan tubuh dan kinerja, serta peningkatan kesalahan, nyeri, dan kecelakaan. Jika kurang tidur terus berlanjut secara teratur, hal itu dikaitkan dengan penambahan berat badan, diabetes, hipertensi, penyakit kardiovaskular, dan peningkatan risiko kematian,” kata Howard dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/7).

Prioritaskan Penanganan Krisis Iklim

Kehilangan jam tidur di Indonesia relatif lebih buruk lantaran diperparah oleh efek pulau panas perkotaan (urban heat island) yang memperkuat suhu malam hari. Terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan. Kepadatan penduduk tinggi dan terbatasnya ruang terbuka hijau memperburuk akumulasi panas.

Meskipun pendingin udara (air conditioning/AC) dapat membantu melindungi masyarakat dari malam yang panas, akses terhadap pendinginan sangat terkait dengan pendapatan dan distribusinya sangat tidak merata di banyak negara panas, termasuk Indonesia. Hanya sekitar 35% rumah tangga global yang memiliki AC pada 2021. Tercatat tingkat kepemilikan di Indonesia jauh di bawah angka tersebut, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurut Koordinator Outreach and Advocacy CERAH, Dzatmiati Sari, tidur berkualitas adalah hak dasar bagi kesehatan, kinerja, dan ketahanan masyarakat. Krisis iklim menggerus hak tersebut dan meningkatkan risiko berbagai penyakit, menurunnya produktivitas, meningkatnya angka kecelakaan dan meningkatkan biaya kesehatan.

Kendati demikian, tidur berkualitas juga sangat bergantung pada lingkungan yang sehat tanpa polusi. Begitu juga berkaitan dengan keputusan politik untuk mempercepat transisi energi guna menekan laju krisis iklim.

Menurut Dzatmiati, pemerintah perlu segera menempatkan krisis iklim sebagai agenda prioritas. Salah satunya dengan segera menghentikan ketergantungan pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara yang berkontribusi pada polusi udara. Pemerintah juga diminta beralih ke energi terbarukan untuk memenuhi hak dasar warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat yang telah dijamin oleh konstitusi.

“Transisi ini harus dijalankan secara demokratis yang melibatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dan membuka akses masyarakat untuk turut terlibat,” kata Dzatmiati.

Laporan Climate Central merekomendasikan penguatan kebijakan adaptasi perkotaan yang berfokus pada pengurangan efek pulau panas. Hal itu seperti perluasan ruang terbuka hijau, serta integrasi risiko panas ekstrem di malam hari ke dalam perencanaan tata ruang dan kebijakan kesehatan masyarakat, untuk melindungi kesehatan dan produktivitas pekerja di tengah meningkatnya suhu global.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Untuk memberikan gambaran terkini mengenai kondisi tersebut, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) akan meluncurkan Dokumen Status Keanekaragaman Hayati untuk wilayah Bali–Nusa Tenggara, Jawa, Maluku, dan Papua.

Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Nizhar Marizi mengatakan bahwa data dalam dokumen ini dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan. Selain itu, juga bisa memberikan gambaran mengenai kondisi keanekaragaman hayati di Indonesia.

“Selain untuk pemerintah, dokumen ini kami harapkan dapat menjadi acuan bagi sektor swasta dalam menyusun program kerja dan business plan. Hal ini mengingat aspek keanekaragaman hayati mulai diperhitungkan dalam dunia usaha. Masyarakat juga dapat memanfaatkannya sebagai referensi dalam menyusun aksi dan program pelestarian sesuai dengan kondisi di wilayah masing-masing,” kata Nizhar dalam Media Gathering Peluncuran Dokumen Status Keanekaragaman Hayati di Jakarta, Jumat (17/7).

Ia menambahkan bahwa penyusunan dokumen melalui proses yang melibatkan berbagai pihak. Mereka yang terlibat di antaranya kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, sektor swasta, serta masyarakat melalui konsultasi publik.

