Selain daging dan susu, kacang-kacangan kini semakin jadi pilihan populer sebagai sumber protein yang lebih terjangkau. Manfaat kacang-kacangan tidak hanya mudah didapat, tapi juga bisa menjadi solusi ampuh untuk masalah ketahanan pangan dan gizi. Terutama di Indonesia yang masih menghadapi isu stunting dan obesitas.

Menurut Direktur Divisi Produksi dan Perlindungan Tanaman Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), Yurdi Yasmi, meskipun bentuknya kecil, kacang-kacangan punya kandungan gizi yang luar biasa. Mereka penuh dengan serat larut air, vitamin, dan mineral, tapi rendah lemak.

Kacang-kacangan cocok buat kamu yang ingin menurunkan kolesterol dan menjaga kadar gula darah tetap stabil. Selain itu, kacang-kacangan juga dapat membantu mencegah risiko penyakit serius, seperti diabetes dan penyakit jantung.

BACA JUGA: FAO Dorong Petani dan Nelayan Jadi Agen Pengelolaan Air

“Kacang-kacangan diharapkan dapat menjadi lebih populer dalam pertanian dan untuk dikonsumsi maupun dalam pola makan, karena harganya yang terjangkau serta manfaatnya bagi kesehatan, dan lingkungan,” ujar Yurdi.

Menurut FAO, konsumsi kacang-kacangan global akan meningkat dari 7 kilogram per tahun pada 2022 menjadi 8,6 kilogram per tahun pada 2032. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kacang-kacangan terbesar di Asia.

Indonesai menyumbang hampir 8,5% dari total produksi kacang-kacangan global pada 2018-2019. Jadi, ayo Sobat Greeners kita mulai coba dan masukkan kacang-kacangan dalam pola makan sehat kamu!

Bagian Konsumsi Masyarakat

Nah, tentu kamu tahu bahwa kacang-kacangan sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari konsumsi masyarakat Indonesia. Mulai dari tempe, tahu, hingga berbagai kudapan lokal, kacang-kacangan selalu hadir dalam menu sehari-hari. Bahkan, kacang-kacangan menjadi salah satu komponen Skor Pola Pangan Harapan (PPH) untuk mengukur kualitas pangan dan indikator kecukupan gizi.

Menurut Bappenas, Indonesia memiliki lebih dari 12.000 jenis kacang-kacangan, meski hanya sebagian kecil yang dikonsumsi secara luas. Kekayaan ragam pangan ini tentunya merupakan potensi besar yang perlu terus digali dan dimanfaatkan.

Beberapa contoh kacang-kacangan lokal yang bergizi tinggi, antara lain Kacang Tolo (Vigna unguiculata) yang sering ada dalam hidangan seperti krecek atau urap. Kemudian, Lamtoro (Leucaena leucocephala) dan Kacang Komak atau Kacang Koro (Lablab purpureus). Keduanya bisa jadi kudapan atau kita olah menjadi berbagai menu masakan nusantara. Bahkan, ada berbagai inovasi untuk memproduksi tempe dan tahu dari kacang-kacangan lokal sebagai alternatif kedelai.

BACA JUGA: Masyarakat Perlu Manfaatkan Pangan Lokal, Jangan Hanya Andalkan Beras

“Ragam kacang-kacangan Indonesia yang kaya ini mungkin sering kali terlupakan di wilayah perkotaan. Namun, di pedesaaan, mereka adalah sumber protein dan sumber pendapatan sehari-hari bagi banyak petani keluarga,” kata Kepala Perwakilan FAO di Indonesia dan Timor Leste, Rajendra Aryal.

Ia juga menekankan peran penting petani keluarga dalam melesetarikan keanekaragaman hayati untuk pangan dan pertanian. Oleh karena itu, upaya mendukung pertanian keluarga untuk berkembang selalu menjadi semangat dari program kemitraan antara FAO dan Kementerian Pertanian.

Kunci Sistem Pertanian

Selain itu, kacang-kacangan juga merupakan kunci bagi sistem pertanian yang lebih tangguh. Selain mendukung kesuburan tanah melalui fiksasi nitrogen dengan rotasi tanaman, kacang-kacangan juga dapat membantu pemulihan degradasi lahan.

Tanaman tersebut dapat membantu mengatasi perubahan iklim. Sebab, ia dapat beradaptasi terhadap kondisi cuaca yang ekstrem, serta dapat tumbuh meski dalam kondisi tanah kurang unsur hara dan minim input, seperti pupuk, energi dan peralatan khusus.

Manfaat kacang-kacangan juga termasuk meningkatkan penyerapan karbon dalam tanah serta membantu memutus siklus hama dan serangga secara alami. Sebagai tanaman penutup tanah atau sebagai bagian dalam sistem tumpang sari, kacang-kacangan dapat mengurangi erosi tanah sekaligus meningkatkan produktivitas lahan secara keseluruhan.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Badan Karantina Indonesia (Barantin) bekerja sama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) menyelesaikan proyek Program Kerja Sama Teknis (Technical Cooperation Programme/TCP) untuk memperkuat sistem biosekuriti nasional. Hal ini merupakan langkah penting dalam upaya pencegahan penyakit dan pengendalian wabah.

Sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman hayati yang sangat kaya, Indonesia berperan penting dalam perdagangan global. Namun, hal ini juga membuat Indonesia menghadapi tantangan besar dalam melindungi sektor pertanian dan peternakan dari ancaman penyakit hewan lintas batas.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Barantin menginisiasi proyek dua tahun dengan dukungan teknis dari FAO. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan sistem biosekuriti Indonesia.

Langkah-langkah yang mereka ambil fokus pada pengurangan risiko penyakit melalui pencegahan, deteksi, dan pengendalian yang lebih baik. Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk menanggulangi hama dan penyakit hewan guna melindungi sektor pertanian dan peternakan nasional.

BACA JUGA: FAO Dorong Petani dan Nelayan Jadi Agen Pengelolaan Air

Dalam acara peluncuran proyek ini, Kepala Badan Karantina Indonesia, Sahat M. Panggabean, menekankan pentingnya penguatan langkah-langkah biosekuriti untuk menghadapi ancaman yang timbul dari hama dan penyakit.

Ia menyampaikan bahwa ancaman ini dapat cepat menyebar melalui pergerakan manusia, perdagangan, dan faktor lingkungan. Hal ini berisiko besar bagi kesehatan masyarakat dan ekonomi Indonesia.

“Seluruh masyarakat, pemerintah, dan industri harus mendukung inisiatif biosekuriti nasional. Dengan memperkuat langkah-langkah biosekuriti, Indonesia dapat menjaga sektor pertanian kita dan melindungi sumber daya alam serta mata pencaharian,” ujar Sahat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/2).

Selain itu, ia juga menekankan bahwa penyelesaian proyek ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam memperkuat biosekuriti. Tujuannya untuk menciptakan masa depan yang lebih aman dan berkelanjutan.

FAO dan Barantin bekerja sama untuk memperkuat biosekuriti. Foto: FAO

Capaian Penting

Sementara itu, menurut perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor-Leste, Rajendra Aryal, penyelesaian proyek ini merupakan capaian penting dalam upaya Indonesia memperkuat kerangka biosekuriti.

