Jakarta (Greeners) – Rencana melanjutkan pembangunan dua Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang di Jambi berpotensi menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp144,74 triliun. Kedua proyek dengan total kapasitas 1,2 gigawatt (GW) ini perlu dikaji ulang dan dipertimbangkan untuk dikeluarkan dari daftar proyek yang masuk Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN.

Hal tersebut terungkap dari kajian CERAH ‘Potensi Penghematan Pengeluaran Negara dari Penghentian Pembangunan PLTU Baru’. Kajian tersebut mencatat PLTU Mulut Tambang Jambi-1 dan Jambi-2  rencananya akan beroperasi pada 2032. Namun, masing-masing PLTU berpotensi menaikkan anggaran subsidi dan kompensasi. Jumlahnya mencapai Rp76,97 triliun dan Rp 67,77 triliun pada 2045.

Risiko tersebut timbul dari potensi kenaikan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik. Sebab, kedua PLTU berkapasitas 2×300 megawatt (MW) ini rencananya beroperasi sebagai pemikul beban dasar (baseload). Alhasil, pembelian listriknya masuk dalam perhitungan BPP nasional.

Menurut peneliti CERAH dan penulis laporan tersebut, Warih Aji Pamungkas, hasil ini memberikan indikasi penting bagi kebijakan fiskal. Salah satunya soal keputusan untuk melanjutkan pembangkit yang tertunda dapat memiliki konsekuensi anggaran dalam jangka panjang.

“Sehingga, evaluasi proyek perlu dilakukan sebelum komitmen investasi tambahan dibuat,” kata Warih dalam keterangan tertulisnya.

Kehilangan Nilai Ekonomi

Dari sisi investasi, kajian CERAH ‘Risiko Stranded Assets dari Rencana Penambahan PLTU Baru’ menunjukkan PLTU Jambi-1 dan Jambi-2 secara matematis layak. Namun, marginnya yang sangat tipis.

Sementara itu, dari kelayakan proyek juga sangat sensitif terhadap sejumlah faktor. Contohnya setiap kenaikan harga batu bara US$5 per ton akan menurunkan tingkat pengembalian investasi sekitar 1,3-1,6%. Kemudian setiap perubahan tarif US$  0,005 per kilowatt hour (kWh) menggeser imbal hasil tahunan rata-rata sekitar 2,6-2,9%.

Warih menegaskan, jika seluruh tekanan terjadi secara bersamaan, misalnya utilisasi lebih rendah, harga batu bara naik, penerimaan tidak meningkat proporsional, dan biaya pembiayaan menjadi mahal, maka pembangkit ini berisiko kehilangan nilai ekonominya.

Oleh karena itu, kata dia, kelanjutan proyek sebaiknya pemerintah pertimbangkan lebih matang. Hal ini tidak hanya mengacu pada kelayakan saat proyek pertama kali direncanakan. Namun, juga perubahan sistem ketenagalistrikan selama umur ekonomis aset.

“Setiap evaluasi kelanjutan proyek perlu dilengkapi dengan uji batas maksimal (stress testing) dan analisis titik impas untuk mengidentifikasi batas perubahan kondisi yang masih dapat ditoleransi sebelum proyek kehilangan kelayakannya,” ujarnya.

Meningkatnya Debu

Selain PLTU Mulut Tambang, di Jambi juga telah berdiri PLTU Semaran. PLTU tersebut berkapasitas 2×7 megawatt (MW). Deputi Eksekutif Daerah Walhi Jambi, Firman Supratman mengatakan bahwa PLTU tersebut sudah berdampak pada meningkatnya debu, polusi udara, serta gangguan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di wilayah sekitar.

Apalagi jika pembangunan PLTU Jambi-1 dan Jambi-2 tetap berlanjut, kata dia, potensi risiko yang masyarakat tanggung akan semakin tinggi. Karenanya, Walhi mendesak agar kedua proyek PLTU ini tidak berlanjut dan justru energi terbarukan bisa menjadi penggantinya.

“Potensi energi terbarukan di Jambi lebih besar daripada batu bara. Beberapa wilayah bahkan sudah berhasil mendorong kemandirian energi dari sumber air maupun matahari. Sepatutnya peluang ini dihitung valuasinya, layaknya potensi ekonomi dari batu bara,” kata Firman.

Sementara itu, Dosen Ekonomi Pembangunan Universitas Jambi (UNJA) juga mengkhawatirkan adanya risiko jika eksploitasi batu bara besar-besaran terus berlanjut. Terlebih, dampak pertambangan di Jambi sudah sangat mengkhawatirkan. Hal itu bisa terlihat dari belum adanya penanggulangan lubang tambang. Kemudian keterlibatan masyarakat sekitar dalam industri tambang hanya berada di level bawah, bahkan kuran sejahteranya daerah penghasil.

“Pemerintah seharusnya tidak sekadar menakar pertumbuhan ekonomi dari meningkatnya angka secara statistik, tetapi mengejar pembangunan ekonomi yang melibatkan seluruh aspek sosial dan lingkungan secara berkelanjutan,” ucap Dwi.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Jakarta (Greeners) – Pemerintah belum menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional karena pemerintah daerah dinilai masih mampu menanganinya. Padahal, karhutla yang berlangsung selama berbulan-bulan dan berdampak terhadap kesehatan serta kehidupan masyarakat perlu menjadi pertimbangan penting dalam penetapan status tersebut.

Mengutip dari Kumparan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Kristomei Sianturi mengatakan bahwa BNPB belum merekomendasikan penetapan karhutla sebagai bencana nasional. BNPB menilai penanganan karhutla di Kalimantan, Sumatera, dan sejumlah wilayah lainnya masih dapat dilakukan pemerintah daerah bersama perangkat pendukungnya.

Namun, pengukuran kemampuan pemerintah daerah ini tidak semata dari keberadaan operasi penanganan atau luas wilayah yang terbakar. Dampak terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas sehari-hari, kondisi sosial ekonomi, serta efektivitas pemerintah dalam menekan dampak karhutla juga perlu menjadi pertimbangan.

Guru Besar Ilmu Manajemen Kebencanaan Geologi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, Eko Teguh Paripurno, mengatakan kemampuan daerah tidak cukup dilihat dari ada atau tidaknya operasi penanganan. Efektivitas penanganan dan dampak yang masih masyarakat rasakan juga perlu masuk dalam perhitungan.

Ia menegaskan bahwa indikator penetapan status bencana nasional dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mencakup jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, cakupan wilayah terdampak, serta dampak sosial ekonomi.

Mahkamah Konstitusi (MK) bahkan memutuskan bahwa jumlah korban menjadi indikator utama yang harus terpenuhi untuk penentuan status bencana nasional. Menurut Eko, jumlah korban juga tidak semestinya hanya dimaknai sebagai jumlah kematian. Penurunan kondisi kesehatan masyarakat dan gangguan sosial ekonomi yang signifikan perlu menjadi pertimbangan.

“Tidak mesti jumlah kematian. Penurunan kesehatan yang drastis, menurunnya sosial ekonomi secara drastis itu menjadi penting untuk dipertimbangkan,” kata Eko kepada Greeners, Minggu (18/10).

Oleh karena itu, kata dia, keberadaan operasi penanganan tidak otomatis menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengatasi karhutla secara efektif.

“Boleh jadi tingkat keberhasilan penanganannya tidak sesuai yang warga harapkan. Ini menjadi hal penting,” ujarnya.

Asap Masih Tebal

Berdasarkan data BNPB per 13 Oktober 2026, sebanyak 639,23 hektare lahan masih terbakar di enam provinsi. Kebakaran di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, menjadi yang terluas dengan 513,89 hektare.

Dampak karhutla juga terlihat dari gangguan kesehatan masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang berkaitan dengan karhutla di sejumlah daerah mencapai 333.470 kasus sepanjang 18 Agustus hingga 21 Oktober 2026.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 258.298 kasus dialami warga berusia di atas lima tahun. Sementara itu, 75.172 kasus terjadi pada anak usia nol hingga lima tahun atau balita.

Di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, misalnya, asap akibat karhutla masih terlihat meskipun kondisinya telah membaik daripada bulan Agustus–September 2026. Salah satu warga Berau, Aulia, mengatakan pada periode tersebut asap cukup tebal hingga mengganggu jarak pandang dan aktivitas masyarakat.

“Waktu itu jarak pandang pendek dan aroma udara seperti kayu terbakar. Sekarang pun pagi masih berasap, terutama kalau melihat tepian Sungai Segah,” kata Aulia kepada Greeners, Senin (26/10).

Menurutnya, karhutla di Berau telah terjadi sejak Agustus 2026. Saat asap cukup tebal, sekolah sempat menerapkan pembelajaran dari rumah. Warga juga mengalami gangguan pernapasan, terutama mereka yang memiliki alergi debu.

“Rumah juga gampang kotor karena asap. Tidur tidak nyaman karena AC pun bau asap,” ujarnya.

Indikator Telah Terpenuhi

Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Totok Dwi Diantoro, menilai karhutla yang terjadi saat ini semestinya telah memenuhi sejumlah kondisi untuk dipertimbangkan sebagai bencana nasional.

Menurutnya, salah satu indikatornya terlihat dari karakter bencana yang melintasi batas wilayah. Karhutla tidak hanya terjadi di satu kabupaten atau provinsi, tetapi berdampak lintas wilayah hingga lintas negara melalui asap.

“Karakter (karhutla) sudah lintas wilayah, bahkan lintas kabupaten, lintas provinsi, lintas pulau. Konsekuensi dampaknya juga sudah sangat masif, bahkan asapnya sudah sampai Singapura dan Malaysia,” kata Totok.

Namun, Totok mengaku belum mengetahui secara pasti alasan pemerintah belum menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Ia menyebut konsekuensi pendanaan menjadi salah satu hal yang perlu menjadi perhatian dalam penetapan bencana pada level nasional.

Menurutnya, penanganan bencana dalam skala besar membutuhkan dukungan sumber daya dan pendanaan yang memadai. Penanganan karhutla juga tidak cukup hanya mengandalkan operasi pemadaman, tetapi perlu memperhitungkan kebutuhan air, sumber daya manusia, serta perlindungan masyarakat dan petugas dari paparan asap.

Pastikan Koordinasi Efektif

Sementara itu, Eko mengatakan penetapan status bencana nasional juga bukan satu-satunya cara untuk mendatangkan bantuan. Hal yang lebih penting adalah memastikan koordinasi penanganan berjalan efektif dan kebutuhan masyarakat terdampak terpenuhi.

“Status itu bukan satu-satunya pintu bantuan masuk. Satu hal yang penting adalah bagaimana koordinasi dilakukan dengan baik, kebutuhan penanganan darurat untuk perlindungan warga terpenuhi, dan pemulihan dilakukan,” katanya.

Menurutnya, penanganan karhutla juga tidak boleh berhenti pada pemadaman. Pemerintah perlu memperkuat pencegahan, penegakan hukum, serta pemulihan ekosistem setelah kebakaran.

“Jangan sampai persoalannya hanya ribut di pemadaman. Harus ribut di pencegahan, memastikan kebijakan pencegahan dan penegakan hukum. Setelah itu pemadaman dan pemulihan harus sampai pada pemulihan ekologis,” ujar Eko.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Jakarta (Greeners) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkap adanya potensi hujan signifikan di berbagai wilayah Indonesia akibat aktivitas dinamika atmosfer dalam sepekan ke depan. Masyarakat mesti waspada terhadap potensi hujan lebat ini.

Berdasarkan prakiraan musim hujan 2026/2027, sebagian besar wilayah Sumatra bagian utara telah memasuki periode musim hujan. Wilayah tersebut mencakup seperti Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat bagian utara, dan Riau bagian utara.

Secara umum, pada Dasarian I November 2026 menunjukkan bahwa 77,72% wilayah Indonesia diprakirakan mengalami curah hujan kategori menengah, yakni 50–150 milimeter per dasarian. Wilayah tersebut mencakup Sumatra, Kalimantan, Papua, serta sebagian Jawa dan Sulawesi. Sementara itu, curah hujan kategori rendah diprakirakan mendominasi sebagian wilayah Lampung, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

“Meskipun demikian, aktivitas MJO, Gelombang Rossby Ekuatorial, Gelombang Kelvin, serta sirkulasi siklonik di Laut Andaman dan sebelah utara Papua Barat Daya berpotensi memicu hujan signifikan dalam skala harian,” ujar  Plt. Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramdhani dalam keterangan tertulisnya.

Pada periode 27–29 Oktober 2026, BMKG menetapkan status siaga hujan lebat hingga sangat lebat untuk sejumlah wilayah. Wilayah tersebut mencakup Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Selanjutnya, pada periode 30 Oktober–2 November 2026, Kalimantan Barat berstatus siaga hujan lebat. BMKG juga mengingatkan potensi angin kencang di beberapa wilayah Sumatra, Jawa, dan Sulawesi Selatan.

Waspadai Hujan Lebat

Khusus di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, masyarakat perlu mewaspadai potensi hujan lebat hingga sangat lebat. Potensi hujan juga dapat disertai angin kencang selama sepekan ke depan. Kondisi tersebut antara lain berkaitan dengan dinamika atmosfer dan keberadaan sirkulasi siklonik di sekitar Laut Andaman sebelah utara Aceh. Sementara itu, BMKG memprakirakan tinggi gelombang laut di Selat Malaka berada pada kategori rendah, yaitu 0,5–1,25 meter.

Menghadapi kondisi tersebut, Sekretaris Utama BMKG, Guswanto menjelaskan bahwa BMKG akan terus memantau memantau perkembangan Siklon Tropis ARNAB dan sirkulasi siklonik di sekitar Laut Andaman dalam sepekan ke depan melalui analisis terpadu terhadap data pengamatan, citra satelit, dan dinamika atmosfer terkini.

“Apabila terdapat perkembangan signifikan yang berpotensi memengaruhi wilayah Indonesia, BMKG akan menyampaikan pembaruan informasi melalui kanal resminya,” ujar Guswanto.

Guswanto kembali mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi dan menjadikan peringatan dini cuaca sebagai salah satu acuan dalam mengambil langkah antisipasi.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Jakarta (Greeners) – Komitmen iklim Indonesia (Nationally Determined Contribution/NDC) menduduki peringkat 69 dari 117 negara dengan skor 11 terkait perlindungan terhadap kesehatan masyarakat. Peringkat ini menjadi urgensi bagi Pemerintah Indonesia untuk mengintegrasikan isu kesehatan secara lebih serius dan terukur ke dalam kebijakna iklim nasional.