Penyusunan dokumen ini berdasarkan data dan informasi terbaru. Penyusunan tersebut telah melalui proses validasi, telaah, dan verifikasi oleh kementerian maupun institusi yang berwenang. Dokumen ini juga menjadi pendukung utama Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045.

Dengan demikian, kata dia, informasi yang tersaji memiliki dasar ilmiah yang kuat. Bahkan, dapat dipertanggungjawabkan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan maupun pelaksanaan program terkait keanekaragaman hayati.

Bappenas akan meluncurkan dokumen status keanekaragaman hayati. Foto: Magnific

Perlu Integrasi Data

Sementara itu, kekayaan keanekaragaman hayati di Indonesia juga tercermin dari beragamnya ekosistem di negara ini. Ekosistem di Indonesia meliputi hutan hujan tropis, lahan gambut, mangrove, dan kawasan karst. Bahkan, Indonesia memiliki ribuan danau alami yang menjadi habitat bagi ribuan spesies flora dan fauna.

Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Inge Retnowati juga menekankan pentingnya penguatan sistem data sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Menurutnya, perlu inventarisasi, pemantauan, serta integrasi data yang akurat. Khususnya untuk mengidentifikasi kondisi keanekaragaman hayati, memahami isu strategis, dan merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.

“Data menjadi fondasi dalam menentukan kebijakan. Dengan data yang valid, kita dapat mengetahui kondisi keanekaragaman hayati, mengidentifikasi ancaman, serta memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian alam,” katanya.

Inge menambahkan, pengelolaan keanekaragaman hayati Indonesia juga sejalan dengan komitmen global melalui Convention on Biological Diversity (CBD) beserta berbagai protokol turunannya.

Berdasarkan data Indonesia memiliki 22 jenis ekosistem dan tujuh wilayah Indonesia sebagai salah satu negara bagian dari Coral Triangel Area. Indonesia juga tercatat memiliki 31.031 spesies flora dan 744.279 spesies fauna terestrial dan laut.

Sementara itu, sebesar 80% wilayah daratan Indonesia juga tercatat mengandung keanekaragaman hayati yang tinggi. Kemudian, 52% wilayah daratan mengandung karbon tak tergantikan, dan 17% simpanan karbon dunia berasal dari ekosistem biru Indonesia.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Pemerintah kini sedang menyiapkan alternatif pengganti liquified petroleum gas (LPG) 3 kg melalui compressed natural gas (CNG) dan dimethyl ether (DME) batu bara. Namun, inisiatif ini dinilai idak akan menyelesaikan persoalan subsidi energi Indonesia.

Pemerintah menganggap upaya ini bisa mengurangi beban fiskal. Namun, kedua alternatif ini bisa berpotensi menciptakan kebutuhan subsidi baru yang lebih besar.

Pemerintah dinilai perlu mempercepat elektrifikasi memasak melalui kompor induksi. Kompor tersebut menawarkan penghematan yang lebih besar sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Laporan terbaru Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) bertajuk “Solving Indonesia’s LPG subsidy challenge requires induction, not swapping fuels” menunjukkan bahwa mengganti LPG dengan bahan bakar lain tidak otomatis mengurangi beban subsidi negara. Selama biaya penyediaan CNG dan DME masih lebih tinggi daripada LPG, beban subsidi hanya akan berpindah dari satu komoditas ke komoditas lain.

Dari seluruh opsi yang dianalisis, kompor induksi dinilai sebagai pilihan yang paling ekonomis. Sebab, kompor ini bisa memanfaatkan jaringan listrik yang telah tersedia tanpa membangun rantai pasok bahan bakar baru.

Butuh Investasi Besar

Energy Finance Specialist IEEFA, Randi Bachtiar mengatakan pengembangan CNG membutuhkan investasi besar. Khususnya untuk membangun fasilitas kompresi, tabung bertekanan tinggi, jaringan distribusi, serta perangkat konversi dan sistem pengaman pada kompor.