“Melalui upaya kolektif, kita dapat membangun sistem biosekuriti yang tangguh dan berkelanjutan yang melindungi pertanian dan peternakan Indonesia untuk generasi mendatang. FAO bangga mendukung Indonesia dalam perjalanan ini. Kami akan terus memberikan bantuan dan keahlian kami untuk memastikan dampak yang berkelanjutan,” kata Rajendra.

Dukungan TCP dalam ‘Proyek Peningkatan Biosekuriti’ terfokus pada penguatan langkah-langkah dekontaminasi. Selanjutnya terkait sistem ketertelusuran dan diagnostik laboratorium untuk meningkatkan pencegahan, deteksi, dan pengelolaan penyakit.

BACA JUGA: Dampak Perubahan Iklim, Petani dan Nelayan Juga Perlu Asuransi

Di samping itu, kesenjangan biosekuriti yang teridentifikasi telah mendorong peningkatan proses karantina, pemantauan penyakit, serta sistem ketertelusuran untuk mengurangi risiko wabah.

Selain itu, pedoman dekontaminasi baru telah ditetapkan untuk meningkatkan keselamatan pergerakan hewan, bersama dengan peta jalan untuk ketertelusuran pakan ternak guna memastikan kualitas dan keamanan di seluruh Indonesia.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Ikan belida Chitala lopis (C. lopis) muncul kembali di Pulau Jawa. Padahal, ikan tersebut sempat dinyatakan punah pada tahun 2020. Penemuan ini memperluas sebaran keberadaan C. lopis di tiga pulau, yakni Jawa, Sumatra, dan Kalimantan.

Penemuan ikan belida Chitala lopis tersebut merupakan hasil dari penelitian antara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Food and Agriculture Organization (FAO), dan sejumlah pihak lainnya. Kolaborasi riset tersebut telah menjawab persoalan taksonomi genus Chitala di Indonesia. Sebab, spesies belida ini terakhir ada di pulau Jawa 172 tahun yang lalu (tahun 1851).

Peneliti dan Kepala Pusat Riset Konservasi Sumber Daya Laut dan Perairan Darat BRIN, Arif Wibowo mengungkapkan, spesies yang termasuk Famili Notopteridae dan Ordo Osteoglossiformes adalah ikan purba. Ikan tersebut memiliki bentuk sirip seperti kipas.

BACA JUGA: Penemuan Spesies Baru Dorong Peneliti Gali Keanekaragaman Hayati

“Secara intraspesifik, jarak genetik C. lopis, C. hypselonotus, dan C. borneensis sangat rendah. Sehingga, pembeda gen mitochondrial antarspesies tidak identik.  Karakter morfologi C. lopis memiliki tinggi tubuh posterior dan panjang pre-dorsal lebih dominan daripada C. bornensis. Perkiraan evolusi C. lopis terjadi sejak 1.200 tahun yang lalu,” ungkap Arif melalui siaran pers.

Sementara itu, The International Union for Conservation of Nature (IUCN) Redlist pada tahun 2020 pernah merilis kepunahan C.lopis di Pulau Jawa. Penemuan kembali ikan belida ini berasal dari hasil koleksi yang terkumpul sejak November 2015 hingga September 2023. Khususnya pada 34 lokasi di Jawa, Sumatra, dan Kalimantan.

Tim penelitan pun melakukan perbandingan data hasil sekuensing Deoxyribonucleic Acid (DNA) barcoding dengan data genetik global Barcode of Life Data (BOLD), dan karakterisasi morfologi. Tim peneliti pun meyakini bahwa spesies tersebut adalah C. lopis. Hal itu juga melalui tahap perbandingan dengan koleksi spesies Chitala lopis yang tersimpan di Natural History Museum, London.

Mayoritas Ikan Belida Termasuk Spesies C.lopis

Tak hanya membantah kepunahan C.lopis, penemuan ini juga menjawab persoalan taksonomi ikan belida di Indonesia. Menurut para ahli, mayoritas ikan belida di Indonesia termasuk dalam spesies C. lopis. Namun, jenis lain yang sering ada adalah C. borneensis dan C. hypselonotus.

“Kelimpahan dan sebaran ketiga jenis ikan tersebut mengalami penurunan di Pulau Sumatera dan Jawa. Bahkan, status C. hypselonotus terakhir ditemui pada tahun 2015,” lanjut Arif.

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 tahun 2021 tentang Jenis Ikan yang Dilindungi, terdapat empat spesies famili Notopteridae yang dilindungi. Tiga di antaranya adalah C. lopis, C. borneensis, dan C. hypselonotus.

BACA JUGA: Bulbophyllum wiratnoi, Anggrek Endemik dari Papua Barat

IUCN mengungkapkan spesies Chitala termasuk spesies dengan kategori Least Concern yang mengindikasikan tingkat risiko kepunahan masih rendah di Indonesia, kecuali C. lopis yang dianggap punah.

Oleh karena itu, perlu evaluasi status konservasi pada IUCN pada sebaran C. lopis di Indonesia, bukan hanya di Pulau Jawa. Selain itu, perlu revisi status konservasi C. hypselonotus dan C. borneensis dari Least Concern menjadi Critically Endangered (kritis) karena keterbatasan stok dan sebaran.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Proyek IFISH kerja sama Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) dan Food and Agriculture Organization (FAO) akan berakhir pada 2024 mendatang. Tata pengelolaan sumber daya perikanan perairan darat semakin kuat berkat IFISH, demi pelestarian ikan darat yang makin terancam punah.

Proyek IFISH mengusung nilai-nilai konservasi keanekaragaman hayati perairan darat. Selain itu, proyek ini juga fokus dalam pemanfaatan berkelanjutan pada praktik perikanan darat. Khususnya, di ekosistem perairan darat yang bernilai konservasi tinggi.

Proyek sejak 2017 ini memiliki lima wilayah demonstrasi di Indonesia dengan target ikan bernilai tinggi di masing-masing wilayah. Di antaranya, sidat di Jawa (Sukabumi dan Cilacap), arwana dan perikanan beje di Kalimantan (Barito Selatan dan Kapuas), serta belida di Sumatera (Kampar).

BACA JUGA: Peringati Hari Pangan, FAO Ajak Pemuda Ikut Water Action Camp

“Perkembangan dari IFISH hingga saat ini pilar dari project IFISH, sudah ada beberapa yang sudah kami pasangkan, tonggak-tonggak untuk pengelolaan perikanan perairan darat. Misalnya, sudah ada kebijakan dari sistem pendataan,” ucap National Project Manager IFISH Project, Sudarsono kepada Greeners, Jumat (3/11). 

Dengan melakukan praktik di lima kabupaten Indonesia, Sudarsono berharap agar praktik tersebut bisa diterapkan untuk daerah lain. Misalnya, Kabupaten Sukabumi, kini beberapa kabupaten telah meniru praktik pengelolaan perikanan perairan darat.

“Kami berharap tidak selesai di sini. Jadi, siapa pun lembaga perseorangan, bisa ikut andil pengelolaan perairan ikan darat ke depannya. Ini bagus dilanjutkan saja, proyek ini sangat besar. Sehingga, bisa langsung mendobrak banyak hal. Lalu, perikanan perairan darat tidak terlupakan lagi seperti sebelum-sebelumnya,” ujar Sudarsono. 

IFISH Kuatkan Regulasi dan Edukasi

Perencana Ahli Madya Pusat Riset Perikanan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDMKP KKP, Tri Handanari mengatakan proyek IFISH telah menguatkan regulasi dan edukasi. Terutama dalam hal penangkapan ikan oleh masyarakat.

“Kami mulai komponen satu memperkuat regulasi di pusat dan di daerah. Jadi, regulasi di pusat diperkuat nanti implementasi turunannya itu menjadi regulasi di daerah. Misalnya, belida di Kampar sudah masuk ke perlindungan penuh tidak boleh ditangkap. Sehingga, kami memberikan edukasi dan memperkuat regulasi,” kata Handanari. 

Adapula komponen lainnya dalam proyek ini. Salah satunya praktik terbaik untuk mengimplementasikan inovasi teknologi oleh KKP. Tujuannya untuk peningkatan ekonomi dan nilai tambah dengan tetap menjaga keberlanjutan. 

Proyek IFISH mengusung nilai-nilai konservasi keanekaragaman hayati perairan darat. Foto: FAO

30% Perempuan akan Diberdayakan

Sementara itu, Handanari menambahkan bahwa target IFISH sebesar 30%, perempuan di lokasi tersebut akan diberdayakan berdasarkan kemampuan teknologi pengolahan. Sehingga, dapat menghasilkan nilai tambah dari ikan di wilayah masing-masing.

“Kemudian, untuk di Kapuas dan Barito Selatan, kami melakukan pengelolaan beje di lahan gambut. Dia memanfaatkan cekungan di lahan gambut pada saat hujan ikan masuk ke cekungan. Kemudian, pada saat surut, ikan tetap di cekungan lalu dibesarkan,” imbuh Handanari. 

BACA JUGA: FAO Dorong Petani dan Nelayan Jadi Agen Pengelolaan Air

Di samping itu, ikan sidat mendominasi wilayah Cilacap dan Sukabumi. Kini, pembesarannya atau budidayanya telah berhasil.

“Jadi, bagaimana kami memperkuat regulasi di daerahnya. Kemudian, kami mengedukasi para nelayan. Kami juga memberdayakan masyarakat untuk pengolahannya,” ungkap Handanari. 

Proyek IFISH mengusung nilai-nilai konservasi keanekaragaman hayati perairan darat. Foto: FAO

Komunitas Pemancing Bantu Penegakan Hukum

Keterlibatan masyarakat lokal, khususnya komunitas pemancing dan nelayan ini memiliki andil yang besar untuk mendukung kelestarian ekosistem perairan ikan darat. Begitu pun dukungan pemerintah daerah yang memberikan dorongan terhadap pemanfaaatan sumber daya di Kabupaten Sukabumi.

“Dari sisi pengawasan dan penegakan hukum, kami terbantu sekali dengan adanya pelatihan yang sudah kami berikan ke komunitas pemancing nelayan. Jadi, sekarang mereka percaya diri untuk melakukan penegakan hukum, apalagi ada peraturan daerah yang sudah pemerintah daerah sahkan,” ujar Field Officer IFISH Kabupaten Sukabumi, Imron Rosadi. 

Selain itu, dalam proyek ini juga terbentuk kelompok kelompok kerja (pokja). Dengan adanya pokja, para tim IFISH juga lebih mudah menjangkau komunitas di tingkat desa yang di dalamnya terdiri dari satgas konservasi maupun komunitas pemancing dan nelayan.

“Ekosistem pemberdayaan ikan bisa ter-monitoring, jadi saya bisa tahu. Termasuk maraknya racun nyetrum juga menurun angkanya, karena komunitas banyak mengeluhkan ke dinas,” ungkap Imron. 

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia 2023, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) ajak pemuda mengikuti Water Action Camp: Youth and Sustain. Bertema “Water is Life Water is Food”, acara ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran generasi muda tentang pentingnya pengelolaan air berkelanjutan.

Air adalah kekuatan pendorong bagi manusia, perekonomian, alam, serta pangan. Pertumbuhan penduduk yang pesat, urbanisasi, pembangunan ekonomi, dan perubahan iklim membuat sumber daya air di bumi semakin tertekan.

“Ini sebetulnya cita-cita kami untuk menggandeng youth terlibat dalam memperingati Hari Pangan Sedunia. Kami pengin mengundang dari berbagai kalangan yang bergerak di masing-masing bidang. Ada yang gerak di kuliner, terus komunitas yang fokus ke mata air. Kami juga ajak dari sisi pemerintah,” ungkap Programme Assistant FAO, Reyza Ramadhan di sela-sela kegiatan Water Action Camp di Pedesaan Farm, Sukabumi, Kamis (2/11).

BACA JUGA: FAO Dorong Petani dan Nelayan Jadi Agen Pengelolaan Air

Melalui serangkaian kegiatan edukasi yang menarik, Reyza berharap acara ini juga dapat menginspirasi generasi muda. Terutama untuk mengambil langkah proaktif menuju konservasi air. Kemudian, tentang praktik pemanfaatan perikanan perairan darat yang berkelanjutan.

“Dengan memupuk pemahaman mendalam tentang hubungan penting antara sumber daya air dan ketahanan pangan, Water Action Camp akan mengkatalisasi komunitas pemuda. Khususnya ke masyarakat untuk masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan,” lanjut Reyza.

Berdasarkan latar belakang tersebut, FAO juga mengajak anak muda untuk sadar terhadap makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Sebab, air juga berpengaruh terhadap mutu pangan. Oleh karena itu, lewat kegiatan ini, FAO ingin bersama-sama, dapat mengambil tindakan terhadap air. Demi masa depan pangan, manusia, dan planet ini.

Dengan dukungan proyek IFISH, kegiatan ini dapat memberikan pengalaman yang lebih luas. Kegiatan ini secara aktif melibatkan komunitas pemuda (youth communities) dan Key Opinion Leader (KOL). Harapannya, hal ini dapat membuat peluang perubahan positif yang lebih besar.

FAO ajak pemuda mengikuti Water Action Camp. Foto: Dini Jembar Wardani

LTKL Ajak Pemuda Saling Diskusi

Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) salah satu asosiasi yang terlibat sebagai penyelenggara dalam kegiatan ini, mengajak anak muda untuk saling diskusi dengan nuansa baru dan berbeda.

Kegiatan ini telah mengambil konsep Lingkar Cerita bersama pustaka cerita (narasumber) dan menjadi ruang terbuka bagi seluruh pihak yang terlibat. Tujuannya, untuk bisa berdiskusi melalui lingkaran-lingkaran cerita.

“Lingkar Cerita ini unik sekali. Saya baru pertama kali memaparkan pengalaman dan cerita dengan konsep bergiliran. Ini hal baru dan membuat tidak membosankan, lalu ada banyak pengetahuan berbeda-beda juga pada setiap orang,” ucap National Project Manager IFISH Project, Sudarsono.

BACA JUGA: Kelola Hutan Alam Produksi untuk Raih Target Folu Net Sink 2030

Diskusi dengan konsep yang unik ini, para pembicara berkeliling dan bergantian memberikan pemaparan di setiap kelompok peserta. Ada banyak perspektif yang pembicara sampaikan. Sehingga, hal tersebut bisa membangun sebuah wawasan hingga diskusi bersama dari berbagai sudut pandang.

Pembicara yang hadir juga berbagai macam. Di antaranya dari Nasi Peda Pelangi, FAO, Jaga Semesta, dan JALA. Diskusi interaktif ini, menjadi wadah cerita tentang pengalaman dari narasumber, tentang cara mereka melakukan perubahan baik kepada alam agar tetap lestari.

FAO ajak pemuda mengikuti Water Action Camp. Foto: Dini Jembar Wardani

Bebaskan Pemuda Berekspresi di Alam

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini telah memberikan sebuah kebebasan pemuda untuk berekspresi di alam bebas. Dari seluruh rangkaian kegiatan yang FAO buat, sebagian besar peserta menghabiskan waktunya di alam. Misalnya, menanam pohon, menyusuri pedesaan, dan melepas ikan.

Adapula kegiatan fish matching yang bertujuan  untuk memperkenalkan jenis-jenis ikan lokal yang ada di perairan darat Kabupaten Sukabumi kepada para youth communities.

Tak sekadar itu, kegiatan pelepasliaran ikan di sungai juga menjadi sentuhan baru bagi para peserta untuk terlibat melepas ikan ke sungai.

“Rilis ikan sidat ini bertujuan untuk melestarikan ikan-ikan di sungai. Jadi, setelah beberapa ditangkap tidak semua dikonsumsi, kami juga ingin terus melestarikannya. Hal itu dengan cara merilis atau melepaskan ikan tersebut kembali ke sungai,” imbuh Field Officer IFISH Project FAO, Imron Rosadi.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – World Aquatic Animal Day atau Hari Hewan Air Sedunia yang jatuh pada 3 April 2023 didedikasikan untuk meningkatkan kesadaran global tentang pentingnya keberadaan hewan air. Bertajuk “Alternatif Pemanfaatan Hewan Air”, harapannya ada pemanfaatan secara berkelanjutan sehingga tak memengaruhi populasi hewan air.

Hewan air hidup di berbagai tempat, seperti laut, samudera, sungai, danau hingga kolam. Jenisnya berbagai macam mulai dari amfibi, mamalia, reptil, moluska, burung air, krustasea, hingga serangga. Jika salah satu spesies punah, tentu akan memengaruhi seluruh sistem biologis yang ada.

World Aquatic Animal Day Tekankan Pemanfaatan Berkelanjutan

Berdasarkan laporan IUCN, lebih dari 1.550 dari 17.903 hewan dan tumbuhan laut berisiko punah. Selain faktor antropogenik, perubahan iklim memicu setidaknya 41 % spesies laut terancam.

Kepala Organisasi Riset Kebumian dan Maritim BRIN Ocky Karna Radjasa menyatakan salah satu target Sustainable Development Goals (SDGs) yakni Life Below Water.

Ia menyebut, sudah menjadi rahasia umum banyak kegiatan manusia yang mengancam pelestarian hewan air, baik penyu, paus hingga avertebrata dan terumbu karang. “Padahal kita harusnya memanfaatkan mereka secara berkelanjutan,” katanya kepada Greeners, Senin (3/4).

Kehidupan penyu tak luput dari ancaman di alam. Foto: Freepik

Ancaman Pencemaran Plastik di Laut

Lebih jauh, berbagai faktor antropogenik dapat mengancam baik secara langsung maupun tak langsung pada keberlanjutan hewan air. Misalnya, marine debris yang sejatinya bersumber dari darat lalu mengalir melalui sungai hingga ke laut. Pencemaran sampah plastik ini mengancam hewan-hewan di laut.

Laporan Forum Ekonomi Dunia pada tahun 2020 menyebut, sebanyak 400 juta ton plastik global diproduksi tiap tahunnya. Namun, sebagian besar plastik tersebut akan berakhir menjadi sampah dan berisiko merusak lingkungan, termasuk perairan.

Studi Lourens J. J. Meijer, dkk bertajuk More than 1000 rivers account for 80% of global riverine plastic emissions into the ocean tahun 2021 menyebut, Indonesia menempati peringkat ke-5 dalam daftar negara dengan polusi sampah plastik di laut terbesar di dunia.

Berdasarkan data, sampah plastik dari Indonesia yang bermuara di laut mencapai 56.333 metrik ton per tahunnya. Ironisnya temuan World Wild Fund (WWF) sekitar 25 % spesies ikan laut telah mengandung bahan mikroplastik yang bersumber dari plastik di lautan.

Selain itu, Ocky juga menyatakan ancaman hewan laut secara langsung seperti penangkapan paus, overfishing atau penangkapan hiu berlebihan hingga pembantaian penyu yang menurunkan populasi hewan laut secara drastis.

Mengacu pada data statistik Badan Pangan Dunia (FAO), Indonesia berkontribusi lebih dari 10 % terhadap tangkapan hiu dunia. Ocky menyebut, jika hiu di laut berkurang maka ekosistem di laut tak seimbang.

Pemanfaatan Hewan Air dalam Bidang Riset Berkelanjutan

Potensi keanekaragaman hayati di air, termasuk laut sangat kaya. Meski demikian, Ocky menekankan agar pemanfaatannya harus secara berkelanjutan.

Dalam bidang riset misalnya, terkait bahan farmasi laut seperti antikanker dari spons laut. Agar tak menurunkan populasinya, peneliti tengah mencari alternatif sumbernya dari mikroba simbion yang berasosiasi dengan spons laut tersebut.

“Jadi sedianya ancamannya bisa berton-ton spons laut kita ambil kini cukup beberapa gram tisu spons laut sebagai sumber mikroba simbion yang kita isolasi dari spons laut,” ungkapnya.

Demikian pula pendekatan berbasis molekuler seperti metagenomik yang mengekstrak langsung DNA dari air laut. Kemudian melalui sekuensing dan pencarian klaster gen penghasil bioproduk. Ini berperan penting dalam industri dan kesehatan bersama dengan ilmu synthetic biology bisa menjadi alternatif.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – The United Nations declared 11 December as International Mountain Day in 2003, aiming to increase public awareness on the importance of mountains for ecosystem, Earth, and humans. However, waste issues produced by hiking and climbing activities still continues.

Novrizal Tahar, director of waste management, Ministry of Environment and Forestry, said that mountains, especially in national parks, have their own waste management supervised under head of national parks.

Nevertheless, it could not contain the amount of waste resulted from increasing hiking activities.

“On waste issues in mountains, ministry of environment and forestry had given waste management guidance to them [head of national parks] such as collecting, transporting, processing, and recycling wastes modeled or adapted for their national parks,” said Tahar to Greeners on Tuesday (11/12/2018). “For example, Ciremai Mountain National Park applies the concept that wastes are the responsibility of each hikers.”

READ ALSO: KLHK To Set Up Guidance for Clean Waste Mountain Hiking 

Sudiyono, head of Ciremai Mountain National Park, said that the national park applies a mechanism dubbed as check in – check out where officials will be checking the entrance tickets and items of hikers’ potential.

The hikers will be given a list to fill up on the items potentially turned into wastes during hiking. The list must be submitted at the exit gate by the hikers for checking for wastes.

“Currently, we are checking in average four hikers with three kilogram of wastes and up to this date [second week of December 2018], there are 138 hikers climbing Mount Ciremai. The number is a lot less as we only open one track, the Aik Berik track,” he said.

Lack of Awareness

Waste issue also becoming the concerns of hikers, such as Heru Putra Rizki, 22 years, who climbed mountains, including Gede Pangrango, Ciremai, Cikurai, Salak, Semeru, Sindoro, Sumbing, Prau and Butak.

Rizki said that national parks management is improving, however awareness of hikers not to litter is still lacking.

“In several mountains that I have climbed, waste management by the management is good, especially mountains located in national parks, such as Gede Pangrango and Semeru mountains. They provide trash bins and ban all items that can damage nature before climbing. So, there are regulations on what allowed and not allowed during hiking,” he added.

However, he said that officials of national parks don’t always check the items due to the volume of hikers.

“It depends on hikers’ conscience, not just the management as they have been giving instructions. As far as I know each national park held conservation time every year to clean up the wastes and greening the areas,” he said.
“The problem is lack of environmental education.”

Meanwhile, Tahar said that hikers need to follow the regulation stipulated by national parks management as it is difficult for the state to work by itself without public support.

READ ALSO: Plastic Waste Littering Indonesia’s Mountains and National Parks 

International Mountain Day is held under the coordination of Food and Agriculture Organization or FAO. This year’s theme is #MountainsMatter.

Based on FAO data, mountains provide 60-80 percent of freshwater on Earth and home to at least a quarter of terrestrial biodiversity.

Report by Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Pada tahun 2003, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan tanggal 11 Desember sebagai Hari Gunung Internasional. Tujuan dari peringatan tahunan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya pegunungan bagi ekosistem, bumi, dan manusia. Namun, sampah yang ditimbulkan dari aktvitas pendakian masih menjadi masalah hingga saat ini.

Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Novrizal Tahar mengatakan bahwa setiap gunung khususnya yang berada di taman nasional sudah memiliki konsep pengelolaan sampah yang ditangani oleh masing-masing Kepala Balai Taman Nasional. Meski demikian tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan pendakian gunung yang semakin ramai menimbulkan sampah yang banyak pula.

“Untuk masalah sampah yang berada di gunung ini, kami dari KLHK sudah memberikan pedoman-pedoman pengelolaan sampah kepada mereka (Kepala Balai TN) seperti pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang sampah yang dimodelkan atau diadaptasi pada masing-masing taman nasional. Misalnya TN Gunung Ciremai, mereka memberikan konsep bahwa sampah menjadi tanggung jawab setiap pendaki,” ujar Novrizal saat dihubungi oleh Greeners melalui telepon pada Selasa (11/12/2018).

BACA JUGA: Kuota Wisatawan di 23 Gunung di Taman Nasional Akan Dibatasi 

Ketika dikonfirmasi, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Ciremai Sudiyono membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan Gunung Ciremai saat ini sudah memiliki mekanisme check in-check out. Petugas akan melakukan pemeriksaan tiket masuk dan barang bawaan pendaki serta memberikan daftar barang berpotensi sampah yang harus diisi oleh pengunjung sebelum melakukan pendakian. Daftar tersebut harus diserahkan pendaki kepada petugas di gerbang keluar untuk pengecekan sampah setelah pendakian.

“Saat kita lakukan pengecekan, rata-rata 4 orang (pendaki) membawa sampah 3kg dan sampai saat ini (minggu kedua Desember 2018) ada sekitar 138 orang yang mendaki di Gunung Ciremai. Jumlah tersebut jelas sedikit karena kami hanya membuka satu jalur yakni pada jalur Aik Berik,” jelas Sudiyono kepada Greeners.

Kepedulian Soal Sampah Masih Minim

Masalah sampah di gunung ternyata juga menjadi perhatian pendaki gunung. Heru Putra Rizki, 22 tahun, pernah mendaki beberapa gunung di wilayah Jawa, diantaranya Gunung Gede Pangrango, Gunung Ciremai, Gunung Cikurai, Gunung Salak, Gunung Semeru, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Prau, dan Gunung Butak. Dari pengalaman mendaki tersebut, ia mengakui kalau pengelolaan taman nasional sudah mulai baik namun kepedulian para pendaki untuk tidak meninggalkan sampah di gunung dinilai masih kurang.

“Di beberapa gunung yang pernah saya daki, pengelolaan sampah oleh pihak pengelola sudah baik terutama di gunung yang berada di Taman Nasional. Misalnya Gunung Gede Pangrango dan Gunung Semeru, itu sudah ada tempat pengumpulan sampah. Sebelum mendaki pun ada larangan untuk tidak membawa perlengkapan yang bisa merusak alam. Jadi sudah ada peraturan apa saja yang boleh dan enggak boleh dibawa selama pendakian,” kata Heru.

Namun demikian, pemeriksaan barang bawaan pendaki yang seharusnya dilakukan oleh pengelola taman nasional terkadang tidak dilakukan. Menurut Heru hal ini bisa jadi karena banyaknya jumlah pendaki saat jalur pendakian dibuka sehingga membuka celah bagi pendaki untuk berbuat nakal.

“Balik lagi ke kesadaran pendaki, bukan salah dari pihak pengelolanya karena mereka juga sudah memberikan imbauan sebelumnya. Bahkan, setahu saya, setiap taman nasional ada waktu konservasi setahun sekali untuk membersihkan sampah-sampah yang tertinggal dan melakukan penghijauan kembali. Masalahnya, menurut saya edukasi untuk lingkungan ini kurang,” ujar Heru.

Senada dengan Heru, Novrizal juga mengimbau kepada para pendaki untuk selalu mematuhi peraturan yang ada di setiap TN atau gunung. Ia mengatakan akan sulit jika pemerintah bekerja sendiri tapi tidak didukung masyarakat, dalam hal ini para pendaki.

BACA JUGA: Pedoman Prosedur Pendakian Bersih Sampah Mulai Disusun

Sebagai informasi, peringatan Hari Gunung Internasional diselenggarakan dibawah koordinasi Badan PBB bidang Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization/FAO). Tahun ini tema yang diusung adalah #MountainsMatter. Menurut data FAO, pegunungan menyediakan sekitar 60 hingga 80 persen sumber air tawar untuk bumi dan menjadi rumah bagi seperempat keanekaragaman hayati daratan yang ada di bumi.

Penulis: Dewi Purningsih

Menginjak tahun ke enam perang sipil di Suriah, jutaan orang terjebak di negeri yang terbelah perang itu. Untuk memenuhi kebutuhan makanan serta menyediakan tempat bermain dan belajar yang sehat untuk anak-anak di sana, beberapa taman di sekolah diubah fungsinya menjadi kebun sayuran.

Di tempat bermain ini, terdapat makanan yang dapat dikonsumsi. Anak-anak belajar cara untuk bercocok tanam makanan yang bergizi seperti merica, terong dan cabai. Jika waktu panen tiba, mereka dapat memanen hasil kebun dan makan apa yang sudah mereka tanam. Pengalaman baru ini menawarkan kesempatan baru untuk memperkuat pengalaman murid dan keluarga mereka dalam hal kepedulian terhadap sesama.

Adam Yao, perwakilan Badan Pangan PBB (FAO) di Siria, mengatakan, di Suriah, anak-anak muda yang sedang mengalami perkembangan dalam tubuh dan pikiran, adalah mereka yang paling terpengaruh oleh kurangnya makanan dan malnutrisi. Nutrisi yang baik adalah pertahanan pertama anak terhadap penyakit dan penting bagi seorang anak untuk hidup sehat dan aktif.

Pendidikan nutrisi adalah kunci penting. Pelajar sekolah dan staf FAO berdiskusi tentang nutrisi di sebuah kebun sekolah di Hama, Suriah. Foto: Wajdi Skaf/FAO

FAO menyediakan pendanaan dan dukungan logistik untuk kebun buah dan sayur seluas 500 meter persegi di 17 sekolah dasar. Kebun-kebun ini dibuat di wilayah yang dikuasai pemerintah dan di wilayah yang dikuasai pihak oposisi sehingga anak-anak disana bisa mendapatkan akses untuk makanan sehat terlepas dari politik dan kekerasan yang ada di sekitar mereka. Rencananya ada 35 sekolah lain yang dijadwalkan mendapatkan bantuan kebun yang sama dalam waktu dekat.

Banyak warga Suriah yang sekarang terpaksa bergantung pada roti dan bantuan makanan dari organisasi kemanusiaan untuk kebutuhan sehari-harinya. Keadaan ini berbeda jauh dengan makanan tradisional Suriah yang biasanya memakai daging kambing dengan bumbu rempah dan kacang-kacangan, sayuran serta cabai. Di sinilah kebun-kebun sekolah itu turut membantu mengatasi kekurangan makanan dengan menyediakan sayuran segar yang selama perang berlangsung menjadi langka.

Dengan berinvestasi lebih jauh di bidang agrikultur dapat membantu mengamankan kebutuhan untuk populasi di sana selama bertahun-tahun mendatang. “Agrikultur sudah menjadi harapan untuk banyak orang karena mereka bisa menanam sendiri makanan mereka, walau di tempat yang sering terjadi konfilk bersenjata,” ujar Yao seperti dilansir situs Inhabitat. Semoga bibit yang ditanam memberikan harapan bagi anak-anak di sana.

Penulis: NW/G15

Jakarta (Greeners) – Sektor perikanan adalah sumber pangan yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat dunia. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) pada tahun 2014 menyebutkan bahwa sektor perikanan berkontribusi sebesar 40 persen atau senilai USD 135 miliar dari total produk pangan yang paling diperdagangkan. Pusat Data dan Informasi Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) pada September 2015 juga mencatat produk-produk perikanan yang paling banyak diperdagangkan adalah udang, salmon, tuna, ikan kod, cumi-cumi, gurita, dan kepiting.

Abdul Halim, Sekretaris Jenderal KIARA yang hadir dalam konferensi internasional bertajuk “Engaging the Seafood Industry in Social Development” di Annapolis, Maryland, Amerika Serikat, pada tanggal 21-22 September 2015 lalu menyatakan, dalam konteks rantai perdagangan ikan, mestinya pelaku perikanan skala kecil, khususnya perempuan nelayan, mendapatkan pengakuan atas peran dan kesejahteraannya.

Menurut Abdul, dewasa ini rantai perdagangan ikan dunia belum memihak masyarakat pelaku perikanan skala kecil, khususnya di negara-negara berkembang. Padahal, mereka berkontribusi sebesar 40 persen dari total produksi perikanan tangkap global (menurut catatan FAO tahun 2014). Apalagi banyak pemerintah di negara-negara berkembang yang notabene produsen perikanan belum sungguh-sungguh berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh nelayan tradisional, perempuan nelayan, dan pembudidaya ikan kecil.

“Negara harus hadir di tengah kompetisi perdagangan ikan dan permintaan pasar terkait standar-standar baru, seperti keamanan pangan, bebas dari aktivitas merusak dan pelanggaran HAM yang kian ketat. Dengan kehadiran negara, nelayan tradisional, perempuan nelayan, dan pembudidaya ikan kecil akan sanggup bersaing dengan pelaku ekonomi di bidang makanan laut lainnya. Bahkan bisa memotong panjangnya rantai perdagangan ikan sehingga kualitas ikan lebih segar dengan harga lebih tinggi,” tegasnya seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, Jakarta, Sabtu (26/09).

Abdul Halim yang juga Koordinator Regional SEAFish for Justice (South East Asia Fish for Justice Network) ini juga memaparkan bahwa kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat perikanan skala kecil untuk terlibat dalam sistem perdagangan ikan di tingkat nasional dan internasional, disebabkan oleh ongkos produksi yang sangat tinggi, intervensi teknologi yang minim, harga jual ikan rendah, ketidakpastian status wilayah tangkap dan tambak atau lahan budidaya, serta keterbatasan dalam pendokumentasian hasil tangkapan atau budidaya yang bisa diakses konsumen.

“Dalam situasi inilah, dibutuhkan peran besar negara untuk memfasilitasi pelaku perikanan skala kecil dalam mengatasi permasalahannya, khususnya perempuan nelayan,” imbuhnya.

Menurut catatan Pusat Data dan Informasi KIARA per September 2015, tersedianya APBN-Perubahan 2015 sebesar Rp3.397,7 miliar di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dialokasikan di antaranya untuk: (1) Sistem informasi nelayan pintar untuk akses informasi cuaca wilayah tangkap dan pasar di 100 sentra nelayan; (2) pengembangan sistem logistik ikan melalui penyediaan 1 buah cold storage di setiap sentra perikanan; (3) penerapan cara budidaya ikan yang baik pada 8.200 pembudidaya ikan tersertifikasi; dan (4) penjaminan mutu benih unggul pada 465 unit pembenihan rakyat dan unit pembenihan lainnya.

“Setali tiga uang, pada tahun 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali mendapatkan sokongan anggaran sebesar Rp2.869,1 miliar untuk program peningkatan daya saing usaha dan produk kelautan dan perikanan. Semoga perhatian pemerintah terhadap nelayan kecil juga bertambah,” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti berpendapat bahwa hitungan atas kerugian negara akibat illegal fishing jauh lebih besar dibandingkan angka yang pernah dipaparkan oleh Data Badan Pangan Dunia atau FAO. Susi mengaku nilai kerugian akibat illegal fishing bisa mencapai US$ 20 miliar, atau Rp 240 triliun per tahun.

Apa yang terjadi di laut Indonesia menurutnya sangat sulit untuk dibayangkan. Ia mengatakan bahwa ada  ribuan kapal dengan nilai triliunan yang jika dihitung bersama akan menimbulkan kerugian negara sebesar US$ 12,5 miliar untuk hitungan paling kecil sampai dengan US$ 15 miliar, hingga US$ 20 miliar.

Hitungan ini, tambahnya, belum termasuk kapal yang tidak terdaftar atau unreported yang menangkap ikan secara ilegal dilaut Indonesia. Contohnya pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) awal November lalu telah menangkap lima kapal asing asal Thailand di Pontianak, Kalimantan Barat.

“Sumber ini didapat dari informasi yang bisa dipercaya,” katanya pada acara Chief Editors Meeting di Ballroom Gedung Mina Bahari III,Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta, Senin (01/12).

Ia menerangkan bahwa berdasarkan info yang didapatkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, ada juga kapal asing dengan kapasitas 100 GT yang pendapatannya US$ 2-2,5 juta/tahun di wilayah laut Indonesia karena yang mereka tangkap bukan hanya ikan tongkol, tapi juga kerang, teripang, dan lobster.

