Jakarta (Greeners) – Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap penemuan spesies baru tanaman hias dari genus Rhododendron subgenus Vireya yang berasal dari Sulawesi Tengah. Spesies baru tersebut bernama Rhododendron yombuwurii Hutabarat, Bandjolu & Zulfadli.

Temuan tersebut terpublikasi dalam jurnal internasional bereputasi, Taiwania Volume 71 Nomor 2 tahun 2026. Judul penelitian ini yaitu Rhododendron yombuwurii (Ericaceae), a new orange-flowered species of subgenus Vireya from Central Sulawesi, Indonesia.

Temuan tersebut merupakan hasil penelitian Prima Wahyu Kusuma Hutabarat dan Muhammad Rifqi Hariri dari Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi BRIN. Mereka bekerja sama dengan peneliti dari Yayasan Tumbuhan Asli Nusantara, Perkumpulan Konservasi Membumi, Lentera Matia Ndano, Universitas Lampung, serta Universitas Hasanuddin.

Spesies ini pertama kali dijumpai sebagai tanaman hidup yang dipelihara di sekitar kawasan wisata Air Terjun Saluopa, Tenten, Sulawesi Tengah pada Juni 2023. Kemudian, peneliti menelusuri lebih lanjut. Terungkap bahwa spesimen epifit ini aslinya berasal dari hutan pegunungan di Pegunungan Tokorondo, Tentenan bagian barat, dan Danau Poso. Keberadaannya pada ketinggian sekitar 1000-1800 meter di atas permukaan laut (mdpl), sebelum akhirnya jatuh dan diselamatkan oleh warga lokal.

Peneliti Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi BRIN, Prima Wahyu Kusuma Hutabarat menerangkan secara morfologi, Rhododendron yombuwurii memiliki karakteristik khas berupa semak epifit ramping. Misal, bunganya berbentuk corong sempit berwarna jingga cerah yang tumbuh semi-tegak atau horizontal. Ia menjelaskan bahwa secara kekerabatan morfologi, tanaman ini paling dekat dengan Rhododendron celebicum.

“Namun, Rhododendron yombuwurii memiliki perbedaan yang sangat nyata. Di antaranya ukuran daun yang lebih kecil, susunan bunga yang semi-tegak bukan menggantung. Ukuran bunga yang jauh lebih kecil dan berwarna jingga cerah. Berbeda dengan R. celebicum yang bunganya berukuran besar dan berwarna merah muda hingga merah,” kata Prima dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/6).

Gunakan Teknologi Mutakhir

Sementara itu, untuk memperkuat penentuan status taksonomi tersebut, BRIN tidak hanya melakukan pengamatan fisik secara konvensional. Namun, mereka juga menggunakan teknologi mutakhir.

Peneliti Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi BRIN lainnya yang juga ikut terlibat penelitian, Muhammad Rifqi Hariri mengatakan bahwa analisis pencitraan struktur mikroskopis daun menggunakan Focused Ion Beam Scanning Electron Microscope (FIB-SEM) Aquilos 2 di laboratorium genomik BRIN Cibinong. Alat ini untuk mengidentifikasi bentuk sisik (scales) spesifik pada daun.

Selain itu, peneliti juga melakukan pendekatan integratif berbasis analisis DNA molekuler pada wilayah Internal Transcribed Spacer (ITS) ribosomal nukleus. Tujuannya untuk memastikan bahwa tanaman ini merupakan garis keturunan yang terpisah dan sah sebagai spesies baru.

“Nama epitet yombuwurii merupakan bentuk penghormatan kepada mendiang Pendeta Yombu Wuri. Ia seorang tokoh agama dan adat dari Suku Pamona yang terkenal sangat gigih dalam menyuarakan kelestarian dan konservasi keanekaragaman hayati di wilayah Poso,” terang Rifqi.

Secara ekologis, wilayah Pegunungan Tokorondo tempat asal spesies ini memiliki potensi biodiversitas yang sangat tinggi. Namun, secara historis masih minim dieksplorasi karena keterbatasan akses.

Berdasarkan kajian konservasi awal menurut kriteria International Union for Conservation of Nature (IUCN), spesies baru ini dikategorikan ke dalam status Data Deficient (DD) atau Kekurangan Data. Hal tersebut dikarenakan populasinya yang belum pernah diobservasi secara langsung di habitat aslinya di dalam hutan interior. Dengan demikian, perlu survei lapangan sistematis lebih lanjut di masa mendatang.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Pengadilan Negeri Idi telah membacakan putusan terhadap terdakwa berinisial AS dalam perkara perdagangan dan penyelundupan satwa liar dilindungi yang diduga akan dikirim ke Thailand melalui jalur ilegal. Dalam amar putusannya, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun kepada terdakwa.

Selain pidana penjara, majelis hakim memerintahkan barang bukti berupa satwa liar yang telah mati diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) untuk dimusnahkan. Sementara itu, satwa liar yang masih hidup diserahkan kepada BKSDA guna mendapatkan perawatan dan rehabilitasi.

Majelis hakim juga menetapkan telepon genggam milik terdakwa dirampas untuk negara. Adapun kendaraan untuk mengangkut satwa liar dikembalikan kepada pemiliknya. Sebab, berdasarkan fakta persidangan merupakan mobil sewaan dan bukan milik terdakwa.

Putusan tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum. Sebelumnya, mereka menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama empat tahun dan denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan.

Jaksa menilai perbuatan terdakwa berpotensi mengganggu kelestarian satwa liar dilindungi. Selain itu, juga bertentangan dengan upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya alam hayati. Namun, jaksa juga mempertimbangkan sejumlah hal yang meringankan, yakni terdakwa belum pernah dihukum, memiliki tanggungan keluarga, serta mengakui dan menyesali perbuatannya.

Pertimbangkan Pemulihan Satwa

Sebelum putusan dibacakan, pada Senin (15/6/2026), Jaga Alam Raya Indonesia (JARI) bersama Advokat dan Peneliti Kejahatan Satwa Liar Indonesia (APKSLI) mengajukan Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi dengan tema “Satwa Liar Berhak Pulih”.

Melalui amicus tersebut, JARI dan APKSLI mendorong agar penanganan perkara kejahatan satwa liar tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku. Namun, juga mempertimbangkan pemulihan satwa sebagai korban serta kerugian ekologis yang timbul akibat kejahatan tersebut.

Keduanya juga mendorong agar satwa liar yang masih hidup mendapatkan perawatan dan rehabilitasi sebelum dikembalikan ke habitat yang sesuai. Sementara itu, satwa yang telah mati maupun bagian tubuh satwa dilindungi diminta untuk dimusnahkan sesuai prinsip perlindungan keanekaragaman hayati dan pengelolaan barang bukti perkara lingkungan hidup.

Direktur JARI, Nanda P. Nababam, menilai majelis hakim keliru mengembalikan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut satwa liar kepada pemiliknya. Menurutnya, pertimbangan hakim hanya berfokus pada status kepemilikan kendaraan tanpa melihat fungsi kendaraan tersebut dalam tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

“Karena dalam fakta hukum, kendaraan tersebut merupakan alat yang digunakan untuk membantu terdakwa untuk menyelesaikan misinya, yakni telah nyata digunakan untuk mengangkut satwa-satwa dengan maksud agar terdakwa dapat menyelundupkan satwa-satwa tersebut ke Thailand. Sehingga sepatutnya sepatutnya majelis hakim menetapkan kendaraan tersebut agar dirampas untuk negara,” kata Nanda dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/6).

Temukan Satwa Dilindungi

Sementara itu, perkara ini telah bermula pada Januari 2026. Saat itu, petugas Bea Cukai Langsa mengamankan AS yang sedang mengangkut berbagai satwa liar dilindungi di wilayah Aceh Timur.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, aparat menemukan sedikitnya 77 individu satwa dilindungi dalam kondisi hidup dan mati. Bahkan, ada bagian tubuh satwa dilindungi yang diduga akan diselundupkan melalui jalur ilegal.

Selain itu, turut ditemukan 1.709 ekor Belangkas (Tachypleus gigas) dalam kondisi mati dengan berat sekitar 1.090 kilogram. Temuan ini menunjukkan tingginya ancaman perdagangan dan penyelundupan satwa liar lintas wilayah yang berpotensi mengganggu kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

Menurut JAPRI, perkara ini kembali menunjukkan bahwa kejahatan satwa liar tidak hanya mengancam keberlangsungan spesies yang diperdagangkan secara ilegal, tetapi juga berdampak pada keseimbangan ekosistem dan upaya konservasi secara lebih luas.

Oleh karena itu, penanganan perkara kejahatan satwa liar perlu terus memperhatikan aspek penegakan hukum, pengelolaan barang bukti, pemulihan satwa, serta perlindungan lingkungan hidup sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam upaya menjaga keanekaragaman hayati Indonesia.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Polusi udara masih menjadi permasalahan lingkungan yang serius di berbagai kota, termasuk Tangerang Selatan. Masalah ini tidak bisa dianggap sepele dan perlu diwaspadai karena dapat menimbulkan berbagai dampak buruk bagi kesehatan manusia.

Urban and Environmental Health Lead Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Wisya Aulia Prayudi, mengatakan bahwa Tangerang Selatan masih menjadi salah satu kota dengan polusi yang tinggi di Indonesia. Hal ini meningkatkan risiko penyakit tidak menular akibat polusi udara.