Selain itu, Indonesia juga menghadapi keterbatasan pasokan gas dosmetik. Tercatat, penurunan produksi sekitar 4% setiap tahun, sementara kebutuhan industri dan pembangkit terus meningkat.

Analisis juga menunjukkan bahwa dengan dukungan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), biaya CNG bagi rumah tangga hanya memberikan penghematan sekitar 19,6% dibanding biaya ekonomi LPG. Hal ini jauh di bawah klaim pemerintah sebesar 30%-40%.

Persoalannya, gas HGBT semakin sulit diperoleh karena volumenya terbatas dan diprioritaskan untuk sektor industri. Akibatnya, penyedia CNG berpotensi harus menggunakan LNG hasil regasifikasi dengan harga pasar sehingga biaya CNG dapat melampaui biaya ekonomi LPG.

“Kemungkinan besar tidak ada surplus pasokan gas yang tersedia untuk program memasak nasional. Sebab, setiap unit gas yang dialokasikan untuk rumah tangga akan mengorbankan sektor lain atau menyebabkan peningkatan impor LNG. Artinya, program CNG untuk rumah tangga justru akan meningkatkan biaya,” kata Randi.

Subsidi Besar

Sementara itu, penggunaan DME diperkirakan membutuhkan subsidi yang lebih besar. Subsidi tersebut sekitar Rp22.730 per kg setara LPG, atau 2,3 kali lipat lebih besar dibanding subsidi LPG saat ini yang sebesar Rp10.000 per kg.

Jika menggunakan konsumsi LPG tahun 2025 yang sebesar 9,24 juta ton, konversi LPG ke DME akan membutuhkan Rp194 triliun dalam bentuk subsidi tahunan. Besaran tersebut lebih dari dua kali lipat subsidi LPG tahun 2025 sebesar Rp87 triliun. Angka ini hampir menyamai seluruh subsidi dan kompensasi listrik yang dibayarkan pemerintah kepada PLN pada tahun yang sama sebesar Rp200 triliun.

Selain itu, Randi menjelaskan, para investor seperti Air Products telah menarik diri dari proyek DME. Sebab, dinilai tidak layak secara ekonomi. Saat ini, enam proyek DME di Sumatra dan Kalimantan berada di bawah supervisi Danantara.

“Dengan skema pendanaan baru melalui badan usaha dalam negeri di bawah struktur Danantara, risiko kerugian dinilai hanya akan berpindah dari investor asing kepada negara,” lanjut Randi.

Manfaat Kompor Induksi

Berdasarkan analisis dari laporan ini, kompor induksi bisa menjadi solusi. Berbeda dengan CNG dan DME, kompor induksi memanfaatkan kapasitas listrik yang telah tersedia sehingga tidak memerlukan pembangunan infrastruktur maupun rantai pasok bahan bakar baru.

Sebagai ilustrasi, apabila sekitar 42 juta rumah tangga penerima subsidi LPG dikonversi ke kompor induksi, pemerintah hanya membutuhkan investasi awal sekitar Rp105 triliun untuk penyediaan paket kompor.

Investasi tersebut diperkirakan dapat kembali hanya dalam sekitar 1,7 tahun melalui penghematan subsidi LPG. Penghematan fiskal hampir Rp200 triliun dalam lima tahun.

Selain itu, dengan semakin banyak rumah tangga yang beralih ke kompor induksi, semakin besar pula pengurangan kebutuhan impor LPG. Saat ini, impor tersebut menghabiskan devisa sekitar Rp130-140 triliun setiap tahun. Bahkan, membebani APBN ketika nilai tukar rupiah melemah maupun harga energi global meningkat.

