Jakarta (Greeners) – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan tidak menerima gugatan terhadap Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2025-2060 karena dianggap bukan objek keputusan tata usaha negara. Majelis hakim dinilai mengabaikan berbagai fakta persidangan yang terungkap melalui bukti surat, keterangan saksi fakta, serta pendapat para ahli.

Dalam persidangan sebelumnya, ahli hukum administrasi Richo Andi Wibowo, ahli energi Tumiran, dan ahli hukum lingkungan Andri Gunawan Wibisana menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XXI/2023 memperkuat fungsi pengawasan sejak tahap perencanaan kebijakan. Pendapat para ahli tersebut menjadi dasar penting bahwa RUKN merupakan dokumen perencanaan yang memiliki kekuatan hukum mengikat.

Kebijakan ketenagalistrikan nasional dalam RUKN 2025-2060 sebenarnya bukan kebijakan baru, melainkan penjabaran rinci dari Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang telah berlaku sebelumnya. RUKN juga berfungsi mengimplementasikan berbagai kebijakan energi nasional, termasuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan administratif yang mendasarinya.

Renie Aryandani dari Tim Advokasi Bersihkan Indonesia menyatakan pihaknya menghormati putusan pengadilan, namun tetap menilai terdapat persoalan mendasar dalam prosedur dan substansi RUKN.

“Fakta-fakta yang terungkap melalui ratusan bukti surat, beberapa keterangan saksi fakta, dan keterangan ahli dengan latar belakang yang beragam, menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam RUKN yang diuji,” ujar Renie dalam keterangan tertulisnya,

Renie juga menyoroti meningkatnya putusan Niet Ontvankelijke Verklaard atau NO terhadap gugatan masyarakat sipil dalam sejumlah perkara lingkungan belakangan ini. Fenomena tersebut menjadi perhatian penting dalam upaya memperkuat akses keadilan bagi masyarakat dan organisasi lingkungan sipil di Indonesia. Karena itu, Tim Advokasi Bersihkan Indonesia berencana mengajukan banding guna memastikan prinsip legalitas dan akuntabilitas tetap yang pemerintah terapkan.

Acuan Penting Pembangunan

Tim Advokasi Bersihkan Indonesia menilai bahwa majelis hakim seharusnya memahami bahwa RUKN bukan sekadar dokumen perencanaan. Namun, menjadi acuan penting pembangunan sistem ketenagalistrikan nasional Indonesia.

Dokumen tersebut digunakan dalam penyusunan rencana ketenagalistrikan daerah provinsi serta menjadi dasar pengambilan keputusan investasi dan bisnis negara. Sebab, memiliki dampak hukum nyata dan pengadilan tetap berwenang mengadili sengketa terkait kebijakan ketenagalistrikan nasional tersebut.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) juga mengakui keberatan dengan putusan PTUN Jakarta. Menurut Walhi, majelis hakim gagal melihat RUKN sebagai kebijakan yang memperpanjang operasional pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara.

Direktur Eksekutif Walhi, Boy Jerry Even Sembiring, menilai kebijakan tersebut berpotensi memperbesar ketimpangan lingkungan dan ekonomi masyarakat lokal,  seperti kasus gugatan Walhi terhadap PLTU di beberapa perusahaan.

“RUKN tidak bisa dilihat sebagai kebijakan yang bersifat normatif, prospektif, dan perencanaan ketenagalistrikan. Sebab, dampaknya sudah dirasakan oleh lingkungan hidup dan masyarakat,” kata Boy.

Tidak Melibatkan Analisis Lingkungan

Selain substansi kebijakan, penyusunan RUKN juga dinilai bermasalah secara prosedural karena tidak melibatkan analisis lingkungan komprehensif dan partisipatif. Dokumen ini disebut tidak dilengkapi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menjadi syarat penting penyusunan kebijakan strategis nasional.

Dalam persidangan terungkap bahwa sejumlah pemerintah provinsi mengaku tidak dilibatkan dalam proses penyusunan RUKN 2025-2060 oleh Kementerian ESDM. Empat provinsi yang menyampaikan keberatan tersebut meliputi Maluku Utara, Bali, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.

Saat ini, Tim Advokasi Bersihkan Indonesia juga sedang menggugat Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 melalui jalur hukum. Mereka menilai putusan atas RUKN 2025-2060 semakin memperpanjang persoalan ketidaksinkronan kebijakan energi pemerintah dengan KEN. Padahal, RUPTL 2025-2034 secara langsung merujuk pada RUKN 2025-2060 sebagai dasar utama perencanaan penyediaan tenaga listrik nasional.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Pemerintah Indonesia absen dalam konferensi internasional pertama untuk transisi melampaui bahan bakar fosil yang berlangsung di Santa Marta, Kolombia pada 24-29 April 2026 ini. Padahal, agenda ini menjadi ruang penting untuk mempercepat transisi energi yang adil dan teratur.

Konferensi tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah Kolombia dan Belanda. Lebih dari dari 50 negara berkumpul di konferensi ini. Mereka bersama-sama menyusun peta jalan nyata keluar dari ketergantungan batu bara, minyak, dan gas.

Diskusi berfokus pada tiga pilar utama, yakni mengakhiri ketergantungan ekonomi pada pendapatan fosil, mentransformasi pasokan dan permintaan energi melalui pengalihan investasi ke energi terbarukan. Konferensi ini juga memperkuat kerja sama internasional dan diplomasi iklim guna menghadapi ekspansi industri bahan bakar fosil.

Namun, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai absennya Indonesia dalam forum strategis ini menegaskan jarak yang semakin lebar antara klaim komitmen iklim pemerintah dan arah kebijakan energi yang berjalan di dalam negeri.

“Ketika komunitas internasional mulai bergerak lebih serius untuk menghentikan ekspansi bahan bakar fosil, pemerintah Indonesia justru memilih tidak hadir. Ini mencerminkan tidak adanya kemauan politik untuk keluar dari ketergantungan batu bara, minyak, dan gas yang selama ini menjadi sumber utama krisis ekologis, krisis iklim, dan konflik sosial di Indonesia,” kata delegasi Walhi dalam Konferensi Santa Marta, Wahyu Eka Styawan.

Konferensi Santa Marta juga telah menghasilkan sejumlah agenda penting. Di antaranya terdapat laporan aksi nyata berisi langkah konkret dekarbonisasi ekonomi, serta dorongan pembentukan Zona Bebas Fosil di wilayah ekosistem sensitif dan masyarakat adat. Bahkan, terdapat penguatan dukungan terhadap Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty sebagai instrumen hukum internasional baru.

Seluruh hasil tersebut menegaskan bahwa transisi energi tidak dapat ditunda dan harus dilaksanakan secara adil. Implementasinya juga jangan membebankan biaya terbesar kepada negara-negara beremisi rendah dan masyarakat rentan.

Arah Kebijakan yang Berlawanan

Sementara itu, Walhi melihat bahwa saat ini arah kebijakan energi Indonesia justru bergerak berlawanan. Hal ini tercermin dari tidak ambisiusnya SNDC Indonesia.

Di balik komitmen mendorong pemensiunan energi fosil, pemerintah justru masih mempertahankan energi fosil. Wujud itu tercermin dari masih terbukanya ruang luas bagi ekspansi tambang batu bara, pengembangan minyak dan gas. Bahkan, menjadikan energi fosil sebagai tulang punggung pembangunan.

Menurut Walhi, klaim transisi energi di berbagai forum internasional tidak tercermin dalam kebijakan nyata. Kebijakan yang ada justru lebih banyak diwarnai solusi palsu seperti perdagangan karbon serta transisi semu yang tetap menopang industri fosil.

“Ketidakhadiran Indonesia di konferensi ini bukan sekadar soal diplomasi. Namun, mencerminkan paradigma pembangunan yang masih eksploitatif dan tidak berpihak pada keselamatan rakyat serta keberlanjutan lingkungan. Selama pemerintah tetap mempertahankan ketergantungan pada energi fosil, maka komitmen transisi energi hanya akan menjadi slogan kosong,” tegas Wahyu.

Walhi menilai bahwa sikap pasif dan tidak transparan ini berpotensi menempatkan Indonesia semakin terisolasi dari arah kebijakan global, menuju penghentian bahan bakar fosil. Padahal, dampak krisis iklim seperti banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, dan kerusakan wilayah hidup, semakin nyata masyarakat rasakan di berbagai daerah. Terutama, komunitas adat dan kelompok rentan di wilayah ekstraksi energi.

Dengan demikian, Wahyu menegaskan bahwa Walhi mendesak pemerintah untuk berhenti menghindari tanggung jawab global dan segera mengambil langkah korektif. Pemerintah harus menghentikan ekspansi bahan bakar fosil, mencabut kebijakan yang melegalkan ketergantungan energi kotor, serta menyusun peta jalan transisi energi yang adil, terukur, dan berpihak pada rakyat. Tanpa perubahan mendasar, pemerintah secara aktif turut memperdalam krisis iklim dan ketidakadilan ekologis.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkapkan bahwa kawasan pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa yang membentang dari Kabupaten Serang hingga Kabupaten Situbondo, mengalami erosi pada 65,8 persen area garis pantainya. Tingginya tingkat abrasi pesisir ini mengakibatkan degradasi lingkungan yang berdampak langsung pada hilangnya ruang hidup warga dan terganggunya infrastruktur ekonomi di wilayah tersebut.

Hal ini terungkap dari riset terbaru oleh Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Tubagus Solihuddin. Ia menyoroti pembangunan permukiman dan pusat kegiatan ekonomi di Pantura Jawa berjalan sangat masif akibat tingginya tekanan demografi. Hal ini berujung pada ekstraksi sumber daya laut dan pesisir yang tidak terkontrol.

“Jadi, 84 persen Pantai Utara Jawa itu tersusun oleh endapan pluvial dan endapan delta. Secara geologi, endapan yang menyusun Pantai Utara Jawa itu masih unconsolidated. Masih belum terkompaksi dengan kuat sehingga sangat mudah mengalami erosi dan pemampatan,” paparnya di Jakarta, Kamis (30/4).

Kerentanan ini juga kian parah oleh kondisi morfologis di kawasan tersebut. Secara morfologi, kata dia, Pantai Utara Jawa didominasi oleh pantai dataran rendah dengan elevasi ketinggian kurang dari 10 meter.

“Dan itu menempati 83 persen dari panjang seluruh Pantai Utara Jawa,” tambahnya.

Berdasarkan analisis perubahan garis pantai menggunakan Citra Satelit Sentinel selama periode 2000 hingga 2024 menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Perubahan garis pantai didominasi oleh laju erosi sebesar 65,8 persen. Sementara, tingkat akresi (penambahan daratan) hanya berada di angka 34,2 persen.