Hal tersebut terungkap dalam Laporan Healthy NDC Scorecard 2026 dari Global Climate and Health Alliance (GCHA). Healthy NDC Scorecard adalah alat penilaian untuk mengukur sejauh mana komitmen iklim nasional suatu negara mengintegrasikan isu kesehatan manusia dan kualitas udara.

Mengacu laporan tersebut, skor NDC nasional yang diperoleh berarti Indonesia diproyeksikan masuk ke jalur pemanasan global hingga “<4°C” atau katastrofik bagi kesehatan manusia. Perkiraan angka kematian akibat polusi udara ini mencapai 82,2 per 100.000 penduduk.

Tercatat Indonesia mendapat nilai merah dalam lima dari delapan kategori. Kategori secara berurutan dari yang terendah yakni ekonomi dan pendanaan. Selanjutnya soal pemantauan dan implementasi, integrasi dampak kesehatan, manfaat kesehatan tambahan, transisi berkeadilan, serta polusi udara.

Meski demikian, Indonesia cukup baik dalam aspek performa aksi sektor kesehatan dan tata kelola terintegrasi. Hal ini menunjukkan, meskipun kesehatan telah menjadi bagian dari wacana rencana iklim, belum ada alokasi anggaran yang jelas. Bahkan belum ada perhitungan biaya dampak kesehatan, maupun target pemantauan yang terukur di lapangan.

Peneliti di Global Climate and Health Alliance, Nova Tebbe mengatakan bahwa healthy NDC Scorecard ini memungkinkan untuk evaluasi pemerintah. Salah satunya yaitu dalam mempertimbangkan aspek kesehatan dalam perencanaan iklim mereka.

“Apakah hal tersebut selaras dengan ambisi pengurangan emisi yang mereka tetapkan, serta membandingkan rencana tindakan di bidang kesehatan dan iklim dengan angka kematian akibat polusi udara yang terjadi secara nyata di tingkat nasional,” kata Nova dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/10).

Tingkatkan Data Spesifik Penyakit

Sementara itu, laporan GCHA mencatat bahwa skor Indonesia ini berada sedikit di bawah rata-rata global yang mencapai 11,8 poin. Walaupun, secara global, hanya 32% NDC yang benar-benar mengkuantifikasi dampak kesehatan.

Apabila dibandingkan negara Asia Tenggara lain, NDC Indonesia skornya juga masih rendah. Sebab, Kamboja meraih skor 24, Timor Leste 22, dan Sri Lanka 19.

Menurut GCHA, Indonesia masih perlu meningkatkan detail spesifik terkait penyakit sensitif iklim. Selain itu, juga perlu meningkatkan detail polutan udara berbahaya seperti black carbon dan partikulat (PM).

Ketiadaan alokasi anggaran dan mekanisme pemantauan dalam NDC juga menjadi celah besar yang dapat menghambat implementasi perlindungan kesehatan di lapangan. Terutama bagi kelompok rentan dan pekerja yang terpapar langsung oleh dampak perubahan iklim.

GCHA mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah konkret. Salah satunya dengan melibatkan Kementerian Kesehatan secara aktif dan formal dalam penyusunan serta implementasi NDC.

Mereka juga meminta pemerintah menetapkan target kualitas udara nasional yang selaras dengan pedoman kualitas udara World Health Organization (WHO).

Pemerintah Indonesia juga perlu mencantumkan biaya, alokasi anggaran, dan target pemantauan yang jelas. Hal itu penting untuk aksi kesehatan dalam iklim, guna memastikan janji-janji perlindungan kesehatan dapat dieksekusi dengan baik.

Pemanfaatan Batu Bara

Menurut Koordinator Outreach and Advocacy CERAH, Dzatmiati Sari, kebijakan energi Indonesia yang masih merencanakan pemanfaatan batu bara hingga 2060 merupakan kelemahan fatal komitmen iklim nasional, termasuk dalam NDC.

Ia menambahkan, selama masih membakar batu bara dan energi fosil lainnya, masyarakat Indonesia masih akan terus terancam berbagai masalah kesehatan imbas krisis iklim. Ancaman itu mulai dari sengatan panas, penyakit saluran pernapasan, hingga terdampak bencana cuaca ekstrem.

“Target NDC seharusnya jangan yang penting emisi turun, tetapi seberapa besar pemangkasan emisi yang harus dicapai agar menghasilkan lingkungan dan udara yang layak bagi masyarakat untuk hidup sehat,” ungkapnya.

Dzatmiati menegaskan apabila tidak menyelesaikan masalah dari sumbernya, seperti penggunaan batu bara yang berlanjut, maka masyarakat akan terus terjebak di emisi tinggi dan biaya kesehatan yang membengkak akibat dari energi fosil.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Jakarta (Greeners) – Sebanyak 43 perahu kreatif berbahan botol plastik bekas turut meramaikan Festival Perahu Cinta Lingkungan (CiLung) 2026. Pasukan Oranye Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta membuat perahu-perahu tersebut secara mandiri.

Kepala DLH DKI Jakarta, Dudi Gardesi, menjelaskan bahwa perahu tersebut merupakan karya dari Unit Penanganan Sampah Badan Air (UPS BA). Perahu-perahu itu mewakili 42 kecamatan dan satu satuan tugas khusus penanganan sampah di Sungai Ciliwung.

Setiap perahu membawa cerita dari wilayah penanganan masing-masing. Desainnya menggambarkan karakteristik sampah yang petugas temukan saat bekerja membersihkan badan air. Botol plastik, galon, tutup botol, dan berbagai barang bekas lainnya kemudian mereka manfaatkan menjadi bagian dari karya tersebut.

“Perahu-perahu ini menunjukkan kreativitas dan inovasi petugas dalam memanfaatkan sampah yang ditemukan saat penanganan badan air. Melalui festival ini, kami ingin memperlihatkan bahwa sampah masih dapat memiliki nilai guna apabila dipilah dan dikelola dengan tepat,” kata Dudi di Jakarta, Minggu (18/10).

Dudi menegaskan bahwa warga bisa memulai mengelola sampah yang dekat dengan kesehariannya. Contohnya dengan mengurangi penggunaan barang sekali pakai, memisahkan sampah sesuai jenisnya, serta memastikan sampah bisa tersalurkan dan tertangani dengan benar.

Melalui Festival CiLung, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak masyarakat membawa semangat kreativitas dan kepedulian tersebut hingga ke rumah masing-masing. Sebab, kebiasaan memilah dan mengolah sampah dari sumber oleh warga bisa mendukung kerja Pasukan Oranye DLH dan menjaga sungai serta danau Jakarta tetap bersih.

Sarana Edukasi

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Uus Kuswanto, mengatakan bahwa festival ini menjadi sarana edukasi untuk masyarakat untuk lebih peduli lingkungan.

Ia menambahkan, kreativitas dari para petugas menunjukkan bahwa barang yang telah menjadi sampah masih memiliki nilai yang bermanfaat jika terkelola secara tepat.

“Festival CiLung menjadi salah satu wujud nyata edukasi kepada masyarakat bahwa sampah dapat dipilah dan diolah menjadi karya kreatif yang menarik. Kami berharap kegiatan ini mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan,” ujar Uus.

Uus berharap pengalaman belajar melalui festival dapat menumbuhkan kepedulian yang berlanjut dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi generasi muda.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Jakarta (Greeners) – Indonesia mendapat tawaran untuk menjadi tuan rumah putaran lanjutan negosiasi Perjanjian Plastik Global atau Global Plastics Treaty. Sekretariat Intergovernmental Negotiating Committee (INC) saat ini tengah melakukan pendekatan kepada Indonesia untuk menjadi tuan rumah INC-5.4.

Informasi tersebut disampaikan saat kegiatan Media Briefing dalam rangka Jakarta Informal Consultation Meeting on the INC Plastic Pollution pada Kamis (15/10). Namun, hingga kini Indonesia belum memberikan keputusan terkait tawaran tersebut.

“Sekretariat INC sedang melakukan pendekatan kepada Indonesia untuk mau menjadi tuan rumah INC 5.4,” ungkap Kapokja Pembinaan Badan Usaha Direktorat Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Ujang Solihin Sidik.

Ia menyebut, salah satu lokasi yang kemungkinan diajukan untuk pelaksanaan pertemuan adalah Bali. Namun, usulan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan akhir.

Ujang mengatakan bahwa INC-5.4 menjadi bagian dari rangkaian negosiasi untuk menyusun International Legally Binding Instrument on Plastic Pollution. Proses negosiasi tersebut telah berlangsung dalam beberapa putaran, tetapi negara-negara peserta belum mencapai kesepakatan akhir.

Putaran pertama atau INC-1 berlangsung di Uruguay, kemudian INC-2 di Paris, INC-3 di Nairobi, dan INC-4 di Kanada. Selanjutnya, INC-5.1 berlangsung di Busan, Korea Selatan, tetapi negosiasi belum menghasilkan kesepakatan sehingga berlanjut ke INC-5.2 di Jenewa.

Proses tersebut kembali berlanjut melalui INC-5.3 yang secara khusus membahas pemilihan chair. Sebab, ketua sebelumnya mengundurkan diri.

“Begitu sengitnya negosiasi ini sampai ke putaran kelima bagian kedua belum selesai,” kata Ujang.

Rangkaian negosiasi yang panjang ini, kata dia, menunjukkan masih adanya perbedaan kepentingan antarnegara dalam menyusun perjanjian yang mengikat secara hukum untuk mengatasi polusi plastik.

Kunjungan ke Indonesia

Sebelum membahas kelanjutan negosiasi tersebut, delegasi dari 11 negara yang mengikuti Jakarta Informal Consultation Meeting mengunjungi sejumlah fasilitas pengelolaan sampah plastik di Jakarta dan Tangerang Selatan.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda pertemuan informal. Kegiatan tersebut mempertemukan negara-negara untuk bertukar pandangan mengenai penanganan polusi plastik dan proses negosiasi Perjanjian Plastik Global.

Delegasi mengunjungi Bank Sampah Induk di Bintaro, Jakarta Recycling Center (JRC), Koperasi Pemulung Berdaya di Tangerang Selatan, serta Zero by Alner.

Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular KLH/BPLH, Agus Rusly menyebut kunjungan tersebut bertujuan menunjukkan berbagai upaya Indonesia dalam mengendalikan pencemaran plastik. Selain itu, juga memperlihatkan praktik ekonomi sirkular yang telah berjalan di tingkat tapak.

“Tujuannya adalah menunjukkan bukti bahwa Indonesia berkomitmen dan bergerak untuk mengendalikan pencemaran, khususnya plastik,” kata Agus.

Namun, Agus juga menekankan bahwa persoalan pencemaran plastik tidak semata-mata berkaitan dengan material plastik. Pola konsumsi dan pengelolaan sampah setelah produk digunakan juga menjadi bagian penting dalam persoalan tersebut.

“Bukan masalah menyalahkan plastiknya, tetapi bagaimana kita lebih peduli bagaimana pola konsumsi itu dan plastiknya terkelola,” katanya.

Sementara itu, Agus menegaskan bahwa ke depan, akan ada aturan atau peraturan menteri yang mengatur tentang extended producer responsibility (EPR). Aturan ini akan mengatur pihak swasta bertanggung jawab untuk mengambil kembali atau mengumpulkan kembali kemasan plastik setelah dikonsumsi.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Jakarta (Greeners) – Nilai ekonomi karbon bisa membuka peluang ekonomi baru. Namun, pemerintah menekankan agar manfaat ekonomi tersebut tidak berhenti pada investor atau pelaku usaha. Masyarakat di tingkat tapak harus ikut merasakan manfaatnya.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Jumhur Hidayat mengatakan, pengembangan ekonomi karbon perlu memastikan masyarakat lokal, masyarakat adat, dan kelompok yang berada di lokasi kegiatan mendapatkan manfaat yang memadai.

“Pemerintah menginginkan uang yang diperoleh itu sebagian besar dimanfaatkan untuk masyarakat di tingkat tapak, seperti ground people, masyarakat adat, dan masyarakat lokal. Mereka harus mendapatkan manfaat yang lebih besar,” ujar Jumhur di Jakarta, Selasa (13/10).

Nilai ekonomi karbon merupakan pemberian harga atau valuasi atas emisi gas rumah kaca (GRK) atau karbon. Instrumen ini memungkinkan pihak yang menghasilkan emisi untuk membayar kegiatan yang berkontribusi terhadap penyerapan atau pengurangan emisi.

Menurut Jumhur, kebutuhan pendanaan untuk memulihkan lingkungan tidak dapat hanya mengandalkan anggaran publik. Karena itu, pemerintah membuka ruang bagi pembiayaan dari pihak swasta, termasuk pelaku usaha yang menghasilkan emisi.

“Sebuah industri yang bertahun-tahun mengeluarkan emisi, ketika diketahui memiliki emisi yang besar, harus membayar. Ini disebut emitter pay atau polluter pays. Mereka yang mengeluarkan emisi harus membayar,” katanya.

Pembayaran tersebut kemudian dapat mengalir kepada pihak yang melakukan kegiatan penyerapan atau pengurangan emisi. Dengan mekanisme tersebut, kegiatan pemulihan lingkungan dapat berkembang menjadi kegiatan ekonomi.

Pasar Karbon Berintegritas

Salah satu contoh ekonomi karbon yaitu dari penanaman mangrove. Ia menyebut, satu hektare mangrove dapat menyerap sekitar 3.000 ton CO2 per tahun dengan kebutuhan biaya penanaman dan pemeliharaan sekitar Rp400 juta.

Setelah beberapa tahun, karbon yang terserap dapat dihitung dan diperjualbelikan. Dengan asumsi harga karbon sebesar 50–60 dolar AS per ton, nilai karbon dari satu hektare mangrove dapat mencapai sekitar 150.000 dolar AS.

Namun, menurut Jumhur, besarnya nilai ekonomi tersebut tidak boleh membuat masyarakat di sekitar lokasi justru kembali tertinggal. Ia menginginkan perdagangan atau nilai karbon ini tidak mengikuti fase konvensional pembagunan jilid pertama.

Jumhur mengingatkan agar ekonomi karbon juga tidak hanya menjadi ruang bagi spekulan atau pedagang karbon. Untuk itu, pemerintah mendorong terbentuknya high-integrity carbon market atau pasar karbon berintegritas. Salah satu indikatornya adalah pembagian manfaat (benefit sharing) kepada masyarakat.

“Semakin kecil kita memberikan kepada masyarakat, semakin rendah integritas karbon,” ujar Jumhur.