Randi menambahkan, reformasi subsidi seharusnya tidak hanya berfokus pada penggantian jenis bahan bakar. Namun, juga pada perbaikan mekanisme penyaluran agar subsidi benar-benar diterima oleh rumah tangga yang berhak.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Tim spasial Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) bersama Walhi Papua telah menganalisis titik api (hotspot) di Papua Selatan. Hasil analisis menunjukkan mayoritas titik api berada di wilayah food estate dan konsesi perusahaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Berdasarkan hasil overlay data hotspot periode 1–9 Juli 2026 dengan peta konsesi dan kawasan PSN, sedikitnya 399 titik api berada di dalam area. Area tersebut telah dibebani izin maupun dialokasikan untuk proyek pangan nasional.

Dari jumlah tersebut, 245 titik api berada di kawasan food estate. Kemudian, sebanyak 115 titik api berada di konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Sisanya, 39 titik api berada di konsesi perkebunan kelapa sawit.

Temuan ini menunjukkan bahwa hampir sepertiga dari seluruh 1.292 titik api di Papua Selatan, muncul di kawasan yang telah mengalami intervensi tata ruang. Kawasan tersebut telah mendapatkan izin usaha maupun pengembangan proyek strategis nasional.

Koordinator Pengkampanye Walhi Nasional, Uli Arta Siagian mengatakan bahwa konsentrasi titik api yang tinggi di dalam kawasan food estate menjadi temuan penting. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan yang diproyeksikan sebagai pusat produksi pangan nasional justru telah menghadapi tekanan ekologis sejak awal pengembangannya.

“Kebakaran yang akan berulang di kawasan seperti ini tidak dapat dipandang sebagai peristiwa alam semata, melainkan harus dibaca sebagai bagian dari perubahan bentang alam yang berlangsung secara masif,” kata Uli dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/7).

Padahal, Papua Selatan selama ini dikenal sebagai wilayah yang didominasi hutan dataran rendah, rawa, gambut dan ekosistem basah. Itu semua secara alami memiliki kemampuan menjaga kelembapan lanskap. Namun sayangnya, ketika bentang alam tersebut dikonversi menjadi kawasan produksi berskala besar menimbulkan perubahan. Salah satunya, karakter ekologisnya lebih rentan hingga mengalami kebakaran pada musim kering.

Tumpang Tindih

Sementara itu, terdapat temuan lain, yakni adanya tumpang tindih antara kawasan pengembangan pangan nasional dengan wilayah adat masyarakat Papua. Kabupaten Merauke memiliki lima suku asli, yaitu Suku Marind, Suku Yei, Suku Kanum, Suku Muyu, dan Suku Mandobo. Masing-masing suku memegang hak ulayat tanah dan hutan adat di wilayahnya, dan ada juga ratusan Marga.

Overlay antara peta wilayah adat dan kawasan PSN menunjukkan bahwa sebagian besar ruang yang direncanakan sebagai kawasan produksi berada pada wilayah yang selama ini menjadi ruang hidup masyarakat adat tersebut.

Direktur Eksekutif Walhi Papua, Maikel Peuki mengatakan bahwa kondisi tersebut menimbulkan dua risiko sekaligus. Masyarakat adat kehilangan wilayah adat dan sumber penghidupan. Kemudian, bentang alam yang selama ini dijaga oleh masyarakat adat berubah menjadi kawasan produksi berskala industri. Dampaknya, fungsi ekologis kawasan sebagai penyangga kebakaran juga ikut melemah.

“Bagi kami, fakta bahwa ratusan titik api berada di kawasan food estate dan konsesi menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan yang bertumpu pada ekspansi lahan tidak dapat lagi dipisahkan dari meningkatnya risiko krisis ekologis di Papua Selatan. Pembangunan pangan semestinya memperkuat ketahanan ekologi, bukan justru memperbesar kerentanan lanskap terhadap kebakaran,” ungkapnya.