Menurutnya, akar permasalahan pesisir Pantura Jawa bersifat sistemik. Faktor pemicunya mencakup alih fungsi lahan masif, termasuk lebih dari 1.500 kilometer (km) persegi area terbangun dan 5.449 km persegi persawahan, serta pembabatan mangrove dan struktur penahan ombak yang dibangun secara sporadis dan tidak terintegrasi.

Terekam di Berbagai Titik

Sementara itu, dari hasil data pemantauan, Tubagus menyoroti terjadinya erosi yang masif ini justru terjadi di lingkungan delta yang secara alamiah merupakan area sedimentasi. Menurutnya, kodisi ini sangat berkaitan erat dengan aktivitas modifikasi di daerah hulu, seperti kanalisasi, pembelokan arah sungai, dan pembangunan bendungan. Akibatnya dapat memutus suplai sedimen ke wilayah muara pesisir.

Dampak dari modifikasi antropogenik ini terekam jelas di berbagai titik. Di Tanjung Pontang, Serang, daratan seluas 1,72 kilometer persegi telah lenyap tererosi akibat pembelokan aliran Sungai Ciujung Baru.

Selanjutnya, di kawasan Pantai Bahagia, Muara Gembong, Bekasi, air laut telah merangsek masuk hingga 4 km ke daratan. Peristiwa ini menenggelamkan infrastruktur publik secara permanen serta merendam lebih dari 1.000 hektare tambak warga.

Selain Bekasi, hal serupa juga tercatat di Legonkulon, Subang, di mana intrusi air laut sejauh 2 km telah merendam 700 hektare tambak. Abrasi juga mengerosi jalan desa sepanjang 500 meter hingga 1 km di Krangkeng, Indramayu.

Khusus di wilayah Demak, Tubagus memberikan catatan historis bahwa wilayah tersebut pada abad 15-16 merupakan perairan Selat Muria yang kemudian tertutup sedimentasi menjadi daratan. Kini, air laut kembali masuk sejauh 5 hingga 6 km ke daratan Demak, menelan sawah dan kawasan permukiman.

Hal ini kian parah dengan kenaikan muka air laut (Sea Level Rise/SLR) dan penurunan muka tanah (Land Subsidence). Tubagus menekankan bahwa Pantura Jawa sedang menghadapi krisis nyata. Masalah ini juga bukan menjadi isu nasional, mengingat Pantura Jawa sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

Menghadapi kompleksitas krisis tersebut, Tubagus menekankan pentingnya transisi menuju pendekatan lintas sektoral dan kewilayahan. Ia menegaskan tidak ada solusi tunggal yang bisa diterapkan di seluruh kawasan Pantura. Sebab, setiap segmen pantai memiliki karakteristik dan morfologi yang berbeda. Intervensi fisik di satu area belum tentu relevan untuk area lainnya.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) kembali mengungkap keragaman hayati Indonesia melalui identifikasi subspesies baru tanaman bisbul (Diospyros blancoi). Subspesies baru tersebut bernama Diospyros blancoi subsp. papuensis, yang berasal dari Papua.

Peneliti Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi BRIN, Irvan Fadli Wanda, bersama tim kolaborator dari berbagai institusi, melakukan studi untuk mengkaji variasi morfologi dan hubungan kekerabatan genetik Diospyros blancoi menggunakan pendekatan fenetik dan filogenetik. Hasil penelitian ini terpublikasi dalam Jurnal Internasional Egyptian Journal of Botany Volume 66 Nomor 2 (2026).

Dalam penelitian tersebut, tim menganalisis sebanyak 93 karakter morfologi, yang terdiri dari 53 karakter vegetatif, dan 40 karakter generatif. Hasilnya menunjukkan adanya variasi signifikan pada 32 karakter, terutama pada bagian buah dan biji, yang menjadi kunci dalam membedakan populasi dari Papua dengan populasi dari Filipina.

Irvan menjelaskan perbedaan tersebut terlihat jelas pada beberapa ciri utama. “Subspesies dari Papua memiliki jumlah biji lebih banyak, berkisar 5–10 biji per buah, dengan bentuk biji menyerupai irisan (wedge-shaped), serta kepadatan rambut pada permukaan buah yang lebih rendah dibandingkan dengan populasi dari Filipina,” ujarnya.

Selain analisis morfologi, penelitian ini juga menggunakan pendekatan molekuler melalui penanda DNA, yaitu gen matK dan psbA-trnH. Hasil analisis filogenetik menunjukkan bahwa populasi dari Papua membentuk kelompok tersendiri yang berbeda secara genetik dari populasi lainnya. Alhasil mendukung penetapan sebagai subspesies baru.

“Pendekatan kombinasi antara morfologi dan data molekuler memberikan bukti yang kuat bahwa populasi dari Papua memiliki jalur evolusi yang berbeda, sehingga layak ditetapkan sebagai subspesies baru,” jelas Irvan.

Memiliki Nilai Ekonomi

Menariknya, spesimen yang menjadi bagian dari kajian ini juga merupakan koleksi Kebun Raya Bogor. Perannya sangat penting sebagai pusat konservasi tumbuhan dan sumber data ilmiah bagi penelitian biodiversitas di Indonesia.

Bisbul merupakan tanaman buah tropis yang memiliki nilai ekonomi dan manfaat dalam pengobatan tradisional. Spesies ini umumnya tersebar di Filipina dan beberapa wilayah Asia Tenggara, namun sebelumnya belum tercatat secara resmi di Papua.

Temuan ini sekaligus menjadi catatan baru mengenai persebaran Diospyros blancoi di kawasan Malesia, khususnya di Pulau Papua. Penelitian juga menunjukkan bahwa variasi morfologi pada tanaman ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Di antaranya intensitas cahaya dan kondisi habitat, serta faktor genetik yang mengatur karakter reproduktif yang lebih stabil.

Penemuan subspesies baru ini menegaskan pentingnya integrasi pendekatan morfologi dan molekuler dalam kajian taksonomi. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung upaya konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati Indonesia secara berkelanjutan.Ke depan, BRIN akan terus mendorong penelitian biosistematika dan eksplorasi biodiversitas untuk mengungkap potensi sumber daya hayati yang belum terdokumentasi, sekaligus memperkuat dasar ilmiah bagi upaya pelestarian.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Tahun 2026 menandai peringatan 70 tahun tragedi Minamata, ketika masyarakat Minamata mengalami keracunan merkuri akibat mengonsumsi ikan yang terkontaminasi. Peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat Indonesia akan bahaya paparan merkuri jika tidak ada upaya pencegahan secara serius.

Tragedi Minamata pertama kali terungkap di Jepang, akibat aktivitas industri Chisso Corporation. Perusahaan tersebut selama bertahun-tahun membuang limbah merkuri ke Teluk Minamata. Akibatnya, laut menjadi beracun, mencemari rantai makanan, dan menyebabkan penyakit neurologis serius lintas generasi.

Dalam jangka panjang, paparan merkuri menyebabkan gangguan saraf serius seperti ataksia, mati rasa, dan kelemahan otot hingga gangguan penglihatan, pendengaran, dan bicara. Dalam kasus yang lebih parah, korban mengalami kelumpuhan, koma, hingga kematian. Paparan juga berdampak pada janin, menyebabkan cacat bawaan dan gangguan tumbuh kembang pada anak.

Sampai saat ini, masyarakat Minamata masih menghadapi perjuangan panjang untuk mendapatkan pengakuan, pemulihan, dan keadilan. Pada 23 April lalu, Pengadilan Tinggi Fukuoka menolak gugatan tujuh korban yang meminta pengakuan sebagai penderita penyakit Minamata berdasarkan Japan’s Pollution-Related Health Damage Compensation Act. Putusan ini menegaskan bahwa bahkan setelah puluhan tahun, keadilan bagi korban paparan merkuri tetap sulit tercapai.

Belajar dari kasus di Minamata, Nexus3 Foundation memperkenalkan Pekan Pencegahan Keracunan Merkuri (Mercury Poisoning Awareness Week). Hal itu agar publik mengenali gejala-gejalanya dan dapat menghindari serta mencegah keracunan merkuri.

“Tugas negara setelah meratifikasi Konvensi Minamata tentang merkuri adalah menghapuskan sumber pajanan merkuri. Masyarakat yang terdampak dapat mencari bantuan layanan kesehatan, karena gejala-gejala dan jenis penyakit keracunan merkuri, dapat ditangani di Puskesmas dan fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan,” ujar Direktur Eksekutif Nexus3 Foundation, Yuyun Ismawati, Jumat (1/5).

Kini, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Minamata melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2019. Namun, di tengah implementasinya, pengendalian merkuri di Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Pengawasan terhadap merkuri masih lemah, kurangnya transparansi data, hingga lemahnya penegakan hukum lintas sektor.

Perkuat Implementasi Konvensi Minamata

Studi global menunjukkan bahwa penggunaan merkuri dan pencemarannya tidak hanya terjadi di pertambangan emas skala kecil (PESK). Namun, juga ada di berbagai sektor. Mulai dari proses industri dan metalurgi, pembakaran batubara di PLTU, pengelolaan limbah dan insinerasi, pestisida dan fungisida, hingga produk sehari-hari seperti baterai, lampu, kosmetik pemutih kulit, serta alat kesehatan berbasis merkuri termasuk tambal gigi.

Penggunaan di berbagai sektor ini menciptakan pajanan dan pencemaran yang masuk ke rantai makanan bersifat bioakumulasi dan biomagnifikasi, sering kali tidak terlihat, namun berdampak serius pada kesehatan masyarakat.

Dyah Paramita dari Center for Regulation, Policy and Governance (CRPG) mengatakan bahwa Indonesia perlu memperkuat implementasi Konvensi Minamata. “Tantangan terbesar bukan hanya pada regulasi, tetapi juga pada kesenjangan antara komitmen pemerintah dan kenyataan di lapangan,” ujarnya.

Dyah menambahkan, lemahnya koordinasi antarsektor serta belum adanya sistem transparansi data yang kuat membuat pengendalian merkuri berjalan parsial. Dalam banyak kasus, paparan tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga menyulitkan baik intervensi kesehatan maupun kebijakan.

Saat ini, berbagai alternatif untuk mengurangi penggunaan dan emisi merkuri sudah tersedia. Namun, implementasinya masih terbatas. Indonesia juga menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan merkuri sebagai limbah berbahaya.

Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki fasilitas penyimpanan merkuri jangka panjang yang aman dan sesuai standar internasional. Merkuri yang berhasil dikumpulkan atau disita harus dikirim ke negara lain untuk distabilisasi atau penyimpanan akhir. Hal ini menimbulkan ketergantungan pada negara lain, meningkatkan risiko tata kelola, biaya, serta potensi kebocoran dalam rantai pengelolaan limbah berbahaya.

Perlu Pengelolaan Lanjutan

Ahli Pengelolaan Limbah B3, Syarif Hidayat mengatakan, untuk mencegah terulangnya kembali tragedi Minamata seperti yang terjadi 70 tahun lalu, Rencana Aksi Nasional terkait dengan Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM) harus segera terimplementasi secara konsisten dan terkoordinasi.

Di samping itu, juga masih perlu regulasi teknis terkait dengan pengelolaan lanjutan terhadap ekses merkuri dari sektor fasilitas pelayanan kesehatan (alat kesehatan bermerkuri) dan sektor penegakan hukum (barang bukti/sitaan bermerkuri).

“Hal ini untuk memastikan bahwa ekses merkuri yang telah ditarik tidak kembali dipergunakan dan/atau terlepas ke lingkungan, sehingga menimbulkan terulangnya tragedi Minamata,” kata Syarif.

Ia mengungkapkan bahwa banyak wilayah terdampak paparan merkuri tidak hanya terjadi di lokasi kerja. Namun, juga melalui air, tanah, dan makanan sehari-hari. Masyarakat yang tinggal di sekitar sumber paparan merasakan dampaknya secara langsung, tapi tidak mudah mendapatkan bantuan, informasi, maupun penanganan.

Tujuh puluh tahun setelah Minamata, dunia seharusnya sudah belajar bahwa krisis merkuri tidak terjadi tiba-tiba, tetapi akibat kegiatan tertentu. Pola itu kini berulang di Indonesia, bahkan dengan risiko yang lebih besar. Jika Minamata lahir dari satu sumber pencemar, Indonesia menghadapi ancaman dari banyak sumber sekaligus.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Mohammad Jumhur Hidayat resmi menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) setelah dilantik pada Senin (27/4). Dalam pernyataan perdananya seusai serah terima jabatan (sertijab), ia menyoroti persoalan sampah di Indonesia yang ditargetkan dapat diselesaikan dalam dua hingga tiga tahun ke depan.

Jumhur menegaskan bahwa permasalahan sampah dapat diatasi apabila seluruh kementerian berorientasi pada hasil (output) dan bekerja secara terintegrasi. Ia menilai persoalan sampah merupakan isu lingkungan yang sangat serius.

“Ada satu teluk di Indonesia, di mana dari 10 ikan yang dikonsumsi, 7 di antaranya mengandung mikroplastik. Banyak teluk mengalami kondisi serupa. Artinya, persoalan lingkungan ini sangat serius. Saya yakin kita memiliki utang besar kepada generasi Z. Mereka berhak marah dan menuntut kita agar masa depan mereka tidak terabaikan,” ujar Jumhur.

Menurutnya, environmental ethics (etika lingkungan) harus menjadi fondasi utama dalam upaya menyelamatkan manusia dan bumi. Ia menekankan pentingnya kesadaran bahwa hanya ada satu bumi yang harus dijaga bersama.

“Only one earth hanya ada satu bumi yang dapat mempersatukan semua gerakan di dunia. Mari kita selamatkan bersama,” tambahnya.

Sebanyak 36 daerah yang menghasilkan sampah lebih dari 1.000 ton per hari juga menjadi perhatian khusus. Jumhur berkomitmen untuk terus melakukan supervisi dan mengevaluasi implementasi teknologi waste to energy yang dikelola oleh Danantara Indonesia.

Selain itu, ia juga mendorong berbagai inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sampah, seperti refuse-derived fuel (RDF), yang terbukti mampu menciptakan lapangan kerja hingga tingkat kelurahan serta menghasilkan produk bernilai guna, seperti bahan bakar alternatif, genteng, dan paving block. Pemerintah, menurutnya, akan hadir untuk mendukung dan memperkuat gerakan tersebut.

Ia menargetkan bahwa permasalahan sampah dapat ditangani secara signifikan pada 2028. Hal itu mengingat pengelolaan sampah telah menjadi program prioritas nasional yang memerlukan dukungan lintas sektor.

Dorong Kesadaran Lingkungan Sejak Dini

Jumhur juga menekankan pentingnya membangun kesadaran lingkungan sejak dini melalui sistem pendidikan. Ia berharap etika lingkungan dapat masuk ke dalam kurikulum, baik di tingkat dasar maupun perguruan tinggi.

“Ketika etika lingkungan sudah tertanam sejak dini, maka apa pun profesinya nanti bahkan hingga menjadi pemimpin perusahaan besar nilai tersebut akan tetap melekat dalam setiap keputusan yang diambil,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa arah pembangunan ke depan harus memastikan investasi tidak merusak lingkungan. Pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan harus berjalan seiring.

“Aktivitas industri tetap perlu didorong, tetapi harus disertai kepatuhan terhadap standar lingkungan agar tercipta keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan,” jelasnya.

Menteri LH/Kepala BPLH periode 2024-2026, yang kini menjabat Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, juga menyampaikan bahwa masih terdapat berbagai pekerjaan rumah yang belum terselesaikan selama masa kepemimpinannya. Hanif berharap berbagai agenda tersebut dapat segera dituntaskan di bawah kepemimpinan Menteri Jumhur.

“Dengan pengalaman dan rekam jejak panjang yang dimiliki pak menteri, saya optimististis pengelolaan serta pengendalian lingkungan hidup di Indonesia akan semakin meningkat dan berjalan lebih cepat. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran KLH/BPLH atas dukungan dan kebersamaan selama ini. Saya memohon maaf apabila dalam masa pengabdian saya masih terdapat kekurangan,” ujar Hanif.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) kembali mengungkap keanekaragaman hayati Indonesia. Mereka menemukan spesies baru tumbuhan aroid dari genus Homalomena, yakni Homalomena bungamerah.

Spesies ini ditemukan di Sumatra utara. Hasil identifikasi dan penelitiannya terpublikasi dalam jurnal internasional Taiwania Volume 71 Nomor 2 (2026).

Penemuan spesies Homalomena bungamerah telah menambah daftar kekayaan flora endemik Indonesia. Khususnya, dari Pulau Sumatra yang terkenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman genus Homalomena.

Penelitian ini melibatkan kolaborasi sejumlah peneliti, termasuk Muhammad Rifqi Hariri dari Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi BRIN, bersama Wendy A. Mustaqim, Arifin Surya Dwipa Irsyam, Muhammad A. Pratama, dan Irwansyah Surbakti.

Dalam publikasinya, tim peneliti menjelaskan bahwa Homalomena bungamerah merupakan spesies litofit, yaitu tumbuhan yang tumbuh pada permukaan batuan, terutama pada batu granit yang lembab dan teduh di hutan dipterokarpa campuran.

Spesies ini memiliki ciri morfologi khas, di antaranya permukaan daun bagian atas yang bertekstur kasar dan berlipat, serta tidak ada struktur interpistillar staminodes yang menjadi pembeda utama dengan spesies lain dalam genus yang sama.

“Kombinasi ciri morfologi yang unik, terutama pada permukaan daun dan struktur bunganya, menunjukkan bahwa spesies ini berbeda dari Homalomena lain yang telah terdeskripsikan,” ujar Rifqi.

Ia menjelaskan bahwa karakter morfologi tersebut menjadi kunci dalam memastikan statusnya sebagai spesies baru. Selain itu, Homalomena bungamerah memiliki bagian perbungaan berwarna merah yang menjadi dasar penamaannya. Nama “bungamerah” diambil dari Bahasa Melayu yang merujuk pada warna mencolok pada tangkai dan seludang bunganya.

Populasi Sangat Terbatas

Berdasarkan hasil kajian, spesies ini hanya ditemukan di satu lokasi di Sumatra Utara. Jumlah populasinya yang sangat terbatas, yakni kurang dari 100 individu dewasa. Kondisi tersebut, ditambah dengan ancaman pengambilan dari alam serta degradasi habitat, menyebabkan spesies ini dikategorikan sebagai Kritis (Critically Endangered) menurut kriteria IUCN.

Menurut peneliti, temuan ini menunjukkan pentingnya eksplorasi dan kajian taksonomi untuk mengungkap potensi biodiversitas yang belum terdokumentasi. Keterlibatan peneliti BRIN dalam studi ini sekaligus menegaskan komitmen dalam mendukung upaya pelestarian sumber daya hayati Indonesia.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Tempat pemrosesan akhir (TPA) Bantargebang di Bekasi, Jawa Barat menempati peringkat kedua dalam daftar 25 titik emisi metana terbesar 2025 pada sektor limbah. Emisi metana yang dihasilkan dengan laju emisi 6,3 ton per jam.

Posisi pertama ditempati oleh Campo De Mayo di Buenos Aires, Argentina yang menghasilkan emisi metana dengan laju emisi 7,6 ton/jam. Kemudian posisi ketiga berada di Jeram, Selangor, Malaysia 6 ton/jam. Sebagai perbandingan, sumber yang memancarkan 5 ton metana/jam berkontribusi terhadap pemanasan global setara dengan satu juta kendaraan SUV.

Data ini berasal dari laporan UCLA Law berjudul “Spotlight on the Top 25 Methane Plumes in 2025: Landfills”. Laporan ini menganalisis hampir 3.000 titik emisi metana dari lebih dari 700 lokasi limbah di seluruh dunia. Hasilnya, 25 fasilitas pembuangan sampah tercatat paling bertanggung jawab atas emisi metana terbesar di sektor limbah. Kisarannya antara 3,6 hingga 7,5 ton metana/jam.

TPA Bantargebang memiliki pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) sejak 2018. Namun demikian, permasalahan sampah tidak selesai hanya dengan proyek pengolahan sampah menjadi energi (waste to energy).

Direktur Eksekutif UCLA Emmett Institute, Cara Horowitz mengatakan bahwa riset ini menunjukkan tingkat metana yang sangat berbahaya dari sektor limbah di berbagai negara. Banyak lokasi ini berada dekat dengan kota, sehingga emisinya menimbulkan risiko nyata bagi kesehatan masyarakat.

“Kabar baiknya, pemerintah dan pengelola tempat pembuangan akhir dapat mengambil langkah praktis untuk mencegah plume besar ini,” ujar Cara dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/4).

Waste to Energy Berisiko

Koordinator Policy Strategist CERAH, Dwi Wulan Ramadhani mengatakan bahwa pendekatan Waste-to-Energy (WtE) berisiko tidak efektif dalam mengatasi akar persoalan limbah. Sebab, menciptakan ketergantungan baru pada ketersediaan sampah plastik sebagai bahan bakar.