Kumpulkan Ratusan Pemimpin Daerah

Sementara itu, Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH, Ary Sudijanto, juga menekankan bahwa orientasi utama penerapan NEK di daerah harus berakar pada aksi nyata penurunan emisi.

“Karena yang akan kita kemudian tetapkan nilai ekonominya, itu adalah sesuatu yang tidak dapat terlihat, yang kemudian adalah hasil dari upaya kita menurunkan emisinya,” ungkap Ary.

Sebagai upaya memperkuat tata kelola ekonomi karbon, KLH/BPLH mengumpulkan 124 pimpinan daerah dari wilayah Sumatra dan Jawa di Jakarta. Mereka mengikuti kegiatan “Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim.”

Tujuan dari kegiatan tersebut yakni untuk memastikan agar instrumen tata kelola karbon dapat terintegrasi kuat ke dalam agenda pembangunan daerah. Dengan demikian, manfaat ekonomi dan ekologinya dapat masyarakat rasakan secara langsung.

Forum bimbingan teknis ini juga untuk menyelaraskan berbagai pilar kebijakan nasional. Hal ini mencakup pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC), kebijakan strategis Zero Waste Zero Emission (ZWZE), hingga peta jalan perdagangan karbon sektor limbah yang terintegrasi dengan Sistem Registri Nasional (SRN) dan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).

Penulis: Dini Jembar Wardani

Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mendorong gerakan Tobat Ekologis yang melibatkan ribuan sekolah. Gerakan ini merupakan bagian dari perjalanan dua dekade Program Adiwiyata.

Sebanyak 2.649 sekolah di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota ikut terlibat untuk mewujudkan “Tobat Ekologis Menuju Sekolah Berbudaya Lingkungan”.

Dalam program ini KLH/BPLH juga menggandeng Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kolaborasi lintas kementerian ini mendorong pendidikan untuk bisa mengubah kepedulian ekologis menjadi aksi nyata yang terukur selama 30 hari ke depan.

Menteri LH/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa tobat ekologis tidak boleh berhenti sebatas deklarasi seremonial. Menurutnya, perubahan harus dimulai dengan kesadaran moral untuk mengakui kesalahan terhadap alam. Ia juga menginginkan perubahan bisa menghentikan perilaku yang merusak, serta mengambil langkah pemulihan secara konsisten.

“Perubahan perilaku membutuhkan kesadaran moral, nilai agama, dan penegakan hukum. Kepedulian juga perlu didukung sistem yang memungkinkan masyarakat bertindak benar. Ini termasuk sarana pengelolaan sampah dan tanggung jawab terhadap dampak lingkungan,” kata Jumhur di Jakarta, Senin (12/10).

Jumhur menambahkan, di lingkungan sekolah, prinsip tersebut harus diterjemahkan langsung ke dalam kebiasaan sehari-hari. Tujuannya agar kesadaran generasi muda tumbuh menjadi tindakan nyata yang terus mereka pelihara.

Memulai Kebiasaan dari Sekolah

Gerakan Tobat Ekologis di sekolah juga bisa mendorong dampak yang baik kepada warga di sekolah. Terutama terkait perubahan perilaku yang lebih baik bagi siswa dan siswi di sekolah.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat mengatakan bahwa sekolah merupakan kawah candradimuka yang paling strategis untuk membentuk kebiasaan baik peserta didik. Nantinya, kata dia, kebiasaan tersebut akan mereka bawa ke tengah keluarga, masyarakat, hingga dunia kerja.

“Warga sekolah mengenali dan mengakui kondisi lingkungannya, kemudian menghentikan kebiasaan yang merusak, lalu membenahi sistem dan tata kelola sekolah, setelah itu melakukan pemulihan. Jadi, esensi tobat adalah melakukan dan memproduksi hal-hal yang baik dalam konteks lingkungan kita,” kata Atip.

Ia menambahkan bahwa perubahan tersebut diwujudkan melalui lima aspek Adiwiyata, yaitu kebersihan dan sanitasi, pengelolaan sampah, konservasi keanekaragaman hayati, penghematan energi, serta penghematan air.

Jalankan Aksi Cepat

Dalam gerakan Tobat Ekologis ini, ribuan sekolah peserta nantinya akan menjalankan aksi cepat (quick win) yang berfokus pada lima tahapan utama. Tahapan tersebut terdiri dari bercermin, berhenti, berbenah, memulihkan, dan membudayakan.

Pelaksanaan aksi tersebut juga mencakup dalam pilar Program Adiwiyata. Selanjutnya, KLH/BPLH juga mendorong setiap instansi pendidikan menetapkan target terukur yang dipantau secara berkala melalui Sistem Informasi Adiwiyata (SIDIA). Keberhasilan gerakan ini pengukurannya berdasarkan dari perubahan kebiasaan konkret serta perbaikan kualitas lingkungan di tapak.

Memasuki babak baru dua dekade Program Adiwiyata, KLH/BPLH berharap gerakan tobat ekologis ini mampu menciptakan efek limpahan (multiplier effect) ke luar gerbang sekolah.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Jakarta (Greeners) – Konflik penguasaan lahan, kerusakan ekosistem, hingga terbatasnya ruang bagi masyarakat dalam pengelolaan hutan menunjukkan bahwa persoalan kehutanan di Indonesia belum selesai. Berbagai persoalan tersebut berkaitan dengan tata kelola kawasan hutan yang perlu ditata ulang.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memasukkan perubahan keempat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2024–2029 pada 19 November 2024.

Pemerintah melihat perubahan regulasi sebagai bagian dari pembaruan tata kelola kehutanan. Perkembangan sosial, ekonomi, lingkungan, serta dinamika hukum membuat regulasi dinilai perlu disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Namun, agenda perubahan UU Kehutanan bukan hal baru. Pembahasannya telah bergulir sejak 2017, tetapi belum kunjung tuntas.

Bagi masyarakat sipil, revisi ini menjadi momentum untuk membenahi tata kelola kehutanan agar lebih berkelanjutan dan berkeadilan. Mereka bahkan mendorong pemerintah mencabut UU 41/1999 dan menggantinya dengan undang-undang baru.

Mengapa UU Kehutanan Perlu Dirubah?

Dorongan perubahan tidak terlepas dari berbagai persoalan yang terus muncul di kawasan hutan. Kebakaran hutan dan lahan, perambahan, alih fungsi kawasan, konflik tenurial, hingga persoalan masyarakat adat menjadi bagian dari persoalan tata kelola kehutanan.

Peneliti dan Pengkampanye Hutan Forest Watch Indonesia (FWI), Tsabit Khairul Auni, mengatakan tekanan terhadap hutan juga terlihat dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Indonesia pada 2026.

“Artinya, kebakaran masih terjadi dan semakin parah hingga hari ini. Kondisi ini menuntut adanya pengawasan terhadap izin, pertanggungjawaban pengelolaan, serta pengelolaan ekosistem,” kata Tsabit di Jakarta, Senin (5/10).

Menurut Tsabit, pemerintah tidak bisa melihat persoalan tersebut hanya sebagai masalah perizinan. Hutan memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi sehingga pengelolaannya harus mempertimbangkan seluruh fungsi tersebut.

Koalisi Masyarakat Sipil Advokasi UU Kehutanan juga menyoroti ketimpangan penguasaan kawasan hutan. Berdasarkan data FWI tahun 2023 yang Tsabit sampaikan, korporasi menguasai sekitar 37,6 juta hektare kawasan hutan.

Sementara berdasarkan data FWI hingga 2025, kawasan yang telah disahkan melalui perjanjian kerja sama (PKS) masih kurang dari 6 juta hektare. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan masyarakat sipil mendorong perubahan tata kelola secara lebih mendasar.

Desakan Masyarakat Sipil

Koalisi Masyarakat Sipil Advokasi UU Kehutanan yang terdiri dari 35 organisasi masyarakat sipil membawa sejumlah agenda dalam proses perubahan UU Kehutanan ini, mulai dari perlindungan masyarakat, pemulihan ekosistem, transparansi, hingga pembaruan hukum.

Bagi koalisi, hutan tidak dapat terpisahkan dari masyarakat yang hidup di dalam dan sekitarnya. Karena itu, pemerintah perlu memastikan kebijakan pangan dan energi yang membutuhkan lahan dalam skala besar tidak mengorbankan fungsi ekologis hutan.

Perubahan regulasi secara parsial juga berisiko mempertahankan persoalan hukum yang selama ini terjadi. Koalisi juga mendorong pemerintah membuka informasi mengenai kawasan hutan, pemberian izin, serta peta arahan pemanfaatan hutan.

Mereka juga meminta pemerintah melibatkan masyarakat secara bermakna, bukan hanya dalam penyusunan undang-undang, tetapi juga melalui komunikasi dan konsultasi formal maupun informal. Tujuannya, perubahan UU dapat memberikan perlindungan terhadap hutan sekaligus menjamin hak masyarakat.

Koalisi juga menilai UU 41/1999 belum cukup mengakomodasi realitas sosial, budaya, dan sejarah masyarakat adat serta petani yang hidup dan bergantung pada hutan. Menurut mereka, UU 41/1999 lebih banyak memandang hutan dari perspektif teknokratis sehingga ruang masyarakat dalam pengelolaan hutan masih terbatas.

Mengubah Paradigma Pengelolaan Hutan

Dari kacamata Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Totok Dwi Diantoro, persoalan mendasar dalam tata kelola kehutanan justru terletak pada paradigma pengelolaan yang masih berbasis negara atau state-based forest management.

Menurutnya, UU Nomor 5 Tahun 1967 maupun UU 41/1999 masih mempertahankan paradigma tersebut. Ke depan, kata dia, pengelolaan hutan perlu bergerak menuju community-based forest management atau pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang lebih adaptif terhadap kondisi di lapangan.

“Selama ini, pendekatan berbasis negara dinilai membuat negara seolah menjadi pihak yang paling mengetahui bagaimana hutan harus dikelola. Akibatnya, pengetahuan lokal dan kapasitas masyarakat terpinggirkan,” ujar Totok.

Padahal, kata dia, kewenangan negara perlu berjalan dengan mempertimbangkan keberadaan masyarakat lokal dan masyarakat adat beserta hak-haknya, termasuk hak atas hutan adat.

Menurut Totok, perubahan paradigma juga harus mendorong pemerintah mengubah cara melibatkan masyarakat. Masyarakat tidak cukup hanya mendapatkan informasi. Mereka perlu terlibat dalam formulasi kebijakan, termasuk sejak proses pengukuhan kawasan hutan.

Ia menegaskan, dalam proses penunjukan, penataan batas, hingga penetapan kawasan hutan, pengetahuan masyarakat lokal dan masyarakat adat sering kali terlewat. Padahal, persoalan hak dan keberadaan masyarakat semestinya bisa terselesaikan sejak awal.

“Jangan sampai kawasan sudah ditetapkan, tetapi kemudian muncul keberatan pihak ketiga dan konflik baru. Kita tidak hanya membutuhkan sesuatu yang legal, tetapi juga legitimate,” kata Totok.

Menurutnya, legitimasi sosial harus dibangun sejak awal agar pengelolaan kawasan hutan tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga diterima masyarakat.

Ia juga menilai pembaruan UU Kehutanan perlu mengakomodasi perkembangan mekanisme hukum, termasuk citizen lawsuit serta legal standing bagi organisasi lingkungan.

Apa yang Pemerintah Siapkan?

Dengan berbagai tuntutan tersebut, pemerintah menyatakan proses penyusunan perubahan UU Kehutanan kini telah berjalan. Kepala Biro Hukum Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Supriadi, mengatakan usulan perubahan yang masuk cukup banyak.

“Bahkan, substansi yang diusulkan telah mencapai sekitar 50 persen, meskipun angka tersebut masih dapat berubah dalam proses pembahasan,” kata Supriadi.

Menurutnya, perubahan kebutuhan masyarakat menuntut penyesuaian regulasi kehutanan. Salah satu hal yang dibahas ialah ketentuan alokasi 30 persen kawasan yang sebelumnya dihapus melalui UU Cipta Kerja. Pemerintah ingin menghidupkan kembali ketentuan tersebut.

Namun, Supriadi mengatakan upaya itu menghadapi persoalan prosedural karena ketentuan yang telah diubah melalui UU Cipta Kerja berkaitan dengan mekanisme perubahan regulasi tersebut.

“Artinya, perubahan tersebut tidak sederhana karena dapat berkaitan dengan keseluruhan pasal yang sebelumnya diubah,” kata Supriadi.

Perkuat KPH dan Pemulihan

Dalam revisi UU Kehutanan ini, pemerintah juga sepakat untuk melibatkan masyarakat sebagai subjek, bukan sekadar objek, dalam pengelolaan hutan. Pengaturan dasar mengenai hubungan tersebut akan pemerintah masukkan ke dalam undang-undang, sedangkan ketentuan yang lebih rinci, penguatannya dapat melalui peraturan pemerintah.

Selain masyarakat, kata Supriadi, perubahan UU Kehutanan juga perlu memperkuat peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Ke depan, pemerintah ingin memperkuat posisi KPH dalam undang-undang, termasuk dari sisi pendanaan.

Penguatan KPH juga penting ketika terjadi persoalan di lapangan, termasuk kebakaran hutan. Dengan kapasitas dan sumber daya yang memadai, KPH dapat menjadi salah satu pihak yang melakukan penanganan secara langsung.

Supriadi juga mengatakan penegakan hukum perlu lebih berorientasi pada pemulihan lingkungan. Penanganan pelanggaran, menurutnya, perlu menyasar pelaku utama atau pihak yang mengendalikan pelanggaran, bukan hanya orang yang bekerja di lapangan.

Selain sanksi pidana, pemerintah mendorong kewajiban pemulihan dan rehabilitasi lingkungan sebagai bagian dari penegakan hukum.

Perubahan tersebut akan memengaruhi masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan, terutama terkait akses, pengelolaan, dan sumber penghidupan. Karena itu, revisi perlu memastikan penguatan tata kelola tidak mengabaikan hak masyarakat.

Menanti Perubahan yang Berkeadilan

Sementara itu, koalisi menilai persoalan kehutanan sudah terlalu kompleks untuk pemerintah atasi hanya dengan mengubah sebagian pasal. Karena itu, mereka mendorong pemerintah mengevaluasi UU 41/1999 dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Secara sosiologis, misalnya, masih terdapat konflik tenurial, persoalan masyarakat adat dan petani hutan, serta persoalan pengelolaan kawasan yang belum selesai. Secara yuridis, UU 41/1999 juga telah mengalami berbagai perubahan melalui Perpu, putusan Mahkamah Konstitusi, maupun undang-undang lain.

Karena itu, koalisi mendorong pemerintah menghentikan perubahan keempat UU 41/1999 dan menyusun UU Kehutanan yang baru. Mereka menekankan pentingnya partisipasi masyarakat yang bermakna dalam proses penyusunannya.

Sementara itu, pemerintah memilih melanjutkan penyusunan perubahan UU. Kemenhut menyatakan pembahasan internal akan berlanjut ke pembahasan antarkementerian sebelum memasuki tahap berikutnya.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum kehutanan bukan hanya soal memilih merevisi undang-undang lama atau menyusun undang-undang baru. Hal yang lebih mendasar ialah memastikan hutan tidak semata dipandang sebagai wilayah yang negara kendalikan, tetapi juga sebagai ruang ekologis dan ruang hidup masyarakat.

Perubahan yang hanya menyentuh sebagian aturan berisiko mempertahankan persoalan lama. Sebaliknya, penguatan hak masyarakat, kepastian kawasan, dan pemulihan ekosistem dapat menjadi dasar pengelolaan hutan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Jakarta (Greeners) – Science Film Festival kembali digelar di Indonesia untuk ke-17 kalinya. Tahun ini mereka mengenalkan peluang dan tantangan “Artificial Intelligence” (AI) atau kecerdasan buatan kepada pelajar jenjang SD hingga SMA di 70 kabupaten/kota.

Di Indonesia, festival ini menghadirkan 20 film dari tujuh negara, yaitu Jerman, Kolombia, Belanda, Argentina, Meksiko, Yunani, dan Korea Selatan. Dengan membawa tema AI, Goethe Insitut mengajak generasi muda mengenal potensi sekaligus tantangan AI melalui perpaduan pemutaran film serta eksperimen sains yang menyenangkan.

Pemutaran film akan berlangsung secara hybrid pada 6 Oktober-14 November 2026. Jadwal pemutaran film dilakukan secara bergantian di sekolah-sekolah, universitas, pusat sains, komunitas. Setelah pemutaran film, tim penyelenggara juga akan mengajak peserta mengikuti eksperimen sains interaktif.

Festival ini menjangkau berbagai kabupaten/kota seperti Aceh Besar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Ende, Tobelo, Kupang, Maumere, Waingapu, dan wilayah lainnya.

Direktur Goethe-Institut Wilayah Asia Tenggara, Australia, dan Selandia Baru, Constanze Michel mengatakan bahwa festival ini mempertemukan penonton dengan film-film yang mengeksplorasi peran AI dalam sains, pendidikan, dan keberlanjutan. Selain itu, film yang telah melalui tahap kurasi ini juga akan menyajikan bagaimana teknologi ini bisa bermanfaat untuk menghadapi tantangan global.

“Science Film Festival tahun ini bertujuan untuk mendorong refleksi tentang bidang yang berkembang pesat ini. Melalui pemutaran film dari berbagai negara, kami ingin mendorong generasi muda Indonesia untuk mengeksplorasi sains secara menyenangkan,” kata Constanze saat pembukaan Science Film Festival di Jakarta, Selasa (6/10).

Wadah untuk Eksplorasi

Dengan mengangkat tema AI, Goethe Institut melihat bahwa teknologi ini tidak hanya membentuk industri, ekonomi, dan kehidupan sehari-hari. Penggunaan AI di dalam konteks lingkungan dan keberlanjutan juga semakin banyak.

Penerapan AI dalam konteks lingkungan tersebut misalnya dengan melacak keanekaragaman hayati dengan pengenalan gambar tingkat lanjut, hingga mengoptimalkan sistem energi terbarukan, hingga memodelkan skenario perubahan iklim. Dengan demikian, AI telah menawarkan alat canggih yang dapat mendukung konservasi dan pembangunan berkelanjutan.

Meski begitu, kemunculan AI juga menimbulkan pertanyaan mendesak tentang penggunaan data, transparasi, kesetaraan, dan jejak lingkungannya sendiri. Hal ini termasuk kebutuhan energi yang signifikan dari komputasi skala besar.  Lewat tema inilah akhirnya Goethe Institut ingin menunjukkan peluang dan tantangan dari AI melalui Science Film Festival 2026 kepada pelajar.

Menurut Staf Khusus Mendikdasmen Bidang Peningkatan Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) dan Kompetensi Guru Maila, Dinia Husni Rahiem, Film-film ini dapat membantu melihat bagaimana AI digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan terhubung dengan apa yang siswa pelajari di kelas.

“Tema Science Film Festival tahun ini memberikan banyak hal untuk dieksplorasi. Bagaimana cara komputer mengenali gambar? Bagaimana proses AI dalam mencapai sebuah jawaban? Dan bagaimana kita bisa mengetahui apakah jawaban tersebut betul atau tidak? Tema ini terkait erat dengan coding dan kecerdasan buatan, pelajaran yang kini diajarkan di sekolah,” kata Dinia.

Pada saat pembukaan, lebih dari 250 siswa-siswi ikut menyaksikan dua film yang berlangsung di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta. Mereka menonton film asal Jerman berjudul Sembilan Setengah – Melindungi Iklim di Dunia Digital dan Sembilan Setengah – ChatGPT di Ruang Kelas. Setelah pemutaran film, para siswa mengikuti ragam eksperimen.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Jakarta (Greeners) – Informasi mengenai potensi gempa pada zona megathrust di Indonesia menjadi perbincangan yang ramai di dalam ruang digital. Beragam konten mengenai ancaman gempa besar dan tsunami membuat sebagian masyarakat khawatir, bahkan bertanya-tanya kapan gempa tersebut akan terjadi.

Kekhawatiran itu salah satunya dirasakan Adella Ayu Luthfiah (25), karyawan swasta asal Bekasi. Ia mengaku sempat panik setelah melihat berbagai informasi mengenai megathrust di media sosial.

“Pertama kali tahu berita tentang megathrust jujur aku sangat takut dan overthinking. Aku bayangin nanti bagaimana kalau benar terjadi, apa yang harus aku siapkan, langkah dan tindakan apa yang harusa aku ambil saat pertama kali terjadi, evakuasi ke mana, kalau seandainya aku sedang kerja cara menyelamatkan diri bagaimana,” kata Adella kepada Greeners, Kamis (1/10).

Menurut Adella, kekhawatirannya muncul karena sejumlah konten di media sosial seolah menggambarkan megathrust akan segera terjadi dengan kekuatan besar. Untuk memperoleh informasi yang lebih akurat, ia kemudian memilih mengikuti informasi dari sumber resmi, salah satunya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Meski masih merasa khawatir, Adella mulai melakukan mitigasi secara pribadi dengan menyiapkan tas bencana yang juga memasukkan sejumlah dokumen penting.

“Ya intinya tentu berdoa supaya tidak kejadian dan terus mencari info mitigasi,” ujarnya.

Memahami Megathrust

Kekhawatiran seperti yang Adella rasakan muncul ketika istilah megathrust berulang kali hadir di ruang digital. Padahal, di balik istilah yang terdengar mengancam itu, terdapat proses geologi yang berlangsung jauh di bawah permukaan bumi.

Ahli Geologi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Benyamin Sapiie mengungkapkan fakta-fakta tentang potensi megathrust ini. Ia menjelaskan bahwa secara sederhana, bumi terdiri dari lempeng-lempeng. Setiap lempeng ini memiliki ketebalan sekitar 100 kilometer dan dapat berinteraksi satu sama lain. Ia mengatakan bahwa ada tiga jenis batas lempeng, yaitu saling bergeser, saling berkonvergensi, dan saling menjauh.

“Ketika lempeng saling berkonvergensi, salah satu lempeng akan menyusup ke bawah lempeng lainnya. Kondisi ini menimbulkan gesekan antara kedua lempeng. Zona tempat kedua lempeng bergesekan disebut interface, yaitu perbatasan antara satu lempeng dengan lempeng lainnya,” ujar dia kepada Greeners, Kamis (1/10).

Dengan demikian, megathrust merupakan gempa yang terjadi pada zona tersebut. Gempa ini memiliki zona dengan kedalaman tertentu, mulai dari kedalaman dangkal hingga kedalaman dalam yang dikenal sebagai zona seismogenik.

“Secara sederhana, megathrust merupakan jenis gempa yang berkaitan dengan zona subduksi. Gempanya terjadi bukan di masing-masing lempeng, melainkan di antara dua lempeng yang saling bergesekan,” katanya.

Megathrust Menghasilkan Gempa Besar?

Di benak publik, kata megathrust kerap langsung berkelindan dengan bayangan gempa raksasa dan tsunami. Padahal, menurut Benyamin, tidak semua gempa megathrust akan memiliki kekuatan yang sama.

Perbedaan karakteristik setiap zona subduksi turut memengaruhi potensi kekuatan gempa. Salah satunya berkaitan dengan umur lempeng yang menyusup dan sudut penunjamannya.

Sumatra, misalnya, memiliki karakteristik berbeda dengan Jawa. Karena itu, potensi gempa besar di kedua wilayah tersebut juga berbeda.

“Sumatra menjadi wilayah yang memiliki potensi megathrust yang dapat menghasilkan gempa besar dibandingkan Jawa. Namun, Jawa juga memiliki potensi gempa megathrust, tetapi potensinya relatif lebih kecil,” ujar Benyamin.

Gempa megathrust dengan magnitudo besar dapat memicu tsunami apabila menyebabkan perubahan permukaan laut secara tiba-tiba. Ketika permukaan laut berubah dalam waktu singkat dan mencakup wilayah yang luas, air dalam jumlah besar dapat berpindah.

Gempa Aceh 2004 menjadi salah satu contoh gempa megathrust besar. Gempa serupa dengan magnitudo sekitar 9 juga pernah terjadi di Chile, Jepang, termasuk Tohoku, serta Alaska.

Indonesia sendiri memiliki sejumlah zona megathrust. Jawa, Sumatra, Bali, dan Lombok, misalnya, berada di wilayah dengan potensi tersebut. Namun, karakter dan potensi masing-masing zona tidak sama.

Karena itu, kata dia, angka besar yang kerap muncul dalam pemberitaan tidak seharusnya publik baca sebagai kepastian bahwa gempa dengan kekuatan tersebut akan terjadi.

Sumber Megathrust

Dalam pemutakhiran Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia 2024, segmentasi sumber megathrust diperbarui menjadi 14 segmen oleh BMKG. Segmen tersebut meliputi Aceh-Andaman, Nias-Simeulue, Batu, Mentawai-Siberut, Mentawai-Pagai, Enggano, Jawa, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumba, Sulawesi Utara, Palung Cotabato, Filipina Bagian Tengah, dan Filipina Bagian Selatan.

Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan bahwa tiga segmen di wilayah Filipina tetap diperhitungkan dalam pemodelan. Sebab, berpotensi memberikan dampak terhadap wilayah Indonesia. Setiap segmen juga memiliki karakteristik berbeda, termasuk ukuran sumber dan estimasi magnitudo maksimum dalam model.

Nilai magnitudo maksimum dalam pemodelan tersebut berkisar M7,8 hingga M9,2. Segmen Aceh-Andaman, misalnya, memiliki nilai maksimum model M9,2, sedangkan Jawa Bagian Barat sekitar M8,9. Ia menegaskan bahwa angka tersebut bukan prediksi bahwa gempa dengan magnitudo tersebut akan terjadi.

“Tetapi saya ingin memberikan penekanan penting bahwa angka M9,2 atau M9,1 tersebut bukan prediksi bahwa gempa sebesar itu akan terjadi. Itu adalah parameter potensi maksimum dalam suatu model sumber gempa yang digunakan untuk kajian bahaya dan mitigasi,” kata Wijayanto.

Saat ini BMKG kini juga telah memantau aktivitas kegempaan selama 24 jam melalui jaringan sensor seismik yang tersebar di seluruh Indonesia. BMKG menggunakan data tersebut untuk mendeteksi dan menganalisis gempa sekaligus mendukung pengoperasian sistem peringatan dini tsunami atau InaTEWS.

Jika terjadi gempa yang berpotensi menimbulkan tsunami, BMKG dapat mengevaluasi potensi tersebut dan menyampaikan informasi peringatan dini dalam waktu kurang dari tiga menit.

Selain pemantauan, BMKG melakukan pemetaan bahaya tsunami berdasarkan berbagai skenario, termasuk skenario terburuk. Pemetaan tersebut menjadi dasar penyusunan rencana evakuasi dan kesiapsiagaan masyarakat.

Bisakah Prediksi Gempa?

Menurut Wijayanto, waktu terjadinya gempa belum dapat diprediksi secara akurat. Alasannya, lempeng bumi memang terus bergerak dan tegangan dapat terakumulasi di zona subduksi, tetapi belum ada metode yang dapat menentukan kapan tepatnya energi tersebut akan dilepaskan dan memicu gempa.

“Kita bisa mengetahui sumber gempa, kita bisa mempelajari sejarah gempa, kita bisa mengukur deformasi kerak bumi, dan kita bisa menghitung potensi magnitudo dalam suatu model. Tetapi semua itu bukan berarti kita bisa mengatakan gempa akan terjadi tanggal sekian atau tahun sekian,” ujarnya.

Meski begitu, BMKG telah memiliki indikator atau parameter untuk memantau aktivitas zona megathrust. Pertama adalah aktivitas kegempaan terkini, yaitu bagaimana distribusi gempa, magnitudo, kedalaman, dan mekanisme sumbernya di sekitar zona tersebut. Kedua adalah informasi sejarah kegempaan, untuk mengetahui bagaimana sumber gempa tersebut pernah mengalami gempa besar pada masa lalu.

Selain itu, mereka juga melakukan sosialisasi dan edukasi melalui kegiatan seperti Sekolah Lapang Gempa dan Tsunami, latihan evakuasi, serta peningkatan literasi kebencanaan.

Upaya Mitigasi

Untuk mengurangi risiko dari peristiwa ini, menurut Benyamin masyarakat perlu memahami sejarah gempa atau historical earthquake di suatu wilayah. Jika suatu segmen subduksi pernah mengalami gempa dengan magnitudo tertentu, wilayah tersebut memiliki potensi mengalami gempa dengan kekuatan tertentu. Frekuensi gempa bermagnitudo besar yang pernah terjadi juga menjadi bagian yang perlu menjadi perhatian.

“Informasi mengenai wilayah tersebut dapat digunakan dalam upaya mitigasi. Terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir perlu mengetahui mereka berada di zona seperti apa dan memahami langkah mitigasi yang sesuai,” kata Benyamin.

Selain itu, masyarakat juga perlu memperhatikan kondisi bangunan. Meskipun berada di daratan yang tidak terdampak langsung tsunami, getaran gempa atau gelombang seismik dapat menyebabkan kerusakan jika bangunan memiliki fondasi yang tidak memadai.

Ia mengatakan bahwa Indonesia merupakan wilayah tektonik aktif sehingga aspek tersebut seharusnya menjadi perhatian. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu memahami kondisi tersebut, sementara masyarakat juga perlu memiliki kesadaran mengenai risiko yang ada.

Menurutnya kesiapsiagaan dan pendidikan mengenai kebencanaan perlu terus dilakukan. Sebab gempa berbeda dengan gunung api yang memiliki sistem peringatan berdasarkan aktivitas yang dapat dipantau. Gempa bumi tidak dapat diprediksi secara pasti kapan akan terjadi.

Oleh karena itu, masyarakat perlu selalu waspada ketika berada di wilayah yang memiliki potensi gempa dan mengetahui tindakan yang harus mereka lakukan ketika gempa terjadi.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Jakarta (Greeners) – Pendaftaran Cerdas Cermat Jagat Satwa Nusantara 2026 resmi dibuka pada 28 September 2026. Program ini mengajak sekolah-sekolah untuk adu pengetahuan umum salah satunya bidang konservasi.

Sekolah dengan peserta siswa kelas V-VI SD/MI bisa daftar program ini hingga 10 Oktober 2026. Selanjutnya, sebanyak 36 sekolah terpilih akan mengikuti program yang menghubungkan pembelajaran di sekolah dengan pengetahuan mengenai satwa, lingkungan, dan kekayaan hayati Indonesia.

Direktur Dyandra Promosindo, Rumpoko Hadi mengatakan bahwa Cerdas Cermat Jagat Satwa Nusantara 2026 ini bukan sekadar ajang kompetisi semata. Namun, kegiatan ini juga menjadi wadah pembelajaran yang menyenangkan dan memiliki keberlanjutan.

Bentuk keberlanjutan Cerdas Cermat Jagat Satwa Nusantara tersebut diwujudkan dengan memberikan paket dukungan edukasi berupa materi dan perangkat.  Tujuannya supaya sekolah memiliki bekal untuk menyelenggarakan kegiatan cerdas cermat secara mandiri di lingkungan masing-masing.

Melalui pendekatan tersebut, Rumpoko berharap, pengalaman belajar dapat menjangkau lebih banyak siswa di luar tim yang mewakili sekolah dalam kompetisi. Sementara, guru dapat menggunakan kembali materi yang tersedia untuk mengadakan kuis antarkelas, diskusi mengenai keanekaragaman hayati, maupun kegiatan belajar bersama yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah.

“Yang ingin kami bangun melalui Cerdas Cermat Jagat Satwa Nusantara adalah pembelajaran yang terus berjalan. Karena itu, sejak awal kami memikirkan, setelah kompetisinya selesai, apa yang bisa dibawa pulang dan dilanjutkan oleh sekolah. Jadi, harapannya manfaatnya bisa meluas,” ucapnya dalam acara Konferensi Pers Cerdas Cermat Jagat Satwa Nusantara, di Jagat Satwa Nusantara TMII, Jakarta, Senin (28/9).

Dekatkan Anak dengan Ilmu Pengetahuan

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Peningkatan STEM dan Kompetensi Guru Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Maila Dinia Husni Rahiem mengatakan bawa pemerintah ikut mendukung penuh penyelenggaraan Cerdas Cermat Jagat Satwa Nusantara 2026 ini.

Menurutnya, lewat penyelenggaraan Cerdas Cermat Jagat Satwa Nusantara 2026 ini bisa mendekatkan anak-anak kepada ilmu pengetahuan sekaligus lingkungannya. Ia mengatakan bahwa cerdas cermat ini menjadi sebuah pembelajaran yang menggembirakan.

“Karena anak-anak memang selain membutuhkan kolaborasi, dan kalau saya lihat cara lombanya ini ada kolaborasinya, bukan hanya kompetisi. Kolaborasi dengan kompetisi ini penting bagi pertumbuhan anak, supaya mereka nanti bisa menjadi ilmuwan, bisa menjadi mungkin praktisi bidang pengetahuan,” jelasnya.

Pada kegiatan ini materi yang akan tim gunakan sebagai pertanyaan di kompetisi juga beragam. Materi tersebut mencakup tiga bidang utama, yaitu ilmu pengetahuan alam dan sosial (IPAS), biodiversitas dan konservasi, serta pengetahuan umum dan kebudayaan.

Kesan Sekolah

Program yang perdana berlangsung pada 2025 ini juga memberi kesan bagi para peserta dan sekolah. Hal itu terungkap dari salah satu sekolah yakni SD Global Islamic Labschool.

Kepala Sekolah SD Global Islamic Labschool, Rizkia Natasa mengatakan bahwa banyak manfaat yang sekolah dan peserta dapatkan dari kegiatan Cerdas Cermat Jagat Satwa Nusantara ini baik dari sisi pengalaman maupun ilmunya.

“Tahun lalu, kami di sekolah dan para siswa/i sangat senang sekali. Karena apa yang mereka pelajari bisa tersalurnya di sini. Karena kompetisi itu bukan hanya ikut lomba tapi mereka bisa belajar dengan orang-orang baru dan mereka bertemu dengan orang-orang baru. Jadi, anak-anak ikut kompetisi bukan untuk menang tapi mereka membawa pengalamanya,” kata Rizkia.

Jagat Satwa Nusantara juga berharap, kegiatan ini bisa terus menumbuhkan rasa ingin tahu, kemampuan berpikir kritis, kerja sama, serta kepedulian terhadap lingkungan.

Sebagai informasi, pada penyelenggaraan perdana tahun 2025, sebanyak 21 sekolah berhasil melaju ke grand final. Peserta tersebut terdiri atas 18 sekolah dasar dan 3 sekolah menengah pertama. Pengalaman tersebut menjadi landasan bagi JSN untuk mengembangkan penyelenggaraan 2026 dengan sasaran peserta dan arah pembelajaran yang lebih terfokus.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Jakarta (Greeners) – Ketika musim kemarau datang, emisi gas metana dari timbunan sampah di tempat pemrosesan akhir (TPA) cenderung meningkat. Kondisi ini juga dapat meningkatkan risiko kebakaran di TPA.

Temuan itu terlihat dari pengukuran emisi metana di tiga tempat pemrosesan akhir (TPA) di Indonesia melalui proyek Methane Emission Reduction Initiative for Transparency (MERIT).

Metana merupakan gas rumah kaca yang memiliki potensi pemanasan global jauh lebih besar daripada karbon dioksida dalam periode 100 tahun. Secara global, sektor sampah menjadi salah satu sumber emisi metana antropogenik, dengan kontribusi sekitar 18 persen.

Dalam proyek MERIT, peneliti mengukur emisi metana di TPST Bantar Gebang, TPA Suwung, dan TPPAS Sarimukti. Pengukuran menggunakan sejumlah pendekatan, mulai dari data satelit, data komposisi sampah, hingga sensor Closed Flux Chamber (CFC). Tujuan pengukuran tersebut untuk melihat perbedaan emisi pada kondisi musim yang berbeda.

Tenaga Ahli Proyek MERIT, Didin Agustian Permadi, mengatakan proses anaerobik di dalam timbunan sampah pada musim kemarau menghasilkan fluks metana yang lebih tinggi berdasarkan hasil pengukuran.

“Namun, data ini perlu dikembangkan oleh pemerintah daerah dengan pemetaan risiko agar tidak terjadi kebakaran TPA yang berulang,” kata Didin dalam MERIT Conference 2026, Selasa (22/9).

Di TPPAS Sarimukti, misalnya, pengukuran menunjukkan fluks metana cukup tinggi pada zona baru. Sementara itu, di TPA Suwung, fluks metana yang tinggi terukur pada zona aktif B dan C.

Temuan lain muncul ketika hasil pengukuran dibandingkan berdasarkan musim. Pengukuran pada 2024 berlangsung saat musim basah, sedangkan pengukuran pada 2026 berlangsung ketika kondisi lebih kering akibat El Nino. Hasil sementara menunjukkan peningkatan fluks metana lebih dari 20 kali lipat.

Didin mengatakan temuan tersebut diperoleh melalui pengukuran menggunakan flux chamber. Penelitian dan pengukuran emisi tersebut masih terus berlanjut.

Verifikasi Emisi Metana

Besarnya fluks metana yang terukur di sejumlah zona TPA membuat proses verifikasi menjadi penting. Menurut Didin, hasil pengukuran di lapangan perlu dipastikan valid sebelum digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.

“Jika kami fokus pada tingkat TPA, diperlukan metode verifikasi untuk memastikan bahwa hasil pengukuran yang dilakukan valid dan didukung oleh data-data yang bersifat site-specific,” ujarnya.

Ia mengatakan proses tersebut membutuhkan quality assurance atau penjaminan mutu dari pihak yang tidak terlibat langsung dalam pengukuran emisi metana. Dengan begitu, data hasil pengukuran langsung dapat memperkuat kredibilitas proses pengukuran dan pelaporan.

“Hal ini penting untuk mendorong pembangunan sistem MRV (Measurement, Reporting, and Verification) yang kredibel secara nasional, terutama untuk pengukuran emisi gas metana dari TPA,” ujarnya.

Kurangi Metana dari Sumber

Mengkur emisi di TPA saja belum cukup. Sebab, sumber persoalan sebenarnya telah muncul jauh sebelum sampah mencapai lokasi pembuangan akhir.

Project Lead MERIT Zakiyus Shadicky mengatakan, pengelolaan sampah organik sejak sumber menjadi langkah penting untuk mengurangi emisi metana sektor sampah. Sebab, sampah organik yang masuk ke TPA yang mengalami proses penguraian dalam kondisi tanpa oksigen atau anaerobik akan menghasilkan gas metana.

Karena itu, semakin banyak sampah organik yang dapat terkelola sebelum masuk TPA, semakin besar pula peluang untuk mengurangi pembentukan metana di lokasi pembuangan akhir.

“Persoalan di TPA tidak akan bisa selesai tanpa kita menyelesaikan persoalan sebelumnya. Kalau kita bisa mengurangi atau bahkan menghentikan masuknya sampah organik ke TPA, kita bisa mencegah terjadinya produksi metana di TPA,” ujar Zakiyus.

Namun, persoalannya pemerintah masih menghadapi keterbatasan data mengenai jumlah dan komposisi sampah dari masyarakat. Zakiyus mengatakan sistem informasi pengelolaan sampah di daerah masih kerap bergantung pada faktor konversi. Kondisi tersebut membuat pemerintah belum mengetahui secara akurat jumlah sampah yang masyarakat hasilkan setiap hari.

Begitu pula dengan komposisi sampah organik. Pengukuran yang belum rutin membuat pemerintah belum dapat menghitung potensi emisi metana dari sampah organik secara presisi.

Karena itu, pemerintah perlu mengetahui jumlah dan karakter sampah organik yang dihasilkan masyarakat. Pemerintah juga perlu memantau ke mana sampah tersebut dibawa dan bagaimana sampah itu dikelola.

Berbagai metode pengelolaan, seperti komposting, windrow composting, dan pengolahan menggunakan black soldier fly (BSF), juga perlu memiliki metode pengukuran yang dapat menunjukkan kinerjanya dalam mengurangi emisi.

Teliti Metode Pengolahan

Pendekatan dari hulu tersebut akan menjadi salah satu fokus proyek MERIT pada 2027. Tim akan mengembangkan sistem informasi yang mengintegrasikan data pengelolaan sampah di tingkat sumber dengan sistem informasi kinerja pengelolaan sampah nasional.

Mereka juga akan mengevaluasi berbagai pilihan pengelolaan sampah organik di tingkat rumah tangga maupun komunal, mulai dari home composting, windrow composting, hingga pengolahan dalam skala komunal.

Para peneliti juga ingin mengetahui bagaimana metode pengolahan tersebut memengaruhi produksi metana. Sebab, pengelolaan sampah organik di luar TPA pun tidak serta-merta bebas dari emisi metana.

Tenaga Ahli MERIT, Siti Ainun, mengatakan hasil pengukuran menunjukkan adanya emisi metana pada sejumlah sistem pengolahan sampah organik. Dalam studi kasus yang telah tim MERIT lakukan, lubang kompos menunjukkan fluks metana tertinggi daripada sistem pengolahan organik skala komunal lainnya.

“Banyak faktor yang memengaruhi produksi metana dari pengolahan, mulai dari konstruksi hingga operasionalisasi. Data seperti ini penting agar kebijakan pengurangan emisi tidak hanya berfokus pada lokasi pembuangan akhir, tetapi juga mempertimbangkan kinerja pengolahan sampah di sepanjang rantai pengelolaan,” kata Ainun.

Artinya, praktik pengomposan yang masyarakat lakukan juga bukan berarti sama sekali tidak menghasilkan metana. Jenis metode, konstruksi, hingga cara pengelolaannya dapat memengaruhi besarnya emisi metana dari proses pengomposan.

Karena itu, MERIT akan meneliti lebih lanjut seperti apa praktik pengolahan sampah organik di tingkat rumah tangga maupun komunal yang mampu mengurangi emisi secara optimal.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Jakarta (Greeners) – Aliran pendanaan untuk pengelolaan sampah organik skala komunitas dan pengurangan emisi metana masih timpang. Padahal, dukungan pendanaan ini penting untuk memperkuat pengelolaan sampah sejak dari sumber sekaligus mengurangi dampaknya terhadap perubahan iklim.

Sorotan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Kongres Regional Kedua tentang Organik dan Perubahan Iklim atau Organics Congress yang berlangsung di Jakarta pada 23–24 September 2026. Kongres ini menegaskan pentingnya pengelolaan sampah organik dari sumber sebagai bagian dari aksi iklim dan upaya mengurangi emisi metana.

Director of Climate Policy Initiative, Tiza Mafira, menyoroti ketimpangan aliran pendanaan untuk pengurangan metana di sektor sampah. Menurutnya, sebagian besar pendanaan masih mengarah pada waste-to-energy (WtE), sementara pengelolaan sampah organik memperoleh porsi yang jauh lebih kecil.

Padahal, pengalihan sampah organik dari tempat pemrosesan akhir (TPA) dapat menawarkan biaya investasi (capital expenditure/CAPEX) dan operasional (operational expenditure/OPEX) yang lebih rendah, termasuk jika dibandingkan dengan WtE.

“Lebih dari 90 persen pendanaan metana untuk sektor sampah mengalir ke proyek WtE. Sementara hanya sekitar 1 persen yang mengalir ke pengelolaan sampah organik. Perlu penguatan pendanaan untuk memperluas sistem, bukan hanya pilot project. Solusi zero waste yang secara lokal membutuhkan dukungan jangka panjang, sesuai dengan hierarki pengelolaan sampah,” kata Tiza dalam sesi pleno Organics Congress, Rabu (23/9).

Menurut Tiza, keterbatasan akses terhadap pembiayaan menyebabkan banyak inisiatif lokal sulit berkembang, meskipun telah berjalan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Sistem desentralisasi juga menghadapi tantangan dalam mengakses pembiayaan konvensional. Sebab, skala usaha yang relatif kecil, keterbatasan aset, serta pendapatan yang tidak menentu.

Froilan Grate, GAIA Asia Pacific, Jet Suguitan, Municipal Environment and Natural Resources Officer (MENRO) for the Municipality of Pilar in Bataan Philippines, Carolina Urmeneta, Director for Waste/Circular Economy Global Methane Hub, David Sutasurya, Direktur Eksekutif Yayasan Pelestari Bumi Berkelanjutan (YPBB), Rahyang Nusantara, Co-Coordinator di Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI). Foto : Organic Congres

Pendanaan untuk Komunitas

Pembiayaan pengelolaan sampah juga perlu mengakui peran pekerja sampah dan komunitas dalam membangun sistem zero waste. Global Climate Policy Officer GAIA, Yobel Novian Putra mengatakan pekerja sampah tidak hanya berperan dalam pemulihan material yang memiliki nilai ekonomi. Mereka juga dapat menjadi bagian dari layanan pengumpulan dan pengolahan sampah organik yang mendapat dukungan pembiayaan sebagai layanan publik.

“Arus pendanaan untuk solusi pengelolaan sampah saat ini belum sebanding dengan kebutuhan. Bayangkan, sekitar US$4 miliar hanya untuk waste-to-energy. Bagaimana jika sebagian pendanaan itu dialihkan untuk memperkuat sistem zero waste yang dipimpin komunitas?” ujar Yobel.

Menurutnya, zero waste tidak hanya berkontribusi terhadap pengurangan sampah dan emisi metana. Sistem tersebut juga berpotensi menghemat biaya pengelolaan sampah serta memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat.

Direktur Eksekutif Yayasan Pelestari Bumi Berkelanjutan (YPBB), David Sutasurya, mengatakan sampah organik kerap dipandang sebagai persoalan perkotaan semata. Padahal, pengelolaannya memiliki keterkaitan dengan isu keadilan, pangan, dan perubahan iklim.

“Ketika sampah organik tidak dikelola dan masuk ke TPA, ia menghasilkan metana. Sebaliknya, ketika dikelola dari sumber, organik dapat dikembalikan ke tanah dan memperkuat sistem pangan lokal,” kata David.

Sistem Zero Waste Filipina

Praktik zero waste di tingkat komunitas bukanlah hal baru. Pengalaman Barangay Potrero di Filipina menjadi salah satu contoh bagaimana sistem pengelolaan sampah dapat terbangun dan bertahan di tingkat lokal.

Dengan sekitar 40.000 penduduk dan 11.000 rumah tangga, Potrero telah menjalankan sistem zero waste selama lebih dari satu dekade. Eidyl Khate Nolasco dari Barangay Potrero mengatakan salah satu tantangan terbesar adalah menjaga keberlanjutan sistem ketika dukungan proyek atau hibah berakhir.

“Mulailah dari sumber daya yang sudah ada, bangun sistemnya, dan buat zero waste menjadi bagian dari kelembagaan komunitas,” jelasnya.

Dengan demikian, keberlanjutan pengelolaan sampah di tingkat komunitas tidak hanya bergantung pada pendanaan awal. Kelembagaan lokal dan kemampuan untuk mengintegrasikan sistem pengelolaan sampah ke dalam layanan masyarakat juga menjadi penting. Harapannya supaya praktik tersebut dapat terus berjalan.

Sebagai informasi, Organics Congress telah mempertemukan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, pekerja sampah, praktisi, akademisi, serta kelompok masyarakat dari berbagai negara di Asia. Lewat acara ini, seluruh pihak membahas pengelolaan sampah organik dari sumber sebagai bagian dari aksi iklim dan upaya mengurangi emisi metana.

Dietplastik Indonesia, Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI), dan GAIA Asia Pacific sebagai penyelenggara kongres ini. Tujuannya melanjutkan fondasi yang telah terbangun melalui Kongres Regional Pertama di Bengaluru, India, pada 2024.

Menjelang COP31, kongres ini menjadi ruang untuk mempertemukan pengalaman lokal dengan agenda iklim regional. Forum tersebut juga mendorong komitmen terhadap Ikrar Metana Daerah (Cities Methane Pledge) untuk mempercepat perubahan dari sistem kumpul-angkut-buang menuju sistem yang mencegah timbulan sampah, memilah sejak sumber, serta mengolah sampah organik sedekat mungkin dengan sumbernya.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Jakarta (Greeners) – Tanaman indah dalam wadah kaca berukuran besar menjadi salah satu hal yang menarik perhatian di Floriculture Indonesia International Expo (FLOII) 2026. Bukan sekadar tanaman hias, ekosistem mini tersebut dikenal sebagai vivarium, yang kini mulai memiliki wadah komunitas di Indonesia.

Komunitas tersebut bernama Indonesia International Vivarium Society (IIVS), sebuah komunitas kreator ekosistem mikro se-Nusantara. IIVS hadir untuk memperkenalkan dan mengembangkan vivarium melalui perpaduan sains dan seni, sekaligus menjadi ruang bagi para penekun replika ekosistem air, darat, hingga ruang transisi hayati.

Secara umum, vivarium merupakan wadah atau area tertutup yang dirancang untuk memelihara dan merawat hewan maupun tumbuhan dengan kondisi lingkungan yang menyerupai habitat aslinya. Karena pembuatannya berdasarkan karakter habitat tertentu, vivarium memiliki beberapa bentuk.

Pengurus Indonesia International Vivarium Society, Hadhiyyah N Cahyono, mengatakan vivarium terbagi menjadi empat jenis, yaitu akuarium, paludarium, riparium, dan terarium.

“Akuarium bentuknya berisikan air. Sementara untuk yang kering dan tidak ada airnya merupakan terarium. Kemudian untuk riparium, sekitar 20 persennya berada di atas permukaan air,” kata Hadhiyyah kepada Greeners, Kamis (17/9), di FLOII Expo 2026.

Menurutnya, keberagaman bentuk dan karakter habitat tersebut menjadi salah satu hal yang membuat vivarium menarik untuk dipelajari. Atas dasar itu pula, IIVS terbentuk pada 2026 sebagai gerakan untuk menyatukan orang-orang yang memiliki ketertarikan terhadap vivarium.

Tak hanya menjadi wadah berkumpul, komunitas ini juga menyediakan sejumlah fasilitas, salah satunya ensiklopedia. Fasilitas tersebut dapat membantu masyarakat yang baru ingin memulai membuat vivarium, untuk menentukan jenis flora dan fauna yang sesuai dengan ekosistem yang ingin mereka buat.

“Misalnya mau pakai ikan atau fauna apa, kemudian flora atau tanaman apa. Tinggal klik saja. Untuk membernya sendiri, saat ini gratis,” ujar Hadhiyyah.

Sementara itu, di Indonesia terarium juga sudah cukup familiar dan berkembang di sejumlah komunitas. Hadhiyyah berharap IIVS dapat menjadi ruang yang mempertemukan berbagai komunitas dan penekun vivarium tersebut.

Indonesia International Vivarium Society Satukan Pecinta Vivarium. Foto : IIVS

Menyesuaikan Tanaman dengan Habitat

Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian dalam membuat vivarium adalah pemilihan tanaman. Penggunaan tanaman tidak bisa sembarangan karena harus ada penyesuaian dengan karakter habitat.

Hadhiyyah mengatakan, pada terarium tertutup atau closed terrarium, misalnya, tanaman yang seringkali menjadi pilihan merupakan tanaman yang dapat hidup dalam kondisi dengan kelembapan tinggi.

Sebaliknya, jika pembuatan habitat menyerupai gurun, pemilihan tanaman harus mampu bertahan dalam kondisi kering dengan tingkat kelembapan rendah.

“Tapi kalau habitatnya dibuat seperti gurun, tanaman yang digunakan adalah tanaman yang bisa hidup dalam kondisi kering dengan kelembapan rendah. Jadi, memang ada treatment yang berbeda-beda,” ujar Hadhiyyah.

Perbedaan karakter habitat tersebut juga membuat cara perawatan setiap vivarium tidak sama. Pada terarium tertutup, misalnya, penyiraman tidak perlu terlalu sering karena air di dalam ekosistem akan mengalami siklus secara alami.

“Jadi, di dalam sini ada air, kemudian terjadi kondensasi dan airnya turun lagi. Dalam kondisi tersebut, terarium dapat dibuat tertutup dengan hanya menyediakan celah kecil untuk membantu pertukaran udara,” ujarnya.

Perhatikan Pencahayaan Vivarium

Selain kelembapan dan air, pencahayaan juga menjadi bagian penting dalam merawat vivarium. Anggota IIVS, Boas Alvin Giarto, mengatakan penempatan vivarium perlu menjadi perhatian agar tanaman mendapatkan pencahayaan yang sesuai.

Menurutnya, penempatan vivarium sebaiknya di dalam ruangan dan menggunakan grow light sebagai sumber cahaya bagi tanaman. “Lampunya itu enggak 24 jam menyala. Minimal delapan jam sehari. Jadi kalau sudah delapan jam sehari boleh matikan lampunya,” ujar Boas.

Ia juga tidak merekomendasikan penempatan vivarium di bawah paparan sinar matahari langsung. Kondisi tersebut dapat membuat suhu di dalam wadah meningkat dan mengganggu ekosistem yang telah terbangun.

Sebaliknya, pencahayaan buatan juga perlu diberikan secara rutin. Jika lampu tidak menyala dalam waktu lama, tanaman di dalam vivarium dapat mengalami gangguan pertumbuhan hingga mati.

Dengan perawatan yang disesuaikan dengan habitatnya, vivarium tidak hanya menjadi elemen dekorasi, tetapi juga menjadi cara untuk menghadirkan ekosistem kecil dalam ruang sekaligus mempelajari hubungan antara flora, fauna, air, cahaya, dan lingkungan.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Jakarta (Greeners) – SIG perusahaan penyedia terkemuka solusi sistem kemasan asal Swiss memperluas program “Recycle for Good” di Indonesia. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat daur ulang dan membantu mencegah sampah masuk ke laut.

Program tersebut juga bagian dari pengembangan kegiatan yang sebelumnya telah terlaksana di Jakarta dan sekitarnya. Perluasan ini mencakup sejumlah lokasi baru, termasuk Surabaya dan Malang di Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Bali.

Ekspansi tersebut juga merupakan bagian dari proyek regional “Recycle for Good-Prevent Marine Litter”, melalui pendanaan dari ZUG atas nama Kementerian Federal Jerman untuk Lingkungan, Aksi Iklim, Konservasi Alam, dan Keselamatan Nuklir.

Perluasan program ini bertujuan untuk memperkuat upaya pemilahan,pengumpulan, dan daur ulang sampah. Inisiatif ini sekaligus mendorong partisipasi yang lebih luas dari masyarakat dan para pemangku kepentingan di sepanjang rantai nilai limbah kemasan.

Commercial Director Asia Pacific South, Japan and Korea di SIG, Noer Wellington mengungkapkan bahwa masalah sampah laut tidak dapat diatasi hanya melalui peningkatan kesadaran. Namun, diperlukan pemilahan yang lebih baik, jaringan pengumpulan yang lebih kuat, infrastruktur daur ulang yang mumpuni, serta partisipasi berkelanjutan dari masyarakat dan para mitra di sepanjang value chain.

“Bersama para mitra, SIG berupaya memastikan lebih banyak kemasan bekas masuk ke alur pemulihan dan daur ulang yang
tepat, sekaligus mendorong kebiasaan daur ulang yang dapat memberikan manfaat lingkungan dan sosial secara berkelanjutan,” ujar Noer pada Senin (21/9) di Jakarta.

Sebagai bagian dari upaya ini, SIG telah bekerjasama dengan Eco-Paper. Tujuannya untuk meningkatkan peralatan pulping di fasilitas daur ulangnya. Dengan demikian, kerja sama tersebut dapat memperkuat kapasitas untuk memproses karton minuman bekas pakai. Bahkan bisa membantu menciptakan alur pemulihan yang lebih efektif bagi kemasan yang terkumpul.

Cegah 10.000 Ton Limbah Kemasan

Indonesia merupakan salah satu dari tiga negara tempat pelaksanaan proyek “Recycle for Good – Prevent Marine Litter”, bersama Thailand dan Filipina. Di ketiga negara tersebut, proyek ini akan berlangsung hingga Desember 2028.

Secara regional, proyek ini menargetkan pencegahan sedikitnya 10.000 ton limbah kemasan agar tidak masuk ke laut. Hal itu sekaligus melibatkan sedikitnya 100.000 rumah tangga di tiga negara peserta. Pendekatan lintas negara ini memungkinkan Indonesia, Thailand, dan Filipina untuk saling berbagi pengalaman, data, metodologi, serta praktik implementasi yang efektif.

Pertukaran ini harapannya dapat membantu mengidentifikasi pendekatan yang dapat disesuaikan dan diperluas berdasarkan kondisi sistem daur ulang serta kebutuhan masyarakat di masing-masing negara.

Melalui pengembangan program pengumpulan secara berkelanjutan, investasi pada fasilitas daur ulang, serta kolaborasi dengan para mitra di sepanjang value chain, SIG berupaya membantu memperkuat sistem yang memungkinkan kemasan bekas dikumpulkan, dipulihkan, dan pada akhirnya kembali dimanfaatkan secara produktif.

Sementara itu, proyek ini juga sejalan dengan arah kebijakan Indonesia dalam mendorong pengurangan sampah, dan mencegah pencemaran laut. Selain itu, inisiatif ini juga memperkuat penerapan Extended Producer Responsibility (EPR) serta mengembangkan ekonomi sirkular.

Inisiatif ini mencakup berbagai tahapan pengelolaan sampah. Hal itu mulai dari perubahan perilaku, pemilahan di sumber, pengumpulan, penguatan infrastruktur daur ulang, hingga kolaborasi antarpemangku kepentingan.

Untuk itu, Recycle for Good harapannya dapat melengkapi upaya nasional dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah serta mencegah material yang masih memiliki nilai daur ulang terlepas ke lingkungan.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Jakarta (Greeners) – Tubuh orang utan bernama Sempurna sangat lemah ketika ditemukan di Desa Kuala Satong, Kalimantan Barat ketika kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda habitatnya. Napasnya terganggu setelah asap pekat mengepung kawasan yang selama ini menjadi ruang hidupnya. Ia bersama satwa liar lainnya tak bisa berlari hingga akhirnya berujung mati.

Setelah ditemukan dengan keadaan lemah, Sempurna kemudian dibawa untuk mendapatkan penanganan. Namun, kondisinya terus memburuk. Ia akhirnya mati setelah mengalami gangguan pernapasan berat yang bersifat akut.

Senior Manager Media dan Komunikasi Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI), Heribertus Suciadi mengatakan, Sempurna diduga mati akibat paparan dan terhirupnya asap pekat dari kebakaran yang sedang melanda areal jelajahnya.

“Dugaan tersebut didukung oleh temuan lesi atau kerusakan pada jaringan paru-paru saat pemeriksaan setelah kematian,” ujar Heribertus kepada Greeners, Senin (14/9).

Kematian Sempurna menjadi salah satu gambaran bagaimana karhutla tidak hanya menyisakan hutan yang terbakar. Di balik luasan lahan yang hangus, ada satwa yang kehilangan tempat hidup, sumber pakan, bahkan nyawanya.

Kabar kematian satwa liar akibat karhutla juga terus bermunculan ketika kebakaran meluas di sejumlah wilayah Indonesia. Api yang menjalar membuat satwa kehilangan ruang untuk berlindung. Asap pekat memenuhi udara yang mereka hirup. Sementara ketika api semakin dekat, tidak semua satwa memiliki jalan untuk menyelamatkan diri.

12 Bekantan Mati

Berdasarkan pantauan Firewatch pada platform Nusantara Atlas, tercatat total 895.657 hektare area hutan dan lahan hangus terbakar sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Pada akhir Juli, luas area terbakar tercatat 285.914 hektare dan meningkat menjadi 609.743 hektare pada akhir Agustus.

Kalimantan Barat menjadi salah satu wilayah yang mendapat sorotan. Luas area terbakar di wilayah tersebut melonjak lebih dari tiga kali lipat dalam sebulan, dari 25.498 hektare pada akhir Juli menjadi 79.391 hektare pada akhir Agustus.

Di tengah meluasnya kebakaran itu, kematian satwa lainnya juga terjadi. Petugas Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat mengonfirmasi adanya 12 bekantan mati terbakar akibat karhutla di Desa Balimau, Kalimantan Selatan.

Bekantan merupakan satwa endemik Kalimantan yang di Indonesia hanya hidup di Pulau Kalimantan. Kematian mereka menunjukkan bahwa kebakaran tidak hanya menghanguskan vegetasi, tetapi juga mengancam satwa yang bergantung pada habitat tersebut.

Gotong Royong Evakuasi

Karhutla yang terus meluas akhirnya mendorong Kementerian Kehutanan, BKSDA Kalimantan Barat, dan YIARI melakukan evakuasi satwa liar. Sejak 6 Agustus 2026, proses penyelamatan berlangsung di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara, Kalimantan Barat.

Hingga saat ini, tim telah berhasil mengevakuasi 18 orang utan dan 12 satwa liar lainnya. Satwa tersebut terdiri dari tujuh trenggiling, dua bekantan, satu lutung kelabu, satu kukang kalimantan, dan satu musang tenggalung. Proses evakuasi pun masih berlanjut.

Bagi satwa yang berhasil diselamatkan, evakuasi bukan berarti semuanya selesai. Mereka harus menjalani pemeriksaan dan perawatan sebelum dapat kembali ke alam.

Heribertus mengatakan, orang utan yang telah dievakuasi akan dibawa ke pusat rehabilitasi. Tim perlu memastikan kondisi fisik dan psikologis mereka sebelum menentukan apakah satwa tersebut sudah siap kembali ke habitatnya.

“Untuk dapat dikembalikan ke alam, orang utan harus terlebih dahulu dipastikan sehat secara fisik maupun psikologis. Selain kesiapan individu, kondisi habitat juga menjadi pertimbangan utama,” ungkap Heribertus.

Sebab, hutan yang ditinggalkan satwa belum tentu kembali seperti semula setelah api padam. Vegetasi dan sumber pakan dapat hilang. Kondisi tersebut membuat satwa harus menghadapi persoalan lain setelah berhasil lolos dari kebakaran.

Jika orang utan kehilangan habitat atau sumber pakan, mereka berpotensi bergerak ke area yang lebih dekat dengan manusia. Pergerakan tersebut bisa meningkatkan risiko konflik, cedera, atau paparan terhadap ancaman lainnya.

Hadapi Ragam Tantangan

Proses penyelamatan satwa di wilayah terdampak karhutla juga bukan perkara mudah. Kondisi di lapangan dapat berubah dengan cepat. Api dapat menjalar, asap semakin pekat, sementara medan yang harus dilalui tim tidak selalu mudah.

“Api, asap pekat, serta medan yang tidak mudah membuat proses pencarian dan evakuasi memiliki risiko bagi satwa maupun tim. Karena itu, tim harus mempertimbangkan keselamatan dan kondisi kebakaran sebelum menentukan bagaimana evakuasi dilakukan,” kata Heribertus.

Setelah berhasil dievakuasi, persoalan berikutnya adalah memastikan kondisi kesehatan satwa. Kebakaran dapat meninggalkan luka yang tidak selalu terlihat dari luar.

Heribertus mengatakan, satwa yang terdampak karhutla dapat mengalami dehidrasi, luka, gangguan pernapasan akibat asap, hingga kekurangan sumber pakan.

Pada orang utan, paparan asap dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, seperti iritasi saluran pernapasan, batuk, sesak, peradangan, dan penurunan fungsi paru.

Partikel halus dari asap juga dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan, terutama ketika paparan berlangsung dalam waktu lama. Suhu ekstrem dan aktivitas menghindari api juga dapat menyebabkan dehidrasi, kelelahan, dan stres fisiologis. Sementara kontak langsung dengan api dapat menyebabkan luka bakar pada kulit, kaki, tangan, atau bagian tubuh lainnya.

Tidak Ada Pilihan

Guru Besar Biologi Konservasi Universitas Indonesia, Jatna Supriatna mengungkapkan, satwa liar seperti orang utan tidak memiliki banyak pilihan untuk menghindari karhutla. Mereka tidak dapat memprediksi kapan api datang, sementara kemampuan untuk berpindah juga terbatas.

“Sehingga itu kemungkinan mati, terbakar hidup-hidup itu pasti. Selain itu, bagi mereka yang tidak terbakar hidup tapi juga mengisap asap, seperti juga manusia ya. Namun, kalau orang utan kan tidak bisa menghindar dan menutup hidungnya,” kata Jatna kepada Greeners, Senin (14/9).

Orang utan yang hidup di pepohonan juga menghadapi ancaman ketika api datang tanpa dapat diprediksi. Terlebih, kebakaran di lahan gambut memungkinkan api muncul dari bawah dan kemudian menjalar ke atas.

“Jadi saya khawatir banyak sekali dampaknya terhadap orang utan. Hanya saja, kami tidak tahu, tidak buat riset bagaimana dampaknya dan belum kami ketahui berapa persen orang utan yang terdampak populasinya,” tambahnya.

Kekhawatiran itu tidak hanya berlaku bagi orang utan. Satwa lain seperti owa kalimantan dan lutung juga bergantung pada hutan sebagai tempat hidupnya.

“Karena kan hewan beda dengan manusia. Manusia pasti bisa ke mana arah larinya dia harus pergi, tetapi hewan tidak bisa,” ungkap Jatna.

Pakan dan Ruang Hidup Hilang

Ketika hutan terbakar, vegetasi dan sumber pakan ikut musnah. Bagi satwa yang bergantung pada buah, hilangnya sumber makanan dapat menjadi persoalan besar. Mereka tidak bisa begitu saja mencari pengganti di tempat lain.

“Itu buah-buahan yang terbakar jadi mereka betul-betul akan tidak mungkin dia bisa beradaptasi dengan mudah. Sementara kalau yang pemakan daun mungkin masih bisa dia, tapi pemakan buah ini agak-agak sulit. Seperti beberapa jenis owa itu agak sulit,” kata Jatna.

Dalam kondisi seperti ini, evakuasi menjadi salah satu pilihan untuk menyelamatkan satwa yang masih terjangkau. Namun, perpindahan ke tempat rehabilitasi juga bukan berarti satwa dengan mudah dapat menggantikan rumah yang telah hilang.

“Hewan-hewan yang arboreal kan sangat bergantung kepada hutan atau pohon-pohon. Ya mungkin dia mengenal banyak pohon. Namun, kalau dia ke tempat baru, belum tentu dia kenal. Ini akan berdampak sangat besar ya terhadap hewan-hewan itu,” ujarnya.

Mitigasi Kunci Utama

Penyelamatan satwa tidak mungkin hanya mengandalkan evakuasi ketika api sudah membesar. Tidak semua satwa dapat ditemukan. Tidak semua wilayah dapat dijangkau dan tidak semua habitat dapat segera kembali menjadi rumah yang aman.

Menurut Jatna, hal yang paling penting adalah melakukan mitigasi agar kebakaran tidak terjadi. Apalagi sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mewanti-wanti potensi kebakaran pada kondisi El Nino.

Sampai saat ini, karhutla di sejumlah wilayah Indonesia belum usai. Api masih terus menjalar hingga membawa asap pekat yang berdampak bagi kehidupan satwa liar.

Kini mereka ada yang kehilangan sumber makanan. Ada yang harus meninggalkan habitatnya. Ada yang terpaksa mendekati permukiman manusia. Bahkan ada juga yang tidak pernah sempat keluar dari kepungan api dan terbakar hidup-hidup hingga berujung mati.

Peristiwa karhutla ini bukan hanya tentang betapa luas hutan yang terbakar. Namun, di dalam angka tersebut juga terdapat besarnya dampak bagi ruang hidup yang hilang dan satwa yang harus bertahan di tengah habitat yang semakin tidak aman.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Jakarta (Greeners) – Floriculture Indonesia International (FLOII) Expo 2026 akan digelar pada 17 – 20 September 2026 mendatang di Hall 3A, ICE BSD City, Tangerang. Memasuki tahun kelima, FLOII Expo hadir dengan cakupan program yang lebih luas dan pendekatan yang lebih kolaboratif.

FLOII Expo merupakan pameran tanaman hias terbesar dan pertama di Indonesia berskala internasional. Acara ini pertama kali diselenggarakan sejak tahun 2022 oleh Dyandra Event Solutions.

Industri ini berkembang pesat dari tingkat nasional sampai internasional. Setiap tahunnya, peserta pameran dari luar negeri di FLOII Expo ini terus bertambah. Tahun ini FLOII Expo mengusung tema “United by Nature”. FLOII hadir sebagai ruang penghubung komuntias pecinta tanaman, breeder, landscape designer, arsitek, hingga para pelaku industri. Di sini mereka bisa bertemu di dalam satu ekosistem yang tumbuh melalui kecintaan terhadap flora dan gaya hidup berbasis alam.

President Director Dyandra Event Solutions, Michael Bayu Sumarijanto mengatakan bahwa FLOII Expo 2026 hadir bukan hanya sebagai pameran tanaman hias. Namun, juga sebagai ruang kolaborasi yang mempertemukan banyak pihak dalam satu ekosistem yang saling terhubung.

“Kami berharap FLOII dapat terus memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan industri tanaman hias nasional, membuka peluang kolaborasi, dan bisnis baru, serta menginspirasi masyarakat untuk semakin dekat dengan alam,” kata Bayu di Jakarta, Sabtu (12/9). 

Penyelenggaraan FLOII Expo 2026 akan menghadirkan berbagai program unggulan. Hal itu mulai dari pameran tanaman hias dan pangan dari dalam dan luar negeri. Kemudian terdapat juga acara peluncuran varietas baru dan kontes dan lelang tanaman. FLOII juga menggelar workshop interaktif, talkshow bersama komunitas dan pakar. 

Tahun ini, FLOII Expo juga membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk kreator visual dan gaya hidup. Tujuannya untuk menghadirkan pendekatan baru yang lebih mengena bagi generasi muda. 

Dukungan Badan Karantina

Pada tahun ini, Badan Karantina Indonesia mendukung langsung acara FLOII. Direktur Tindakan Deputi Bidang Karantina Tumbuhan Badan Karantina Indonesia, Abdul Rahman mengatakan bahwa industri tanaman yang terus berkembang dan memiliki potensi besar, baik dari sisi ekonomi maupun dalam mendukung kualitas lingkungan, keberlanjutan, dan gaya hidup masyarakat yang semakin dekat dengan alam.

“Namun, di tengah pertumbuhan tersebut, penting bagi seluruh pelaku industri dan masyarakat untuk tetap memperhatikan aspek keamanan hayati melalui kepatuhan terhadap regulasi dan prosedur karantina tumbuhan.

Melalui FLOII Expo 2026, Abdul juga berharap tercipta kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah, pelaku, usaha, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun industri tanaman yang sehat, aman, dan berkelanjutan.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Jakarta (Greeners) – Upaya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai kini menjadi sebuah kemauan bagi sejumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Transisi menuju pengurangan plastik dapat mereka lakukan secara bertahap, meski bukan hal yang mudah. Pasalnya, pelaku UMKM perlu mempertimbangkan berbagai faktor agar upaya tersebut tidak membebani biaya operasional bisnis.

Hal tersebut turut Fruity Indonesia rasakan, UMKM asal Bandung yang kini berkomitmen mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Meski belum sepenuhnya lepas dari plastik, UMKM yang menjual produk jus segar ini mulai melakukan sejumlah langkah untuk bertransisi menuju pengurangan sampah dalam kemasannya.

Sejak Maret 2026, Fruity Indonesia mulai mengurangi penggunaan material plastik pada produknya. Salah satunya dengan tidak lagi menggunakan perekat plastik serta mengganti cup plastik berbahan polyethylene terephthalate (PET) menjadi cup berbahan polypropylene (PP). Desain cup terbaru tersebut juga memungkinkan konsumen menikmati minuman tanpa menggunakan sedotan plastik.