Dari temuan tersebut, Walhi Nasional dan Walhi Papua mendesak pemerintah untuk mengevaluasi dan menghenikan proyek PSN Pangan di Papua Selatan. Mereka juga meminta pemerintah untuk menghentikan pembukaan kawasan hutan dan rawa yang masih tersisa.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Panas ekstrem (heat stress) tidak hanya berdampak pada lingkungan, melainkan juga pada kesehatan pekerja di Indonesia. Sebuah laporan mengungkapkan pengeluaran kesehatan per kapita secara langsung dari kantong pribadi (out-of-pocket expenditure/OOP) melonjak drastis sebesar 207% sejak 2000, mencapai US$129 berdasarkan paritas daya beli (purchasing power parity/PPP) per tahun pada 2023.

Berdasarkan laporan dari Adelphi Global yang berjudul “Heat, health and increasing cost of living: A call for action”, pangsa pengeluaran OOP di Indonesia sebesar 31%. Sementara, 69% sisanya ditanggung oleh belanja sistem kesehatan masyarakat. Meski demikian, beban absolut per kapita naik signifikan 207% sejak 2000.

Hal ini mengindikasikan, meskipun sistem kesehatan secara bertahap mengurangi ketergantungan pada pembiayaan swasta, individu tetap membayar lebih banyak secara nominal setiap tahun untuk perawatan kesehatan.

Direktur Eksekutif Adelphi Global, Dennis Tänzler mengatakan bahwa jika pembakaran bahan bakar fosil tidak berhenti, konsekuensi kesehatan dan ekonomi dari perubahan iklim akan terus memburuk.

Menurutnya, pemerintah perlu menutup kesenjangan antara perencanaan adaptasi dan tindakan nyata bagi pekerja dan rumah tangga yang paling terpapar panas.

“Ini membutuhkan segitiga tata kelola baru yang terdiri dari kebijakan iklim, kesehatan, dan ketenagakerjaan yang paling menempatkan perlindungan individu dan keluarga sebagai pusatnya,” kata Dennis dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/7).

Biaya Kesehatan Melonjak

Sementara itu, kini sebagian besar wilayah Jawa dan Sumatra masuk dalam kategori risiko panas sedang hingga tinggi berdasarkan skenario iklim. Dengan jumlah hari bersuhu di atas 30 derajat Celsius yang diproyeksikan berkisar antara 145 hingga 194 hari per tahun.

Dengan proyeksi peningkatan frekuensi dan intensitas gelombang panas di masa mendatang, kebutuhan perawatan penyakit diprediksi ikut melonjak.

Apalagi, saat ini lebih dari dua pertiga penduduk Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan domestik. Pendapatan mereka hanya US$8,30 per hari. Kondisi ini menjadikan mereka sangat rentan terhadap guncangan finansial akibat biaya berobat yang harus individu tanggung sendiri.

Tak hanya itu, panas ekstrem juga membuat pekerja kehilangan jam kerja, yang berpotensi menggerus pendapatan mereka. Di sektor pertanian dan konstruksi, jam kerja hilang diproyeksikan mencapai 7,68% pada 2030 atau setara dengan 22,5 hari per tahun. Apalagi tingkat informalitas juga tinggi yang mencapai 80% pada pekerja laki-laki dan 83% pada pekerja perempuan.

Dengan pendapatan median harian yang hanya US$17,20 (PPP) untuk perempuan dan US$22 (PPP) untuk laki-laki, hilangnya hari kerja akan memangkas penghasilan rumah tangga. Bahkan, meningkatkan kerentanan terhadap biaya OOP ketika anggota keluarga jatuh sakit akibat sengatan panas.

Desak Pemerintah

Para peneliti mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mengurangi ketergantungan pada pengeluaran OOP melalui penguatan sistem kesehatan publik yang inklusif.

Mereka juga mendesak pemerintah untuk mengintegrasikan perlindungan kesehatan dan ketenagakerjaan ke dalam Rencana Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) dan Rencana Adaptasi Nasional (National Adaptation Plan/NAP).