Ia mengungkapkan bahwa PM2,5 menjadi salah satu polutan yang perlu diwaspadai. Sebab, bisa menurunkan kualitas kesehatan dalam jangka waktu yang lama karena bisa masuk ke dalam sistem peredaran darah. Kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber utama pencemaran udara di Tangerang Selatan dan wilayah lain di Jabodetabek.

“Polusi udara bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat. Selain memicu gangguan pernapasan, polusi udara turut memengaruhi produktivitas kelompok usia muda dengan mobilitas tinggi,” kata Wisya dalam acara diskusi publik Health Inc, Sabtu (13/6).

Wisya menjelaskan, Tangerang Selatan merupakan salah satu wilayah kota satelit Jakarta yang terus mengalami pertumbuhan mobilitas. Mengutip data dari Badan Pusat Statistik Banten, Wisya menuturkan pertumbuhan kendaraan bermotor di Tangerang Selatan cenderung meningkat, yaitu sebanyak 1,63 juta unit pada 2025.

Angka ini berkorelasi langsung dengan aktivitas harian masyarakat yang berkontribusi pada meningkatnya emisi, salah satu sumber utama polusi udara. Ia juga menambahkan wilayah Tangerang Selatan dan sekitarnya kerap mencatatkan konsentrasi PM2.5 melebihi ambang batas aman, yaitu di atas 50 µg/m³. Nilai ini lebih tinggi dari target interim WHO tertinggi (Interim I) sebesar 35 µg/m³.

“Dampak polusi udara sering kali tidak kita sadari karena sifatnya tidak kasat mata, menjadikan polusi udara sebagai silent stressor dalam kehidupan perkotaan,” ujar Wisya.

Benahi Sistem Transportasi

Sementara itu, isu polusi udara juga tidak bisa hanya tampak dari aspek lingkungan, tetapi juga dari perspektif kesehatan. Maka dari itu, pemerintah penting untuk melakukan upaya serius untuk mengatasi permasalahan ini.

Program Director Bike2Work Indonesia Dimas Gilang mengatakan bahwa pemerintah perlu menyediakan sistem transportasi yang lebih sehat serta ramah lingkungan, khususnya di wilayah kota satelit seperti Tangerang Selatan.

Ia bersama komunitasnya juga telah menyuarakan pembenahan sistem transportasi agar semua moda transportasi bisa saling terhubung. Mereka juga mendorong tersedianya parkiran sepeda agar pesepeda bisa mengakses transportasi umum dengan nyaman.

“Sistem transportasi yang saat ini membuat kita jadi malas bergerak. Maka dari itu, kita bisa memulai perubahan dari hal-hal kecil dan sederhana, kalau jaraknya dekat bisa berjalan kaki saja dan konsisten,” ujarnya.

Di sisi lain, paparan polusi udara juga bisa berpengaruh pada psikologis manusia. Psikolog klinis dari organisasi Noutrisi Jiwa Winona Lalita mengatakan, tekanan akibat perjalanan panjang, paparan polusi selama mobilitas, dan tuntutan aktivitas sehari-hari dapat memperburuk tingkat stres dan kelelahan, khususnya pada mahasiswa dan pekerja muda.

Ia menekankan bahwa menjaga kesehatan mental di tengah kondisi lingkungan yang menantang bisa dilakukan dengan mengambil rehat sejenak.

“Kalau dari sisi psikologisnya, kita bisa mulai dengan menyadari nafas kita. Dengan memberikan jeda, kita dapat mengurangi kecemasan. Kecemasan yang timbul akibat berada di lingkungan berpolusi juga dapat kita kurangi. Caranya, mengawali kegiatan dengan melihat tanaman setelah bangun tidur,” kata Winona.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) bersama Working Group Indigenous and Community Conserved Areas (ICCAs) Indonesia (WGII) memulai penyusunan Peta Jalan Perlindungan dan Pemajuan Kearifan Lokal dalam Konservasi Keanekaragaman Hayati. Inisiatif tersebut bertujuan untuk memperkuat pengakuan dan perlindungan pengetahuan tradisional serta praktik kearifan lokal masyarakat adat dan komunitas lokal.

Penyusunan peta jalan ini merupakan bagian dari implementasi Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045. Khususnya Target 17, serta Program Kerja Pasal 8(j) Convention on Biological Diversity (CBD).

Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH/BPLH, Rasio Ridho Sani, mengatakan Indonesia merupakan negara mega-biodiversitas. Namun, negara ini masih menghadapi berbagai tekanan terhadap keanekaragaman hayati. Maka dari itu, butuh keterlibatan aktif masyarakat adat dan komunitas lokal yang selama ini menjadi penjaga ekosistem di berbagai wilayah.

“Keanekaragaman hayati merupakan modal alam yang sangat penting bagi keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, masyarakat adat dan komunitas lokal perlu mendapatkan dukungan, pengakuan, perlindungan, serta manfaat yang adil atas kontribusinya dalam menjaga keanekaragaman hayati,” ujar Rasio di Jakarta, Rabu (17/6).

Menurutnya, perlu memperkuat berbagai inisiatif oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah. Penguatan tersebut bisa melalui kerangka kerja bersama yang mampu menyinergikan program lintas sektor. Salah satu langkah yang pemerintah dorong saat ini adalah penguatan regulasi perlindungan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Untuk menandai mulainya penyusunan Peta Jalan Perlindungan dan Pemajuan Kearifan Lokal, Kick Off Meeting berlangsung pada Rabu (17/6). Kegiatan ini juga menjadi momentum pembentukan tim penyusun peta jalan tersebut. Selain itu, pertemuan ini bertujuan memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mendukung konservasi keanekaragaman hayati yang inklusif dan berbasis hak.

Pada kesempatan tersebut juga ada penyerahan kertas kebijakan. Itu mengenai penguatan regulasi perlindungan dan pemajuan kearifan lokal sebagai masukan dalam proses penyusunan peta jalan.

Berlangsung Partisipatif

Senada dengan hal tersebut, Koordinator Eksekutif Working Group ICCAs Indonesia, Cindy Julianty, menekankan pentingnya memastikan proses penyusunan peta jalan berlangsung secara partisipatif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Menurut Cindy, peta jalan ini harus menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan. Ia berharap, dokumen ini tidak hanya menjadi panduan kebijakan. Namun, juga mendorong aksi nyata untuk memperkuat perlindungan hak, pengetahuan tradisional, dan praktik kearifan lokal di Indonesia.

“Peta jalan ini juga menjadi bagian dari komitmen Indonesia dalam menindaklanjuti keputusan COP16 di Kolombia terkait operasionalisasi Program Kerja Pasal 8(j) Konvensi Keanekaragaman Hayati,” kata Cindy.

Sementara itu, praktik konservasi berbasis kearifan lokal ini telah berlangsung lama sebelum pendekatan konservasi modern berkembang. Menurut Policy Advocacy and Campaign Manager Working Group ICCAs Indonesia, Muhammad Ihsan Maulana, praktik tersebut telah terbukti besar dalam menjaga keanekaragaman hayati.

Lebih dari 192 masyarakat adat dan komunitas lokal telah mendokumentasikan praktik konservasi mereka. Cakupan wilayahnya mencapai sekitar satu juta hektare.

“Kontribusi ini perlu mendapat pengakuan yang lebih kuat dalam kebijakan agar target konservasi nasional dapat tercapai secara adil dan inklusif,” ungkap Ihsan.

Ihsan menambahkan, hasil analisis WGII menunjukkan Indonesia memiliki potensi wilayah konservasi kelola masyarakat (ICCAs) lebih dari 29 juta hektare. Sebagian besar berada pada bentang alam dengan kondisi ekosistem yang masih relatif baik dan memiliki nilai penting bagi keanekaragaman hayati.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Tentara Nasional Angkatan Darat (TNI AD) siap terlibat dalam program pengelolaan sampah menjadi bahan bakar minyak (BBM). Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai keterlibatan TNI AD dalam program ini kurang tepat.

Menurut Walhi, persoalan sampah merupakan isu tata kelola sipil, bukan keamanan nasional. Keterlibatan TNI AD akan berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, sebagaimana aturan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Pengampanye Urban Berkeadilan Eksekutif Nasional Walhi, Wahyu Eka Styawan mengatakan bahwa pelibatan TNI dalam tata kelola sampah adalah langkah keliru dan kontraproduktif.

Walhi juga menilai bahwa keterlibatan militer di ranah publik memiliki dampak negatif dalam mendorong partisipasi publik. Hal ini merujuk dalam catatan advokasi Walhi seperti pada kasus Rempang Eco-City dan penertiban Taman Nasional Tesso Nilo.

“Pengalaman Walhi dalam advokasi Rempang maupun Tesso Nilo menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komando tidak membangun kesadaran publik, melainkan ketergantungan semu. Ini berisiko melemahkan kapasitas partisipasi publik sekaligus menjauhkan solusi dari akar persoalan, yaitu reformasi tata kelola dan partisipasi masyarakat,” kata Wahyu dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/6).

Bagi Walhi, perlibatan TNI cenderung memperparah eskalasi konflik dan memicu trauma bagi masyarakat sipil. Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa membawa TNI ke dalam pengeloaan sampah merupakan langkah yang kurang tepat. Sebab, telah mengalihkan fokus dari pembenahan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sebagai kunci penyelesaian akar masalah.

Diperkuat Riset

Sementara itu, kekhawatiran perlibatan militer dalam pengelolaan sampah kian kuat dengan adanya riset Diana dan Kartasasmita (2019) Riset tersebut berjudul “Modal Sosial, Persepsi tentang Keterlibatan Militer dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Citarum Harum”.