Bagi Direktur Utama CV Fruity Indonesia, Erwin Parapat, upaya mengurangi plastik sekali pakai bukanlah proses yang mudah bagi UMKM. Di satu sisi, Erwin ingin membawa bisnisnya untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Namun, di sisi lain, Fruity Indonesia masih menghadapi tantangan untuk sepenuhnya meninggalkan plastik. Khususnya sebagai material cup untuk produk mereka.

Meski demikian, komitmen Fruity Indonesia dalam mengelola dampak lingkungan sebenarnya telah mereka mulai sejak sekitar 10 tahun lalu. Salah satu upayanya yaitu dengan mengelola sampah yang berasal dari bahan baku produksi, seperti sisa buah dan kulit buah.

“Maka dari itu, kami sudah mulai pisahkan sampah-sampah tersebut. Jadi seperti tenan kami yang ada di Mal Paris Van Java, seluruh sampah bahan produksi kami kompos untuk dijadikan pupuk organik dan menjadi makanan maggot,” kata Erwin kepada Greeners.

Pengelolaan sampah bahan baku tersebut kemudian menjadi salah satu pijakan bagi Fruity Indonesia untuk memperluas komitmen lingkungannya. Setelah terbiasa memilah dan mengelola sampah dari proses produksi, Fruity Indonesia mulai mengambil langkah untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.

Memperhitungkan Biaya

Erwin menilai bahwa pengurangan plastik yang Fruity Indonesia lakukan ini bukan hal yang mudah. Sebab, ketika adanya transisi penggantian kemasan plastik ini juga ada perhitungan biaya tambahan. Sedangkan dalam bisnis, keberlanjutan operasional menjadi prioritas utama. 

Meski terdapat tantangan, Erwin tetap mengambil keputusan untuk memprioritaskan bisnisnya ini bisa ikut mengurangi dampak terhadap lingkungan. “Nah akhirnya kami mengambil keputusan untuk merubah tipe cups kami. Sebelumnya kami pakai cup plastik, pake sealer, pake sedotan gitu ya. Jadi dari tiga jenis plastik apakah kita bisa berkurang menjadi satu jenis saja?” kata Erwin. 

Dari situlah akhirnya Erwin mengubah kemasan Fruity Indonesia menjadi kemasan yang lebih praktis tanpa perlu segel plastik. Bahan cup yang Fruity Indonesia gunakan saat ini bewarna putih bisa masuk ke proses daur ulang, lebih tebal, dan bisa konsumen teguk tanpa perlu menggunakan sedotan. 

Ia juga berharap agar konsumen bisa menggunakan kembali cup tersebut. Dari situlah, harapannya sampah cup pascakonsumsi dari Fruity Indonesia bisa berkurang tercecer ke lingkungan. 

“Harapan kami bisa reuse artinya kita juga mencoba educate pelanggan-pelanggan kita. Boleh loh mereka bawa pulang dan bisa mereka gunakan lagi di rumah,” ujar Erwin. 

Kemasan Baru Guna Ulang Fruity Indonesia/Foto : Fruity Indonesia

Tawaran Diskon

Selain itu, Erwin juga mencoba berbagai cara untuk mengedukasi konsumennya supaya bisa membawa tumbler dari rumah ketika membeli minuman di Fruity Indonesia. Contohnya, pada tanggal 17 Agustus lalu khususnya dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Fruity Indonesia memberi diskon delapan persen untuk para konsumen yang membeli jus dengan menggunakan tumbler dari mereka. 

Tak hanya memikirkan strategi untuk pembelian offline. Fruity Indonesia juga mencari cara supaya pelanggan yang membeli produknya secara online bisa ikut mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. 

Hal itu mereka lakukan dengan memberikan syarat kepada pelanggannya untuk membayar ekstra 500 perak jika ingin mendapatkan sedotan. “Kami tulis di situ ya setiap produk itu ada tulisan langkah kecil untuk bumi,” ucap Erwin. 

Dari situ Erwin berharap supaya konsumen tidak memilih menggunakan sedotan karena harus membayar ekstra. Namun, faktanya masih banyak konsumen yang memilih bayar esktra untuk mendapatkan sedotan. 

Berdasarkan besarnya minat konsumen online yang memilih untuk mendapatkan sedotan, Fruity Indonesia akhirnya belum memiliki keberanian untuk menerapkan syarat tersebut di store offline. Namun, mereka tetap melakukan edukasi kepada pelanggan bahwa cup terbarunya bisa mereka gunakan untuk meneguk minuman tanpa memerlukan sedotan. Dari cara inilah, sampah sedotan sekali pakai bisa berkurang. 

2026 Transisi Awal

Transisi pengurangan plastik yang Fruity Indonesia lakukan di 2026 ini menjadi langkah awal untuk kembali melakukan tahap selanjutnya di 2027. Pada September 2026 ini, Fruity Indonesia juga akan kembali memberikan diskon kepada para pelanggan sebesar lima persen untuk yang membawa tumbler. 

“Sambil berjalan untuk upaya pengurangan plastik ini, di 2027 nanti Fruity Indonesia rencananya akan mengurangi kantong plastik. Upaya ini gak bisa langsung kami terapkan secara cepat, karena nantinya justru bikin kaget konsumen,” kata Erwin. 

Erwin menegaskan, meski semangat upaya pengurangan sampah sudah muncul di 15 tahun terakhir ini, namun Fruity Indonesia sebagai UMKM masih perlu transisi yang panjang untuk terhadap upaya ini. 

Menurutnya, dalam melakukan transisi ini pengeluaran terhadap operasional bisnisnya akan lebih meningkat. Sebab, harga cup plastik terbaru yang mereka gunakan harganya lebih mahal daripada harga cup plastik sebelumnya. 

Erwin menyadarai bahwa pengurangan plastik dari UMKM ini semestinya menjadi prioritas. Namun, sayangnya dalam implementasinya masih banyak tantangan. Maka dari itu, satu hal yang juga penting yakni kesadaran konsumen untuk bisa mengurangi sampah dari masing-masing individu.

“Salah satu contoh yang paling sederhana adalah membawa tumbler. Ketika banyak konsumen yang memiliki kebiasaan tersebut, komitmen UMKM dalam mengurangi sampah plastik bisa benar-benar terwujud,” kata Erwin. 

Lakukan secara Bertahap

Meski tak mudah, tansisi pengurangan plastik sekali pakai harus segera UMKM lakukan. Deputy Director Dietplastik Indonesia, Rahyang Nusantara mengatakan bahwa  transisi paling realistis yaitu dilakukan secara bertahap. Hal itu bisa mereka mulai dari bagian upaya yang paling mudah mereka kendalikan. 

“Untuk konsumsi di tempat, misalnya, UMKM dapat menjadikan gelas, piring, dan alat makan guna ulang sebagai pilihan utama. Untuk pesanan bawa pulang, UMKM dapat menyediakan opsi konsumen membawa wadah sendiri, lalu secara bertahap mengembangkan sistem peminjaman kemasan dengan deposit dan titik pengembalian,” kata Rahyang kepada Greeners. 

Ia menegaskan bahwa UMKM juga bisa memulai dengan memetakan jenis kemasan sekali pakai yang paling banyak mereka gunakan. Kemudian melakukan uji coba pada satu atau dua produk terlebih dahulu. Uji coba tersebut juga perlu meliputi SOP pencucian dan sanitasi, pelatihan staf, informasi yang jelas kepada konsumen. Perlu juga adanya pencatatan jumlah kemasan yang berhasil dihindari dan dikembalikan. 

Menurut Rahyang transisi guna ulang bukan sekadar mengganti jenis wadah, tetapi mengubah cara produk disajikan, dikembalikan, dicuci, dan digunakan kembali. “Sistem yang baik harus dibuat semudah mungkin bagi konsumen dan tetap masuk akal secara operasional bagi UMKM,” ungkapnya. 

Rancang Sistem 

Rahyang menilai bahwa perluasan edukasi untuk mengajak konsumen mengurangi sampah begitu penting. Namun, kunci pengurangan sampah tidak boleh sepenunya menjadi beban bagi konsumen. Pelaku usaha perlu merancang sistem yang mudah konsumen gunakan untuk mendukung pengurangan plastik sekali pakai. 

Tak hanya pelaku usaha dan konsumen yang berperan dalam hal ini, pemerintah juga perlu ikut andil. Pemerintah mendukung transisi ini dengan menciptakan aturan, insentif, dan infrastruktur pendukung. Konsumen kemudian berperan menggunakan dan mengembalikan kemasan tersebut dengan benar. 

Sementara itu, saat ini sejumlah UMKM juga mulai untuk merubah desain kemasan supaya lebih mudah untuk bisa masuk dalam proses daur ulang. Namun, menurut Rahyang inisiatif tersebut merupakan kemajuan dari sisi desain material.

“Apabila cup tidak berwarna memang lebih mudah dipilah dan didaur ulang sistem lokal. Namun, cup yang lebih tebal atau diklaim dapat digunakan kembali belum otomatis dapat disebut kemasan guna ulang,” kata Rahyang. 

Kemasan yang digunakan UMKM bisa dianggap mendukung sistem guna ulang apabila memang dirancang dan diuji untuk digunakan dalam banyak siklus, aman bersentuhan dengan makanan atau minuman, tahan terhadap proses pencucian berulang, serta memiliki sistem pengembalian, pencucian, dan redistribusi yang jelas. 

“Jika cup hanya diberikan kepada konsumen dengan harapan akan digunakan kembali di rumah, tanpa mekanisme pengembalian dan tanpa pencatatan jumlah pemakaiannya, dalam praktiknya cup tersebut masih berpotensi menjadi kemasan sekali pakai yang menggunakan lebih banyak material,” ujar Rahyang. 

Dengan demikian, Rahyang menyarankan agar UMKM bisa mulai ke tahap untuk membangun sistem agar cup benar-benar kembali dan pengunaannya berulang kali. Indikatornya juga bukan hanya jenis atau warna material, tetapi yang perlu menjadi perhatian adalah tingkat pengembalian dan rata-rata jumlah pemakaian setiap cup. 

Untuk menekan biaya, UMKM juga dapat bekerja sama dengan pelaku usaha lain menggunakan kemasan dan fasilitas pencucian bersama. Sistem bersama akan lebih efisien daripada setiap UMKM membangun sistem sendiri-sendiri. 

Penulis: Dini Jembar Wardani

Jakarta (Greeners) – Pemerintah Kota Bogor bersama Dietplastik Indonesia berkolaborasi dalam memperkuat pengelolaan sampah di Kota Bogor. Kolaborasi ini juga menjadi upaya mitigasi perubahan iklim di tingkat kota.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim dan Direktur Eksekutif Dietplastik Indonesia, Tiza Mafira menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Upaya Mitigasi Perubahan Iklim melalui Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di Kota Bogor pada Senin (7/9) di Balai Kota Bogor. Kerja sama ini akan berlangsung selama tiga tahun. Tujuan dari kerja sama ini untuk mengembangkan kebijakan, program, serta kegiatan pengelolaan sampah yang terpadu, sinergis, dan berkelanjutan.

Kolaborasi ini mencakup beberapa hal. Pertama penguatan tata kelola dan regulasi pengelolaan sampah. Kedua pengembangan sistem pengurangan sampah plastik melalui penguatan ekosistem guna ulang (reuse). Ketiga pengembangan pengelolaan sampah organik termasuk inventarisasi emisi gas rumah kaca. Keempat peningkatan kapasitas sumber daya manusia, edukasi dan pelibatan masyarakat. Kelima pertukaran data dan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.

“Ini merupakan langkah yang penting untuk kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bogor. Dimulai dengan pembatasan plastik sekali pakai, kebijakan ini diperkuat dengan penyediaan tempat kantong belanja di pasar tradisional. Kami berharap kerjasama ini bisa memberikan dampak positif untuk perkembangan lingkungan di Kota Bogor.” ujar Dedie melansir siaran pers.

Batasi Plastik Sekali Pakai

Kolaborasi Dietplastik dengan Pemerintah Kota Bogor ini bukan menjadi kali pertama. Tiza mengatakan bahwa pihaknya telah membersamai Pemerintah Kota Bogor sejak 2018. Awal kerja sama itu melalui kebijakan pembatasan plastik sekali pakai.

“Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengangkut dan memindahkan sampah. Kita perlu mencegah sampah sejak dari sumbernya, mengurangi timbulan sampah, dan membangun sistem yang memungkinkan masyarakat menjalankan praktik pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan,” kata Tiza.

Ia menambahkan bahwa pada saat yang sama, masyarakat perlu melihat pengelolaan sampah sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim. Terutama melalui pengelolaan sampah organik dan pengurangan emisi gas rumah kaca. “Karena itu, Kesepakatan Bersama ini menjadi momentum penting untuk memperkuat perubahan sistem pengelolaan sampah di Kota Bogor,” ujarnya.

Kelola Sampah Bersama Komunitas

Di Kota Bogor, upaya pengurangan sampah dari sumber juga telah menjadi bagian dari kolaborasi Dietplastik Indonesia dengan berbagai pihak. Hal ini termasuk melalui program Pasar Bebas Plastik Bogor dan Drop Tas Belanja Guna Ulang bersama Perumda Pasar Pakuan Jaya. Pengalaman tersebut menjadi salah satu pijakan untuk memperkuat ekosistem pengurangan sampah dan guna ulang di Kota Bogor.

Tak hanya itu, kolaborasi ini juga akan memperkuat pembelajaran dari berbagai inisiatif yang telah berjalan di tingkat masyarakat. Salah satunya melalui Proyek FIREFLIES (Fostering Innovation, Research, and Engagement for Fire-Free Living through Inclusive Education and Solutions).

Proyek tersebut berkolaborasi dengan Kelompok Peduli Lingkungan di RW 10 Situ Gede. Proyek ini mendorong pengelolaan sampah berbasis komunitas untuk mengurangi praktik pembakaran sampah terbuka sekaligus meningkatkan kualitas udara. Pengalaman di tingkat komunitas ini menjadi salah satu pembelajaran penting untuk memperkuat pendekatan pengelolaan sampah di tingkat kota.

Selain itu, momentum ini juga selaras dengan komitmen Pemerintah Kota Bogor terhadap Cities Methane Pledge, yang menempatkan pengurangan emisi metana dari sektor persampahan sebagai bagian dari agenda mitigasi perubahan iklim kota.

Penulis: Dini Jembar Wardani