Selain itu, perlu mengaitkan perlindungan hukum ketenagakerjaan yang ada dengan skema jaminan sosial yang tidak hanya mencegah dampak panas. Namun, juga memberikan kompensasi moneter atas kerugian yang timbul. Penguatan sistem kesehatan publik juga menjadi prioritas untuk mengurangi beban OOP bagi masyarakat miskin dan rentan.

Laporan ini menegaskan bahwa tanpa langkah nyata, potensi pendapatan yang hilang akibat tekanan panas. Pendapatan yang hilang bisa mencapai US$21,7 miliar atau 1,5% Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2023. Bahkan akan terus membengkak dan menggerus daya tahan ekonomi nasional.

“Laporan kami mengungkapkan bahwa perubahan iklim membuat kita lebih sakit, dan akibatnya juga membuat kita lebih miskin. Karena panas ekstrem akibat iklim membahayakan kesehatan masyarakat dan menghalangi mereka untuk bekerja, rumah tangga menderita beban ganda berupa penurunan pendapatan dan peningkatan pengeluaran medis,” kata Penulis dan Konsultan Laporan Adelphi Global, Mathilde Wilkens.

Ia menegaskan bahwa krisis iklim bukan hanya krisis lingkungan. Namun, kondisi ini merupakan keadaan darurat kesehatan masyarakat dan ancaman terhadap pendapatan rumah tangga dan keamanan ekonomi.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) menyoroti rencana pembangunan Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Bali. Mereka menilai, pembangunan PSEL berpotensi menggeser arah kebijakan pengelolaan sampah dari upaya pengurangan di sumber menuju pendekatan yang bertumpu pada pembakaran sampah.

Menurut AZWI, pembangunan PSEL perlu dikaji secara menyeluruh agar tidak mengabaikan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menempatkan pengurangan sampah sebagai prioritas utama.

Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan Provinsi Bali menghasilkan sekitar 1,2 juta ton sampah pada 2024. Sebanyak 68,82 persen di antaranya merupakan sampah organik. Sampah tersebut terdiri dari 27,62 persen sisa makanan dan 41,20 persen daun serta ranting, sedangkan sampah plastik sekitar 17 persen.

AZWI menilai, komposisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama pengelolaan sampah di Bali berada pada belum optimalnya pengurangan, pemilahan, dan pengolahan sampah organik sejak dari sumber. Kondisi ini seharusnya menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan sampah di Bali.

Namun, pembangunan PSEL justru dinilai tidak menjawab akar persoalan tersebut. Teknologi ini dirancang untuk mengolah sampah yang tercampur. Fasilitas ini juga membutuhkan pasokan sampah dalam jumlah besar agar tetap beroperasi. Menurut AZWI, fasilitas ini berpotensi menciptakan waste lock-in. Artinya, kondisi sistem pengelolaan sampah bergantung pada ketersediaan sampah sebagai bahan bakar.

Sebagai contoh, PSEL di Bali diproyeksikan membutuhkan sekitar 1.200 ton sampah setiap hari. Kebutuhan pasokan yang tinggi tersebut tidak sejalan dengan target pengurangan sampah nasional dan upaya membangun ekonomi sirkular.

Bukan Pilihan Tepat

AZWI juga menilai bahwa pembangunan PSEL membutuhkan investasi awal yang besar, biaya operasional yang tinggi, serta dukungan fiskal jangka panjang melalui berbagai skema seperti tipping fee, jaminan pasokan sampah, dan pembelian listrik. Beban tersebut berpotensi mengurangi ruang fiskal pemerintah untuk memperkuat layanan dasar pengelolaan sampah. Di antaranya pemilahan di sumber, pengolahan sampah organik, pengumpulan terpilah, dan pengembangan sistem guna ulang (reuse).

Berdasarkan kajian dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), PSEL bukan pilihan yang tepat. Sebab, memaksakan pembakaran sampah yang didominasi oleh sampah organik basah dengan kadar air 40-60%. Dengan demikian, hal itu menurunkan efisiensi tungku secara drastis dan memicu downtime teknis yang tinggi.