Alih-alih mendorong pengurangan, pemilahan, dan daur ulang sampah, model ini bisa melemahkan insentif untuk menekan produksi sampah, terutama plastik sekali pakai. Dalam jangka panjang, menurut Dwi, sistem ini berpotensi mempertahankan pola konsumsi yang boros sumber daya. Sebab, keberlanjutan operasional fasilitas WtE bergantung pada pasokan sampah yang stabil atau bahkan meningkat.

“Selain itu, WtE tidak benar-benar menghilangkan limbah, melainkan mengubah bentuknya menjadi emisi udara dan residu abu berbahaya yang tetap memerlukan pengelolaan lanjutan,” ujar Dwi.

Ia menegaskan bahwa proses pembakaran menghasilkan polutan berisiko tinggi bagi kesehatan masyarakat sekitar dan ekosistem lingkungan. Hal ini sekaligus akan menambah beban biaya untuk pengendalian emisi dan penanganan limbah B3 residu yang dihasilkan dari mesin incinerator.

“Karenanya, ambisi pemerintah membangun fasilitas WtE, termasuk di Bantargebang, lebih tepat dilihat sebagai solusi hilir yang mahal dan berisiko, bukan strategi utama dalam sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan,” tambahnya.

Laporan tersebut juga mencatat dua “Dishonourable Mentions” untuk lokasi limbah dengan tingkat emisi tinggi. Lokasi ini berpotensi masuk dalam 25 besar jika data setelah akhir 2025 turut diperhitungkan, yakni di dekat Istanbul, Turki, dan Abidjan, Pantai Gading.

Data tersebut muncul saat Turki bersiap menjadi tuan rumah COP31, konferensi iklim tahunan PBB. Persiapan ini juga diiringi inisiatif pembersihan sektor limbah yang dipimpin oleh Emine Erdoğan. Menariknya, lokasi di Istanbul menunjukkan tingkat emisi lebih besar dibandingkan dengan seluruh 25 lokasi utama.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Presiden Prabowo berencana melakukan dedieselisasi dengan mengganti 13 pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Langkah ini mesti diikuti penghentian pembangunan pembangkit fosil lain seperti gas dan batu bara yang juga rentan terhadap volatilitas global.

Dedieselisasi adalah program strategis PT PLN (Persero) untuk mengganti PLTD yang menggunakan bahan bakar solar dengan pembangkit energi baru terbarukan (EBT), umumnya PLTS Hybrid. Rencana ini menjadi sinyal bahwa Indonesia tidak bisa lagi bergantung pada BBM. Terutama, di tengah krisis geopolitik Timur Tengah saat ini.

Policy Strategist Coordinator CERAH, Dwi Wulan Ramadani mengatakan dalam banyak skema perdagangan internasional harga gas masih dikaitkan dengan harga minyak (oil-indexed). Kenaikan harga minyak saat ini pun secara langsung akan mendorong kenaikan harga gas. Selain itu, di tengah tren kenaikan harga komoditas global, ketergantungan pada batu bara juga menciptakan kerentanan baru yang serupa dengan minyak bumi.

Kondisi tersebut membuat rencana penambahan pembangkit listrik berbasis gas hingga 10,3 gigawatt (GW) dan batu bara 6,3 GW dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, tidak sejalan dengan cita-cita ketahanan energi Presiden Prabowo.

Menurutnya, program dedieselisasi akan berdampak jauh lebih signifikan jika diperluas. Caranya dengan menghentikan rencana pembangunan pembangkit listrik gas dan batu bara. Termasuk juga menerapkan pensiun dini PLTU karena batu bara masih mendominasi bauran energi nasional.

“Apalagi, dengan harga energi global sedang berfluktuasi seperti sekarang ini. Pengembangan PLTS skala besar dan energi terbarukan lainnya menjadi semakin relevan,” kata Dwi dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/4).

Lonjakan Subsidi Energi

Kebijakan dedieselisasi yang merupakan bagian dari ambisi 100 GW PLTS juga menjadi momentum untuk mengurangi konsumsi bahan bakar fosil. Sebab, selama ini bahan bakar tersebut tengah membenani fiskal dan stabilitas ekonomi dalam negeri.

Dwi menegaskan bahwa lonjakan subsidi energi akan terus membayangi Indonesia selama masih bergantung pada energi fosil yang harganya ditentukan oleh kondisi geopolitik global.

“Krisis energi global yang mengancam Indonesia menjadi saat yang tepat bagi pemerintah untuk mengintegrasikan target pembangunan 100 GW PLTS ke dalam RUPTL. Langkah ini menjadi mitigasi yang tepat untuk menggantikan energi fosil yang mahal dan tidak stabil, dengan sumber daya domestik yang lebih terprediksi,” ucap Dwi.

Laporan terbaru Bank Dunia merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7 persen. Angka ini lebih rendah dari proyeksi sebelumnya sebesar 4,8 persen pada Oktober 2025.

Menurut Dwi, revisi ini mencerminkan adanya tekanan global terhadap negara berbasis komoditas. Hal ini termasuk dampak volatilitas energi terhadap fiskal, nilai tukar, dan investasi.

Pendorong Transisi Energi

Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN), Tata Mustaya mengatakan bahwa guncangan ekonomi sering memaksa lahirnya reformasi kebijakan.

Menurutnya, krisis energi global saat ini harus menjadi pendorong transisi energi di Indonesia. Krisis ini juga menjadi momentum untuk transformasi ke arah ekonomi hijau dan berkelanjutan melalui program 100 GW PLTS.

Menurut Tata, langkah tersebut tidak hanya mendorong ketahanan energi, namun juga mendorong industrialisasi hijau. Namun, langkah ini perlu dibarengi dengan pemberian insentif bagi industri manufaktur dan panel surya di dalam negeri. Sebab, akan berdampak bagi ekonomi.

“Jika dijalankan, program 100 GW akan memperkuat ketahanan energi. Program ini dengan desain implementasi yang tepat, juga bukan merupakan ongkos, tapi investasi untuk penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Tata.

Tata menambahkan, untuk mengimplementasikan ambisi 100 GW PLTS, pemerintah harus membuka partisipasi publik, komunitas, dan sektor swasta. Sebab, saat ini pemerintah memiliki keterbatasan anggaran. Ini tercermin dari rasio pembayaran utang terhadap APBN (debt service ratio) di tahun 2026 yang mencapai sekitar 50%.

“Dua kebijakan penting untuk quick wins 100 GW adalah power wheeling untuk industri dan atap surya oleh rumah tangga. Pemerintah harus membuka seluas-luasnya kesempatan publik, swasta, dan komunitas berpartisipasi dalam 100 GW melalui reformasi kebijakan,” tambahnya.

Berdasarkan kalkulasi SUSTAIN, Indonesia bisa mendapat tambahan kapasitas 2,9-5,8 GW dalam dua tahun ke depan dari penggunaan atap surya oleh rumah tangga. Namun perlu dibarengi dengan kebijakan insentif yang tepat.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Indonesia hingga kini masih menghadapi tantangan struktural dalam pengelolaan sampah. Salah satu hambatan utamanya terletak pada aspek pendanaan. Tanpa dukungan pembiayaan yang memadai di tingkat daerah, sistem pengelolaan sampah yang optimal sulit terwujud.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah Tahun 2026, sebanyak 75% sampah nasional atau setara 105.483 ton per hari masih belum tertangani di tahun 2025. Padahal, target Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada 2029, pengolahan sampah harus tertangani setara 144 ribu ton per harinya.

Kesenjangan ini tidak terlepas dari persoalan pendanaan. Founder dan Chief Executive Officer Waste4Change, Muhammad Bijaksana Junerosano, menyebut pembiayaan pengelolaan sampah masih sangat bergantung pada APBN dan APBD yang terbatas, serta dukungan hibah dan proyek yang bersifat sporadis.

“Padahal, kebutuhan pendanaan nasional untuk mencapai target 100 persen pengelolaan sampah diperkirakan melebihi Rp100 triliun per tahun,” kata Sano di Jakarta, Senin (20/4).

Menurut Sano, kesenjangan ini semakin diperlebar oleh kemampuan fiskal daerah yang tidak merata. Ia menekankan bahwa pendanaan pengelolaan sampah di kota atau kabupaten tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Perlu adanya polluter pay principle siapa yang menghasilkan sampah lebih banyak, wajib membayar lebih banyak untuk pengolahannya.

Salah satu tantangan dalam sistem pengelolaan sampah saat ini adalah belum optimalnya implementasi dari regulasi yang ada. Penerapan regulasi seperti undang-undang dan standar teknis masih menghadapi kendala dan sering bergantung pada program jangka pendek.

Akibatnya, penguatan penegakan hukum menjadi kunci untuk mendorong sistem yang lebih efektif. Pelaku pelanggaran regulasi pengelolaan sampah dipengaruhi oleh beragam motif yang umumnya terbagi menjadi tiga, yaitu kebutuhan ekonomi (survival), pemanfaatan celah regulasi (opportunistic), dan tindakan yang secara sadar merugikan (criminal).

Hadapi Berbagai Tantangan

Aspek pembiayaan pengelolaan sampah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya, kebijakan yang ada dinilai masih terjebak dalam kepentingan politik jangka pendek.

Affiliated Expert SUSTAINABILITAS – Center for Sustainability Studies, Universitas Harkat Negeri, Fazlur Rahman Hassan, menyebut sebagian besar kepala daerah memahami bahwa biaya riil pengelolaan sampah jauh lebih besar dibandingkan tarif yang dibebankan kepada masyarakat. Namun, menaikkan retribusi sampah kerap dihindari karena tidak memberikan keuntungan politik.

“Akibatnya, sistem persampahan terus berjalan dengan tarif yang terlalu rendah untuk menghasilkan layanan yang layak. Yang kita butuhkan adalah generasi baru pemimpin yang berani memperlakukan pengelolaan sampah sebagai persoalan ekonomi-politik, bukan sekadar teknis,” ungkap Fazlur.

Pengelolaan Sampah Belum Optimal

Di tengah berbagai tantangan tersebut, praktik pengelolaan sampah di lapangan juga masih belum optimal. Saat ini, sekitar 60–70 persen sampah di Indonesia masih berakhir di tempat pemrosesan akhir (TPA), baik yang dikelola secara sanitary landfill maupun terbuka, tanpa pengolahan lanjutan yang memadai.