Dari nilai tersebut, Susi mengatakan bahwa praktik illegal fishing di Indonesia adalah yang terbesar di dunia. Oleh karena itu perlu ada tindakan tegas untuk segera menghentikan praktik illegal fishing di Indonesia, contohnya seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat(AS).

“Amerika bulan Juni tahun ini saja membuat Instruksi Presiden tentang Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing,” pungkas Susi.

Sebagai informasi Data Badan Pangan Dunia atau FAO mencatat, kerugian Indonesia per tahun akibat illegal fishing sebesar Rp 30 triliun. Data itu dinilai Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti cukup kecil karena menurut hitung-hitungannya, akibat illegal fishing, kerugian negara per tahun bisa mencapai US$ 20 miliar atau Rp 240 triliun.

Jakarta (Greeners) – Keberhasilan Indonesia dalam program swasembada beras pada tahun 1984 yang juga sempat mendapatkan penghargaan dari lembaga pangan internasional Food and Agriculture Organization (FAO) kini sudah tidak berlanjut lagi.

Direktur Eksekutif Yayasan KEHATI, MS Sembiring, menerangkan, ketergantungan masyarakat pada beras yang begitu besar semakin terlihat dari jumlah beras yang tiap tahunnya perlu diimpor untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Padahal, jelasnya, menurut data Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, negara ini memiliki 77 jenis karbohidrat yang berpotensi sebagai sumber pangan.

“Namun ,sayangnya, hanya beras yang selalu didorong sebagai sumber pangan,” ujar Sembiring pada diskusi pakar yang diadakan oleh yayasan KEHATI di Jakarta, Rabu (22/10).

Ditemui di tempat yang sama, Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail, pun menyampaikan bahwa data dan fakta konsumsi beras masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun semakin tinggi seiring bertambahnya jumlah penduduk. Konsumsi beras yang tinggi ini memicu impor beras, yang artinya membuat devisa negara berkurang. Selain itu, ketergantungan terhadap satu makanan pokok juga akan berdampak pada ketahanan pangan.

Oleh karena itulah Mahmudi menggagas gerakan Sehari Tanpa Beras (One Day No Rice) yang merupakan salah satu bentuk partisipasi aktif Kota Depok dalam mendukung Gerakan Diversifikasi Pangan serta upaya akselerasi kemandirian pangan.

“Gerakan ini adalah langkah strategis untuk mengubah pola pikir masyarakat sekaligus mampu mengurangi konsumsi beras dan terigu secara signifikan,” tegasnya.

Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Gerakan yang sudah berjalan sejak tahun 2011 lalu ini merupakan tindak lanjut kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Berbasis Pangan Lokal. Dia juga mengakui setelah tiga tahun gerakan sehari tanpa beras ini, konsumsi beras di Kota Depok menurun 3,9 persen menjadi 253 gram per kapita per hari dari sebelumnya 260 gram per kapita per hari. Pada saat bersamaan, konsumsi pangan alternatif seperti jagung dan umbi-umbian justru meningkat.

Saat ini Kota Depok telah bekerjasama dalam pengembangan pangan lokal dengan beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Jember. Adapun pemerintah daerah yang telah menjalin nota kesepahaman dengan Pemerintah Kota Depok, antara lain Kabupaten Bogor, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Lombok Utara, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kota Kendari, Provinsi Sulsel, dan lain-lain.

Tidak hanya itu, institusi seperti PT PLN (Persero) Depok, Kodim 0508 Depok, PT Medifarma, dan beberapa hotel, restoran dan rumah makan yang ada di Kota Depok seperti Bumi Wiyata, Mang Kabayan, Bebek Tik Tok, Wisma Hijau, Graha Insan Cita, RM H. Thohir, dan lain-lain telah menjadi pionir sekaligus pelaku aktif dalam upaya mendorong ketahanan pangan Kota Depok.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Keberhasilan Indonesia dalam program swasembada beras pada tahun 1984 yang juga sempat mendapatkan penghargaan dari lembaga pangan internasional Food and Agriculture Organization (FAO) kini sudah tidak berlanjut lagi.

Namun, keberhasilan swasembada beras pada kala itu membuat ketergantungan masyarakat Indonesia akan beras semakin tinggi. Akhirnya beras pun menjadi pangan utama masyarakat. Padahal, Indonesia dengan keberagaman budayanya membuat tidak semua daerah mengonsumsi beras sebagai pangan utamanya.

Direktur Eksekutif Yayasan KEHATI, MS Sembiring, menerangkan, ketergantungan masyarakat pada beras yang begitu besar semakin terlihat dari jumlah beras yang tiap tahunnya perlu diimpor untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Padahal, jelasnya, menurut data Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, negara ini memiliki 77 jenis karbohidrat yang berpotensi sebagai sumber pangan. Seperti, serealia (padi, jagung, sorghum, hotong, jali, jawawut, dll), ubi-ubian (singkong, ubi jalar, talas, sagu, ganyong, garut, gembili, gadung, dll), dan buah (sukun, pisang, labu kuning, buah bakau, dll).

“Namun ,sayangnya, hanya beras yang selalu didorong sebagai sumber pangan,” ujar Sembiring pada diskusi pakar yang diadakan oleh yayasan KEHATI di Jakarta, Rabu (22/10).

Sri Sulihanti. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, Sri Sulihanti, berpendapat, bahwa program pemberian beras untuk rakyat miskin (raskin) yang dilakukan oleh pemerintah justru malah menjadikan kebiasaan pada masyarakat untuk mengonsumsi beras.

“Sekarang masyarakat miskin itu sudah kecanduan nasi. Padahal, sebelumnya mereka masih nyaman dengan pangan lokal non beras,” jelasnya.

Menurut Sri, umbi-umbian sebenarnya sudah sedari lama sangat dekat dengan masyarakat Indonesia. Akan tetapi persepsi masyarakat akan konsumsi nasi sebagai pangan pokok membuat sumber pangan ini sedikit tersingkirkan.

Dari sisi kebijakan, Sri melanjutkan, pemerintah sebenarnya sudah mendorong diversifikasi pangan ini untuk mengajak masyarakat tidak terlalu tergantung pada beras. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Pangan Lokal dan Peraturan Kementrian Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 tentang Percepatan Konsumsi Pangan adalah beberapa contohnya.

Akan tetapi, penganekaragaman pangan yang sudah berjalan beberapa dekade itu justru kurang berhasil. Padahal keragaman pangan ini bisa menjadi solusi Indonesia menghadapi tantangan terkait ketersediaan pangan.

“Beberapa sumber pangan selain padi sebenarnya mampu bertahan di kondisi kering, sehingga bisa menjadi solusi ketersediaan pangan saat kekeringan,” terangnya.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Indonesia sebagai negara yang secara geografis mayoritas wilayahnya didominasi oleh lautan dan berada di alur laut pelayaran dunia, hingga saat ini dianggap masih belum memaksimalkan posisinya sebagai negara maritim yang strategis.

Atas dasar pemahaman tersebut, Presiden terpilih Joko Widodo pun bermaksud membentuk Kementerian Maritim guna memperkuat poros maritim Indonesia serta menjadikan laut sebagai halaman depan kekuatan negara. Hal ini karena akar budaya negara Indonesia sangat kuat unsur kemaritimannya.

Deputi Tim Transisi Joko Widodo -Jusuf Kalla, Hasto Kristiyanto, menjelaskan poros maritim nantinya akan menjadi konsep pembangunan yang akan mengembalikan kejayaan bangsa Indonesia, karena Jokowi memiliki pemahaman dan pengetahuan terhadap geopolitik.

“Letak geografis Indonesia yang strategis itu akan kita kembalikan sebagaimana dahulu. Kekuatan Indonesia sebagai poros maritim akan menjadikan posisi Indonesia penting di mata dunia,” ujar Hasto saat dihubungi oleh Greeners, Jakarta, Jumat (03/10).

Rencananya, lanjut Hasto, dalam tiga bulan pertama, sebanyak seribu perkampungan nelayan akan dibangun. Pembangunan tersebut juga akan melibatkan arsitek-arsitek andal yang akan bekerja untuk memugar rumah kumuh agar kampung nelayan bisa menjadi lebih baik.

“Kita akan kembalikan Indonesia sebagai negeri bahari yang akan menjadi poros maritim dunia,” kata Hasto.

Seperti diketahui, Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai garis pantai terpanjang di dunia. Kekayaan sumber daya alam Indonesia inilah yang memiliki potensi besar untuk memajukan perekonomian Indonesia.

Data terakhir dari Food and Agriculture Organization (FAO) tahun 2012, menyebutkan bahwa Indonesia pada saat ini menempati peringkat ketiga terbesar dunia dalam produksi perikanan di bawah Tiongkok dan India.

Sedangkan untuk perikanan budidaya, Indonesia sebenarnya berada pada posisi kedua. Indonesia kalah produksi dengan India dalam perikanan budidaya. Jumlah perikanan tangkap dan perikanan budidaya itulah yang menunjukkan tingkat produksi perikanan suatu negara.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Ketahanan pangan saat ini menjadi isu penting yang digaungkan masyarakat dunia, lahir dari keprihatinan rusaknya lingkungan dan kondisi bumi yang semakin kritis. Pertambahan penduduk yang pesat dan tingginya kebutuhan pangan berbanding terbalik dengan ketersediaannya.

Ancaman kekurangan pangan semakin jelas di depan mata. Oleh karena itu, Badan Dunia untuk Lingkungan (UNEP) menyoroti pangan sebagai tema Hari Lingkungan Hidup (HLH) 2013 yaitu think.eat.save. Kampanye global HLH tentang makanan ini didasari atas kenyataan bahwa setiap tahun ada satu miliar ton makanan terbuang percuma menurut data UNEP.

Kampanye think.eat.save yang didukung Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) berkeinginan untuk mengurangi kehilangan makanan pada seluruh rantai produksi pangan dan konsumsi, dan secara khusus menargetkan pengurangan makanan yang terbuang oleh konsumen, pengecer dan industri perhotelan.

Direktur Eksekutif UNEP Achim Steiner mengatakan penduduk dunia akan berkembang dari tujuh miliar orang saat ini, menjadi sembilan miliar orang pada tahun 2050. Maka  membuang-buang makanan menjadi hal yang tidak etis, tidak masuk akal baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan.

Saat ini jumlah penduduk dunia mencapai tujuh miliar dan diperkirakan pada 2020 menjadi sembilan miliar, dengan bertambahnya jumlah penduduk itu akan menyebabkan jumlah limbah yang terus meningkat.

Limbah yang besar itu jika tidak dikendalikan dengan baik dapat mengibatkan kerusakan lingkungan, emisi gas rumah kaca, pemanasan global, dan masalah lingkungan lainnya. Limbah itu dihasilkan mulai dari berlangsungnya proses produksi dan konsumsi yang tidak efisien menyebabkan produksi juga yang terus-menerus.

Kekhawatiran itu juga dirasakan Prilla Tania, seniman yang lewat karya-karyanya menyuarakan ajakan dan membangkitkan kesadaran akan pentingnya masalah pangan.

Prilla mempersembahkan karyanya dalam pameran tunggal bertajuk “E” yang digelar di Selasar Sunaryo Art Space, Bandung, Jawa Barat,  pada 19 April hingga 11 Mei lalu.  Karya-karya seni hasil keterampilan perupa lulusan Studio Patung Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung itu menggunakan berbagai media seperti instalasi, video dan mural.

“Sudah dua tahun terakhir ini karya saya fokus ke masalah pangan karena saya pikir ini persoalan menarik dan ada masalah disitu,” ujar perupa kelahiran Bandung tersebut. Karyanya cenderung sederhana dan bukan abstrak agar mudah dimengerti bahkan oleh anak-anak sekalipun sehingga pesannya tersampaikan.

Menjadi “Trigger”

Ide besar dari karyanya berawal dari pemikiran mengenai sampah. Namun setelah dipikirkan dengan matang, sampah hanyalah akhir dari sebuah proses konsumsi. “Karya-karya saya sederhana, awalnya masalah sampah dan energi tapi pemenuhan energi manusia yang dasar sekali adalah makanan. Sebagian besar makanan kita masih impor dan harus diproses,” jelas Prilla.

Lewat materi kertas dan narasi-narasi kecil, karya-karyanya menampilkan bagaimana persoalan pangan memiliki relevansi yang erat dengan masalah energi. Misalnya dalam sebuah karyanya, Prilla menunjukkan bagaimana proses sofistikasi produksi dan konsumsi pangan melibatkan penggunaan energi yang besar seperti pada industri pertanian, pengemasan, distribusi dan praktik pertambangan.

Meskipun selintas dianggap sebagai masalah sederhana, namun menurutnya sangat kompleks karena membentuk ekosistem berkesinambungan. Disinilah pentingnya perubahan perilaku tidak konsumtif dan memanfaatkan bahan pangan yang ada di sekitar kita. Ajakan Prilla untuk lebih peduli masalah pangan bukan hanya sebatas pada karya seninya semata, tapi juga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Prilla memulai dengan mengurangi makanan impor. Dia mengaku sudah sekitar sepuluh tahun tidak mengkonsumsi mie instan. “Saya mengurangi bahkan saat ini berusaha tidak mengkonsumsi makanan berbahan dasar gandum karena masih impor. Kesadaran untuk memilih pangan tidak serta merta dan awalnya lebih kepada alasan kesehatan,” tambah dia.

Selain mengurangi makanan impor termasuk buah karena ia lebih memilih mengkonsumsi buah lokal, Prilla juga memilih berbelanja di pasar tradisional untuk mendapat produk pangan segar dan hasil tanaman petani lokal. Begitu juga dengan air mineral, ia berusaha tidak meminum air dalam kemasan karena kemasan plastiknya akan menambah jumlah sampah. Termasuk mengurangi makanan kemasan.

“Saya hanya makan seperlunya. Saya pikir dengan makan seperlunya tidak akan menghasilkan sampah dan itu juga langkah menghemat energi,” jelas Prilla. Melalui pameran tunggalnya, Prilla mengharapkan bisa membangkitkan ingatan dan menjadi “trigger” bagi orang-orang bahwa masalah pangan merupakan persoalan besar yang akan dihadapi semua orang. “Pameran ini hanya ingin mengingatkan orang-orang yang sebenarnya sudah tahu tapi penganggap itu bukan masalah,” ujar dia.