Akibat kegagalan struktural ini, proyek tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara berupa defisit operasional kronis mencapai Rp945 miliar per tahun. Apabila diakumulasikan, kerugiannya mencapai Rp26,46 triliun selama 28 tahun masa kontrak. Pada akhirnya, hal ini bisa menjadi liabilitas nasional jangka panjang atau dalam kata lain memicu risiko default finansial.

Pengkampanye Urban Berkeadilan Walhi Nasional, Wahyu Eka Styawan mengatakan bahwa proyek PSEL ini sangat merugikan dibanding opsi pengurangan sampah di hulu. Contohnya TPS3R dan bank sampah yang jauh lebih efisien. Kebutuhan belanja modal (CapEx) hanya membutuhkan Rp353,64 miliar atau 11,78% dari nilai investasi PSEL yang mencapai Rp3 triliun.

“Ditambah lagi dengan tingginya biaya eksternalitas kesehatan akibat emisi dioksin dan furan yang karsinogenik bagi warga sekitar. Proyek hilir ini kurang tepat secara tekno-ekonomi, ekologi, maupun sosial jika dibandingkan dengan pendekatan sirkular di tingkat hulu,” tegas Wahyu dalam keterangan tertulisnya, Jumat (10/7).

Berdampak pada Kesehatan

Sementara itu, pembangunan PSEL juga bukan hanya menjadi beban fiskal. Kajian Nexus3 Foundation menunjukkan bahwa teknologi pembakaran seperti PSEL memiliki potensi bahaya serius bagi kesehatan. Terutama terkait emisi persistent organic pollutants (POPs), logam berat, serta residu abu berbahaya (fly ash dan bottom ash/FABA).

Hasil pengujian terhadap residu FABA dari PLTSa Bantargebang oleh Nexus3 Foundation menemukan paparan dioksin, furan, partikulat halus, dan logam berat melebihi baku mutu. Penemuan ini menunjukkan pentingnya pengelolaan residu secara ketat. Senyawa beracun dari fasilitas pembakaran berkaitan dengan peningkatan risiko kanker, gangguan sistem endokrin, gangguan reproduksi, hingga gangguan perkembangan anak.

Senior Advisor Nexus3 Founation, Yuyus Ismawati mengatakan bahwa PSEL bukan hanya persoalan teknologi pengolahan sampah. Namun, juga kesiapan negara melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan dari emisi dioksin, furan, logam berat, serta residu abu berbahaya yang dihasilkan dari proses pembakaran.

Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu membuktikan bahwa sistem pengawasan, kapasitas laboratorium, pengelolaan limbah B3, dan mekanisme penegakan hukumnya telah benar-benar siap sebelum mendorong pembangunan PSEL.

Selain itu, studi kelayakan, AMDAL, rencana pemantauan emisi, serta rencana pengelolaan abu harus dibuka kepada publik sejak awal. Hal ini penting, agar proses pengambilan keputusan berlangsung secara transparan dan akuntabel.

“Tanpa prasyarat tersebut, pembangunan PSEL berisiko memindahkan persoalan sampah menjadi persoalan pencemaran yang jauh lebih kompleks,” kata Yuyun.

Menurut AZWI, solusi terhadap persoalan sampah harus dimulai dari hulu. Berbagai praktik Zero Waste Cities (ZWC) yang dijalankan anggota AZWI berhasil mengurangi sampah yang dikirim ke TPA hingga 30-50 persen dengan tingkat kepatuhan pemilahan mencapai 39-78 persen. Bahkan, praktik ini sudah berlangsung di berbagai daerah pendampingan di Provinsi Bali seperti Kabupaten Gianyar, Denpasar, hingga Nusa Lembongan.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) dinilai berpotensi menghambat investasi hijau di Indonesia. Beleid ini secara khusus mengarahkan Indonesia untuk mengutamakan fleksibilitas dan kerahasiaan demi menarik investasi. Sementara kepastian hukum, transparansi, dan tata kelola yang menjadi bagian penting dalam pendanaan hijau seolah diabaikan.