Sano menilai kondisi ini juga dipengaruhi oleh berbagai miskonsepsi di masyarakat. Salah satunya anggapan bahwa pengelolaan sampah selesai ketika sampah sudah diangkut, atau bahwa daur ulang merupakan solusi utama. Padahal tidak semua sampah dapat didaur ulang.

Selain itu, masih banyak yang menganggap pengelolaan sampah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Padahal, sistem ini melibatkan banyak pihak. Pemilahan sampah pun kerap dianggap cukup dilakukan di TPA, meski pada praktiknya pemilahan di sana masih sangat terbatas karena sampah sudah tercampur.

“Sampah yang Waste4Change kelola kurang dari 1% dari total sampah di Indonesia selama hampir 12 tahun berdiri. Penyelesaian masalah sampah harus dilihat secara menyeluruh, tidak hanya sebagai sesuatu yang perlu dibuang, tetapi juga sebagai potensi sumber daya yang memiliki manfaat,” ujarnya.

Karena itu, pergeseran menuju circular economy menjadi penting, dengan menempatkan sampah sebagai bagian dari siklus, bukan akhir dari proses. Namun, pendekatan ini hanya dapat berjalan jika didukung perubahan perilaku dan keterlibatan seluruh pihak dalam ekosistem pengelolaan sampah.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Setiap 22 April diperingati sebagai Hari Bumi. Momentum ini tidak seharusnya hanya menjadi perayaan tahunan, melainkan sebagai titik dorong untuk perubahan arah kebijakan menuju keberlanjutan.

Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) momentum Hari Bumi seharusnya tidak lagi penuh dengan pernyataan normatif dan komitmen kosong. Butuh perubahan arah kebijakan secara mendasar, serta menghentikan ekspansi industri ekstraktif, mencabut izin-izin perusak lingkungan, dan mengembalikan perlindungan ruang hidup rakyat sebagai prioritas utama.

Walhi menyerukan penghentian kebijakan yang merusak dan merampas ruang hidup rakyat pada momentum ini. Mereka menilai saat ini di berbagai wilayah Indonesia mengalami krisis iklim dan bencana ekologis.

Ada beberapa pemicu memburuknya kondisi lingkungan tersebut. Di antaranya ekspansi pertambangan, penggunaan pembangkit listrik berbasis fosil, perkebunan sawit skala besar, serta proyek-proyek yang merusak wilayah pesisir dan pulau kecil. Kebijakan-kebijakan ini tidak hanya mengabaikan daya dukung lingkungan, tetapi juga secara sistematis meningkatkan kerentanan sosial, ekonomi, dan ekologis masyarakat.

Koordinator Pengkampanye Eksekutif Nasional Walhi, Uli Arta Siagian, menyampaikan bahwa masifnya program-program pada rezim Prabowo-Gibran berkorelasi dengan meningkatnya deforestasi pada 2025. Berdasarkan data Walhi 2026, angka deforestasi mencapai 283.803 hektar.

“Jumlah ini jauh lebih besar dari data deforestasi yang pemerintah rilis yang hanya 166.450 hektar pada 2025. Jumlah deforestasi 2025 oleh WALHI menunjukkan adanya peningkatan jumlah deforestasi dari tahun 2024 yang pemerintah rilis sebesar 216.216,” kata Uli dalam keterangan tertulisnya, (22/4).

Menurutnya, fakta tersebut menegaskan bahwa krisis ekologis bukanlah peristiwa alami, melainkan hasil dari keputusan politik. Di tengah meningkatnya bencana ekologis, evaluasi dan pencabutan izin industri perusak lingkungan menjadi langkah mendesak. Selama negara masih memprioritaskan kepentingan ekstraktif, krisis akan terus memburuk.

Bayang-bayang Godzilla El Niño

Peringatan Hari Bumi 2026 ini, Indonesia juga berada dalam bayang-bayang “Godzilla El Niño” yang lebih mengancam. Dampaknya tidak hanya berupa kemarau panjang dan penurunan curah hujan, tetapi juga mempercepat krisis air dan pangan. Bahkan, meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan.

Dalam konteks pesisir dan pulau-pulau kecil, situasi ini kian parah oleh kenaikan muka laut, intrusi air asin, kerusakan ekosistem pesisir, dan menurunnya hasil tangkap nelayan.

Pengkampanye Pangan dan Ekosistem Esensial Walhi, Musdalifa mengungkap bahwa kelompok yang paling terdampak dari fenomena ini yaitu petani kecil, nelayan, perempuan pesisir, masyarakat adat, dan warga pulau-pulau kecil.

“Mereka yang terdampak justru yang paling sedikit berkontribusi terhadap krisis ini,” kata Musdalifa.

Di saat yang sama, perusakan alam secara besar-besaran, terutama di kawasan hutan, telah memperdalam dan memperluas skala bencana ekologis. Berdasarkan hasil pengamatan Walhi dari Papua hingga Aceh, bencana ekologis terjadi semakin masif dan intensif.

Ancaman juga membayangi masyarakat yang tinggal di wilayah lingkar tambang, mulai dari batu bara hingga nikel yang selama ini diposisikan sebagai tulang punggung energi nasional.

Krisis ekologis ini semakin diperparah oleh persoalan sampah yang kian tak terkendali. Timbunan sampah terus meningkat di berbagai daerah tanpa pengelolaan memadai. Peristiwa longsor di TPA Bantargebang, banjir air lindi di TPA Piyungan, serta berbagai krisis sampah di daerah lain menjadi penanda kegagalan sistemik dalam tata kelola sampah.

Walhi menilai, respons kebijakan hingga saat ini belum menyentuh akar persoalan. Tidak ada perubahan pendekatan yang mendasar, dan solusi yang ditawarkan cenderung bersifat tambal sulam, alih-alih mendorong transformasi sistemik yang dibutuhkan.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Kebijakan Cukai Hasil Tembakau (CHT) di Indonesia sepanjang 2010 hingga 2024 belum cukup kuat untuk menurunkan tingkat konsumsi masyarakat. Meskipun tarif cukai terus meningkat, kenaikan tersebut gagal melampaui pertumbuhan daya beli masyarakat. Hal itu membuat harga rokok tetap terjangkau bagi sebagian besar penduduk.

Hal itu terungkap dari riset terbaru Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) bekerja sama dengan Johns Hopkins University (JHU). Riset tersebut telah terpublikasi pada April 2026 dengan judul “Keterjangkauan Rokok di Indonesia: Tren Terkini dan Elastisitas”.

Menggunakan indikator Relative Income Price (RIP), metode standar global yang membandingkan harga rokok dengan tingkat pendapatan masyarakat, riset ini menunjukkan daya beli masyarakat terhadap rokok hampir tidak berubah dalam satu dekade terakhir. Angka RIP rokok di Indonesia stagnan di level 3 persen. Artinya, untuk membeli 100 batang rokok, orang Indonesia hanya butuh menggunakan 3 persen dari pendapatannya setahun.

Peneliti CISDI, I Dewa Gede Karma Wisana mengatakan bahwa secara besaran harga, rokok terlihat merangkak naik. Namun, jika dibandingkan dengan kenaikan upah dan pendapatan masyarakat, harga tersebut sebenarnya masih sangat murah.

“Rokok di Indonesia tidak pernah benar-benar menjadi ‘mahal’ karena kenaikan harganya selalu terkejar oleh pertumbuhan daya beli masyarakat,” kata Dewa dalam keterangan tetulisnya, Kamis (16/4).

Kompleksitas Tarif Cukai

Sementara itu, stagnasi keterjangkauan harga rokok ini juga berakar pada kompleksitas struktur tarif cukai yang ada saat ini. Keberadaan delapan lapisan (layer) tarif cukai menciptakan celah harga yang terlalu lebar antargolongan produk tembakau. Celah inilah yang memicu fenomena downtrading, ketika perokok memilih beralih ke merek rokok yang lebih murah, terutama produk Sigaret Kretek Tangan (SKT).

Health Economics Research Associate CISDI, Zulfiqar Firdaus, mengatakan tarif cukai produk Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang rendah merusak efektivitas pengendalian konsumsi tembakau. Kondisi ini membuat tingkat keterjangkauan rokok di Indonesia tetap rendah dalam satu dekade terakhir. Kenaikan harga rokok yang membuatnya semakin kurang terjangkau terbukti berkorelasi dengan penurunan konsumsi secara signifikan. Sebab, masyarakat sebenarnya cukup sensitif terhadap perubahan harga.

“Dengan menurunkan tingkat keterjangkauan rokok sebesar 10 persen saja, konsumsi rokok dapat berkurang hingga 7,7 persen. Ini membuktikan kebijakan cukai yang komprehensif justru akan melindungi masyarakat dari beban ekonomi dan risiko kesehatan jangka panjang,” ujar Zulfiqar.

Kurangi Lapisan CHT

Riset ini diperkuat simulasi reformasi cukai yang menunjukkan bahwa kenaikan tarif saja tidak cukup tanpa disertai simplifikasi struktur. Skenario terbaik dari simulasi ini adalah pengurangan lapisan CHT dari delapan menjadi enam, disertai kenaikan tarif Sigaret Kretek Tangan (SKT) sebesar 20 persen. Hal itu lebih tinggi dibandingkan Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebesar 10 persen.

Dalam dua tahun, kebijakan ini berpotensi meningkatkan penerimaan negara hingga Rp63 triliun. Bahkan, menurunkan prevalensi merokok sebesar 1,6 persen, serta mencegah sekitar 292 ribu kematian dini akibat rokok.

Menurut Dewa hasil simulasi ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan cukai tidak hanya ditentukan besaran tarif, tetapi juga desain strukturnya. Simplifikasi lapisan, khususnya pada SKT, adalah langkah kunci untuk menurunkan keterjangkauan rokok. Selain itu, juga untuk memaksimalkan dampak terhadap penerimaan negara dan kesehatan masyarakat.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah perlu mempertimbangkan penyederhanaan struktur cukai secara komprehensif. Ini sebagai bagian dari strategi pengendalian tembakau yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Ketegangan geopolitik di Timur Tengah membuat pasar energi global kian tidak stabil. Sistem energi nasional rentan karena masih didominasi bahan bakar fosil. Pemerintah didorong untuk mengikuti Konferensi Santa Marta dan menerjemahkan hasilnya ke dalam kebijakan energi yang konkret.

Konferensi Santa Marta merupakan konferensi dunia pertama tentang transisi dari bahan bakar fosil (transition away from fossil fuel/TAFF). Konferensi akan digelar pada 24-29 April di Santa Marta, Kolombia.

Pertemuan yang dipimpin Kolombia dan Belanda ini bertujuan menginisiasi proses nyata di mana koalisi negara-negara, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya, dapat mengidentifikasi dan menciptakan jalur transisi progresif dari bahan bakar fosil. Pertemuan ini juga menjadi pelengkap konferensi global lain, seperti Conference of Parties (COP) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menurut Direktur Kolaborasi Internasional Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Imaduddin Abdullah, Konferensi Santa Marta sangat krusial dan penting. Apalagi, Indonesia saat ini yang tengah menghadapi gejolak global yang akan berimplikasi terhadap pasokan energi nasional hingga fiskal ekonomi. Sebab, Indonesia masih bergantung pada bahan bakar fosil.

“Fluktuasi harga energi global menimbulkan lonjakan beban fiskal, lantaran subsidi energi kini nyaris sama besar dengan anggaran sektor prioritas, yakni mencapai 93% dari alokasi untuk kesehatan, 51% dari porsi infrastruktur, dan 28% anggaran pendidikan,” ujar Imaduddin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/4).

Meski harga tinggi, penerimaan sektor energi fosil tidak cukup stabil untuk menutup lonjakan subsidi dan kompensasi energi dalam dua tahun terakhir. Bahkan, pengeluaran energi telah melampaui penerimaannya, dengan defisit Rp135 triliun pada 2022 dan tetap negatif pada 2024-2025. Data ini menunjukkan bahwa energi fosil menjadi beban bersih bagi APBN.

Akibatnya, lanjut dia, belanja prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tergerus, defisit fiskal melebar, utang, dan ruang fiskal menyempit. Ketergantungan pada energi fosil ini juga menyebabkan daya saing nasional melemah dan investasi tertahan. Sebab, di level global semua sudah bergerak ke transisi hijau.

Terjebak Krisis Energi

Sementara itu, Direktur Fiscal Justice Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar menilai kondisi terkini menyiratkan bahwa perang antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran belum akan selesai. Di sisi lain, ketergantungan pada energi fosil akan menjebak Indonesia dalam krisis energi. Kondisi ini seharusnya menjadi cukup alasan bagi Indonesia untuk mendukung Konferensi Santa Marta.

Ia berharap peran Konferensi Santa Marta bisa mengganti dari shock menjadi kebijakan yang jelas. Sebab, menurutnya COP tidak menawarkan banyak hal, lambat dan konsensusnya tidak kunjung tercapai.

“Santa Marta harapannya bisa menjadi aksi cepat memecah kebutuhan global saat ini. Bisa mempercepat transisi energi dengan mengunci komitmen fossil fuel phase out, agar negara mempunyai komitmen yang lebih kuat untuk melakukan transisi energi,” ujar Media.

Momentum ini juga dapat menjadi katalis yang tepat bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinan sebagai negara berkembang (Global South). Apalagi, Presiden Prabowo Subianto juga tengah menyatakan komitmen transisi energi.

Namun, menurut Program and Policy Manager CERAH Wicaksono Gitawan, komitmen-komitmen tersebut harus diterjemahkan dalam kebijakan konkret. Sebab, kebijakan yang berlaku saat ini masih berpihak pada energi fosil.

Menurutnya, Konferensi Santa Marta dan TAFF bisa menjadi external pressure untuk mendorong reformasi sistem energi domestik. Contohnya mengintegrasikan target 100 GW PLTS ke dalam RUPTL, mengkaji ulang kontrak take-or-pay dalam perjanjian jual beli listrik PLTU, serta mempercepat pensiun dini PLTU.

“Ini adalah momentum pembuktian keseriusan Indonesia dari komitmen Presiden Prabowo Subianto menuju aksi nyata di forum internasional, termasuk COP31 nanti,” kata Wicaksono.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Ketergantungan industri hilirisasi nikel Indonesia pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara dan pasar baja tahan karat, membuat Indonesia berisiko kehilangan momentum kendaraan listrik global. Reformasi menuju energi dan teknologi rendah karbon menjadi kunci mewujudkan nilai ekonomi hijau nikel.

Laporan terbaru Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) berjudul Indonesia’s Nickel: Aimed at EVs, but Still Parked in Stainless Steel mengungkapkan bahwa 83% produksi nikel Indonesia pada 2025, masih diserap sektor baja tahan karat. Hanya 17% yang masuk ke rantai pasok baterai kendaraan listrik.

Di sisi lain, kendaraan berbasis mesin pembakaran internal ((Internal Combustion Engine/ICE) masih mendominasi pasar global. Akibatnya, sebagian besar nikel Indonesia tetap terikat pada industri kendaraan berbahan bakar fosil. Hal ini menyebabkan narasi “nikel hijau” menjadi tidak sejalan dengan arah transisi kendaraan listrik dunia.

Tantangan lain muncul dari meningkatnya penggunaan baterai lithium iron phosphate (LFP) yang lebih murah dan tahan lama. Di China, pangsa LFP telah melampaui 80% dan mulai diadopsi di Eropa. Ini menandakan potensi permintaan nikel ke depan tidak sebesar yang diperkirakan. Tren ini juga berpeluang terjadi di Indonesia, seiring ekspansi produsen kendaraan listrik asal China.

Analis CREA, Syahdiva Moezbar, menilai ambisi Indonesia dalam pengembangan nikel untuk kendaraan listrik belum imbang dengan kesiapan teknologi dan rantai pasok domestik. Ia menekankan pentingnya pengembangan teknologi pemurnian canggih seperti High-Pressure Acid Leaching (HPAL). Teknologi ini untuk menghasilkan produk bernilai tinggi dan mengurangi ketergantungan pada baja tahan karat.

“Dengan memperkuat transfer teknologi, Indonesia dapat mengubah risiko sistemik dari paradoks ‘nikel kotor’ menjadi ketahanan industri dan keberlanjutan sektor nikel dalam jangka panjang,” kata Syahdiva dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/4).

Perencanaan Lebih Matang

Sementara itu, industri nikel nasional saat ini masih didominasi teknologi Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) yang menyumbang sekitar 80% produksi. Metode ini lebih boros energi dan masih bergantung pada PLTU captive, yang kapasitasnya diproyeksikan mencapai 31 gigawatt (GW).

Ketergantungan pada energi berbasis batu bara, ditambah minimnya perencanaan lokasi industri yang dekat dengan sumber energi terbarukan, membuat jejak karbon sektor ini tetap tinggi. Kondisi ini berpotensi menghambat akses produk nikel Indonesia ke pasar kendaraan listrik premium. Terutama dengan adanya regulasi lingkungan yang semakin ketat, termasuk kebijakan baterai di Uni Eropa yang mewajibkan transparansi jejak karbon.

Analis CREA lainnya, Katherine, menegaskan bahwa pengurangan ketergantungan pada PLTU captive bukan sekadar agenda lingkungan. Namun, hal ini juga strategi industri jangka panjang menuju visi Indonesia Emas 2045.

Menurutnya, transformasi menuju industri nikel rendah karbon harus dibarengi dengan perencanaan tata ruang yang lebih matang. Ini termasuk penempatan fasilitas industri di dekat sumber energi terbarukan. Tanpa itu, pembangunan aset beremisi tinggi justru akan mengunci ketergantungan karbon dalam jangka panjang.

“Hanya ketika Indonesia berhenti membangun aset karbon tinggi baru, barulah ‘nikel hijau’ dapat bertransformasi dari sekadar label menjadi realitas yang memiliki nilai insentif dari sisi finansial maupun operasional,” ujar Katherine.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Habitat dan populasi gajah Sumatra di Bentang Alam Bukit Tiga Puluh, Jambi, kian terancam. Salah satu ancaman serius berasal dari kawat listrik bertegangan tinggi. Karena itu, perlu perlindungan koridor gajah agar satwa ini dapat hidup dengan aman.

Di sana ada sekitar 120 ekor gajah yang hidup. Namun, bentang alam tersebut didesak oleh perambahan untuk kebun sawit, karet, tanaman industri kehutanan, dan perkembangan pemukiman masyarakat.

Geopix telah melakukan beberapa kali monitoring koridor gajah di Area Konservasi Satwa Liar (Wildlife Conservation Area/WCA) di dalam areal konsesi PT Lestari Asri Jaya (PT LAJ) milik Michelin Group. Perusahaan ini merupakan salah satu produsen ban terkemuka di dunia. Mereka memiliki perkebunan karet yang masuk ke dalam kawasan Bentang Alam Bukit Tiga Puluh.

Kondisi koridor gajah tersebut sangat memprihatinkan. Sebab, terdapat perambahan yang cukup besar untuk perkebunan kelapa sawit dan menimbulkan fragmentasi habitat. Hal ini memutus urat nadi koridor gajah yang sangat penting di Bentang Alam Bukit Tiga Puluh.

Senior Wildlife Campaigner Geopix, Annisa Rahmawati, memaparkan bahwa jerat listrik terbentang sepanjang 70 kilometer di seluruh wilayah konsesi Michelin Group di Jambi. Sepanjang 46,6 kilometer di antaranya membentang di dalam Wildlife Conservation Area PT LAJ yang seharusnya dilindungi. Hal ini menyebabkan koridor gajah terputus.

Padahal, menurut Annisa, koridor gajah tidak bisa dipandang sebagai ruang tambahan atau sekadar pelengkap bagi gajah. Sebab, gajah membutuhkan setidaknya 15 sampai 20 kilometer untuk menjelajah setiap harinya.

“Koridor tersebut justru perlu ditempatkan sebagai ruang kelola strategis yang menjamin keberlanjutan pengelolaan suatu konsesi. Selama ini, koridor ekologis kerap diposisikan sebagai ruang kompromi yang bisa dinegosiasikan. Bahkan dikorbankan dalam menghadapi berbagai tekanan, termasuk konflik sosial,” kata Annisa di Jakarta, Minggu (12/4).

Lindungi Koridor Gajah

Koridor gajah dinilai penting untuk dilindungi. Donny Gunaryadi dari Forum Konservasi Gajah Indonesia (FKGI) menjelaskan koridor harus menciptakan rasa aman dan memenuhi kebutuhan gajah.

“Yang penting kalau gajah bergerak, harus aman dan tidak jauh dari sumber air. Kehidupan gajah sangat dipengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan makan dan minum,” ungkap Donny.

Selain itu, Donny juga menjelaskan bahwa pagar listrik dan jerat listrik merupakan hal berbeda. Penyebab kematian gajah adalah jerat listrik bertegangan tinggi. Sementara, pagar listrik (power fencing) memiliki tegangan dan arus tertentu boleh jadi berguna dengan hanya memberikan efek kejut dan tidak mematikan gajah serta hanya berfungsi untuk menghalau saja.

Sementara itu, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Satyawan Pudyatmoko menyampaikan hal senada. Menurutnya, gajah sumatra maupun gajah kalimantan menghadapi ancaman yang sangat serius, dan masa depannya tidak akan terjamin apabila tidak ada perubahan tata kelola.

“Terbukti dengan kita menggunakan tata kelola yang biasa, kita tidak bisa menghentikan, tidak bisa mencegah terjadinya penurunan populasi gajah,” ungkap Satyawan.

Ia pun memaparkan bahwa pada 1980-an, Pulau Sumatra masih memiliki 42 kantong habitat, sedangkan saat ini hanya tersisa 21 kantong saja. Berkaca pada yang terjadi di Taman Nasional Tesso Nilo, Satyawan menyatakan bahwa penyelesaian masalah yang kompleks adalah tugas bersama, tidak hanya Kementerian Kehutanan.

“Saya kira kita juga perlu mendorong Satgas PKH untuk bergerak menyelamatkan populasi gajah di Bentang Alam Bukit Tiga Puluh,” ujarnya.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Tiga spesies baru tumbuhan aroid dari genus Homalemena yang berasal dari Sumatra berhasil ditemukan. Spesies baru ini ditemukan oleh peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama tim dari Herbarium Bandungense, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung (SITH ITB).

Ketiga spesies itu memiliki nama ilmiah Homalomena pachyderma A.S.D.Irsyam & M.R.Hariri, Homalomena pulopadangensis A.S.D.Irsyam & M.R.Hariri, dan Homalomena uncinata A.S.D.Irsyam & M.R.Hariri. Penelitian ini terpublikasi dalam jurnal internasional Telopea Volume 30 tahun 2026.

Penemuan ini merupakan hasil penelitian Peneliti Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi BRIN Muhammad Rifqi Hariri bersama Arifin Surya Dwipa Irsyam. Uniknya, ketiga spesies ini pertama kali menarik perhatian ilmiah melalui perdagangan tanaman hias yang tersebar di media sosial. Kemudian, peneliti mengkajinya lebih lanjut secara ilmiah.

Awalnya, kolektor dan pehobi di platform digital membagikan spesies tanaman ini di media sosial. Cirinya morfologinya menunjukkan tidak biasa dan belum teridentifikasi. Hal ini mendorong kajian taksonomi secara mendalam melalui pengamatan morfologi. Kemudian, penelitian memastikan bahwa ketiganya merupakan spesies baru bagi ilmu pengetahuan.

Tumbuhan Aroid Homalemena. Foto: BRIN

Bagi Rifqi, temuan ini menunjukkan peran penting media sosial dalam mendukung penemuan biodiversitas. “Platform digital kini menjadi salah satu pintu masuk awal untuk mengenali potensi spesies baru, terutama dari tanaman hias yang beredar di kalangan kolektor,” ujarnya.

Ketiga spesies memiliki karakter morfologi yang khas dan berbeda dari spesies Homalomena lainnya di Sumatra. Homalomena pachyderma memiliki daun tebal dengan permukaan atas daun berpapila. Sementara, Homalomena pulopadangensis memiliki daun sempit dengan genicula yang lebih tebal dan staminodia claviform.

Di sisi lain, Homalomena uncinata memiliki rambut berbentuk kait yang unik di permukaan atas daunnya. Perbedaan ini menjadi dasar utama dalam penetapan statusnya sebagai spesies baru.

Tumbuhan Aroid Homalemena. Foto: BRIN

Berpotensi Bersifat Endemik

Sementara itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa ketiga spesies tersebut berasal dari wilayah Sumatra Utara yang memiliki sebaran terbatas sehingga berpotensi bersifat endemik.

Spesimen sebagian besar berasal dari tanaman hasil budidaya yang dikoleksi dari alam. Kemudian, dipelihara di pembibitan sebelum dikaji lebih lanjut. Bahkan, spesimen Homalomena uncinata telah beredar hingga ke Jepang sejak sembilan tahun yang lalu meskipun alur perolehan dan legalitasnya belum jelas.

Temuan ini menegaskan bahwa koleksi tanaman di pembibitan serta keterlibatan komunitas pehobi memiliki kontribusi penting dalam mengungkap keanekaragaman hayati yang belum terdokumentasi. Selain itu, hasil penelitian ini semakin memperkuat posisi Sumatra sebagai salah satu pusat keanekaragaman genus Homalomena di kawasan Malesia.

Tim peneliti BRIN berkomitmen untuk melakukan kajian taksonomi dan eksplorasi biodiversitas tumbuhan Indonesia. Ini sebagai bagian dari upaya pendataan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya hayati secara berkelanjutan.

Hasil penelitian ini telah dipublikasikan dalam jurnal internasional Telopea Volume 30, halaman 35–42 (2026) dengan judul Taxonomic contributions to the genus Homalomena (Araceae) in Western Malesia: three new species from Sumatra discovered through the ornamental plant trade.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati. Namun, konservasi burung dan satwa masih menjadi sebuah tantangan. Wartawan pun didorong berkontribusi melalui pemberitaan, salah satunya dengan cara yang sederhana, yaitu mobile journalism.

Indonesia tercatat memiliki 1.834 spesies burung, tertinggi di Asia. Dari keseluruhan angka itu, 538 di antaranya merupakan spesies endemik atau hanya ada di Indonesia. Namun ternyata, 159 spesies di antaranya terancam punah secara global. Untuk itu, perlu upaya keras untuk melakukan konservasi burung.

Terrestrial Program Specialist Burung Indonesia, Angga Yoga mengatakan bahwa keberadaan burung sangat penting bagi ekosistem. Mereka dapat mengendalikan hama hingga membersihkan lingkungan. Ketika ekosistem rusak, maka akan berdampak terhadap kehidupan.

Dia mengambil contoh peristiwa The Great Chinese Famine, yaitu ketika China melancarkan kampanye pembasmian burung gereja pada 1959-1962. Akibat kampanye itu, populasi burung berkurang, yang berpengaruh pada proses panen dan akhirnya menimbulkan kelaparan.

“Begitulah pentingnya peran burung dalam kehidupan. Jika tidak dilestarikan, bahkan dibunuh, bisa sampai bikin kelaparan,” ujar Angga.

Menurut Angga, konservasi burung ini harus berbasis masyarakat dan berlangsung secara inklusif. “Kenapa? Pertama, daerah di Indonesia sangat banyak dan masing-masing punya budaya yang berbeda. Cara mereka melakukan konservasi pun berbeda-beda, tidak bisa memaksa masyarakat melakukan konservasi ala Barat,” tambahnya.

Dorong Perubahan Narasi

Sementara itu, mobile journalism juga dapat menjadi solusi untuk perubahan narasi terkait upaya konservasi. Cara ini menjadi sebuah solusi untuk selamatkan burung dan satwa.

Jurnalis dan praktisi mobile journalism, Andi Muhyiddin mengatakan bahwa ada budaya lama di beberapa daerah Indonesia yang masih belum berpihak pada konservasi keanekaragaman hayati. Misalnya, kebiasaan masyarakat memelihara burung di dalam sangkar.

Namun, kata dia, masyarakat dan jurnalis seharusnya bisa mengubah narasi dengan cara membahas praktik-praktik yang tak sesuai dengan upaya  konservasi. Salah satu cara yang mudah adalah dengan mobile journalism.

“Kita punya senjata ponsel. Dengan visual, masyarakat bisa tergerak. Konten visual seperti ini juga bisa menjadi tekanan publik,” ujar Andi.

Menurutnya, ponsel memang memiliki berbagai keterbatasan, seperti kualitas kamera yang tidak sebaik kamera profesional. Namun, kata Andi, yang paling penting dalam mobile journalism adalah narasi.

Praktisi jurnalisme multimedia, Tri Wahyuni juga mengakui bahwa keanekaragaman hayati memang merupakan topik dengan segmentasi sangat khusus. Namun, dengan mobile journalism, wartawan sebenarnya bisa membuatnya lebih populer. Tri membahas berbagai contoh di mana konten dengan kualitas gambar yang tidak terlalu tinggi ternyata justru bisa viral dan menarik perhatian banyak orang.

“Banyak yang bertanya, kalau tidak punya alat yang mumpuni bagaimana? Bisa, yang penting kita tahu cara mengemasnya,” kata Tri.

Senada dengan Tri, menurut Andi setiap jurnalis bisa mendukung upaya konservasi melalui mobile journalism, asal tetap memperhatikan kaidah-kaidah jurnalistik.

“Kamu bukan sekadar pengamat. Kamu adalah penjaga cerita alam. Mulai hari ini, setiap rekaman kamu adalah bagian dari konservasi. Smartphone kamu bisa jadi alat dokumentasi dan alat perubahan,” ucap Andi.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Kukang merupakan salah satu primata yang masih marak diperjualbelikan. Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) mengungkap bahwa perdagangan kukang dapat menurun melalui pendekatan holistik.

Hal ini disampaikan dalam diseminasi buku “Keluar dari Bayang-Bayang: Mengungkap dan Melawan Perdagangan Ilegal Kukang Indonesia” pada kegiatan Pesta Media AJI Jakarta, Sabtu (11/4) di Jakarta.

Temuan dalam buku tersebut menunjukkan bahwa kombinasi penegakan hukum, penyediaan pusat penyelamatan, serta edukasi publik yang berjalan secara konsisten mampu menurunkan perdagangan kukang.

YIARI juga memaparkan data perdagangan kukang yang berlangsung di pasar hewan dan ruang digital. Dari 73 pasar hewan yang disurvei, 18 pasar tercatat memperdagangkan 1.363 individu kukang. Sementara itu, pemantauan perdagangan daring menemukan sedikitnya 469 grup Facebook yang dipantau secara rutin. Kemudian, terdapat ribuan unggahan terkait jual beli kukang.

Sementara itu, perdagangan bisa menurun melalui peran kuat penegakan hukum dalam mengusut ruang perdagangan kukang. Sepanjang 2012–2022, tercatat 111 kasus penegakan hukum yang melibatkan penyitaan 1.271 kukang. Lebih dari setengahnya berujung pada penahanan tersangka yang berlanjut hingga vonis pengadilan.

Selain penegakan hukum, buku ini juga mengungkap pentingnya dukungan terhadap penanganan satwa sitaan. Dalam periode 2008-2022, YIARI menerima 1.342 individu kukang di pusat penyelamatannya. Fasilitas ini menjadi bagian penting dari respons konservasi. Sebab, satwa hasil penyitaan, serahan masyarakat, maupun penyelamatan lainnya membutuhkan penanganan medis, rehabilitasi, dan perawatan jangka panjang.