Dari riset ini, peneliti menemukan bahwa pelibatan militer dalam pengelolaan sampah, seperti dalam kasus Citarum Harum, memicu ketergantungan institusional. Dalam hal ini, kepatuhan masyarakat terbentuk karena faktor otoritas, bukan kesadaran ekologis.

Dampaknya, partisipasi yang berasal dari inisiatif mandiri masyarakat justru menurun dan sistem menjadi rentan ketika peran militer dihentikan. Dengan demikian, pelibatan militer dalam pengelolaan sampah akan memicu kebuntuan dalam partisipasi publik. Sebab, doktrin militer dirancang untuk situasi tempur dengan pendekatan komando, bukan untuk pelayanan publik yang membutuhkan transparansi, negosiasi dan akuntabilitas.

“Maka dalam konteks proyek mengubah sampah menjadi BBM yang merupakan bagian dari solusi palsu. Keterlibatan militer juga membuka risiko konflik kepentingan, melemahkan pengawasan publik, melemahkan kritik, serta memicu efek gentar (chilling effect) bagi masyarakat yang ingin mengkritisi ataupun bersuara potensi dampak lingkungan seperti emisi dari proses konversi sampah,” tambah Wahyu.

Walhi menegeaskan bahwa persoalan sampah di Indonesia pada dasarnya berakar pada kegagalan struktural dalam sistem pengelolaan. Hal ini terlihat dari belum optimalnya pemilahan dari sumber, tidak adanya tanggung jawab dari produsen, serta keterbatasan infrastruktur dan anggaran.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Penyelenggaraan International Environmental Technology and Innovation Expo & Conference (INVIROTECH) 2026 yang berlangsung pada 11–13 Juni 2026 menerapkan reuse protocol (protokol guna ulang). Ribuan orang yang menghadiri acara tersebut menjadi salah satu contoh penerapan sistem guna ulang dalam kegiatan berskala besar, sekaligus mengurangi penggunaan wadah dan alat makan sekali pakai.

Reuse protocol merupakan prosedur oleh Dietplastik Indonesia untuk mendukung penggunaan wadah dan alat makan berulang kali. Penerapan protokol ini melalui penyajian makanan dan minuman, baik di dalam maupun luar ruangan, dengan mengutamakan penggunaan wadah guna ulang.

Communication Manager Dietplastik Indonesia, Adithiyasanti Sofia atau Dithi, mengatakan bahwa penerapan reuse protocol di INVIROTECH 2026 melalui kerja sama dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH). Dari sembilan tenant makanan dan minuman yang berpartisipasi, tujuh di antaranya menerapkan sistem guna ulang.

“Jadi ada beberapa menu makanan dan minuman penyajiannya pakai piring gelas dan senok, garpu, guna ulang. Ada juga tenant yang sudah membawa sendiri, tapi kalau ada tenan yang tidak membawa, kami sajikan. Rata-rata merasa bahwa orang-orang itu terbuka dengan penyajian makanan dan minuman dengan protokol guna ulang,” katanya kepada Greeners, Sabtu (13/6).

Untuk mendukung sistem tersebut, ada sekitar 300–400 unit wadah dan alat makan guna ulang. Jumlah tersebut mampu memenuhi sekitar sepertiga kebutuhan penyajian makanan dan minuman selama acara berlangsung. Wadah-wadah tersebut juga dapat pengunjung gunakan selama berada di area pameran.

Pentingnya Fasilitas Pencucian

Setelah digunakan, seluruh wadah dan alat makan guna ulang dikumpulkan untuk dicuci di fasilitas pencucian yang tersedia. Menurut Dithi, keberadaan fasilitas ini menjadi bagian penting dalam keberhasilan sistem guna ulang karena mendukung proses pengumpulan, pencucian, hingga distribusi kembali wadah kepada tenant.

Meski demikian, penerapan reuse protocol di acara besar tidak lepas dari tantangan. Salah satu kendalanya adalah luasnya area acara sehingga proses pengumpulan wadah membutuhkan upaya lebih besar.

“Jadi memang karena areanya besar, kami harus sweeping lebih luas lagi. Namun, so far, piring tidak ada yang hilang, sendok garpu hilangnya cuma 10 dari berapa ratus. Gelas yang banyak hilang karena mungkin bisa dibawa ke mana-mana, sih,” ungkap Dithi.

Melalui penerapan reuse protocol ini, Dietplastik Indonesia berharap dapat memperluas kolaborasi antara tenant dan penyedia layanan wadah guna ulang. Menurut Dithi, masyarakat semakin terbuka terhadap sistem ini, terutama ketika wadah guna ulang menjadi pilihan utama yang tersedia.

Untungkan Pedagang

Manfaat penggunaan wadah guna ulang tidak hanya terasa dari sisi lingkungan, tetapi juga oleh para pedagang. Ahmad Husin, pemilik tenant Sindol, mengaku dapat menghemat biaya operasional karena tidak perlu membeli paper cup dalam jumlah besar.

“Gelas guna ulang ini tentu lebih ramah lingkungan. Selain itu, kami juga tidak repot dan bisa mengurangi biaya untuk wadah. Paper cup itu cukup mahal, jadi bisa mengurangi beban pengeluaran kami,” kata Husin.

Menurut Husin, pengalaman menggunakan wadah guna ulang dalam sebuah acara merupakan yang pertama kali ia rasakan. Ia berharap konsep serupa dapat diterapkan dalam berbagai kegiatan lainnya.

Tak hanya mencatat peningkatan penjualan selama acara, Husin juga merasakan penghematan biaya yang cukup signifikan. Ia menyebut harga 100 paper cup dapat mencapai sekitar Rp200.000. Dengan berkurangnya kebutuhan membeli kemasan sekali pakai, biaya tersebut dapat menjadi tambahan tabungan untuk usahanya.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menganugerahkan Penghargaan Kalpataru 2026 kepada 16 individu dan kelompok. Mereka berjasa dalam menjaga, merawat, serta memulihkan lingkungan hidup Indonesia.

Para penerima Penghargaan Kalpataru 2026 ini merupakan aksi lokal dari akar rumput. Mereka telah membawa dampak baik terhadap ekologis dan mendapat pengakuan secara nasional. Pemberian penghargaan tersebut berlangsung dalam pembukaan pameran teknologi lingkungan INVIROTECH Expo 2026 di Jakarta, Kamis (11/6).

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat mengatakan bahwa para penerima Kalpataru merupakan sosok-sosok yang telah memberikan teladan dalam menjaga kelestarian alam.

“Kalpataru adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Kalpataru berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti pohon harapan dan pohon kehidupan. Karena itu, kita terus berutang semangat kepada mereka yang telah mengabdikan diri untuk menjaga lingkungan hidup,” kata Jumhur.

Menurut Jumhur, tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana mengubah kekaguman publik terhadap para pejuang lingkungan ini, menjadi sebuah gerakan massal yang diadopsi oleh seluruh lapisan masyarakat.

Inspirasi yang mereka lahirkan dari daerah masing-masing harus mampu menggerakkan lebih banyak pihak untuk ikut terlibat dalam aksi nyata pelestarian alam.

Tiga Kategori Utama Kalpataru

Pemberian Penghargaan Kalpataru juga mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Kalpataru. Dalam regulasi tersebut, penghargaan terbagi dalam tiga kategori utama, yakni Kalpataru Adya, Kalpataru Lestari, dan Kalpataru Yuvan.

Kebijakan baru ini dirancang oleh KLH/BPLH untuk memperluas partisipasi masyarakat sekaligus memperkuat keberlanjutan gerakan lingkungan lintas generasi. Melalui skema tersebut, estafet kepemimpinan dan kepedulian terhadap lingkungan dapat terus berlanjut ke tangan generasi muda.

Penerima Penghargaan Kalpataru 2026 terbagi dalam sejumlah kategori. Pada Kalpataru Adya kategori Perintis Lingkungan, penerima penghargaan adalah Ananto Isworo (Daerah Istimewa Yogyakarta), Wibi Nugraha (Sumatra Utara), dan Jamaluddin (Sulawesi Utara).

Sementara itu, penerima penghargaan Kalpataru Adya kategori Pengabdi Lingkungan adalah Abdul Hadi (Aceh) dan Taufik Ismail (Kalimantan Timur). Kemudian, peraih penghargaan kategori Penyelamat Lingkungan adalah Pejuang Muda Wija To Cerekang (Sulawesi Selatan) serta Yayasan Pelestarian Flora dan Fauna Bangka Belitung (Alobi) dari Kepulauan Bangka Belitung. Adapun peraih kategori Pembina Lingkungan adalah Komang Astika (Bali).

Pada kategori Pembina, penghargaan juga diberikan kepada Miswanto (Kepulauan Riau) dan Shanty Meta Febrinalisa (DKI Jakarta). Sementara itu, Kalpataru Yuvan diraih oleh Marsella Wahyu Muntia (Jawa Tengah).

Adapun Kalpataru Lestari diberikan kepada Bening Saguling Foundation (Jawa Barat), Agus Bei (Kalimantan Timur), Kelompok Pelestari Penyu Kurma Asih (Bali), Wutmaili Romuty (Maluku), serta Kelompok Tani Sadar Sendiri (Papua).

Proses Panjang

Sementara itu, salah satu penerimaan penghargaan Kalpataru 2026 dari Papua, John Wompere, perwakilan Kelompok Tani Hutan Sadar Sendiri dari Papua mengungkapkan bahwa ada proses panjang di balik penghargaan yang ia dapatkan. Proses tersebut mencapai hampir 10 tahun.

“Kalpataru Lestari yang kami terima tahun ini menjadi penghargaan Kalpataru kedua yang berhasil kami raih. Penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus menjaga hutan dan mengembangkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan,” kata John.

John mengungkapkan bahwa komunitasnya berfokus pada pengembangan gaharu, mulai dari pembibitan, budidaya, dan penanaman. Mereka juga melakukan inovasi produk turunannya yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

“Upaya ini kami jalankan secara konsisten sebagai bagian dari pelestarian lingkungan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat,”tambahnya.

Melalui aksi kelompoknya dalam menjaga hutan adat, mereka membuktikan bahwa kearifan lokal adalah benteng terkuat pertahanan ekologi Indonesia. Hal ini juga menginspirasi lahirnya generasi baru penjaga bumi.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai krisis iklim kini tidak hanya mengancam lingkungan, melainkan juga masa depan generasi mendatang. Krisis iklim tersebut tercermin dari banjir rob terus menggerus kawasan pesisir dan membuat masyarakat kehilangan ruang hidupnya sedikit demi sedikit. Di saat yang sama, cuaca ekstrem semakin sering terjadi dan memukul petani serta nelayan yang menggantungkan hidup pada pola musim yang kini semakin tidak menentu.

Sekitar 2.000 pulau kecil di Indonesia berpotensi tenggelam pada 2050 akibat krisis iklim. Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), kondisi tersebut mengancam kehidupan sekitar 42 juta penduduk yang tinggal di wilayah pesisir rendah.

Pengkampanye Iklim dan Isu Global Walhi, Patria Rizky Ananda, mengatakan bahwa krisis yang terjadi saat ini merupakan konsekuensi dari cara manusia mengelola lingkungan. Menurutnya, model pembangunan yang masih bertumpu pada ekstraksi sumber daya alam telah melemahkan daya dukung ekosistem dan memperbesar risiko bencana lingkungan.

“Hutan dibuka, pesisir direklamasi, dan ruang hidup dikonversi tanpa mempertimbangkan keberlanjutan. Dampaknya bukan hanya terasa hari ini, tetapi terakumulasi menjadi beban ekologis yang diwariskan. Inilah inti persoalan hak antargenerasi, generasi sekarang mengonsumsi sumber daya secara berlebihan. Sementara, generasi mendatang dipaksa menanggung kerusakannya,” kata Patria dalam keterangan tertulisnya, Minggu (7/6).

Ketidakadilan Lintas Generasi

Sementara itu, di sektor pangan, perubahan iklim berpotensi menurunkan produksi beras sebesar 6% dan jagung hingga 14%. Hal itu mengancam ketahanan pangan nasional. Lebih dari 34% populasi Indonesia terancam mengalami kelangkaan air pada tahun yang sama.

Risiko kesehatan pun meningkat, dengan ancaman malnutrisi serta penyakit seperti diare dan malaria akibat perubahan ekosistem dan cuaca ekstrem. Semua ini akan paling dirasakan oleh generasi muda dan anak-anak yang hidup lebih lama di tengah krisis.

Menurut Patria, situasi ini mencerminkan ketidakadilan lintas generasi yang nyata. Ia menegaskan bahwa generasi hari ini masih memiliki kesempatan mengakses sumber daya. Sementara, generasi mendatang menghadapi degradasi yang jauh lebih parah.

“Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi semakin sulit dipenuhi. Bukan hanya soal kualitas udara atau air, tetapi juga hak atas masa depan yang layak: pekerjaan, pangan, kesehatan, dan keamanan dari bencana,” tambahnya.

Memperdalam Krisis

Di sisi lain, Walhi menilai sejumlah pendekatan yang diklaim sebagai solusi lingkungan justru berpotensi memperdalam krisis. Berbagai proyek berskala besar yang mengusung label hijau masih menyebabkan kerusakan hutan, perubahan bentang alam, hingga konflik ruang hidup masyarakat.

Salah satu contohnya adalah proyek hilirisasi nikel yang didorong untuk mendukung transisi energi. Menurut Patria, pendekatan tersebut pada dasarnya masih mempertahankan pola pembangunan lama dengan kemasan yang berbeda.

Ia mengatakan bahwa transisi yang tidak adil hanya akan mempercepat penumpukan utang ekologis yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Karena itu, Patria menegaskan bahwa kerusakan lingkungan tidak dapat dilepaskan dari hak antargenerasi. Setiap keputusan hari ini harus dilihat dampaknya terhadap mereka yang belum lahir. Generasi muda bukan hanya penerus, tetapi pemilik hak atas bumi yang sama.

Menurutnya, Hari Lingkungan Hidup Sedunia seharusnya menjadi titik refleksi sekaligus peringatan keras. Krisis yang terjadi saat ini adalah warisan yang sedang dibentuk. Jika kebijakan tidak segera berubah, kita akan terus menimbun utang ekologis yang akan diwariskan secara tidak adil.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, mengajak masyarakat melakukan pertobatan ekologis. Ajakan tersebut ia sampaikan dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 pada Sabtu (6/6) di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Pramuka, Cibubur. Menurut Jumhur, maksud dari pertobatan ekologis ini dengan melakukan perenungan, menyadari kesalahan, dan bergerak memperbaiki hubungan manusia dengan alam.

“Dengan pertobatan ekologis, kita tidak hanya menjaga lingkungan, tetapi juga membangun budaya peduli dan bertanggung jawab yang menjadi warisan bagi generasi mendatang,” ujar Jumhur.

Jumhur mengungkapkan bahwa dunia saat ini sedang menghadapi triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan. Ketiga krisis tersebut saling berkaitan dan mengancam stabilitas ekologi, ekonomi, serta sosial secara global.

“Melihat kenyataan tersebut, kondisi bumi kita tidak sedang baik-baik saja. Untuk itu, kita bersama-sama perlu melakukan pertobatan ekologis,” tambahnya.

Jumhur menjelaskan bahwa pertobatan ekologis bukan sekadar seruan moral. Ini panggilan untuk mengubah cara pandang manusia terhadap lingkungan. Selain itu, juga membangun kesadaran bahwa setiap tindakan sehari-hari memiliki konsekuensi terhadap keberlanjutan bumi.

“Kita diajak untuk memuliakan alam, mengintrospeksi setiap perilaku dan kebiasaan yang berdampak pada lingkungan, menyadari konsekuensi dari tindakan sehari-hari, dan melakukan aksi nyata untuk menjaga bumi yang kita cintai bersama,” ungkap Jumhur.

Kesadaran Kolektif

Sementara itu, menjaga lingkungan juga dinilai sebagai kewabijan moral dan sosial yang harus dipikul bersama oleh seluruh masyarakat. Jumhur mengatakan bahwa pertobatan ekologis menuntut tumbuhnya kesadaran kolektif bahwa manusia adalah bagian dari alam.

“Manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan ekosistem bagi generasi saat ini maupun generasi yang akan datang,” ucapnya.

Komitmen itu, kata dia, sejalan dengan upaya Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim melalui Enhanced Nationally Determined Contribution (Enhanced NDC) 2030, dengan target penurunan emisi sebesar 31,89 persen melalui usaha sendiri dan 43,20 persen dengan dukungan internasional.

Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan strategi jangka panjang Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTSLCCR 2050). Ini sebagai arah pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim. Menurut Jumhur, berbagai target dan kebijakan tersebut hanya akan berhasil apabila dibarengi perubahan perilaku dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menggaungkan ajakan kepada warga untuk melakukan pemilahan sampah dari rumah kepada warga. Kali ini semangat tersebut mereka gaungkan di kawasan Car Free Day (CFD) pada Minggu (7/6).

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa menyelesaikan persoalan sampah sendiri. Butuh keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, pemerintah terus memperkuat edukasi dan sosialisasi pilah sampah. Hal itu agar semakin banyak warga memahami bahwa langkah kecil dapat membawa perubahan besar bagi kota.

“Edukasi di CFD ini merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif warga. Kami ingin gerakan pilah sampah terus meluas dan menjadi kebiasaan yang mengakar dalam kehidupan masyarakat,” ujar Pramono.

Menurutnya, perubahan perilaku menjadi fondasi penting dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik di Jakarta. Ia berharap gerakan pilah sampah tidak hanya menjadi kampanye sesaat, tetapi tumbuh menjadi budaya bersama yang berjalan lintas generasi.

Pramono juga menegaskan sektor Hotel, Restoran, dan Kafe (HORECA) berperan strategis dalam pengurangan sampah. Ia mengapresiasi langkah Hotel JS Luwansa yang telah mengelola sampah secara mandiri dan konsisten sebagai contoh praktik baik yang dapat menginspirasi pelaku usaha lainnya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku usaha yang peduli lingkungan, Pemprov DKI Jakarta berencana menghadirkan kompetisi pengelolaan sampah bagi hotel, lengkap dengan insentif pajak bagi hotel yang menunjukkan kinerja terbaik dalam pengurangan dan pengelolaan sampah.

“Kalau ini kita lakukan bersama-sama, persoalan sampah bisa tertangani dengan lebih baik. Polusi dapat ditekan, dan masyarakat bisa hidup lebih nyaman,” tambahnya.

Pentingnya Keterlibatan Masyarakat

Sementara itu, Duta Pilah Sampah, Cinta Laura juga ikut mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengambil bagian. Hal itu melalui perubahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, termasuk memilah sampah dari sumber.

Cinta mengungkapkan bahwa sampah yang telah dihasilkan perlu dipilah agar dapat dikelola dan didaur ulang dengan lebih optimal.

“Jika kita lakukan secara konsisten, langkah kecil seperti memilah sampah akan membawa perubahan nyata bagi Jakarta,” kata Cinta.

Senada dengan Cinta, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi Asikin, mengatakan keberhasilan Gerakan Pilah Sampah sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat. Dengan demikian, DLH DKI Jakarta akan terus memperkuat edukasi, pendampingan, dan kolaborasi bersama warga, komunitas, sekolah, serta pelaku usaha.

“Melalui kolaborasi seluruh elemen masyarakat, kami optimistis pengurangan sampah dapat berjalan lebih efektif sekaligus memperkuat budaya peduli lingkungan di Jakarta,” kata Dudi.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Sejumlah indikator oseanografi dan atmosfer menunjukkan peluang El Nino akan menguat pada akhir 2026. Menurut Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), kondisi ini perlu diantisipasi melalui pemantauan laut dan atmosfer secara berkelanjutan.

Profesor University of Maryland, R. Dwi Susanto mengatakan bahwa berbagai data observasi dan model iklim menunjukkan perubahan kondisi laut di Samudra Pasifik yang mengarah pada pembentukan El Nino. Salah satu indikator utamanya adalah meningkatnya cadangan panas di bawah permukaan laut pasifik. Hal ini berpotensi mendorong perpindahan massa air hangat ke arah timur.

Sejumlah indikator oseanografi dan atmosfer menunjukkan kecenderungan berkembangnya fenomena El Nino pada paruh kedua hingga akhir tahun 2026. Kondisi ini perlu diantisipasi melalui pemantauan laut dan atmosfer secara berkelanjutan. Tujuannya untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak iklim yang mungkin terjadi di Indonesia.

“Data observasi dan model menunjukkan adanya akumulasi panas di bawah permukaan Samudra Pasifik. Bersamaan dengan itu, gelombang Kelvin mulai mendorong massa air hangat dari Pasifik Barat menuju Pasifik Timur. Ini merupakan salah satu ciri perkembangan El Nino,” kata Dwi melansir Berita BRIN, Jumat (5/6).

Menurut Dwi, perubahan tersebut dapat diamati melalui suhu bawah permukaan laut, tinggi muka laut, hingga pola angin di kawasan tropis Pasifik. Berbagai model prediksi iklim internasional juga memperlihatkan kecenderungan yang sama.

“Indonesia memiliki posisi penting dalam sistem iklim global. Sebab, berada di kawasan western Pacific warm pool, wilayah dengan suhu permukaan laut tropis terhangat di dunia. Selain itu, Indonesia merupakan jalur Indonesian Throughflow (Arlindo) yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia,” tambahnya.

Dengan demikian, kata dia, perubahan kondisi laut di wilayah Indonesia dapat menjadi indikator penting untuk memahami perkembangan El Nino. Pemantauan suhu laut, dinamika Arlindo, maupun pergeseran pusat konveksi atmosfer di kawasan maritim Indonesia dinilai dapat membantu mendeteksi perubahan iklim sejak dini.

Dampak El Nino

Sementara itu, Dwi mengingatkan bahwa dampak El Nino terhadap Indonesia, tidak hanya ditentukan oleh kondisi di Samudra Pasifik. Interaksi dengan Indian Ocean Dipole (IOD) di Samudra Hindia juga berperan besar dalam menentukan tingkat keparahan dampaknya.

“Kita tidak bisa hanya melihat indeks El Nino. Kondisi Indian Ocean Dipole juga harus dipantau karena kombinasi keduanya dapat menghasilkan dampak yang jauh lebih besar dibandingkan jika hanya salah satu fenomena yang terjadi,” ujarnya.

Dwi menambahkan bahwa sejumlah model prediksi saat ini menunjukkan peluang berkembangnya El Nino pada akhir 2026 dengan kecenderungan berada pada kategori kuat hingga sangat kuat. Oleh karena itu, berbagai langkah mitigasi perlu dipersiapkan sejak dini. Di antaranya melalui pengelolaan sumber daya air, penyesuaian pola tanam, serta penguatan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

“Persiapan harus dilakukan tanpa menimbulkan kepanikan, yang penting adalah memastikan informasi iklim dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan dan mitigasi,” katanya.

Di sisi lain, Kepala Pusat Riset Laut Dalam BRIN, A’an Johan Wahyudi mengatakan bahwa pemahaman terhadap perkembangan El Nino menjadi penting. Sebab fenomena tersebut berpotensi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari sumber daya air hingga sektor kelautan.

“Forum ilmiah menjadi sarana penting untuk memperkuat kapasitas pengetahuan sekaligus mendukung pengambilan keputusan berbasis data dalam menghadapi dinamika iklim yang terus berkembang,” kata A’an.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Direktorat Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkumhut) Kementerian Kehutanan mengungkap jaringan perdagangan gading gajah di Kabupaten Gianyar, Bali. Balai Gakkumhut Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara menyatakan berkas telah lengkap atau P-21 oleh jaksa penuntut umum.

Perkara tersebut terungkap dari patroli siber Tim Cyber Patrol Balai Gakkumhut Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara. Mereka melihat adanya unggahan media sosial Facebook. Unggahan tersebut menawarkan benda diduga berasal dari bagian tubuh satwa dilindungi.

Dari penelusuran tersebut, tim bergerak ke wilayah Tampaksiring, Kabupaten Gianyar. Kemudian, pada 14 April 2026 melakukan pengecekan langsung di sebuah art shop.

Operasi kemudian berlanjut pada 15 April 2026 bersama Korwas PPNS Polda Bali. Dari dua lokasi di wilayah Gianyar, tim mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya benda kerajinan, ukiran, dan bagian berbahan gading gajah.

Barang bukti tersebut menjadi bagian penting dalam pembuktian perkara. Sebab, telah menunjukkan bahwa bagian tubuh satwa dilindungi masih diperdagangkan dalam bentuk benda koleksi dan kerajinan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengembangan, penyidik menetapkan IKS sebagai tersangka. Penyidik juga telah meminta persetujuan penyitaan terhadap barang bukti kepada Pengadilan Negeri Denpasar.

Penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi, pendalaman barang bukti, serta koordinasi dengan jaksa penuntut umum. Setelah seluruh petunjuk perkara terpenuhi, berkas perkara tersangka IKS telah lengkap. Balai Gakkumhut Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara selanjutnya menyiapkan pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum.

Tersangka dijerat dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Undang-undang tersebut merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Ketentuan tersebut mengatur larangan menyimpan, memiliki, mengangkut, memperniagakan, atau memperdagangkan spesimen, bagian-bagian, atau barang yang dibuat dari bagian satwa yang dilindungi.

Penguatan Hukum Konservasi

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan bahwa perkara ini menjadi bagian dari penguatan penegakan hukum konservasi terhadap perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi.

Menurutnya, perdagangan gading gajah dan bagian tubuh satwa dilindungi adalah ancaman serius bagi kekayaan hayati Indonesia. Selama benda-benda seperti ini masih dipandang sebagai koleksi, hiasan, atau barang bernilai ekonomi, perburuan dan perdagangan ilegal akan terus memiliki pasar.

“Karena itu, penegakan hukum konservasi tidak hanya memproses perkara, tetapi juga menutup ruang perdagangan dan membangun kesadaran publik bahwa satwa dilindungi bukan komoditas. Kekayaan hayati Indonesia harus dijaga sebagai warisan hidup bangsa. Bukan diperdagangkan sebagai benda mati,” tegas Dwi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/6).

Sementara itu, perkara perdagangan bagian satwa dilindungi dalam bentuk kerajinan juga dinilai membutuhkan ketelitian pembuktian. Sebab, menurut Kepala Balai Gakkumhut Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, Aswin Bangun, barang bukti sudah tidak lagi berbentuk bagian tubuh satwa secara utuh. Namun, tengah berubah menjadi benda kerajinan.

Dengan demikian, kata dia, penyidik harus memastikan jenis barang, status perlindungan satwa, penguasaan barang, serta unsur perdagangannya dapat dibuktikan secara hukum.

“Dengan dinyatakannya berkas perkara lengkap, kami segera menyiapkan pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Kami juga mengingatkan masyarakat bahwa bagian tubuh satwa dilindungi tetap tidak boleh diperdagangkan, meskipun sudah berubah bentuk menjadi ukiran, pajangan, atau barang koleksi,” kata Aswin.

Kementerian Kehutanan juga mengimbau masyarakat untuk tidak membeli, menyimpan, memesan, mengoleksi, atau memperjualbelikan bagian tubuh satwa dilindungi dalam bentuk apa pun. Ini termasuk gading gajah yang telah berubah menjadi benda kerajinan, ukiran, atau pajangan.

Masyarakat juga diminta melaporkan setiap penawaran satwa dilindungi dan bagian-bagiannya. Hal ini baik secara langsung maupun melalui kanal pengaduan resmi, kepada aparat berwenang.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 yang jatuh pada 5 Juni menjadi momentum untuk merefleksikan arah pembangunan Indonesia. Tokoh lingkungan hidup nasional, Emil Salim, menyoroti pola pembangunan nasional yang menurutnya belum selaras dengan karakter alam Indonesia.

Emil yang kini menjadi Pembina Yayasan KEHATI mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kecenderungan Indonesia meniru model pembangunan negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Amerika Serikat, dan Jepang tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi ekologis yang mendasar.

Menurutnya, alam Indonesia yang berada di wilayah khatulistiwa memiliki karakteristik berbeda dengan negara-negara empat musim. Jika di negara empat musim alam dapat mengalami fase “mati” saat musim salju, alam tropis Indonesia senantiasa hidup dan terus berproses.

Karena itu, Emil menegaskan bahwa alam tidak boleh dipandang hanya sebagai objek eksploitasi. Alam harus sebagai subjek yang harus dihormati dalam setiap proses pembangunan.

“Cara mengolah alam itu bukan dengan alam itu sebagai objek, tetapi bagaimana manusia itu tumbuh memanfaatkan alam tanpa merombak fungsi kehidupan alam itu,” kata Emil dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/6).

Pandangan tersebut, lanjut Emil, berlandaskan teori interdependensi yang menekankan hubungan saling bergantung antara manusia dan alam. Prinsip ini menuntut seluruh sektor. Mulai dari pertanian hingga industri, untuk mengelola sumber daya alam dengan tetap memperhatikan keberlangsungan fungsi ekologisnya.

Di tengah meningkatnya ancaman krisis iklim, Emil juga mengingatkan dampak pembangunan yang mengabaikan keseimbangan ekosistem. Menurutnya, praktik pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan dapat mempercepat perubahan iklim dan mendorong degradasi alam.

“Pandangan holistik, pandangan lingkungan hidup adalah inti untuk belajar bagi keberlangsungan hidup tanpa membunuh unsur hidup lainnya. Itulah cara pembangunan berwawasan lingkungan,” tegasnya.

Paradigma Pembangunan Baru

Senada dengan Emil, Direktur Eksekutif Yayasan KEHATI, Riki Frindos mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan paradigma pembangunan baru yang menjadikan alam sebagai fondasi pembangunan dan bukan sekadar sumber daya untuk dieksploitasi.

“Krisis iklim yang kita hadapi saat ini merupakan peringatan bahwa pembangunan tidak bisa lagi berjalan dengan mengabaikan batas-batas ekologis,” ujar Riki.

Ia menegaskan bahwa keanekaragaman hayati Indonesia adalah aset strategis bangsa yang berperan menjaga ketahanan iklim, pangan, air, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Karena itu, investasi terbaik untuk masa depan adalah investasi pada pelestarian alam dan pemulihan ekosistem.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – PR3: The Global Alliance to Advance Reuse bersama koalisi internasional resmi meluncurkan simbol guna ulang secara global. Peluncuran ini menjadi tonggak penting dalam transisi dari budaya sekali pakai menuju sistem yang lebih berkelanjutan.

Simbol tersebut menandai kemasan guna ulang dan sistem guna ulang di seluruh dunia. Peluncuran simbol ini juga hadir di tengah tekanan global untuk mengatasi krisis plastik dan perubahan iklim. Selain itu, ada kesadaran yang kuat bahwa daur ulang saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan sampah.

Melalui Panel Standar Global PR3, inisiatif Rebrand Reuse diluncurkan pada tahun 2025. Program ini berupa kompetisi desain global untuk menciptakan simbol universal bagi sistem dan kemasan guna ulang. Inisiatif ini menerima 236 karya dari 29 negara di seluruh dunia. Dari seluruh karya yang masuk telah melalui proses seleksi yang melibatkan penilaian internasional, riset konsumen, serta evaluasi hukum.

Dari proses tersebut, desain karya Nicole Ascanio Rodriguez dan Juan Navarrete terpilih sebagai pemenang. Mereka merupakan desainer sekaligus pendiri Epigrama Studios yang berbasis di Bogotá, Kolombia. Selain itu, simbol ini juga secara khusus diuji agar dapat dibedakan dengan jelas dari simbol daur ulang yang selama ini dikenal luas melalui bentuk panah melingkar (Möbius loop).

Pendiri dan desainer Epigrama Studion, Juan Navarrete mengatakan bahwa simbol ini merepresentasikan pengembalian, kesinambungan, dan sirkulasi. Simbol ini dapat ditampilkan cukup sederhana untuk dipahami secara global. Namun, cukup bermakna untuk merepresentasikan hubungan baru antara manusia, material, dan sampah.

“Simbol ini memandang waktu bukan sebagai garis lurus, melainkan sebagai spiral: kembali, memulihkan, dan memulai kembali,” kata Juan dalam siaran pers.

Kini simbol tersebut mulai diterapkan pada berbagai jenis kemasan guna ulang dan infrastruktur pendukungnya. Ini termasuk gelas minum, wadah makanan dan minuman, botol minuman, wadah produk pembersih rumah tangga, titik pengumpulan, kendaraan logistik, materi promosi, papan informasi, hingga sistem guna ulang skala kota.

Beralih dari Budaya Sekali Pakai

Pendiri dan Direktur PR3, Amy Larkin mengatakan bahwa simbol guna ulang ini menjadi langkah yang nyata untuk beralih dari budaya konsumsi sekali pakai. Menurutnya, daur ulang tidak dapat menyelesaikan krisis kemasan dan sampah.

“Daur ulang tetap merupakan sistem sekali pakai karena kemasan harus diproduksi ulang. Dalam sistem guna ulang, satu kemasan dapat digunakan antara 10 hingga 100 kali sebelum akhirnya didaur ulang dan diproduksi kembali. Inilah jalan menuju dunia tanpa budaya membuang. Standar global PR3 dan simbol baru ini memberikan cara yang jelas bagi masyarakat untuk mengenali sekaligus mempercayai sistem guna ulang,” ungkapnya.

Simbol tersebut juga dapat diterapkan pada titik pengembalian, fasilitas pencucian, platform digital, dan sistem pengembalian kemasan. Selain itu, simbol ini dapat digunakan pada berbagai infrastruktur lain yang mendukung penerapan sistem sirkular secara menyeluruh.

Momentum bagi Indonesia

Sementara itu, Direktur Eksekutif Dietplastik Indonesia, Tiza Mafira mengatakan bahwa peluncuran simbol guna ulang global ini juga hadir pada momentum yang tepat bagi Indonesia. Saat ini pemerintah Indonesia sedang memperkuat kebijakan sistem guna ulang dan mewajibkan produsen membangun sistem tersebut.

“Dietplastik Indonesia merupakan bagian Panel Standar Global PR3. Kami sangat bersemangat untuk menyebarluaskan simbol guna ulang di Indonesia,” kata Tiza.

Menurut Tiza, simbol ini bukan sekadar logo, ini adalah infrastruktur komunikasi yang memungkinkan sistem guna ulang berjalan dalam praktik sehari-hari. Mulai dari membantu konsumen mengetahui kemasan mana yang harus dikembalikan, membantu produsen mengelola pengembaliannya, dan membantu pemerintah membangun standar yang seragam.

Sistem guna ulang, di mana kemasan dikembalikan, dikumpulkan, dicuci, dan digunakan kembali berkali-kali, kini semakin diakui sebagai salah satu solusi paling efektif untuk menggantikan kemasan sekali pakai. Jika diterapkan secara luas, sistem guna ulang dinilai dapat mengurangi produksi kemasan sekali pakai hingga 90 persen. Bahkan, memangkas emisi hingga 80 persen. Dampak iklimnya bahkan setara dengan menghentikan seluruh industri penerbangan global.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) bersama Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Priok berhasil menggagalkan pengiriman ilegal merkuri dari Jakarta menuju Mindanao, Filipina. Keberhasilan tersebut mendapat apresiasi dari sejumlah kelompok masyarakat sipil di bidang kesehatan lingkungan dan keadilan di Indonesia maupun Filipina.

Apresiasi tersebut disampaikan oleh Nexus3 Foundation, Center for Regulation, Policy and Governance (CRPG Indonesia), BAN Toxics, Interfacing Development Interventions for Sustainability (IDIS), dan EcoWaste Coalition.

Menurut Co-Founder dan Senior Advisor Nexus3 Foundation Yuyun Ismawati, insiden penyelundupan ini menegaskan urgensi untuk memperkuat kapasitas nasional dan regional. Langkah tersebut untuk mengatasi perdagangan merkuri ilegal yang masih terus terjadi. Hal tersebut sebagaimana digarisbawahi dalam Deklarasi Bali 2022 tentang Memerangi Perdagangan Ilegal Merkuri.

“Indonesia harus mempertahankan upaya terkoordinasi untuk menghapuskan penambangan sinabar ilegal dan perdagangan merkuri. Operasi ilegal terus berlanjut karena penegakan hukum yang lemah dan pengawasan yang tidak terkoordinasi,” kata Yuyun dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/6).

Ia juga menunjukkan bahwa Indonesia sangat membutuhkan fasilitas penyimpanan dan stabilisasi merkuri. Pengolahan domestik dilarang secara hukum untuk limbah merkuri yang melebihi 260 ppm. Dengan demikian, ekspor internasional khusus menjadi satu-satunya pilihan yang layak saat ini.

Kelemahan Struktural

Sementara itu, kasus penggagalan penyelundupan ini juga menunjukkan adanya kelemahan struktural dalam kerangka tata kelola merkuri global. Peneliti hukum CRPG Indonesia, Dyah Paramita mengatakan bahwa penegakan hukum saja tidak dapat menutup celah hukum.

“Konvensi Minamata harus diamandemen untuk mengakhiri penggunaan merkuri dalam PESK dan menetapkan penghapusan bertahap secara global (global phase-out) pada tahun 2032,” kata Dyah.

Di sisi lain, Wakil Direktur Eksekutif BAN Toxics, Jam Lorenzo, menekankan bahwa berlanjutnya penggunaan merkuri di sektor PESK di Filipina dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah kemiskinan serta kurangnya akses dan dukungan terhadap teknologi pertambangan bebas merkuri. Namun, menurutnya, penggunaan merkuri juga sebagian besar didorong oleh perdagangan ilegal lintas batas bahan kimia beracun.

“Tidak ada penambangan merkuri di Filipina, dan semua undang-undang serta peraturan yang diperlukan untuk merkuri sudah tersedia,” kata Lorenzo.

Namun, kata dia, penegakan hukum terhadap masuknya merkuri secara ilegal tetap menjadi tantangan bagi otoritas pemerintah setempat. Ini termasuk produk dengan tambahan merkuri seperti pemutih kulit dan lampu fluoresen.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Satu individu bayi orang utan sumatra (Pongo abelii) lahir di Cagar Alam Jantho, Kabupaten Aceh Besar, dari induk betina bernama Bulan. Kelahiran ini menjadi kabar menggembirakan bagi upaya konservasi orang utan sumatra. Tim Post Release Monitoring YEL-SOCP telah mengonformasi kelahiran tersebut.

Pada 22 Mei 2026 tim monitoring menemukan Bulan bergerak aktif di tajuk hutan sambil menggendong bayinya. Saat terpantau, Bulan terlihat aktif bergerak dan menunjukkan perilaku yang sangat protektif, sang bayi pun tidak melepas dekapannya. Bayi orang utan berjenis kelamin jantan tersebut diperkirakan berusia sekitar satu bulan dan terlihat dalam kondisi sehat.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memberi nama “Badar” yang maknanya bulan purnama untuk bayi orang utan tersebut. Ia berharap kehadiran Badar bisa menjadi harapan baru bagi masa depan kelestarian populasi orang utan di alam liar.

“Kelahiran ini sebagai pembuktian bahwa melalui perlindungan habitat yang konsisten, kita mampu memulihkan populasi satwa endemik yang terancam punah. Semoga Badar dapat tumbuh sehat di alam bebas dan membawa secercah harapan baru bagi keberlanjutan ekosistem hutan kita yang tak ternilai harganya,” ungkap Raja dalam siaran pers, Rabu (3/6).

Bulan Selamat dari Perdagangan Satwa Liar

Sementara itu, Bulan sang induk merupakan orang utan yang selamat dari perdagangan satwa liar di Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara pada 2014. Saat itu, Bulan berusia sekitar dua tahun.

Bulan lantas menjalani rehabilitasi selama empat tahun di Pusat Karantina dan Rehabilitasi Orangutan YEL-SOCP Sibolangit. Kemudian, Bulan dilepasliarkan ke kawasan Pusat Reintroduksi Orangutan di Cagar Alam Jantho pada tahun 2018.

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, Ujang Wisnu Barata menyampaikan bahwa perjalanan Bulan, dari korban perdagangan satwa liar hingga menjadi induk di alam, menunjukkan upaya rehabilitasi. Pelepasliaran dapat memberikan hasil nyata bagi pemulihan populasi orang utan.

“Kelahiran ini membuktikan bagaimana orang utan yang pernah menjadi korban perdagangan satwa liar dapat memperoleh kesempatan kedua untuk kembali hidup dan berkembang biak di alam. Keberhasilan seperti ini hanya dapat terus berlanjut apabila habitatnya tetap terlindungi,” katanya.

Wisnu menegaskan bahwa peristiwa ini mengingatkan pentingnya menjaga habitat alami orang utan serta memperkuat perlindungan terhadap satwa liar. Tujuannya agar keberhasilan konservasi seperti ini dapat terus berlanjut.

Selain itu, keberhasilan reproduksi di alam juga menjadi indikator penting. Ini menunjukkan bahwa orang utan hasil rehabilitasi mampu beradaptasi, bertahan hidup, dan berkembang biak di habitat alaminya.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Tim peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Universitas Gadjah Mada menemukan populasi mangrove langka Camptostemon philippinensis di kawasan Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur. Selain penting bagi ekosistem pesisir, ada dugaan keberadaan mangrove ini memiliki hubungan ekologis dengan Bekantan (Nasalis larvatus), satwa endemik Kalimantan.

Tim peneliti menemukan populasi jenis ini di pesisir Kelurahan Pantai Lango dan Pulau Kowangan, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Sebelumnya, tim peneliti menyusuri sekitar 200 kilometer kawasan mangrove Teluk Balikpapan, mulai dari Sepaku hingga pesisir Kota Balikpapan. Mereka menggunakan perahu untuk mengamati vegetasi mangrove dan mendata jenis-jenis mangrove pada wilayah tersebut. 

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya 527 individu C. philippinensis di kawasan Pantai Lango. Populasi itu didominasi oleh semaian atau anakan muda sebanyak 452 individu, 49 pohon dewasa, dan 26 pancang. 

Peneliti Pusat Riset Botani Terapan BRIN, Istiana Prihatini mengatakan bahwa keberadaan spesies mangrove langka tersebut menunjukkan pentingnya Teluk Balikpapan sebagai habitat biodiversitas pesisir yang harus dijaga secara berkelanjutan.

“Keberadaan C. philippinensis di Teluk Balikpapan menunjukkan kawasan ini memiliki nilai biodiversitas yang sangat penting. Ini perlu mendapat perhatian serius dalam upaya konservasi,” ujar Istiana dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/5). 

Menurutnya, populasi C. philippinensis kini menghadapi ancaman serius akibat aktivitas manusia. Hal itu mulai dari alih fungsi lahan mangrove, pencemaran lingkungan, pembalakan liar, hingga pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara.

Spesies C. philippinensis juga merupakan mangrove yang masuk kategori terancam punah. Ini berdasarkan daftar merah International Union for Conservation of Nature (IUCN). Di Indonesia, tumbuhan ini juga termasuk jenis mangrove yang pemerintah lindungi. Sebab, populasinya sangat terbatas dan tersebar di lokasi tertentu di Kalimantan dan Sulawesi.

Memiliki Hubungan Ekologis dengan Bekantan

Habitat C. philippinensis di Teluk Balikpapan berada pada zona mangrove lapis kedua dengan tekstur tanah dominan berpasir dan genangan air yang terjadi saat pasang tinggi. Di kawasan itu, spesies ini tumbuh bersama sejumlah vegetasi mangrove lain, seperti Rhizophora apiculata, Rhizophora mucronata, Sonneratia alba, Avicennia alba, Lumnitzera littorea, dan Xylocarpus granatum.

Habitat spesies ini juga berada di area mangrove yang relatif sempit dan terlokalisasi, serta dekat dengan pemukiman penduduk. Dengan demikian, kerusakan kecil sekali pun dapat meningkatkan risiko kepunahan lokal.

“Habitat C. philippinensis sangat terbatas. Jika terjadi kerusakan habitat, risiko kepunahan lokal spesies ini akan semakin besar,” kata Istiana.

Selain penting bagi ekosistem pesisir, keberadaan mangrove ini diduga memiliki hubungan ekologis dengan Bekantan (Nasalis larvatus), satwa endemik Kalimantan yang dilindungi. Peneliti menemukan indikasi bekas gigitan primata pada daun C. philippinensis serta informasi keberadaan kelompok Bekantan di sekitar habitat mangrove tersebut dari Darman, nelayan setempat yang turut mendampingi kegiatan tim selama di Teluk Balikpapan. 

Tim peneliti menilai perlu langkah konservasi yang lebih kuat untuk melindungi populasi mangrove langka tersebut. Upaya yang peneliti rekomendasikan meliputi perlindungan habitat alami, restorasi kawasan mangrove yang rusak, penyimpanan material genetik, hingga pengembangan konservasi ex-situ melalui perbanyakan tanaman. Penelitian lanjutan mengenai keragaman genetik dan peran ekologis spesies ini juga penting untuk mendukung strategi konservasi jangka panjang di Indonesia.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Satu dekade hilirisasi menjadikan Indonesia sebagai raja nikel dunia. Indonesia memproduksi enam dari setiap 10 ton nikel yang masuk ke rantai pasok global. Namun, di balik dominasi produksi, industri turunan yang mengubah nikel menjadi produk jadi bernilai tinggi di Indonesia justru belum berkembang. Imbasnya, negara-negara lain dapat menikmati sebagian besar nilai tambah hilirisasi ini. 

Laporan terbaru Energy Shift Institute (ESI) “Dominance without depth: the smelting superpower that imports its own metal” mencatat, Indonesia menguasai sekitar 86% perdagangan global feronikel senilai sekitar US$14 miliar pada 2025. Indonesia juga berkontribusi sebesar 75%, setara sekitar US$4 miliar untuk perdagangan mixed hydroxide precipitate (MHP) yang merupakan bahan perantara baterai.

Namun, pada produk baja tahan karat (stainless steel) jadi, pangsa Indonesia turun drastis menjadi hanya sekitar 15% atau kurang dari US$1 miliar. Akibatnya, Indonesia masih banyak mengimpor produk jadi turunan nikel sederhana. Misalnya, peralatan masak, perlengkapan, dan pengencang baja tahan karat dari luar negeri.

Associate Principal ESI, Ahmad Zuhdi mengatakan, meski Indonesia berhasil membangun pengolahan mineral di dalam negeri selama 10 tahun terakhir, skala di pabrik peleburan tifak sama dengan pembangunan industri. 

“Saat ini, kita mengekspor sebagian besar baja tahan karat. Kemudian, kita mengimpornya kembali dalam bentuk peralatan dapur, keran, dan perlengkapan logam yang terbuat dari bahan tersebut. Inilah paradoks yang perlu kita hadapi,” kata Ahmad dalam keterangan tertulisnya, Senin (25/5). 

Industri Hilirisasi Belum Optimal

Laporan ini juga menemukan, selama periode puncak hilirisasi nikel, kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) justru terkontraksi dari sekitar 32% pada 2002 menjadi hanya 19% pada 2024. Pada periode yang sama, indeks kompleksitas ekonomi Indonesia juga menurun, menunjukkan melemahnya industri nasional.

Laporan ESI mengungkapkan, tidak optimalnya struktur industri hilirisasi menjadi penyebabnya. Sekitar 98% kapasitas stainless steel nasional masih terkonsentrasi di tahap hulu, seperti smelting dan produksi baja dasar. Sementara, 70% fasilitas pemrosesan berhenti pada produksi lempengan baja. Sebanyak 85% kapasitas produksinya teralokasi untuk ekspor. Hal ini menunjukkan industri lanjutan seperti pabrik pipa, produsen baut dan mur, pemotongan dan pencetakan baja, pusat layanan logam, hingga fasilitas pelapisan permukaan masih sangat terbatas di dalam negeri. 

“Dalam lima tahun terakhir, produksi nikel Indonesia tumbuh 300%, namun hingga saat ini Indonesia masih mengimpor 80% konsumsi nikelnya bahkan dalam bentuk barang yang paling sederhana,” tambah Zuhdi.

Padahal, manfaat ekonomi industri lanjutan ini jauh lebih besar. ESI memperkirakan, investasi US$1,5 miliar pada satu smelter di Morowali biasanya hanya menyerap sekitar 3.000-5.000 tenaga kerja. Sebaliknya, jika nilai investasi yang sama diarahkan ke 30-50 perusahaan manufaktur tahap lanjut (tier-2) dapat menciptakan sekitar 15.000-25.000 lapangan kerja serta memperkuat permintaan domestik.

“Dengan nilai investasi yang sama, Indonesia bisa mendapatkan lima kali lebih banyak pekerjaan. Kemudian, dapat basis keterampilan yang lebih luas dan permintaan yang bertumpu pada pasar domestik, bukan hanya mengikuti siklus komoditas global. Kami bukan menolak smelter, karena Indonesia sudah memilikinya. Kami mendorong langkah berikutnya,” ungkapnya.

Peluang Strategis 

ESI juga mengingatkan, ambisi baterai kendaraan listrik (EV) tidak akan mampu menyerap seluruh produksi nikel Indonesia. Principal for Transition Mineral Research ESI, Ian Hiscock mengatakan bahwa industri EV dan baterai diperkirakan hanya menggunakan kurang dari 1% produksi nikel nasional dalam satu dekade mendatang, meski dalam skenario paling agresif. 

Sebaliknya, penggunaan metalurgi seperti baja tahan karat, paduan logam (alloy), dan pelapisan logam masih menyumbang sekitar 67% permintaan nikel global. Hal ini berpotensi menyerap hingga 60% dari kapasitas Indonesia jika lapisan tengah industri ini dibangun.

“Keunggulan nikel Indonesia nyata dan langka, namun dapat digantikan di tahap peleburan. Satu ton feronikel dari Indonesia secara kimia tidak dapat dibedakan dari satu ton dari tempat lain. Nilai tambah yang lebih tinggi hanya bisa diperoleh di tahap hilir, ketika produk memiliki identitas, ketertelusuran hijau, dan kontrak jangka panjang dengan pembeli. Hal ini pula yang dapat memperkuat posisi Indonesia untuk juga berkontribusi dalam industrialisasi hijau,” kata Ian.

Menurut Ian, Indonesia memiliki peluang strategis karena banyak perusahaan global mulai mendiversifikasi rantai pasok yang terlalu terpusat di China. Namun, peluang tersebut dapat hilang apabila Indonesia gagal membangun kapasitas industri di level tengah lebih cepat ketimbang negara lain seperti Vietnam, Thailand, Meksiko, atau Maroko.

Untuk itu, ESI merekomendasikan tiga langkah utama. Pertama, merestrukturisasi insentif fiskal agar mencakup industri manufaktur lanjutan dan bukan hanya smelter. Kedua, mengubah kawasan industri menjadi pusat pengembangan rantai pasok domestik dan UMKM. Ketiga, membangun perusahaan nasional dan ekosistem riset yang memperkuat transfer teknologi serta inovasi dalam negeri.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Regional Jawa mendesak pemerintah pusat untuk menghentikan perpanjangan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis energi fosil. Desakan itu mereka sampaikan melalui dokumen kertas kebijakan (policy brief).

Desakan tersebut mereka tujukan kepada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (KESDM) dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH). Walhi Jawa Timur, Walhi Yogyakarta, Walhi Jawa Tengah, dan Walhi Jakarta meminta pemerintah untuk segera menjalankan transisi energi berkeadilan. Mereka juga meminta PLTU yang telah berusia tua untuk dipensiunkan. Kemudian, menggantinya dengan energi terbarukan yang tidak merusak lingkungan, tidak merampas ruang hidup masyarakat, serta tidak semata berorientasi pada profit. 

Perwakilan Walhi Regional Jawa, Pradipta Indra Ariono, menilai adanya ketidakseriusan pemerintah. Hal itu tercermin dalam kebijakan seperti Perpres No. 112 Tahun 2022, Permen ESDM No.10 Tahun 2025, dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). Kebijakan-kebijakan tersebut belum mewajibkan pensiun dini PLTU secara tegas. Bahkan, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 memproyeksikan kenaikan listrik batu bara di Jawa, Madura dan Bali dari 185.202 GWh (2025) menjadi 205.012 GWh (2030). Pemerintah juga tetap membuka PLTU captive serta memperpanjang usia PLTU melalui co-firing biomassa dan teknologi CCS/CCUS.

“Kementerian ESDM terus menunda transisi energi berkeadilan dan tidak mau beranjak dari batu bara. Ini tidak sesuai dengan target mereka dan tidak berkomitmen untuk menjalankan misi mengurangi emisi dan beralih ke energi terbarukan. Mereka malah berniat memperpanjang usia PLTU dengan solusi-solusi palsu seperti co-firing biomassa,” kata Indra dalam keterangan tertulisnya, Senin (25/5). 

Menurutnya, memperpanjang usia pembangkit fosil sama dengan memperpanjang penderitaan warga tapak tambang batu bara di Kalimantan dan warga tapak PLTU di Paiton, Cilacap hingga Suralaya. 

Solusi Palsu

Sementara itu, Walhi menilai bahwa kebijakan saat ini masih mengandalkan soulsi palsu. Hal itu termasuk peralihan dari batu bara ke gas yang bermasalah bagi keberlanjutan dan iklim. Di saat yang bersamaan, pengembangan energi berisiko tinggi seperti geothermal terus dipaksakan. Padahal, hal itu berpotensi merusak lingkungan, memicu konflik sosial, dan meningkatkan bencana ekologis.

“Pemerintah, terutama Kementerian ESDM, harus menghentikan proyek-proyek transisi energi problematik seperti geothermal dan ekspansi gas. Sebab, ini hanya menyebabkan kerusakan dan merugikan warga,” tambah Indra.

Indra menyoroti banjir dan longsor di proyek geothermal Gunung Slamet di Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Tegal, dan Brebes, serta terganggunya ekosistem dan air di Telaga Ngebel, hingga ancaman kebocoran gas H2S di Dieng. 

Di sisi lain, ekspansi migas juga telah mengkapling Laut Jawa, termasuk di Madura yang nyaris tanpa ruang bagi nelayan dan mengganggu penghidupan mereka. Bahkan, pada 2025 nelayan Kangean menolak perluasan blok migas karena sudah merasakan dampak buruknya. 

Pengkampanye Iklim dan Isu Global Walhi, Patria Rizky Ananda menilai bahwa KLH/BPLH juga perlu mengambil peran lebih tegas dalam memastikan kebijakan transisi energi tidak sekadar mengejar target penurunan emisi di atas kertas. 

Menurutnya, KLH/BPLH tidak boleh menjadi sekadar pelengkap administrasi dalam proyek transisi energi. Pemerintah harus memastikan seluruh kebijakan energi mematuhi prinsip-prinsip keadilan ekologis dan perlindungan ruang hidup rakyat.

“KLH harus berani mengoreksi arah transisi energi nasional yang masih penuh solusi palsu seperti co-firing biomassa, CCS/CCUS, ekspansi gas, dan geothermal bermasalah. Selama satu dekade Perjanjian Paris, kebijakan transisi energi justru menunjukkan inkonsistensi. Sebab, masih mempertahankan ketergantungan pada energi fosil dan mengabaikan dampak sosial ekologis yang masyarakat tanggung,” ujar Patria.

Dengan demikian, Walhi menegaskan bahwa perlunya koreksi mendasar kebijakan energi nasional dengan meninggalkan transisi semu berbasis energi kotor dan solusi palsu. 

Penulis: Dini Jembar Wardani 

Editor: Indiana Malia