Direktur Eksekutif Centre of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menjelaskan kondisi tersebut berpotensi menempatkan Indonesia pada posisi yang kurang kompetitif dalam memperebutkan investasi hijau global.

Sejak awal berdiri, Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara akan menyuntikkan modal awal untuk PFII, meski tidak menutup kemungkinan adanya sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, RUU ini tidak menjelaskan secara rinci posisi hukum dan kewenangan Danantara setelah modal tersebut disetor. Pasal 5 dan 13 rancangan beleid ini tidak menjelaskan apakah Danantara akan menjadi pemegang saham, penyetor modal tanpa hak suara, atau bahkan investor.

Sebagai pintu masuk investasi global, RUU PFII di satu sisi juga menawarkan berbagai kemudahan berupa fleksibilitas transaksi, penggunaan special purpose vehicle (SPV), trust, family office, hingga berbagai insentif perpajakan. Namun, RUU ini belum mengatur secara eksplisit standar tata kelola dan transparansi. Rancangan beleid tersebut juga belum menjelaskan mekanisme pengelolaan benturan kepentingan antara Danantara sebagai penyandang modal awal dan entitas yang akan beroperasi di dalam ekosistem PFII.

Ia menilai investor yang berfokus pada pembiayaan transisi energi umumnya mencari yurisdiksi dengan tata kelola yang kuat dan kepastian regulasi. Selain itu, investor juga mempertimbangkan adanya pemisahan fungsi yang jelas antara regulator, operator, dan investor.

“Apabila PFII lebih menonjolkan fleksibilitas dan berbagai fasilitas investasi tanpa diimbangi penguatan aspek tata kelola, maka terdapat risiko bahwa pusat finansial ini justru lebih menarik bagi modal yang berorientasi pada efisiensi pajak dan fleksibilitas struktur investasi, dibandingkan bagi modal yang terikat pada standar ESG yang ketat,” kata Bhima dalam keterangan tertulisnya, Jumat (10/7).

Kekhawatiran PFII

Sementara itu, menurut Bhima kawasan finansial khusus yang memberlakukan rezim pajak dan regulasi berbeda bukanlah barang baru di dunia. Pemerintah dan media nasional kerap menyamakan PFII dengan Dubai International Financial Centre (DIFC) dan Abu Dhabi Global Market (ADGM). Kedua pusat keuangan tersebut menerapkan sistem hukum berbasis common law. Selain itu, DIFC dan ADGM memiliki sistem peradilan serta kerangka regulasi keuangan yang terpisah dari hukum domestik Uni Emirat Arab

“Kondisi Indonesia dan Uni Emirat Arab sangat berbeda. Keduanya juga memiliki reputasi yang jauh berbeda sebagai hub bagi dana investasi global, high-net-worth individuals, maupun struktur offshore. Saat ini Indonesia masih merumuskan detail insentif yang akan ditawarkan dalam PFII. Tantangan utamanya adalah memastikan otoritas pajak dan pengawas sektor keuangan punya kapasitas dan independensi untuk menegakkan aturan,” tegas Bhima.

Juru Kampanye Energi Trend Asia, Novita Indri, juga mengkhawatirkan PFII hanya akan menjadi instrumen pembiayaan baru bagi proyek-proyek prioritas pemerintah. Menurutnya, proyek-proyek tersebut masih didominasi energi kotor, di tengah pendanaan global yang semakin ketat terhadap proyek berbasis bahan bakar fosil.

“Maka dari itu, PFII diharapkan dapat benar-benar menjadi instrumen pembiayaan bagi proyek-proyek energi terbarukan yang berkeadilan. Bukan sebaliknya, jauh dari pembiayaan berkelanjutan,” Novita menambahkan.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia