Jakarta (Greeners) – Pemanfaatan sepeda dan transportasi publik penting sebagai alternatif solusi di tengah penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). Selain mengurangi kemacetan, alternatif tersebut mengedepankan kendaraan ramah lingkungan. Jadi solusinya tidak sebatas mendorong kendaraan listrik.

Ketua Umum Bike To Work (B2W) Indonesia Fahmi Saimima menyatakan, eksistensi sepeda telah bertahan selama lebih dari dua abad. Fungsi dan manfaat sepeda seharusnya jadi bagian dari solusi kenaikan BBM. Selain mengurangi kemacetan, juga tak berkontribusi sama sekali terhadap emisi.

“Artinya paradigma solusinya kenapa harus kembali ke kendaraan pribadi, walaupun itu mobil listrik. Seharusnya fokus ke transportasi publik dan non motorized,” katanya kepada Greeners, Minggu (11/9).

Pernyataan Fahmi ini sekaligus merespon pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan terkait transisi Indonesia menuju era kendaraan elektrifikasi atau electric vehicle (EV). Langkah ini termasuk mendorong agar melakukan pembatasan penjualan kendaraan berbahan bakar fosil yang mengakibatkan pembengkakan subsidi BBM.

Satu Unit Mobil Rata-Rata Konsumsi BBM 1.500 Liter Per Tahun

Berdasarkan data industri kendaraan bermotor, rata-rata konsumsi BBM untuk satu unit mobil mencapai 1500 liter/ tahun dan 305 liter/ tahun untuk motor. “Bisa kita semua bayangkan ketika dua jenis kendaraan ini kebanyakan menggunakan BBM bersubsidi, maka sudah pasti yang terjadi adalah membengkaknya subsidi BBM,” ungkapnya.

Ia juga meminta agar kementerian atau lembaga (K/L) terkait menetapkan kebijakan untuk membatasi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil. “Saya juga meminta tim teknis yang terdiri dari lintas K/L agar menerapkan kebijakan yang setara atau lebih baik dari negara lain,” imbuhnya.

Khususnya negara yang sudah lebih dulu menerapkan kebijakan pembatasan penjualan kendaraan berbahan bakar fosil. Lalu mendorong percepatan adaptasi penggunaan EV sehingga kebijakan tersebut bisa cepat Indonesia adopsi.

Sementara itu, saat ini pemerintah menyiapkan sejumlah strategi demi meredam kenaikan anggaran subsidi BBM. Salah satunya lewat percepatan adopsi penggunaan EV di Indonesia. Luhut menyebut, upaya ini penting karena tak sekadar mengurangi ketergantungan pemakaian BBM bersubsidi, tapi mengurangi emisi CO2.

“Tujuannya untuk mengurangi emisi CO2 yang ditargetkan turun sebesar 40 juta ton pada 2030 mendatang hanya dari program ini,” imbuh Luhut.

Hari sepeda dunia dorong sepeda alat transportasi ramah lingkungan. Foto: Jakarta Collaboride

Harga Tinggi Kendaraan Listrik

Ketua B2W Bandung Wildan Fachdiansyah juga menilai, alternatif penggunaan sepeda memiliki operational cost yang lebih murah dibanding dengan kendaraan berbahan BBM. “Penggunaan sepeda untuk aktivitas sehari-hari akan menjadi lebih feasible ketika melihat lonjakan harga BBM karena operational cost-nya yang lebih murah,” kata Wildan.

Selain sepeda, untuk jarak tempuh yang lebih jauh, alternatif transportasi publik bisa menjadi solusi paling efektif dan harus jadi prioritas jika kita bandingkan transisi ke kendaraan listrik. Menurutnya, transportasi publik memiliki cakupan yang luas dan dapat banyak orang manfaatkan.

“Sedangkan kendaraan listrik merupakan teknologi baru, harganya masih cukup tinggi untuk banyak orang manfaatkan,” ujar dia.

Wildan mengapresiasi langkah pemerintah yang akan melakukan pembatasan terhadap kendaraan berbahan BBM. Namun, ia menekankan perbaikan sistem transportasi publik. “Upaya pembatasan saja tidak cukup, tapi harus diiringi pembenahan sistem transportasi secara menyeluruh,” tandasnya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Pemerintah pekan ini berencana akan mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite dan solar. Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) memperkirakan masyarakat akan menggeser penggunaan kendaraan ke moda yang lebih ramah lingkungan.

Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safruddin mengatakan, wacana kenaikan harga BBM bersubsidi pekan ini dapat menggeser pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Seperti misalanya pemanfaatan moda angkutan massal.

Implementasi ini harus berjalan seiring dengan syarat penerapan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) dan zonasi tarif parkir.

“Tapi dengan syarat kebijakan push and pull diterapkan secara konsisten. Push artinya pembatasan agar orang kapok menggunakan kendaraan pribadi dengan ERP dan zonasi tarif parkir (mobil dan sepeda motor). Sehingga tak ada pilihan selain untuk beralih ke angkutan umum massal,” katanya kepada Greeners, Selasa (23/8).

Sayangnya, sambung dia pemerintah tak berani menerapkan dua kebijakan tersebut. “Padahal tanpa penerapan ERP dan zonasi tarif parkir, maka orang tetap mengandalkan kendaraan pribadi. Terutama sepeda motor yang dianggap sangat efisien,” imbuhnya.

Berdasarkan data beban emisi pencemaran udara nasional (estimasi tahun 2019), yaitu 39.754,51 ton/ hari, sepeda motor paling dominan (68,80 %) sumbang emisi kendaraan. Sumber pencemar berikutnya truk, bus dan kendaraan diesel.

Ia juga menyebut, bahwa beban emisi CO2 nasional mencapai 699.674,31 ton/hari. Sepeda motor menjadi sumber emisi tertinggi dengan porsi sebanyak 40,83 % atau sekitar 285.663 ton/hari.

APBN Bengkak Karena Beban BBM Bersubsidi

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, Presiden Joko Widodo akan segera mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi pada pekan ini.

Kenaikan ini mulai mencuat menyusul beban subsidi BBM serta kompensasi energi dalam Anggaran Pembelanjaan Belanja Negara (APBN) 2022 membengkak hingga Rp 502 triliun. Selain itu, tepat pada Senin (22/8), pertamina secara resmi menaikkan harga BBM komersial, seperti Pertamax Turbo, Pertamina Dex serta Dexlite. Ini menyusul harga rata-rata minyak mentah di Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) yang masih tinggi.

Terlepas dari kondisi tersebut, lelaki yang akrab disapa Puput itu menyatakan kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi bukanlah langkah tepat. Pasalnya, kenaikan BBM bersubsidi mengingkari amanat UUD 1945 Pasal 33. Kebijakan penentuan harga BBM sejatinya menjadi kewenangan yang mengutamakan asas perlindungan rakyat.

Selain itu, Puput menilai bahwa pemerintah belum merestrukturisasi harga BBM secara transparan. “Klaim subsidi BBM itu bohong toh faktanya Malaysia bisa menjual BBM bensin RON 95 dengan harga Rp 7.100/ liter,” ujar dia.

Foto: Ilustrasi Greeners

Timbang Subsidi BBM untuk Kendaraan Roda Dua dan Angkutan Massal

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi sangat tidak tepat. Jika Pertalite pemerintah naikkan menjadi Rp 10.000 maka berdampak langsung pada menyumbang inflasi sekitar 0,93 %.

“Kalau inflasinya tinggi maka mengurangi daya beli dan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Ini pertaruhannya besar karena harga bahan-bahan pokok pun naik,” ucapnya.

Fahmy menyarankan, agar pemerintah berfokus pada pembatasan BBM bersubsidi, yang selama ini 60 persennya tak tepat sasaran. Pembatasan pengguna BBM bersubsidi harus tepat sasaran, pada kendaraan roda dua dan angkutan kendaraan massal. Misalnya dengan membuatkan jalur khusus untuk penerima BBM subsidi di SPBU.

“Kebijakan ini harus dimasukkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM,” imbuhnya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) membenarkan bahwa kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berdampak buruk bagi nelayan dan petambak. Dengan tidak mengabaikan persoalan karut-marut pengelolaan energi nasional, KNTI menyayangkan ketidaksiapan pemerintah dalam mengantisipasi dampak kenaikan BBM secara langsung di kampung nelayan.

Ketua Dewan Pembina KNTI, Riza Damanik, meminta kepada pemerintah untuk membenahi distribusi BBM dan layanan informasi cuaca, lokasi penangkapan ikan dan harga ikan di kampung nelayan.

Pasalnya, menurut Riza, sama seperti sebelumnya, kenaikan BBM sebesar Rp 2.000 kali ini mendongkrak harga BBM di kampung nelayan sebesar Rp 2.500 hingga Rp 6.000 per liternya. Namun dengan kenaikan ini, harga udang di Lampung dan ikan di Kendal justru turun.

“Berdasarkan laporan yang diterima oleh KNTI, kenaikan harga beli BBM jenis Solar di kampung nelayan & petambak bervariasi sejak tanggal 18 November kemarin. Di Rawajitu, Lampung, Rp 8.500-Rp 9.000; di Tanjung Balai dan Langkat, Sumatera Utara, Rp 7.800-Rp 8.500; di Kendal dan Demak, Jawa Tengah, masing-masing Rp 7.800 dan Rp 8.000; di Gresik dan Surabaya, Jawa Timur, Rp 8.500; di Lombok Timur Rp 9.000; dan Lamalera, NTT Rp 12.500,” terang Riza, Jakarta, Rabu (19/11).

Berdasarkan laporan tersebut, Riza berpendapat kalau pemerintah perlu segera membenahi distribusi BBM ke kampung nelayan guna mencegah penggelembungan harga jual BBM. Selain itu, pemerintah juga harus segera menyiapkan instrumen layanan informasi lokasi penangkapan ikan, cuaca dan harga ikan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan BBM.

“Jika saat ini proporsi biaya produksi nelayan berkisar 50-70% untuk membeli BBM, ke depan harus ditekan 30-40% saja,” tegasnya.

Lalu, lanjutnya, untuk strategi jangka panjang, KNTI mengusulkan kepada pemerintah untuk memasukkan pengembangan energi terbarukan bagi nelayan ke dalam kebijakan energi nasional. Riza menjelaskan kalau ternyata buah mangrove (nipah) dan kelapa dapat dikembangkan menjadi energi terbarukan, sehingga ketergantungan terhadap energi fosil dapat dikurangi.

“Untuk tiga bulan ke depan, persoalan mendasarnya harus segera diselesaikan. Pemerintah tidak boleh mengulang kesalahan serupa. Apalagi kalah dengan mafia perikanan yang selama ini mencuri BBM bersubsidi,” pungkasnya.

(G09)