Selesaikan Akar Masalah

CEO YIARI, Karmele Sánchez, mengungkapkan bahwa jika akar permasalahan perdagangan tidak terselesaikan, maka siklus tersebut akan terus berulang. Akibatnya, pusat rehabilitasi hanya menjadi tempat penampungan tanpa akhir.

“Karena itu, kami mengembangkan pendekatan konservasi yang holistik. Intinya mulai dari tiga tahapan kunci: penyelamatan (rescue), rehabilitasi (rehab), dan pelepasliaran (release). Tiga proses ini bukan sekadar upaya menangani kejahatan terhadap satwa liar, tetapi juga fondasi utama dalam memastikan individu yang diselamatkan dapat kembali hidup liar secara aman dan layak,”ujar Karmele.

Namun, upaya tidak berhenti di situ. Pendekatan YIARI juga kian kuat melalui penegakan hukum serta edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat.

“Hanya dengan menggabungkan seluruh elemen ini, kita bisa benar-benar memutus rantai kejahatan terhadap satwa liar dan melindungi kukang di habitat alaminya,” tambahnya.

Perubahan Persepsi Publik

Sementara itu, perubahan persepsi publik juga menjadi bagian penting dari capaian ini. Antara 2012 dan 2022, terkumpul 1.866 artikel berita tentang kukang. Artikel tersebut meliputi 621 artikel mengenai penegakan hukum dan 1.245 artikel mengenai penyelamatan, translokasi, dan edukasi.

Di sisi lain pada media sosial Instagram, pada 2015 sebanyak 90% unggahan tentang kukang masih menampilkan satwa ini sebagai peliharaan atau mempromosikan perdagangan. Namun, pada 2022, konten positif dan informatif mendominasi 97% unggahan, sementara konten negatif turun menjadi 3%.

Menurut YIARI, pergeseran ini menunjukkan bahwa edukasi dan komunikasi publik dapat membantu mengubah cara pandang masyarakat terhadap kukang, dari satwa peliharaan eksotik menjadi satwa liar yang harus dilindungi.

Ketua YIARI sekaligus Penasihat Utama Menteri Kehutanan, Silverius Oscar Unggul menegaskan bahwa buku ini bukan hanya sebagai dokumentasi, tetapi bisa menjadi dasar penting untuk memperkuat aksi bersama.

Menurutnya, perdagangan ilegal kukang tidak bisa dilawan dengan satu pendekatan saja. Buku ini menunjukkan bahwa perubahan nyata bisa terjadi ketika penegakan hukum, penyelamatan satwa, edukasi publik, dan kolaborasi lintas sektor berjalan beriringan.

“Melalui diseminasi ini kami ingin mendorong agar temuan-temuan tersebut tidak berhenti sebagai laporan, tetapi menjadi pijakan bersama untuk memperkuat kebijakan, penegakan hukum, dan kesadaran publik dalam melindungi kukang Indonesia,” ujar Silverius.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Kaum muda kerap menjadi kelompok yang paling terdampak saat bencana ekologis akibat krisis iklim terjadi. Namun sayangnya, mereka masih minim dilibatkan dalam pengambilan keputusan kebijakan iklim.

Krisis iklim global kini telah meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana, termasuk badai siklon di Indonesia. Kenaikan suhu laut juga telah memicu pembentukan awan ekstrem. Dampaknya hingga ke pulau-pulau kecil di Indonesia bagian timur. Wilayah ini sebelumnya relatif aman dari badai.

Global Young Influencer Plan International, Yoris Wutun mengatakan bahwa anak-anak dan kaum muda merupakan kelompok paling rentan dalam situasi ini. Dampak bencana tidak hanya menghancurkan tempat tinggal, tetapi juga memutus akses terhadap pendidikan, layanan dasar, serta ruang aman bagi anak.

“Banyak keluarga terpaksa tinggal di pengungsian atau hunian sementara. Hal ini turut meningkatkan risiko kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Bencana iklim punya dampak begitu besar terhadap masa depan anak dan kaum muda,” ujar Yoris dalam kegiatan Pesta Media AJI Jakarta, Minggu (12/4).

Meski demikian, tingginya dampak yang terasa tidak berbanding lurus dengan keterlibatan mereka dalam proses pengambilan kebijakan. Yoris menyebut partisipasi anak muda dalam aksi kemanusiaan sebenarnya cukup tinggi, mencapai sekitar 65 persen. Namun, keterlibatan tersebut belum bersifat substantif.

“Sekitar 90 hingga 95 persen anak muda ingin terlibat dalam pengambilan kebijakan, tetapi hanya sekitar 13 persen yang benar-benar dilibatkan secara nyata,” katanya.

Menurut Yoris, selama ini partisipasi kaum muda masih sebatas didengar, belum sampai pada tahap pengambilan keputusan yang bermakna. Karena itu, Yoris mendorong adanya perubahan pendekatan, mulai dari memperluas ruang partisipasi hingga memastikan keterlibatan anak muda dalam proses perumusan kebijakan publik.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pendidikan iklim yang terintegrasi dalam sistem pendidikan formal, termasuk pengembangan konsep sekolah tangguh bencana. Menurutnya, kebijakan pemerintah saat ini belum menempatkan isu iklim sebagai prioritas utama, di tengah masifnya kerusakan lingkungan akibat ekspansi industri ekstraktif di berbagai wilayah seperti Kalimantan, Sumatra, hingga Papua.

Dengar dan Libatkan Anak Muda

Global Youth Ambassador Plan International, Tarida Gitaputri, menyampaikan pandangan senada. Ia menegaskan bahwa dalam setiap bencana, anak-anak dan kaum muda hampir selalu menjadi kelompok paling terdampak. Sayangnya, tidak ada pelibatan dalam proses pengambilan keputusan.

“Ketika anak muda protes, selalu ada pertanyaan ‘kamu siapa?’. Padahal, kami hanya ingin mereka dengar dan terlibat,” ujarnya.

Tarida menilai, pembahasan isu lingkungan dan krisis iklim tidak bisa lepas dari kesadaran kelas dan keadilan ekologis. Ia mendorong agar masyarakat sipil memperkuat aliansi untuk menuntut perubahan yang lebih inklusif.

“Kaum muda tidak hanya perlu didengar, tetapi juga diaktualisasikan dalam kebijakan. Yang seharusnya terlibat adalah mereka yang paling terdampak oleh krisis iklim,” tuturnya.

Menurut Plan Indonesia, ruang partisipasi bermakna bagi kaum muda bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan yang mendesak. Tanpa itu, upaya penanganan krisis iklim berisiko mengabaikan suara kelompok yang justru akan menanggung dampak paling besar di masa depan.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Riset Ecoton mengungkap temuan terbaru mengenai keberadaan partikel nano dan mikroplastik (NMPs) di dalam sistem peredaran darah manusia. Penelitian terbaru ini melibatkan 30 subjek perempuan. Terdiri dari 20 pekerja sampah dan 10 mahasiswa yang berdomisili di Blitar, Pacitan, Magetan, Lamongan, dan Malang. Peneliti menemukan rata-rata 9 partikel mikroplastik per 1 ml darah.

Menurut Ecoton, temuan ini menjadi sinyal merah bagi kesehatan publik. Jenis polimer yang paling mendominasi adalah polyester (28 persen), material yang menjadi tulang punggung industri pakaian dan tekstil modern.

Penelitian menunjukkan partikel yang peneliti temukan berukuran antara 0,40 hingga 10 mikron. Ukuran ini jauh di bawah diameter pembuluh rambut (kapiler) manusia yang berkisar 5–10 mikron dan pembuluh arteriol 8–100 mikron.

Artinya, partikel plastik ini memiliki kemampuan mekanis untuk menembus jaringan terdalam. Partikel itu juga mengalir tanpa hambatan di arteriol dan berinteraksi langsung dengan sel-sel vital di dalam tubuh.

Selain polyester (28 persen), polimer lain yang terdeteksi meliputi polyisobutylene (24 persen), polyethylene (PE, LDPE, dan HDPE total 32 persen), serta PET (16 persen). Paparan ini berpotensi menimbulkan dampak kesehatan, mulai dari kerusakan sel hingga meningkatkan risiko stroke.

Kepala Laboratorium Mikroplastik Ecoton, Rafika Aprilianti, mengatakan dominasi polyester dalam temuan ini mengarahkan sorotan tajam pada industri pakaian. Serat mikro yang terlepas dari pencucian baju sintetis dan limbah pabrik tekstil kini tidak hanya mencemari sungai. Serat itu juga berpindah ke dalam tubuh manusia.

“Fakta bahwa polimer tekstil menjadi penyumbang terbesar dalam darah subjek penelitian kami. Ini menunjukkan bahwa apa yang kita kenakan setiap hari, berpotensi menjadi racun yang mengalir di dalam nadi,” ungkap Rafika.

Air Ketuban dan Sperma Mengandung Mikroplastik

Keberadaan benda asing sintetis ini di dalam darah memicu rangkaian reaksi biologis yang berbahaya. NMPs berinteraksi langsung dengan membran sel darah merah. Kondisi ini dapat memicu penggumpalan sel yang berisiko menyumbat pembuluh darah, sehingga meningkatkan ancaman stroke dan penyakit kardiovaskular.

Selain itu, paparan mikroplastik juga berpotensi menyebabkan sistem imun kelelahan, gangguan pembekuan darah, hingga penuaan dini sel.

Ecoton juga telah melakukan studi awal dan mengidentifikasi mikroplastik dalam sperma serta air ketuban ibu hamil.

Dalam empat sampel sperma, ada kontaminasi 6–7 partikel mikroplastik jenis polyethylene, yang berpotensi memicu gangguan perkembangan sperma hingga menurunkan tingkat kesuburan.

Sementara itu, penelitian Ecoton yang bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya menemukan bahwa mikroplastik dalam air ketuban dapat memicu gangguan perkembangan janin, penurunan nutrisi, inflamasi, hingga meningkatkan risiko bayi lahir prematur.

Temuan tersebut didasarkan pada keberadaan 3–4 partikel mikroplastik jenis polyethylene dalam amnion ibu hamil, dari 45 sampel air ketuban di Gresik, Jawa Timur.

Peneliti mengimbau masyarakat untuk mengurangi konsumsi pakaian berbahan sintetis, karena serat mikro (microfibers) yang dilepaskan dari bahan tersebut berkontribusi signifikan terhadap pencemaran mikroplastik di lingkungan.

Selain itu, masyarakat juga didorong untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dalam aktivitas sehari-hari, terutama saat mengonsumsi makanan dan minuman serta ketika berbelanja.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia